flowchart hukum acara perdata

8/18/2019 Flowchart Hukum Acara Perdata

1/52

1. HIR, Stb. 1848 – Jawa Madura2. RBG, Stb. 1927 – Luar Jawa dan Madura3. UU 14/1970 Jo. 35/1999 Jo. 4/2004 – UU Kekuasaan Kehakiman4. UU 14/1985 Jo. 5/2004 – Mahkamah Agung5. UU 2/1986 Jo. 8/2004 – Peradilan Umum6. UU 7/1989 Peradilan Agama7. UU 1/1974 Jo. PP. 9/1975 – Perkawinan8. UU 20/1947 – Pengadilan Peradilan Umum (Jawa Madura)9. Jurisprudensi – 20/1945 berlaku L.J.M10. R.V – Penggabungan – (Voeging)

Penjaminan – (Vrijwaring)Intervensi – (Intervensie)Rekes Sipil (Request Civiel)

12. Surat Edaran MA yang ditunjukan Pengadilanbawahannya petunjuk b gi h kim d l m mengh d piperk r perd t Sema 02/1964.

13. Penghapusan Sandera PERMA 01/2000 penghidupan.14. Paksa Badan PERMA No.01 / 2000.15. Class Action PERMA No. 01 Tahun 2002.16. Mediasi PERMA No. 2 Tahun 2003.

HUKUM ACARA PERDATA POSITIF Kaedah-kaedah Hukum AcaraPerdata HIR/RBG

NB. IR = Inlands Reglement

HIR = Het Heir ZieneIndrusischReglement

RIB = ReglementIndonesia Diperbaharui

Belum disyahkan BP.LPHN,Ke 13 tanggal 12 Juni 1967 ______________________

Konsep RUU Hukum Acara Perdatadalam Lingkungan Peradilan Umum


2/52

“KUASA PERWAKILAN DIMUKA HAKIM”

(Pasal 123 HIR --- Pasal 147 RBG)

Oleh : H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

• Banyak terjadi kesalahfahaman tentang tata cara materi pembuatan

surat kuasa;• Terutama Banding sesuai dengan Pasal 7 (1) UU No. 20 Tahun 1974

atau berdasarkan Pasal 199 RBG;• Untuk memajukan Permohonan Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal

173 (1) dan Pasal 122 (1) UU MA No. 1 Tahun 1950 (dalam p raktekse lalu d idapa ti su ra t kuasa yang t idak semp urna), berakibatBanding atau Kasasi selalu dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnv ank eli jk Verklaard).

PENYERAHAN KUASA


3/52

Tuntutan MA Tentang Surat Kuasa

SEMA No. 2 Tahun 1959; Cara semestinya memberi Surat KuasaKhusus;SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962; Permintaan MA kepadaPN dan PT, agar bertindak menyempurnakan yang belum memenuhisyarat sebelum mengambil keputusan;SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; Mencabut 2 (dua)SEMA tersebut dianggap harus tahu untuk membuat Surat KuasaKhusus menurut Undang-undang.


4/52

KUASA ATAU PERWAKILANBERDASARKAN HUKUM

(WETTELIJK E VERTEGENWOORDIGER)

Orang tertentu dengan sendirinya menjadi kuasamenurut hukum, dengan ketentuan dan kekuasaan yangdiberikan hukum berdasarkan kualitet, antara lain :

A. Wali dan Kurator, Perwalian.B. Direktur, Perusahaan-perusahaan (badan Hukum).C. Badan Hukum Negara (Pasal 123 (2) HIR & Pasal 147

(2) RBG).D. Daerah yang diberikan Hak Otonom.


5/52

KUASA ISTIMEWA(Pasal 157 HIR & Pasal 184 RBG)

Syarat bentuk istimewanya :► Harus berbentuk autentik.► Isinya hanya melafalkan sumpah & untuk memberikan

pengakuan.

Keterangan :Istimewanya disebabkan karena ketentuan pembuktiandidalam hukum acara mengatakan, “yang bolehm engucapkan sum pah dan pengakuan sebaga i pemb ukt ianharus lah orang y ang b erperkara itu send ir i , te tapi karenaalasan ter tentu Hakim d apat m engi j ink an di laku kan oleh

seorang kuasa atas dasar kuasa istimewa”.


6/52

PENUNJUKAN KUASA1. Kuasa Lisan (Pasal 123 (1) HIR & Pasal 147 (1) RBG);

a. Kuasa lisan oleh Penggugat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri

Pada waktu gugatan lisan diajukan.

b. Kuasa lisan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkarakepada seorang kuasa dihadapan hakim pada saat Persidangandan dicatat dalam berita acara persidangan.

Keterangan :

Telah ditujukan terlebih dahulu kuasa untuk berhadapan denganlawannya dalam persidangan selanjutnya dalam perkara yang lazim diPengadilan.


7/52


8/52

SURAT KUASAYang bertanda tangan dibawah ini :Syamsul Effendy sebagai direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ersat Dwi Cipta berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas No.7 Tanggal 06 november 1996 yang dibuat oleh Notaris Teddy Anwar dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C.2 12.859.HT.01.01Th. 97 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1843, berkedudukan di Jatinegara Kaum No.5 Jakarta Timur13250

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa Khususkepada : .....................................................................................................................................................................................................................................

H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. Ahmad Muliadi, S.H. M.H.Nasboon Mahmud, S.H. Nizamuddin, S.H.Junaidi Matondang, S.H.

Masing-masing sebagai Advocad & Konsultan Hukum dari kantor FAUZIE & PARTNERS, Advocate & Legal Consultants, berkantor di Jakarta Wisma Abadi, Jalan Kya Caringin No. 29-31 Lt. 1, Blok. A. 1-A Jakarta Pusat KP. 10160, Telp. (021) 3455005, 916571 Fax. (021) 3455006, dahulu beralamatdi Jl. KH. Ashari Komplek Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 3 Jakarta 10150 Telp. (021) 63858081, 9165716, Fax (021) 63858082, e-mail :[email protected] baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama : ………………………………………………………………………………… ..

KHUSUSUntuk Membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berkedudukan Pusat di Bandung, Indonesia dan berkantor juga di Jl. Gatot Subroto No. 52 JakartaSelatan, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT. Ersat Dwi Cipta tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Coin Telepon Umum Coin (TUC) di KendatelJakarta Timur Nomor Tel.042/HK810/RE2-32/1999 tertanggal 19 Mei 1999 dan tuntutannya : ………………………………… 04/EDC/V/19/99

Untuk itu :

* Menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Penyidik Polri, Kejaksaan Agung RI, Panitia-Panitia, Pejabat-Pejabat Pemerintahan serta Badan-badan lainnya. Mengajukan Surat-surat dan permohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, menjalankanperbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukansaksi-saksi dan bukti-bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkaraini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa meminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadapputusan, naik banding, kasasi dan membuat, mengajukan memori-memori banding dan kasasi, meminta eksekusi, membalas surat-surat danmelakukan perlawanan ; ……………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


9/52

• Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting berguna dan baik oleh yang menerimakuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegasdisebutkan dalam surat kuasa ini ; …………………………………………………………………………………………………………………

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitutie) dan secara tegas dengan hak retensi ; ……………………………….

Penerima Kuasa, Jakarta, 27 Juni 2001Pemberi Kuasa

FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H. M.H. SYAMSUL EFFENDY

NASBOON MAHMUD, S.H.

AHMAD MULIADI, S.H. M.H.

NIZAMUDDIN, S.H.


10/52

SURAT KUASA KHUSUSYang bertanda tangan dibawah ini :

1. Azhar Aziz; bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang XI, Rumah Susun Blok I, Lantai I No. 13, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, degan Nomor K.T.P…………………………

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan surat kuasaKhusus kepada : ……………………………………… ..

FAUZIE YUSUF HASIBUAN,SH.,MH.Junaidi Matondang,SH.

Nizamuddin,SH.

Masing-masing sebagai advocate & Consultants Hukum dari kantor FAUZIE & PARTNERS, Advocate & Legal Consultants, berkantor di Jakarta JalanKemanggisan Ilir III No. G-13 A Jakarta 11480 Telp. (021) 5493032 – 9165716, Fax (021) 3453032 e-mail : [email protected] baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama ; ……………

KHUSUS

Mewakili Pemberi Kuasa mengurus penyelesaian sengketa kepemilikan atas bidang tanah seluas 6650 M2, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar,Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sebagaimana Girik C. 1654.D/S. I. Blok 16 jo. Akte Nomor 32 tanggal 30 Desember 1974 yang diperbuatdihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH Notaris/PPAT, lawan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta ; ……………………………………… .

Untuk itu :• Menghadap dimuka Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Penyidik Polri, Kejaksaan RI, Panitia-Panitia, Pejabat-Pejabat Pemerintahan

serta Badan-badan lainnya. Mengajukan surat-surat dan permohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan ataumemberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti,mengadakan dan menandatangani perdamaian, memberi atau menerima izin penawaran perdamaian, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasameminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, naik banding, kasasi dan membuat, mengajukan memori-memori

banding dan kasasi, meminta eksekusi, membalas surat-surat dan melakukan perlawanan, ……………………………… ..• Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting dan berguna baik oleh yang menerima kuasa untuk

menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasaini;…………………………



11/52

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitute) dan secara tegas dengan hak retensi…………..

Penerima Kuasa, Jakarta, 08 Februari 2001Pemberi Kuasa

FAUZIE YUSUF HASIBUAN,SH.,MH. AZHAR AZIZ

JUNAIDI MATONDANG,SH.

NIZAMUDDIN,SH.


12/52

Surat Kuasa Khusus Yang bertanda tangan di bawah ini :

PT ERSAT DWI CIPTA, berkedudukan dan alamat di jalan Tawes No.26 Rt. 004/Rw. 006, Pasar Minggu, Jakarta 12520, dahulu beralamat di Jalan

Jatinegara Kaum No. 5 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUL EFFENDY sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu bertindakuntuk dan atas nama PT. ERSAT Dwi Cipta tersebut.Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya Fauzie & Partners, Advoc ate & Legal Consul tants (F & P) tersebut dibawahini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

FAUZIE YUSUF HASIBUAN, SH., MH.NIZAMUDDIN SH.

Advocate dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kemanggisan Ilir III No. G. 13 A, Jakarta 11480 , Telp/Fax. (021) 549 3032; [email protected] .

Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus hak-hak sertakepentingan hukumnya :

-------------------------------------------------------------------- KHUSUS----------------------------------------------------------------------------

------- Mewakili Pemberi Kuasa selaku Termohon Peninjauan Kembli untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh PT.Telekom unikasi Indonesia Tbk. Selaku Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 06 Januari 2003 Nomor 2009 K/PDT/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 April 2002 Nomor80/PDT/2002/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2001 Nomor 158/PDT.G/2001/PN.Jkt.Tim ; ….

Untuk itu :

• Menghadap dimuka Pengadilan Negri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Instansi/Badan lainnya, membuat,menyusun; menandatangani, mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali serta mengurus surat-surat dan permohonan-permohonan lainnyayang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikanoleh seorang kuasa, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukanpembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa, meminta putusan dan menolak sertamengajukan upaya hukum terhadap putusan, meminta eksekusi, membalas surat-surat dan melakukan perlawanan; ------ ------------- --------------- ------------------------------------------------------------



13/52

• Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting, berguna dan baik oleh yangmenerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengantegas disebutkan dalam surat kuasa ini.

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan retensi menurut hukum.

Penerima Kuasa Jakarta, 27 Agustus 2003Pemberi Kuasa,

PT. ERSAT DWI CIPTA

FAUZIE YUSUF HASIBUAN, SH.,MH. SYAMSUL EFFENDYNIZAMUDDIN, SH. Direktur Utama


14/52

ACTION EN DESAVEN( Aksi Sebagai Bantahan pasal 256 - 265-Redits, Asas Kepatuhan Umum membatalkan Keterangan KUASA )

Batas Kekuasaan :

Sepanjang apa yang telah diserahkan melaluiKuasa tertulis secara terperinci

Pemberi KuasaPenerima Kuasa

Subtitusi

Bertindak melampaui kuasa

Tidak melakukan tindakan (tidakmelaksanakan upaya diam saja)

Sengaja mengalahkan denganmembuat pembocoran konsep2 dll

Kewajiban Hakim memberipetunjuk/nasihat

Ada kalanya Pengadilan/Panitera tidak melakukan

Putusan Pengadilan TinggiMedan Tanggal : 8 Juni 1972Banding diteken oleh Kuasa,sedang haknya tidak disebutdalam Surat Kuasa.

Akibat Putusan.

Antisipasi Surat Kuasa“Penguasaan menggunakansegala upaya hukum”

Asal baik dan berguna bagipemberi kuasa.

Cara melaksanakan “Action en Desaven” (Diajukan pada pengadilan yang memeriksa perkara).1. Jika pelanggaran batas-batas wewenang yang merugikan itu dketahui oleh siPemberi Kuasa pada waktu proses

persidangan berjalan dengan “ gugatan insedentill” Pengadilan akan memeriksa benar tidaknya gugataninsidentil dimaksud, dan akan memberi putusan sela atau “Tussin Vonis”.

2. Atau melalui upaya upaya hukum “Herzening:” apabila pelanggaran yang merugikan diketahui pemberi Kuasa sesudahperkara itu diputus, terutama mengenai PK.


15/52

GUGATAN

GUGATAN BIASA

GUGATAN LEGAL STANDING

GUGATAN CLASS ACTION(PERWAKILAN KELOMPOK)

GUGATAN CITIZEN LAWSUIT(WARGA NEGARA)


16/52

KepentinganSubyek Hukum Pengadilan

Hukum AcaraPositive

Gugatan

Psl : 118 HIR/124 RBG1. Dengan surat permohonan

ditandatangani oelh:penggugat/kuasanya.

2. Psl 1233. Psl. 6 (2) RO.4. Tempat tinggal tidak dikenal

→dimana benda.5. Dengan akte tidak dipilih

tempat tinggal pilihan

Identitas

a. Penggugat, tempat kedudukannyadan alamat yang selanjutnyaMenyebut dirinya

b. Tergugat, satu dua dst, tempatKedudukannya, dan alamat yangselanjutnya sebagai tergugat


17/52

TEORI MENYUSUN GUGATAN

K HU U A KS U

A M

Setiap orang yangMerasa dirugikan.

Pengadilan

Permohonanhak-Penetapan-Gugatan

Lisan Psl 14 (1) RbgPsl 118 (1) HIR

Tertulis Psl 120 HIRPsl 114 (1) RBG

1. Punya landasanHukum (kode etik)advokat

2. Dimungkinkandapat dikabulkan(proses acara)

Persyaratan gugatan TdkKetentuan : RUPS 8 no 3

Ada keharusan :1. Identitas para pihak.2. Dalil kongret tentang

adanya hubunganhukum yangMerupakan dasarserta alasan-alasandari pada tuntutan,dalil-dalil fundamentumPetendi.

3. Tuntutan harus jelas/tegas HIR/RBG,hanya mengatur caramengajukan gugatan

A.


18/52

B. Identitas Para Pihak

PENGGUGAT

TERGUGAT

Nama

Pekerjaan

Tempat Tinggal

- KTP- SIM- Identitas lain


19/52

THEORY PENYUSUNAN GUGATAN

Fundamental Ptendi

A. Menguraikan ttgKejadian atauperistiwa

Penjelasan dudukPerkara ttg adanyaHak & peristiwa

Contoh kasus

B. Menguraikan ttgdasar hukumnya

Dasar hukum untukTuntutan material Contoh kasus

adalah dalil-dalil posita kongkrit tentang adanya hubungan yang merupakan dasar sertaulasan daripada tuntutan

TUNTUTAN PROVISIONAL


20/52

=TUNTUTAN PROVISIONAL=

Tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak

dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai padaputusan akhirContoh : menghentikan produksi

=PERUBAHAN GUGATAN=Pasal 127 BRVPenggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaanPerkara, asal saja tidak merubah atau menambah het onder werp van den eischItu, juga dasar tuntutan (soepomo)

Syarat Mengajukan


21/52

PermohonanHak di PN

Gugatan Penggugat(Eiser/Planatif)Tuntutan, dakwaan

atau eis __________________1. Sifat Condemnatoir2. Eksekusi

PermohonanPemohon sifatnyaDeklatoir

_________________Seseorang atau lebih

Tertulis

DibuatkanKetua PN(388 HIR)(321 RBG)

Syarat MengajukanGugatan secara teori1. Adanya kepentinganlangsung yang cukuplayak mempunyai dasarhukum.

A. Yurisprudensi MARI No :294K/SIP/1971 tgl 7 Juli 1971.

Mensyaratkan :Gugatan harus mempunyaiHubungan hukum.B. UU 4/1982, tentanglingkungan hidup LSM → Kerusakan lingkungan.Gugatan Wahli lawan PT.IIUNo.820/PDT/1988/PN.JKTPUS tgl 30 Des 1988.

Isi Gugatan1. Tanggal Suratan Gugatan2. Nama dan alamat Penggugat

(kuasa). Tergugat (kuasa) → Identitas

3. Posita Gugatan4. Petitum Gugatan yang diminta

Untuk dikabulkan oleh PN.5. Bermaterai cukup6. Ditandatangani

Bagi Orang Buta Huruf dibuat Atau dimintakan oleh ketuaPengadilan Negri(Psl : 388 HIR/Psl : 321 RBG)


22/52

Isi

Gugatan

Alasan Gugatan ( Posita )- Didasarkan pada alasan hukum

seperti piramida terbalik- Rentetan peristiwa hukum yang

terjadi dan atau dialami sampaiterjadinya suatu fakta hukum.

a. Fakta hukum yang terjadi dan dialami P.b. Fakta hukum terjadinya benturan

kepentingan.

Permintaan dalam Gugatan (Petitum) A. - Mengabulkan seluruh isi gugatan

dan lain sebagainya.- Didasarkan pada Posita.

B. Aequa et Bono

Penutup Jakarta, 26 April 2000

Bea Materai-UU No: 13/1985 (psl.2).-PP No: 7/1995

-PP No: 24/2000

Lampiran-lampiran Gugatan

GUGATAN


23/52

ANTARA

_______________________ PENGGUGAT

LAWAN

_______________________ TERGUGAT I

_______________________ TERGUGAT II

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Gajah Mada No. 17

JAKARTA PUSAT

Dengan Hormat,

Advokat Fauzie Yusuf Hasibuan, dkk ….………………………………………………………………….Clien dan(kuasa)

SK. Menteri Kehakiman jo. KKAI

POSITA

Mengajukan gugatan dengan alasan perbuatan melawan hukum kepada…..……………………………………...........

1.______________________Tergugat I

2.______________________Tergugat II

Adapun gugatan ini didasarkan alasan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum

a). Kerugian Material

b). Kerugian Moril / material, berupa :

6. Dwaangsom

7. Sita jaminan terhadap

A.

Jakarta, 21 September 2004

Petitum


24/52

Petitum

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan berkenan memutuskan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut ;

3. Menyatakan demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;

4. -

5. -

6. -

7. Dan seterusnya

Ex Aequo Et Bono

Mohon putusan seadil-adilnya

Hormat Kami,

Kuasa Penggugat

Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH.

GUGATAN LEGAL STANDING


25/52

GUGATAN LEGAL STANDING- Khususnya perkara-perkara berdimensi kepentingan masyarakat (publik)

- Gugatan yang diberikan atau dipunyai oleh organisasi.Contoh : LSM Lingkungan, LSM Konsumen, LSM Kehutanan

DASAR

1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PERSYARATAN

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan2. Ada anggaran dasar yang menyebutkan dengan tegas tujuan organisasinya

untuk perlindungan lingkungan, konsumen, fungsi hutan3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar

Contoh : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerusuhan Sampit(Putusan Perkara Nomor : 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST)

GUGATAN CLASS ACTION


26/52

(PERWAKILAN KELOMPOK)

DASAR HUKUMPERMA NO. 1 TAHUN 2002

TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOKPASAL 37 AYAT (1) UU NO. 23 TAHUN 1997, PASAL 46 AYAT (1) HURUF B

UU NO. 8 TAHUN 1999, PASAL 38 AYAT (1) UU NO. 18 TAHUN 1999, PASAL 71 AYAT(1) UU NO. 41 TAHUN 1999

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN :

1. Harus memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelompok yangdiwakilinya

2. Memiliki bukti-bukti yang kuat3. Jujur4. Memiliki kesungguhan untuk membela kepentingan anggota kelompok5. Mempunyai sikap tidak mendahulukan kepentingan pribadi dibanding dengan

kepentingan anggota kelompok6. Sanggup untuk menanggulangi pembayaran biaya diperadilan

KASUS : Gugatan Masyarakat Konsumen Elpiji (LPG) terhadap Pertamina di PN. Jakarta Pusat(Perkara No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst).

YLKI vs PT. PLN Persero terhadap pemadaman listrik se-Jawa Bali(Perkara No. 134/PDT.G/PN. Jkt. Sel)


27/52

GUGATAN CITIZEN LAW SUIT(GUGATAN WARGA NEGARA)

PENGERTIAN

Setiap Warga Negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara atauPemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata

merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman

KASUS : Gugatan Warga Negara Indonesia (CITIZEN LAW SUIT) Tentang Perbuatan Melawan HukumOleh Negara Dalam Kebijakan Penanganan Bencana Alam Di Indonesia(Perkara No. 73/Pdt.G/2006/PN.YK)


28/52

B. Tergugat

TERGUGAT(GEDAGDE/DEPENDENT)

-Apabila Tergugat Meninggal dunia-Melalui Penggugat kedudukannyadigantikan oleh para ahli warisnya.-Penggugat → MengajukanPermohonan ke Pengadilan

(majelis yang memeriksa perkara)-Tentang penggantian kedudukan ___________________________Tergugat tersebut oleh ahli warisnya

Alasan : (nama, umur, pekerjaan, Alamat) masing-masing ahli waris.

No

TERGUGAT GUGATAN DITUJUKAN KEPADA DASAR HUKUM

1 Orang Perorangan Orang Perorangan itu

2 Badan HukumPublik

Badan Hukum Publik itu diwakilipemimpinnya

Pasal 6 No.3 RV

3 Badan HukumKeperdataan

Badan hukum itu diwakilipengurusnya, bila telahdibubarkan kepada salah satuseorang pemberesnya.

4 Firma Seluruh Persero/ Salah seorangPersero

Pasal 6 No.5 RV

5 CV CV itu, Diwakili Persero pengurus Pasal 6 No.5 RV

6 BUMN A. PerseroB. PerumC. Perjan

Pemerintah RI, cq. Departemenyang membawahi BUMN cq.BUMN itu, diwakili pimpinannya

7 BUMD Pemerintah RI cq. Departemenyang membawahinya, cq. Pemdayang membawahinya, cq. BUMDitusendiri diwakili olehpimpinannya


29/52

C. Kuasa (LASTHEBBER)

Kuasa UmumperbuatanPsl : 1796.BW

Kuasa / wewenang untukmewakili kepentingannyaPasal : 1792. BW

- Kewajiban Sikuasa- Kewajiban pemberi Kuasa- Isi Surat Kuasa- Berakhirnya Surat Kuasa- Yang Berhak menerima Kuasa- Memperbaiki Surat Kuasa- ACTION ENDESELVEU

Secara khusus / umumPsl : 1792.BW

Kompetensi Absolut

D. Kompetensi Pengadilan1. Peradilan Umum2. Peradilan Agama3. Peradilan Militer4. Peradilan TUN

Diperiksa oleh Majelis Hakimdiminta oleh pihak atau tidak ;Diputus sebelum pemeriksaanPokok perkara.

1.

2. Kompetensi Relatif

1. Actor Sequitur Forum rei (domisili)2. Tempat tinggal salah seorang dari tergugat3. Tempat tinggal siberhutang utama4. Tempat tinggal penggugat / salah seorang

dari penggugat5. Daerah hukum yang terletak6. Pilihan Hukum

7. Pembatalan Perkawinan8. Tergugat tidak cakap hukum9. Penggabungan perkara gugatan10. Tergugat berada diluar negeri11. Tergugat Pegawai Negeri

12. Gugatan terhadapburuh

13. Dalam hal failit14. Gugat Cerai


30/52

E. Class Action

- Gugatan perwakilan dengan caraClass Representatif (mengajukan)Class Members (orang yang diwakili).

- Dasar, Psl 37 UU25 / 1997 UULHPsl 71 ayat (1) b. UU 41 / 1999KehutananPsl 46 UU No. 8 / 1999

Konsumen.

- Tanpa Surat Kuasa, atas kepentinganyang sama (dari orang yang diwakili).

- Gugatan secara Perdata

Class Action di Amerika- US Federal Rule of Civil Prosedure

( 1983 ), kemudian- Pasal 23 Federal Rule ( 1966 )- Class Action berupa Gugatan Perdata

diajukan sejumlah orang (C.R) – mewakili kepentingan mereka danorang lain sebagai korban (CM)

- Dengan Syarat-syarat1. Numerosity ( jml penggugat banyak)2. Commonality (kesamaan hukum)3. Typicacity (Tuntutan)4. Adequacy of Representation

(kelayakan perwakilan)- Gugatan Reg. No : 445/pdt.G/Pn

Tgl 14 Oktober 2000 = Gugat class actionGUG/DPRD-SV


31/52

F. Legal Standing

1. Hak Gugat LSM \(Bidang lingkunganhidup – kehutanankonsumen)

Penguasa Sumber Daya Alamsekitar yang berdimensi Public

Agar terjaga, APBN, APBB,Keamanan.

Macam ada 3 ( Tiga )1. Hak gugat pribadi

(Private Procecution)2. Hak gugat warga Negara

(Citizen standing)3. Gugatan perwakilan

(Representative Standing)

2. Hak gugat PemerintahDasar Psl 46 ayat (2), UU 8 / 1999 tenteng konsumen

Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barangdana atau jasa yang dikonsumsi atau dimasyarakatkanmengakibatkan kerugian materi yang besar dan / ataukorban yang tidak sedikit dapat mengajukan gugatan

ke Pengadilan.

JAWABAN

D l k d t N


32/52

Dalam perkara perdata No. _________Di Pengadilan Negeri Jakarta _______

Antara ______________________________________________________ TERGUGAT ;

Lawan

____________________________________________________ PENGGUGAT I ; ___________________________________________________ PENGGUGAT II ;

____________________ TS ___________________Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat Berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, dengan ini disampaikan

jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi1. Gugatan salah alamat dan salah nama.a.

b.

c.dst…

2. Gagatan pihaknya tidak lengkap

a.

b.

c. dst…

3. Surat Kuasa tidak khusus dan bertentangan dengan UU No. 13/85

a.

b.

c. dst…


33/52

4. Gugatan salah sasarana.b.c. dst ………………………

5. Gugatan tidak berdasarkan hukuma.b.c. dst …………………… ..

6. Petitum Gugatan bertentangan dengan hukuma.b.c. dst …

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan memutuskan dengan menolakgugatan para penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok Perkara1. Bawl hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon termasuk dalam pokok perkara;2. Bawl tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara

tegas akan kebenarannya.3. _________________dst ……… .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya pengadilan berkenan untuk memutuskandengan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan.

UPAYA PELUNASAN HUTANGGEJZELING (P k B d )


34/52

GEJZELING (Paksa Badan)

209-224 HIR242-258 RBG

GIJZELINGPembekuan

1. Sema 2/19642. Sema 4/1975

Prosedur .Putusan yangMempunyai

KekuatanHukum pasti

Debitur tidakMampuDebitur tidak

Beritikad baik

Ahli WarisPsl 1083-1084KUH Perdata

Kewajiban sesuaiDengan porsi

1. UU Kepailitan2. UU 19/97

Penagihan Pajak3. KUHP Psl 161Menyandra Saksi/Saksiahli bersumpah

Waktu-Psl 6 Bulan + 6Bulan → max3 tahun

Batas Utang- Psl 4 Rp. 1 Milyar- HIR, tidak dibatasi

Bukan Hukum Acara semata

tapi menjadiHukum publik

Batas UsiaPERMA No. I / 2000-Psl 3 (1) 75

tahun-RV. Psl 583-

65 Tahun

1. Tidak sesuai dengankeadaan dan kebutuhanhukum dan keadilan.

2. Tidak sesuai denganPembangunan Ekonomibangsa Indonesia.

3. Mencabut dan mengatur

kembali.

Upaya Pelunasan HutangPERMA tentang No. 1/2000 tentang

LEMBAGA PAKSA BADANPengertian

“ Imprisonment for civil Debts “ ( Hukuman Penjara untuk hutang sipil )

Gijzeling / Sandera / Penyanderaan dipandang tidak tepat karena tidakmencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak maumemenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. Perbuatan Debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak

memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutrangnyapadahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran Hak

Asasi Manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yangbersangkutan.

Psl. 6 PERMA No.1 / 20001. Putusan Paksa Badan

bersama dengan PutusanPokok Perkara.

2. Hutang pada negara / yangdijamin oleh negara dapatdilaksanakan secara sertamerta.

3. Eksekusinya melaluiPenetapan PengadilanNegeri.


35/52

LATIHAN UJIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hasan Umar, tinggal di Jakarta Pusat Jalan. A No. 22 dengan KTP No. 123. Telah bersengketa dengan Poltak, Tinggal diJakarta Barat B No. 33 dengan KTP No. 321. Hasan Umar dan Poltak telah bersengketa karena persangkaan wanprestasi,Hasan Umar Ingin menggugat Poltak ke Pengadilan melalui kuasanya Advokat Sopan Ginting beralamat Kantor di JakartaPusat Jalan AB No. 2233 Telp. 007 Buatkanlah Surat Kuasa Khusus untuk keperluan tersebut diatas dari Hasan Umarkepada kuasanya Advokat Sopan Ginting.

LATIHAN UJIAN KODE ETIK ADVOKAT

Dapatkah surat-surat berupa koresponden antar Advokat dalam suatu perkara dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan.Bagaimana menurut tuntunan Kode Etik ? Beri jawaban Saudara.

Pemberi Soal

FAUZIE YUSUF HASIBUAN, SH.,MH.

P i Tid k


36/52

36

PMH Psl. 1365KUHPerdata

Subyek HukumNon Pemerintah

Pemerintah

Passive – TidakberbuatSesuatu

Active – BerbuatSesuatu

MerugikanOrang Lain

Hak Perlindungan

Salah penerapanUndang-undang

Pelampauan Kewenangan(overschrijding vevogheit)

Penyalahgunaan Kekuasaan(misbruik van macht atau

detournement depovoir)

Kesewenang-wenangan(willekuur) oleh penguasa


37/52

37

PMH

Ada perbuatanmelawan hukum

Melanggar HakSubjektif orang lain

Ada Kesalahan

Ada Kerugian

Ada HubunganKausal

Materiil Immateriil

Ganti RugiKausal denganKerugian Yg Diderita

Alpa Sengaja

Melanggar Subyektif

Hak Person

WanprestasiPsl. 1338 s.d. 1841 Psl 1234 KUHPerdata

Tidak memenuhikewajiban seperti yg


38/52

38

Jo. 1352 s.d. 1380KUHPerdata

Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Terlambat memenuhi prestasi

Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik

WANPRESTASI

Psl 1320 KUHPerdata

Psl 1234 KUHPerdata kewajiban seperti ygdiperjanjikan

Dapat Dibatalkan

WANPRESTASI


39/52

39

WANPRESTASI

Dapat dituntutPasal 1266Kuhperdata

Pemenuhan Perikatan

PemenuhanPerikatan denganganti rugi

Ganti rugi

Pembatalanpersetujuan timbalbalik

Pembatalandengan ganti rugi

Hati-hati :Putusan MA, Tgl. 26 Februari 1979, No.1079K/Sip/1973

Alasan yang digunakan “Tergugat tidak mampumenyerahkan bendanya sesuai dengan Perjanjian”(NO)

Hukum dilihat dari H uludanH ili r


40/52

Hukum dilihat dari H ulu dan H ili r

Prof. Mahadi

Theory Hukum : Nilai, Asas

Filsafat

Ajaran Hukum

ATURAN

Fakta Hukum

Norma Hukum ARTI


41/52

Kekuasaan Badan Peradi lan

UUD 1945 Pasal 24 (1), (2), Amandementke III & ke IV

Kekuasaan K ehakiman

Dilaksanakan oleh UU No. 14/1970,telah diubah UU No. 35/1999, diubahkembali UU No. 4/2004.

Peradilan Umum

UU 2/1986 Pasal 2 tentang Peradilan Umum diubahmenjadi UU 8/2004, menjelaskan : “Pengadilan Umumadalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan baik Perdata maupun Pidana” .

Pasal 24 Ayat (2) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada diBawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer,lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan olehsebuah Mahkamah Konstitusi” .

Susunan Badan Peradil an

Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) UU No. 14/1970, telahdiubah UU No. 4/2,004 adalah :

Pengadilan Negeri -> Tingkat 1.

Pengadilan Tinggi -> Tingkat Banding -> TingkatPertama dan Terakhir Sengketa KewenanganMengadili.

Mahkamah Agung -> Pengadilan Tingkat Akhirdalam proses Kasasi.

PK

Hak Menguji Peraturan di Bawah UU


42/52

Hukum Perdata Materile Pasal 1338 jo 1320 Asas

KonsensualismeKebebasan Berkontra k

Hukum Formile

Yang mengaturdan menentukan

bagaimanamelaksanakan Hak

dan Kewajiban-kewajiban Perdata

dalam

melaksanakanupaya Hukum

Untukmempertahankan

KeberlakuanHukum Perdata

Materile.

Mengatur Proses Mulaidari Tuntutan Hak sampaiPelaksanaan Putusan Hak, baik melalui Permohonan

maupun Gugatan Hak diseluruh Jenjang

Pengadilan. Sepakat Membuat Pristiwa Hukum atasJual-Beli Sebuah Rumah di JakartaDengan Harga 4M.

Perjanjian: Akte Notaris Paul Siregar No. 007 Sebagai Fakta Hukum

Perikatan Himpunan Hak KewajibanPara Pihak : Pasal 1, 2, 3, 4, 5.... dan

seterusnya

Tujuan Menciptakan KetertibanMasyarakat Sehingga Tercapai :

Keadilan Hukum

Kemanfaatan Hukum

Kepastian Hukum

PT. A (Developer) B (konsum en)

Perselisihandan Upaya

Hukum


43/52

Prosedur Pengajuan Gugatan

Pasal 118 HIP / Pasal 142 ayat (1) RBGPengajuan Gugatan dilakukan secaraTertulis dan ditujukan kepada Ketua

Pengadilan kecuali Alasan Buta Huruf

lihat Pasal 120 HIR/144 RBG.

Keputusan Mahkamah Agung, No : 547K/Sip/1972, Tanggal 15 Maret 1972 :

HIR/RBG tidak menentukan syarat =>Bebas Menyusun dalam Suatu gugatan

serta Merumuskannya.

A.Pedoman Pasal 8 (3) Rv, mengharuskangugatan pada Pokoknya :

Identitas para pihak yang menjadi ciri SubjekHukum, KTP, Akte Pendirian, didaftarkan di

Kumdang, diumumkan dalam lembaran negara.

B. Alasan-alasan Gugatan / Posita(Fundamentum Petendi).

C. Tuntutan atau Petitum- Tuntutan Pokok

Tuntutan TambahanTuntutan Subsidi atau Pengganti Ex Aequo Et

Bono


44/52

Metode Penulisan Gugatan Piramida Terbalik

• Posita

• Petitum

Bagian yang menguraikan tentang dasar hukum dan kejadian atau peristiwa,

seperti rumusan piramida terbalikBagian yang menguraikan fakta hukum, Sebagai

bukti adanya hubungan hukum

Posita selanjutnya seperti melakukan uraianmenggunakan metodologi deduktif

Didalam Praktek digunakan juga gabungan denganmenggunakan metodologi induktif/Jurisprudensi

Tuntutan Pokok Permintaan untuk diputuskanatas dasar Posita dan Fakta Hukum

Tuntutan Tambahan, Biaya Perkara, Sertamerta,Bunga, dan Dwangsom => atas dasar UU

Tuntutan Subsider/Pengganti Ex AequoEt Bono

PENDALAMAN MATERI SOAL ESSAYPerhatikan RingkasanKasus Dibawah Ini :


45/52

gPT. Pinjam Finansial adalah Bank yang didirikan menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas No. 9 Tanggal 9 Agustus 1999, dibuat dihadapan Notaris Paul Siringo-ringo ,SH, MM, dengan PengesahanMenteri Kehakiman No. A-123.AA.07.09 Tahun 1999, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 101, beralamat Kantor di Jakarta Pusat Jl. Benhil No. 99. Pada tanggal 1 Februari 2002, Chaidir CaniagoDirektur Utama PT. Pinjam Finansial, melalui Akte Perjanjian Hutang Piutang Nomor 100, dibuat dihadapan NotarisAsep, SH, memberikan pinjaman uang sebesar Rp.240.000.000.000 (dua ratu sempat puluh miliyar rupiah), dengan

jangka waktu pengembalian uang selama 2 (dua) tahun kepada Raja Pinjam, Direktur Utama PT. KambingHitam, beralamat Kantor di Jakarta Barat dikenal bernama Jl. Kandang Kuda No. 12,mempunyai Kantor Cabang diBandung, Pekan Baru, Makassar serta membuka perwakilan di Australia.

Dalam perjanjian hutang piutang tanggal 1 Februari 2002, PT. Kambing Hitam telah menyerahkan jaminan, berupa:Sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jl. Bujur Timur No. 77, Jakarta Selatan, sebagaimana dinyatakandalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32 seluas 10.000 m2.

Sesuai dengan Akte Perjanjian Hutang Piutang Nomor 100, PT. Kambing Hitam, harus mengembalikan pinjaman kepada PT. Pinjam Finansial, dengan cara mencicil setiap bulan-Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan telahmemilih forum penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan Jakarta Selatan.

Walaupun PT.Kambing Hitam telah berhasil mencicil jumlah hutang dalam waktu satu tahun tepatnya tanggal 1 Februari2003 sebanyak Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliyar rupiah). Namun pada kenyataannya pada tanggal 1Februari 2004 PT.Kambing Hitam, telah lalai melaksanakan kewajiban membayar cicilan kepada PT. PinjamFinansial berupa sisa hutang. Segala upaya yang patut menurut hukum telah dicoba oleh PT. Pinjam Finansial untukmenagih sisa hutang PT.Kambing Hitam, namun tidak tertagih tanpa penyelesaian yang patut dan layak. Oleh karenaitu PT. Pinjam Finansial bermaksud untuk menggugat PT.Kambing Hitam ke Pengadilan Negeri dan selanjutnyamenunjuk Advokat Hendra dan Raja Gugat , yang mempunyai Reputasi baik selama ini di Indonesia danSingapura.

Pertanyaan : Buatlah Surat kuasa khusus dari PT. Pinjam Finansial untuk menggugat perkara tersebut kepada Advokat Hendra dan

Raja Gugat , beralamat Kantor di Jakarta Jl. Sudirman, No. 13 ?Buatlah Surat Gugatan ringkas berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima Advokat Hendra dan Raja Gugat.- SelamatM engerj akan -

SURAT KUASA KHUSUS

Y b i k kh di b h i i


46/52

Yang memberi surat kuasa khusus di bawah ini :

Chaidir Caniago , Direktur Utama, untuk dan atas nama PT. Pinjam Finansial, Bank yang didirikan menurut HukumIndonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 Tanggal 9 Agustus 1999, oleh Notaris Paul Siringo-ringo, SH, MM, dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. A-123.AA.07.09 Tahun 1999, telah diumumkan dalam

Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101, beralamat Kantor di Jakarta Pusat Jl. Benhil No. 99 selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- PEMBERI KUASA.

Memilih domisili hukum di Kantor Advokat, Hendra & Rekan, beralamat di Jakarta Jl. Sudirman No. 13, PemberiKuasa memberikan kuasa khusus kepada :

Hendra, S.H. M.H.Raja Gugat, S.H. LLM

Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Hendra & Rekan , Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama,mewakili PEMBERI KUASA mengurus hak serta kepentingan hukum, selanjutnya disebut sebagai ------- PENERIMAKUASA.

---------------------------------------------------------- K H U S U S -----------------------------------------------------------

Mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT. Kambing Hitam ,diwakili oleh RAJA PINJAM, Direktur Utama, beralamat Kantor di Jalan Kandang Kuda No. 12 , Jakarta Barat , akibat

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan Kesepakatan dengan PT. Pinjam Finansial, sesuai akteNotaris Paul Siringo-ringo, SH, MM, No. 100, tanggal 1 Februari 2002, tentang Perjanjian HutangPiutang.

oleh karena itu....2/

Oleh karena itu PENERIMA KUASA diberi hak untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sesuai dengan hak hukumPEMBERI KUASA, untuk itu :


47/52

47

• Menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan lainnya, serta InstitusiPenegak Hukum, POLRI, Kejaksaan RI, Institusi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pejabat-Pejabat Pemerintahserta badan-badan lainnya.

• Membuat, menyusun, menandatangani, mengajukan memori dan kontra memori banding/kasasi serta mengurus surat-surat dan permohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan

keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini.

• Mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa, meminta putusan dan menolak serta mengajukanupaya hukum terhadap putusan, meminta eksekusi membalas surat-surat dan melakukan upaya perlawanan.

• Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting berguna dan baik oleh yangmenerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupuntidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa ini.

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi ( recht van subtitutie ) dan secara tegas dengan hak retensi .

Jakarta, 2 Maret 2004

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

TTD TTDMaterai Rp. 6000,-

Hendra, SH, MH Tanggal 02-03-2004

Peradi 80.10022

TTD PT. Pinjam Finansial

Raja Gugat, SH, LLM Chaidir CaniagoPeradi 81.0023 Direktur Utama

Kepada Yang Terhormat, Ketua Jakarta 5 Maret 2004Pengadilan Negeri Jakarta Selatan


48/52

Pengadilan Negeri Jakarta SelatanDi Jakarta

Gugatan Ganti Kerugian

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Hendra, S.H. M.H., dan Raja Gugat, S.H. L.LM., Advokat, Kantor Hukum Hendra & Rekan, beralamat di JalanSudirman No. 13, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2004, (Vide : Surat Kuasa terlampir) bertindak untuk dan atas kepentingan hukum Penggugat :

PT. Pinjam Finansial, beralamat Kantor di Jalan Benhil No. 99, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas No. 9 Tanggal 9 Agustus 1999, oleh Notaris Paul Siringo-ringo, SH dengan Pengesahan MenteriKehakiman No. C-123.AA.07.09 Tahun 1999, telah diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101,selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------------------------- PENGGUGAT

Mengajukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh :

PT. Kambing Hitam yang di wakili oleh Raja Pinjam, Direktur Utama, beralamat kantor di Jalan Kandang Kuda No.

12, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------ TERGUGAT

Gugatan ini... 2/5


49/52

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.240.000.000.000 ,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah), hubungan hukum yang telah memenuhi syarat konsensualissesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, sebagai tersebut dalam Akte Notaris Paul Siringo-ringo, No. 100, tanggal 1Februari 2002.

2. Bahwa cara dan waktu Tergugat penyelesaian pembayaran dengan mencicil setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2002 hinggatanggal 1 Februari 2004.

3. Bahwa ternyata setelah kredit berjalan selama 1 (satu) tahun tepat tanggal 1 Februari 2003, Tergugat telah lalai danberhenti membayar sisa utang kepada Penggugat, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp.

120.000.000.000 ,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum beberapakali mengirimkan Somasi kepada Tergugat mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibankepada Penggugat. Namun Tergugat telah mengabaikan segala kewajiban yang telah disepakati. Kelalaian ini,menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajiban sisa hutang kepadaPenggugat.

5. Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkanhak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang yang diakibatkan oleh perbuatanwanprestasi (Vide : Pasal 1243 KUH Perdata), oleh karena itu beralasan hukum Penggugat melakukan gugatan gantikerugian.

Menurut hukum...3/5

6 B h k i P t b i kib t b t t i T t j k b h ti b


50/52

6. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat sejak berhenti membayarutang, sebagai berikut:6.1 Kerugian Materiil , berupa sisa utang sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

6.2 Kerugian Lainnya , bahwa penggugat kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapatditagih dari tergugat sebagaimana disebut pada pun 6.1 yang mestinya dapat

digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang akan mendapat keuntungan dan bungasebesar 12% setiap tahun, telah patut dibayar oleh Tergugat, terhitung sejak bulan Februari2004, hingga gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) hingga dibayar lunas kepada Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar daritanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibatperbuatan Tergugat, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untukmenjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat,meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan dari Tergugat, istimewa : Sebidangtanah dan bangunan, dikenal terletak di Jl. Bujur Timur No. 77, Jakarta Selatan, sebagaimanadinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 32 seluas 10.000 m2, yang telah dijaminkan kepadapenggugat.

Bahwa Penggugat.. 4/5


51/52

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isikeputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan olehkarena itu mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila ternyata

Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)dalam perkara ini ;

9. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkaraini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) , banding atau kasasi (uitvoerbaarbij voorraad) ;

10. Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi, patut dan adil dihukum membayar

ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatupersidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjutberkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan demi hukum Akte Perjanjian Hutang Piutang No. 100,

tanggal 1 Februari 2002, dibuat oleh Notaris Paul Siringo-ringo, SH, MM, adalah sah.

3. Menyatakan....5/5

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak membayar sisa utang kepada Penggugat merupakan

perbuatan Wanprestasi.4 M gh k T g g t t k b g ti k gi k d P gg g t t i d k tik b


52/52

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesarRp. 120.000.000.000 ,- (seratus dua puluh milyar rupiah), ditambah bunga sebesar 12% setiap tahunterhitung sejak bulan Februari 2004, sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas kepada Penggugat,hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh

juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau

kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ).8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ). Demikian gugatan ini diajukan, semoga Pengadilan Negeri Jakarta Barat

berkenan Mengabulkannya.

Terima kasih.

Hormat Kami,Kuasa Hukum Penggugat

05-03-2004Materai TTD Rp. 6.000 ,-

Hendra, S.H. M.H.

TTD

Raja Gugat, S.H. L.LM

flowchart hukum acara perdata

Documents