fh.unram.ac.id · web viewmenurut para ahli hukum adalah sebagai berikut :1 e. utrecht, dalam...
TRANSCRIPT
JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
( STUDI KOMPARATIF ANTARA KUH PERDATA DENGAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh :
I GEDE YUDHA PRATAMA
D1A 010 177
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2017
I.
II.
III.
I. PENDAHULUAN
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran
strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka
kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun
spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.1
Sedangkan Pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yaitu :
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,”
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara singkat tentang
kedudukan anak, oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan
semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban
tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik
secara langsung ataupun tidak langsung.
Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena
tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau
pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat
melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik,
sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak
perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun
sosial.2
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cet. 2, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 112Maidin Gultom, https://www.google.co.id/ Tinjau an yuridis Mengenai Kekuasaan Orang Tua
Terhadap Anak, Di akses tanggal 5 April 2017, jam 11 wita.
Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di jelaskan
bahwa:
”Orang tua adalah Ayah dan atau Ibu kandung, dan keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.”
Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari
anak tersebut oleh karena itu Anak sangat memerlukan kehangatan, kedekatan dan hubungan
yang baik dengan orang tua mereka terutama dalam perkembangan psikologisnya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat untuk
diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah :1. Bagaimana pengaturan perlindungan
hukum kekuasaan orang tua terhadap anak berdasarkan KUH Perdata dan Undang – undang
Nomor 23 Tahun 2002 ? 2. Bagaimanakah tanggungjawab orang tua terhadap hak-hak anak
menurut KUH Perdata dan Undang - undang Perlindungan Anak ?
Tujuan dan manfaat penelitian ,Tujuan penelitian, Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk merespon atas dirumuskannya permasalahan - permasalahan yang telah
ditemukan di atas yaitu : a.Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum kekuasaan
orang tua terhadap anak berdasarkan KUH Perdata dan Undang – undang Nomor 23 Tahun
2002. b.Untuk mengetahui tanggungjawab orang tua terhadap hak-hak anak berdasarkan
KUH Perdata dan Undang – undang Perlindungan anak.
Manfaat penelitian Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut: a.Manfaat Teoritis Yakni agar mahasiswa dapat menerapkan teori-
teori yang telah didapat dibangku kuliah, yang nantinya diharapkan berguna bagi kepentingan
penulisan karya ilmiah yang juga dapat dipergunakan bagi usaha pembentukan teori-teori
baru. b.Manfaat praktis Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
kesadaran dan masukan bagi para orang tua yang melakukan pelanggaran kekuasaan
terhadap hak-hak anak-anaknya.
Ruang Lingkup Penelitian, Untuk menghindari penyimpangan serta pembiasan dari
pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup
permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai
“pengaturan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan peraturan perlindungan anak
dan tanggungjawab orang tua terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang
perlindungan anak dan KUH Perdata. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berprilaku yang dianggap pantas.3 Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Pendekatan PerUndang-Undangan (Statute
Approach), Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk peraturan PerUndang-
Undangan dan regulasi-regulasi yang terkait permasalahan yang akan diteliti.4, b.Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach), Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami
konsep-konsep yang berajak dari pandangan dan pendapat para sarjana dan buku-buku karya
ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan.5 Serta doktrin-doktrin yang berkembang tentang
Perlindungan hukum mengenai anak. Sumber dan Jenis Bahan Hukum Sebagai sumber data
yang digunakan adalah,a Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari: Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
peraturan perUndang-Undangan. b.Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil hasil
penelitian atau pendapat pakar hukum. c.Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3 Amirruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 118
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 93
5ibid
II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Perlindungan Hukum Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia makna dari perlindungan adalah tempat
berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan kata hukum
menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi
dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, (2) undang – undang,
peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan
(kaidah,ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (4) keputusan
(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.6
Menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut :1. E. Utrecht, dalam bukunya
Pengantar dalam Hukum Indonesia :“ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat
yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. 2. A. Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar
Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab, menguraikan bahwa :“ Hukum merupakan
peraturan – peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya
berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”. 3.
Sunaryati Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan Hukum, mengatakan :“
Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan
mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau
dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup
bermasyarakat.” 4. E. Meyers, dalam bukunya De Algemene begrippen van het Burgerlijk
Rect, menulis :“ Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia
penguasa negara dalam melakukan tugasnya.” 5. Immanuel Kant, dalam bukunya Inleiding
tot de Rechtswetsnschap:“ Hukum adalah keseluruhan syarat – syarat yang dengan ini
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari
orang lain, menururti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”
Dari pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat
norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk
ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.7
Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara
orang – orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan
pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah
menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah –
masalah yang timbul.8
Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Hukum perdata ialah aturan aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang
terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan
masyarakat maupun pergaulan keluarga.9 KUH Perdata memiliki karakteristik sistem civil
law berdasarkan warisan budaya Romawi dan Perancis. Salah satu karakter civil law antara
lain adalah, proses penciptaan hukum selalu berawal dari refleksi filosofis, mengandalkan
kekuatan rasionalitas, dan pada akhirnya menghasilkan konsepsi secara abstrak. Konsepsi
abstrak yang dihasilkan, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan sebagai
hukum positif. Oleh karena itu pola pikir abstrak sangat terkenal di dalam budaya hukum
Eropa Kontinental. Hal ini berbeda dengan sistem comman law yang berkembang di Inggris
dan Amerika Serikat, dimana supremasi hukum berdasarkan konsep the rule of law, sangat
7 Yulies Tiesna Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm 6 - 78 Ishaq, S.H., M.Hum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta) hlm. 109 J.B Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997 hlm. 103.
mengandalkan situasi konkret dalam pembentukan hukum dan pencarian keadilan. Hakim
diberi kekuasaan besar untuk melakukan proses penemuan hukum berupa interpretasi dan
konstruksi berdasarkan situasi konkret.
Konsep kekuasaan orangtua terhadap anak menurut KUH Perdata dalam kesempatan
sekarang ini, pertama-tama harus dipahami dalam konteks ikatan perkawinan orangtua.
Kenyataan ini perlu dipertegas mengingat kekuasaan orangtua dapat juga dipahami dalam
konteks adopsi dan perwalian terhadap anak luar kawin. Secara khusus KUH Perdata
mengatur kekuasaan orangtua terhadap anak dari Pasal 298 sampai Pasal 329. Kekuasaan
orangtua terhadap anak pada dasarnya akan terus berlangsung berdasarkan dua prinsip utama.
Pertama, kekuasaan orangtua berlaku sampai anak menjadi dewasa. Kedua, kekuasaan
orangtua berlaku sepanjang tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan.10 Adanya
perceraian orang tua tidak akan menghilangkan kekuasaan orangtua terhadap anak. Keluarga
adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga
merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan
mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi
keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami,
isteri, dan anak-anak yang belum dewasa Mengenai hukum kekeluargaan yang erat
hubungannya dengan hak alimentasi adalah prinsip perkawinan dalam kehidupan berumah
tangga yang harus dipegang teguh dan diamalkan oleh seluruh anggota keluarga, yakni:
suami, istri, dan anak-anak, untuk dapat mencapai tujuan perkawinan dalam hal ini ada 5
prinsip perkawinan, yakni:11 1. Prinsip musyawarah dan demokrasi 2. Prinsip menciptakan
rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga 3. Prinsip menghindari dari
kekerasan 4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai patner 5. Prinsip
keadilan
10 Sunarto Ady Wibowo, Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak Menurut KUH Perdatadan UU No. 1 Tahun 1974, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.11 Khoiruddin Nasution. Hukum perkawinan 1.academia & tazaffa. Yokyakarta. 2005. Hlm 56
Kekuasaan orang tua itu berlaku ketika anak itu lahir ke dunia. Jadi orang tua
memiliki hubungan dengan anak anaknya disebut dengan kekuasaan orang tua yang ditujukan
untuk kesejahteraan anak anaknya. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati
kehendak mereka yang baik. Didalam Undang – undang perlindungan anak tidak diatur
kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua hanya diatur dalam Pasal 298 – 319 KUH Perdata.
Didalam Pasal 298 berbunyi :
“ Tiap tiap anak,dalam umur berapa pun juga,berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhdap bapak dan ibunya . si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjang-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.”
Kekuasaan orang tua ini dibagi dalam dua bagian:12
a.Kekuasaan orang tua terhadap diri anak, Pasal 299 BW menyatakan asas-asas kekuasaan
orang tua. Pasal itu menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak
ada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi meerderjarig (telah dewasa) kalau
selama itu kekuasaan orang tua itu onzet (tidak dicabut) dan/atau ontheven (dibebaskan).
kalau demikian, maka dalam Pasal 299 BW ini terdapat 3 buah azas: 1.Kekuasaan orang tua
ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja; 2. Kekuasaan orang tua
hanya ada selama perkawinan berlangsung sehingga kalau perkawinan itu putus maka
kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi sehingga kekuasaan terhadap anak sebatas status
perwalian (Pasal 299 BW); 3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi
kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada
kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.
Perlindungan hukum terhadap kekuasaan orang tua dalam hal ini dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:13 1. Perlindungan Hukum Preventif ,Perlindungan yang diberikan oleh
12 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5281ee184a05/tentang-pembebasan-dan-pemecatan-kekuasaan-orang-tua diakses tanggal 12 Juni 201713 digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf / diakses tanggal 12 Juni 2017
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat
dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2.
Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini diberikan juga
kepada orang tua atas kekuasaannya terhadap anak, yang mana dalam perlindungan hukum
secara preventif Jikalau terjadi situasi ketidak-mampuan orangtua dalam memangku
kekuasaaan orangtua, maka pengadilan negeri akan bertindak sebagai wali anak. Ketentuan
ini berlaku melalui mekanisme pengangkatan seorang wali oleh pengadilan negeri, setelah
memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Kekuasaan orangtua terhadap
anak berdasarkan KUH Perdata juga mengenal lembaga pembebasan dan pemecatan. Kedua
lembaga ini sangat berkaitan karena pada umumnya, pemecatan berlangsung setelah melalui
fase pembebasan. Dimaksudkan dengan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak
adalah, apabila terbukti orang tua pemangku kekuasaan dinyatakan tidak cakap, atau tidak
mampu menunaikan kewajiban mendidik dan memelihara anak. Dewan perwalian atau
kejaksaan dapat mengajukan tuntutan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak, baik
untuk seorang atau seluruh anak. Sedangkan lembaga pemecatan kekuasaan orangtua
terhadap anak, akan diberlakukan apabila hakim berpendapat bahwa kepentingan anak
menghendakinya. Perlindungan secara Represif yaitu dilakukan dengan pencabutan
kekuasaan orang tua dalam KUH Perdata disebutkan bahwa seorang anak yang sah sampai
pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya
(ouderlijke macht), selama kedua orang tua itu terikat dalam hukum perkawinan. Dengan
demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari
pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada
waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan kekuasaan itu oleh
hakim dicabut (ontzet) atau orang tua dibebaskan dari kekuasaannya itu (ontheven), karena
suatu alasan. Namun, dalam kenyataanya banyak saja fenomena anak menitipkan orang tua
dipanti jompo, hal ini dilakukan karena kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu lagi
mengurus orang tuanya. selain itu, permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan
berkeluarga orang tua terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit dalam menjalani
kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan,
anak terpaksa menitipkan orang tua dengan tujuan agar orang tua mendapatkan kebahagiaan.
Pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak
Dalam Undang-Undang perlindungan anak lebih condong memberikan perlindungan
terhadap hak-hak anak. Dalam hal perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25
pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to
force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian
internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan
politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya (economic, social and cultural rights). Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan
dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian
Konvensi Hak Anak, Oleh karena itu sejak Tahun 1990, dengan segala konsekwensinya maka
Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak hak anak. Dengan kesetaraan peran
orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah
setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan
pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada
ibu saja. Secara formal, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, orangtua (bapak ataupun ibu)
memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan
merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orangtua (bapak atau
ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak.
Tanggung jawab orang tua terhadap hak hak anak menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak
Tanggung jawab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti kata tanggung jawab adalah keadaan
dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,
memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung
akibatnya. Di dalam diri manusia mulai dari kecil hingga dewasa harus ditanamkan rasa
tanggung jawab karena apabila tidak ditanamkan manusia akan bertingkah semaunya dan
tidak memikirkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Orang tua yang berkewajiban
membina rasa tanggung jawab anak sejak dini. Bukan hanya orang tua saja, dibangku sekolah
juga anak harus diberikan pembelajaran tentang makna dan arti tanggung jawab oleh guru di
sekolahnya karena di sanalah peran penting orang tua dan guru dalam memberikan
pembelajaran tentang tanggung jawab kepada anak. Kebanyakan sifat anak yang “tidak
peduli” itu tidak mendapatkan pembelajaran dari orang tua dan guru semenjak hidupnya.
Di dalam kehidupan sehari hari manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka
dan menanggung akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab merupakan norma yang harus
dimiliki manusia. Contoh kecil dari tanggung jawab di lihat dari kehidupan sehari
hari,apabila kita menghilangkan atau merusak barang yang kita pinjam secara garis besar kita
harus menggantinya, apabila kita masa bodo itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran atas rasa tanggung jawab perlu
memperdalam ilmu pendidikan, keteladanan dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Timbulnya tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan manusia tidak boleh
berbuat semaunya terhadap manusia lainnya. Tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban,
kewajiban merupakan bandingan terhadap hak maupun mengacu pada hak. Jenis kewajiban
dibagi menjadi 2, antara lain : 1.Kewajiban terbatas adalah kewajiban yang dibatasi hukum,
aturan, adat, maupun norma yang berlaku disekitar.2. Kewajiban tidak terbatas adalah
kewajiban yang didasari hati nurani seperti keadilan dan kebajikan.14 Para ahli banyak
memiliki persepsi tentang pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut
para ahli dipaparkan sebagai berikut :15
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Tanggung jawab orang tua terhadap hak – hak anak berdasarkan Undang – undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan KUH Perdata. Berikut ini adalah
paparan penulis tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak – hak anak ditinjau Undang –
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak : 1. Anak mempunyai hak untuk
dapat hidup, tumbuh berkembang,mendapat perlindungan kekerasan (Pasal 4 ). Jadi menurut
penulis tanggung jawab orang tua terhadap hak anak di sini adalah orang tua wajib
membesarkan dan memberi nafkah pada anaknya, orang tua juga bertanggung jawab atas
perlindungan kekerasan serta bertanggung jawab apabila anak mengalami masalah hukum.
2.Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
(Pasal 5). Menurut Penulis orangtua memang harus bertanggung jawab memberikan nama
terhadap anak dan bertanggung jawab memberikan status kewarganegaraan tetapi biasanya
seorang anak mengikuti status kewarganegaraan orangtuanya.
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Undang – undang nomor 4 Tahun 1979 Pasal 10 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, berbunyi :1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa 14 http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-bertanggung-jawab-dan-contohnya/ diakses tanggal 12 Juni 2017.
15 http://urpinurulhuda.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para.html / diakses tanggal 12 Juni 2017.
asuhnya sebagai orng tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditujuk orang tua atau badan sebagai wali. 2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan,pemeliharaan dan pendidikan anaknya. 3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. 4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :
“Akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Menurut penulis tanggung jawab
terhadap hak – hak anak adalah tanggung jawab atau kewajiban yang dilakukan oleh orang
tua terhadap anak dimana orang tua bertanggung jawab atas hak – haknya. Berikut hak hak
anak berdasarkan Undang – undang Kesejahteraan Anak :
1.Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, bail semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat petumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Selain itu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum
melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. ( Pasal
48 UUP ).
III . PENUTUP
Kesimpulan
1.Perlindungan kekuasaan orang tua terhadap anak secara timbal balik karena orang tua
secara umum merawat anak hingga mereka dewasa dan begitu juga anak melindungi orang
tua mereka jika orang tua sudah tidak mampu mengurus anak yang sering disebut sebagai
Alimentasi, adapun perlindungannya dalam Kitab-Undang-Undang KUH perdata diatur
dalam Pasal 321 KUH Perdata yang mana anak harus menjamin kehidupan orang tua
mereka bila mereka mampu untuk menafkahinya, selain itu dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak selebihnya menjelaskan perlindungan terhadap
anak dan hanya dalam Pasal 45 ayat (2) yang pada intinya berbunyi bahwa dijelaskan jika
orang tua tidak mampu dalam hal merawat anak mereka maka Negara akan memenuhi
segala keperluan anak. Selain dalam kedua Undang-undang tersebut, hak alimentasi juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Pasal 46
yang mana pada intinya hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap
orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua
apabila orang tua memerlukan bantuan, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun
1998 tentang kesejahteraan lansia tidak mengakomodir perlindungan terhadap orang tua
yang berusia di bawah 60 Tahun Karena menurut Undang-Undang ini yang dikatakan
sebagai orang tua lansia adalah yang berusia 60 Tahun ke atas. 2. Tanggung jawab orang tua
terhadap anak di dalam KUH Perdata Pasal 312 di atur tentang tanggung jawab orangtua
atau wali yang mana segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai hasil Memelihara
dan mendidik sekalian anak Membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok
Membiayai penguburan anak dan lain-lain, Dalam Undang – undang nomor 1 Tahun 1974
Pasal 45 ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab orang tua karena di dalam bunyi Pasal
terdapat kata wajib mendidik dan memelihara anak – anak mereka sebaik – baiknya. Selain
itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 selebihnya diatur juga tentang tanggung
jawab orang tua dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang ini.
Saran
1.Agar pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan orang tua, bukan hanya anak saja
karena banyak kasus tentang penelantaran orang tua yang tidak mendapat hak alimentasi
dari anaknya. 2. Kepada pemerintah untuk mengamandemen atau setidaknya membuat
aturan untuk melindungi hak alimentasi orang tua yang layak dan memberikan kepastian
hukum.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU, MAJALAH dan ARTIKEL
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cet. 2, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 11
Amirruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 118
Amirruddin dan Zainal Asikin, Op.civt, hlm. 118 – 119
Ishaq, S.H., M.Hum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta) hlm. 10
J.B Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997 hlm. 103.
Khoiruddin Nasution. Hukum perkawinan 1.academia & tazaffa. Yokyakarta. 2005. Hlm 56
Maidin Gultom, https://www.google.co.id/ Tinjau an yuridis Mengenai Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak, Di akses tanggal 5 April 2017, jam 11 wita.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 93
Sunarto Ady Wibowo, Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.
Yulies Tiesna Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm 6 – 7
INTERNET
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5281ee184a05/tentang-pembebasan-dan-pemecatan-kekuasaan-orang-tua diakses tanggal 12 Juni 2017
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-bertanggung-jawab-dan-contohnya/ diakses tanggal 12 Juni 2017.
http://urpinurulhuda.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para.html / diakses tanggal 12 Juni 2017.
digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf / diakses tanggal 12 Juni 2017
Lain – lain
Kamus Besar Bahasa Indonesia