FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ?· pada Seminar Nasional Lima Puluh Tahun Indonesia.3 ... implementasi…

Download FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ?· pada Seminar Nasional Lima Puluh Tahun Indonesia.3 ... implementasi…

Post on 05-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGADILAN </p> <p>DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI </p> <p>TESIS </p> <p>Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum </p> <p>Oleh </p> <p>Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon B0029500133 </p> <p>PEMBIMBING : </p> <p>Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH </p> <p>PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO </p> <p>SEMARANG 2008 </p> <p>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGADILAN </p> <p>DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI </p> <p>Disusun Oleh : </p> <p>Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon B0029500133 </p> <p>Dipertahankan didepan Dewan Penguji Pada tanggal </p> <p>22 Oktober 2008 </p> <p>Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar </p> <p>Magster Ilmu Hukum </p> <p>Pembimbing Mengetahui Magister Ilmu Hukum Ketua Program </p> <p> Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH Prof.Dr.Paulus Hadisuprapto,SH,MH </p> <p> ABSTRAK </p> <p>Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kritik-kritik di masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan yang kurang mampu menegakkan hukum dan keadilan akibat sistem dan struktur peradilan, dan terjadinya praktek-praktek yang diistilahkan sebagai mafia peradilan, disamping masih berlakunya aturan hukum peninggalan jaman Belanda. Sehingga tulisan ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. </p> <p>Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis, adapun metode yang dipakai metode penelitian yuridis kualitatif. Sumber data berasal dari warga pengadilan dan dokumen. Metode observasi yang dipakai adalah pengamatan terlibat, yakni peneliti menjalankan hal-hal yang dilakukan subyek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. </p> <p>Dari hasil penelitian dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri diketahui bahwa faktor itu :Pertama, hukum acara perdata. Dimulai dari persiapan sidang, penetapan hari sidang, panggilan para pihak, persidangan, berita acara sidang, rapat musyawarah, hingga putusan; Kedua, administrasi perkara. Mengenai proses berkas perkara agar dapat disidangkan dan diputus, termasuk juga biaya perkara; ketiga, budaya pengadilan. Dibentuk oleh individu-individu warga pengadilan, kode etik profesi hakim, gaji, struktur pengadilan dan cara warga pengadilan melaksanakannya. Mencakup nilai pengalaman bersama, cerita/sejarah, kepercayaan dan norma bersama yang mencirikan pengadilan. </p> <p>Keywords-nya adalah faktor-faktor, kinerja pengadilan, perkara perdata, pengadilan negeri. </p> <p>ABSTRACT </p> <p>This article is background by criticisms in society to court performance which the indigent uphold and law justice effect of court structure and system, and the happening of practices which term as jurisdiction mafia, beside still go into effect the order punish Dutch era ommission. So that, this article study about " Factors influencing justice performance in course of solving of civil dispute in district court." </p> <p> This research utilize approach of yuridis </p> <p>sosiologis, as for method weared by method of research of yuridis qualitative. Source of data come from citizen of justice and document. Method of observation weared by perception involved, namely the researcher run things done. Data obtained to be analysed with method qualitative. </p> <p> From research result and analyse to factors </p> <p>influencing justice performance in course of solving of civil dispute in district court known that by that factor : First, procedure of civil law. Started from conference preparation, court day stipulating, the parties call, conference, minutes of conference, close deliberation, till the decision; Second, case administration. Hit process law suit in order to can be judged and broken, inclusive of also the case expense; third, justice culture. Formed by justice citizen individuals, code ethics judge profession, employ, justice structure and way of justice citizen execute it. Including experience value with, story/history, norm and belief with distinguishing justice. </p> <p>Keywords is factors, justice performance, civil dispute, district court. </p> <p>DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL </p> <p>HALAMAN PENGESAHAN </p> <p>KATA PENGANTAR </p> <p>ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA) </p> <p>ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS) </p> <p>DAFTAR ISI </p> <p>BAB I : PENDAHULUAN 1 </p> <p>A. Latar belakang 1 </p> <p>B. Perumusan Masalah 7 </p> <p>C. Tujuan Penelitian 8 </p> <p>D. Kegunaan penelitian 8 </p> <p>E. Kerangka Pemikiran 8 </p> <p>F. Metode Penelitian 18 </p> <p>G. </p> <p>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 21 </p> <p> Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan </p> <p> Dalam proses penyelesaian perkara perdata : </p> <p> 1.Hukum Acara Perdata 21 </p> <p> 2.Administrasi Perkara 25 </p> <p> 3.Budaya Pengadilan 28 </p> <p>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 57 </p> <p> A. Hasil Penelitian 57 </p> <p> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadilan </p> <p> dalam proses penyelesaian perkara perdata : </p> <p> 1.Hukum Acara Perdata 57 </p> <p> 2.Administrasi Perkara 63 </p> <p> 3.Budaya Pengadilan 89 </p> <p> B. Analisis 90 </p> <p> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadilan </p> <p> Dalam proses penyelesaian perkara perdata : </p> <p> 1.Hukum Acara Perdata 91 </p> <p> 2.Administrasi Perkara 96 </p> <p> 3.Budaya Pengadilan 98 </p> <p>BAB IV : PENUTUP 101 </p> <p>A. Kesimpulan 101 </p> <p>B. Saran 101 </p> <p>DAFTAR PUSTAKA </p> <p> BAB I </p> <p>PENDAHULUAN </p> <p>A. Latar Belakang Masalah </p> <p>Thesis ini disusun atas dasar pengamatan penulis </p> <p>yang tergugah oleh berbagai fenomena di masyarakat </p> <p>melalui pemberitaan di media massa maupun media </p> <p>elektronik, dan sejumlah pengalaman yang dialami </p> <p>secara langsung atau tidak langsung, serta berdasarkan </p> <p>data/informasi yang beredar, secara bisik-bisik, di </p> <p>kalangan pegawai, calon hakim, hakim di Pengadilan </p> <p>Negeri maupun di Pengadilan Tinggi tentang isu-isu yang </p> <p>menarik si lingkungan pengadilan. </p> <p>Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyatakan bahwa </p> <p>tidak mudah membersihkan badan pengadilan dari praktik-</p> <p>praktik tercela, seperti kolusi, korupsi dan nepotisme </p> <p>(KKN),1 dan adanya mafia pengadilan di dalam lembaga </p> <p>peradilan.2 Sinyalemen serupa juga dikemukakan oleh </p> <p> 1 Kompas 15 Juli 1999 2 Masyarakat Kehilangan Kepercayaan pada Pengadilan, Kompas, 3 Nopember 1998 ; Jajak Pendapat terhadap 917 Pelanggan Telepon DKI, Kompas 2-3 Nopember 1998 </p> <p>M.Yahya Harahap, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI, </p> <p>pada Seminar Nasional Lima Puluh Tahun Indonesia.3 </p> <p>Menyimak istilah Mafia Peradilan, maka dalam </p> <p>ingatan penulis yang tergambar adalah mafioso di </p> <p>Italia. Sehingga penulis berasumsi Prof. Muladi </p> <p>mensejajarkan kegiatan menyimpang di lembaga peradilan </p> <p>dengan kegiatan mafia di Italia dengan segala aspeknya </p> <p>bukan tanpa alasan yang matang. Istilah mafia </p> <p>menggambarkan organisasi kejahatan khas masyarakat </p> <p>Italia. Dikatakan khas, karena memiliki makna unik yang </p> <p>merupakan perwujudan pola perilaku dan nilai budaya </p> <p>masyarakat itu.4 Mengingat pengadilan sebagai sebuah </p> <p>organisasi memiliki budayanya sendiri yang khas yang </p> <p>dinamakan budaya organisasi (organizational culture),5 </p> <p>maka dikaitkan dengan sinyalemen itu, memunculkan </p> <p>permasalahan tata cara kebiasaan/pola perilaku dan </p> <p>nilai budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-</p> <p>hari pengadilan. </p> <p> 3 M. Yahya Harahap. Makalah dalam Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalm PJP II. BPHN. Jakarta. 18-21 Juli 1995 4 Geert Hofstede. Cultures and Organizations: Software of The Mind. 1997. McGraw-Hill. New York, USA. Hlm.213 5 Gareth R. Jones. Organizational Theory: Text and Cases. 1998. Addison-Wesley Publishing Company. New York, USA. Hlm. 13; Geert Hofstede. Op.Cit. Hlm.179-180 </p> <p>Selanjutnya dinyatakan oleh Yahya Harahap, bahwa </p> <p>kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang </p> <p>semakin rendah bukan semata-mata karena kesalahan </p> <p>individual hakim tetapi sistem serta struktur peradilan </p> <p>membuat hakim tidak mandiri dan kurang peka terhadap </p> <p>rasa keadilan rakyat.6 Pernyataan itu mengingatkan </p> <p>bahwa sistem dan struktur peradilan merupakan </p> <p>implementasi peraturan perundang-undangan yang harus </p> <p>mengacu kepada Pancasila. Ironisnya, kebanyakan </p> <p>peraturan perundang-undangan masih merupakan </p> <p>peninggalan Belanda, yang secara legal-formal dianggap </p> <p>tidak bertentangan dengan Pancasila. Padahal, menurut </p> <p>Hermayulis, peraturan perundang-undangan yang tidak </p> <p>konsisten dalam mengakui nilai yang ada di tengah </p> <p>masyarakat menyebabkan hukum menjadi tidak efektif.7 </p> <p>Dikaitkan dengan sistem penegakan hukum oleh </p> <p>pengadilan, salah satu peraturan perundang-undangan </p> <p>yang belum diubah secara mendasar adalah hukum acara </p> <p>perdata, yaitu HIR (Het Herzienne Indonesisch </p> <p>Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, </p> <p> 6 Struktur Peradilan Harus Diubah, Kompas, 5-6 Nopember 1998 7 Hermayulis. Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau. 1999. Disertasi Universitas Indonesia. Hlm. 406-407; Tanpa Mengakui Nilai di Masyarakat Pelaksanaan Hukum Menjadi Tidak Efektif, Kompas 26 April 1999) </p> <p>Stb.1926-496 jo Stb.1926-559 jo Stb.1941-31 jo 98 jo </p> <p>Stb.1941-32 jo 98 jo Stb.1941-4 dan RBg. (Hukum Acara </p> <p>untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Stb.1927-227) yang </p> <p>menganut kepentingan Belanda. Disamping itu juga, hukum </p> <p>perdata materiilnya mengalami perubahan secara </p> <p>frakmentikal. Padahal, penegak hukum (seperti hakim </p> <p>beserta pegawai pengadilan) dan subyek hukum yang </p> <p>diatur, yakni masyarakat Indonesia, menganut nilai </p> <p>budaya tersendiri. Contoh kasus dikemukakan berikut </p> <p>ini. </p> <p> Di Pengadilan Negeri Temanggung, perkara nomor </p> <p>2/Pdt.P/1997/PN.Tmg tentang permohonan penambahan nama </p> <p>yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia asli </p> <p>dijatuhi putusan 2 (dua) kali. Putusan pertama </p> <p>dijatuhkan tanggal 3 Februari 1997 menerima permohonan </p> <p>penambahan nama. Putusan kedua yang dijatuhkan pada </p> <p>tanggal 27 Februari 1997 menyatakan putusan tanggal 3 </p> <p>Februari 1997 batal demi hukum dan menyatakan </p> <p>pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara </p> <p>tersebut. Pada berkas perkara tidak termuat putusan </p> <p>yang kedua, namun kedua putusan tersebut dicatat di </p> <p>Register Induk Perkara Permohonan. Terhadap putusan </p> <p>pertama maupun kedua pemohon tidak mengajukan upaya </p> <p>hukum. Putusan pertama, menyalahi hukum perdata </p> <p>materiil tentang penggantian nama bagi warga negara </p> <p>Indonesia asli. Putusan kedua menyimpangi hukum acara </p> <p>(hukum perdata formil), asas nebis in idem. Fenomena </p> <p>ini menunjukkan kelemahan hukum acara, dan menunjukkan </p> <p>perbedaan penafsiran (pemahaman makna) antara pembuat </p> <p>peraturan (HIR) dan hakim sebagai penafsir/pelaksana </p> <p>peraturan. </p> <p>Sudah merupakan kebiasaan di Pengadilan Negeri Temanggung, bahwa </p> <p>biaya setiap panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita yang seharusnya diberikan </p> <p>kepada Juru Sita tersebut dipotong Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Pemotongan ini </p> <p>dilakukan guna mengisi kas kepaniteraan perdata (dana taktis) seperti membeli </p> <p>gula, teh untuk minum di kantor dan keperluan lainnya. Pemotongan Rp. 5.000,- </p> <p>(lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah berjalan sekian </p> <p>lama meskipun para juru sita nggrundel. Selanjutnya, jika pimpinan pengadilan </p> <p>kurang baik dalam menjamu para pejabat atas akan dirasani oleh para karyawan </p> <p>pengadilan. </p> <p>Sangat lazim terjadi, pengacara/advokat pihak-</p> <p>pihak yang berperkara (pemohon, penggugat, tergugat) </p> <p>memohon konsultasi dengan ketua pengadilan, maupun </p> <p>Majelis/Hakim atau Panitera/Sekretaris. Kebiasaan ini </p> <p>dilakukan ketika perkara akan diajukan ke pengadilan </p> <p>hingga putusan dilaksanakan. Jika perkara itu tanpa </p> <p>penasehat hukum, maka para pihak biasanya minta saran </p> <p>untuk menghadap atau konsultasi langsung. </p> <p>Improvisasi ini, meskipun tidak diatur/dilarang, namun </p> <p>dapat mengganggu imparsialitas hakim sehingga dapat </p> <p>mengganggu proses terciptanya keadilan. </p> <p>Di Pengadilan Negeri Temanggung, pada bulan Juni </p> <p>3 1999, 3 (tiga) perkara permohonan pengesahan </p> <p>pengakuan anak luar kawin, dengan nomor perkara yang </p> <p>berbeda, dilakukan pada satu kali kesempatan sidang. </p> <p>Sehingga 3 (tiga) buah perkara permohonan dilakukan </p> <p>satu kali sidang secara sekaligus. Ketiga perkara ini </p> <p>hakimnya satu orang namun panitera penggantinya ada (3) </p> <p>tiga orang. Improvisasi ini pada asasnya tidak </p> <p>diperkenankan, namun pada kenyataannya mendukung asas </p> <p>peradilan cepat. </p> <p>Dari pengalaman bertemu sejumlah Ketua </p> <p>Pengadilan Negeri, keseluruhannya mengeluarkan </p> <p>statement of mission untuk menegakkan hukum dan </p> <p>keadilan dengan sebaik-baiknya serta berusaha </p> <p>meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pendukung </p> <p>perbaikan nasib. Menurut salah seorang hakim tinggi di </p> <p>Pengadilan Tinggi Semarang, salah satu kebiasaan yang </p> <p>dihadapi oleh hakim adalah bahwa hakim yang paling </p> <p>banyak dapat mencarikan dana akan memperoleh lebih </p> <p>banyak perkara. Penuturan ini disampaikan oleh hakim </p> <p>tinggi tersebut kepada penulis pada tanggal 21 Juni </p> <p>1997 ketika mengikuti Ujian Kode Etik di sebuah </p> <p>Pengadilan Tinggi. </p> <p>Beberapa fenomena yang diungkap di atas dapat </p> <p>mengganggu, menghambat maupun mempercepat proses </p> <p>penyelesaian perkara yang pada akhirnya bermuara pada </p> <p>kinerja pengadilan itu sendiri. Pengadilan yang </p> <p>berfungsi menegakkan hukum dan keadilan sebagaiman </p> <p>diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004,8 </p> <p>tentunya perlu didukung oleh hakim dan pegawai </p> <p>pengadilan yang baik dan tangguh. Namun, manakala hakim </p> <p>dan pegawai pengadilan ini kurang baik/tangguh maka </p> <p>amanat undang-undang untuk menegakkan hukum dan </p> <p>keadilan kurang tercapai. Sehingga kinerja pengadilan </p> <p>dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga memunculkan </p> <p>singkatan/akronim HAKIM Hubungi Aku Kalau Ingin </p> <p>Menang,berperkara di pengadilan mahal maupun sikap </p> <p>sinis Satjipto Rahardji yang menyatakan hakim Indonesia </p> <p>mengalami ketulian hukum.9 Fenomena yang diungkap </p> <p>diatas sangat menggugah untuk meneliti suatu kelompok </p> <p>masyarakat yang merupakan warga pengadilan. </p> <p>B...</p>

Recommended

View more >