KORELASI ANTARA PENGETAHUAN TENTANG PILKADA

DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA

PILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

LANGSUNG BUPATI

KARANGANYAR

(Studi Kasus di SMA N 2 Karanganyar)

SKRIPSI

OLEH :

WACHID PRATOMO

NIM : K6405039

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini, negara Indonesia sedang mengalami tumbuh dan

berkembangnya masyarakat madani. Kondisi negara Indonesia yang dilanda

euforia demokrasi, semangat otonomi daerah dan globalisasi membutuhkan

masyarakat memiliki kemandirian dan kebebasan menentukan wacana politik di

tingkat publik. Dalam mewujudkan masyarakat madani maka demokrasi tidak

hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik saja tetapi

demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup. Demokrasi merupakan sebuah

bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang

harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial

politik.

Sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem

demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang tertuang dalam berbagai bentuk

peraturan antara lain:

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan “….maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

Selanjutnya dipertegas lagi dalam batang tubuh Pasal 1 Ayat (2) UUD

1945 “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah

Negara demokrasi. Abraham Lincoln, sebagaimana dikutip oleh Eman Hermawan

(2001 : 49) mendefinisikan, “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the

people)”.

Salah satu tujuan dari reformasi di Indonesia adalah untuk mewujudkan

Negara Indonesia yang lebih demokratis dengan mengembalikan kedaulatan

1

ditangan rakyat. Selama ini seolah-olah kedaulatan berada ditangan lembaga

eksekutif dan legislatif, bahkan di era reformasi kedaulatan seakan-akan berada

ditangan partai politik. Partai politik melalui fraksinya di DPR dan MPR dapat

melakukan apapun yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Memenuhi tuntutan reformasi, pada tanggal 7 Mei 1999 pemerintah

menetapkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku

efektif tahun 2000. semenjak disahkan UU tersebut telah banyak perubahan yang

timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya yaitu hubungan

antara pusat dengan daerah. Selama ini hubungan pusat dengan derah bersifat

sentralis. Namun, dengan adanya Undang-undang ini hubungan pusat dengan

daerah menjadi desentralis dalam arti sebagian wewenang diberikan kepada

daerah.

Undang-undang ini memberikan kesempatan yang besar kepada

masyarakat untuk menentukan sendiri masa depan daerahnya, antara lain dengan

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bergulirnya waktu UU No. 22

Tahun 1999 dinyatakan tidak diberlakukan lagi sebagai penggantinya

diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004. Perubahan yang cukup signifikan dalam

UU ini adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. UU No. 32

Tahun 2004 terdiri atas 240 pasal, dari 240 pasal tersebut, 63 pasal diantaranya

mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

langsung yaitu pasal 56 sampai pasal 119. Diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, Pengesahan,

pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah seta

peraturan lainnya. Undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih secara berpasangan.

Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini

sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan

UU N. 23 Tahun 2003, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur

dan adil (jurdil).

Pada dasarnya pilkada adalah sama dengan pilkada sebelumnya yakni

memilih kepala daerah. Namun hal ini menjadi sesuatu yang baru ketika

dilakukan dengan wajah baru yaitu dilaksanakan secara lagsung oleh rakyat.

Sehingga perlu diberlakukan undang-undang yang khusus mengatur pemilihan

umum juga mengatur pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur atau

Bupati. Menanggapi problematika ini maka pemerintah menetapkan UU No. 22

Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum sebagai UU baru pengganti UU No. 32

Tahun 2004. Walaupun dalam pelaksanaanya masih mengkombinasikan kedua

UU tersebut.

Menurut dasar hukumnya pemilihan kepala daerah langsung yaitu UU No.

32 Tahun 2004 pasal 24 yaitu “Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah

Daerah. Kepala Daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten

disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh

seorang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk wali kota disebut wakil walikota.

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Menurut Bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2005

Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yag selanjutnya disebut pilkada adalah suatu

rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “ Pilkada langsung di Indonesia

yang dimulai bulan Juni 2005 merupakan sarana demokrasi yang memberikan

kesmpatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung

melalui mekanisme pemungutan suara ’’(Amirudin dan Ahmad Zaini

Basri,2006:1). Disini gubernur, walikota, bupati dipilih langsung oleh rakyat.

Pilkada langsung dipilih karena memiliki keunggulan yang merupakan ciri utama

sistem pemilu yaitu adanya pergeseran pola pemilihan dari elite vote ke model

popular vote, yang berarti menggeser medan permainan politik dari yang semula

ada di ruang tertutup ke ruang terbuka, yang dulu dipilih DPRD sekarang dipilih

langsung oleh publik. Oleh karena hal tersebut pilkada merupakan upaya

demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara yang

damai, jujur, dan adil. Sebelumnya pemilihan kepala daerah melalui DPRD

ternyata membawa kekecewaan pada masyarakat akibat adanya kepentingan

segelintir elit politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, ditambah

pemilihan kepala daerah selama ini cenderung menciptakan ketergantungan

kepala daerah terhadap DPRD, serta adanya pemberhentian kepala daerah yang

tidak memenuhi prosedur yang dilakukan oleh DPRD.

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung menjadi pilihan, yang salah

satu sebabnya, menurut Maswadi Rauf sebagaimana dikutip oleh Amirudin dan

Ahmad Zaini Basri (2006:5) menyebutkan “pilkada merupakan salah satu

kebutuhan dalam penerapan otonomi daerah yang menginginkan partisipasi rakyat

dalam pembangunan di daerahnya”. Sebelum adanya pilkada langsung maka

kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal ini ternyata menghasilkan situasi yang

cenderung menjadikan rakyat komoditas politik dalam meraih dukungan semata.

“Pilkada adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang

berkualitas dengan cara yang damai, jujur, dan adil” (Amirudin dan Ahmad Zaini

Basri, 2006:1).

Dengan adanya alasan tersebut maka pemerintah merubah sistem pilkada

menjadi pilihan secara langsung, dari waktu pertama kali dimulai yaitu bulan Juni

2005 sampai tahun 2008 telah dilaksanakan pilkada diberbagai daerah. Pilkada

disini yang dikhususkan oleh penulis adalah pilkada bupati yang juga telah

dilaksanakan diberbagai daerah yang salah satunya yaitu di Karanganyar. Pilkada

langsung bupati di Karanganyar yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26

Oktober 2008.Pilkada tersebut telah melewati tahap suatu pilkada yaitu antara

lain: tahap sosialisasi, penyusunan, perbaikan, penetapan dan pengumuman Daftar

Pemilih Tetap yang dimulai tanggal 5 Mei sampai dengan 23 Juli 2008, diteruskan

penetapan calon bupati dan wabup yang diikuti oleh 3 pasang bupati yaitu

Pertama Drs. Romdloni, M.Hum dan Silo Hadi Rahtomo, Spt. Kedua Drs. H.

Juliyatmono, MM dan Drs. H. Sukismiyadi, MM. Ketiga .Hj. Rina Iriani SR,

S.pd, M.Hum dan Paryono, SH, MH pada tanggal 24 Juli sampai dengan 1

Agustus 2008. Kemudian dilanjutkan kampanye tertutup pada tanggal 1

september sampai dengan 8 september 2008 lalu tanggal 9 Oktober sampai 22

Oktober 2008 merupakan kampanye terbuka dan tanggal 26 Oktober 2008

merupakan hari pemungutan suara.

Pilkada bupati Karanganyar yang telah dilaksanakan tentu saja tidak

terlepas dari peran serta warga sebagai pemilih untuk mensukseskannya, tidak

kecuali pilkada di Karanganyar pun juga demikian yang memerlukan partisipasi

warga sebagai pemilih. Di Kabupaten Karanganyar yang memiliki hak pilih

sejumlah 657.503 pemilih yang terdiri dari laki-laki 324.194 pemilih/49.31%. dan

perempuan 333.309 pemilih/50,69%. Dari jumlah pemilih tersebut terdapat

pemilih pemula yang baru memilih untuk pertama kali sebanyak 90.672 pemilih

atau 13,79%. (Sumber KPUD Kabupaten Karanganyar pada Pilkada Bupati bulan

November 2008).

Dengan demikian pemilih pemula yang ada sangat berpengaruh untuk

mendongkrak perolehan suara. Dari sekian pemilih pemula tersebut, sebagian

besar mereka masih duduk dibangku sekolah yang dimungkinkan mempunyai

akses yang besar tentang pemilu serta demokrasi. Sebagai bagian dari demokrasi

para siswa yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun pilkada yang disini

kemudian disebut pemilih pemula. “Pemilih adalah orang yang memilih”

(Depdikbud, 1989:683), sedangkan “Pemula berarti orang yang mulai atau mula-

mula” (Depdikbud, 1989:597). Menurut UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud

Pemilih adalah “ Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan

suara kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 tahun

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih” sehingga dapat diambil

kesimpulan yaitu Pemilih pemula adalah seseorang yang baru pertama kali

mengikuti pemilu dikarenakan baru memiliki hak memilih yang ditunjukkan

dengan telah ditepatinya salah satu syarat yaitu berumur 17 tahun atau belum 17

tahun tapi sudah atau pernah kawin. Disini yang dimaksud pemilih pemula oleh

penulis adalah pemilih yang baru menginjak usia 17 tahun dikarenakan sampel

penelitian adalah mereka yang masih sekolah jadi belum kawin. Sebagian pemilih

pemula tersebut masih mengenyam bangku pendidikan yang tentunya mendapat

pengetahuan tentang pemilu serta pilkada. Dengan pengetahuan tersebut dapat

menumbuhkan partisipasi para pemilih pemula dalam pilkada.

Pengetahuan penting disebabkan “Seseorang yang tiada memiliki

pengetahuan atas informasi mengenai masalah politik atau situasi politik,

mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam suatu usaha guna

memecahkan masalahnya atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi

politik atau kemampuannya meningkat bertambahnya pengetahuan” (Rush dan

Althoff, 1990 : 168). Pengetahuan tersebut didapat dengan cara salah satunya

dengan pendidikan, “Pendidikan misalnya memupuk cita rasa politik dan

memajukan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi” (Huntington dan Nelson,

1994 : 94).

Memahami siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada tentu

membutuhkan suatu pengetahuan tentang pilkada, mereka mungkin

mendapatkanya dari materi Pendidikan kewarganegaraan serta membaca buku dan

literature yang berhubungan dengan pilkada, bisa juga dari diskusi dengan teman

sebaya serta lewat media massa dan elektronik yang semakin mudah di akses,

ditambah dari lingkungan keluarga. Para pemilih pemula akan lebih mudah untuk

menentukan pilihannya secara langsung dalam pilkada bupati Karanganyar.

Dari masalah diatas jika dipandang dari perpekstif kewarganegaraan

adalah bahwa materi dari “Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma

barunya yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi serta mengemban tiga

fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civics

intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civics responbility) dan

mendorong partisipasi warganegara (civic participation)” (Suhartono dkk, Tingkat

Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada). Disini yang disoroti adalah

pendidikan kewarganegaraan mendorong partisipasi warga negara terutama dalam

bidang politik terutama partisipasi dalam pilkada sebagai perwujudan demokrasi.

Demokrasi yang ada memberikan kesempatan yang sama di bidang politik bagi

warga negaranya untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pemilu. Sebagai warga

negara yang baik maka mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi

mensukseskan pemilu serta pilkada, hal ini didasari juga pasal 28 UUD 1945 yang

mengandung arti bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk

berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak

terkecuali disini siswa sebagai pemilih pemula yang dimungkinkan memiliki

pengetahuan tentang pilkada yang dipelajari dalam pelajaran pendidikan

kewarganegaraan karena didalam pendidikan kewarganegaraan yang secara

umum menyangkut tentang hak dan kewajiban dan salah satu haknya adalah

kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berpartisipasi politik.

Dimungkinkan adanya pengetahuan tentang demokrasi sebab negara Indonesia

adalah negara berkedaulatan rakyat sehingga menggunakan sistem demokrasi dan

demokrasi diimplementasikan dalam suatu pemilu yang menuntut partisipasi dari

rakyatnya sehingga sedikit banyak mereka mengerti tentang apa itu demokrasi

maupun pemilu terkhusus disini pilkada.

Siswa disini berkedudukan sebagai pemilih pemula yang tentunya banyak

membutuhkan pengetahuan tentang pilkada, siswa juga masih berkedudukan

sebagai pelajar sehingga lingkungan mereka masih terbatas pada lingkungan

keluarga, pergaulan dengan teman, di lingkungan sekolahan, serta lingkungan

media massa, dengan kondisi demikian maka lingkungan tersebutlah yang

memupuk pengetahuan mereka mengenai pilkada.

Akan tetapi keluarga yang merupakan lingkungan utama dalam

mempengaruhi seseorang dalam mengambil tindakan serta masukan terkadang

acuh tak acuh dalam menanggapi masalah pilkada, begitupun dengan teman

sebaya yang kurang mendukung ditambah sekolah yang hanya sedikit membahas

tentang pilkada, media massapun kurang banyak dalam memberikan informasi

mengenai pilkada.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “ Korelasi Antara Pengetahuan Tentang Pilkada

Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilihan Kepala Daerah (Studi

Kasus di SMA Negeri 2 Karanganyar)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

1. siswa sebagai pemilih pemula membutuhkan pengetahuan yang lebih

mendalam tentang pilkada.

2. keluarga, sekolah, teman sebaya merupakan lingkungan terdekat siswa belum

optimal dalam memberikan informasi mengenai pilkada..

3. Dikhawatirkan siswa sebagai pemilih pemula yang terbatas mengetahui

pilkada tidak akan menggunakan hak pilih mereka.

4. Partisipasi pemilih pemula dalam pilkada akan rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah diperlukan supaya

penelitian ini lebih efektif dan terarah. Dalam hal ini penulis menentukan ruang

lingkup masalah yaitu korelasi antara pengetahuan tentang pilkada dengan

partisipasi pemilih pemula pada pilkada langsung bupati Karanganyar tahun 2008.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan

bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Dengan adanya permasalahan yang

jelas, maka proses pemecahannya akan terarah. Berdasarkan latar belakang di

atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Adakah hubungan antara pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi

pemilih pemula pada pilkada langsung bupati Karanganyar tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini sebagai berikut :

Mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang pemilihan

kepala daerah dengan partisipasi pemilih pemula pada pilihan kepala daerah

(pilkada) langsung bupati Karanganyar.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan

ilmu kewarganegaraan yaitu berkaitan dengan peranan warga negara di bidang

politik. Dimana peran warga negara bidang politik salah satunya adalah partisipasi

warga negara dalam pemilu maupun pilkada, dengan mempunyai pengetahuan

yang cukup tentang pemilu ataupun pilkada maka diharapkan partisipasi warga

negara menjadi besar dalam pemilu terutama pilkada.

2. Manfaat praktis

a. Dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman tentang pilkada

pada siswa sebagai pemilih pemula.

b. Dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi politik sehingga diharapkan

menjadi warga negara yang baik di kemudian hari.

c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

pengetahuan tentang pilkada untuk menciptakan partisipasi warga negara

dalam pilkada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pilkada langsung merupakan pergantian dari demokrasi perwakilan karena

ternyata demokrasi perwakilan telah melemahkan kedudukan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi yang digantikan oleh wakil – wakil rakyat yang

pada pelaksanaanya tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Para wakil rakyat

lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan rakyat.

Sehingga “Pilkada langsung dilaksanakan untuk memutus mata rantai oligarki dan

kepentingan segelintir elit politik yang kerap memanipulasi kepentingan

rakyat”(Lili Romli, 2006: 339). Dengan adanya pilkada landsung ini di harapkan

mempermudah rakyat untuk memilih wakilnya ditambah lagi sistem yang

digunakan di rubah menjadi system yang lebih relevan dalam menentukan

pemimpin suatu daerah.

a. Pengertian Pilkada

Pemilu yang ada di Indonesia dilakukan 5 tahun sekali dengan berbagai

nama tergantung untuk memilih pemimpin dimana pemilu itu dilakukan. Pemilu

yang terdiri dari beberapa bagian tergantung keperluan pemilu tersebut, ada

pemilu presiden, pemilu legilatif, serta pilihan kepala daerah atau pilkada baik

untuk memilih gubernur maupun bupati. Pilkada langsung disini merupakan tata

cara pemilihan kepala daerah yang merupakan implementasi dari perubahan UU

No 22 Tahun 1999 yang masih menggunakan sistem pemilihan oleh DPRD

kemudian diubah dengan sistem pemilihan langsung yang menganut UU terbaru

sebagai ganti dari UU yang lama yaitu UU No 32 Tahun 2004.

Disahkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang

salah satu isinya mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara

demokratis oleh rakyat dengan cara pemilihan secara langsung dilakukan oleh

rakyat didaerah yang bersangkutan. Rakyat dengan adanya pilkada ini dapat

10

dengan leluasa menentukan siapa pemimpin yang kelak akan menjadi kepala

daerah sesuai keinginan dan hati nurani mereka tanpa harus melalui perwakilan.

Pilkada mungkin masih asing dalam telinga masyarakat awam, pilkada menurut

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 pasal 1 Ayat 1 yaitu “Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah

sarana pelaksanan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten/kota

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Sehingga dengan

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pilkada adalah suatu Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dengan cara yang damai, jujur,

dan adil sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan

atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945.

Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat maka membutuhkan

keterlibatan rakyat dalam momentum pilkada langsung sehingga menjadikan

landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh

manakala kualitas partisipasi rakyat diabaikan. Karena jika tidak, proses

demokratisasi yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan

hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu. Format

demokrasi pada arus lokal (pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat

kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Apabila demokrasi yang totalitas

diimplementasikan menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik

kualitas partisipasi rakyat, maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik pula.

Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi

masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut.

Pengertian pilkada menurut keputusan KPU No. 32 tahun 2008 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pillkada ”Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Karanganyar Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih

bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan secara luber-jurdil berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pilihan

Kepala Daerah atau Pilkada adalah suatu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang dilasanakan 5 tahun sekali secara berkualitas dengan cara

yang damai, jujur, dan adil sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

diwilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang –

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Tata cara memilih dalam pilkada

Pilihan kepala daerah langsung diharapkan akan memperkuat legitimasi

seorang kepala daerah karena ia dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga

DPRD tidak bisa seenaknya menjatuhkan seorang kepala daerah. Melalui pilkada

rakyat ikut berpartisipasi dalm menentukan pemimpinnya sebagai pemegang

kekuasaan dimana rakyat mewakilkan kedaulatan tersebut kepada kepala daerah.

Dengan berlangsungnya pilkada langsung, pada gilirannya nanti akan akan

memperkuat demokrasi Indonesia yang sedang di bangun ini. Selain itu

diharapkan menumbuh kembangkan demokratisasi di tingkat daerah. Sehingga

untuk mewujudkan hal tersebut dirubahlah sistem pilkada yang semula

menggunakan sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung. Dengan sistem ini

diharapkan akan semakin memudahkan rakyat untuk memilih pemimpinnya

karena sistem ini memungkinkan rakyat untuk mengetahui siapa saja yang akan

menjadi pemimpin daerahnya. Untuk menjaga agar sebuah pemilu tetap dalam

jalur yang telah di tentukan maka pilkada memerlukan suatu landasan agar pilkada

bisa berjalan sebagaimana mestinya. Suatu perubahan tentu harus di ikuti dengan

sosialiasi yang efektif pula, semisal tentang cara memilih karena rakyat tentu

belum mengetahui bagaimana memilih untuk memberikan hak nya dalam pilkada

yang dilaksanakan secara langsung. Adapun tatacaranya menurut keputusan KPU

No. 32 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pillkada yaitu:

1) Persiapan

Tahap persiapan ini PPS mempersiapkan TPS, pemanggilan

pemilih untuk memilih serta penerimaan saksi pemungutan suara.

2) Pelaksanaan pemungutan suara

PPS mengatur proses pemungutan suara.

3) Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

PPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran yang ada.

4) Pemilih menunggu urutan ditempat yang telah disediakan.

Pemilih yang menunggu urutan ditempatkan didalam tempat yang

telah ada.

5) pemilih masuk ke bilik suara.

Pemilih masuk kebilik suara kemudian mencoblos gambar yang

telah ada sesuai dengan pilihannya.

6) pemilih keluar dari bilik suara.

Pemilih keluar selanjutnya mencelupkan jari ke tinta kemudia

keluar dari area TPS.

c. Syarat sebagai pemilih

Unsur yang tidak kalah penting dalam pilkada yaitu adanya pemilih.

Untuk menjadi pemilih dalam pilkada seseorang harus memenuhi beberapa

kriteria dan syarat yang ditentukan oleh KPUD selaku lembaga pelaksana pilkada.

Syarat tersebut yang paling utama adalah Warga Negara Republik Indonesia yang

pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah sudah berumur 17 ( tujuh

belas) atau sudah/pernah kawin .

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih menurut

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Pasal 15-27 antara lain:

1) Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih.

2) Tidak sedang terganggu jiwanya.

3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.

4) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Pemilih.

Pemilih yang suadah memenuhi syarat tersebut kemudian didaftar dan

diberikan kartu tanda pemilih. Seorang pemilih hanya didaftar1 kali dalam daftar

pemilih, apabila mempunyai lebih dari 1 tempat tinggal maka harus memilih 1

tempat untuk ditetapkan dalam daftar pemilih. Daftar pemilih kemudian

digunakan sebagai sarana untuk menyusun daftar pemilih sementara yang

kemudian dimuktahirkan yang dikarenakan : memenuhi syarat usia sebagai

pemilih, belum berumur 17 tahun atausudah/pernah kawin, perubahan status, tidak

terdftar dalam hasil pendaftaran, telah meninggal dunia, idah domisili kedaerah

lain. Selanjutnya daftar pemilih sementara dipasang di daerah masing-masing agar

masyarakat dapat mengetahui kemudian dapat melakukan perbaikan jika ada

kekeliruan. Jika terjadi perbaikan maka segera menemui petugas yang

berkompeten dalam hal ini adalah ketua rt atau rw setempat, atau dimungkinkan

terjadi pemilih tambahan dari luar daerah maka harus segera melaporkan.

Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki kemudian disahkan dan

digunakan sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini kemudian

digunakan untuk pelaksanan pilkada sebagai bahan acuan dalam melihat dan

menentukan berapa jumlah warga dan TPS yang harus disediakan oleh panitia

pemungutan suara.

d. Pelaksanaan Pilkada langsung

Pelaksanaan pilkada langsung telah dilaksanakan diberbagai daerah dan

untuk mempermudahnya pilkada dikelompokkan dalam berbagai bagian, untuk

memilih kepala daerah di provinsi misalnya diadakan pilkada Gubernur sedang

untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten diadakan pilkada bupati. Dengan

pilkada tersebut diharapkan akan menemukan pemimpin yang sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh rakyat.

Pilkada langsung berarti rakyat secara langsung ikut berpartisipasi

menentukan pemimpinnya, dengan demikian kepala daerah harus dapat

mempertanggung jawabkan secara langsung kepada rakyat. Untuk melaksanakan

pilkada tersebut maka dibentuklah komisi penyelenggara pemilu yang berada

ditingkat kabupaten yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berwenang

untuk menyelengarakan pilkada di kabupaten.

Pilkada langsung yang dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting

yang dicapai bangsa Indonesia dalam masa transisi yang sedang berlangsung.

Makna terpenting itu antara lain: “merupakan pengakuan hak rakyat sebagai

pemegang kedaulatan rakyat, adanya pelembagaan politik peran rakyat sebagai

subyek hukum, diharapkan terciptanya keseimbangan antar eksekutif dan

legislatife” (Suparman Marzuki, 2005:3) dengan demikian diharapkan pilkada

berjalan dengan baik. Agar berjalan dengan sebagaimana mestinya diperlukan

suatu pedoman pelaksanaan pemungutan suara yang ditentukan oleh KPU

kemudian disosialisasikan oleh KPUD setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah tahap pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap pelaksanaan.

Tahap pertama adalah Persiapan pilkada yang meliputi masa persiapan awal,

pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah bahwa masa jabatannya telah

bearkhir, dilanjutkan pembentukan Panitia Pengawas, penetapan jadwal dan wktu

pilkada, serta penetapan anggaran untuk kebutuhan pilkada. Tahap kedua yaitu

tahap penyelenggaran pemilihan yang meliputi, pelaksana pilkada adalah Komisi

Pemilihan Umum Daerah yang bertugas menetapkan tata cara kampanye, jadwal

kampanye, serta pelaksanaan pemungutan suara.menetapkan syarat calon kepala

dan wakil kepala daerah, menetapkan pasangan calon, menetapkan hasil

pemungutan suara, melakukan evaluasi, membentuk PPK, PPS, dan KPPS. Tahap

ketiga adalah Penetapan Pemilih, meliputi penetapan syarat pemilih, pembutan

daftar pemilih sementara serta penetapan daftar pemilih tetap, dan penetapan

jumlah TPS disatu daerah pemilihan. Tahap selanjutnya yaitu ke empat adalah

tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon. Pasangan calon yang

mengikuti diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedang di

Karanganyar sendiri pasngan calon yaitu : Pertama Drs. Romdloni, M.Hum dan

Silo Hadi Rahtomo, Spt. Kedua Drs. H. Juliyatmono, MM dan Drs. H.

Sukismiyadi, MM. Ketiga .Hj. Rina Iriani SR, S.pd, M.Hum dan Paryono, SH,

MH. Setelah itu dilakukan penetapan calon , yang kemudian dilanjutkan tahap

kelima berupa tahap Kampanye yang meliputi: Kampanye dilakukan selama 14

hari, bentuk kampanye sendiri dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka

dan dialog,melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan

kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, rapat umum dan debat publik.

Kampanye boleh dilakukan selama tidak melanggar hukum yang berlaku, serta

dana yang didapat beasal dari pasangan calon, parpol, sumbangan pihak lain yang

tidak mengikat. Tahap selanjutnya yang cukup penting adalah tahap ke 7 yaitu

tahap pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan suara

dilakukan sebagaimana mestinya menurut peraturan yang berlaku serta

dilanjutkan dengan penghitungn suara. Tahap terakhir yaitu ke 8 adalah tahap

penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan untuk menjadi

kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut pedoman teknis tata cara pemungutan suara KPUD Karanganyar

No 32 Tahun 2008 “Pemungutan suara diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan

Umum Daerah Karanganyar yang kemudian disebut KPUD dibantu oleh Panitia

Pemungutan Kecamatan (PPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hari dan tanggal yang dipakai dalam

pemungutan suara pilkada bupati karanganyar adalah hari Minggu, tanggal 26

Oktober 2008”. Selanjutnya kegiatan dalam penyelenggaraan pemungutan suara

menurut Undang –Undang ini adalah :

1) Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

Tahap persiapan ini PPS mempersiapkan TPS, pemanggilan pemilih untuk

memilih serta penerimaan saksi pemungutan suara.

2) Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00)

3) Pembukaan oleh KPPS, pengucapan janji Anggota KPPS, pembukaan kotak

suara, pengumuman jumlah pemilih, penjelasan tatacara pemungutan oleh

Ketua KPPS.

4) Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

5) Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah

selesai dilanjutkan rapat penghitungan suara.

Kabupaten Karanganyar mempunyai Tempat Pemungutan Suara (TPS)

berjumlah 1.479 dan mempunyai pemilih sebanyak 657.503 orang terdiri atas laki

– laki sejumlah 324.194 orang serta perempuan sejumlah 333.309 orang (Sumber:

KPUD Karanganyar bulan November 2008) terbagi dalam 17 kecamatan yang ada

di kabupaten Karanganyar yang serentak melaksanakan pemungutan suara pada

tanggal 26 Oktober 2008 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPUD

Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilukan oleh KPUD Karanganyar dapat

diketahui bersama hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Jumlah perolehan suara No Kecamatan Jml

pemilih Romdhoni - Silo

(%) Yuli-Kismi

(%) Rina-Paryono

(%)

1 Jenawi 14610 163 1.12% 3223 22.06% 11224 76.82%

2 Gondangrejo 36484 839 2.30% 8232 22.56% 27413 75.14%

3 Jumapolo 20520 230 1.12% 4980 24.27% 15310 74.61%

4 Colomadu 19907 410 2.06% 5243 26.34% 14254 71.60%

5 Kerjo 19928 266 1.33% 5650 28.35% 14012 70.31%

6 Tawangmangu 24480 381 1.56% 7087 28.95% 17012 69.49%

7 Jatiyoso 21258 181 0.85% 6313 29.70% 14764 69.45%

8 Jumantono 24787 7700 31.06% 17087 68.94%

9 Jatipuro 16817 190 1.13% 5578 33.17% 11049 65.70%

10 Ngargoyoso 41355 15215 36.79% 26140 63.21%

11 Karangpandan 21923 364 1.66% 8713 39.74% 12846 58.60%

12 Jaten 23725 864 2.23% 15573 40.21% 22288 57.55%

13 Matesih 23198 9927 42.79% 13271 57.21%

14 Kebakkramat 31940 510 1.60% 13269 41.54% 18161 56.86%

15 Tasikmadu 31885 566 1.78% 14564 45.68% 16755 52.55%

16 Mojogedang 33778 431 1.28% 15628 46.27% 17719 52.46%

17 Karanganyar 44170 794 1.93% 21477 52.17% 18819 45.90%

Jumlah Akhir 462765 6189 168372 288204

( % ) Akhir 1.34% 36.38% 62.28%

(Sumber : KPUD Karanganyar bulan November 2008)

Berdasarkan jumlah suara yang sah, tidak sah maupun Golput tiap

kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Suara Sah No Nama

Kecamatan Drs. Romdhoni, M.Hum dan Silo Hadi

Rahtomo,

S.Pt

(%) Drs. H. Juliyatmono, MM Dan Drs, H. Sukismiyadi, MM

(%) Hj. Rina Iriani S.R., S.Pd, M.Hum Dan Paryono,

SH, MH

(%) Jumlah

Suara

Sah

(%)

1 Mojogedang 431 1.27 15628 46.26 17719 52.45 33778 5.13

2 Matesih 364 1.57 10068 43.62 12646 54.79 23078 3.50

3 Karanganyar 897 2.17 21482 52.04 18896 45.78 41275 6.27

4 Tawangmangu 386 1.58 7090 29.08 16898 69.32 24374 3.70

5 Karangpandan 379 1.74 8754 40.21 12636 58.04 21769 3.31

6 Ngargoyoso 202 1.09 4496 24.26 13831 74.64 18529 2.81

7 Jenawi 148 1.00 3267 22.15 11334 76.84 14749 2.24

8 Kerjo 250 1.33 6299 33.52 12238 65.14 18787 2.65

9 Jumantono 264 1.08 7970 32.29 16069 66.11 24303 3.69

10 Jumapolo 227 1.10 4980 24.27 15309 74.61 20516 3.12

11 Jatipuro 217 1.30 5449 32.85 10921 65.84 16587 2.52

12 Jatiyoso 181 0.85 6316 29.76 14723 69.38 21220 3.22

13 Tasikmadu 565 1.76 14594 45.60 16842 52.62 32001 4.86

14 Jaten 865 2.23 15623 40.29 22288 57.47 38776 5.89

15 Kebakkramat 514 1.57 13846 42.34 18340 56.08 32700 4.97

16 Colomadu 590 2.13 6911 24.97 20175 72.89 27676 4.20

17 Gondangrejo 839 2.34 8240 22.82 27016 74.84 36095 5.48

Jumlah Akhir 7319 161013 277881 446213

( % ) Akhir 1.64(%) 36.08(%) 62.28(%) 100(%)

(Sumber : KPUD Karanganyar bulan November 2008)

Tabel 3. Jumlah Suara Tidak Sah

No Nama Kecamatan

Jumlah Suara Tidak Sah

( % )

1 Mojogedang 712 4.85( % ) 2 Matesih 641 4.37( % ) 3 Karanganyar 1835 12.52( % ) 4 Tawangmangu 839 5.72( % ) 5 Karangpandan 682 4.15( % ) 6 Ngargoyoso 474 3.23( % ) 7 Jenawi 290 1.97( % ) 8 Kerjo 471 3.21( % ) 9 Jumantono 472 3.22( % ) 10 Jumapolo 340 2.32( % ) 11 Jatipuro 387 2.64( % ) 12 Jatiyoso 376 2.56( % ) 13 Tasikmadu 1386 9.46( % ) 14 Jaten 1887 12.87( % ) 15 Kebakkramat 1306 8.91( % ) 16 Colomadu 1355 9.24( % ) 17 Gondangrejo 1198 8.17( % ) Jumlah Akhir 14651 100 ( % )

(Sumber : KPUD Karanganyar bulan November 2008)

Jumlah suara yang sah, tidak sah maupun Golput serta persentasenya

adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase jumlah suara

Kategori Jumlah suara persentase (%) Suara sah 446213 67.86478541 Suara tidak sah 14651 2.228278806 Golput 196639 29.90693579

(Sumber : KPUD Karanganyar bulan November 2008)

Gambar 1. Persentase jumlah suara

e. Definisi Konseptual Pengetahuan Tentang Pilkada (Variabel X) Pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang

diketahui berkenaan dengan hal pemberian suara untuk memilih kepala daerah

dan wakil kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan selama 5 tahun

sekali.

f. Definisi Operasional Pengetahuan Tentang Pilkada (Variabel X)

Pengetahuan dalam hal pemberian suara pemilihan kepala daerah

bupati di Karanganyar meliputi :tata cara memilih, syarat untuk bisa memberikan

suara, serta tata cara pelaksnaan pilkada.

2. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Pemilih Pemula

Sebelum membahas bagaimana partisipasi pemilih pemula alangkah

baiknya mengetahui dulu tentang apa itu partisipasi yang nantinya partispasi itu

mencakup tentang partisipasi pemilih pemula yang dikhususkan dalam pemberian

suara atau mencoblos.

a. Pengertian Partisipasi

Zaman sekarang ini, semua orang tidak bisa lepas dari pengaruh politik.

Pengimplementasian hak politik telah mewarnai kehidupan msyarakat, partisipasi

politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan demokratis di suatu

negara.

Tentang pengertian partisipasi politik para ahli serta tokoh-tokoh banyak

memberikan definisi yang berbeda-beda. Dari sekian banyak tokoh dan ahli,

penulis mengambil pengertian partisipasi politik dari beberapa tokoh antara lain:

A definition of political participation is “the active engagement by individuals

and groups with the governmental processes that affect their lives. This

encompasses both involvement in decision-making and acts of

opposition”(Balihar Sanghera, 2009, www.Geocities.com).

Partisipasi politik adalah “kegiatan warga Negara preman (private citizen)

yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”

(Huntington dan Nelson, 1994 : 6).

Mc. Closky sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2001

:1).mengartikan “partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan-kegiatan sukarela

dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam pemilihan

penguasa dan secara langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum”.

Ramlan Surbakti (1992 : 141) memberikan sejumlah rambu-rambu atau unsur-unsur pokok partisipasi politik guna memahami partisipasi politik secara lengkap. Pertama, partisipasi politik dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini dapat ditegaskan, karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Ketiga kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung. Keempat, kegiatan yang dapat mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (non-violence), maupun dengan cara-cara di luar prosedur wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).

Belihar Sanghera dalam Political Participation mengemukakan bahwa :

Acts of active engagement include conventional political participation (such as voting, standing for office and campaigning for a political party) and unconventional acts, which may be legitimate (such as signing a petition and attending a peaceful demonstration), or illegal (such as violent protest and refusing to pay taxes) (Balihar Sanghera, 2009, www.Geocities.com).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa “ Kegiatan pemberian suara dapat di

anggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling rendah” (Rush dan

Althoff, 2007:127).

Menurut Miriam Budiardjo (2001:1) mengartikan, “Partisipasi politik

adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif

dalam kegiatan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara

langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan,

bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa yang

dilakukan secara suka rela, yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar

individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang

berupa sikap dan orientasi. Partisipasi politik merupakan wujud dari kedaulatan

rakyat yang dilakukan melalui kegiatan bersama untuk mencapai tujuan dan

menentukan orang yang memegang kepemimpinan. Partisipasi politik dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk tergantung bagaimana seseorang tersebut

memaknai dan memahami partisipasi, dikarenakan dalam penelitian ini partisipasi

yang dimaksud adalah pemberian suara maka penelitian memfokuskan hal ini.

Ada banyak cara agar warga negara dapat mewujudkan partisipasi

politiknya. Cara agar warga negara dapat mengekspresikan partisipasi politik itu

dinamakan pula sebagai bentuk-bentuk partisipasi politik. Menurut Huntington

dan Nelson yang dikutip Miriam Budiardjo (2001:4) mengatakan bahwa

“Partisipasi politk berdasarkan sifatnya dapat dibagi dua yaitu Autonomous

participation (partisipasi otonom atau partisipasi suka rela) dan mobilized

participation (partisipasi yang didesakkan orang lain)”. Pendapat Edward N.

Muller dalam Surbakti yang dikutip Sudijono Sastroatmojo (1995: 77)

mengatakan bahwa “ Bentuk–bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah

pelakunya dikatagorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi

kolektif”. Partisipasi individual berupa tuntutan dan keluhan kepada pemerintah

sedang partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak seperti

pemilihan umum.

Partisipasi politik selain merupakan salah satu tujuan dari demokrasi juga

merupakan hak bagi warga negara. Secara umum warga negara merupakan

anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, apabila

seseorang menjadi warga negara maka orang tersebut mempunyai hak dan

kewajiban sebagai warga negara. Warga negara mempunyai hubungan hak dan

kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya, hak warga Negara

merupakan sesuatu yang dimiliki oleh warga negara selain kewajibannya sebagai

warga negara. Hak warga Negara diatur dalam UUD 1945 yang dimuat dalam

pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 , dalam hal ini penulis menyoroti hak

warga negara dalam bidang politik yaitu pasal 28 yang menetapkan bahwa hak

warga negara untuk berkumpul dan berserikat mengeluarkan pendapat dalam

bentuk pikiran maupun lisan diatur dalam undang –undang.

Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 maka dikeluarkan UU No 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, UU No 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik dan UU No 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran

Pemilu. Perundang–undangan tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari

peranan warga negara dalam bidang politik. UU tentang penyelenggaraan pemilu

menjamin hak warga negara untuk menggunakan haknya dalam bidang politik

terutama hak pilihnya, pemilu merupakan salah satu sarana dalam rangka

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara. Pemilu merupakan

hak rakyat untuk memberikan suaranya yang telah diatur dalam tata cara

pelaksanaan pemilu.

Melihat uraian diatas dapat diketahui bahwa partsipasi yang biasanya

diikuti oleh pemilih pemula adalah partisipasi politik seperti pemilihan umum

serta pilkada, selanjutnya partisipasi politik juga merupakan hak warga negara

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang dimuat dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, dan 34 terutama hak warga negara dalam bidang politik yaitu pasal 28

yang menetapkan bahwa hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat

mengeluarkan pendapat dalam bentuk pikiran maupun lisan diatur dalam undang

–undang.

b. Pemberian Suara pemilih pemula

Voting is a method for a group such as a meeting or an electorate to make

a decision or express an opinion—often following discussions, debates or election

campaigns(Encyclopedia from Wikipedia Indonesia, 2009, www.wikipedia.org).

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa pemberian suara atau voting

merupakan metode bagi pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemilihan

umum sesuai tata cara yang berlaku.

Tata cara pemberian suara penyelenggara pemilu maupun pilkada telah

ditentukan dalam suatu ketentuan yaitu Pemungutan suara dilaksanakan secara

serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal

yang telah ditetapkan oleh KPU dan menurut ketetapan KPUD pada tingkat

daerah dalam hal ini tidak terlepas tingkat kabupaten. Penelitian yang dilakukan

merupakan penelitian mengenai pilkada maka tata cara yang digunakan menurut

ketentuan KPUD dalam suatu kabupaten yang bersangkutan. Langkah

selanjutnya, PPS menetapkan jumlah dan letak TPS sehingga pemungutan suara

dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar, maka harus ditempatkan di tempat

yang strategis dan mudah dijangkau.

Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara dibuat oleh KPUD

setempat sejumlah pemilih yang terdaftar ditambah 3% untuk mengganti surat

suara yang rusak. Serah terima surat suara dan penggunaan dinyatakan dalam

berita acara. Pemberian dan pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang

akan ditentukan oleh KPUD, termasuk menentukan sah tidaknya suara pada surat

suara. Bagi pemilih yang telah memberikan suara akan diberi tanda khusus oleh

KPPS.

Pemilihan umum yang dilakukan harus serentak diseluruh wilayah

kabupaten dan menjangkau semua warga yang telah terdaftar serta mempunyai

hak memilih, ditambah harus sesuai dengan tata cara pemungutan suara yang telah

ditetapkan komisi pemilihan umum. Pemilih mendatangi TPS yang telah

ditentukan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara, untuk

mencoblos serta mensukseskan pelaksanaan pilkada bupati. Pemilih pemula

adalah seseorang yang baru pertama kali mengikuti pemilu dikarenakan baru

memiliki hak memilih yang ditunjukkan dengan telah ditepatinya salah satu syarat

yaitu berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah kawin.

Pemilih pemula yang dimaksud oleh penulis adalah pemilih yang baru menginjak

usia 17 tahun dikarenakan sampel penelitian adalah mereka yang masih sekolah

jadi belum kawin. Pemilih pemula yang kebanyakan kaum muda menurut UU

pemilu adalah mereka yang sudah berusia 17 – 21 Tahun yang telah memiliki hak

suara dalam pilkada. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa dan atau

pemilih dengan rentan 17 – 21 Tahun . Dari sekian hak pilih yang ada yaitu

657.503 pemilih pada pilkada bupati Karanganyar, ada sekitar 90.672 pemilih

merupakan pemilih pemula yang terbagi dalam 17 kecamatan di Kabupaten

Karanganyar. Sehingga dari 657.503 pemilih total dikurangi 90.672 pemilih

pemula sehinnga diperoleh 566.831 pemilih tetap yang dapat dilihat dalam bentuk

persentasenya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah pemilih pemula dan Persentase

Kategori jumlah pemilih persentase (%) Pemilih tetap 566831 86.20964467 Pemilih pemula 90672 13.79035533 (Sumber: KPUD Karanganyar bulan November, 2008)

Gambar 2. Jumlah pemilih pemula

Tabel 6. Jumlah Pemilih Pemula Tiap Kecamatan

NO KECAMATAN JUMLAH PEMILIH

1 Mojogedang 6.658 pemilih

2 Matesih 4.670 pemilih

3 Karanganyar 8.639 pemilih

4 Karangpandan

5.638 pemilih

5 Tawangmangu

4.959 pemilih

6 Ngargoyoso 6.861 pemilih

7 Jumapolo 4.759 pemilih

8 Jumantono 4.563 pemilih

9 Jatipuro 3.502 pemilih

10 Jatiyoso 4329 pemilih

11 Tasikmadu 6.881 pemilih

12 Jaten 6.933 pemilih

13 Kebak Kramat 5.979 pemilih

14 Colomadu 3.968 pemilih

15 Gondang Rejo 5.899 pemilih

16 Kerjo 3.775 pemilih

17 Jenawi 2.662 pemilih

(Sumber: KPUD Karanganyar bulan November, 2008)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pemilih pemula

mempunyai jumlah yang cukup untuk menambah jumlah suara. Pemilih pemula

tersebut, sebagian besar masih duduk dibangku sekolah yang dimungkinkan

mempunyai akses yang besar tentang pemilu serta tatacara berdemokrasi, sebagai

bagian dari demokrasi para siswa yang baru pertama kali mengikuti pemilu dan

dengan demikian baru pertama kali mereka memberikan suaranya untuk memilih

Bupati.

Pemilih pemula sebagai siswa yang masih duduk dibangku sekolah tersebut

tentu belum begitu banyak ikut berpartisipasi politik karena mereka sebagai

pemilih pemula yang baru ikut dalam pemilu. Sehingga diharapkan dengan

pendidikan akan memberi warna berbeda dalam politik. Hal itu di sebabkan

karena “Pendidikan misalnya memupuk cita rasa politik dan memajukan tingkat

partisipasi politik yang lebih tinggi (Huntington dan Nelson, 1994 : 94).

Faktor yang mempengaruhi selain pendidikan diantaranya seperti yang

diungkapkan Weimer yang dikutip Sudijono Sastrodmojo (1995:89-90)

“partisipasi politk kaum intelektual dipengaruhi oleh 5 hal yang diantaranya

adanya modernisasi terutama dalam bidang perbaikan pendidikan dan

perkembangan media massa/media komunikasi lebih luas”. Sebuah pendidikan

diharapkan mampu menimbulkan sebuah pengetahuan dimana pengetahuan ini

mempunyai pengaruh terhadap daya pikir seseorang untuk lebih berpartisipasi

secara aktif .

Pengaruh perkembangan media massa/media komunikasi yang lebih luas

sangat besar bagi pemilih pemula, mereka lebih mudah mengakses segala sesuatu

tentang pilkada baik mengenai siapa saja calonnya, apa visi dan misinya lewat

media massa dan komunikasi. Media ini bisa lewat koran, pamflet, baliho,

gambar, lewat radio, ataupun televisi sehingga akan mempengaruhi cara berpikir

mereka dalam menentukan pilihan pemimpinnya dengan begitu diharapkan

mereka mempunyai partisipasi yang tinggi dalam pilkada bupati.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraian di atas, penulis

mengasumsikan bahwa pengetahuan pilkada dengan partisipasi politik pada

seseorang mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada

pendapat para ahli di atas bahwa kompetensi politik seseorang meningkat seiring

bertambahnya pengetahuan. Alasan yang lain bahwa pendidikan memupuk cita

rasa politik dan memajukan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi pada diri

seseorang.

Berhubung pemilih pemula yang dimaksud dalam penelitian ini kebanyakan

masih mengenyam pendidikan maka mereka lebih mudah mendapat pengetahuan

tentang pemilu serta pilkada dari lingkungan sekolah seperti guru pada waktu

pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena disitu paling tidak membahas

tentang demokrasi yang tentu akan menyangkut pemilu dan partisipasi karena

pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi dan pemilu membutuhkan

partisipasi dari rakyatnya. Pengetahuan tentang pilkada juga didapat dari media

massa yang memberikan begitu banyak informasi yang dibutuhkan oleh siswa,

teman sebaya yang berpengaruh dalam cara berpikir siswa, serta lingkungan

keluarga yang mempunyai peran dalam memberikan pengetahuan yang

dibutuhkan bagi siswa. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai diharapkan

mampu mendorong siswa untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada bupati.

c. Definisi Konsepsional Partisipasi Pemilih Pemula

Partisipasi Pemilih Pemula adalah kegiatan warga negara untuk ikut serta

secara aktif dalam kegiatan politik khususnya dalam pemberian suara yang

dilakukan pertama kali dikarenakan baru memenuhi syarat sebagai pemilih.

d. Definisi Operasional Partisipasi Pemilih Pemula

Keikutan siswa sebagai pemilih pemula dalam memberikan suara dalam

pilkada bupati Karanganyar yang meliputi: mendatangi tempat pemungutan suara,

serta menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

2. Tinjauan Tentang Penelitian Yang Relevan

Pada dasarnya suatu penelitian ini tidak beranjak dari nol murni, aka tetapi

umumnya telah ada penelitian yang sejenis. Oleh karena itu dirasa perlu

mengetahui penelitian yang terdahulu. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian

yang relevan untuk penelitian ini adalah dari :

Skripsi “Korelasi antara Tingkat Pengetahuan Tentang Pemilu dengan

Minat Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMK Widya Praja Ungaran”, yang

disusun oleh Anisah D.A hasilnya terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat

pengetahuan dengan minat partisipasi politik pemilih pemula.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis

lakukan adalah persamaan konsep pengetahuan tentang pemilu terutama disini

penulis mengkhususkan tentang Pilkada serta sama-sama mengambil responden

pemilih pemula di suatu Sekolah Menengah Atas. Perbedaannya dengan

penelitian sebelumnya adalah apabila penelitian sebelumnya mnegambil konsep

minat politik di lingkungan sekolah sedangkan untuk penelitian yang dilakukan

penulis adalah langsung tertuju kepada partisipasi nyata dalam memberikan

suaranya pada suatu Pilkada.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penalaran yang didasarkan pada masalah

penelitian yang digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai

bagian dari upaya mempermudah dalam melakukan suatu penelitian yaitu sebagai

berikut:

Era sekarang ini, negara Indonesia sedang mengalami tumbuh dan

berkembangnya masyarakat madani. Kondisi negara Indonesia yang dilanda

euforia demokrasi, semangat otonomi daerah dan globalisasi membutuhkan

masyarakat memiliki kemandirian dan kebebasan menentukan wacana politik di

tingkat publik. Guna mewujudkan masyarakat madani maka demokrasi tidak

hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik saja tetapi

demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup. Demokrasi merupakan sebuah

bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang

harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial

politik. Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi hal tersebut

ditunjukkan dengan Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat serta dipertegas

dalam Batang Tubuh pasal 1 Ayat 2 UUD1945. Salah satu ciri negara dikatakan

demokratis adalah adanya pemilu, pemilu digunakan untuk melahirkan sebuah

lembaga atau instasi yang demokratis. Pemilu di Indonesia diadakan 5 Tahun

sekali, pemilu yang ada tersebut terdiri dari pemilu presiden, pemilu legislatif,

serta pemilu untuk memilih kepala daerah baik gubernur, ataupun bupati yang

kemudian disebut dengan pilkada sebagai pengimplementasian UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah.

Disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana di

dalam Undang-Undang tersebut salah satu mekanisme pemilihan kepala daerah

secara demokratis oleh rakyat dengan cara pemilihan secara langsung dilakukan

oleh rakyat di daerah bersangkutan. Pilkada terdiri atas pemilih yang sudah

didaftar tetap dan pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu, yang

rata-rata duduk di bangku sekolah menengah atas.

Pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pilkada membutuhkan

pengetahuan yang cukup untuk mengikuti pilkada. Pengetahuan tersebut seperti

pengetahuan tentang tata cara memilih, pengetahuan syarat-syarat untuk bisa

memberikan suaranya dalam pilkadaserta pengethuan tentang tata cara

pelaksanaan pilkada.Pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari berbagai hal,

diantaranya yang utama dari lingkungan keluarga. Keluargalah yang berperan

serta banyak memberi pengaruh dan pengetahuan tentang pilkada bupati sebab

intensitas bertemunya cukup besar. Selain keluarga teman juga memberi pengaruh

tentang pemahaman mereka sebab dalam seusia mereka teman menjadi hal yang

berarti dalam mempengaruhi pemikiran mereka. Pemilih pemula yang sebagian

besar masih bersekolah sehingga mendapat pengetahuan dari penjelasan guru

khususnya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dari sinilah mereka

sedikit banyak mengerti tentang seluk beluk pilkada, disisi lain dengan makin

canggihnya media massa baik cetak maupun elektronik semakin mempermudah

mereka dalam memperoleh informasi tentang pilkada.

Pengetahuan yang mereka dapatkan dari keluarga, teman sebaya, sekolah,

serta media massa akan membuka cakrawala mereka dan menambah pemahaman

tentang pilkada bupati di karanganyar. Pengetahuan yang mereka miliki

diharapkan memacu mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada bupati

karanganyar. Partisipasi mereka sangat diharapkan karena berpengaruh bagi

kesuksesan pilkada, partisipasi yang mereka lakukan tentu baru sebatas partisipasi

dalam keikutsertaan sebagai pemilih pemula dalam memberikan suara seprti

misalnya datang ke TPS serta menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada,

sehingga dengan memiliki pengetahuan diharapkan tumbuh kesadaran untuk

mensukseskan pilkada. Dengan demikian skripsi ini partisipasi pemilih pemula

yang diteliti hanya dibatasi dalam hal partisipasi dalam memberikan suaranya atau

mencoblos dalam pilkada, hal ini dikarenakan untuk memperjelas bentuk

partisipasi yang diteliti sehingga penelitian tidak meluas ke bentuk partisipasi

yang lain. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini

adalah mencari apakah ada hubungan antara Pengetahuan Tentang Pilkada

(variabel X) dengan partisipasi pemilih pemula (variabel Y) pada Pilkada

Langsung Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Gambar 3. Kerangka Berpikir

C. HIPOTESIS

Menurut Sudjana (2005: 219), “Hipotesis adalah asumsi atau dugaan

mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut

untuk melakukan pengecekannya.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah

jawaban sementara atas masalah yang sedang diteliti kebenarannya, tetapi masih

diuji secara empiris. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu dugaan pada

akhirnya dapat dinyatakan benar atau dinyatakan salah. Berdasarkan kajian teori

dan kerangka berpikir tersebut maka hipotesis penelitian ini yaitu, “Ada hubungan

antara pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah dengan partisipasi pemilih

pemula pada pilkada langsung bupati Karanganyar tahun 2008.”

Pengetahuan Tentang Pilkada

Keluarga Teman sebaya

Sekolah Media massa

Partisipasi Keikutsertaan dalam

pemberian suara pada Pilkada Bupati

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Karanganyar,

sedang alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena :

a. SMA Negeri 2 Karanganyar merupakan SMA yang memiliki siswa sebagai

pemilih pemula yang cukup memadai untuk dijadikan sumber penelitian..

b. Lokasi SMA Negeri 2 Karanganyar yang terletak di jantung kota karanganyar

sehingga diharapkan para siswa dengan mudah mengakses dan mendapatkan

gambaran tentang para calon bupati yang akan menjadi bupati.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009.

Adapun rencana penelitian, secara rincinya sebagai berikut:

Tabel 7. Waktu dan Kegiatan Penelitian

No. Kegiatan

Penelitian

Bulan (Tahun 2009)

Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Juni Juli

1. Pengajuan

Judul

2. Proposal

Penelitian

3. Pengurusan Ijin

Penelitian

4. Pengumpulan

Data

5. Analisis Data

6. Penyusunan

Laporan

32

B. Metode Penelitian

1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata methode dan logos. Metode berarti cara yang

harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Logos berarti ilmu.

Menurut Sutrisno Hadi (1987:4), metodologi research adalah : “Pelajaran yang

membincangkan tentan bagaimana cara atau jalan yang harus ditempuh guna

mencapai suatu tujuan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan ilmiah”. Sedangkan

metode berarti cara atau jalan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan,

khususnya dalam kegiatan ilmiah.

2. Pengertian Penelitian

Sutrisno Hadi memberikan definisi research atau penelitian sebagai

berikut:

Sesuai dengan tujuannya, research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha

mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah kegiatan

yang terencana, sistematis dan mengikuti metode ilmiah dalam mencari jawaban

atas suatu masalah dengan tujuan untuk memperoleh pengertian, pengetahuan, dan

pemahaman dari gejala-gejala atau proses penyelidikan bidang tertentu.

Dengan melihat arti metodologi dan penelitian diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa pada hakekatnya metodologi penelitian adalah cara-cara

ilmiah yang harus dilakukan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang

dihadapi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

Dapat pula dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah pelajaran

yang memperbincangkan tentang tata cara pelaksanaan penelitian ilmiah dalam

rangka pengumpulan fakta antara pengetahuan dengan obyeknya. Sedangkan

metode penelitian berarti tata cara pelaksanaan penelitian ilmiah dalam rangka

mencari jawaban atas masalah-masalah sehingga tercapai tujuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode riset korelatif karena :

a. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian sudah sesuai apabila

menggunakan langkah-langkah yang ada dalam metode ini, yaitu data yang

dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap masalah hubungan antara dua

variabel.

C. Penetapan Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi dapat diberi makna yang cukup beragam. Menurut Sutrisno Hadi,

misalnya memberikan batasan bahwa populasi adalah “seluruh penduduk yang

dimaksud untuk diselidiki disebut universum”, sedangkan menurut Suharsimi

Arinkunto (2006:130), “Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”

Sementara Menurut Hadari Nawawi (1998:141), memberikan pengertian

bahwa “Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari

manusia, benda, tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu sebagai sumber suatu

penelitian.

Berdasarkan ketiga konsep tersebut bahwa populasi adalah keseluruhan

obyek penelitian yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa Jurusan IPA dan IPS SMA N 2

Karanganyar tahun ajaran 2008/2009 yang sudah ikut pilkada bupati tahun 2008

sejumlah 360 siswa yang nantinya hanya akan diambil 110 siswa sebagai

responden yang didapat dari riset korelatif yaitu 30% dari 360 atau sekitar 108

siswa dan 2 orang sebagai jaminan sehingga jumlah sampel adalah 110 siswa

2. Sampel Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi (1987:75), yang dimaksud dengan sampel adalah

“Sebagian atau wakil dari popolasi yang diteliti “. Dengan kata lain, sampel

adalah sebagian dari populasi yang jumlahnya lebih kecil dibanding dengan

jumlah populasi, yang dipandang representatif terhadap populasi untuk

menentukan jumlah sampel dalam penelitian. Disini populasi siswa 360 siswa dan

sebagai sampelnya akan diambil 30% yang didapat dari riset korelatif yaitu sekitar

108 siswa dan 2 orang sebagai jaminan sehingga jumlah sampel adalah 110 siswa.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sementara itu menurut Sutrisno Hadi (1987:75-86), “sampling dapat

digolongkan menjadi dua yaitu dengan perincian sebagai berikut

a. Teknik Random Sampling

Teknik Random Sampling adalah teknik menentukan sampel yang memberi

kesempatan pada semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri

atau secara bersama-sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Non Random Sampling

Suatu pendekatan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama pada

seluruh anggota populasinya untuk dicalonkan menjadi anggota sampel.”

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel

adalah teknik Random Sampling karena dalam pengambilan sampel disini, setiap

siswa kelas XII SMA Negeri 2 Karanganyar memiliki kesempatan yang sama

untuk menjadi anggota sampel penelitian. Adapun pelaksanaanya ditempuh

dengan cara teknik Proposional Sampling karena pengambilan sampel disini

berdasarkan pada jumlah yang sudah ditentukan atau yang dipentingkan yaitu

setiap siswa kelas XII SMA Negeri 2 Karanganyar, sudah ditentukan sesuai

dengan perhitungan pada sampel penelitian.

Suharsimi Arikunto (2006: 134), menyatakan bahwa “Untuk sekedar

ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika

jumlahnya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25 atau lebih”.

L.R. Gay, sebagaimana dikutip oleh Sumanto (1990;20) bahwa jumlah

sampel terkecil yang diterima tergantung pada jenis risetnya, yaitu :

a. Riset diskriptif : 10 % dari populasi

b. Riset Korelatif : 30 % dari subyek

c. Riset Kausal komparatif : 30 % dari subyek/kelompok

d. Riset eksperimen : 50 % dari subyek/kelompok

Dengan menggunakan Riset Korelatif ini penulis terlebih dahulu

menetapkan jumlah populasi yaitu terdiri dari 9 kelas yang masing-masing kelas

berisi 40 siswa sehingga totalnya menjadi 360 siswa. Dari sekian tersebut diambil

30% yang diproleh dari Riset Korelatif yang akhirnya terdapat 108 siswa dan 2

siswa sebagai jaminan, sehingga total sampel adalah 110 siswa. Dari 110 siswa

dibagi 9 kelas yang ada sehingga diambil rata-rata perkelas adalah 12 siswa,

adapun daftar siswa dapat dilihat (lampiran 5 hal 64).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud disini adalah teknik yang

digunakan untuk memperoleh data yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data menggunakan Metode Tes dan Angket. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penelitian

Data yang akan dikumpulkan adalah data dari variabel sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu pengetahuan tentang pilkada (X).

Untuk mendapatkan data tentang variabel X maka dalam penelitian ini akan

menggunakan Tes.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat yaitu partisipasi pemilih pemula (Y).

Untuk mendapatkan data tentang variabel Y maka dalam penelitian ini

menggunakan metode Angket.

2. Penyusunan Instrumen

Teknik penyusunan instrumen untuk memperoleh data dapat dilakukan

dengan:

a. Metode Tes

1) Pengertian Tes

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto (2006:

150), yang menyatakan bahwa “Tes adalah serentetan pertanyan atau

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan,

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh

individu atau kelompok.”

Pendapat lain juga dijelaskan pula oleh Safudin Azwar (2005:3);

menyebutkan bahwa:

Tes adalah prosedur yang sistematik. Maksudnya (a) item-item dalam tes disusun menurut cara dan aturan tertentu, (b) pemberian administrasi tes dan pemberian angka (scoring) terhadap hasilnya harus jelas dan dispesifikan secara terperinci, (c) setiap orang yang mengambil tes itu harus mendapat item-item yang sama dalam kondisi yang sebanding.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tes adalah

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur suatu

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat seseorang

secara terperinci dengan item dan kondisi yang sebanding.

2) Bentuk-bentuk Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 162) “Bentuk tes ada 2 yaitu,

tes subyektif dan tes obyektif.” Penjelasan dari kedua bentuk tes tersebut

sebagai berikut:

a) Tes subyektif pada umumnya berbentuk essay atau uraian. Tes subyektif ini untuk mengukur kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata.

b) Tes obyektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan obyektif. Tes Obyektif terdiri dari tes benar salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), tes menjodohkan (matching tet) dan tes isian (completion test).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik tes obyektif

dengan jumlah soal 20 butir, dengan alasan sebagai berikut:

a) Materi yang diujikan dapat mencakup sebagian besar dari bahan

pengajaran yang telah diberikan.

b) Jawaban siswa dapat dikoreksi (dinilai) dengan mudah dan cepat.

a) Jawaban untuk setiap pertanyaan sudah pasti benar atau salah sehingga

penilaiannya

3.Teknik Penyusunan Tes

a) Validitasi tes

Validitasi tes digunakan validitas isi (content validity) yaitu dengan

cara menyusun tes berdasarkan kisi-kisi tes pengetahuan tentang

pilkada ( Lampiran 1 hal 57).

Sedangkan soal tes pengetahuan pilkada sendiri terdiri dari 20 item

pertanyaan ( Lampiran 3 hal 59).

b) Skoring Tes

Jawaban benar diberi nilai 1

Jawaban salah diberi nilai 0

c) Uji Validitas Tes

Validitas yang digunakan adalah analisis butir yaitu mengkorelasikan

butir yang dimaksud dengan total skor. Skor pada butir dipandang

sebagai X dan skor total dipandang sebagai Y.

Untuk menguji korelasi antar skor baris butir dengan skor total

menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan rumus

sebagai berikut :

2222 YYNXXN

YXXYNrxy

Keterangan:

N : Banyaknya subjek

rXY : Koefesieen korelasi antara variable x dan y

X : Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item

Y : Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

ΣX : jumlah skor dalam ditribusi x

Σy : jumlah skor dalam ditribusi y

Σxy : jumlah perkalian x dan y

Keputusan uji:

rrxy tabel item pertanyaan tersebut valid

rrxy tabel item pertanyaan tersebut tidak valid

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170).

d) Pernyataan Valid

Suatu butir tes dinyatakan valid jika memiliki harga positif dan

koefisien mendekati angka satu. (rxy=1,00).

Variabel pengetahuan tentang pilkada terdiri dari 20 pertanyaan

diketahui ada yang tidak valid 1 yaitu butir no.10(Lampiran 6 hal 67).

e) Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabilitas tes pengetahuan tentang pilkada, dicari

dengan rumus Spearman-Brown menurut Consuelo G. Sevilla (1993:

194).

Rumus Spearman-Brown adalah sebagai berikut:

r11 = 2 r ½ ½

1 + r ½ ½

Keterangan: r11 = koefisien reliabilitas instrumen

r ½ ½ = reabilitas tes setengah

Kesimpulan:

Dan hasil perbandingan antara r11 dan rt kemudian diambil kesimpulan

sebagai berikut :

Jika r11>rt, maka soal tes yang diujicobakan reliabel.

Jika r11<rt, maka soal tes yang diujicobakan tidak reliabel.

Untuk menentukan kriteria reliabel tes perlu dilakukan konsultasi

dengan kriteria koefisien reliabilitas angket seperti dikemukakan oleh

Suharsimi Arikunto (2006: 75). Sebagai berikut:

(1) 0,800 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi

(2) 0,600 – 1,799 = reliabilitas tinggi

(3) 0,400 – 0,599 = reliabilitas cukup

(4) 0,200 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah

Hasil dari uji coba diperoleh koefisien reliabilitas dari tes pengetahuan

tentang pilkada adalah sebesar 0,721 yang berarti memiliki koefisien

reabilitas yang tinggi.

b. Metode Angket

1) Pengertian Angket

Sudjana (2005:8) “Angket (questionnaire) adalah cara pengumpulan data

dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan

sehingga responden hanya tinggal mengisi dengan cepat dan mudah”. Teknik

Angket atau sering disebut Kuesioner oleh Suharsimi Arikunto (2006:151) adalah

“ Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau mengenai hal-hal yang ia

ketahui.

2) Macam-macam angket

Suharsimi arikunto (2006:28-29) tentang macam kuisioner (angket),

dapat ditinjau dari berbagai segi:

(a) Ditinjau dari siapa yang menjawab

(1) Kuisioner langsung

Yaitu kuisioner yang dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan

dimintai jawaban tentang dirinya.

(2) Kuisioner tidak langsung

Yaitu kuisioner yang dikirimkan dan disi oleh bukan orang yang dimintai

keterangannya.

(b) Ditinjau dari segi cara menjawab

(1) Kuisioner tertutup

Yaitu kuisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang

lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang

dipilih.

(2) Kuisioner terbuka

Yaitu kuisioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas

mengemukakan pendapatnya.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup

dimana para siswa diberi 10 pertanyaan, selanjutnya memilih jawaban yang sesuai

dengan pilihannya dengan memberikan tanda pada jawaban yang dipilih. Tanda

yang dimaksud adalah tanda check (V). Adapun langkah-langkah penyusunan

angket adalah sebagai berikut:

1) Menentukan konsep variabel penelitian.

2) Menentukan aspek dan indikator yang akan disusun dari variabel penelitian.

3) Menyusun kisi-kisi angket.

4) Menyusun butir-butir pertanyaan.

5) Menentukan skor

6) Melakukan uji coba angket.

Penjelasan dari langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai

berikut:

1) Menentukan Variabel

Variabel yang akan diambil datanya dalam penelitian ini adalah

Pengetahuan tentang pilkada dan Partisipasi pemilih pemula pada Pilihan Kepala

Daerah langsung Bupati Karanganyar

2) Menyusun Indikator Dilanjutkan Menyusun Item Pertanyaan

Dari variabel-variabel tersebut di atas dapat dibuat kisi-kisinya untuk

menyusun indikator-indtkator yang kemudian dilanjutnya dengan menyusun item

pertanyaan.

1) Merumuskan indikator/kisi-kisi angket

Dari variabel-veriabel tersebut diatas dapat dirumuskan indikatornya,

kemudian disusun butir angket berdasarkan indikator tersebut(Lampiran 2 hal 58).

4) Menyusun butir angket

Untuk angket terdiri dari 10 item soal, yang terdiri dari 6 item favorable

(positif) pada nomor 1, 2, 4, 7, 9 dan 4 item unfovarable (negatif) pada nomor 3,

6, 8, 10(Lampiran 4 hal 63).

4) Menentukan Skoring

Untuk kelengkapan penyusunan angket, maka perlu ditetapkan skornya.

Skoring angket kelengkapan fasilitas belajar sekolah adalah sebagai berikut:

(a) Butir angket dengan pertanyaan/pernyataan yang bersifat positif, yaitu:

Sering : skornya 4

Pernah : skornya 3

jarang : skornya 2

Tidak pernah : skornya 1

( b ) Butir angket dengan pertanyaan/pernyataan yang bersifat negatif, yaitu:

Sering : skornya 1

Pernah : skornya 2

jarang : skornya 3

Tidak pernah : skornya 4

1. Uji Coba Angket (try Out)

Untuk mengetahui kelayakan instrumen dilakukan uji coba (try out).

Sebelum angket digunakan sebagai alat ukur, maka angket tersebut perlu

diujicobakan terlebih dahulu, karena hasil penelitian lebih banyak ditentukan oleh

kualitas alat ukur yang digunakan.

Try out dilaksakan pada tanggal 2 April 2009 di SMA Negeri 2 Karanganyar kelas

XII. Try out angket dan tes mengambil sebanyak 40 siswa anggota populasi tetapi

tidak terpilih dalam sampel penelitian

a. Uji Validitas Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:168) : “Validitas adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Jadi uji

validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah butir-butir yang diujicobakan

dapat digunakan untuk mengetahui partisipasi siswa sebagai pemilih pemula.

Penelitian ini menggunakan validitas konstruksi karena menggunakan angket

yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur partisipasi politik

Sedangkan untuk mengukur validitas item dapat digunakan rumus korelasi

product moment dari Karl Pearson, baik melalui korelasi dengan simpangan

maupun korelasi dengan angka kasar. Penelitian ini penulis menggunakan rumus

korelasi product moment dengan angka kasar, karena dipandang lebih mudah

menghindari adanya angka-angka pecahan.

Adapun rumusnya seperti yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto

(2006:170) :

2222 ..

.

YYNXXN

YXXYNrxy

Keterangan :

N : Banyaknya subyek

rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

x : Skor yang diperoleh subyek dalam tiap item

y : Skor yang diperolleh subyek dari seluruh item

x : Jumlah skor dalam distribusi x

y : Jumlah skor dalam distribusi y

xy : Jumlah perkalian x dan y

Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikn dengan

rtabel, maka jika rhitung > 0.312 berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika

rhitung < 0.312 berarti butir pertanyaan tidak valid. Atau:

Bila r hitung > r tabel berarti valid

Bila r hitung < r tabel berarti tidak valid

Dapat diketahui bahwa dari 10 item angket partisipasi pemilih pemula yang

diujicobakan kesemuanya valid ( Lampiran 8 hal 69).

b. Uji Reliabilitas Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:178) : Reliabilitas adalah “Ketetapan

suatu tes apabila diteskan terhadap subyek yang sama”

Reliabilitas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh

mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulang dua

kali atau lebih. Karena reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan

maka suatu alat dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi, jika alat

ukur tersebut dapat memberi hasil yang “tinggi dan tetap”

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur reliabilitas angket. Teknik

korelasi yang digunakan adalah Korelasi Product Moment, dilanjutkan dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach yang dikemukakan oleh Suharsimi

Arikunto (2006:196) dengan rumus :

r11 =

2

2

11

t

b

kk

Keterangan: r11 = koefisien reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir soal

2

b = jumlah varians butir

2

t = varians total

Untuk mengetahui reliabel tidaknya alat ukur tersebut, maka hasil r11

dikonsultasikan dengan rtabel. Jika r11 > rtabel, hasil ujicoba adalah reliabel.

Sebaliknya jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel.

Berdasarkan perhitungan uji Reliabilitas butir angket dengan SPSS 12

ANOVA terhadap butir angket partisipasi pemilih pemula diketahui r11 = 0,888

adapun product moment dengan N = 40 pada taraf kepercayaan 95% = 0,312.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa r11 > rtabel yaitu 0,888 > 0,312,

maka dapat dikatakan bahwa angket tersebut reliabel ( Lampiran 9 hal 74).

Adapun mengenai interprestasi besarnya koefisien korelasi dapat

menggunakan ketentuan sebagai berikut :

0.800 – 1.000 = reliabilitas sangat tinggi

0.600 – 0.800 = reliabilitas tinggi

0.400 – 0.600 = reliabilitas cukup

0.200 – 0.400 = reliabilitas rendah

0.000 – 0.200 = reliabilitas sangat rendah

Apabila dilihat dengan ketentuan koefisien korelasi maka angket tersebut

dikatakan reliabilitasnya sangat tinggi dikarenakan berada pada interprestasi

0,800 – 1,000.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dan benar, maka langkah

selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara menyederhanakan data ke

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca agar dapat menjawab hipotesis yang

peneliti lakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis koefisen korelasi product moment guna mengetahui apakah

terdapat hubungan antara X dan Y.

Dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi product moment (X

dan Y)

2222 ..

.

YYNXXN

YXXYNrxy

Keterangan :

N : Banyaknya subyek

rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

x : Skor yang diperoleh subyek dalam tiap item

y : Skor yang diperolleh subyek dari seluruh item

x : Jumlah skor dalam distribusi x

y : Jumlah skor dalam distribusi y

xy : Jumlah perkalian x dan y

Hasilnya kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%.

Jika rhitung > rtabel berarti antara X dengan Y ada hubungan. Jika rhitung < rtabel berarti antara X dengan Y tidak ada hubungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Pembahasan ini terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian yang

berjudul “ Korelasi Antara Pengetahuan Tentang Pilkada Dengan Partisipasi

Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Langsung Bupati

Karanganyar”. Penulis mengumpulkan data sesuai variabel-variabel yang terdapat

dalam penelitian ini guna melakukan pengujian hipotesis. Data tersebut meliputi

data mengenai pengetahuan tentang pilkada dan data partisipasi pemilih pemula.

Data ini diperoleh melalui tes dan penyebaran angket secara random / acak kepada

siswa kelas XII SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009.

1. Pengetahuan Tentang Pilkada

Data pengetahuan tentang pilkada diperoleh dari siswa melalui tes. Berdasarkan

data tersebut diketahui jumlah responden (N) = 110, diperoleh skor tertinggi = 18

dan skor terendah = 5(Lampiran 7 hal 70). Mean( X ) = 10,9 dan didapat standar

deviasi ( SD ) = 11,24. interval kelas ( R ) diperoleh dari perhitungan R = data

max – data min yaitu 18-5 = 13. Menghitung banyaknya kelas diperoleh dengan

rumus K=1+3,3Log N (110) hasilnya 7,736 dibulatkan menjadi 8 dan keputusan

interval kelas diperoleh dengan rumus I=R/K Yaitu 13/7,736 hasilnya adalah 1,68.

Tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut :

Tabel. 8 Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Pilkada

Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Komulatif

Frekuensi Relatif %

5,00-6,68 3 1,8 1,8 6,69-8,37 33 30 31,8

8,38-10,06 20 18,2 50 10,07-11,75 20 18,2 68,2 11,76-13,44 17 15,4 83,6 13,45-15,13 13 11,8 95,4 15,14-16,82 4 3,7 99,1 16,83-18,51 1 0,9 100

Jumlah 110 100,0

46

Dari tabel diatas diketahui frekuensi tertinggi adalah 33 pada kelas interval

6,69-8,37 dan diketahui frekuensi terendah 1 pada kelas interval 16,83-18,51.

Tabel distribusi frekuensi pengetahuan tentang pilkada dapat digambarkan dengan

grafik histogram sebagai berikut:

Gambar 4. Histogram Pengetahuan tentang Pilkada

2. Partisipasi Pemilih Pemula

Data tentang partisipasi pemilih pemula diperoleh dari siswa melalui

angket. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah responden (N) = 110

siswa, Skor tertinggi = 38 Skor terendah = 13 (Lampiran 10 hal 75), Mean ( X ) =

24,35. Standar deviasi (SD) =7.00. Untuk mendapatkan kelas interval, terlebih

dahulu dicari interval (R) di peroleh dari perhitungan R = data max – data min

yaitu 38 – 13 = 25. Untuk mengitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan

rumus K=1+3,3Log N (110) hasilnya 7,736 dapat dibulatkan menjadi 8.

Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus I=R/K yaitu 25/7,736 hasilnya

3,231 dibulatkan . Tabel distribusinya adalah sebagai berikut :

Tabel.9 distribusi Frekuensi Partisipasi Pemilih Pemula.

Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Komulatif

Frekuensi Relatif %

13,00-16,23 18 16,36 16,36 16,24-19,47 21 19,09 35,45 19,48-22,70 13 11,82 47,27

22,71-25,93 29 26,37 73,64 25,94-29,15 11 10 83,64 29,16-32,38 7 6,36 90 32,39-35,62 5 4,55 94,55 35,63-38,84 6 5,45 100 JUMLAH 110 100,0

Dari tabel diatas diketahui frekuensi tertinggi adalah 29 pada kelas interval

22,71-25,93 dan diketahui frekuensi terendah 5 pada kelas interval 32,39-35,62.

Tabel distribusi frekuensi partisipasi pemilih pemula dapat digambarkan dengan

grafik histogram sebagai berikut :

Gambar 5. Histogram Partisipasi Pemilih Pemula

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk menguji atau

membuktikan apakah pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis

yang diajukan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi

product moment.

1. Analisis Data

a. Tabulasi Data

Langkah awal dari sebuah analisis data adalah memberikan harga- harga

pada pengetahuan tentang pilkada dan partisipasi pemilih pemula. Beranjak dari

hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh harga-harga sebagai berikut :

N : 110

x : 1199

∑ x2 : 14167 y : 2679 y2 : 70593 xy : 31509

b. Menghitung Koefisien Korelasi antara X dengan Y

Melihat dari hasil perhitungan antara x dengan y atau pengetahuan tentang

pilkada dengan partisipasi pemilih pemula pada pilkada langsung bupati

karanganyar tahun 2008, diperoleh nilai rxy = 0.953(Lampiran 11 hal 77). Hasil

tersebut dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada N = 110 dan taraf signifikasi 5

% sebesar 0.677. berdasarkan hal tersebut r hitung > r tabel atau 0,953 > 0,677 berarti

ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y.

2. Penafsiran Hipotesis

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis data adalah melakukan

penafsiran pengujian hipotesis untuk semua variabel yang telah dianalisis yaitu

sebagai berikut :

Korelasi antara X dengan Y

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh r xy = 0,953 dengan sampel 110

siswa pada taraf signifikasi 5 % diperoleh r tabel = 0,677. Selanjutnya dengan

demikian r hitung > r tabel atau 0,953 > 0,677 sehingga dapat ditafsirkan ada

hubungan positif antara pengetahuan tentang pilkada (X) dengan partisipasi

pemilih pemula (Y) pada pilkada langsung bupati karanganyar tahun 2008.

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan untuk menguji hipotesis dan

penafsiran hipotesis maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

Hipotesis yang mengatakan ada hubungan positif antara Pengetahuan

Tentang Pilkada Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Langsung

Bupati Karanganyar Tahun 2008 dapat diterima.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Data

Berdasarkan analisa dan interprestasi hasil analisa, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Bahwa pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi pemilih pemula

merupakan salah satu hal yang mempunyai hubungan yang erat. Dimana

pengetahuan tentang pilkada merupakan salah satu dasar agar seseorang mau aktif

berpartisipasi dalam sebuah pilkada, terutama disini adalah pemilih pemula yang

baru ikut pertama kali dalam pilkada.

Pemilih pemula memerlukan pengetahuan tentang apa, bagaimana dan

untuk apa pilkada itu dilaksanakan, dengan demikian diharapkan pengetahuan

yang mereka miliki tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk berpartisipasi

mengikuti pilkada. Dikarenakan hal tersebut ternyata memang saling berhubungan

dimana sebuah pengetahuan dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula. Ini

dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dengan mengambil sampel pada siswa-

siswa yang telah mengikuti pilkada bupati karanganyar yaitu siswa kelas XII

SMA Negeri 2 Karanganyar pada tahun pelajaran 2008/2009.

Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada uji hipotesis yang menyatakan

“ Ada hubungan positif antara pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi

pemilih pemula pada pilkada langsung bupati Karanganyar tahun 2008” dapat

diterima. Adanya hubungan berarti antara pengetahuan tentang pilkada dengan

partisipasi pemilih pemula diketahui dari besarnya harga koefisien korelasi yang

dihasilkan sebesar r xy = 0,953. Berdasarkan hal tersebut berarti tinggi rendahnya

pengetahuan tentang pilkada yang dimiliki siswa berhubungan dengan tinggi

rendahnya partisipasi pemilih pemula. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki

siswa tentang pilkada maka akan menambah motivasi mereka untuk berpartisipasi

dalam pilkada sebagai pemilih pemula.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai korelasi antara

pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi pemilih pemula pada pilkada

kepala daerah langsung bupati karanganyar tahun 2008 dengan menggunakan

korelasi product moment, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang

positif antara pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi pemilih pemula pada

pilkada kepala daerah langsung bupati karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan

hasil penelitian yang selanjutnya diperoleh r xy sebesar 0,953, dimana hasil ini

menunjukkan r xy lebih besar dari r tabel atau 0,953 >0,677 pada taraf signifikasi

sebesar 5%.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh

implikasi sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada hubungan yang positif

antara pengetahuan tentang pilkada dengan partisipasi pemilih pemula. Dengan

adanya pengaruh tersebut, maka implikasi teoritisnya adalah semakin banyak

pengetahuan tentang pilkada yang dimiliki seorang siswa berarti semakin

meningkat pula partisipasi siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada, jika

dibanding dengan siswa yang kurang memiliki pengetahuan.

2. Implikasi Praktis

Melihat dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata pengetahuan tentang

pilkada mempunyai peranan dalam menumbuhkan dan mengembangkan

partisipasi siswa sebagai pemilih pemula. Maka diharapkan keluarga, sekolah,

media massa serta sahabat mampu berperan aktif serta senantiasa memberikan

hal-hal yang berhubungan dengan pilkada, sehingga dengan demikian partisipasi

siswa sebagai pemilih pemula akan semakin termotivasi dalam mengikuti pilkada.

52

C. Saran

Beranjak dari kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka

dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan saran

sebagai berikut :

1. Bagi Siswa sebagai Pemilih Pemula

Pengetahuan tentang pilkada memberikan arti penting bagi seseorang yang

beranjak dewasa untuk mengikuti pilkada. Pengetahuan yang cukup mengenai

pilkada ternyata akan membuat seorang siswa lebih terdorong untuk berpartisipasi

dari pada siswa yang kurang memiliki pengetahuan, dengan adanya hal ini maka

diharapkan siswa lebih banyak menggali dan menambah pengetahuan yang

mereka miliki sehingga siswa akan lebih berpartisipasi dalam pilkada yang akan

datang.

2. Bagi Keluarga Responden

Keluarga merupakan hal utama yang sangat penting bagi seorang siswa

dalam memperoleh pengetahuan. Dengan demikian hendaknya keluarga

senantiasa memberikan perhatian yang khusus terhadap anak dalam hal pilkada.

Dimana keluarga selalu memberikan apa yang ingin diketahui dan apa yang belum

diketahui anak sebagai pemilih pemula agar tidak terlalu asing dengan pilkada.

3. Bagi Sekolah Tempat Penelitian

Lingkungan sekolah memberikan nilai yang besar bagi siswa dalam

memperoleh pengetahuan. Khususnya dalam pelajaran pendidikan

kewarganegaraan hendaknya guru senantiasa menyinggung soal apa saja yang

harus dilakukan dalam menghadapi pilkada sehingga siswa mengetahui apa yang

harus mereka lakukan dalam pilkada.

4. Bagi Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan bagian yang penting bagi siswa, dikarenakan

dari teman inilah sumber informasi banyak didapat serta di usia mereka tersebut

teman menjadi hal yang berarti dalam mempengaruhi pikiran mereka. Diharapkan

teman mampu mendorong siswa untuk selalu berpartisipasi dalam pilkada.

5. Bagi Media Massa

Media massa memberikan akses yang besar terhadap pengetahuan siswa,

hendaknya media massa lebih menambah pemberitaan serta liputan tentang

pilkada. Dengan demikian siswa akan lebih mudah dan terbiasa akan pilkada yang

selanjutnya akan berimbas kepada motivasi mereka untuk ikut pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Althoff, Phillip dan Rush, Michael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik Edisi 12. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amirudin dan A. Zaini Basri. 2006. Pilkada Langsung. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Anonim, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Pemilihan Umum.

Anonim, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Anonim, Undang –undang Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara

Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Consuelo G. Sevilla. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia.

Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Eman Hermawan. 2001. Politik Membela yang Benar : Yogyakarta : Yayasan KLIK.

Encyclopedia from Wikipedia Indonesia. Definition of Voting : http://www.wikipedia.org accesed on 24th may 2009

Hadari Nawawi. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Hungtinton P, Samuel, dan Nelson. Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Riberka Cipta.

Lili Romli. 2006. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo. 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.

Saifudin Azwar. 2005. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sanghera, Balihar. Political Participation.www. Geocities.com, accesed on 24th may 2009.

Sudijono Sastroatmojo. 1995. Perilaku Politik. Semarang : IKIP Press

Sudjana. 2005. Metode Statistik. Bandung : Tarsito

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan Ke 13. Jakarta : Bina Aksara.

Suhartono dkk.Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada : www.hart@mail.ut.ac.id, 20 Pebruari 2009.

Sumanto. 1990. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta : Andi Offset

Suparman Marzuki. 2005. Pilkada Dan Pengembangan Demokrasi Lokal: KPU Provinsi DIY

Sutrisno Hadi. 1987. Statistik Jilid II. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.