fadilah - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23933/1/skripsi...
TRANSCRIPT
ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA BARANG ELEKTRONIKA
(Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronika di Glodok Jakarta Kota)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Fadilah
207082000105
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1433 H/2012 M
ii
ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA BARANG ELEKTRONIKA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
FadilahNIM: 207082000105
Di BawahBimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Atikah, Ms, Ak.
NIP. 196902032001121003 NIP. 198201202009102001
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1433 H/2012 M
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Jumat, 24 Februari 2012 telah dilakukanUjian Komprehensif atas mahasiswa:
1. Nama : Fadilah
2. NIM : 207082000105
3. Jurusan : Akuntansi Pajak
4. Judul Skripsi : Analisis pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai
Dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya
Beli konsumen paa barang elektronika.
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa
tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ketahap
Ujian Skripsi sebagai salah satu syara tuntuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 24 Februari 2012
1. Drs.Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA,CPA. ( )
Ketua
2. Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si ( )
Sekretaris
3. Herni Ali, HT, SE, MM ( )
Penguji Ahli
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hariini ...., .................. 2012 telahdilakukanUjianSkripsiatasnamamahasiswa :
1. Nama : Fadilah
2. NIM : 207082000105
3. Jurusan : Akuntansi Pajak
4. Judul Skripsi : Analisis pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai
Dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya
Beli konsumen paa barang elektronika
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa
tersebut di atas dinyatakan lulus dan skrips iini sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, ......................... 2012
1. ( )NIP. Ketua
2. ( )NIP. Sekretaris
3. ( )NIP. Penguji Ahli I
4. ( )NIP. Penguji Ahli II
v
LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FadilahNo. Induk Mahasiswa : 207082000105Fakultas : Ekonomi dan BisnisJurusan : Akuntansi Pajak
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya :
1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mamapu mengembangkan danmempertanggungjawabkan
2. tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain3. tidak menggunaka karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau
tanpa ijin pemilik karya4. tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya
ini
Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dar ipihak lain atas karya saya, dan telah melalu
ipembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemuka nbukti
bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi
berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, Desember 2012
Yang Menyatakan,
( Fadilah )
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1.Nama : Fadilah
2.Tempat & Tanggal lahir : Jakarta, 16 Januari 1990
3.Agama : Islam
4.Alamat : Jl.KampungJawaKebonSayur Gang 3
Rt/R: 013/009 Kel.Keagungan
Kec.Tamansari Jakarta Barat 11130
5.Telepon/HP : 021 633 4192/081219788582
6.Email : [email protected]
II. PENDIDIKANFORMAL
1. SD (1995-2001) : SDN Keagungan 01
2. SMP (2001-2004) : MTSN 3 KhusnulKhotimah
3. SMA (2004-2007) : MAN 4 Model Jakarta
4. S1 (2007-2012) : UIN SyarifHidayatullah Jakarta,
FakultasEkonomidanIlmuSosial
JurusanAkutansi, KosentrasiPajak
vii
III.PENGALAMAN KERJA
I. Marketing Investindo PT Monex, Jakarta (2008)
II. Administrasi Toko Fath Comp, Jakarta (2009)
III. Sekretaris PT Altranstama Perkasa, Jakarta (2011-Sekarang)
IV. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Ibu :
4. Tempat & Tanggal Lahir :
5. Alamat :
6. Telepon :
7. Anak ke :
viii
ABSTRACT
Fadilah, Effect Analysis of Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on LuxuryGoods (Sales Tax) on goods Elekronika (Empirical Studies on Consumer GoodsElekronika in Glodok Area Jakarta city).
This study aimed to analyze the effect of the imposition of VAT and luxury salestax on the purchasing power of consumers. The population is consumer electronicsgoods that are in the area of Glodok Jakarta city and use purposive sampling methodto determine the study sample. Samples are tested in several consumer electronicsstores are located in the territory of Glodok Area Jakarta city with questionnairedistribution.The statistical test used is multiple regression model.The results showedthat a significant variable VAT on consumer purchasing power. The result hascoefificient of 0.559, it demonstrates the capacity of independent variableto explainthe dependent variable of 55.9%, whereas the rest 44.1% is influenced by anothervariable and it is not part of this regression analysis.
Keywords: VAT, Sales Tax, Consumer Purchasing Power
ix
ABSTRAK
Fadilah, Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danPajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen padaBarang Elekronika (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elekronika di WilayahGlodok Jakarta Kota).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan PPN danPPnBM terhadap daya beli konsumen. Populasi penelitian adalah konsumen barangelektronika yang berada di wilayah Glodok Jakarta Kota dan menggunakanpurpossive sampling untuk menentukan sampel penelitian. Sampel yang diuji adalahkonsumen di beberapa took elektronika yang berada diwilayah Glodok Jakarta Kotadengan penyebaran kuesioner. Ujistatistik yang digunakana dalah model regresiberganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikanvariabel PPN terhadap variable daya beli konsumen, sedangkan Pajak Penjualan atasBarang Mewah tidak berpengaruh signifikan. Hasil Koefisien Determinasi sebesar0.559, Hal ini berarti kemampuan independen menjelaskan dependen 55.9%sedangkan sisanya 44.1% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk kedalamregresi ini.
Kata kunci : PPN, PPnBM, DayaBeliKonsumen
x
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ’Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT.
Teriring shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan sahabatnya. Dengan rahmat dan hidayahnya peneliti dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah (PPnBM)
Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam
rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari berbagai masalah dan
menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan semata-mata hasil
usaha peneliti sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan
pengarahan yang tidak ternilai harganya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga
kepada:
1. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Untuk Ibuku tercinta yang selalu
memberikan masukan, motivasi, doa, ridhanya serta kasih sayangnya sehingga
peneliti mendapatkan semangat lebih untuk menyelesaikan skripsi ini, terima
kasih atas segala bimbingan, asuhan, kasih sayangnya serta pengorbanannya
dalam hidup peneliti selama ini. Dan untuk Ayahku tercinta, terima kasih banyak
xi
atas semua pengorbanan, kasih sayang, doa, motivasi, dan bantuannya, semoga
ilmu yang didapat peneliti selama ini dapat memberikan kontribusi yang besar
nantinya untuk menjaga, membanggakan, mencukupi dan membuat bangga.
Amin.
2. Keempat Kakakkutersayang, Rosmania, Anwar Puad, Nurul Amelia, dan
NabilahYulinda yang telahmembantu, memberiku dukungan dan semangat.Dan
Ketiga Ponakanku teramat sayang, FathanFawwazMuzaqy, M.Albani Sultan,
NabilqisAuliaAzzahra. Terimakasihatassemuakasih sayang, doa dan bantuannya
yang telahdiberikankepadaku.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni, selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah
berkenan meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, masukan, arahan,
dan tambahan ilmu kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik.
4. IbuAtiqah, Ms., Ak, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan
masukan, arahan dan bimbingan dari setiap permasalahan dan kesulitan yang
peneliti hadapi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (MbakAni, Mas Ajis,
Mas Heri, Mas Alfred, dan Mpok).
8. Sahabatkutersayang (Team Oncom), terimah kasih untuk semuanya.
9. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi-Audit dan Pajak yang membantu dan
memberikanku semangat, khususnya teman-teman Akuntansi A.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Manajemen Angkatan 2007 yang
telah memberi saran-saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
xii
11. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu peneliti
untuk memperoleh data yang diperlukan.
12. Pihak-pihak lain, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh peneliti.
Akhirnya, peneliti menyadari bahwa apa yang terdapat dalam penelitian skripsi
ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, 2012
(Fadilah)
xiii
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Skripsi......................................................................... i
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ............................................................ ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif ................................................... iii
Surat Pernyataan................................................................................. iv
Daftar Riwayat Hidup .................................................................................... v
Abstract ................................................................................................ vi
Abstract ................................................................................................ vii
Kata Pengatar.................................................................................................... iv
Daftar Isi............................................................................................... iv
BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang Penelitian ................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................................ 8
C. Tujuandan Manfaat Penelitian ............................................................ 8
1. Tujuan Penelitian .......................................................................... 8
2. Manfaat Penelitian ........................................................................ 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 10
A. PAJAK................................................................................................ 10
1. Definisi Pajak ............................................................................ 10
2. Fungsi Pajak .............................................................................. 12
3. Sistem Pemungutan Pajak ......................................................... 14
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ......................................................... 15
1. Pengertian PPN.......................................................................... 15
xiv
2. Sifat Pemungutan PPN .............................................................. 16
3. Prinsip Pemungutan PPN .......................................................... 18
4. Subyek PPN............................................................................... 19
5. Obyek PPN................................................................................ 20
6. Mekanisme PPN........................................................................ 21
7. Tarif PPN................................................................................... 23
C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ................................ 23
1. Definisi PPnBM ........................................................................ 23
2. Karakteristik PPnBM ................................................................ 24
3. Obyek PPnBM........................................................................... 24
4. Mekanisme PPnBM................................................................... 25
5. Tarif PPnBM ............................................................................. 25
D. Pengusaha Kena Pajak (PKP)............................................................. 33
1. Pengertian PKP.......................................................................... 33
a. Pengusaha............................................................................ 33
b. Pengusaha Kena Pajak......................................................... 33
2. Kewajiban PKP ......................................................................... 34
3. Pengecualian Kewajiban PKP ................................................... 34
E. Dasar Pengenaan Pajak ...................................................................... 35
F. Daya Beli ............................................................................................ 36
G. Tinjauan Penelitian Sebelumnya ........................................................ 38
H. Diferensiasi Penelitian........................................................................ 41
I. Keterkaitan Antar Variabel ................................................................... 41
J.Kerangka Pemikiran .............................................................................. 43
K. Perumusan Hipotesis .......................................................................... 45
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN........................................................... 47
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................. 47
xv
B. Metode Penentuan Sampel ................................................................. 48
C. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 48
D. Metode Analisis Data ......................................................................... 48
1. Statistik Deskripif...................................................................... 45
2. Uji Kualitas Data ....................................................................... 49
a. Uji Validitas......................................................................... 49
b. Uji Reliabilitas..................................................................... 49
3. Uji Hipotesis................................................................................ 50
a. Uji R2 ................................................................................... 51
b. Uji Statistik F....................................................................... 52
c. Uji Statistik t........................................................................ 52
4. Asumsi Klasik ................................................................................... 52
1. Multikolonieritas ....................................................................... 53
2. Heteroskedastisitas .................................................................... 54
3. Uji Normalitas Data................................................................... 55
E. Operasional Variabel Penelitian ........................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 88
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan ekonomi di dunia membawa konsekuensi terhadap
peningkatan aktivitas perdagangan. Adanya sifat bergantung antara satu
negara dengan negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas
perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Perdagangan sekarang bukanlah
hal yang sulit untuk dilakukan. Terbukti bahwa batas negara sudah kabur.
Jarak sudah tidak lagi menjadi halangan bagi semua orang untuk melakukan
transaksi perdagangan.
Hal itu tentu saja berlaku pula bagi Indonesia. Banyaknya pulau-pulau
yang terpisah menjadikan perdagangan sebagai salah satu aspek yang berperan
penting. Apalagi sekarang Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan
bebas dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja
melainkan juga antar negara. Dengan kata lain aspek ekonomi adalah penting
bagi kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai
sektor, terutama dari penerimaan negaranya.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang
digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari
negara Indonesia. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang
2
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang salah satu
maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
umum. Maka, atas dasar inilah pemerintah terus melakukan upaya dalam
mensejahterakan rakyat yang diantaranya adalah dengan memberlakukan
pajak.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani,1991).
Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah
iuran wajib rakyat kepada negara yang bertujuan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pembangunan.
Jadi kemajuan suatu negara dapat dilihat dari penerimaan sektor pajaknya.
Jika rakyat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka ia
akan membayar pajak tepat waktu. Namun, yang terjadi sekarang adalah
sebaliknya. Banyak warga negara yang belum atau tidak membayar pajak.
Sehingga memunculkan slogan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang
berbunyi, “orang bijak taat pajak”.
Dua hal yang tidak akan dapat dihindari dari kehidupan ini adalah
mengenai kematian dan pajak. Saat ini pajak semakin tidak dapat dipisahkan
dari manusia. Dimana gerak langkah manusia pasti berkaitan dengan pajak.
3
Hal ini dapat dikatakan demikian, karena setiap orang selalu bersinggungan
dengan hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berhubungan dengan pajak. Misalnya seseorang yang membeli suatu barang
maka orang tersebut harus membayar pajak (PPN), atau jika seseorang ingin
menerima gaji atau penghasilan maka ia pun harus membayar pajak (PPh),
bahkan sesorang yang berdiam diri dirumah juga harus membayar pajak pula
(PBB). Jadi, segala aktivitas manusia selalu berhubungan dengan pajak.
Pajak Pertambahan Nilai sebagai penyumbang penerimaan pajak
terbesar dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut
beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai
itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para
konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba
termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan
merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (Mulyo Agung, 2009).
Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak
membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki
kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah
diperlakukan sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu
semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang
4
dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak
yang dipikul. Sehingga dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan
pajak dan dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif
dari masyarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang
berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang antara lain
menegaskan bahwa atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah
selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagai upaya nyata untuk mencapai keseimbangan
pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan
konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan pengenaan pajak
tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang
kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan.
Dengan kata lain asas keadilanlah yang melatar belakangi adanya pungutan
lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.
Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban
pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikenakan
tersendiri tanpa adanya Pajak Pertambahan Nilai dan dipungut satu kali pada
sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan, atau pada waktu barang impor. (Dyah,
2010). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem
5
faktur sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat
Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan
jasa yang terutang pajak.
Namun sekarang yang menjadi masalah adalah pengertian dari barang
mewah itu sendiri. Hal itu bisa dikatakan demikian, karena telah terjadi
pergesaran dan perubahan dalam masyarakat. Sebagai contoh, sepuluh tahun
yang lalu, ponsel atau telepon genggam merupakan barang mewah. Dahulu,
ponsel sangat terbatas bagi orang yang memilikinya, selain harganya yang
mahal tetapi juga belum banyak ditemui penjual-penjual ponsel. Hal itu
berbanding terbalik bila kita melihat keadaan sekarang, banyaknya orang dari
segala lapisan masyarakat yang sudah menggunakan ponsel, bukan hanya
sekedar gaya hidup melainkan juga sudah menjadi suatu kebutuhan.
Perpajakan yang didalamnya terdapat unsur PPN dan PPnBM
merupakan juga bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Konsumsi barang
kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan
kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang
kontraproduktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu
dikurangi. Salah satu sarana yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban
pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi barang kena pajak yang
tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah
dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha
6
untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang
kena pajak yang tergolong mewah.
Tetapi PPN berbeda dengan PPnBM. Bahkan bisa dikatakan bahwa
PPnBM merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum. Hal itu
bisa disebabkan karena karakter dari PPnBM itu sendiri yaitu; merupakan
pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada
saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan. Yang
selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM
oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok barang kena pajak yang
tergolong mewah tersebut. Maka tidak heran ada beberapa konsumen yang
mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut tidak
mengetahui tentang PPnBM. Karena dari pihak Direktorat Jendral Pajak hanya
mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan.
Salah satu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah adalah
barang elektronika. Barang elektronika yang dikenakan PPnBM antara lain
TV di atas 21’, air conditioner (AC), radio cassette, mesin cuci, alat perekam
atau reproduksi gambar, alat fotografi dan lain – lain. Bahkan bisa dikatakan
sebagian besar kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain
kendaraan bermotor adalah barang elektronika. Di masyarakat sendiri barang
elektronika merupakan barang yang paling cepat mengalami reposisi, yaitu
dari barang mewah ke barang yang banyak dikonsumsi hampir semua lapisan
masyarakat. Bahkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan keluarnya Surat
7
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.51/2003 sebanyak 20 item
barang elektronika dikeluarkan dari kelompok barang kena pajak yang
tergolong mewah yang berarti tidak dikenakan lagi PPnBM serta 9 item
barang elektronika yang mengalami penurunan tarif PPnBM.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa barang
elektronika mempunyai pengenaan pajak yang berbeda. Untuk barang
elektronika yang tergolong mewah tetap dikenakan PPnBM, sedangkan untuk
barang elekronika yang bukan termasuk atau tidak lagi menjadi barang mewah
akan dikenakan PPN. Barang elektronika meskipun hanya merupakan barang
sekunder, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan adanya pengenaan pajak terhadap barang elektronika, masyarakat
sebagai konsumen harus lebih teliti dalam mengelola keuangan antara
pendapatan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap daya beli atas barang
elektronika sebagai barang kena pajak.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa bahwa penelitian ini
penting karena daya beli adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
konsumen dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini barang yang
dikenakan pajak. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari peneliti
sebelumnya Dyah Ayuningtias Tria Hapsari (2008) yang mengamati pengaruh
PPN terhadap daya beli konsumen. Kemudian peneliti menambahkan variabel
independen yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), karena
PPnBM merupakan pajak yang mempunyai keterkaitan dengan Pajak
8
Pertambahan Nilai (PPN) yaitu PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa
adanya PPN.
Dengan demikian, penulis akan merumuskannya dalam skripsi yang
berjudul “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli
Konsumen pada Barang Elektronika (Studi Empiris pada Konsumen
Barang Elektronika di Wilayah Glodok Jakarta Kota).”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh pengenaan PPN dan pengenaan PPnBM terhadap
daya beli konsumen?
2. Berapa besar pengaruh PPN dan PPnBM mampu mampu menjelaskan
ataupun mempengaruhi daya beli konsumen?
C. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:
a. Menganalisis pengaruh pengenaan PPN dan pengenaan PPnBM atas
barang elektonika terhadap daya beli konsumen.
b. Menganalisis Berapa besar pengaruh PPN dan PPnBM mampu mampu
menjelaskan ataupun mempengaruhi daya beli konsumen.
9
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:
a. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam
menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis, Jurusan Akutansi Universitas Islam Negeri Jakarta, serta
menambah wawasan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah.
b. Bagi Pembaca
Untuk memahami pengaruh antara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap
daya beli konsumen pada barang elektronika
c. Bagi Konumen
Dapat memberikan informasi yang riil dan pengetahuan mengenai tarif
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
d. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
para pihak-pihak yang berkepentingan dan Penulis mengharapkan
penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi
untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami
kembali masalah ini.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak
1. Definisi Pajak
Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada
pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman,
maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini
disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai
sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi
ekonomi.
Definisi pajak menurut para ahli:
Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007
menyatakan:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”
Menurut Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo
dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991: 2):
”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
12
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku ”De Economische
Betekenis belastingen” (terjemahan):
”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah.”
Adapun pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dari
disertasinya yang berjudul ”Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong”,
menyatakan bahwa:
”Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan
umum.”
Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur:
a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa
uang (bukan barang).
13
b. Dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya memaksa.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
2. Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2009) dan Waluyo (2007), terdapat dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgeter (sumber keuangan negara) dan fungsi
regulerend (mengatur).
a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik
pengeluaran secara rutin maupun untuk pembangunan. Dengan pajak
sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya
dalam memaksimalkan penerimaan Negara. Jadi, pajak merupakan
sektor penerimaan negara yang penting karena dengan pajak inilah
negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar
14
kecilnya penerimaan negara sangat ditentukan oleh besar kecilnya
penerimaan dari sektor pajak.
b. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi merupakan fungsi
regulerend pajak. Jadi, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk
yang tinggi untuk produk luar negeri.
Sedangkan menurut Wikipedia (2010), selain fungsi budgeter dan
fungsi regulerend, terdapat dua fungsi lain dari pajak, yaitu fungsi
stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.
a. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara
lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
b. Fungsi Redistribusi Pendapatan
15
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang
bersifat umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu, tidak salah jika kemajuan suatu negara dapat dilihat dari
penerimaan pajaknya.
3. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem pemungutan pajak,
yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With
Holding Assessment System.
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang menentukan besarnya pajak yang
terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak bersifat pasif, sehingga
wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak yang
terutang.
16
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak
bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai
hak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.
Namun, pada sistem ini sangat mungkin terjadinya manipulasi dalam
jumlah pajak yang akan dilaporkan.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak. jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak
mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Contohnya, seorang karyawan yang bekerja pada PT. X, maka yang
mempunyai wewenang untuk memotong besarnya pajak yang terutang
oleh karyawan tersebut adalah PT. X.
Jadi, dari beberapa sistem pemungutan pajak seperti yang
diuraikan di atas maka yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah
sistem Self Assessment, dimana tujuannya adalah agar masyarakat
semakin patuh dalam membayar pajak karena adanya transparansi
17
dalam menghitung, menentukan, dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang terutang.
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Pengertian PPN
Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No.18 Tahun
2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009
adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena
Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Daerah pabean itu
sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia.
Dengan demikian, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan
atas barang saja, melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat
yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Sifat Pemungutan PPN
Sifat pemungutan PPN menurut Untung Sukardji (2002), yaitu
sebagai pajak tidak langsung, pajak objektif, multi stage levy, non-
kumulatif, indirect substraction method, tarif tunggal, pajak atas konsumsi
dalam negeri, PPN tipe konsumsi, dan netralitas PPN.
a. PPN adalah Pajak Tidak Langsung
Sifat pemungutan ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari
sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan
kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab
18
pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal
ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari
tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Jadi, pengenaan PPN
itu dibebankan kepada pembeli BKP dimana perusahaan yang
melaporkan PPN tersebut kepada negara.
b. PPN adalah Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh
adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan
hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan
tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya.
c. PPN bersifat multi stage levy
“Multy stage levy” mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan
pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi BKP atau
JKP. PPN dikenakan pada setiap proses distribusi BKP atau JKP
karena didasarkan pada digunakannya faktor-faktor produksi pada
setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan,
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian
pelayanan jasa kepada para konsumen.
d. PPN bersifat non-kumulatif
PPN yang bersifat “multi stage levy” namun bersifat non-kumulatif
yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Berbeda ketika
19
dahulu PPN disebut sebagai pajak penjualan yang menimbulkan pajak
berganda.
e. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan
indirect substraction method
Indirect Substraction Method adalah metode penghitungan PPN yang
akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas
perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Jadi, yang
disetor ke kas negara hanya selisihnya saja.
f. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal (single rate)
PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam hukum positif yaitu
Undang-Undang PPN Tahun 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan
Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi
15% atau diturunkan paling rendah 5%.
g. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri
Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan
atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean
Republik Indonesia. Jadi, PPN tidak berlaku jika barang atau jasa
dikonsumsi diluar wilayah Indonesia.
h. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi
(consumption type VAT)
Di lihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia
termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT) artinya seluruh biaya
20
yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari
dasar pengenaan pajak.
i. Netralitas PPN
Dengan legal karakter PPN tersebut di atas, PPN mampu merealisasi
dirinya netral dalam dunia perdagangan baik domestik maupun
internasional. PPN tidak menghendaki dirinya mempengaruhi
kompetisi dalam dunia bisnis. Salah satu legal karakter PPN adalah
pajak atas konsumsi. Karena yang dapat di konsumsi bukan hanya
barang tetapi juga jasa, maka PPN memberikan perlakuan yang sama
terhadap konsumsi barang dan konsumsi jasa, yaitu kedua-duanya
dikenakan PPN.
3. Prinsip Pemungutan PPN
Menurut Mulyo Agung (2009) terdapat dua prinsip pemungutan
PPN, yaitu Prinsip Tempat Tujuan (Destination) dan Prinsip Tempat Asal
(Origin Principle) dan akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Prinsip Tempat Tujuan (Destination)
Pada prinsip ini, PPN di pungut di tempat barang atau jasa tersebut
dikonsumsi. Maksudnya, pada saat barang atau jasa sampai di tempat
tujuan untuk konsumsi, maka barang atau jasa tersebut dikenakan PPN.
b. Prinsip Tempat Asal (Origin Principle)
Pada prinsip tempat asal ini diartikan PPN di pungut di tempat asal
barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Jadi, PPN dipungut bukan
21
pada tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi, melainkan tempat
barang atau jasa tersebut berasal.
4. Subyek PPN
Subyek PPN menurut Mardiasmo (2009) berdasarkan Undang-
Undang PPN No.18 Tahun 2000, yaitu:
a. Pengusaha yang menurut Undang-Undang harus dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi:
1. Pabrikan / Produsen
2. Importir dan Investor
3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan
atau importir
4. Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan dan importir
5. Pemegang hak paten dan merk dagang
b. Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak (PKP), dapat berbentuk:
1. Eksportir
2. Pedagang yang menjual BKP kepada PKP yang biasanya
merupakan jalur produksi.
5. Obyek PPN
Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:
a. Barang Kena Pajak (BKP);
22
Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat
atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
b. Jasa Kena Pajak (JKP).
Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang
karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan yang dikenakan PPN. PPN dikenakan atas:
a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak
berwujud;
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya;
b. Impor BKP;
c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh
Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
1. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
23
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaanya.
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;
f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut
tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan,
sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat
dikreditkan.
6. Mekanisme Pengenaan PPN
Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini adalah
selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Menurut Mulyo Agung
(2009), besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah dapat dihitung
dengan menggunakan tiga (3) metode, yaitu Addition Method, Substraction
Method, dan Credit Method, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
24
a. Addition Method
Pada metode ini besarnya PPN dihitung dari tarif dikalikan seluruh
penjumlahan nilai tambah, dengan syarat setiap Pengusaha Kena Pajak
harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang
dikeluarkan.
b. Substraction Method
Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif dikalikan selisih
antara harga penjualan dengan harga pembelian.
c. Credit Method
Metode ini hampir sama dengan substraction method. Pada credit
method ini harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat
pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Pada metode
kredit hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan pada komponen
harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal
metode pengkreditan menggunakan substraction method yang
menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut
indirect substraction method. Demikian pula penyebutan invoice
method sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur pajak (Tax
Invoice).
7. Tarif PPN
Adapun Pajak Pertambahan Nilai menganut tarif tunggal yaitu 10%.
Dengan Peraturan Pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-
25
rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan tarif PPN atas
ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0%, ini bukan
berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi
pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat
dikreditkan.
Namun, saat ini yang berlaku adalah PPN dengan tarif 10% untuk
seluruh barang atau jasa yang dikenakan pajak. jadi, PPN ini mengandung
unsur objektif artinya dalam pengenaan pajaknya tidak memperhatikan
keadaan diri wajib pajak atau semua wajib pajak dikenakan pajak yang
sama. Untuk menentukan besarnya PPN terutang dihitung dengan
mengalikan tarif pajak (10%) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
1. Definisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Menurut Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000 yang
disempurnakan lagi dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009,
pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak
yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong
sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah.
26
Dengan demikian, berbeda dengan PPN, PPnBM yang sudah dibayar
pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM
yang dipungut atau PPnBM ini hanya dipungut satu kali saja.
2. Karakteristik PPnBM
Yang menjadi karakteristik PPnBM adalah sebagai berikut:
a. PPnBM merupakan pungutan tambahan BKP mewah selain PPN.
b. PPnBM hanya dikenakan sekali yaitu pada saat impor atau pada saat
penyerahan BKP mewah oleh PKP pabrikan.
c. PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga diperlakukan sebagai biaya.
d. Dalam hal BKP mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayar pada saat
perolehannya dapat diminta kembali (restitusi).
3. Obyek PPnBM
Yang menjadi obyek PPnBM adalah:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan
oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
4. Mekanisme PPnBM
Mekanisme PPnBM sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 8 dan
Pasal 10 dalam Undang-Undang PPN, yang secara garis besar yaitu:
27
a. Atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong Mewah oleh PKP
yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping
dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM.
b. PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor atau pda
waktu meyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan.
c. PPnBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun terhadap
PPnBM.
d. Tarif PPnBM yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983
berkisar antara 10% sampai dengan 35% dengan Undang-Undang No.
11 Tahun 1994 diubah menjadi setinggi-tingginya 50% dan dengan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi setinggi-
tingginya 75%.
e. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali
PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong
mewah yang diekspor tersebut.
5. Tarif PPnBM
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan
peraturan pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan
tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan tarif paling tinggi sebesar
75%. Tarif PPnBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%,
50%, dan 75%.
Tarif PPnBM dikelompokkan menjadi:
28
1. Kelompok selain kendaraan bermotor
2. Kelompok berupa kendaraan bermotor
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tanggal 22
Desember 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak tergolong mewah
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain kendaran
bermotor ditindaklanjuti dengan Kepmen Nomor (569/KMK 04/2000)
yaitu:
1. Tarif 10%;
a. Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi,
mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya tidak, diberi
aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan
buah-buahan, biji-bijian, kokoa, atau tidak. Yoghurt, kephir, whey,
keju, mentega atau lemak atau minyak yan diperoleh dari susu,
yang dibotolkan/tidak.
b. Kelompok air buah, dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak
mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis
lainnya atau maupun tidak mengandung aroma mapun tidak, yang
dibotolkan /dikemas.
c. Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung
tambahan gula, atau pemanis lainnya atau tidak, mengandung
aroma atau tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang
dibotlkan/dikemas.
29
d. Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan,
kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang
dikemas/dibotolkan.
e. Kelompok alat rumah tangga, pesawat dingin, pesawat pemanas,
mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan
pesawat penerima siaran televisi.
f. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.
g. Kelompok mesin pengatur suhu
h. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima
siaran radio.
i. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapan.
2. Tarif 20%;
a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin dan pesawat
pemanas selain yang disebut dalam kelompok 1 (10%).
b. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen,
kondominium, town house, dan sejenisnya.
c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi, dan antena serta
reflektor antena, selain yang termasuk dalam kelompok yang
bertarif 10%.
d. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin cuci piring, mesin
pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrument musik.
e. Kelompok wangi-wangian.
30
f. Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut
kelapa (coir), sutera, wol atau bulu hewan halus.
3. Tarif 30%;
a. Kelompok kapal atau kendaraan lainnya, sampan dan kano, kecuali
untuk keperluan negara dan angkutan umum.
b. Keperluan peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang
termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%.
4. Tarif 40%;
a. Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol.
b. Kelompok barangyang terbuat dari sutera atau wol.
c. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wol.
d. Kelompok barang kaca dari timah hitam dari jenis yang digunakan
untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau
keperluan semacam itu.
e. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat
dari logam mulia atau campuran daripadanya.
f. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut
dalam kelompok 30%, kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan umum.
g. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan ,
pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
31
h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk
keperluan negara.
i. Kelompok jenis kaki.
j. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
k. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah
lempung China atau keramik.
l. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat
dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.
5. Tarif 50%;
a. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wol atau bulu
hewan halus.
b. Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam kelompok
40%, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau
angkutan udara siaga.
c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut
dalam tarif 10% dan 30%.
d. Kelompok senjata api dan senjata api lainya, kecuali untuk
keperluan negara.
6. Tarif 75%;
a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selian yang
termasuk dalam tarif 40%.
32
b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat
dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya.
c. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan umum.
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan
kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor
sebagai berikut.
1. Tarif 10%;
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai
dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan
semua kapasitas isi silinder.
b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10
orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),
dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan kapasitas isi
silinder tidak lebih dari 1500 CC.
2. Tarif 20%;
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10
orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),
33
dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan kapasitas isi
silinder tidak lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.
b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin) dalam
untuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang
lebih dari 3 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus
api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1
gardan penggerak (4X2), atau dengan sistem 2 gardan penggerak
(4X4), dengan kapasitas isi silinder, dengan masa total tidak lebih
dari 5 ton.
3. Tarif 30%;
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, berupa:
a. Kendaraan bermotor sedan/station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dan kendaraan
bermotor angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi serta
van dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC.
b. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan
sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder
sampai dengan 1500 CC.
4. Tarif 40%;
34
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi berupa:
a. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api, dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC.
b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan
atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan
sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 1500 CC sampai dengan 3000 CC.
c. Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi
(diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain
sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4),
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan
2500 CC.
5. Tarif 50%;
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk permainan golf.
6. Tarif 60%;
Dikenakan untuk kendaraan berupa:
a. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC.
b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, di
pantai, di gunung, dan kendaraan sejenisnya.
35
7. Tarif 75%;
Dikenakan untuk kendaraan berupa:
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan dari 10 orang termasuk
pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station
wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan
penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC.
b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi
(diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain
sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2)
atau dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi
silinder tidak lebih dari 2500 CC.
c. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 500 CC.
d. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau
perkemahan.
D. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
1. Pengertian PKP
a. Pengusaha
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007,
pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
36
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Jadi, pengusaha ini merupakan pihak yang menghasilkan atau
memproduksi suatu barang yang akan dikonsumsi oleh pihak lain.
b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 pasal 1 angka 15,
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada
poin a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain:
a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang
c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP
e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya
37
f. Menyetor PPN dan PPN BM yang terutang
g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN
3. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena
Pajak adalah:
a. Pengusaha Kecil.
b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang
tidak dikenakan PPN.
E. Dasar Pengenaan Pajak
Untuk menghitung besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang terutang diperlukan adanya dasar pengenaan pajak. Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai
ekspor, serta nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
Di bawah ini adalah Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:
a. Harga Jual
Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, harga jual
adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-
Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Biaya yang dimaksud yaitu seperti pengangkutan, asuransi, bantuan tekhnik,
pemeliharaan, garansi, dan biaya pemasangan.
38
b. Penggantian
Adapun pengertian penggantian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2000 Pasal 1 angka 19, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga
yang dicantumkan dalam faktur pajak.
c. Nilai Impor
Pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, nilai impor
mempunyai pengertian sebagai nilai berupa uang yang menjadi dasar
perhhitungan bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-
Undang Pabean tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
d. Nilai Ekspor
Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dalam Pasal 1 angka 26
menyatakan bahwa nilai ekspor merupakan nilai berupa uang yang termasuk
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor
dapat diketahui dari dokumen ekspor. Oleh karena itu, tarif Pajak
Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0%.
e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Yang termasuk nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan adalah nilai-nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak selain
39
harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, dimana harus dengan
persetujuan Menteri Keuangan.
F. Daya Beli
Daya beli (Purchasing Power) merupakan kemampuan seseorang dalam
mengkonsumsi suatu produk. Daya beli antara satu orang dengan orang
lainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan
sebagainya.
Daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau
produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah, maka
daya beli masyarakat terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini
berlaku seperti pada hukum permintaan.
Pada kurva permintaan individual akan suatu barang adalah suatu kurva
atau suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah suatu barang untuk setiap
satuan waktu yang oleh seorang konsumen ingin dan sanggup untuk membeli
barang tersebut pada berbagai harga satuan barang tersebut (Samuelson,
2003). Terdapat 4 (empat) penyebab perubahan permintaan menurut
Soediyono dalam Dyah (2010:28), yaitu:
a. Perubahan pendapatan konsumen
Untuk barang-barang normal, bertambah besarnya pendapatan yang
diperoleh konsumen mengakibatkan kurva permintaan terhadap konsumen
40
bergeser ke kanan. Sebaliknya, menurunnya pendapatan menyebabkan
kurva permintaan bergeser ke kiri. Untuk barang-barang inferior, yaitu
barang konsumsi yang tidak disukai oleh konsumen dan hanya dikonsumsi
jika terpaksa, akan menurun permintaannya jika pendapatan konsumen
meningkat.
b. Perubahan harga barang pengganti
Jika suatu barang naik, maka permintaan akan barang substitusinya juga
akan naik.
c. Perubahan harga barang komplementer
Meningkatnya harga salah satu barang, menyebabkan penurunan
permintaan terhadap barang komplementernya.
d. Perubahan cita rasa konsumen
Selera atau cita rasa konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi
permintaan akan suatu barang yang sedang digemari. Jika selera konsumen
bertambah maka permintaan akan suatu barang juga akan naik.
G. Tinjauan Penelitian Sebelumnya
Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) telah banyak dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu
mengenai PPN dan PPnBM.
41
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya
No. Peneliti Judul Variabel Metodologi Analisis/Penelitian
1.
2.
Ratnawat
i Salim
Liberti
Pandiang
an
Evaluasi
Terhadap
Alternatif
Penerapan
Perhitunga
n PPN
pada PKP
Pedagang
Eceran
Perhitunga
n Potensi
PPN
dengan
Addition
Method
a. Mekanisme
pengkredita
n pajak
masukan
dan pajak
keluaran
(tarif 10%)
b. Nilai lain
sebagai
DPP (tarif
2% )
a. PPN
b. PDB
(Produk
Domestik
Bruto)
Metode
observasi,
pada sebuah
perusahaan
retail
dengan
memilih
salah satu
dari dua
alternatif
mekanisme
pengenaan
PPN.
Metode
Observasi
Perusahaan retail
akan lebih
menguntungkan
menggunakan
metode 10%
dibandingkan
metode tarif 2%
karena terdapat
penghematan pajak.
Antara PDB dengan
PPN mempunyai
pola dasar yang
sama yakni
didasarkan atas
akumulasi nilai
42
3. Hanantha
Bwoga
Menuai
Rupiah
melalui
PPN
(Suatu
a. PPN
b. Faktur
Pajak
Metode
Observasi
tambah dari setiap
kegiatan ekonomi,
sehingga dengan
adanya kesamaan
pola dasar
perhitungan tersebut,
bahwa data PDB
dapat digunakan dan
pajak serta
memenuhi syarat
dijadikan sebagai
suatu pendekatan
dalam perhitungan
potensi PPN, yang
secara teoritis
disebut berdasarkan
Addition Method.
PPN mengakibatkan
terjadinya praktek
pemalsuan faktur
pajak yang
memanfaatkan
43
4. Untung
Sukardji
Studi
Kasus
dalam
Pemeriksaa
n Pajak)
Mekanism
Pengenaan
PPN atas
PKP
Pedagang
Eceran
mulai
Masa
Pajak Juni
Pajak
Pertambahan
Nilai
Metode
Observasi
sistem dan
mekanisme PPN.
Pemalsuan faktur
pajak yang
dilakukan oleh WP
bertujuan untk
mengambil kas
negara dengan dalih
kelebihan
pembayaran PPN
atau PPN masukan
lebih besar daripada
PPN keluaran.
Mulai masa pajak
Juni 2002, PKP
pedagang eceran
dalam menghitung
PPN terutang data
menggunakan
pedoman
penghitungan
pengkreditan pajak
44
5. Dr. K.
Shankara
iah dan
D. N.
Rao
2002
(Akuntansi
PPN:
Konsep
dan Isu)
Pajak
Pertambahan
Nilai, isu,
konstitusi,
administrasi.
Metode
Observasi
masukan dan mulai
masa pajak Juni
2002, SPT Masa
PPN 1195PE tidak
berlaku seiring
dengan mulai
berlaku Keputusan
Menteri Keuangan
No.
252/KMK.04/2002
tertanggal 31 Mei
2002.
Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai
dapat menyebabkan
harmonisasi
pajak standar, yang
pada gilirannya
dapat meningkatkan
pemasaran
internasional, seperti
memastikan
45
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
6. Alan
Schenk
Worldwide
Versus
Sistem
Pajak
Wilayah:
Perbanding
an PPN
dan PPh
Pajak
Pertambahan
Nilai, Pajak
Penghasilan.
Metode
Observasi
pemahaman yang
tepat mengenai
kebijakan pajak dan
mempromosikan
perdagangan global.
Dalam merancang
pajak pendapatan
atau PPN, sebuah
negara umumnya
harus memutuskan
bagaimana luas,
secara geografis, ia
ingin untuk
menuntut otoritas
pajak. Negara dapat
memilih untuk
memaksakan pajak
penghasilan atau
PPN di bawah di
seluruh dunia atau
prinsip teritorial.
46
H. Diferensiasi Penelitian
Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika (Studi Empiris Pada
Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Glodok Jakarta Kota)” berbeda
dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel bebas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan melakukan studi empiris
dengan menyebarkan kuesioner terhadap konsumen yang berada di wilayah
Tangerang Selatan.
I. Keterkaitan Antar Variabel
1. Pengenaan PPN terhadap Daya Beli Konsumen
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengenaan PPN
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya beli konsumen. Hal
ini dikarenakan masyarakat secara langsung dibebankan pajak dalam setiap
konsumsinya,dimana kondisi perekonomian yang belum mapan dan
berbeda beda menyebabkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga
daya beli menurun.
2. Pengenaan PPnBM terhadap Daya Beli Konsumen
Penelitian mengenai pengenaan PPnBM terhadap daya beli
konsumen hasilnya belum dapat diketahui karena belum ada penelitian
lebih lanjut mengenai penelitian ini sebelumnya.
47
J. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
LATAR BELAKANG : Perkembangan ekonomi di dunia membawa
konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada
tingkat pabrikan, atau pada waktu barang impor.
Independen Dependen(X1) : Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)
(X2) : Pajak Penjualan atasBarang Mewah
(Y) : Daya BeliKonsumeen
Metode AnalisisRegresi
Uji Asumsi Klasik:a. Uji multikolinearitasb. Uji heteroskedastisitasc. Uji normalitas
Uji Kualitas Data:a. Uji validitasb. Uji reliabilitas
48
K. Perumusan Hipotesis
Hipotesis merupakan dugaan sementara atau kesimpulan yang masih
perlu diuji kebenarannya terhadap suatu masalah atau penelitian yang akan
diuji. Bila hasil hipotesa sama dengan hasil pengujian maka hipotesa tersebut
diterima. Sebaliknya, hipotesa akan ditolak jika hasil pengujian berbeda
dengan hipotesa sebelumnya.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat
diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:
Ha1 : Pengenaan PPN berpengaruh terhadap daya beli konsumen
Ha2 : Pengenaan PPnBM berpengaruh terhadap daya beli konsumen.
Uji Regresi Berganda :a. Uji Tb. Uji Fc. Uji R2
49
BAB III
METODE PENELITIAN
A. RuangLingkupPenelitian
Dalam rangka menganalisis pengenaan PPN dan PPnBM pada barang
elektronika, maka objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsumen barang elektronika, dengan populasi penelitian konsumen barang
elektronika yang berada di wilayah Jakarta kota glodok dengan kriteria
perusahaan dagang yang menjual barang elektronika yang terdaftar sebagai
Pengusaha Kena Pajak di wilayah Jakarta kota glodok.
B. MetodePengumpulanSampel
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metede penentuan
sampel probabilitas dan metode non-probabilitas. Metode probabilitas
menggunakan metode sampel area (area sampling) dengan menetapkan
kriteria konsumen yang berada di wilayah Jakarta kota glodok. Sedangkan
pada metode non-probabilitas yaitu dengan pendekatan metode purposive
sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini
adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai yang
dikehendaki penulis.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari adan kemudian ditarik kesimpulan. (sugiono, 2006:89)
50
Adapun jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu
menggunakan persepsi setiap individu (konsumen) mengenai pengaruh
daripengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen pada barang
elektronika di wilayah Jakarta kota glodok. Jenis data ini disebut unit analisis
tingkat individual (self reported data). Daya beli konsumen diukur
berdasarkan tingkat harga barang elektronik dengan pendapatan konsumen.
C. MetodePengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah dengan menggunakan data primer dengan tujuan agar dapat
memberikan gambaran mengenai pengaruh pengenaan PPN dan
PPnBMterhadap daya beli konsumen atas barang elektronika. Adapun
perolehan data primer dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan.
Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner
yang diberikan kepada konsumen barang elektronika diwilayah Jakarta kota
glodok. Kuesioner-kuesioner tersebut disebarkan dengan cara datang lansung
ke toko-toko elektronik yang dituju dan juga melalui beberapa perantara
(contact person).
D. MetodeAnalisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi deskripsi
mengenai karakteristik variable penelitian dan demografi responden.
Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap
51
variabel yang diukur dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,
minimum maksimum, kurtosis, danswekness (kemencengan distribusi).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing
item dalam instrument penelitian mampu mengukur variabel yang
ditetapkan dalam penelitian ini. Sebuah instrument dikatakan valid, jika
mampu mengukur apa yang dinginkan dan mengungkapkan data
variabel yang diteliti secara tepat (Ghozali, 2005:45). Pengujian
validitas dengan menggunakan Pearson correlation yaitu dengan cara
menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan
total skor (Ghozali, 2005:46). Kriteria yang digunakan valid atau tidak
valid adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan
dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0,05 maka
butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-
masing butir pertanyaan mempunyai tingkat diatas 0,05 maka butir
pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid (Santoso, 2000:168).
b. UjiReliabilitas
Uji reabilitas adalah alat untuk menguji konsistensi jawaban
responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian
ini menggunakan metode statistic Cronbach Alpha dengan nilai sebesar
52
0,06. Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel ≥ 0,06 maka butir
pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut adalah reliable atau
dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha < 0,06
maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Nunnaly,1967) dalam
Ghozali (2005:41-42).
3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan
pengaruh antara satu variable terhadap variabel lain. Variabel yang
dipengaruhi disebut variable tergantung atau dependen, sedangkan variabel
yang mempengaruhi disebut variable bebas atau independen. Model
persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:
Y = a + b1x1 + b2x2 + e
Keterangan :
Y : Daya Beli Konsumen
X1 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
X2 : Pajak Penjulan atas Barang Mewah (PPnBM)
a : Konstanta
bx : Koefisienregresi
e : Error
Linearitas hanya dapat diterapkan pada regresi berganda karena
memiliki variable independen lebih dari satu, suatu model regresi berganda
53
dikatakan linier jika memenuhi syarat-syarat linieritas, seperti normalitas
data (baik secara individu maupun model), bebas dari asumsi klasik
statistic multikolineritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Model regresi
linear berganda dikatakan model yang baik jika memenuhi asumsi
normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik.
Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan
digunakan uji statistic terhadap output yang dihasilkan dari persamaan
regresi, uji statistic ini meliputi:
a. Uji R2 (koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan variable independen menjelaskan variable dependen.
Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada table Model
Summaryb dan tertulis Adjusted R Square.
Nilai R2sebesar 1, berarti fluktuasi variable dependen seluruhnya
dapat dijelaskan oleh variable independen dan tidak ada faktor lain yang
menyebabkan fluktuasi variable dependen. Jika nilai R2 berkisar antara
0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variable
independen dapat menjelaskan fluktuasi variable dependen (Imam
Ghozali, 2009:87).
Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, namun pada korelasi
dijelaskan kuat atau besarnya tingkat hubungan antara variabel yang
54
satu dengan variabel yang lainnya. Sebagai pedoman digunakan tabel di
bawah ini.
Tabel 3.1
Tingkat Hubungan
Sumber : Istiyanto, RisetSumberDayaManusia (2006)
b. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variable
dependen. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada tabel
ANOVA.
Untuk mengetahui variabel-variabel independen secara simultan
mempengaruhi variable dependen, dilakukan dengan membandingkan
p-value pada kolom Sig. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan
sebesar 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan
Ho ditolak, sebaliknyajikap-value lebihbesardari 0,05 maka Ha ditolak
dan Ho diterima (Nugroho, 2005:53).
Interval koefisien Tingkat hubungan
0,00 – 0,199 Sangatrendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangatkuat
55
c. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-
masing variable independen secara individual terhadap variable
dependen. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada table
Coefficientsa.
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variable
independen secara individual terhadap variable dependen, dilakukan
dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. Masing-masing
variable independen dengan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05.
Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan Ho
diterima (Nugroho, 2005:55).
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel
independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen
dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat
kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang
lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk
menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai
pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhaap variabel
56
dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen.
Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai variance inflation
factor (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10
menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa
ditolerir (Ghozali, 2005).
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu
pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebu
thomoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heteroskedastisitas:
1) Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen)
yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual
(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.
2) Dasar analisis:
57
(a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas.
(b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan
di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskendastisitas (Imam Ghozali, 2009:125-126).
c. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik
menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Dengan mendeteksi
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
menggunakan analisis grafik atau lebih dikenal di SPSS yakni Normal
Probability Plot (Normal P-P Plot). Dengan menggunakan Normal P-P
Plot data yang garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan
memenuhi asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2009:147).
E. Operasional Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2005:2), variable penelitian adalah suatu hal yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga
diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variable
58
penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel
yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimakudkan untuk memastikan
agar variabel yang ditelitisecara jelas dapat ditetapkan indikatornya.
1. Variabel bebas (variable independen/X)
Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau
mempengaruhi variable lainnya. Penelitian inimenggunakan dua variable
bebas (Independent Variable), yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Variabel bebas dalam penelitian ini terderi dari:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Barang
Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan
didalam daerah pabean. Penelitian ini akan memfokuskan pada PPN
atas konsumsi BKP, dalam hal ini adalah barang elektronika. PPN itu
diantaranya mengenai tarif, harga, pengusaha kena pajak, mekanisme
pengenaan pajak, dan sistem pengenaan PPN. Metode pengukuran skala
likert yang terdiri dari lima point penilaian, yaitu: (1) sangat setuju (2)
setuju (3) tidak pasti (4) tidak setuju (5) sangat tidak setuju.
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang
dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang digolongkan
sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
59
menghasilkan, mengimpor, atau mengekspor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya. PPnBM itu diantaranya penggolongan
barang mewah, tarif, pemungutan PPnBM, pengusaha kena pajak, dan
pengenaan PPnBM. Skala yang digunakan dalam menyusun kuesioner
ini adalah skala ordinal atau yang sering disebut skala likert yang berisi
5 point antara 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).
2. Variabel Dependen (Y)
Daya Beli Konsumen
Variabel terikat (Dependent Variable) yang digunakan dalam
penelitian ini adalah daya beli konsumen. Daya beli (Purchasing Power)
merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk.
Dengan asumi bahwa daya beli konsumen terhadap pengenaan PPN dan
PPnBM atas barang elektronika. Setiap responden diminta menjawab 8
pertanyaan. Jawaban pertanyaan disusun dengan menggunakan skala likert
5 poin antara 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).
Tabel 3.2
Variabel, Indikator, danSkalaPengukuran
No Variabel Indikator No.
Pernyataan
SkalaPengu
kuran
60
1.
2.
3.
PajakPertamb
ahanNilai
(PPN)
(X1)
PajakPenjual
anatasBarang
Mewah
(PPnBM)
(X2)
Daya
Beli
Konsumen
(Y)
Unsur-unsur :
a. Tarif PPN
b. Kepatuhan
c. Pengenaan PPN
d. Mekanismepengenaan
PPN
e. Subjek Pajak
Unsur-unsur :
a. Objek PPnBM
b. MekanismePPnBM
c. TarifPPnBM
d. Subjek PPnBM
e. Fungsi PPnBM
Unsur-unsur :
a.Perubahan Pendapatan
Konsumen
1
2
3
4
5
1
2
5
6
3
7
4
8
1
2
3
Likert
Likert
Likert
61
b.Perubahan Harga
Barang
c.Perubahan Cita Rasa
Konsumen
4
5
8
6
7
62
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan-perusahaan dagang atau toko-toko
yang menjual barang elektronika yang berada di wilayah Glodok Jakarta Kota.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para
konsumen.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada awal bulan Agustus 2011 dan
pengembaliannya diharapkan 1 minggu setelah kuesioner diterima responden.
Dalam penyebaran kuesioner ini tidak dilakukan secara rutin atau setiap hari, akan
tetapi dilakukan pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan waktu yang
ditentukan pihak perusahaan atau toko elektronik setelah dikonfirmasi terlebih
dahulu dan mendapat izin. Pengumpulan data dilakukan lebih kurang 2 bulan
yaitu sampai dengan awal Oktober 2011.
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian,
kuesioner yang dibagikan berjumlah 72 eksemplar. Dari 72 kuesioner yang
dikirimkan, yang kembali sebanyak 56 eksemplar dengan tingkat
pengembalian sebesar 80%. Dari 56 kuesioner yang kembali, terdapat 50
63
kuesioner (91%) yang dapat diolah dan dianalisis. Hal ini disebabkan karena 6
responden tidak menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan adanya
responden yang tidak memenuhi syarat dalam penelitian ini.
Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner
Kuesioner Frekuensi PersentaseKoesioner yang disebarKuesioner yang dikembalikanKuesioner yang tidak dikembalikanKuesioner yang dapat diolahKuesioner yang tidak dapat diolah
725616506
100%80%20%91%9%
2. Deskripsi Statistik Demografi Responden
Tabel 4.2 berikut memberikan informasi mengenai deskripsi statistik
demografi responden, yang didalamnya dijelaskan mengenai frekuensi dan
persentase responden berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, usia, pendidikan
terakhir, dan pendapatan rata-rata dalam sebulan. Dari hasil tersebut, dapat
diketahui bahwa sebanyak 50 responden yang dijadikan sampel dalam
penelitian terdiri dari responden pria sebanyak 35 orang dengan tingkat
persentase 70%, sedangkan responden wanita sebanyak 30%. Maka dapat
disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria lebih banyak dari
pada responden wanita.
64
Tabel 4.2 menunjukkan gambaran mengenai karakteristik responden.
Tabel 4.2Karakteristik Responden
No. Karakteristik Responden Frekuensi Persentase
1. Jumlah Sampel 50 100%
2. Jenis Kelamina. Priab. Wanita
Jumlah
351550
70%30%
100%
3. Usia Respondena. 16-24 Tahunb. 25-34 Tahunc. 35-44 Tahund. 45-54 Tahun
Jumlah
172364
50
34%46%12%8%
100%
4. Pendidikan Terakhira. SMU/Sederajatb. Diploma 3c. Strata 1d. Strata 2
Jumlah
1114232
50
22%28%46%4%
100%
5. Pendapatan rata-rata perbulana. < Rp 500.000b. Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000c. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000d. Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000e. > Rp 5.000.000
Jumlah
01012235
50
0%20%24%46%10%
100%
Sumber : Data Primer 2010
65
Tabel 4.2 diatas juga memperlihatkan bahwa terdapat responden yang
berusia antara 16 sampai dengan 24 tahun yang mendominasi penelitian ini
dengan tingkat persentase 34%. Sedangkan untuk responden yang berusia
antara 25 sampai dengan 34 tahun berjumlah 23 orang dengan persentase
sebesar 46%. Usia responden yang berkisar antara 35 sampai 44 tahun dan 45
sampai 54 tahun masing-masing hanya sebanyak 6 orang (12%) dan 4 orang
(8%).
Untuk responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang lulusan
SMU/Sederajat (22%), Diploma 3 (28%), Strata 1 (46%), dan Strata 2 (4%).
Selain itu berdasarkan pendapatan rata-rata dalam sebulan, responden yang
pendapatannya < Rp 500.000 sebanyak 0 orang (0%), Rp 500.000 sampai
dengan Rp 1.000.000 sebanyak 10 orang (20%), Rp 1.000.000 sampai dengan
Rp 2.000.000 sebanyak 12 orang (24%), Rp 2.000.000 sampai dengan
Rp5.000.000 sebanyak 23 orang (46%), dan > Rp 5.000.000 sebanyak 5 orang
(10%).
Dari data deskripsi statistik demografi responden tersebut dapat
disimpulkan bahwa kecenderungan responden penelitian ini berjenis kelamin
pria yang berusia antara 25 sampai dengan 34 tahun. Begitu juga dengan
tingkat pendidikan terakhir yang cenderung Strata 1 (S1) dan didominasi oleh
66
responden yang memiliki pendapatan rata-rata dalam sebulan antara Rp
2.000.000 sampai Rp 5.000.000.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
pengenaan PPN, PPnBM, dan daya beli diuji secara statistik deskriptif seperti
yang terlihat pada tabel 4.3.
B. Analisis dan Pembahasan
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden yang diukur
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum maksimum,
kurtosis, dan swekness (kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2009).
Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4.3Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Ppn 50 10.00 22.00 17.1800 2.81896
Ppnbm 50 21.00 39.00 30.6800 3.72767
Dbk 50 22.00 39.00 31.7400 3.54453
Valid N
(listwise)50
Sumber Data diolah
Tabel 4.3 menjelaskan bahwa jumlah responden (n) adalah 50, dari 50
responden variabel PPN mempunyai nilai minimum sebesar 10 dan nilai
67
maksimum sebesar 22, nilai mean 17.1800, dengan standar deviasi 2.81896.
Pada variabel PPnBM nilai maksimumnya adalah 39 dan nilai minimumnya
sebesar 21, nilai mean 30.6800, engan standar deviasi 3.72767. Selanjutnya,
variabel daya beli memiliki nilai maksimum 39 dan nilai minimum sebesar 22,
nilai mean 31.7400, dengan standar deviasi 3.54453.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu
dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan
dengan total skor. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut
valid atau tidak valid adalah:
1) Butir dikatakan valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) < 0,05.
2) Butir dikatakan tidak valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) > 0,05.
Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil yang
akan disajikan secara lengkap dalam tabel berikut.
Tabel 4.4 berikut menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Pajak
Pertambahan Nilai.
68
Tabel 4.4Hasil Uji Validitas
Variabel Pajak Pertambahan Nilai
ItemPertanyaan
Sig. Keterangan
PPN1 0,000** ValidPPN2 0,006** ValidPPN3 0,000** ValidPPN4 0,000** ValidPPN5 0,000** ValidSumber : Data Diolah
Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua
pertanyaan dari variabel independen Pajak Pertambahan Nilai adalah valid.
Hal ini seperti terlihat dari semua pertanyaan diatas dikatakan valid karena
memiliki nilai signifikasi dibawah 0,05.
Tabel 4.5 berikut menunjukkan gambaran mengenai hasil uji validitas
untuk variabel Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Tabel 4.5Hasil Uji validitas
Variabel Pajak Penjualan atas Barang Mewah
ItemPertanyaan
Sig. Keterangan
PPnBM1 0,049* ValidPPnBM2 0,004** ValidPPnBM3 0,001** ValidPPnBM4 0,000** ValidPPnBM5 0,044* ValidPPnBM6 0,000** ValidPPnBM7 0,000** ValidPPnBM8 0,000** Valid
Sumber : Data Diolah
69
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua pertanyaan variabel independen
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah) adalah valid, karena memiliki nilai
signifikan 0,000 atau dibawah 0,05.
Sedangkan untuk hasil uji validitas dari variabel daya beli konsumen
ditunjukkan pada tabel 4.6.
Tabel 4.6Hasil Uji Validitas
Variabel Daya Beli Konsumen
ItemPertanyaan
Sig. Keterangan
DB1 0,000** ValidDB2 0,018* ValidDB 3 0,000** ValidDB4 0,000** ValidDB 5 0,000** ValidDB 6 0,000** ValidDB 7 0,013* ValidDB 8 0,001** Valid
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pertanyaan
dari variabel dependen daya beli adalah valid. Seperti terlihat semua
pertanyaan di atas dikatakan valid karena memiliki nilai signifikasi 0,000
atau di bawah 0,05.
b. Uji Reliabilitas
70
Tabel 4.7 berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas.
Tabel 4.7Hasil Uji Reliabilitas
Variabel CronbachAlpha
N of items
Pajak Pertambahan Nilai 0,624 5
Pajak Penjualan atas Barang Mewah 0,709 8
Daya Beli Konsumen 0,772 8
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan data pada tabel 4.7 diatas, instrumen Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Daya Beli Konsumen.
Masing-masing memiliki nilai cronbach alpha 0,624 0,709 dan 0,772.
Semua instrumen dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha
diatas 0,60.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti
diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi
tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
71
Hasil Uji Normalitas
Histogram
Gambar 4.1
Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa data yang disajikan normal.
Hal ini dilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak
ada kemencengannya baik menceng ke kiri maupun menceng ke kanan,
sehingga memenuhi normalitas data.
Pada gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan grafik normal probability
Plots.
Normal P-P Plot of Regression Standardized ResidualVariabel Daya Beli
72
Gambar 4.2
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik)
pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji
normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau
mendekati garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi normal. Pada
gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian
ini. Melihat dari hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji
normalitas.
b. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan
SPSS. Apabila nilai tolerance value kurang daripada 0,10 atau Variance
Inflation Factor (VIF) lebih daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak
terjadi multikolinearitas.
Tabel 4.8
73
Hasil Uji Multikolonieritas
ModelCollinearity
StatisticsTolerance VIF
1 (Constant)PajakPertambahanNilai ,792 1,263PajakPenjualanatasBarangMewah ,792 1,263
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua variabel independen (Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai
nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hal ini
mengindikasikan bahwa model ini terbebas dari masalah
multikoloniearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain.
Hasil Uji HeteroskedastisitasScatterplot
Variabel Daya Beli
74
Gambar 4.3
Dari gambar 4.3 di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas
pada model regresi. Sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk
menganalisis pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli
konsumen.
4. Uji Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4.10 berikut menunjukkan hasil pengujian koefisien
determinasi:
Tabel 4.9Pengujian koefisien Determinasi
75
Model R R SquareAdjusted R
Square Std. Error of the Estimate1 ,638a ,589 ,559 3,05171
Pada tabel 4.9 diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0,638. Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan variabel independen terhadap variable
dependen adalah kuat karena nilai berada diantara 0 sampai 1 sehingga
variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien
korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R Square), dan koefisien
determinasi yang disesuaikan (Adjust R Square). Berdasarkan tabel model
summary diatas diperleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R)
sebesar 0,638. Ini menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen mempunyai
hubungan yang kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa
nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,589 dan nilai koefisien
determinasi yang sudah disesuaikan (Adjust R Square) adalah 0,559. Hal ini
berarti 55,9% variasi dari daya beli konsumen dapat dijelaskan oleh variasi
variabel independen (pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah). Sedangkan sisanya (100% - 55,9% = 44,1%) dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, sebab-sebab lain
yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen pajak pertambahan nilai,
76
pengusaha kena pajak pada tingkat pedagang eceran (Dyah Trihapsari,
2008),
Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah berperan sangat kuat terhadap daya beli
konsumen, seperti yang telah diteliti.
b. Uji Signifikan Simultan ( Uji Statistik F)
Tabel 4.10 berikut menunjukkan hasil uji statistik F
Tabel 4.10Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 177.912 2 88.956 9.552 .000a
Residual 437.708 47 9.313
Total 615.620 49
a. Predictors: (Constant), ppnbm, ppn
b. Dependent Variable: dbk
Melihat tabel anova diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,552
dengan tingkat signifikasi 0,000 karena nilai probabilitas (0,000) jauh lebih
kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi
daya beli konsumen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai F
diperoleh sebesar 9, 552 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis Ha1 diterima, sehingga
dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
77
barang mewah terhadap daya beli konsumen berpengaruh secara simultan.
Hal ini disebabkan pajak pertambahan nilai menurut UU No.18 tahun 2000
yang disempurnakan lagi dalam UU No.42 tahun 2009 adalah pajak atas
konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di
dalam daerah pabean. Daerah pabeab itu sendiri merupakan wilayah
teritorial indonesia (Rendy aditya, 2010).
Menurut Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000 yang
disempurnakan lagi dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009,
pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak
yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong
sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah. Konsisten dengan teori menurut (Mardiasmo,
2009).
Sehingga secara simultan pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah yang dikenakan tarif pada barang elektronika,
sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen.
c. Uji Statistik t
Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 4.12 dibawah ini:
78
Tabel 4.11Variabel Dependen
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 15.292 3.791 4.033 .000
Ppn .424 .131 .159 3.230 .002
Ppnbm .199 .174 .446 1.147 .257
a Dependent Variable: DayaBeli
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak
pertambahan nilai dan daya beli konsumen terjadi hubungan yang
signifikan hal ini tercermin dalam angka signifikasi sebesar 0,000 yang
lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti Ha1 diterima.
Masyarakat secara tidak langsung dalam membeli suatu barang atau
jasa dikenakan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak 10% yang
merupakan kebijakan pemerintah dengan pengalokasian pemasukan pajak
untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat yang secara
langsung dibebankan pajak dalam setiap konsumsinya, disertai dengan
kondisi perekonomian yang belum mapan menyebabkan masyarakat
menekan konsumsinya sehingga daya beli menurun. Misalnya masyarakat
yang ingin membeli televisi, dalam membeli televisi tersebut mencari yang
79
lebih terjangkau harganya karena nilai pajak yang dibebankan semakin
besar.
Sedangkan hubungan antara Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan daya beli konsumen terjadi hubungan yang tidak signifikan, hal ini
tercermin dalam angka signifikasi sebesar 0,257 yang nilainya lebih besar
dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak.
Untuk variabel PPN, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh dyah ayuningtyas (2010) yang menunjukkan
bahwa Pajak Pertambahan Nilai secara empiris berhubungan postitif
terhadap daya beli konsumen.
Untuk variabel Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai variabel
tambahan yang diteliti penulis pada penelitian ini tidak dapat membuktikan
bahwa adanya pengaruh positif antara variabel Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dengan daya beli konsumen, hal ini terbukti dengan nilai
signifikannya yang diatas 0,05. Artinya PPnBM ini tidak berpengaruh
terhadap daya beli konsumen. Hal ini berdasarkan pada barang yang
dikenakan PPnBM merupakan barang mewah yang hanya dikonsumsi oleh
masyarakat atau konsumen tertentu, dimana biasanya adalah golongan
ekonomi menengah ke atas. Sehingga PPnBM ini bukanlah menjadi
halangan bagi masyarakat tersebut dalam mengkonsumsi barang mewah
80
karena meskipun harga barang tersebut semakin meningkat seiring dengan
semakin meningkatnya beban pajak, yang menjadi prioritas bagi
masyarakat golongan tersebut adalah kepuasan dan gaya hidup. Berapapun
harganya, jika barang dibeli sesuai dengan keinginan konsumen, maka
harga tidaklah menjadi masalah. Begitu juga dengan gaya hidup.
Masyarakat kelas menengah ke atas sudah menjadi gaya hidup bagi mereka
dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang mewah karena hal
itu akan mempengaruhi tingkat prestisius mereka. Jadi, pengenaan PPnBM
terhadap daya beli konsumen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
(Untung Sukardji,2001).
d. Uji Regresi Berganda
Tabel 4.12
Regresi Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1(Constant) 15.292 3.791 4.033 .000
Ppn .424 .131 .446 3.230 .002
ppnbm .199 .174 .159 1.147 .257
81
Berdasarkan yang telah diperoleh dari koefisien regresi pada table
4.12di atas, maka dapat di buat satu persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 15,292 – 0,424 X1 + 0,199 X2 + e
Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta
sebesar 15,292. Hal ini menyatakan bahwa jika pajak pertambahan nilai
dan pajak penjualan atas barang mewah dianggap konstan, maka daya beli
konsumen akan konstan sebesar 15,292 satuan.
Koefisien regresi pada pajak perambahan nilai sebesar 0,424, hal ini
berarti jika variabel pajak pertambahan nilai bertambah satu satuan maka
daya beli konsumen bertambah sebesar 0,424 satuan.
Koefisien regresi pada sistem pajak pejualan atas barang mwah
0,199 hal ini berarti jika pajak pertambahan nilai bertambah satu satuan
maka daya beli konsumen bertambah sebesar 0,199 satuan.
Temuan ini konsisten dengan teori menurut Liberti Pandiangan,
bahwa Pajak pertambahan nilai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung
yang termasuk sebagai pajak konsumsi.dan PPN merupakan pajak yang
dikenakan atas nilai tambah (added value) dari suatu barang ataupun jasa
yang ditransaksikan. Sehingga nilai tambah merupakan elemen yang begitu
penting dan mendasar dalm perhitungan PPN. Dengan demikian, pajak
pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga
82
atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-
Undang perpajakan.diperkuat juga menurut Untung Sukardji dalam jurnal
perpajakn indonesia volume 1, bahwa sebagai pungutan tambahan
disamping PPN, sebenarnya PPnBM merupakan salah satu sarana yang jitu
untuk mengurangi dampak regresi PPN. Apalgi UU PPN 1984 mengatur
tarif tunggal, maka regresivitas PPN menjadi semakin tajam. Namnu
sungguh sangat disayangkan, dalam pengaturannya kurang mencerminkan
fungsi PPnBM yang murni karena dengan UU nomor 11 Tahun 1994,
tujuan pengenaan PPnBM disamping PPN diperluas. Perluasan in
menimbulkan distorsi terhadap fungsi utama PPnBM sebagai sarana
unttunk mengurangi bahkan kalau mungkin meminimalisasi dampak
regresi PPN. Dan diperkuat oleh teori Mardiasmo (2009), bahwa PPnBm
Menurut Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000 yang disempurnakan
lagi dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, pengertian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang
mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah. Dan yang menjadi karakteristiknya bahwa PPnBM
83
merupakan pungutan tambahan BKP mewah selain PPN. PPnBM hanya
dikenakan sekali yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan BKP
mewah oleh PKP pabrikan. PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga
diperlakukan sebagai biaya. Dengan demikian, berbeda dengan PPN dan
PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah tersebut, tidak dapat dikreditkan dengan PPN
maupun PPnBM yang dipungut atau PPnBM ini hanya dipungut satu kali
saja.
84
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan PPN dan
PPnBM terhadap daya beli. Responden penelitian ini berjumlah 50 orang konsumen
yang berada di wilayah Glodok Jakarta Kota. Pengujian penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
A. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN berpengaruh positif signifikan
terhadap daya beli konsumen. Hasil uji ini konsisten dengan hasil peneliti yang
telah dilakukan oleh Ayuningtyas yang menunjukan bahwa PPN secara empiris
berhubungan positif terhadap daya beli konsumen, dan diperkuat juga dengan
teori yang menyatakan bahwa masyarakat secara tidak langsung dalam membeli
suatu barang atau jasa dikenakan pajak yaitu PPN
B. Hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa untuk variabel PPnBM tidak
berpengaruh signifikan terhadap daya beli. Hasil uji ini konsisten dengan
penelitian yang dikemukakan oleh Untung sukardji (2001) bahwa barang-barang
yang dikenakan PPnBM merupakan barang mewah yang hanya dikonsumsi oleh
masyarakat atau konsumen tertentu, dimana biasanya adalah golongan ekonomi
85
menengah ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa PPnBM tidak
mempengaruhi secara signifikan terhadap daya beli konsumen.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel Pajak Penjualan
atas Barang Mewah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli
konsumen. PPnBM dengan tarif paling rendah 10% dan tarif paling tinggi 75%
menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara
langsung dikenakan PPnBM tersebut. Pembebanan PPnBM ini dikenakan kepada
seluruh masyarakat baik masyarakat dengan perekonomian mapan maupun
masyarakat dengan perekonomian yang belum mapan. Kondisi ini mempengaruhi
masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Ini berarti ketika masyarakat ingin
membeli suatu barang maka harus diperhitungkan pula tambahan pengenaan
pajaknya, sehingga pajak ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka diharapkan
kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan
daya beli masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya daya beli, maka dapat
meningkatkan pula penerimaan pajak dari sektor PPnBM.
C. Saran
saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen
lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-
86
variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah
variabel dependen.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian
serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di DKI Jakarta tetapi
juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan
tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang
berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk
memperoleh data yang lebih berkualitas.
87
LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN
88
KUESIONER PENELITIAN ILMIAH
ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(PPNBM) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA BARANG
ELEKTRONIKA
(Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Jakarta Kota
Glodok)
Oleh:
Nama : FadilahNIM : 207082000105Prodi : Akuntansi
JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA
2012
89
Nama : FadilahHP : 085716170166
PENGANTAR
Kuesioner ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang
terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang
Barang Elektronika”. Peneliti berharap kepada semua pihak yang terpilih
sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerjasama dalam
memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner ini secara benar, jujur, dan obyektif. Atas bantuan dan
kerjasamanya, peneliti sampaikan terima kasih.
Mengetahui, Jakarta, Agustus 2011
Dosen Pembimbing Peneliti
Atiqah SE, MM Fadilah
Harap di isi dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang
tersedia.
Keterangan:
STS : (Sangat Tidak Setuju)
TS : (Tidak Setuju)
TP : (Tidak Pasti)
S : (Setuju)
SS : (Sangat Setuju)
90
DATA DIRI RESPONDEN
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan berikut ini
1. Nama Perusahaan/Pribadi
:……………………………………………………….
2. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan
3. Usia :
a. 16-24 Thn b. 25-34 Thn c. 35-44 Thn d.45-54 Thn e. >55
Thn
4. Pendidikan terakhir :
a. SD b. SMP c. SMU/Sederajat d. Akademi/Sederajat e.
Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan:
a. Pelajar/mahasiswa
b. Pegawai Negeri
c. Karyawan Swasta
d. Wiraswasta
e. Lainnya………
6. Pendapatan per bulan:
a.< Rp 500.000,-
b. Rp 500.000,- s.d Rp 1.000.000,-
c. Rp 1.000.000,- s.d Rp 2.000.000,-
d. Rp 2.000.000,- s.d Rp 5.000.000,-
e. > Rp 5.000.000,-
7. Pengeluaran rata-rata dalam sebulan:
a. < Rp 500.000,-
b. Rp 500.000,- s.d Rp 1.000.000,-
c. Rp 1.000.000,- s.d Rp 2.000.000,-
d. Rp 2.000.000,- s.d Rp 5.000.000,-
e. > Rp 5.000.000,-
8. Wilayah tempat tinggal anda :………………………………
91
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
(X1)
No. Uraian SS
(1)
S
(2)
TP
(3)
TS
(4)
STS
(5)
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada suatu
barang dengan barang lainnya mempunyai
tarif sama yaitu 10%
2. Pengusaha harus melaporkan perkembangan
usahanya ke petugas pajak
3. Menurut saya, pengenaan pajak pada suatu
barang sangat diperlukan
4. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan
Sistem Faktur
5. Semua pengusaha harus dikenakan PPN
terhadap barang dan jasa yang dijualnya
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
(X2)
No. Uraian SS
(1)
S
(2)
TP
(3)
TS
(4)
STS
(5)
1. Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) dikenakan hanya
untuk barang-barang yang
tergolong mewah
2. PPnBM tidak dapat dikenakan
tersendiri tanpa adanya PPN
3. Tarif PPnBM ditetapkan dalam
beberapa pengelompokan tarif yaitu
tarif paling rendah 10% dan tarif
paling tinggi 75%
4. Menurut saya, adanya PPnBM
92
dapat mengendalikan pola
konsumsi masyarakat atas barang
mewah
5. PPnBM hanya dipungut satu kali
pada sumbernya
6. PPnBM merupakan pajak atas
konsumsi didalam negeri
7. Pengusaha yang telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) wajib, memungut, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang
8. Menurut saya, salah satu upaya
dalam mencapai keseimbangan
pembebanan pajak antara
masyarakat yang berpenghasilan
tinggi dengan masyarakat yang
berpenghasilan rendah adalah
dengan dikenakannya PPnBM
Daya Beli Konsumen
( Y )
No. Uraian SS
(1)
S
(2)
TP
(3)
TS
(4)
STS
(5)
1. Saya merasa daya beli saya
meningkat saat membeli barang-
barang yang murah
2. Kemampuan masyarakat dalam
mengkonsumsi Barang Kena Pajak
(BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP)
dipengaruhi besarnya harga
BKP/JKP tersebut
93
3. Nilai PPN yang kecil tidak
berpengaruh terhadap konsumen
yang berpenghasilan besar
4. Barang yang dikenakan pajak
sangat berpengaruh dengan
kemampuan daya beli masyarakat
kecil
5. Kemampuan saya untuk membeli
suatu barang sangat didominasi
pendapatan saya
6. Tingginya tingkat harga
mengakibatkan daya beli menurun
7. Kebutuhan akan suatu barang
menyebabkan daya beli seseorang
meningkat
8. Saya tidak mempunyai daya beli
pada suatu barang yang harganya
melebihi pendapatan saya,
walaupun saya sangat
membutuhkannya
94
LAMPIRAN 2
DAFTAR JAWABANRESPONDEN
95
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Resp PPN 1 PPN 2 PPN 3 PPN 4 PPN 5 Total
1 3 4 2 3 3 152 1 4 5 4 4 183 2 5 3 4 2 164 2 5 3 4 3 175 4 5 4 3 2 186 4 5 5 4 4 227 1 5 2 5 1 148 4 2 4 4 4 189 4 4 4 5 2 1910 2 3 2 4 2 1311 5 5 1 4 1 1612 5 5 4 4 2 2013 1 5 5 4 2 1714 2 4 2 2 2 1215 1 4 2 2 1 1016 1 5 5 4 2 1717 4 5 4 4 2 1918 4 4 4 4 3 1919 4 2 2 4 2 1420 4 4 5 5 4 2221 4 4 5 5 2 2022 4 4 4 4 2 1823 4 4 4 4 2 1824 4 4 4 5 4 2125 2 5 3 4 3 1726 5 4 5 5 2 2127 3 4 5 4 2 1828 3 4 4 4 2 1729 3 4 5 4 2 1830 2 5 4 3 2 1631 4 5 4 4 2 1932 1 5 4 4 4 1833 1 4 5 5 2 1734 4 2 4 4 3 1735 5 2 4 4 2 1736 4 2 2 4 2 1437 4 2 4 4 2 1638 4 5 4 4 4 2139 3 2 1 4 2 12
96
40 2 2 3 4 4 1541 2 3 3 4 1 1342 2 4 3 3 3 1543 4 4 3 4 2 1744 3 3 3 3 2 1445 2 4 3 4 1 14
46 4 4 4 4 2 1847 4 4 5 5 4 2248 4 5 4 4 4 2149 4 4 4 5 4 2150 4 4 2 4 4 18
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Resp PPNBM1
PPNBM2
PPNBM3
PPNBM4
PPNBM5
PPNBM6
PPNBM7
PPNBM8 TOTAL
1 4 4 4 4 4 4 4 5 332 4 4 3 3 4 4 1 4 273 4 3 2 4 4 1 4 5 274 4 3 2 4 4 1 4 5 275 4 3 4 3 2 3 4 3 266 4 4 4 3 4 2 5 5 317 4 4 5 1 4 1 1 1 218 4 2 4 5 4 4 5 3 319 1 4 5 5 3 4 4 5 3110 1 3 4 4 3 5 4 3 2711 5 5 5 5 1 5 5 5 3612 5 5 4 4 2 4 5 5 3413 5 4 4 4 4 4 4 4 3314 4 2 3 4 4 3 3 4 2715 4 4 2 4 4 4 4 4 3016 4 4 5 4 2 4 4 4 3117 5 4 4 5 2 4 4 4 3218 4 4 4 1 4 4 4 4 2919 5 4 4 4 4 3 4 5 3320 5 4 4 5 5 4 5 5 3721 5 4 5 5 1 1 4 4 2922 4 4 2 4 4 4 4 2 2823 4 4 4 4 4 4 4 4 3224 4 4 5 4 4 4 4 2 3125 1 5 5 5 5 4 4 5 34
97
26 5 5 5 4 5 2 5 4 3527 4 4 3 3 4 4 4 4 3028 4 4 3 4 4 4 4 4 3129 4 4 3 5 4 4 4 4 3230 4 5 3 4 4 4 4 4 3231 4 2 4 5 5 5 4 4 3332 5 2 4 4 4 4 5 5 3333 4 2 2 3 4 3 5 1 2434 5 4 4 5 4 4 5 2 3335 5 4 5 5 5 5 5 5 3936 4 4 2 4 2 2 2 2 22
37 4 4 2 4 4 4 4 5 3138 5 5 4 5 4 5 5 5 3839 4 3 2 4 3 4 3 2 2540 2 4 4 5 3 2 5 4 2941 4 4 4 4 4 4 4 4 3242 4 4 4 4 4 3 4 2 2943 5 4 5 3 2 2 4 2 2744 4 3 4 4 4 3 4 4 3045 4 4 3 4 3 3 5 5 3146 4 4 4 4 4 4 4 2 3047 4 4 4 5 4 5 5 4 3548 5 4 5 4 4 4 4 4 3449 5 4 5 5 4 4 4 2 3350 4 4 2 4 4 4 4 3 29
DAYA BELI KONSUMEN
Resp DBK 1 DBK 2 DBK 3 DBK 4 DBK 5 DBK 6 DBK 7 DBK 8 TOTAL1 5 4 4 4 4 4 4 4 332 4 3 2 4 2 4 5 4 283 4 4 2 4 4 4 4 5 314 3 4 2 4 4 4 4 5 305 4 3 3 4 4 4 4 4 306 4 5 5 5 5 4 4 5 377 5 5 1 2 1 1 2 5 228 5 3 5 3 4 4 4 5 339 5 4 5 4 5 5 5 5 3810 3 4 5 4 5 3 5 2 31
98
11 5 5 5 5 5 5 4 5 3912 5 4 5 5 5 5 4 4 3713 4 4 1 5 5 5 4 1 2914 4 2 4 4 4 4 4 4 3015 4 2 4 4 4 4 4 4 3016 4 5 3 4 5 4 4 5 3417 4 4 4 4 4 4 4 4 3218 5 3 4 5 4 5 4 5 3519 1 1 4 5 4 5 5 5 3020 4 5 4 2 3 4 5 4 3121 5 4 4 4 4 4 2 4 3122 4 4 4 5 4 4 5 4 3423 4 4 4 4 4 4 4 5 3324 2 2 2 4 5 4 4 2 2525 5 3 5 5 5 4 5 5 3726 5 2 5 2 5 5 5 2 3127 4 4 3 5 4 4 4 4 3228 4 4 3 5 4 4 4 4 32
29 4 4 3 5 4 4 4 4 3230 4 4 3 5 4 4 4 4 3231 4 2 5 5 5 5 5 4 3532 3 3 5 4 4 4 4 4 3133 3 3 4 3 3 3 5 3 2734 4 4 4 4 5 5 4 4 3435 5 4 4 4 3 5 5 5 3536 3 4 4 4 4 4 4 4 3137 4 4 2 3 4 4 4 5 3038 4 4 3 4 4 5 5 4 3339 3 2 2 4 4 4 3 4 2640 4 4 4 4 4 5 4 4 3341 3 3 4 4 3 4 4 4 2942 3 3 2 3 3 3 3 3 2343 5 2 5 5 5 5 4 5 3644 4 4 4 4 5 3 4 3 3145 4 4 5 4 4 4 2 5 3246 4 4 2 4 4 4 4 4 3047 5 4 5 4 4 4 4 4 3448 5 4 5 4 4 4 4 5 3549 4 4 4 5 5 4 4 5 3550 2 4 4 4 4 4 4 2 28
99
LAMPIRAN 3
HASIL SPSS
100
Statistik deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ppn 50 10.00 22.00 17.1800 2.81896
ppnbm 50 21.00 39.00 30.6800 3.72767
dbk 50 22.00 39.00 31.7400 3.54453
Valid N (listwise) 50
Uji validitas ppn
Correlations
ppn1 ppn2 ppn3 ppn4 ppn5 ppntotal
ppn1 Pearson Correlation 1 -.186 .099 .269 .126 .522**
Sig. (2-tailed) .195 .494 .059 .383 .000
Sum of Squares and Cross-
products76.020 -11.580 6.800 11.000 7.500 89.740
Covariance 1.551 -.236 .139 .224 .153 1.831
101
N 50 50 50 50 50 50
ppn2 Pearson Correlation -.186 1 .246 .000 .010 .381**
Sig. (2-tailed) .195 .085 1.000 .943 .006
Sum of Squares and Cross-
products-11.580 50.820 13.800 .000 .500 53.540
Covariance -.236 1.037 .282 .000 .010 1.093
N 50 50 50 50 50 50
ppn3 Pearson Correlation .099 .246 1 .406** .298* .731**
Sig. (2-tailed) .494 .085 .003 .036 .000
Sum of Squares and Cross-
products6.800 13.800 62.000 15.000 16.000 113.600
Covariance .139 .282 1.265 .306 .327 2.318
N 50 50 50 50 50 50
ppn4 Pearson Correlation .269 .000 .406** 1 .219 .594**
Sig. (2-tailed) .059 1.000 .003 .127 .000
Sum of Squares and Cross-
products11.000 .000 15.000 22.000 7.000 55.000
Covariance .224 .000 .306 .449 .143 1.122
102
N 50 50 50 50 50 50
ppn5 Pearson Correlation .126 .010 .298* .219 1 .576**
Sig. (2-tailed) .383 .943 .036 .127 .000
Sum of Squares and Cross-
products7.500 .500 16.000 7.000 46.500 77.500
Covariance .153 .010 .327 .143 .949 1.582
N 50 50 50 50 50 50
ppntotal Pearson Correlation .522** .381** .731** .594** .576** 1
Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .000 .000
Sum of Squares and Cross-
products89.740 53.540 113.600 55.000 77.500 389.380
Covariance 1.831 1.093 2.318 1.122 1.582 7.947
N 50 50 50 50 50 50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Uji validitas ppnbm
103
Correlations
ppnbm1 ppnbm2 ppnbm3 ppnbm4 ppnbm5 ppnbm6 ppnbm7 ppnbm8 ppnbmtotal
ppnbm1 Pearson Correlation 1 .076 .042 -.029 -.056 -.042 .137 -.017 .279*
Sig. (2-tailed) .602 .772 .839 .699 .773 .343 .907 .049
Sum of Squares and Cross-
products45.680 2.800 2.040 -1.240 -2.560 -2.160 5.680 -.960 49.280
Covariance .932 .057 .042 -.025 -.052 -.044 .116 -.020 1.006
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm2 Pearson Correlation .076 1 .290* .076 -.124 .105 .054 .206 .404**
Sig. (2-tailed) .602 .041 .599 .389 .468 .712 .152 .004
Sum of Squares and Cross-
products2.800 30.000 11.400 2.600 -4.600 4.400 1.800 9.400 57.800
Covariance .057 .612 .233 .053 -.094 .090 .037 .192 1.180
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm3 Pearson Correlation .042 .290* 1 .129 -.117 .110 .182 .077 .447**
Sig. (2-tailed) .772 .041 .371 .418 .449 .205 .595 .001
Sum of Squares and Cross-
products2.040 11.400 51.620 5.780 -5.680 6.020 8.040 4.620 83.840
104
Covariance .042 .233 1.053 .118 -.116 .123 .164 .094 1.711
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm4 Pearson Correlation -.029 .076 .129 1 -.022 .344* .464** .304* .584**
Sig. (2-tailed) .839 .599 .371 .880 .014 .001 .032 .000
Sum of Squares and Cross-
products-1.240 2.600 5.780 38.820 -.920 16.380 17.760 15.780 94.960
Covariance -.025 .053 .118 .792 -.019 .334 .362 .322 1.938
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm5 Pearson Correlation -.056 -.124 -.117 -.022 1 .188 .059 .077 .284*
Sig. (2-tailed) .699 .389 .418 .880 .190 .684 .596 .044
Sum of Squares and Cross-
products-2.560 -4.600 -5.680 -.920 45.520 9.720 2.440 4.320 48.240
Covariance -.052 -.094 -.116 -.019 .929 .198 .050 .088 .984
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm6 Pearson Correlation -.042 .105 .110 .344* .188 1 .252 .141 .570**
Sig. (2-tailed) .773 .468 .449 .014 .190 .077 .327 .000
Sum of Squares and Cross-
products-2.160 4.400 6.020 16.380 9.720 58.420 11.840 9.020 113.640
105
Covariance -.044 .090 .123 .334 .198 1.192 .242 .184 2.319
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm7 Pearson Correlation .137 .054 .182 .464** .059 .252 1 .352* .645**
Sig. (2-tailed) .343 .712 .205 .001 .684 .077 .012 .000
Sum of Squares and Cross-
products5.680 1.800 8.040 17.760 2.440 11.840 37.680 18.040 103.280
Covariance .116 .037 .164 .362 .050 .242 .769 .368 2.108
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbm8 Pearson Correlation -.017 .206 .077 .304* .077 .141 .352* 1 .596**
Sig. (2-tailed) .907 .152 .595 .032 .596 .327 .012 .000
Sum of Squares and Cross-
products-.960 9.400 4.620 15.780 4.320 9.020 18.040 69.620 129.840
Covariance -.020 .192 .094 .322 .088 .184 .368 1.421 2.650
N50 50 50 50 50 50 50 50 50
ppnbmtotal Pearson Correlation .279* .404** .447** .584** .284* .570** .645** .596** 1
Sig. (2-tailed) .049 .004 .001 .000 .044 .000 .000 .000
106
Sum of Squares and Cross-
products49.280 57.800 83.840 94.960 48.240 113.640 103.280 129.840 680.880
Covariance 1.006 1.180 1.711 1.938 .984 2.319 2.108 2.650 13.896
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Uji validitas dbk
Correlations
dbk1 dbk2 dbk3 dbk4 dbk5 dbk6 dbk7 dbk8 dbktotal
dbk1 Pearson Correlation 1 .335* .269 -.026 .059 .131 -.092 .357* .541**
Sig. (2-tailed) .017 .059 .857 .684 .364 .524 .011 .000
Sum of Squares and Cross-
products38.980 13.580 13.700 -.900 2.100 4.120 -2.920 15.080 83.740
Covariance .796 .277 .280 -.018 .043 .084 -.060 .308 1.709
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk2 Pearson Correlation .335* 1 -.081 -.053 -.078 -.229 -.192 .175 .352*
Sig. (2-tailed) .017 .575 .715 .589 .110 .182 .224 .018
107
Sum of Squares and Cross-
products13.580 42.180 -4.300 -1.900 -2.900 -7.480 -6.320 7.680 40.540
Covariance .277 .861 -.088 -.039 -.059 -.153 -.129 .157 .827
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk3 Pearson Correlation .269 -.081 1 .167 .419** .337* .271 .185 .683**
Sig. (2-tailed) .059 .575 .248 .002 .017 .057 .198 .000
Sum of Squares and Cross-
products13.700 -4.300 66.500 7.500 19.500 13.800 11.200 10.200 138.100
Covariance .280 -.088 1.357 .153 .398 .282 .229 .208 2.818
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk4 Pearson Correlation -.026 -.053 .167 1 .492** .447** .129 .150 .528**
Sig. (2-tailed) .857 .715 .248 .000 .001 .373 .298 .000
Sum of Squares and Cross-
products-.900 -1.900 7.500 30.500 15.500 12.400 3.600 5.600 72.300
Covariance -.018 -.039 .153 .622 .316 .253 .073 .114 1.476
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk5 Pearson Correlation .059 -.078 .419** .492** 1 .537** .228 -.140 .589**
Sig. (2-tailed) .684 .589 .002 .000 .000 .111 .332 .000
108
Sum of Squares and Cross-
products2.100 -2.900 19.500 15.500 32.500 15.400 6.600 -5.400 83.300
Covariance .043 -.059 .398 .316 .663 .314 .135 -.110 1.700
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk6 Pearson Correlation .131 -.229 .337* .447** .537** 1 .413** .074 .614**
Sig. (2-tailed) .364 .110 .017 .001 .000 .003 .609 .000
Sum of Squares and Cross-
products4.120 -7.480 13.800 12.400 15.400 25.280 10.520 2.520 76.560
Covariance .084 -.153 .282 .253 .314 .516 .215 .051 1.562
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk7 Pearson Correlation -.092 -.192 .271 .129 .228 .413** 1 -.126 .350*
Sig. (2-tailed) .524 .182 .057 .373 .111 .003 .383 .013
Sum of Squares and Cross-
products-2.920 -6.320 11.200 3.600 6.600 10.520 25.680 -4.320 44.040
Covariance -.060 -.129 .229 .073 .135 .215 .524 -.088 .899
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbk8 Pearson Correlation .357* .175 .185 .150 -.140 .074 -.126 1 .459**
Sig. (2-tailed) .011 .224 .198 .298 .332 .609 .383 .001
109
Sum of Squares and Cross-
products15.080 7.680 10.200 5.600 -5.400 2.520 -4.320 45.680 77.040
Covariance .308 .157 .208 .114 -.110 .051 -.088 .932 1.572
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
dbktotal Pearson Correlation .541** .352* .683** .528** .589** .614** .350* .459** 1
Sig. (2-tailed) .000 .018 .000 .000 .000 .000 .013 .001
Sum of Squares and Cross-
products83.740 40.540 138.100 72.300 83.300 76.560 44.040 77.040 615.620
Covariance 1.709 .827 2.818 1.476 1.700 1.562 .899 1.572 12.564
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
110
Uji realibilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.772 .782 8
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .638a .589 .559 3.05171 .289 9.552 2 47 .000 2.393
a. Predictors: (Constant), ppnbm, ppn
b. Dependent Variable: dbk
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.624 .665 5
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.709 .713 8
111
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 177.912 2 88.956 9.552 .000a
Residual 437.708 47 9.313
Total 615.620 49
a. Predictors: (Constant), ppnbm, ppn
b. Dependent Variable: dbk
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardiz
ed
Coefficient
s
t Sig.
95% Confidence Interval
for B Correlations Collinearity Statistics
B Std. Error Beta
Lower
Bound Upper Bound
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 15.292 3.791 4.033 .000 7.665 22.919
112
ppn .424 .131 .446 3.230 .002 .160 .689 .519 .426 .397 .792 1.263
ppnbm .199 .174 .159 1.147 .257 -.150 .549 .362 .165 .141 .792 1.263
a. Dependent Variable: dbk
87