tinjauan yuridis kepemilikan saham bank umum oleh investor

1

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Investor Asing dalam Industri Perbankan Indonesia

Penulis:

Vinca Vinenska Aad Rusyad Nurdin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bank-bank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No. 14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Kata Kunci: Kepemilikan Saham; Bank Umum; Investor Asing; Industri Perbankan Indonesia

ABSTRACT

This study focus on the law arrangements that regulating the ownership of commercial banks by foreign investors, with respect that ownership in major banks in Indonesia showed that most of it shares is owned by foreign investors. Entity of legal arrangements in relation to bank ownership has renewed within the enforcement of the provision of Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"). This study aims to discuss the legal arrangements with respect to foreign ownership in Indonesian banking industry. In addition, the writing of this study also aims to discuss the related possible problems that can occur as a result of the enactment of the regulations of PBI No.14/8/PBI/2012 to the banking industry in Indonesia. The study written as a form of normative juridical, and using literatures review for the research methods. Key words: Bank Ownership; Commercial Banks; Foreign Investors; Indonesian Banking Industry.

Tinjauan yuridis kepemilikan..., Vinca Vinenska, FH UI, 2013

2

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Marsuki dalam Analisis Perekonomian Nasional &

Internasional bahwa, perekonomian dunia yang mengglobal telah menciptakan kondisi saling

ketergantungan ekonomi antar negara, dan cenderung menimbulkan proses penyatuan

aktivitas ekonomi baik di sektor riel maupun di sektor keuangan, sehingga batas-batas antar

negara dalam berbagai praktik kegiatan ekonomi tersebut seakan-akan tidak berlaku lagi.1

Pandangan Marsuki tersebut telah menunjukan bahwa globalisasi telah seakan menghilangkan

pembatas antar negara dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada era globalisasi ini,

keberadaan sistem perbankan dalam pembangunan ekonomi mempunyai fungsi yang sangat

fundamental dan menentukan ketahanan perekonomian suatu negara. Industri perbankan

merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah karena

stabilitas sistem perbankan dan keuangan merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan

stabilitas perekonomian secara keseluruhan.2 Salah satu upaya dalam memastikan kekuatan

dan ketahanan industri perbankan pada era globalisasi yang rentan dengan krisis ekonomi

global, salah satunya dapat diupayakan melalui kepastian akan kepemilikan bank berada di

tangan pemilik yang benar-benar memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengendalikan

bank.

Melalui disahkannya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang

Kepemilikan Saham Bank Umum "PBI 14/8/PBI/2012", Bank Indonesia telah mengupayakan

adanya pembaharuan pengaturan terkait struktur kepemilikan saham bank umum di Indonesia.

Sehubungan dengan kepemilikan bank umum di Indonesia, sebagaimana yang diketahui

kurang lebih sudah hampir 40% bank umum di Indonesia dimiliki oleh pihak asing, yang

merupakan badan hukum lembaga keuangan bank. Menjelang masa-masa setelah krisis

moneter melanda Indonesia, pihak asing memiliki kesempatan yang begitu luas dalam

memasuki industri perbankan Indonesia. Dapat diperhatikan melalui ketentuan Peraturan

Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, dimana ditentukan

bahwa pihak asing, baik merupakan warga negara asing maupun badan hukum asing dapat

membeli saham bank umum di Indonesia sampai dengan 99% dari jumlah saham bank yang

bersangkutan. Melalui ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank

Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1 Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional & Internasional, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hlm. 207. 2 Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 68.


3

13/27/PBI/2011, pihak asing juga ditentukan dapat memiliki saham bank umum sampai

dengan 99% dari jumlah modal bank.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama ini produk hukum telah mengakomodir

kemudahan bagi pihak asing dalam menguasai industri perbankan di Indonesia. Pembatasan

terhadap kepemilikan saham bank umum oleh investor asing bukanlah suatu urgensi utama

dalam membenahi struktur kepemilikan saham bank umum di Indonesia, namun melalui

pertimbangan dalam menjaga kepentingan nasional diperlukan suatu peratuan terkait

kepemilikan saham bank yang mengakomodasikan agar bank umum di Indonesia dimiliki

oleh pihak-pihak yang benar-benar memiliki komitmen dan kompetensi dalam mengelola

bank umum di Indonesia, termasuk kepemilikan bank oleh investor asing. Pada dasarnya PBI

14/8/PBI/2012, tidak memberikan batasan secara khusus terhadap kepemilikan saham bank

umum oleh pihak asing. Namun melalui Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia

telah mengadakan pengaturan sehubungan dengan batas maksimum kepemilikan saham bank

umum yang berlaku baik untuk pihak asing maupun pihak pemodal dalam negeri.. Dengan

adanya batasan kepemilikan saham tersebut, secara tidak langsung maka pengaturan ini telah

memberikan dampak terhadap pengaturan sebelumnya yang telah memberikan batasan yang

begitu luas dalam hal kepemilikan saham bank umum oleh pihak asing. Sehubungan dengan

beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan demikian penulis tertarik untuk

memberikan judul penelitian ini sebagai "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Bank Umum

oleh Investor Asing dalam Industri Perbankan Indonesia".

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut pokok permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait kepemilikan saham bank umum oleh investor

asing dalam industri perbankan Indonesia?

2. Bagaimanakah potensi masalah terhadap kepemilikan saham bank umum oleh

investor asing dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia

sehubungan dengan kepemilikan saham bank umum?


4

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan mengenai

pengaturan kepemilikan saham bank umum oleh investor asing pada sistem perbankan

Indonesia. Sedangkan, tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti pengaturan kepemilikan saham pada bank umum oleh investor asing pada

sistem perbankan Indonesia; dan

2. Mengetahui potensi masalah yang dapat timbul terhadap kepemilikan saham bank

umum oleh investor asing di Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan batas

kepemilikan saham yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.3

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.4 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi

pembahasan penelitian pada bank umum konvensional saja.

3. Saham Bank adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi bank

yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan

saham bank yang berbentuk hukum lainnya.5

4. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency), dan kewajaran (fairness).6

3 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN No. 3790, Ps. 1 ayat (2). 4 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN No. 3790, Ps. 1 ayat (3). 5 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Meger, Akuisisi, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, SK DIR BI Nomor 32/51/KEP/DIR, Ps. 1. 6 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006, LN No. 71, TLN No. 4640, Ps. 1 ayat (6).


5

5. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan tetap

mempertahankan berdirinya satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa

melikuidasi terlebih dahulu.7

6. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan

beralihnya pengendalian terhadap bank.8

7. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara

mendirikan bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi

terlebih dahulu.9

8. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan

terhadap risiko dan kinerja bank.10

1.5 Metode Penelitian

Keberadaan suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan.11 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

yuridis normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang ada. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan karena dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan didukung dengan hasil

wawancara yang dilakukan penulis baik kepada informan maupun dengan narasumber.

2. Pembahasan

2.1 Pengaturan Terkait Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Investor Asing dalam

Industri Perbankan di Indonesia

Dengan berlakunya ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 maka bagi pemegang saham yang

akan memiliki saham bank di Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan proporsi

7 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61, TLN No. 3840, Ps. 1 ayat (2). 8 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61, TLN No. 3840, Ps. 1 ayat (4). 9 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61, TLN No. 3840, Ps. 1 ayat (3). 10 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011, LN No. 1, TLN No. 5184, Ps. 1 ayat (4).

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 7.


6

kepemilikan saham dan keseluruhan prasyarat kepemilikan saham sebagaimana yang telah

diatur pada ketentuan tersebut. Selain itu, juga terdapat kewajiban dalam hal penerapan

penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham pada bank, yang berlaku bagi pemegang

saham bank yang sudah memiliki saham bank sebelum diberlakukanya ketentuan PBI

14/8/PBI/2012.

2.1.1 Pengaturan Kepemilikan Saham Bank Umum yang Berlaku bagi Pihak Asing yang

merupakan Calon Pemegang Saham Bank Umum di Indonesia Setelah Berlakunya

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum

Melalui ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 berlaku ketentuan terkait batas maksimum

kepemilikan saham bank, yang didasarkan pada kategori pemegang saham dan hubungan

keterkaitan antar pemegang saham.12 Penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank

merupakan upaya Bank Indonesia, dalam menata struktur kepemilikan saham bank agar

industri sektor perbankan Indonesia dapat meningkatkan ketahanannya dalam rangka

menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global. 13

Bagi calon pemegang saham bank yang merupakan pihak asing, baik yang merupakan

warga negara asing maupun badan hukum asing, maka terlebih dahulu harus memperhatikan

ketentuan batas maksimum kepemilikan saham pada bank yang diatur pada PBI

14/8/PBI/2012. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat memberikan

persetujuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, kepada pemegang saham yang

berkehendak dalam memiliki saham bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham

berdasarkan ketentuan kategori dan keterkaitan pemegang saham yang berlaku. 14

Pertimbangan tertentu yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah dalam

hal mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perekonomian nasional.15

Terhadap calon pemegang saham bank yang merupakan warga negara asing, ketentuan

batas kepemilikan saham yang berlaku ialah sebagaimana yang berlaku untuk kategori

pemegang saham perorangan. Dimana berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf c PBI

12 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 2. 13 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Bagian Menimbang.

14Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 22. 15 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Penjelasan Ps. 22.


7

14/8/PBI/2012, bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan baik

warga negara Indonesia atau warga negara asing. Sehingga bagi calon pemegang saham bank

yang merupakan warga negara asing berlaku ketentuan batas maksimum kepemilikan saham

bank sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank, pada bank umum konvensional,

dan 25% (dua puluh per seratus) dari modal bank, pada bank umum syariah.16

Apabila calon pemegang saham bank merupakan badan hukum asing, maka terlebih

dahulu harus ditentukan jenis badan hukumnya. Kategori pemegang saham bank yang berlaku

pada PBI 14/8/PBI/2012, membedakan badan hukum atas tiga macam, yaitu badan hukum

lembaga keuangan bank, badan hukum lembaga keuangan bukan bank, dan badan hukum

bukan lembaga keuangan. Terhadap ketiga macam kategori badan hukum tersebut, berikut

dibawah ini ketentuan batas maksimum kepemilikan saham yang berlaku:

a. 40% (empat puluh per seratus) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham

berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan badan hukum lembaga keuangan

bukan bank; dan

b. 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham

berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.

Apabila terdapat badan hukum asing yang merupakan badan hukum lembaga keuangan

bank ingin memiliki saham bank melebihi dari ketentuan batas maksimum 40% (empat puluh

per seratus) dari modal bank, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dan

persetujuan dari Bank Indonesia. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

a. Memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan perolehan peringkat

komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau peringkat tingkat kesehatan bank yang setara

bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;

b. Memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai

profil risiko, modal inti (tier 1) paling kurang sebesar 6%;

c. Mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank

tersebut;

d. Merupakan lembaga keuangan bank yang telah go public;

16 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 2 ayat (2) huruf c dan Ps. 2 ayat (3).


8

e. Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang yang bersifat

ekuitas yang diterbitkan oleh bank yang akan dimiliki;

f. Berkomitmen untuk memiliki bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu,

dan;

g. Berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui

bank yang dimiliki.17

Selain itu, bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank

dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh per seratus) dari modal bank, paling kurang

memenuhi kriteria:18

a. Wajib melakukan go public untuk mencapai kepemilikan publik paling kurang

sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank, yang dilakukan paling lama

5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai

dengan persetujuan Bank Indonesia;

b. Wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas,

dimana persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas ini

dilakukan setelah 19 badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan

pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh per seratus) sesuai dengan

persetujuan Bank Indonesia.

Apabila pihak asing baik yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum

yang berkedudukan di luar negeri yang akan memiliki saham bank, juga memenuhi unsur

untuk menjadi pemegang saham pengendali, maka bagi mereka diwajibkan untuk memenuhi

persyaratan sebagai berikut:20

a. Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia

melalui bank yang dimiliki;

b. Memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan

hukum lembaga keuangan, yang mana rekomendasi tersebut paling kurang

17 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 6 ayat (2). 18 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 7. 19 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Penjelasan Ps. 7. 20 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 5.


9

memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan

perbuatan tercela di bidang perbankan; dan

c. Memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:21

i. 1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan

hukum lembaga keuangan bank;

ii. 2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum

lembaga keuangan bukan bank; atau

iii. 3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan

hukum bukan lembaga keuangan.

Pada kesimpulannya, dengan berlakunya ketentuan PBI 14/8/PBI/2012, telah terdapat

pengamanan terhadap kepemilikan saham bank umum di Indonesia, termasuk kepemilikan

bank yang tadinya sangat mudah dapat dilakukan oleh pihak asing. Melalui ketentuan batas

maksimum kepemilikan saham yang ditentukan berdasarkan kategori dan keterkaitan antar

pemegang saham, dominasi kepemilikan saham bank pada satu pihak kedepannya maka akan

diupayakan agar dapat dihindari.

2.1.2 Pengaturan Kepemilikan Saham Bank Umum yang Berlaku bagi Pihak Asing yang

merupakan Pemegang Saham Bank Umum di Indonesia yang telah Eksisting Sebelum

Berlakunya Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kepemilikan Saham Bank

Umum

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ketentuan batas maksimum kepemilikan

saham bank sebagaimana yang baru diatur melalui PBI 14/8/PBI/2012, sudah banyak bank-

bank asing yang menjadi pemilik mayoritas dari bank umum di Indonesia atau yang biasa

disebut sebagai bank campuran di Indonesia. Seperti Bank Internasional Indonesia Maybank

(BII), dimana 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan per seratus) sahamnya

dimiliki oleh Malayan Banking Berhard (Maybank), yaitu bank asal negara Malaysia.22 Selain

itu terdapat Bank OCBC NISP, yang 85,1% dari sahamnya dimiliki oleh OCBC Overseas

21 Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22Bank BII Maybank, “Laporan Keuangan 2012 Kuartal 3” http://www.bii.co.id/investor/financial-report/Documents/Laporan%20Keuangan%202012%20Kuartal%203.pdf, diunduh pada 10 Desember 2012.


10

Investment Pte. Ltd., sebuah anak perusahaan dari Bank OCBC yang berkedudukan di negara

Singapura.23

Dengan berlakunya ketentuan PBI 14/8/PBI/2012, maka pemegang saham bank umum

yang memiliki saham bank melebihi ketentuan batas maksimum kepemilikan saham bank

yang diatur dalam ketentuan PBI 14/8/PBI/2012, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan

batas maksimum kepemilikan saham sesuai dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank24

dan/atau penilaian Good Corporate Goverance 25 (GCG) bank yang bersangkutan pada posisi

penilaian akhir bulan Desember tahun 2013.26

Sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 12 PBI 14/8/PBI/2012, kewajiban

penyesuaian ketentuan batas maksimum kepemilikan saham terhadap pemegang saham yang

memiliki saham bank melebihi dari batas maksimum kepemilikan saham bank, ditentukan

sebagai berikut:

a. Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan

Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima)

pada posisi penilaian bulan Desember 2013, diwajibkan untuk menyesuaikan

dengan batas maksimum kepemilikan saham yang berlaku berdasarkan kategori dan

keterkaitan pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan

Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014;27 dan

b. Pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank

dan Penilaian GCG dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian

bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar presentase saham yang

telah dimiliki.28

23 Bank OCBC NISP, “Komposisi Kepemilikan Saham” http://www.ocbcnisp.com/?opt=content&cid=8&task=view&id=121&item_id=32&lang=1, diunduh pada 10 Desember 2012. 24 Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 25 Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 26 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 11. 27 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 12 huruf a. 28 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 12 huruf b.


11

Walaupun terhadap pemegang saham yang memiliki saham pada bank yang

memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian GCG dengan peringkat 1 (satu)

atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 diizinkan untuk tetap dapat dimiliki

saham sebesar presentase saham yang telah dimiliki, namun dalam keadaan tertentu

pemegang saham tersebut dapat diwajibkan untuk menyesuaikan kepemilikan atas sahamnya

dengan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Keadaan yang mewajibkan

diadakannya penyesuaian kepemilikan saham tersebut ialah, apabila:29

a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan bank dan/atau penilaian

GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode

penilaian berturut-turut; atau

b. Pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang

dimilikinya.

Dalam hal terjadinya keadaan tersebut, maka bagi pemegang saham bank diwajibkan

untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham

yang berlaku sesuai dengan ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 dengan jangka waktu yang

diberikan paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau setelah penjualan

saham yang dimilikinya. 30

2.2 Potensi Masalah Terhadap Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Investor Asing

Dengan Dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Bank Indonesia Sehubungan Dengan

Kepemilikan Saham Bank Umum

Terdapat beberapa hal yang akan dikaji lebih lanjut pada bagian berikut ini mengenai

potensi masalah terhadap kepemilikan saham bank umum oleh investor asing dengan

dikeluarkannya kebijakan PBI 14/8/PBI/2012. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai

potensi masalah terhadap kemungkinan terjadinya divestasi terhadap bank-bank di Indonesia

akibat adanya kewajiban penyesuaian kepemilikan saham dengan batas maksimum

kepemilikan saham yang berlaku. Pada bagian ini penulis juga akan mengkaji tinjauan potensi

masalah dengan diberlakukannya PBI 14/8/PBI/2012 dari sudut pandang Bank UOB

Indonesia sebagai salah satu bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak

asing. 29 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 13 ayat (1). 30 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 13 ayat (2).


12

Selain itu penulis juga akan meninjau kesesuaian pengaturan batas kepemilikan saham

bank umum oleh asing dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.

14/8/PBI/2012, terhadap komitmen yang diadakan oleh Indonesia melalui perjanjian

internasional dan regional. Dengan dilatarbelakangi maraknya opini publik akan asas

resiprositas yang seharusnya diatur pada ketentuan kepemilikan saham bank umum oleh pihak

asing, maka penulis akan membahas pula mengenai urgensi asas resiprositas terhadap

pengaturan kepemilikan saham bank oleh pihak asing. Kemudian terakhir, penulis akan

membahas mengenai korelasi kepemilikan saham bank umum oleh investor asing sehubungan

dengan rencana pengaturan izin berjenjang atau multilicensy yang dicanangkan oleh Bank

Indonesia.

2.2.1 Konsekuensi Kewajiban Penyesuaian Ketentuan Kepemilkan Saham

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Terhadap Kemungkinan Divestasi Beberapa Bank di Indonesia

Melalui ketentuan PBI 14/8/PBI/2012, terdapat kewajiban penerapan batas maksimum

kepemilikan saham yang berlaku bagi seluruh bank umum di Indonesia. Dimana apabila bank

yang komposisi kepemilikan sahamnya melebihi ketentuan batas kepemilikan saham yang

telah ditentukan berdasarkan kategori dan keterkaitan pemegang saham dan merupakan bank

dengan peringkat Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG pada posisi penilaian peringkat 3

(tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) pada saat waktu penilaian Bulan Desember 2013, maka bank

yang bersangkutan diwajibkan untuk menerapkan ketentuan batas maksimum kepemilikan

saham yang berlaku. Selain itu, kewajiban penerapan batas maksimum kepemilikan saham

juga berlaku bagi bank yang dengan inisiatifnya sendiri melakukan penjualan atas sahamnya.

Dengan adanya kewajiban penerapan tersebut, maka terdapat konsekuensi yang

berlaku baik bagi bank dan juga pemegang saham dari bank yang bersangkutan yang tidak

melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Bagi pemegang saham yang tidak memenuhi

kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham maka akan dikenakan

pembatasan berupa31 perhitungan hak yang bersangkutan dalam perhitungan kuorum dan

pengambilan keputusan dalam RUPS hanya diperhitungkan paling tinggi sebesar batas

maksimum kepemilikan saham bank yang berlaku pada Pasal 2 dan Pasal 4 PBI

14/8/PBI/2012, serta terdapat pembatasan dalam hal pembayaran dividen untuk kelebihan

31 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327, Ps. 20 ayat (1).


13

saham yang dimiliki ditunda sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian

dengan batas maksimum kepemilikan saham. Selain pembatasan tersebut, bagi pemegang

saham yang bersangkutan juga dapat diakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper

test) oleh Bank Indonesia. Pembatasan yang berlaku tersebut tidak menghilangkan kewajiban

pemegang saham yang dimaksud untuk melakukan penyesuaian kepemilikan sesuai dengan

batas maksimum kepemilikan saham yang berlaku.32

Pada beberapa artikel banyak ditemui pembahasan mengenai kemungkinan

dilakukannya divestasi oleh bank-bank yang tidak dapat mempertahankan kompsisi

kepemilikan sahamnya, dengan diberlakukannya kewajiban penerapan batas maksimum

kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada ketentuan PBI 14/8/PBI/2012.33 Namun,

dalam hal menjangkau potensi permasalahan sehubungan divestasi yang dilakukan oleh bank,

maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai bagaimanakah hasil penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dan GCG bank yang bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan,

sehingga belum tentu akan banyak bank yang melakukan divestasi karena adanya kewajiban

penerapan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana yang ditentukan pada PBI

14/8/PBI/2012. Selain itu, bagi bank yang komposisi kepemilikan sahamnya melebihi dari

batas kepemilikan saham yang ditentukan berdasarkan kategori pemegang saham, tetap dapat

mempertahankan susunan komposisi atas kepemilikan sahamnya tersebut, apabila bank yang

bersangkutan dapat memenuhi ketentuan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG

sebagaimana yang ditentukan pada PBI 14/8/PBI/2012.

Pada kesimpulannya, konsekuensi kewajiban penyesuaian batas maksimum

kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada PBI 14/8/PBI/2012 memungkinkan untuk

terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank yang tidak dapat mempertahankan

komposisi kepemilikan sahamnya. Namun, dengan berlakunya ketentuan PBI 14/8/PBI/2012

tersebut, maka adanya kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham bank

dapat dijadikan sebagai motivasi terhadap industri perbankan Indonesia, agar terus dapat

menjaga Tingkat Kesehatan Bank dan tingkat GCG nya, agar bank yang bersangkutan dapat

mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya, sehingga kewajiban penyesuaian

kepemilikan dapat terhindari.

32 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI No. 14/8/PBI/2012, LN. No. 144, TLN No. 5327, Ps. 20 ayat (3).

33 Istilah divestasi merupakan terminologi ekonomi. Antoni K. Muda dalam Kamus Lengkap Ekonomi menyatakan divestasi adalah pernyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham yang lama, tindakan penerikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan modal Ventura dari perusahaan pasasangan perusahaannya.


14

2.2.2 Tinjauan Potensi Masalah Terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai

Kepemilikan Saham Bank Umum Dari Sudut Pandang Bank Umum di Indonesia (Suatu

Tinjauan Umum Terhadap Bank UOB Indonesia)

Sebelum berganti nama menjadi PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB Indonesia)

bernama PT Bank UOB Buana.34 PT Bank UOB Buana merupakan survived bank35 dari

proses penggabungan yang dilakukan antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT Bank UOB

Buana pada tahun 2010. Pada tahun 2011, setelah berhasilnya proses penggabungan, PT Bank

UOB Buana mengganti namanya menjadi PT Bank UOB Indonesia. Dengan memperhatikan

susunan pemegang saham Bank UOB Indonesia, United Overseas Bank Limited, Singapura

("UOB Singapura") merupakan ultimate shareholder atau pemegang saham pengendali akhir

Bank UOB Indonesia yang memiliki saham bank melalui UOB International Investment

Private Limited, Singapura ("UOB II") sebagai pemegang saham sebesar 68,943% (enam

puluh delapan koma sembilan ratus empat puluh tiga per seratus) dan melalui UOB Singapura

sendiri dengan kepemilikan saham sejumlah 30,056% (tiga puluh koma lima puluh enam per

seratus) dari jumlah keseluruhan total saham Bank UOB Indonesia. UOB II merupakan

vehicle yang digunakan oleh UOB Singapura dalam memiliki saham pada Bank UOB

Indonesia. Keseluruhan saham dari UOB II merupakan milik dari UOB Singapura. Sehingga

pada kesimpulannya, UOB Singapura merupakan pemilik saham sejumlah 98,999%

(sembilan puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan per seratus) dari total

saham Bank UOB Indonesia.36

Dari keterangan yang telah diberikan oleh Bapak Soehadi Tansol selaku Direktur

Kepatutan Bank UOB Indonesia, Bank UOB Indonesia tidak merasa dirugikan dengan

dikeluarkannya PBI 14/8/PBI/2012, karena Bank UOB Indonesia optimis untuk menyanggupi

ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, sehingga Bank UOB Indonesia tidak

perlu melakukan perubahan penyusunan kepemilikan saham bank. Menurut beliau, kewajiban

penerapan kepemilikan saham bank yang diatur melalui PBI 14/8/PBI/2012, dapat dihindari

oleh Bank UOB Indonesia asalkan, Bank UOB Indonesia dapat menyanggupi untuk

memenuhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG pada peringkat 1 (satu)

34 "Sejarah Perusahaan" https://www.uob.co.id/personal/about/riwayat/sejarah-perusahaan.html, diunduh pada 1 Desember 2012. 35 Sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, bahwa apabila merger telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar. Dalam hal ini dengan diadakannya pengabungan antara Bank UOB Indonesia dengan Bank UOB Buana yang menjadi bank bertahan (survived bank) adalah Bank UOB Buana. 36 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, narasumber dari Bank UOB Indonesia, pada tanggal 9 November 2012, di Gedung UOB Plaza Lantai 12, pukul 10.00 WIB.


15

atau 2 (dua) pada posisi bulan Desember tahun 2012, bulan Juni tahun 2013, dan bulan

Desember tahun 2013.37 Pemenuhan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan /atau

GCG ini harus bersifat kontinuitas, dimana dalam tiga periode penilaian, peringkat Tingkat

Kesehatan Bank dan/atau GCG sampai dengan bulan Desember tahun 2013, tidak boleh

ditemukan adanya penilaian akan peringkat 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) sekalipun

terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG bank.38

Pada kesimpulannya, Bank UOB Indonesia merupakan bank umum yang menyikapi

dengan tangan terbuka dengan adanya pengaturan mengenai kepemilikan saham baru

sebagaimana yang diatur melalui PBI 14/8/PBI/2012. Adanya konsekuensi kewajiban dalam

penerapan batas kepemilikan saham sesuai dengan kategori pemegang saham dan keterkaitan

pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam PBI 14/8/PBI/2012 bukanlah suatu

hambatan operasional bagi Bank UOB Indonesia, sejauh Bank UOB Indonesia dapat terus

mempertahankan peringkat Tingkat Kesehatan Bank dan GCG nya pada peringkat yang

dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, agar dapat mempertahankan komposisi kepemilikan

sahamnya. Sehingga kedepannya, langkah strategis yang akan menjadi perhatian utama Bank

UOB Indonesia untuk dapat mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya ialah untuk

menjaga kontinuitas peringkat Tingkat Kesehatan Bank dan GCG Bank UOB Indonesia di

peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) sampai dengan penilaian bulan Desember tahun 2013 dan

seterusnya.

2.2.3 Kesesuaian Pengaturan Batas Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Pihak

Asing di Indonesia terhadap Komitmen Indonesia yang diadakan melalui Perjanjian

Internasional

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung liberalisasi perdagangan

barang dan jasa. Dukungan liberalisasi tersebut dapat terlihat dalam hal Indonesia merupakan

salah satu negara yang turut menyepakati Agreement Establishing the World Trade

Organization ("Perjanjian WTO") sebagai dasar pendirian World Trade Organization

("WTO").39 Salah satu kerangka perjanjian yang berlaku bagi anggota WTO adalah GATS

(General Agreement on Trade in Services). Perjanjian ini merupakan suatu Framework 37 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, narasumber dari Bank UOB Indonesia, pada tanggal 9 November 2012, di Gedung UOB Plaza Lantai 12, pukul 10.00 WIB. 38 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, narasumber dari Bank UOB Indonesia, pada tanggal 9 November 2012, di Gedung UOB Plaza Lantai 12, pukul 10.00 WIB. 39 Zulkarnaen Sitompul, “World Trade Organization, International Monetary Fund Dan Perubahan Sistem Perbankan”, Pro Justicia, (4 Oktober 1998), hlm. 1.


16

Agreement, atau perjanjian yang mencakup keseluruhan kerangka konsepsional dan batasan-

batasannya. Prinsip-prinsip umum utama dalam perjanjian tersebut adalah: MFN atau non-

diskriminasi, National Treatment, Progressive Liberalization, disamping aturan lainnya yang

tercantum dalam perjanjian.40

Indonesia memberikan batasan melalui komitmennya sebagai anggota WTO

sebagaimana yang tercantum pada Schedule of Specific Commitments Supplement 3, bahwa

pihak asing dapat melakukan akuisisi bank lokal dengan pembelian saham sampai dengan

49% (empat puluh sembilan per seratus) dari seluruh saham yang didaftarkan di bursa efek.41

Terkait dengan presentase pembelian saham dalam akuisisi bank lokal tersebut, saat ini

Indonesia telah melakukan initial offering, dimana terdapat kenaikan presentase batas

pembelian saham bank lokal oleh pihak asing melalui akuisisi menjadi 51% (lima puluh satu

per seratus) dari seluruh saham yang didaftarkan di bursa efek, namun hal ini belum resmi

menjadi komitmen Indonesia.

Sehubungan dengan komitmen mengenai pembatasan kepemilikan asing tehadap

saham bank umum domestik di Indonesia terdapat juga kesepakatan Indonesia melalui

komitmen-komitmen lainnya, diantaranya komitmen Indonesia sebagai anggota ASEAN

melalui AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services), AANZFTA (ASEAN Australia

New Zealand Free Trade Area), AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Area). Melalui

komitmen yang diadakan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN tersebut, Indonesia

membatasi kepemilikan saham asing pada bank umum domestik melalui akuisisi yang

dilakukan melalui pembelian saham sampai dengan 51% (lima puluh satu per seratus) dari

modal bank yang terdaftar pada bursa efek.42

Pada saat ini batasan kepemilikan saham oleh pihak asing pada bank umum Indonesia

masih mengacu pada ketentuan Pasal 3 PP 29/1999, yaitu:

“Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.”43

40 HS. Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1997), hlm. 243-244. 41 World Trade Organization, Indonesia Schedule of Specific Commitments Supplement 3, 26 Februari 1998. 42 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB.

43 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum, PP No. 29 Tahun 1999, LN No. 62, TLN No. 3841, Ps. 3.


17

Melalui ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia memberikan

batasan kepada pihak asing yang hendak membeli saham bank melalui pembelian secara

langsung maupun melalui bursa efek, sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan

per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan. Komitmen-komitmen yang diadakan

oleh Indonesia baik terhadap WTO, maupun terhadap negara anggota ASEAN melalui

ANZFTA maupun ANKFTA, memberikan batasan hanya terhadap kepemilikan saham bank

yang dilakukan melalui pembelian saham bank yang dilakukan melalui bursa efek.

Melalui ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 diatur mengenai batas maksimum kepemilikan

saham bank. Dimana batas kepemilikan saham bank ini berlaku baik terhadap pemegang

saham bank yang merupakan pihak asing maupun pemegang saham bank yang merupakan

pihak lokal. Batas maksimum kepemilikan saham tersebut ditentukan berdasarkan kategori

pemegang saham, yang terdiri dari badan hukum lembaga keuangan bank dan non bank,

badan hukum non lembaga keuangan, dan perorangan. Ketentuan batas maksimum

kepemilikan saham sebagaimana yang ditentukan melalui PBI 14/8/PBI/2012, tidak secara

khusus bertujuan untuk membatasi ruang gerak investor asing dalam industri perbankan

Indonesia. Batas maksimum kepemilikan saham yang ditentukan tersebut bertujuan untuk

mengelola sistem perbankan yang sehat dan kuat serta mampu menjadi lembaga intermediasi

bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ketentuan batas maksimum kepemilikan saham yang

berlaku untuk pihak asing maupun pihak lokal ini cenderung menjadi ketentuan yang lebih

mengedepankan kepentingan nasional, dimana dapat diperhatikan bahwa batas maksimum

kepemilikan saham bank sangat ditentukan pada penilaian tingkat kesehatan bank dan GCG

bank yang bersangkutan.

Pada kesimpulannya, pengaturan hukum perbankan di Indonesia yang mengatur

mengenai batas kepemilikan saham bank umum terhadap pihak asing tidak melanggar

ketentuan yang berlaku sehubungan dengan komitmen-komitmen yang terdapat dalam

perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan oleh Indonesia. Indonesia telah melakukan

voluntary liberalization, atau liberalisasi sukarela, dimana melalui ketentuan sebagaimana

yang diatur pada PP 29/1999, Indonesia telah memberikan kesempatan yang lebih luas

sehubungan dengan kepemilikan saham oleh asing pada bank umum domestik di Indonesia

dibandingkan dengan komitmen yang justru diadakan oleh Indonesia pada serangkaian

perjanjian-perjanjian internasional maupun perjanjian regional. 44

44 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB.


18

2.2.4 Tinjauan Umum Mengenai Penilaian Urgensi Pertimbangan Asas Resiprositas

dalam Pengaturan terkait Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Investor Asing

Sehubungan dengan topik pengaturan kepemilikan saham pada bank umum oleh

investor asing, banyak sekali ditemukan opini publik mengenai asas resiprositas atau asas

resiprokal. Pandangan terhadap asas resiprositas ini, kebanyakan dilatarbelakangi oleh

sentimen publik atas mendominasinya kepemilikan asing dalam saham bank umum di

Indonesia terlebih lagi dengan adanya wacana pada pertengahan tahun 2012, bahwa akan ada

salah satu bank umum Indonesia yang cukup besar yang akan diakuisisi oleh bank besar asal

Singapura. Dalam tulisan yang ditemui pada sebuah artikel, ditemukan sebuah pemaparan

bahwa yang menjadi faktor dikeluhkannya asas resiprositas oleh para kalangan perbankan

nasional ialah karena pandangan bahwa bank asing telah diberikan kemudahan yang cukup

leluasa untuk berekspansi ke Indonesia, sedangkan kemudahan bagi bank asing tersebut tidak

disertai dengan kemudahan bank lokal untuk berekspansi ke luar negeri. 45

Dalam pemahaman filosofis mengenai asas resiprositas, dapat diperhatikan pendapat

dari Karl Paul Polanyi, seorang tokoh antropologi ekonomi, yang juga merupakan seorang

filsuf dalam bidang ilmu sosial bahwa,

“Reciprocity is enormous facilitated by the institutional pattern of symetry, a frequent feature of organization among non literate peoples".46

Jika dilihat dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut

Polanyi pada intinya, bentuk pola simetris dalam suatu kelompok masyarakat sangat

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal terjadinya hubungan timbal-balik atau

resiprositas. Sehingga berdasarkan pemikiran Karl Polanyi tersebut, maka keadaan hubungan

timbal-balik atau resiprokal cenderung tidak berlangsung apabila tidak ditemukan hubungan

yang simetrikal antar kelompok atau antar individu. Mendasarkan pada pemikiran filosofis

yang telah dipaparkan di atas, maka telah terdapat penguatan latar-belakang sebab, dalam hal

sulitnya penerapan asas resiprositas dalam hukum perbankan Indonesia sehubungan dengan

kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Berdasarkan dengan pendapat

Polanyi, kemungkinan dapat diterapkannya hubungan timbal balik, hanya apabila terdapat

45 Ryan Kiryanto, "Menyoal Asas Resiprositas di Sektor Perbankan" http://www.sindoweeklymagz.com/artikel/08/I/26_april_2_mei_2012/analysis/32/menyoal_asas_resiprokal_di_sektor_perbankan, diunduh pada 19 November 2012. 46 Jennifer Coates, Men Talk, (Masachussets, USA: Blackwell Publisher Ltd, 2002), hlm. 42.


19

hubungan dua pihak yang simetrikal, sehingga disini perlu dilihat kondisi serta posisi dari

Indonesia juga kondisi dari negara yang bersangkutan.

Pada kesempatan mewawancarai Bapak Sudarmaji, beliau turut menambahkan

opininya mengenai penerapan asas resiprokal ini. Pada dasarnya, beliau memaparkan bahwa

asas resiprokal memang baik jika dipandang hanya dalam batas teoritikal, karena menurut

beliau asas ini sulit untuk diimplementasikan dan dijalankan dalam bentuk penerapan

kebijakan perbankan Indonesia terhadap negara asal pemegang saham bank umum di

Indonesia. 47 Dalam sebuah tulisan karangan Zulkarnaen Sitompul 48 , disebutkan bahwa

dengan adanya komitmen Indonesia dengan WTO, maka ditemukan bahwa asas resiprositas

ini bertolak belakang dengan prinsip GATS (General Agreement on Trade in Services) yaitu

prinsip Most Favoured Nation (MFN) atau non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi atau

MFN adalah49 suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kemudahan yang diberikan kepada

suatu negara juga harus diberikan untuk negara lain.

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Sudarmaji, beliau juga turut menjelaskan

bahwasannya, tidak mudah untuk Indonesia memberlakukan asas resiprositas bagi negara asal

bank yang mengikutsertakan dirinya sebagai pemilik dari Bank Campuran di Indonesia.

Dalam memandang hal ini, harus dipandang dari kedua belah mata, bahwa apabila asas

resiprositas dipaksakan untuk diberlakukan, maka Indonesia sendiri akan kesulitan. Kesulitan

yang akan dirasakan ini, diantaranya bahwa Indonesia belum tentu dapat mampu untuk

membuka bank di negara tempat bank yang mengikutsertakan dirinya di Indonesia,

kemampuan tentunya berkaitan dengan kemampuan finansial, dan kemampuan persaingan

bisnis. Menurut Bapak Sudarmaji bahwa penerapan asas resiprositas ini akan lebih

memungkinkan untuk diterapkan pada dua negara yang memiliki tingkat perkembangan yang

hampir sama. Dimana, apabila asas resiprositas ini diterapkan pada negara yang mempunyai

tingkat pertumbuhan yang jauh berbeda, maka berbagai kesulitan seperti hambatan dalam

tingkat permodalan, dan persaingan tentu hanya akan menghambat perkembangan dari

industri perbankan itu sendiri.50

47 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB. 48 Zulkarnaen Sitompul, “World Trade Organization...”, Op. Cit., hlm. 13. 49 Ibid., hlm. 7. 50 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB.


20

2.2.5 Korelasi Kepemilikan Saham Bank Umum oleh Investor Asing Sehubungan

Dengan Rencana Pengaturan Izin Berjenjang Yang Dicanangkan oleh Bank Indonesia

Pada tahun 2012, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakannya dalam bidang

perbankan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat

ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses

masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah. 51 Dalam ketentuan Booklet

Perbankan, rencana pengaturan izin berjenjang atau multi license sudah menjadi arah

kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2012. Rencana pengaturan mengenai multi license ini

merupakan pengaturan yang sedang dikaji oleh Bank Indonesia seiring dengan semakin

kompleksnya kegiatan usaha bank di Indonesia. Melalui kebijakan multi license, nantinya

direncanakan akan ada pembagian bank menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan kondisi

modalnya, yang menentukan kelompok usaha yang dapat dilakukan oleh bank yang

bersangkutan.52

Dalam sebuah makalah yang dituliskan oleh Dwityapoetra S. Besar, yang disampaikan

pada Workshop On Trade In Financial Services And Development, yang diadakan di Genewa

pada Juni 2012, terdapat pemaparan mengenai perbandingan singkat mengenai liberalisasi

perbankan yang diberlakukan di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia,

Thailand, dan Filipina. Dimana dalam pemaparan tersebut diketahui bahwa Indonesia adalah

satu-satunya negara yang masih memberlakukan single license dalam hal pemberian izin

usaha dalam bidang jasa perbankan, sedangkan ke-4 (keempat) negara lainnya telah

memberlakukan ketentuan multi license atau izin berjenjang.53

Berdasarkan pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, penataan

kebijakan perbankan melalui multi license akan dapat dibedakan kelompok bank satu dengan

yang lain, termasuk kegiatannya. Dimana, penataan baru tersebut akan berdampak pada

konsolidasi perbankan, yang dinilai baik karena dapat menjadi instrumen penataan industri

dengan mendasar pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 54 Ryan Kiryanto selaku

51 Bank Indonesia, "Booklet Perbankan Tahun 2012" http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1AAD881B-2213-4436-81C2-A1B33AE656B2/25983/BookletPerbankan2012.pdf, diunduh pada 9 September 2012. 52 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB. 53 Dwityapoetra S. Besar, "Indonesian Banking Development: Financial Services Liberalization, The Regulatory Framework, and Financial Stability" http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june12_e/besar_e.pdf, diunduh pada 10 September 2012. 54 Rika Novayanti, "Aturan Perbankan: Izin Bejenjang Kian Tegaskan Klasifikasi Industri Perbankan" http://www.bisnis.com/articles/aturan-perbankan-izin-berjenjang-kian-tegaskan-klasifikasi-industri-perbankan, diunduh pada 9 September 2012.


21

Ekonom PT BNI Tbk, menilai positif rencana Bank Indonesia dalam memberlakukan

peraturan izin berlapis atau "multiplelicense" di sektor perbankan. Beliau menilai bahwa

aturan tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi di industri keuangan. 55 Dengan

adanya rencana pengaturan izin berjenjang yang akan diberlakukan di Indonesia, tentunya

nantinya akan berimbas ke banyak sektor pengaturan dalam kegiatan usaha industri

perbankan Indonesia. Dalam pengamatan sementara, rencana kebijakan izin berjenjang atau

multi license ini dapat memberikan dampak terhadap kepemilikan asing pada bank umum di

Indonesia.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, selaku Direktur Kepatutan

dari Bank UOB Indonesia, beliau menyampaikan pandangannya bahwa dengan ketentuan

multi license maka bank yang ingin melakukan ekpansi dan mengeluarkan produk-produk

baru sangat ditentukan pada kekuatan permodalan bank yang bersangkutan, sehingga bagi

bank yang kekuatan modalnnya lemah harus terlebih dahulu mengadakan penambahan modal

atau mau tidak mau bank yang bersangkutan dimungkinkan menjadi terpaksa harus menjual

banknya.56 Selain itu, dapat diperhatikan pula pendapat dari Ryan Kiryanto mengenai

kemungkinan dampak yang dapat terjadi dengan diaturnya ketentuan multi license, 57 bahwa

menurut beliau melalui ketentuan peraturan multi license maka dapat mendorong bank-bank

kecil untuk melakukan konsolidasi atau merger, dan tidak menutup kemungkinan juga

terbukanya peluang bagi bank-bank kecil untuk diakuisisi oleh bank-bank yang lebih besar

termasuk oleh bank asing. Sehingga sehubungan dengan kepemilikan saham bank umum di

Indonesia, dengan demikian kepemilikan saham bank umum oleh asing di dalam industri

perbankan di Indonesia dimungkinkan meningkat dengan berlakunya ketentuan peraturan

multi license yang direncanakan tersebut.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

merupakan ketentuan pengaturan yang pada saat ini dijadikan acuan utama dalam hal 55 ANT, "Izin Berjenjang Tingkatkan Kualitas Perbankan” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce44f52467/izin-berjenjang-tingkatkan-kualitas-perbankan, diunduh pada 20 November 2012.

56 Informasi ini didapat dari wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, narasumber dari Bank UOB Indonesia, pada tanggal 9 November 2012, di Gedung UOB Plaza Lantai 12, pukul 10.00 WIB. 57 ANT, "Izin Berjenjang Tingkatkan Kualitas Perbankan” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce44f52467/izin-berjenjang-tingkatkan-kualitas-perbankan, diunduh pada 20 November 2012.


22

kepemilikan saham bank. Dalam ketentuan tersebut terdapat ketentuan batas maksimum

kepemilikan saham yang ditentukan berdasarkan kategori pemegang saham dan

hubungan keterkaitan pemegang saham. Pada kesimpulannya, dengan berlakunya

ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 maka pihak asing tetap dapat memiliki saham bank umum

di Indonesia sampai dengan 99% dari saham bank yang bersangkutan, namun harus

terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan

dalam PBI 14/8/PBI/2012.

2. Walaupun adanya potensi masalah sehubungan dengan kebijakan kepemilikan saham

bank melalui PBI 14/8/PBI/2012, namun hal ini dapat dijadikan motivasi bagi bank-

bank di Indonesia agar dapat terus menjaga kontinuitas Tingkat Kesehatan dan

GCGnya, sehingga bank-bank yang komposisi susunan kepemilikan sahamnya melebihi

batas maksimum kepemilikan saham yang telah ditentukan dalam ketentuan PBI

14/8/PBI/2012, dapat terus mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya.

Sehingga divestasi akan saham bank umum yang akan berpotensi dalam mengganggu

stabilitas industri perbankan Indonesia dapat dihindari.

3.2 Saran

1. Sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan maka dengan demikian diketahui bahwa sejak 31 Desember 2013, fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian

maka dibutuhkan adanya sinergi kerjasama yang kuat antara Otoritas Jasa Keuangan

dengan Bank Indonesia dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dalam melakukan

pengawasan terhadap implementasi ketentuan PBI 14/8/PBI/2012 sehubungan dengan

kepemilikan saham bank umum di Indonesia.

2. Kedepannya, apresiasi dan perlakuan yang adil terhadap pihak asing dalam industri

perbankan Indonesia harus terus dipertahankan, dan motivasi agar pemodal dalam

negeri turut berpartisipasi dalam memajukan industri perbankan Indonesia harus selalu

diutamakan.


23

DAFTAR REFERENSI

BUKU Coates, Jennifer. Men Talk. Masachussets: Blackwell Publisher Ltd, 2002. Kartadjoemena, HS.. GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia, 1997. Marsuki. Analisis Perekonomian Nasional & Internasional. Jakarta: Mitra Wacana Media,

2005. Sitompul, Zulkarnain, Perlindungan Dana Nasabah Bank. Jakarta: Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357. ________. Peraturan Pemerintah tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank, PP No. 28

Tahun 1999, LN No. 61, TLN No. 3840. ________. Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum, PP No. 29 Tahun

1999, LN No. 62, TLN No. 3841. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, PBI

No. 14/8/PBI/2012, LN No. 144, TLN No. 5327. _____________. Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011, LN No. 1, TLN No. 5184 _____________. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006, LN No. 71, TLN No. 4640.

_____________. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR.

_____________. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Meger, Akuisisi, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, SK DIR BI Nomor 32/51/KEP/DIR.

ARTIKEL DAN JURNAL

Sitompul, Zulkarnaen. “World Trade Organization, International Monetary Fund dan Perubahan Sistem Perbankan.” Pro Justicia No. XVI. (4 Oktober 1998).

INTERNET ANT. "Izin Berjenjang Tingkatkan Kualitas Perbankan”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce44f52467/izin-berjenjang-tingkatkan-kualitas-perbankan. Diunduh pada 20 November 2012.

Novayanti, Rika. "Aturan Perbankan: Izin Bejenjang Kian Tegaskan Klasifikasi Industri Perbankan" http://www.bisnis.com/articles/aturan-perbankan-izin-berjenjang-kian-tegaskan-klasifikasi-industri-perbankan. Diunduh pada 9 September 2012.


24

Bank Indonesia. "Booklet Perbankan Tahun 2012" http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1AAD881B-2213-4436-81C2-A1B33AE656B2/25983/BookletPerbankan2012.pdf. Diunduh pada 9 September 2012.

Bank UOB Indonesia. "Sejarah Perusahaan" https://www.uob.co.id/personal/about/riwayat/sejarah-perusahaan.html. Diunduh pada 1 Desember 2012.

Bank BII Maybank. “Laporan Keuangan 2012 Kuartal 3” http://www.bii.co.id/investor/financial-report/Documents/Laporan%20Keuangan%202012%20Kuartal%203.pdf. Diunduh pada 10 Desember 2012.

Bank OCBC NISP. “Komposisi Kepemilikan Saham” http://www.ocbcnisp.com/?opt=content&cid=8&task=view&id=121&item_id=32&lang=1. Diunduh pada 10 Desember 2012.

Besar, Dwityapoetra S. "Indonesian Banking Development: Financial Services Liberalization, The Regulatory Framework, and Financial Stability" http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june12_e/besar_e.pdf.Diunduh pada 10 September 2012.

Kiryanto, Ryan. "Menyoal Asas Resiprositas di Sektor Perbankan" http://www.sindoweeklymagz.com/artikel/08/I/26_april_2_mei_2012/analysis/32/menyoal_asas_resiprokal_di_sektor_perbankan. Diunduh pada 19 November 2012.

WAWANCARA Hasil wawancara penulis dengan Bapak Soehadi Tansol, narasumber dari Bank UOB

Indonesia, pada tanggal 9 November 2012, di Gedung UOB Plaza Lantai 12, pukul 10.00 WIB.

__________________________. Bapak Sudarmaji, narasumber dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 November 2012, di Gedung D Lantai 5 Bank Indonesia, pukul 12.00 WIB.
