1

JURNAL ILMIAH

“PENGATURAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) (Studi Putusan Nomor

50/PID.B/2018/PN.BIT Dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016)”.

Oleh :

MUTIA AYU RAHMAN

D1A014238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARM

MATARAM

2019

2

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

“PENGATURAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) (Studi Putusan Nomor

50/PID.B/2018/PN.BIT Dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016)”.

Oleh :

MUTIA AYU RAHMAN

D1A014238

Menyetujui,

Mataram 13 Februari 2019

Pembimbing Pertama,

Prof.Dr.Hj. Rodliyah, SH.,MH NIP. 19560705 198403 2 001

3

“PENGATURAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) (Studi Putusan Nomor 50/PID.B/2018/PN.BIT dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016)”.

MUTIA AYU RAHMAN D1A014238

FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS MATARAM

ABSTRAK

Pemberian hak kepada korban perdagangan orang tidak diberikan sebagaimana mestinya, terutama hak restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban terkait pemberian restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum adalah keputusan hukum, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. penelitian di analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan orang korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh restitusi, karena dalam undang-undang telah di nyatakan tentang kewajiban memperoleh restitusi sebagaimana di rumuskan Pasal 48 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korban, Restitusi. " Restitution Arrangements To Victims Of Criminal Action Of People Trade Based On Law Number 21 OF 2007 Concerning Eradication Of Criminal Action Of People (PTPPO) (Study of Decision Number 50 / PID.B / 2018 / PN.BIT and Decision Number 1507 K / PID / SUS / 2016) ".

ABSTRACT

The granting of rights to victims of trafficking is not given as it should, especially the right to restitution. This study aims to determine the legal protection for victims related to the provision of restitution. The research method used is Normative. There are 3 approaches used, namely the case approach, the legislative approach and the conceptual approach. Sources of legal materials are legal decisions, the types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. research in the analysis using descriptive methods. The results of the study can be concluded that the case of trafficking of victims is entitled to legal protection in obtaining restitution, because in the law it has been stated about the obligation to obtain restitution as stated in Article 48 paragraph 1 of Law Number 21 Year 2007 concerning Trafficking in Persons.

Keywords: Human Trafficking, Victim, Restitution

i

I. PENDAHULUAN

Pengertian menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyatakan

bahwa:

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.1

Dalam pelaksanaan sering terjadi didalam pemberian restitusi kepada

korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Putusan Nomor

50/PID.B/2018/PN.BIT yang putusannya hakim menyatakan tidak memberikan

restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan pada kasus Putusan

Nomor 1507 K/PID.SUS.2016 yang di dalam putusan tersebut hakim menyatakan

memberikan restitusi kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

mengingat bahwa restitusi ini adalah bagian dari pemberian perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dari pemerintah ataupun

Negara dan merujuk pada undang-undang tindak pidana perdagangan orang dalam

Pasal 48 tentang pemberian restitusi dimana setiap korban tindak pidana

perdagangan orang berhak mendapatkan restitusi.

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal.1

ii

Pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bagaimana

pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian

restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor

50/PID.B/2018/PN.BIT Dan Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini

bertujuan Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan pemberian restitusi

didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana

perdagangan orang didalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/Pn.Bit Dan Putusan

Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif.

iii

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Ayat 1 ialah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara meupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”2

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian eksploitasi

dalam tindak pidana perdagangan orang di jelaskan dalam Pasal 1 angka 7

yang menyebutkan bahwa:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentranspalasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik bersifat materil maupun immateril.3

2 Indonesia, Unda Ng-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, Pasal 1 Angka 7

iv

Dengan adanya pengertian tindak pidana dan pengertian Tindak

pidana perdagangan orang diatas maka dapat dipahami menurut Heri

Santoso bahwa Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu bentuk

perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh orang, perseorangan atau

badan hukum yang melakukan perekrutan, pengiriman, penampungan,

pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman atau penggunaan

kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan,

penjeratan utang sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam

negara maupun antar negara, demi tujuan eksploitasi, sehingga perbuatan

yang dilakukan tersebut dapat dikenakan saksi pidana sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.4

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan adanya pengertian dari pedagangan orang di dalam Pasal

1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tindak pidana

perdagangan orang dapat terjadi dalam 3 bentuk unsur, sebagai berikut :1.

Proses yang dilakukan pelaku yaitu memindahkan korban jauh dari

komunitasnya, dengan merekrut, mengangkut. Mengirim, atau menerima.

2. Cara yang dilakukan pelaku yaitu dengan mengancam, menggunakan

kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, pemalsuan,

penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk dapat

4 Heri Santoso, Op.Cit., Hlm. 31

v

mengendalikan korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan atas

kehendak pelaku. 3. Tujuanya adalah mengeksploitasi untuk keuntungan

finansial pelaku yang di hubungkan dengan prostitusi, mengurung korban

dengan cara kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), perbudakan

dimana hal ini juga dapat berarti atau pemanfaatan transplantasi organ

tubuh.5

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13

menyebutkan ;

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan

kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas

kerugian materiil dan atau yang diderita korban atau ahli warisnya.6

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara

fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis,

pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban ialah: Mereka yang

menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain.

5 Farhana, Op.Cit., Hlm. 21 6 Yulia, Rena. 2011.Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Graha Ilmu,Hlm,18.

vi

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1

Angka 3 bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan

tindak pidana perdagangan orang. 7

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan

bantuan hukum.8 Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah

“kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat

atau merupakan bentuk pertanggungjawaban dari negara (The responsivble

of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari

putusan pengadilan pidana dan di bayar oleh terpidana atau merupakan

wujud pertanggungjawaban terpidana.9

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan di paksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Bentuk

perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tinak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 3

8 Dikdik.M. Arief Mansyur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 31

9 Stephen Schafer, The Victim And Criminal, New York:Random House , 1968, Hlm.112

vii

1. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila

sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu pelanggaran.10

Restitusi

Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang di bayarkan oleh

seseorang karena adanya kerugian yang di derita oleh orang lain secara

ekonomi.11

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal Pasal 1 angka 13

menyebutkan ;

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada

pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian

materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya.12

10 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana Dan

Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 143 11 Farhana,Op.Cit., Hlm. 32 12 Yulia, Rena. 2011.Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Graha Ilmu,Hlm,18.

viii

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan yang berkaitan dengan

perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh

dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Diundangkannya Undang-undang ini, maka penanganan perkara tindak

pidana perdagangan orang berlandaskan pada pasal dalam Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban

perdagangan orang.

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban, menurut

ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa

ganti kerugian atas :13

a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Penderitaan. c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis

dan/atau. d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan

orang yang meliputi: 1) kehilangan harta kekayaan; 2) biaya transportasi dasar; 3) biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses

hukum; 4) kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

permohonan restitusi tersebut dapat mengadopsi ketentuan dalam

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007:

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban

melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik

13 Muhadar, Edi Abdullah Dan Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, Hal,20.

ix

Indonesia setempat, dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan

penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan

restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian

yangdiderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan

dengan tuntutan.Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk

mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.14

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai

pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

dalam Putusan Nomor 50/PID.B/2018/PN.BIT Dan Putusan Nomor 1507

K/Pid.Sus/2016

Dalam perkara putusan nomor 50/Pid.B/2018/Pn.Bit terdapat disparitas

pidana (Disparity Of Sentenceing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang

tidak sama (Same Offence) tanpa dasar yang jelas yang berarti hakim tidak

memenuhi peraturan perundang-undangan yang tertera dalam undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Maka di sini kita dapat melihat contoh salah satu hak korban yang

seharusnya diperoleh haknya tetapi oleh hakim tidak di berikan. Pada

umumnya kita mengetahui bahwa korban adalah pihak yang paling di rugikan

baik secara fisik maupun psikologis. seperti contoh salah satu kasus di atas

yang seharusnya korban peroleh restitusi tetapi tidak di berikan. Sedangkan

hak restitusi ini wajib di berikan kepada korban (korban berhak untuk

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

x

mendapatkanya) dan hak restitusi ini telah di atur dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Undang-undang tersebut mencantumkan restitusi tersebut untuk

memberikan keringanan terhadap korban, undang-undang tersebut juga

sampai mengatur bagi pelaku yang tidak mampu membayar di kenakan sanksi

seperti di sebutkan dalam Pasal 50 ayat 4 yang menyatakan :

Pasal 50 ayat 4.

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana

kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berarti sudah sangat di tekankan kepada para pelaku bahwa hak restitusi

korban ini wajib di berikan kepada korban sebagaimana menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

xi

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang penyusun tulis mengenai

pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Study Putusan Nomor 1507

K/Pid.Sus/2016 Dan Nomor 50/Pid.B/2018/Pn.Bit), maka penyusun dapat

mengambil kesimpulan Bahwa korban berhak memperoleh restitusi, karena

telah di cantumkan di dalam peraturan perundang-undangan yang di

rumuskan dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan

kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh

penyidik. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya

untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah

kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun terhadap Putusan

Perkara Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016 Dan 50/Pid.B/2018/PN.BIT. Bahwa

dalam Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.BIT terjadi disparitas pidana dalam

hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama. sedangkan 2 (dua) putusan

yang penyusun teliti adalah perkara yang sama dalam undang-undang yang

sama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang.

xii

SARAN

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penyusun sampaikan pada

BAB akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan di antaranya:

1.Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan baik formal maupun non-

formal secara bersinambungan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan

adanya restitusi terhadap korban, agar masyarakat sadar hukum dan menaati

peraturan yang berlaku. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Pasal

2 Ayat 1 sebagai salah satu bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang

mestinya tidak hanya di pahami sebatas wacana hukum akan tetapi perlu di

jadikan ketegasan dalam menegakan hukum dalam penjatuhan hukuman dari

kejahatan-kejahatan yang ada. 3. Perlunya dibuat peraturan perundang-

undangan tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan,

penuntutan, dan hakim sehingga penegak hukum dapat memberikan

perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban

tindak pidana perdagangan orang dan dikumulatifkan pidana pokok dengan

pidana tambahan agar hakim dalam memberi putusan akan terikat oleh pidana

tambahan. 4. Hendaknya hakim mempertimbangkan dan memperhatikan

penderitaan korban dan dalam memutus perkara seluruh hakim seharusnya

memakai pidana tambahan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku Arief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti:

Bandung. .Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Citra

Aditya Bakti: Bandung. Effendi, Yazid. 2001. Pengantar Victimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku

Kejahatan. Penerbit Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto. Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Sinar Grafika:

Jakarta. Hamzah, Andi. 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Binacipta: Bandung. Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. Indonesia Court Report: Human Trafficking.

Universitas Indonesia, Human Right Center: Jakarta. Kansil, C. S. T dan Christine S. T. KansiL. Pokok-pokok Hukum Pidana. Pradnya

Paramita: Jakarta. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti:

Bandung. Mansur, Dikdik Arif dan Elistaris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban

Kejahatan antara Norma dan Realita. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara: Jakarta. Muladi. 2000. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Badan

Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. PT.

Alumni: Bandung. Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan

Viktimologi. Penerbit Djambaran: Jakarta. Prodjodikoro, Wiryono. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco:

Jakarta.

xiv

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif. Genta Publishing: Yogyakarta. Rodliyah.2013. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana.

CV. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam

Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Alumni: Bandung.

Syafaat, Rachmad. Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan

Anak di Jawa Timur. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta. Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar

Grafika: Jakarta. Wibowo, Adhi. 2013. Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah

Tinjauan Viktimologi. Thafa Media: Yogyakarta. Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban

Kejahatan. Graha Ilmu: Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

(HAM). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM.