faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi ......2020/12/01 · agus tri basuki t401408015 promotor...
TRANSCRIPT
Agus Tri BasukiT401408015
PromotorProf. Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP
Ko-PromotorDr. A.M. Soesilo, M.Sc
Dr. Mulyanto, ME
FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH TAHUN 2008-2018 PENDEKATAN PANEL DATA
(STUDI KASUS 20 PROVINSI DI INDONESIA)
UJIAN TERBUKADISERTASI
1 DESEMBER 2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang
dihadapi Indonesia sangat berbeda dalam suatu daerah
dengan daerah lainnya.
Terjadinya fenomena ketimpangan hasil pembangunan
tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti
perbedaan belanja pembangunan, besarnya dana
perimbangan, jumlah penduduk, besarnya investasi yang ada
di daerah dan sumber daya alam yang dimilikinya.
Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Hayek
(1945) dan Musgrave (1959) kebijakan dalam mengalokasikan
pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik akan lebih
efisien bila diambil oleh pemerintah daerah yang dekat dengan
masyarakat/ publik dan memiliki kontrol geografis.
Pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah dengan PDB ADHK
2010 (Milyar Rupiah)
Tahun
Belanja
Pemerintah
(BP)
Perubahan
(%)PDB
Perubahan
(%)
Rasio Belanja
Pemerintah
terhadap
PDB (%)
Elatisitas1
1 2 3 4 5 6 7
2011 1.294.999 - 7.287.635 17,77 -
2012 1.491.410 15,17 7.741.655 6,23 19,26 0,41
2013 1.650.564 10,67 8.189.122 5,78 20,16 0,54
2014 1.777.183 7,67 8.600.216 5,02 20,66 0,65
2015 1.984.100 11,64 9.012.167 4,79 22,02 0,41
2016 2.095.700 5,62 9.433.034 4,67 22,22 0,83
2017 2.276.479 8,63 9.911.289 5,07 22,97 0,59
2018 2.497.297 9,70 10.423.703 5,17 23,96 0,53Sumber : BPS 2012, 2014, 2017 (data diolah) Menurut Adoft Wagner (1883), Peacock &
Wiseman (1979) pengeluaran pemerintah dari
tahun ke tahun semakin meningkat
Keputusan Menteri ESDM No 4618
K/80/MEM/2016 dan penghasil SDA Minyak
Bumi di atas 5 juta perbarel
Elastisitas, IPM dan Kontribusi FDI di Provinsi Kaya SDA dan Provinsi
Kurang SDA Tahun 2010-2018
No Provinsi
Elastisitas PP terhadap
PDRBIPM
Kontribu
si FDIProvinsi
Elastisitas PP terhadap
PDRBIPM
Kontribu
si FDI2010-
2013
2013-
2016
2016-
2018
2010-
2013
2013-
2016
2016-
2018
1 Aceh 0,41 0,06 0,17 71,2 0.24 Sumatera Barat 0,49 0,10 0,18 71,7 0,62
2 Sumatera Utara 0,62 0,09 0,06 71,2 4.19 Bengkulu 0,31 0,60 0,10 70,6 3,68
3 Riau 0,35 0,05 0,12 72,4 3.52 Kep. Bangka Bel. 0,51 0,20 0,05 70,7 0,47
4 Jambi 0,57 0,11 0,21 70,7 2.84 DKI Jakarta 0,21 0,74 0,54 80,5 16,57
5 Sumat Selatan -0,51 0,13 0,18 69,4 0.35 DI Yogyakarta 0,20 -1,09 0,03 79,5 8,10
6 Lampung 0,28 0,2 0,08 69 0.16 Banten 0,29 0,06 0,27 72 4,55
7 Kepulauan Riau 0,28 0,38 0,13 74,8 0.45 Bali 0,11 0,24 0,43 74,8 3,42
8 Jawa Barat 1,49 0,4 0,02 71,3 19.02 Nusa Teng. Barat -0,01 0,20 -0,03 67,3 0,86
9 Jawa Tengah 0,31 0,22 0,07 71,1 9.65 Nusa Teng Timur 0,55 0,03 1,21 64,4 0,34
10 Jawa Timur 0,24 0,2 0,08 70,8 0.28 Kalimantan Barat 0,29 0,12 0,15 67 1,68
11 Kalimt Tengah 1,9 0,17 0,18 70,4 2.32 Kalimt Selatan 0,22 0,25 -0,18 70,2 0,44
12 Kalimantan Utara 0,28 70,6 0.23 Kalimantan Timur 0,07 0,01 0,18 75,8 2,00
13 Sulawesi Tengah 0,26 0,61 0,1 68,9 0.14 Sulawesi Utara 0,29 0,10 0,18 72,2 1,01
14 Maluku 0,74 0,13 0,11 68,9 0.03 Sulawesi Selatan 0,32 0,08 0,17 70,9 2,29
15 Papua Barat 1,36 0,01 -0,16 63,7 3.86 Sulawesi Tenggara 3,15 0,12 0,11 70,6 2,11
16 Gorontalo 0,18 0,38 0,13 67,7 0,08
17 Sulawesi Barat 0,38 2,43 0,06 65,1 2,30
18 Maluku Utara 0,41 0,47 0,06 67,8 1,24
19 Papua 0,18 0,19 0,13 60,1 0,98
Rerata 0,29 0,18 0,16 70,29 3,15 Rerata 0.47 0,12 0,23 70,46 2,78
Paradoks kelimpahan dan
Dutch disease
Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan peranan pengeluaran
pemerintah daerah: (1) belanja pendidikan; (2) belanja kesehatan; (3)
belanja pertanian; (4) belanja perikanan dan kelautan; (5) dana
alokasi umum; variabel makro seperti: (6) jumlah penduduk; (7)
penduduk miskin; (9) Investasi Asing Langsung; dan (9) opini BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); serta (10)
status daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di
Indonesia, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan keselarasan
dalam pembangunan ekonomi daerah
Berdasarkan fenomena, teori dan beberapa penelitian
terdahulu yang telah diuraikan, maka menarik untuk
menganalisis faktor yang menentukan pertumbuhan
ekonomi di beberapa provinsi di wilayah Indonesia.
KEBAHARUAN PENELITIAN
Kerangka Pemikiran
HIPOTESIS
1. Hipotesis Belanja Pemerintah
a. H1 : Belanja pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi.
b. H1 : Belanja pemerintah untuk kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
c. H1 : Belanja pemerintah untuk pertanian memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
d. H1 : Belanja pemerintah untuk kelautan memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
2. H1 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi.
3. H1 : Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. H1 : Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi.
5. H1 : Investasi Asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. H1 : Opini BPK terhadap LKPD memiliki pengaruh positif pertumbuhan ekonomi.
7. H1 : Status Daerah memiliki pengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi.
METODE ANALISIS DATA
HASIL & PEMBAHASAN
ASUMSI KLASIK
MODEL TERPILIH
Fixed Effect Model
REGRESI PANEL VECM
REGRESI JANGKA PANJANG
IMPULSE RESPONSE FUNCTION
VARIANCE DECOMPOSITION
KESIMPULAN
1. Belanja pemerintah daerah untuk pendidikan memiliki pengaruh
positip terhadap pertumbuhan ekonomi (panel statis), dan untuk
jangka panjang (panel dinamis) juga memiliki pengaruh positip
terhadap pertumbuhan ekonomi (hasilnya sama-sama memiliki
pengaruh positip dan terbukti sesuai dengan hipotesis).
2. Belanja pemerintah daerah untuk kesehatan tidak memiliki
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (panel statis),
sedangkan untuk jangka panjang (panel dinamis) memiliki
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (tidak sesuai
dengan hipotesis). Hasil dengan menggunakan panel statis tidak
sesuai dengan teori Keynes bahwa pengeluaran pemerintah untuk
kesehatan tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, tetapi dapat dijelaskan dengan teori ekonomi makro.
KESIMPULAN (Lanjutan)
3. Belanja pemerintah daerah untuk pertanian memiliki pengaruh
positip terhadap pertumbuhan ekonomi (panel statis), dan untuk
jangka panjang (panel dinamis) juga memiliki pengaruh positip
terhadap pertumbuhan ekonomi (hasilnya sama-sama memiliki
pengaruh positip dan terbukti sesuai dengan hipotesis). Hasil ini
sesuai dengan teori Keynes bahwa pengeluaran pemerintah untuk
pertanian memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil ini juga didukung oleh penilitian yang dilakukan Xu, dkk. (2011)
dan Armas, dkk., (2012).
4. Belanja pemerintah daerah untuk perikanan dan kelautan memiliki
pengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi (panel statis),
sedangkan untuk jangka panjang (panel dinamis) memiliki pengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (hasilnya untuk jangka
panjang tidak sesuai dengan hipotesis). Dalam jangka panjang hasil
ini sesuai dengan penelitian Perović, L. M., & Golem, S. (2019)
bahwa bahwa tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi
merupakan penghalang untuk pertumbuhan di negara Uni Eropa.
KESIMPULAN (Lanjutan)
5. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model
statis (tidak sesuai hipotesis penelitian). Dalam
jangka panjang (panel dinamis) memiliki
pengaruh positip terhadap pertumbuhan
ekonomi (sesuai dengan hipotesis).
6. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi baik
menggunakan panel statis maupun panel
dinamis (Sesuai dengan hipotesis).
KESIMPULAN (Lanjutan)
7. Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi baik untuk panel statis,
maupun hasil analisis jangka panjang model panel
dinamis (sesuai dengan hipotesis).
8. Penanaman modal asing langsung memiliki pengaruh
positip terhadap pertumbuhan ekonomi (panel statis),
maupun hasil analisis jangka panjang model panel
dinamis (sesuai hipotesis).
9. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh
positip terhadap pertumbuhan ekonomi.
10. Status daerah memiliki pengaruh positip terhadap
pertumbuhan ekonomi.
IMPLIKASI KEBIJAKAN
1. Jangka panjang anggaran kesehatan menyebabkan biaya kesehatan yang
sangat mahal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5
persen di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan
pemda sebesar 10 persen di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). Anggaran yang dialokasikan selama ini mencakup alokasi gaji
pegawai di sektor kesehatan. Padahal, pemerintah harus mengalokasikan 5%
dari APBN di luar dari gaji pegawai. Akibatkan peningkatan anggaran tidak
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat,
apalagi di daerah terpencil.
2. Infrastruktur distribusi logistik laut yang ada saat ini belum mampu menurunkan
biaya angkut yang efisien. Mahalnya biaya logistik disebabkan minimnya
infrastruktur yang tersedia, hal itu menyebabkan harga komoditas pangan
termasuk ikan selalu tinggi di pasaran. Berdasarkan data RPJM Nasional
2015-2019 belanja pembangunan insfrastruktur kelautan masih minim atau 63
persen dari total belanja perikanan dan kelautan. Disamping itu peran
swasta dalam insfrastruktur kelautan masih minim.
IMPLIKASI KEBIJAKAN (Lanjutan)
3. Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam jangka pendek tidak tepat
sasaran. Dari segi akuntabilitas, alokasi DAU menimbulkan sejumlah tanda
tanya. Dana yang berasal dari APBN harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Alokasi dana DAU sebagian besar dialokasikan untuk
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di daerah dan sisanya
diserahkan kepada daerah untuk digunakan dengan persetujuan DPRD.
Untuk mengurangi penggunaan anggaran yang salah sasaran maka dana
yang berasal dari DAU perlu diawasi pengalokasiannya oleh lembaga
tertentu dan lebih diprioritaskan untuk kepentingan publik.
4. Pernyataan profesional pemeriksa keuangan (BPK) mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi
pendorong pembangunan daerah. Efektifitas pencegahan korupsi dapat
terjadi apabila ada kolaborasi antara hasil audit laporan BPK, Kepolisian
Nasional, Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberasan Korupsi dan masyarakat
pengguna jasa pemerintah.
KETERBATASAN & SARAN
1. Tidak semua provinsi yang ada di Indonesia dijadikan kasus dalam riset ini,
sehingga diharapkan ke depan ada penelitian serupa yang dapat
mengakomodasi seluruh provinsi menjadi kasus yang diamati.
2. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2008 sebagai
awal dilakukan penelitian dan berakhir 2018 sehingga hasil yang diperoleh
belum maksimal. Ke depan ada penelitian yang menggunakan tahun 2000
sebagai awal tahun penelitian, karena pada tahun tersebut Indonesia
melakukan perubahan dari perencanaan terpusat ke otonomi daerah.
3. Variabel opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah digunakan sebagai variabel pengganti persepsi korupsi (jika
opini BPK tehadap laporan keuangan tinggi berarti indikasi penyelewengan
penggunaan uang rendah, dan sebaliknya jika opini BPK tehadap laporan
keuangan rendah berarti indikasi penyelewengan penggunaan uang tinggi).
Penulis berharap ke depan ada peneliti yang menggunakan variabel korupsi
dengan indeks persepsi korupsi di masing-masing provinsi.
KETERBATASAN & SARAN
1. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara
dialokasikan lebih maksimum untuk mengatasi ketimpangan dalam memperoleh
kesempatan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan agar semua
warga negara, tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi dan letak geografi, dapat
memperoleh kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan dan layanan
kesehatan.
2. Jumlah penduduk miskin harus dikurangi melalui pemberdayaan sektor agraris,
karena sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih diserap oleh sektor
pertanian. Menurut data BPS, pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja sektor
pertanian mencapai 35,93 juta orang. Sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja
terbesar dengan prosentase dari seluruh tenaga kerja mencapai 29,69%. Bila
disandingkan dengan data kemiskinan pada tahun yang sama, maka sebanyak
26,58 juta orang adalah penduduk miskin yang tinggal di desa (dengan prosentase
mencapai 61,4%) dan sebesar 49,9% adalah petani. Maka selayaknya bila
pemerintah mengarahkan kebijakan anggarannya agar lebih berpihak kepada
sektor pertanian.
KETERBATASAN & SARAN (Lanjutan)
3. Dalam jangka pendek DAU menjadi penghambat pertumbuhan
ekonomi. Penggunaan Dana Alokasi Umum yang sebagian besar
dialokasikan untuk penambahan gaji para PNS, yang tujuan utama
penyerapan anggaran DAU, sedangkan untuk alokasi program
pembangunan terabaikan. Untuk itu diharapkan DAU dapat
digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan
pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu
mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan,
disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan
kebutuhan daerah.
TERIMAKASIH