EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT

(Studi Kasus pada BPR Karangwaru Pratama)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Tri Resnawati

NIM : 002114132

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2006

ii

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

¤ Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya

(Pengkhotbah 3 : 11a)

¤ Dalam kesesakan aku telah berseru kapada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan

memberi kelegaan

(Mazmur 118 : 5)

PERSEMBAHAN

¤ Jesus Christ

¤ Papaku di Surga dan Mamaku tercinta.

¤ Mbak Ayiek, Mbak Ely, Adek Eni

¤ My Tweety: M’ndut.

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak

memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam

kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Oktober 2006

Penulis

Tri Resnawati

vi

ABSTRAK EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMBERIAN KREDIT Studi kasus pada BPR Karangwaru Pratama

Tri Resnawati Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2006

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai keefektifan sistem pengendalian intern pemberian kredit, (2) untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk menjawab permasalahan pertama adalah dengan membuat kuesioner pengendalian intern, memberikan kuesioner pengendalian intern, mengumpulkan data kuesioner, menyimpulkan hasil kuesioner kemudian melakukan pengujian kepatuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kepatuhan ini adalah: (1) menentukan attribute yang diperiksa; (2) menentukan DUPL dan tingkat keandalan; (3) menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel besarnya sampel minimum; (4) membuat tabel Stop-or-Go Decision; (5) evaluasi hasil pemeriksaan terhadap tabel. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan mendeskripsikan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama kemudian membandingkan dengan teori prosedur pemberian kredit. Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian pengendalian intern pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria-kriteria yang ada dan dari hasil pengujian kepatuhan terhadap sampel dimana tidak ada penyimpangan dan DUPL=AUPL. Sedangkan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.

vii

ABSTRACT AN EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

IN CREDIT EXTENSION A Case Study at BPR Karangwaru Pratama

Tri Resnawati Sanata Dharma University

Yogyakarta 2006

The objectives of this research were to: (1) find out a clear and complete description concerning on the effectiveness of internal control system of credit extension, (2) to find out the procedure of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama. This research conducted in December 2005 to January 2006.

The data collection techniques used in this research were interview, observation, and questionnaire. The first problem was answered by making questionnaire on internal control, giving internal control questionnaire, collecting questionnaire data, concluding the questionnaire result then conducting compliance test. The steps done in doing compliance test were: (1) determining the observed attribute; (2) determining the DUPL and the reliable level; (3) determining the first sample should be taken according to table of the minimum sample magnitude; (4) setting the Stop-or-Go Decision table; (5) evaluating the result test. While the second problem was answered by decribing the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama, then comparing it with the one in theoretical review.

Based on the data analysis results, it could be taken a conclusion that the internal control of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama was already effective. It could be seen from the fullfilled criteria and from the compliance test result toward the samples where there was no deviation and DUPL=AUPL. While the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama was already in line with the one in theoretical review. It could be seen from the implementation of the steps in credit extension done by BPR Karangwaru Pratama.

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas karunia dan kasih-Nya

yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul: “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus

pada BPR Karangwaru Pratama”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari para pihak,

maka penulisan ini tidak dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang

terhormat:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Akt, selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt, selaku dosen pembimbing I

dan Ibu Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing II yang

telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

ix

5. Segenap Dosen dan Karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

6. Bapak Ir. Subagyo Nugroho, selaku Direktur BPR Karangwaru Pratama

Sleman, Yogyakarta.

7. Mbak Alit T. Subekti, selaku customer service BPR Karangwaru Pratama

yang telah bersedia bekerja sama dan memberikan informasi atau data-data

yang diperlukan dalam penelitian.

8. Papaku yang ada di surga dan Mamaku tercinta yang telah memberikan cinta,

kasih sayang, perhatian serta dukungan moral hingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

9. Kakak-kakakku: Mbak Ayiek, Mas Nalin, Mbak Ely, Mas Sunu, dan Adikku

Eni serta keponakanku tercinta: Bima dan Gavriel atas segala dukungannya.

10. Kekasihku Danang yang telah memberikan banyak perubahan dalam hidupku

dan telah menbuatku kuat dalam menghadapi segala cobaan.

11. Lupi, Bruno, Lui dan Ndut Jr, yang telah memberikan kebahagiaan dan selalu

menemaniku.

12. Om Ahi yang mau menjadi papa buatku dan atas segala perhatian, kasih

sayang, dan ketulusannya.

13. Sahabat terbaikku: Kiki dan Acong, terima kasih telah menjadi saudaraku.

14. Sahabat-sahabatku: Ela, Tatik, Fika, Wiwied, dan Ivone, terima kasih untuk

persahabatan yang indah, perhatian, dan kebersamaan kita.

15. Siska yang telah mendukung dan menemaniku dalam menyelesaikan skripsi

ini.

x

16. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Untuk itu kepada seganap pembaca yang budiman diharapkan kritk dan saran dari

kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi

kita semua.

Yogyakarta, 31 Oktober 2006

Penulis

Tri Resnawati

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………........................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………...... ii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………….......................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………….…………. iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA …………………………………..…. v

ABSTRAK …………………………………………………………………… vi

ABSTRACT ………………………………………………………..………... vii

KATA PENGANTAR …..……………………………………........................ viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………….…… xi

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xvi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………...……. xviii

BAB I: PENDAHULUAN ……………………………………………….….. 1

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………........ 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………...……….. 2

C. Tujuan Penelitian ………………………...……………………... 2

D. Manfaat Penelitian ……………………...………………………. 3

E. Sistematika Penulisan ………………………...………………… 4

BAB II: LANDASAN TEORI ………………………………………..……... 5

A. Sistem Akuntansi ………………………………………….......... 5

1. Definisi Sistem Akuntansi …………….……………………. 5

xii

2. Definisi Sistem dan Prosedur ……………………………….. 6

B. Pengendalian Intern …………………………………………….. 8

1. Pengertian Pengendalian Intern…………...……………….... 8

2. Macam-macam Pengendalian Intern ……………….………. 9

3. Sasaran Pengendalian Intern ………………….……………. 9

4. Komponen Pengendalian Intern ………...………………….. 10

5. Elemen-elemen Pengendalian Intern …………...…………... 13

6. Keterbatasan Pengendalian Intern ……………….………..… 16

7. Pengujian Pengendalian ……………………....…………….. 17

8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

dalam Perbankan ………………………………………….… 23

C. Perbankan ………………………………………………………. 25

1. Pengertian Bank …………………………………………….. 25

2. Pembagian Bank ……………………………………………. 26

D. Perkreditan ……………………………………………………… 27

1. Pengertian Kredit …………………………………...………. 27

2. Fungsi Kredit ……………………………………….………. 27

3. Jenis-jenis Kredit …………………………………………… 31

4. Penilaian Resiko Kredit …………………………………….. 32

5. Kebijakan Perkreditan ………………………………………. 34

6. Pemeriksaan Kredit …………………………………………. 40

7. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit …………..………… 41

xiii

BAB III: METODE PENELITIAN ………………………..…………............ 44

A. Jenis Penelitian …………………………...................................... 44

B. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………...…………… 44

C. Obyek dan Subyek Penelitian …………………………………... 44

D. Data yang Dikumpulkan ………………………………………… 45

E. Cara Pengumpulan Data ………………………………………… 45

F. Teknik Analisis Data ……………………………………………. 46

BAB IV: GAMBARAN UMUM BANK …………………………………….... 56

A. Sejarah Berdirinya BPR Karangwaru Pratama …………….……. 56

B. Lokasi BPR Karangwaru Pratama …………………………….… 58

C. Struktur Organisasi ……………………………………………… 58

D. Produk BPR Karangwaru Pratama ……………………………… 62

E. Personalia ……………………………………………………….. 63

BAB V: DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA …………………………..….. 64

A. Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern ……………..…. 64

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tangung Jawab

Fungsional Secara Tegas ……………………………………. 64

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang

Memberikan Perlindungan yang Cukup …………………….. 66

3. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan

Fungsi Tiap Bagian Organisasi …………………..………….. 68

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan

Tanggung Jawabnya ……………………………..……….…..70

xiv

B. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam

Sistem Pemberian Kredit ……………………………...………… 72

1. Menentukan Attribute yang Akan Diperiksa untuk

Menguji Efektivitas Pengendalian Intern …………….………72

2. Menentukan DUPL dan Tingkat Keandalan …..……………. 73

3. Menentukan Sampel Pertama yang Harus Diambil

Menurut Tabel Besarnya Sampel Minimum…………………. 73

4. Pemeriksaan Terhadap 60 Sampel Pertama …………………. 73

C. Prosedur Perkreditan …………………………………………… 77

1. Kredit Menurut Jenisnya …………………………………….. 77

2. Kredit Menurut Penggunaannya ……………………..……… 78

3. Unit yang Terkait dalam Pemberian Kredit …………………. 79

4. Dokumen dan Catatan yang digunakan

Dalam Pemberian Kredit ……………………………………. 82

5. Prosedur Pemberian Kredit ……………………………...……86

D. Pembahasan …….…………………………………………..…… 95

BAB VI: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN ……………….. 98

A. Kesimpulan ………………………………………………...…..... 98

B. Keterbatasan ………………………………………….………….. 99

C. Saran ……………………………………………………..………101

xv

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1 : Kuesioner………………………………………..………….. 103

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kredit ………..………...………………. 106

LAMPIRAN 3 : Surat Persetujuan …….…………………………………….. 107

LAMPIRAN 4 : Denah Rumah Nasabah .…………………………………… 108

LAMPIRAN 5 : Formulir Analisis Kredit ……...…………………………… 109

LAMPIRAN 6 : Permohonan Droping Fasilitas Kredit …………………….. 110

LAMPIRAN 7 : Slip Setoran …………..…………..……………………….. 111

LAMPIRAN 8 : Check List File Kredit ..……..………….…………………. 112

LAMPIRAN 9 : Surat Keterangan …..……………………………………… 113

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian

(Zero Expected Occurrences) ………………………………........ 48

Tabel III.2 Stop-or-Go Decision ………..………………………………..….. 50

Tabel III.3 Attribute Sampling Table For Determining Stop-or-Go Sampling

Size and Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based

On Sample Result ……….………………………………………. 51

Tabel V.1 Ringkasan Hasil Analisis Struktur Organisasi

yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional

Secara Tegas ………………………………………………….…. 65

Tabel V.2 Ringkasan Hasil Analisis Sistem Wewenang dan

Prosedur Pencatatan yang Memberikan

Perlindungan yang Cukup …………………………………...…... 67

Tabel V.3 Ringkasan Hasil Analisis Praktek yang Sehat

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Tiap Bagian Organisasi ………………………………………….. 69

Tabel V.4 Ringkasan Hasil Analisis Karyawan yang Mutunya

Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya ……………………………..71

Tabel V.5 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian

Intern Sistem Pemberian Kredit …………………………………. 73

xvii

Tabel V.6 Ringkasan Analisis Terhadap Unit-unit

yang Terkait Dalam Pemberian Kredit

di BPR Karangwaru Pratama ……………………………...…….. 81

Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan

Akuntansi yang Digunakan oleh Bank Dalam

Sistem Pemberian Kredit ………………………………..………. 84

Tabel V.8 Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur-prosedur yang

Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit

Di BPR Karangwaru Pratama ……………………………..…….. 89

xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi BPR Karangwaru Pratama …….…..59

Gambar V.9 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit

BPR Karangwaru Pratama ………………………………..…… 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi nasional merupakan masalah

yang mempunyai peranan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Bank

memegang peran yang sangat penting untuk mendukung laju pertumbuhan

ekonomi nasional lewat pengumpulan dana dari masyarakat. Selain itu bank

juga diharapkan dapat mendukung kontinuitas pelaksanaan pembangunan.

Kondisi bank yang sehat sangat diharapkan oleh semua pihak. Banyak

orang memiliki kepentingan terhadap kasehatan bank antara lain pemilik,

pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia

sendiri selaku pembina dan pengawas bank. Untuk itu penilaian tingkat

kesehatan BPR dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi manajemen BPR untuk

menilai apakah pengelolaan BPR telah dilakukan sejalan dengan asas-asas

perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu

juga bermaksud menjadi tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan

pengembangan BPR baik secara individu maupun perbankan keseluruhan.

Untuk menekankan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam

batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi, hal

itu dapat diketahui dan langsung diatasi dengan cepat melalui pengendalian

intern. Suatu sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

2

mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun tujuan

pokok dari pengendalian intern adalah (1) menjaga kekayaan organisasi, (2)

mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, (3)

mendorong efisiensi, (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

(Mulyadi, 1993: 165-166). Tujuan pertama dan kedua dikelompokkan sebagai

pengendalian akuntansi yang berhubungan langsung dengan keandalan catatan

akuntansi dan laporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan ketiga dan keempat

dikelompokkan sebagai pengendalian administratif yang meliputi kebijakan

dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya

kebijakan manajemen.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan

oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif?

2. Apakah prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR

Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai sistem

pengendalian intern pemberian kredit di BPR Karangwaru Pratama.

2. Untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit di BPR

Karangwaru Pratama.

3

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPR Karangwaru Pratama

Sebagai bahan masukan untuk mendukung kemajuan usaha bank dalam

mengambil keputusan dan kebijakan dalam rangka pemilihan debitur.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi

salah satu informasi yang dapat memperkaya wawasan dalam bidang

akuntansi serta dapat menambah kepustakaan bagi universitas.

3. Bagi Penulis

Melatih diri untuk belajar menganalisis suatu masalah dan menerapkan

teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek-praktek yang

sesungguhnya terjadi di perusahaan.

4

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan

permasalahan yang diangkat.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data,

data yang diperlukan dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Bank

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya bank, lokasi bank,

struktur organisasi, produk bank, dan personalia.

Bab V Deskripsi dan Analisis Data

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data dan

pembahasannya.

Bab VI Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah

dilakukan, keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran yang

diharapkan dapat berguna bagi bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Akuntansi

1. Definisi Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (1993: 4): “Sistem akuntansi adalah organisasi

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan

pengelolaan perusahaan”. Dalam definisi sistem akuntansi, formulir

merupakan salah satu elemen sistem akuntansi. Formulir ini terdiri dari

sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. Oleh karena itu, dalam

pembahasan sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan

prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai

sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diperoleh dalam

sistem akuntansi. Adapun tujuan umum pekerjaan penyusunan sistem

akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur

informasinya.

c. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern,

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi

6

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai

pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan

akuntansi.

2. Definisi Sistem dan Prosedur

Setiap pimpinan perusahaan diharapkan mengelola perusahaannya

secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Suatu

sistem akuntansi harus menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk

pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan

melaporkannya kepada pemilik, kreditur dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang direncanakan

dengan baik harus dilengkapi dengan:

a. Pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data yang efisien

b. Pengukuran setiap kegiatan perusahaan

c. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

d. Pencegahan kesalahan dan kecurangan

Setiap sistem akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan sifat setiap perusahaan, volume setiap jenis transaksi dan

jumlah serta kemampuan pegawai yang ada. Agar lebih jelas terlebih

dahulu akan dijelaskan mengenai sistem. Mulyadi (1993: 6) menjelaskan

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

7

Menurut Baridwan (1979: 1): “Sistem adalah suatu kerangka dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan

suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

fungsi utama dari perusahaan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah

cara yang dilaksanakan untuk melakukan aktifitas dengan tujuan supaya

memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan berdasarkan

informasi yang ada.

Dalam membahas suatu sistem tidak akan lepas dari prosedur

menurut Mulyadi (1993: 6) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan terikat,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih,

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi

perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Baridwan (1979: 1): “Prosedur adalah suatu urut-urutan

pekerjaan kerani, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.

Jadi hubungan sistem dengan prosedur adalah sistem terdiri dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan prosedur terdiri dari

operasi yang saling berhubungan”.

8

B. Pengendalian Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern oleh AICPA (American Institute of Certified

Public Accountants), didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Baridwan (1979: 9) pengendalian intern adalah:

Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP), SA Seksi 319; paragraf 06 adalah

sebagai berikut: “Pengendalian intern (dapat juga disebut sebagai struktur

pengendalian intern) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan

berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi

operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Definisi terakhir pengendalian intern yang diumumkan oleh the

Committee of Auditing Prosedures yaitu sebagai berikut: Pengendalian

intern terdiri atas rencana organisasi dan semua metode dan tindakan yang

dikoordinasi, yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk

mengamankan aktivanya, mengecek ketelitian dan dapat kredibilitas data

akuntingnya, guna meningkatkan efisiensi operasional dan untuk

9

mendorong ditaatinya segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pimpinan perusahaan (Soemita, 1992: 23).

2. Macam-macam Pengendalian Intern

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua

macam yaitu (Mulyadi, 1993: 166):

a. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control)

Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi.

b. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control)

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

3. Sasaran Pengendalian Intern

Sasaran utama pengendalian intern seperti dinyatakan oleh The

American Institute of Certified Public Accountants (Wilkinson, 1993: 198)

adalah sebagai berikut:

a. Melindungi aset perusahaan (sumberdaya, termasuk data dan

informasi)

b. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akunting

(artinya, menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan

menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa)

10

c. Mendorong efisiensi disemua operasi perusahaan

d. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan manajemen.

4. Komponen Pengendalian Intern

Ada lima komponen yang saling terkait dalam pengendalian intern

yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi,

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan

pengendalian mencakup berikut ini: (1) Integritas dan nilai etika, (2)

komitmen terhadap kompetensi, (3) partisipasi dewan komisaris atau

komite audit, (4) filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) struktur

organisasi, (6) pemberian wewenang dan tanggung jawab, (7)

kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan

dimana terdapat sumber daya manusia yang kompeten, yang

memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenangnya,

mengetahui, menghayati, dan memahami komitmen untuk malakukan

hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen

untuk mengikuti kebijakan, prosedur dan standar etika (perilaku)

organisasi.

11

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis

terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk

suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

Penaksiran resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan

khusus untuk resiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan

yang terjadi, seperti adanya bidang usaha baru dengan transaksi-

transaksi yang baru yang prosedur akuntansinya belum begitu

dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang

atau peraturan, revisi atas sistem atau digunakannya teknologi baru

dalam pengolahan informasi, perubahan cepat yang terjadi pada

perusahaan sehingga pengolahan informasi dan fungsi pelaporan

menjadi kewalahan, dan perubahan personil yang terlibat dalam

pengolahan informasi dan fungsi pelaporan.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Lingkungan pengendalian menjadi pedoman dimana prosedur dan

aktivitas pengendalian akan diterapkan. Aktivitas pengendalian (sistem

dan prosedur) yang baik dapat menjadi tidak efektif jika diimpementasi

pada organisasi yang memiliki kondisi lingkungan pengendalian yang

tidak baik. Sebaliknya aktivitas pengendalian yang seadanya dapat

12

menjadi efektif jika diimplementasikan oleh sumber daya manusia

yang memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam suatu

organisasi dengan sistem nilai dan budaya kerja yang kondusif, yang

didukung oleh manajemen senior yang memotivasi komitmen terhadap

integritas dan etika.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan

keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan

catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi,

menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan

melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan

kondisi) dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva dan

kewajiban yang bersangkutan. Sedangkan komunikasi menyangkut

pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab

masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian

intern atas pelaporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi adalah

pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam

suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan

tanggung jawab mereka.

13

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan bisa terjadi atas

aktivitas yang sedang berlangsung. Seperti contoh, masalah yang

berhubungan dengan struktur pengendalian intern bisa menjadi

perhatian manajemen karena adanya pengaduan yang diterima dari

konsumen mengenai kesalahan membuat faktur, atau dari pemasok

yang berkaitan dengan masalah pembayaran. Pemantauan bisa juga

dilakukan dengan evaluasi setiap akhir periode.

5. Elemen-elemen Pengendalian Intern

Adapun unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (1993:

166), meliputi:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian

tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1) Harus dipisahkan fungsi- fungsi operasi dan penyimpanan dari

fungsi akuntansi

2) Tidak satu departemenpun diberi tanggung jawab untuk

melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

14

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar

otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya

transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat

sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas

terlaksananya setiap transaksi.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian

organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek

yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya

ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat

adalah :

1) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak yang

pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang

berwenang

2) Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit) dilaksanakan tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa,

dan jadwal yang tidak teratur. Pemeriksaan mendadak ini

dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pokok yang akan mendorong

15

karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan

dari satu orang atau unit organisasi lain

4) Perputaran jabatan (Job Rotation) diadakan secara rutin untuk

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya,

sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

keefektifan elemen-elemen sistem pengendalian intern atau staf

pemeriksa intern.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Elemen karyawan yang bermutu merupakan elemen sistem

pengendalian intern yang paling penting.

16

6. Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai

bagi manajemen dan dewan komisaris sehubungan dengan pencapaian

tujuan perusahaan. Dalam bukunya, Jusup (2001: 254) menyebutkan ada

lima keterbatasan dari pengendalian intern yaitu:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali terjadi, manajemen dan personil lain melakukan

pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan

bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan

informasi, keterbatasan waktu dan penyebab lainnya.

b. Kemacetan

Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena

petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan

karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan.

c. Kolusi

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai

dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, bisa

terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.

d. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-

prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi,

atau membuat laporan keuangan menjadi nampak baik.

17

e. Biaya dan manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya

tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan

pengendalian intern tersebut.

7. Pengujian Pengendalian

Menurut Jusup (2001: 316) pengujian pengendalian adalah

prosedur pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektivitas

perencanaan dan/atau pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur

pengendalian. Pengujian pengendalian dimaksudkan untuk menilai apakah

kebijakan dan prosedur pengendalian sungguh-sungguh berjalan secara

efektif, suatu kebijakan dan prosedur pengendalian dikatakan berjalan

secara efektif apabila pengendalian tersebut telah diterapkan secara tepat

dan konsisten sepanjang tahun oleh orang atau orang-orang yang diberi

kewenangan.

Statistical Sampling Models Untuk Pengujian Pengendalian

Statitical Sampling terdiri dari attribute sampling dan variable

sampling. Attribute sampling atau disebut proportion sampling digunakan

untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern (dalam pengujian

pengendalian), sedangkan variable sampling digunakan untuk menguji

nilai rupiah yang tercantum dalam rekening (dalam pengujian substantif).

18

Penelitian ini akan melakukan pengujian pengendalian, model yang

digunakan adalah attribute sampling. Attribute sampling terdiri dari tiga

model yaitu: (Mulyadi & Puradiredja, 1998: 241)

a. Fixed-sample-size attribute sampling

Model pengambilan sampel dalam fixed-sample-size attribute

sampling diajukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu

tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika

auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur

struktur pengendalian inten, dan auditor tersebut memperkirakan akan

dijumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).

b. Stop-or-go sampling

Model pengambilan sampel stop-or-go sampling sering juga disebut

dengan decision attribute sampling yang digunakan jika auditor tidak

menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah

penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan

pengambilan sampelnya.

19

Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop-

or-go sampling adalah:

1) Tentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat

keandalan.

Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan

dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Ada tiga pilihan yaitu:

a) Tingkat keandalan 90%

Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,

upper precision limit umumnya tidak lebih dari 10%.

b) Tingkat keandalan 95%

Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,

upper precision limit umumnya 5% atau kurang. Upper

precision limit tidak lebih dari 10%.

c) Tingkat keandalan 99%

Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,

upper precision limit tidak lebih dari 10%.

2) Gunakan Tabel Besarnya Sampel Minimun Untuk Pengujian

Pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus

diambil.

Setelah tingkat keandalan dan desired upper precision limit

(DUPL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan

besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan

menggunakan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk

20

Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrences) (Tabel III.1,

halaman 48).

3) Membuat tabel stop-or-go decision.

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah berikutnya

adalah membuat tabel stop-or-go decision (Tabel III.2, halaman

50). Dalam tabel stop-or-go decision tersebut auditor akan

mengambil sampel sampai 4 kali. Berikut ini diuraikan cara

penyusunan tabel stop-or-go decision:

Langkah pertama auditor menentukan besarnya sampel minimum

dengan menggunakan Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk

Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrence) (Tabel III.1,

halaman 48) dan kemudian malakukan pemeriksaan terhadap

besarnya sampel minimum tersebut. Jika dari pemeriksaan

terhadap anggota sampel pertama auditor tidak menemukan

kesalahan (sama dengan 0), maka auditor dapat menghentikan

pengambilan sampel berikutnya, dan mengambil kesimpulan

bahwa struktur pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif.

Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL = AUPL (desired

upper precision limit sama dengan achieved upper precision limit).

21

Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan

rumus sebagai berikut :

Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed

AUPL = Sample size

Jika dari pemeriksaan terhadap jumlah anggota sampel pertama

tersebut auditor menemukan kesalahan, maka auditor perlu

mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dihitung

dengan rumus sebagai berikut :

Confidence level factorat desired reliability level for occurrences observed

Sample size = Desired upper precision limit (DUPL)

Pengambilan sampel ini terus dilakukan sampai dengan

pengambilan sampel keempat/tahap keempat, apabila DUPL belum

sama dengan AUPL. Jika pada pengambilan sampel keempat/tahap

keempat DUPL tidak sama dengan AUPL, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak

efektif.

4) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sampel auditor

memerlukan Tabel Attribute Sampling Table for Determining Stop-

or Go Sample Sized and Upper Precision Limit of Population

Accurrence Rate Based on Sample Result (Tabel III.3, halaman 51)

22

untuk mencari confidence level factor dan menentukan AUPL.

Setelah itu kemudian membandingkan DUPL dengan AUPL.

5) Kesimpulan

Jika DUPL > atau = AUPL, maka auditor dapat mengambil

kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa

adalah efektif. Apabila DUPL < AUPL, maka auditor harus

mengambil sampel tambahan dengan rumus sebagaimana tersebut

di atas sampai tidak ditemukan kesalahan lagi. Jika pada

pengambilan sampel keempat/tahap keempat DUPL tidak sama

dengan AUPL, maka auditor dapat mengambil kesimpulan bahwa

struktur pengandalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya.

c. Discovery Sampling

Model pengambilan sampel discovery sampling cocok digunakan jika

tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah

(mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk

menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari struktur

pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain.

23

8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perbankan

Beberapa bentuk penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan

dapat diuraikan sebagai berikut (Teguh Pudjo, 1991: 25-35):

a. Division of Duties

Division of Duties dalam kegiatan perbankan dapat berupa pemisahan

fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi. Di

samping itu pembagian wewenang juga dapat dibedakan dari tingkatan

jabatan yang ada.

b. Dual Control

Dual Control dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan kembali

atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk

menetapkan:

1) Apakah petugas yang pertama tersebut telah bertindak sesuai

dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani hasil transaksi

yang telah dilakukan.

2) Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut telah dicatat,

dibukukan dan diadministrasikan dengan prosedur yang benar.

3) Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut, telah

diselesaikannya dengan prosedur yang benar.

24

c. Joint Custody Dual Custody

Di dalam kegiatannya sehari-hari suatu bank banyak menge lola

berbagai macam barang berharga yang sangat likuid (mudah sekali

dicairkan) mulai dari uang tunai, bank note (mata uang asing), obligasi,

sertifikat barang jaminan ataupun formulir- formulir surat berharga

yang belum terpakai, maka dari itu suatu bank harus mempunyai ruang

khasanah (strong room) yang cukup besar dengan berbagai bentuk

pengamanan pada pintunya guna menjamin keamanan berbagai macam

barang berharga yang sangat likuid tersebut. Untuk menghindarkan

kemungkinan seseorang pemegang kunci tidak dapat melaksanakan

tugasnya karena peristiwa-peristiwa yang diluar dugaan, maka perlu

dibuat suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang.

d. Mandatory Vacation

Dengan menjalankan cuti dalam jangka waktu tertentu seseorang dapat

memulihkan kesegaran jasmani dan mentalnya dari kejenuhan selama

bekerja. Setelah cuti diharapkan yang bersangkutan dapat bekerja lebih

baik, terhindar dari kesalahan akibat adanya kelelahan bekerja maupun

akibat adanya depresi mental. Dari sisi lain dari cuti, maka rangkaian

pekerjaan yang telah mereka lakukan secara terus menerus dalam

jangka waktu yang relatif lama akan digantikan oleh rekan kerjanya

yang lain sehingga apabila ada suatu manipulasi, ketidakberesan,

ataupun kesalahan-kesalahan tentu akan segera terbongkar/diketahui

oleh penggantinya.

25

e. Number Control

Dalam hal ini formulir- formulir kerja disusun dengan nomor urut

tercetak agar arus pekerjaan dan pemakaian dari formulir itu sendiri

mudah diperiksa.

f. Rotation of Duty Assignment

Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan cuti, mutasi pegawai juga

mempunyai pengaruh yang positif bagi pejabat bank, yaitu untuk

menghilangkan berbagai kejenuhan bekerja secara rutin dalam jangka

waktu yang relatif lama yang memungkinkan mengalami depresi

mental sehingga yang bersangkutan akan apatis dan kehilangan self

motivation untuk memajukan usahanya maupun dirinya sendiri.

D. Perbankan

1. Pengertian Bank

Dalam pasal 1 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992

tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank tersebut mencerminkan dua peran bank baik sebagai

perantara keuangan (financial intermediate) maupun institute of economic

development. Sebagai perantara keuangan bank melakukan penghimpunan

dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan.

Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat

26

atau nasabah penyimpanan selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut

(sebagian besar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana.

2. Pembagian Bank

Menurut jenisnya, bank terdiri dari:

a) Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Selain itu, bank umum juga mengkhususkan diri

dalam kegiatan tertentu yang meliputi penyaluran pembiayaan jangka

panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan

pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil,

pengembangan pembangunan perumahan.

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang menerima simpanan

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk

simpanan lainnya yang disamakan dengan itu. Dengan demikian yang

membedakan antara bank perkreditan rakyat dengan bank umum

adalah jenis simpanan masyarakat dimana bank perkreditan rakyat

tidak melakukan kegiatan simpanan dalam bentuk giro, sedangkan

persamaan dari kedua bank tersebut adalah bahwasannya bank

perkreditan rakyat juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip

syariah sebagaimana bank umum.

27

E. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU

No. 7/1992 tentang perbankan; Kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang

peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, maka organisasi-organisasi

bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang

moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain- lain. Hal ini

antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan

kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas

dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Fungsi kredit bank dalam kehidupan perekonomian dan

perdagangan antara lain sebagai berikut :

a) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.

1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk

meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

28

2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada

lembaga- lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai

pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan

usahanya.

b) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku

menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi

meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran

barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli

barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain.

Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal itu juga berarti

bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

c) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila

pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan

dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit

perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan

peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang

pula.

29

d) Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan

kepada usaha lain:

a) Pengendalian inflasi

b) Peningkatan ekspor

c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang

berkisar 650%, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan uang ketat

(tight money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan

terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan

pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar

bisa diekspor. Kebijaksanaan tersebut telah berhasil dengan baik.

e) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut,

namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan.

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi

kekurang mampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut,

sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

30

f) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas

usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan

pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk

melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan

memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian

proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya

diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga

kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

g) Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung

maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam

negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai

cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan

bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang

sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit

ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang

bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

31

3. Jenis-jenis Kredit

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh, kredit dapat

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Kredit Komersial, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai

kebutuhan dunia usaha, baik dalam bentuk kredit revolving maupun

kredit non-revolving. Yang dimaksud dengan kredit revolving adalah

kredit yang dananya dapat ditarik berulang-ulang, artinya jumlah kredit

dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kebutuhan

debitur. Sedangkan kredit non-revolving adalah kredit yang dananya

dilakukan sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap

maupun sekaligus.

b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian

barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas yang produktif)

melainkan untuk pemakaian (konsumsi) dan merupakan pinjaman

yang bersifat non-revolving.

Menurut jangka waktu pengembalian kredit, dapat dibedakan menjadi :

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu

maksimum satu tahun.

b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu

diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari

tiga tahun.

32

Berdasarkan bentuk jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena adanya

jaminan dari debitur, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak

bergerak.

b. Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit dengan tidak berdasarkan

barang jaminan.

4. Penilaian Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah

diberikan kepada para pelanggan. Pada umumnya bank atau perusahaan

dalam mengadakan penilaian resiko kredit adalah dengan memperhatikan

empat “P”, yaitu:

a. Personality

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat

hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan

sebagainya), hobbynya, keadaan keluarga (isteri, anak), social standing

(pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat

tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya

dengan kepribadian si peminjam.

b. Purpose

Purpose dimaksudkan untuk mencari data tentang tujuan atau

keperluan penggunaan kredit.

33

c. Prospect

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari

bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam.

d. Payment

Payment dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembayaran

kembali pinjaman yang akan diberikan.

Selain keempat hal di atas, penilaian kredit juga dapat dilakukan

dengan memperhatikan lima “C”, yaitu Character, Capacity, Capital,

Collateral dan Conditions.

a. Character

menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari para anggota

secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Faktor ini adalah sangat penting karena setiap transaksi kredit

mengandung kesanggupan untuk membayar.

b. Capacity

Capacity ialah pendapat subyektif mengenai kemampuan dari anggota

untuk bisa membayar kembali utangnya secara tepat pada waktunya.

c. Capital

Penyelidikan terhadap capital atau permodalan si peminta kredit tidak

hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana

distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha.

34

d. Collateral

Collateral merupakan adanya ikatan dan jaminan untuk keamanan dari

resiko kredit baik berupa surat-surat penting maupun benda dari

pelanggan yang diberi kredit.

e. Condition

Condition menunjukkan impact (pengaruh langsung) dari trend

ekonomi pada umumnya terhadap suatu organisasi yang bersangkutan

atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang

mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan anggota untuk

memenuhi kewajibannya.

Menurut Soemita (1992: 79) “Kebanyakan perusahaan menitik

beratkan pada faktor character, capacity, dan collateral, sebab ketiga

faktor ini sangat dominan untuk menentukan seorang calon pelanggan

agar bisa mendapat kredit”. Namun dua faktor yang lain perlu juga

dipertimbangkan, sehingga penilaian terhadap seorang pelanggan atau

debitur benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

5. Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang

disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat kredit atau

loan officer melalui proses pemutusan kredit.

35

Kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat

membantu manajemen bank untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan standar perkreditan

b. Memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik

oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun penguasa

moneter

c. Menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit

d. Dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang

sedang dijalankan bank

Sebagai lembaga perkreditan, bank harus dapat menentukan

kebijaksanaan yang harus ditempuh antara lain melalui rencana kebijakan

kredit yang dimaksudkan sebagai penyusunan segenap komponen yang

mengatur perihal perkreditan bank, baik prosedur, jumlah kredit maupun

jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan dijadikan

pedoman bank melaksanakan penyaluran kredit kepada debitur.

Rencana kebijakan kredit yang telah disusun juga digunakan

sebagai manual dalam menilai seberapa besar nilai keberhasilan

penyaluran kredit. Kebijakan perkreditan secara komprehensif terdiri dari

tiga bagian yaitu:

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum kredit menyangkut: sasaran yang ingin dicapai,

strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu

36

kredit dan jaminan yang dikehendaki, batas wewenang

persetujuan/pemberian kredit.

Sebelum kredit diberikan kepada debitur, bank akan melakukan

beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat

dibedakan menjadi 2:

1) Privat Ekonomi

Privat ekonomi maksudnya bahwa pemberian fasilitas kredit yang

semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh hasil setinggi-

tingginya dari utang yang dipinjamkan. Pertimbangan utamanya

adalah menetapkan bunga tinggi dengan tujuan didapatnya bunga

serta diperolehnya kembali pokok pinjaman.

2) Sosial Ekonomi

Dalam sosial ekonomi pamberian kredit dimaksudkan agar

seseorang atau perusahaan dapat memperbesar produksi atau

memperluas usahanya. Penilaian kredit disini tidak saja didasarkan

pada jaminannya saja melainkan pada penilaian produksi atau

usaha pada waktu yang akan datang.

b. Prosedur Pemberian dan Pengawasan

Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut: standar

dokumentasi kredit, perlindungan melalui program asuransi, dan

pengawasan kredit.

37

Langkah- langkah dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani

oleh bank antara lain:

1) Permohonan kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

a) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas

kredit.

b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

c) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa berlakunya

kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-

syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain

penukaran jaminan serta perubahan atau pengunduran jadwal

angsuran.

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Setiap permohonan kredit harus diadakan penyelidikan dan analisis

kredit dan pekerjaan penyelidikan dilakukan oleh petugas yang

berfungsi sebagai penyelidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis

dilakukan oleh analis kredit.

38

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang

meliputi:

a) Wawancara dengan pemohon kredit

b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan

kredit yang diajukan nasabah baik data intern maupun ekstern.

c) Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran kewajiban

mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi

lainnya yang diperoleh.

d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan

yang telah dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan

yang meliputi:

a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala

aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Untuk

mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat

dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi tentang

penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan

pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

39

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat

yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan

berupa menolak, menyetujui dan mengusulkan permohonan

fasilitas kredit kapada pajabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan

permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat

umum yang tercantum dalam laporan permohonan kredit dan

analisis kredit. Penolakan permohonan kredit dapat terjadi oleh

bagian kredit atau cabang karena penolakan ini adalah untuk

permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara

teknis tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan yang dimaksud

dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank

untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari

calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam

pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan

terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang

harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil

antara lain:

a) Pengikatan jaminan

b) Penandatanganan perjanjian kredit

c) Penandatanganan surat aksep

d) Informasi untuk bagian lain

e) Pembayaran bea materai kredit

40

f) Asuransi barang jaminan

g) Asuransi kredit

4) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Pencairan ini

berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening

pinjaman atau fasilitas

5) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban

hutang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan

perjanjian kredit.

c. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang

berbeda seringkali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi

mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi

yang lain. Pedoman khusus dalam menangani kredit untuk masing-

masing sektor ekonomi perlu diberikan secara formal dan tertulis.

6. Pemeriksaan Kredit

Pemeriksaan kredit atau loan review adalah suatu kegiatan untuk

menilai atau memeriksa kembali keadaan debitur termasuk data-data dan

informasi yang disampaikan kepada pihak bank meliputi keadaan

keuangan nasabah (Siamat, 1993: 221). Pemeriksaan kredit dimaksudkan

untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat tidak

41

dibayarnya kembali kredit yang akhirnya harus dihapuskan dari

pembukuan sehingga perlu dilakukan deteksi sedini mungkin terhadap

kredit yang telah disalurkan.

Penilaian kredit macet yang baik akan dapat meminimalkan kredit

macet. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan loan

review antara lain: (Siamat, 1993: 221)

a. Keadaan keuangan dan kemampuan debitur melunasi kreditnya.

b. Kelengkapan dokumen.

c. Konsistensi terhadap kebijakan perkreditan dan penyajian kredit.

d. Perlakuan terhadap jaminan.

e. Ketentuan pemerintah yang tidak dipatuhi.

f. Perkiraan keuntungan.

7. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan

terhadap kredit yang diklasifikasikan sebaga i diragukan atau macet

(Siamat, 1993: 221). Usaha penyelamatan tingkat awal dapat dilakukan

dengan cara memberikan teguran yakni peringatan secara lisan atau tertulis

kepada debitur.

Cara penyelesaian dan penyelamatan kredit yang dapat ditempuh

antara lain meliputi: (Siamat, 1993: 221-222)

a. Penjadwalan kembali (Restructuring) yaitu perubahan syarat kredit

yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk

masa tenggang (grace periode) dan perubahan besarnya angsuran

42

kredit. Nasabah yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang

adalah debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur serta

bidang usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau

seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga dan persyaratan

lainnya. Debitur yang jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya

sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih

beroperasi dengan menguntungkan maka kreditnya dapat

dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. Penataan ulang (Restructuring) yaitu perubahan syarat kredit yang

menyangkut :

1) Penambahan dana.

2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok

kredit baru.

3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan atau

mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d. Likuidasi (liquidation) yaitu penjualan barang-barang yang

dijadwalkan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan

hutang ini dilakukan terhadap kredit yang benar-benar sudah tidak

dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang

sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi

ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut

43

terhadap nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan harga yang

baik dengan terlebih dahulu menetapkan harga minimum serta proses

mekanisme pembayarannya tetap dikuasai oleh pihak pemberi kredit.

Selain cara di atas, ada penilaian lain kredit macet yang bisa ditempuh

yakni melalui tahap-tahap sebagai berikut: (Sinungan, 1993: 282-288)

1) Keringanan bunga dan angsuran

Keringanan diberikan bila faktor- faktor intern penyebab kesulitan

keuangan perusahaan tidaklah terlampau berat dalam mengatasinya

serta manajemen bank masih percaya akan kemampuannya untuk

mempertahankan usaha.

2) Bantuan injeksi kredit

Hal ini dilakukan bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah

masih dapat dihidupkan kembali.

3) Penyelesaian melalui jalur hukum

Ini merupakan alternatif penyelesaian lain yang dilakukan bank

terhadap kredit-kredit yang mengalami kemacetan setelah proses

keringanan bunga dan bantuan injeksi ternyata belum bisa

menyelesaikan.

4) Penghapusan kredit

Merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank bila keadaan

kredit macet masih terus berlarut- larut walaupun sudah dilakukan

penyelesaian melalui jalur hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus

dimana studi kasus memiliki karakteristik masalah yang berhubungan

dengan latar belakang dari subyek penelitian.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di BPR Krangwaru Pratama.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Desember 2005 sampai dengan Januari

2006.

C. Obyek dan subyek penelitian

1. Obyek penelitian

Obyek yang diteliti adalah sistem pengendalian intern pemberian

kredit dan prosedur pemberian kredit.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian untuk pengumpulan data antara lain pengurus,

badan pemeriksa, manajer.

45

D. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan antara lain:

1. Gambaran umum perusahaan

2. Struktur organisasi

3. Tugas masing-masing pengurus bagian administrasi maupun akuntansi

4. Data yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemberian

kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.

5. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru

Pratama.

6. Flowchart

E. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei

yang menggunakan pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan

sistem pengendalian intern pemberian kredit kepada pihak-pihak

berkaitan langsung dengan sistem pengendalian intern pemberian

kredit.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu yang berhubungan dengan

sistem pengendalian intern pemberian kredit, karena dari obyek

pengamatan tersebut dapat melihat dan mencatat data yang diperlukan.

46

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) secara tertulis

tentang masalah yang akan diteliti.

F. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab

permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yaitu:

1. Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang

dilaksanakan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan teknik analisis

deskriptif dan pengujian pengendalian terhadap struktur pengendalian

intern pemberian kredit. Langkah- langkah yang harus dilakukan

adalah:

a. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemberian kredit secara teoritis dan yang diterapkan oleh

perusahaan. Pengendalian intern tersebut meliputi struktur

organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang

sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung

jawabnya.

47

b. Melakukan pengujian pengendalian terhadap struktur pengendalian

intern pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian

kredit. Metode yang dipakai untuk menganalisa efektivitas

pengendalian intern adalah metode stop-or-go-sampling. Langkah-

langkah yang harus ditempuh sebagai berikut : (Mulyadi &

Puradiredja, 1998: 250-260)

1) Penentuan attribute yang akan diperiksa.

Attribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif dari suatu

unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang

lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian,

attribute adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur

tertentu dalam suatu struktur pengendalian intern yang

seharusnya ada. Unsur-unsur attribute dalam penelitian ini

meliputi: penggunaan formulir bernomor urut tercetak,

kelengkapan dokumen pendukung, persetujuan kredit oleh

personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi),

data-data mengenai calon debitur, barang jaminan.

2) Penentuan populasi yang akan diambil sampel.

Dalam attribute sampling, populasi meliputi segala sesuatu

yang berkaitan dengan kelompok transaksi yang akan diuji.

Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem pengendalian

48

intern pemberian kredit, populasi yang diambil sampelnya

adalah dokumen kredit yang terjadi selama tahun 2004.

3) Menentukan Desired Upper Precision Limit (DUPL) dan

tingkat keandalan.

Dalam pengujian kepatuhan ini, peneliti menggunakan tingkat

keandalan sebesar 95% sehingga DUPL sebesar 5%.

4) Menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil

dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk

Pengujian Pengendalian.

Tabel III.1 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrences)

Sample Size Based on Confidence Acceptable

Upper Precision

Limit

90 % 95 % 97,5 %

10 % 24 30 37 9 27 34 42 8 30 38 47 7 35 43 53 6 40 50 62 5 48 60 74 4 60 75 93 3 80 100 124 2 120 150 185 1 240 300 370

Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 254

Telah ditentukan di atas, pada tingkat keandalan sebesar 95%

dan DUPL sebesar 5%, maka besarnya sampel minimum untuk

pengujian ditentukan sebesar 60. Tujuan sampel audit adalah

untuk mengambil suatu kesimpulan tentang satu atau lebih

49

karakteristik populasi tanpa harus melakukan pengujian

terhadap seluruh populasi. Pemilihan anggota sampel dari

populasi, yaitu beberapa bukti transaksi pemberian kredit yang

terjadi selama tahun 2004.

5) Membuat tabel Stop-or-Go Decision

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah

selanjutnya adalah membuat tabel Stop-or-Go Decision. Dalam

tabel Stop-or-Go Decision tersebut auditor akan mengambil

sampel sampai 4 kali. Dari pemeriksaan terhadap 60 sampel

pertama (pengambilan sampel pertama/tahap pertama), jika

tidak ditemukan kesalahan, maka pengambilan sampel

berikutnya dapat dihentikan dan dapat diambil kesimpulan

bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa adalah

efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL = AUPL.

Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan

rumus sebagai berikut :

Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed

AUPL = Sample size

Apabila dalam pemeriksaan sampel pertama tersebut

ditemukan kesalahan, maka perlu dilakukan pengambilan

sampel berikutnya sampai DUPL = AUPL.

50

Besarnya ukuran sampel ini diambil dengan rumus sebagai

berikut:

Confidence level factorat desired reliability level for occurrences observed

Sample size = Desired upper precision limit (DUPL)

Pengambilan sampel ini terus dilakukan sampai dengan

pengambilan sampel keempat/tahap keempat, apabila DUPL

belum sama dengan AUPL, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Stop-or-Go

Decision.

Tabel III.2 Stop-or-Go-Decision

Langkah

ke- Besarnya Sampel

Kumulatif yang

Digunakan

Berhenti jika

Kesalahan Kumulatif

yang Terjadi Sama

dengan

Lanjutkan ke

Langkah Berikutnya

jika Kesalahan

yang terjadi Sama

dengan

Lanjutkan ke

langkah 5 jika

Kesalahan Paling Tidak

Sebesar

1 60 0 1 4

2 96 1 2 4

3 126 2 3 4

4 156 3 4 4

5 Gunakan fixed sample-size-attribute sampling

Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 256

51

6) Evaluasi hasil pemeriksaan sampel

Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sampel diperlukan

Tabel Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go

Sampling Size and Upper Precision Limit Population

Occurrence Rate Based on Sample Result (Tabel III.3) untuk

mencari confidence level factor dan menentukan AUPL.

Setelah itu kemudian membandingkan DUPL dengan AUPL.

Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results

Confidence Levels Number of

Occurrences 90 % 95 % 97,5 % 0 2.4 3.0 3.7 1 3.9 4.8 5.6 2 5.4 6.3 7.3 3 6.7 7.8 8.8 4 8.0 9.2 10.3 5 9.3 10.6 11.7 6 10.6 11.9 13.1 7 11.8 13.2 14.5 8 13.0 14.5 15.8 9 14.3 16.0 17.1 10 15.5 17.0 18.4 11 16.7 18.3 19.7 12 18.0 19.5 21.0 13 19.0 21.0 22.3 14 20.2 22.0 23.5 15 21.4 23.4 24.7 16 22.6 24.3 26.0 17 23.8 26.0 27.3 18 25.0 27.0 28.5 19 26.0 28.0 29.6 20 27.1 29.0 31.0 21 28.3 30.3 32.0 22 29.3 31.5 33.3 23 30.5 32.6 34.6

52

Lanjutan Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results

Convidence Levels Number of Occurrences 90% 95% 97.5%

24 31.4 33.8 35.7 25 32.7 35.0 37.0 26 34.0 36.1 38.1 27 35.0 37.3 39.4 28 36.1 38.5 40.5 29 37.2 39.6 41.7 30 38.4 40.7 42.9 31 39.1 42.0 44.0 32 40.3 43.0 45.1 33 41.5 44.2 46.3 34 42.7 45.3 47.5 35 43.8 46.4 48.8 36 45.0 47.6 49.9 37 46.1 48.7 51.0 38 47.2 49.8 52.1 39 48.3 51.0 53.4 40 49.4 52.0 54.5 41 50.5 53.2 55.6 42 51.6 54.5 56.8 43 52.6 55.5 58.0 44 54.0 56.6 59.0 45 55.0 57.7 60.3 46 56.0 59.0 61.4 47 57.0 60.0 62.6 48 58.0 61.1 63.7 49 59.7 62.2 64.8 50 60.4 63.3 65.0 51 61.5 64.5 67.0

Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 257-258

53

7) Kesimpulan

Jika DUPL > atau = AUPL, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa efektif.

Apabila DUPL < AUPL, maka harus dilakukan pengambilan

sampel dengan rumus sebagaimana tersebut diatas sampai tidak

ditemukan kesalahan lagi.

Jika pada pengambilan sampel keempat/tahap keempat DUPL

tidak sama dengan AUPL, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif.

Apabila unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif,

maka auditor dapat menggunakan fixed sample-size-attribute

sampling sebagai alternatif.

Langkah- langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

(Mulyadi & Puradiredja, 1998: 242-250)

a) Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji

efektivitas struktur pengendalian intern.

Sebelum auditor melakukan pengambilan sampel, ia harus

secara seksama menentukan attribute yang akan diperiksa.

b) Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.

Setelah attribute yang akan diuji ditentukan, langkah

berikutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil

sampelnya.

54

c) Penentuan besarnya sampel.

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari

populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus

mempertimbangkan faktor- faktor berikut ini:

(1) Penentuan tingkat keandalan (reliability level) atau

confidence level atau disingkat R%. Tingkat keandalan

adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas

pengendalian intern.

(2) Penaksiran persentase terjadinya attribute dalam populasi.

Penaksiran ini didasarkan pada pengalaman auditor di masa

yang lalu atau dengan melakukan percobaan.

(3) Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (desired

upper precision limit atau DUPL).

(4) Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk

menentukan besarnya sampel.

d) Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.

e) Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas

unsur struktur pengendalian intern.

f) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.

g) Kesimpulan

55

2. Apakah prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR

Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori?

Untuk menjawab permasalahan ini, teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan langkah- langkah

sebagai berikut :

a. Mendeskripsikan prosedur-prosedur pemberian kredit yang

digunakan secara teoritis dan prosedur-prosedur pemberian kredit

yang digunakan oleh perusahaan.

b. Membandingkan prosedur-prosedur pemberian kredit yang

digunakan oleh perusahaan dengan teori yang ada.

c. Mengevaluasi prosedur-prosedur pemberian kredit yang digunakan

oleh perusahaan dengan menguraikan secara nyata sesuai dengan

kondisi perusahaan.

d. Menarik kesimpulan dari hasil yang telah dibandingkan. jika

hasilnya sesuai dengan teori, maka prosedur-prosedur pemberian

kredit yang digunakan oleh perusahaan bisa dikatakan baik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BANK

A. Sejarah berdirinya BPR Karangwaru Pratama

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 bahwa bentuk

hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi Perusahaan Daerah,

Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Setiap pendirian BPR harus

mendapat ijin usaha dari Direksi Bank Indonesia dan harus didirikan atau

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia,

Pemerintah Daerah. Sedangkan modal dasar yang dibutuhkan untuk

pendirian BPR khususnya untuk Daerah Ibukota Jakarta, Bogor,

Tangerang, dan Bekasi adalah sebesar 2 milyar, untuk Daerah Ibukota

Propinsi modal dasarnya 1 milyar, sedangkan di luar kedua daerah tersebut

modal dasarnya sebesar 500 juta.

Awal dari pendirian BPR Karangwaru Pratama adalah salah satu

gagasan dari mantan karyawan Bank BNI yaitu Bapak Mahfoel yang

kemudian bersama-sama pemilik dana mencoba mendirikan suatu lembaga

perbankan yang bergerak dibidang perkreditan terutama ditujukan untuk

membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana

untuk membiayai kegiatan usahanya. Tahun 1994 dengan modal dasar 150

juta dan modal disetor sebesar 150 juta, BPR Karangwaru Pratama

mengajukan permohonan pendirian usaha dengan meminta ijin usaha

kepada Bank Indinesia (BI) yaitu dengan akta notaris tertanda AYB.

57

Gunarta, SH Sleman Yogyakarta 9 Oktober 1994 tentang pendirian PT

yang selanjutnya diajukan kepada menteri keuangan melalui rekomendasi

dari Bank Indonesia.

BPR Karangwaru Pratama dalam mendirikan usahanya melalui dua

jalur perijinan. Perijinan pertama adalah perijinan prinsip, dimana BPR

Karangwaru Pratama mengajukan permohonan pendirian sebelum

melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan operasionalnya. Setelah ijin

prinsip disetujui oleh menteri keuangan, selanjutnya diajukan untuk

memperoleh ijin usaha. Adapun persetujuan atau perijinan prinsip telah

tercatat dengan Nomor S-1414/MK.17/1994 tertanggal 30 September 1994

atas persetujuan Menteri Keuangan. Untuk melengkapi persyaratannya,

BPR Karangwaru Pratama melampirkan beberapa dokumen yang

diperlukan seperti Rancangan Pendirian Badan Hukum berupa anggaran

dasar, kepemilikan, permodalan, data kepemilikan, nama dari dewan

komisaris dan direksi, rencana susunan organisasi, rencana kerja untuk

tahun pertama, dan bukti setoran modal. Perijinan kedua adalah ijin usaha.

Dalam perijinan usaha, BPR Karangwaru Pratama melampirkan akta

pendirian, data kepemilikan, daftar organisasi dewan komisaris dan dewan

direksi, susunan organisasi dan prosedur kerja serta bukti setoran modal

dan bukti kesiapan operasional seperti neraca, NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), foto gedung. Selain itu,

ijin usaha BPR Karangwaru Pratama sudah terdapat dalam Kep-

380/KM.17/1995 tertanggal 5 Desember 1995. Sedangkan untuk perijinan

58

lain adalah NPWP No.1.695.177.4-SUI. TDP No.12021800327/21 Juni s/d

26 Juli 2001, dan untuk ijin tempat usaha No.503/5266/1995 tanggal 12

Juli s/d 12 Juni 2000.

Setelah melalui beberapa tahapan dalam permohonan perijinan

untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka mulai tangga l 2

Februari 1996 BPR Karangwaru Pratama sudah resmi dan dapat beroperasi

dan melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang

berorientasi di sektor usaha kecil.

B. Lokasi BPR Karangwaru Pratama

Sejak awal berdirinya tahun 1996, BPR Karangwaru Pratama

berlokasi di jalan Magelang Km 4,5 yaitu menempati atau meminjam pada

showroom Mobilindo selama ± 1 tahun. Karena melihat tidak ada

perkembangan dalam BPR Karangwaru Pratama serta kurangnya respon

masyarakat terhadap keberadaan BPR Karangwaru Pratama tersebut, maka

untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul, diputuskan untuk

pindah lokasi yang bertempat di Jalan Magelang Km 7,5 No.169 Mlati

Sleman Yogyakarta hingga sekarang.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan

seluruh kegiatan organisasi yang menghubungkan tiap bagian departemen

untuk melakukan tugas masing-masing sesuai dengan kewajibannya (lihat

gambar IV.1).

59

Berdasarkan pengamatan, dapat diketahui bahwa struktur

organisasi ini adalah struktur organisasi garis dimana pada bentuk ini

terdapat hubungan yang lurus dan langsung dari atasan selaku direktur

sampai dengan bawahan atau karyawan.

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Karangwaru Pratama

Kantor KAS

RUPS

Direktur

komisaris

Marketing Kepala kantor

Pembukuan Administrasi

kredit Customer Service

Deposito/ tabungan Kasir Umum

60

Adapun keterangan gambar IV.1 menjelaskan tugas dari masing-

masing bagian pada BPR Karangwaru Pratama adalah:

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan meneliti

laporan pertanggung jawaban serta kebijaksanaan yang dilaksanan oleh

dewan direksi. Disamping itu, dewan komisaris juga memberikan

pembinaan serta masukan dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

2. Direktur bertugas menjalankan usaha BPR Karangwaru Pratama serta

bertanggung jawab atas kerja operasional para karyawan dan

memberikan perintah atau mendelegasi tugas para karyawan.

3. Bagian Kantor Kas bertugas untuk membantu dan mempermudah

nasabah dalam melakukan transaksi, kantor kas ini merupakan kantor

cabang pembantu yang berada di daerah tertentu sehingga nasabah

tidak perlu datang ke kantor pusat untuk melakukan transaksi. Dari

transaksi yang terjadi di kantor cabang pembantu akan dilaporkan ke

kantor pusat.

4. Bagian Marketing bertugas untuk melakukan penyelidikan dan

analisis kredit.

5. Bagian Pembukuan (Accounting) bertugas mencatat dan membukukan

sejumlah transaksi secara tunai maupun overbooking serta membuat

neraca harian dan perhitungan L/R (dana atau biaya-biaya kantor) yang

selanjutnya membuat neraca kerja.

61

6. Bagian Adiministrasi Kredit bertugas mencatat semua transaksi yang

berkaitan langsung dengan perkreditan yaitu menangani masalah dari

nasabah calon debitur, apabila dalam jangka waktu jatuh tempo pihak

debitur belum bisa melunasi kreditnya, maka bagian administari kredit

langsung melapor kepada bagian marketing untuk ditindak lanjuti.

7. Bagian customer Service bertugas untuk memberikan pelayanan

kepada nasabah.

8. Bagian Deposito/Tabungan bertugas melayani nasabah dalam

melakukan transaksi yang berupa tabungan dan deposito.

9. Bagian Kasir (Teller) bertugas melakukan pencatatan langsung

terhadap transaksi nasabah, baik nasabah tabungan ataupun deposito.

Meskipun sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun bagian

teller tetap memback up dengan dibantu buku kas dan buku

rekapitulasi keuangan fisik yang dilakukan secara manual.

10. Bagian Umum bertugas melayani dan menyiapkan keperluan yang

dibutuhkan staf atau atasan, sedangkan penjaga malam bertugas

menjaga keamanan BPR Karangwaru Pratama.

62

D. Produk BPR Karangwaru Pratama

Produk yang dikeluarkan oleh BPR Karangwaru Pratama untuk

alokasi kredit diperoleh dari sumber dana berupa tabungan dan deposito

berjangka.

1. Tabungan

BPR Karangwaru Pratama mempunyai dua produk tabungan yang

dikeluarkan untuk mempermudah nasabah menyimpan dananya.

Adapun jenis tabungan tersebut adalah:

a. Tabungan Pratama

Tabungan pratama merupakan produk unggulan atau produk utama

dari BPR Karangwaru Pratama yang memberikan kemudahan

dalam pengambilan dana sesuai kebutuhan.

b. Tabungan Asyik

Tabungan asyik merupakan produk tabungan BPR Karangwaru

Pratama dengan menggunakan sistem bumbung, dimana dalam

sistem ini, pihak bank akan mendatangi nasabah untuk melakukan

perhitungan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Misalnya: dalam jangka waktu 1, 2 atau 3 minggu.

c. Deposito Berjangka

Selain tabungan, BPR Karangwaru Pratama juga mempunyai

produk deposito berjangka yang dapat dimiliki oleh nasabah sesuai

dengan persyaratan tertentu dengan pembukuan deposito minimal

Rp 500.000,00.

63

E. Personalia

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi

kemajuan suatu perusahaan, karena tenaga kerja yang kapabel akan

menciptakan sinergi yang baik yang pada akhirnya akan membawa pada

tujuan perusahaan yang optimal. Untuk itu BPR Karangwaru Pratama

dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia

senantiasa mengikuti pend idikan dan training atau pelatihan yang

dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu, untuk meningkatkan

semangat atau produktivitas kerja karyawan, BPR Karangwaru Pratama

memberikan upah lembur, bagi karyawan yang menggunakan waktu

lembur, memberikan bonus bagi karyawan bagian marketing yang dapat

memenuhi plafond yang telah ditetapkan, memberikan tunjangan

kesehatan serta tunjangna hari raya.

Berikut ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga

kerjaan atau personalian di BPR Karangwaru Pratama:

1. Jumlah karyawan yang bekerja di BPR Karangwaru Pratama secara

keseluruhan ada 21 orang, terdiri dari 15 pria dan 6 wanita.

2. Perekrutan karyawan dilakukan melalui seleksi yang telah ditetapkan

oleh BPR Karangwaru Pratama sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

3. Shift kerja karyawan di BPR Karangwaru Pratama yaitu:

a. Hari Senin s/d Jumat pukul 08.00-16.00

Waktu istirahat pukul 12.00-13.00

b. Hari Sabtu pukul 08.00-13.00.

BAB V

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern

Suatu sistem yang dijalankan perusahaan dapat berjalan dengan

baik apabila di dalamnya terdapat suatu kegiatan pengendalian atau

pengendalian intern. Pengendalian intern dibutuhkan agar kegiatan yang

dilakukan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan

sesuai dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan gambaran umum dan

kuesioner yang digunakan penulis dalam penelitian, maka dapat ditemukan

unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

a. Adanya pemisahan wewenang antara fungsi operasi, fungsi

akuntansi dan fungsi penyimpanan.

Di BPR Karangwaru Pratama, fungsi operasi dilakukan

oleh bagian marketing, fungsi akuntansi dilakukan oleh bagian

pembukuan (Accounting), dan fungsi penyimpanan dilakukan oleh

teller. Adanya pemisahan antara fungsi operasi, fungsi akuntansi

dan fungsi penyimpanan tersebut telah sesuai dengan kajian teori

yang melandasinya dan dapat dikatakan baik.

65

b. Tidak terdapat satu fungsi yang bertanggungjawab penuh atas

seluruh tahap suatu transaksi.

Dalam BPR Karangwaru Pratama tahap permohonan kredit

dilakukan oleh customer service, tahap penyelidikan dan analisis

kredit dilakukan oleh bagian marketing, tahap keputusan dilakukan

oleh direktur, tahap pencairan, pembayaran, dan pelunasan

dilakukan oleh teller serta tahap pembukuan dilakukan oleh bagian

accounting, sehingga tidak terdapat satu fungsi yang

bertanggungjawab penuh atas seluruh tahap suatu transaksi

pemberian kredit.

Tabel V.1 Ringkasan Hasil Analisis Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung JawabFungsional Secara Tegas

Data Temuan Teori

Ya Tidak

Keterangan

a. Adanya pemisahan

wewenang antara fungsi

operasi, fungsi

akuntansi, dan fungsi

penyimpanan

b. Tidak terdapat satu

fungsi yang

bertanggungjawab

penuh atas seluruh tahap

suatu transaksi

v

v

Sesuai

Sesuai

66

Berdasarka tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup.

a. Transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang

berwenang

Masing-masing pejabat dalam BPR Karangwaru Pratama memiliki

tugas dan otoritas yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya.

Transaksi-transaksi yang terjadi mulai dari permohonan sampai

dengan pelunasan kredit telah ditandatangani oleh pihak-pihak

yang mempunyai otoritas terhadap hal tersebut. Tahap permohonan

diotorisasi oleh bagian marketing, tahap analisis diotorisasi oleh

surveior, tahap keputusan diotorisasi oleh komite kredit, tahap

pelaksanaan diotorisasi oleh bagian administrasi kredit yaitu kasir,

serta tahap administrasi dan pengawasan kredit diotorisasi oleh

bagian administrasi kredit.

b. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur

Pencatatan dilakukan oleh bagian accounting. Bagian accounting

mempunyai tanggung jawab pokok menjamin ketertiban dan

kebenaran pembukuan transaksi yang ada, tugas tersebut

dipertanggung jawabkan kapada direktur. Dalam BPR Karangwaru

Pratama bagian accounting telah membukukan setiap transaksi

67

menurut tanggal terjadinya dan masing-masing rekening dibukukan

sesuai dengan golongannya.

c. Pencatatan telah dilakukan dengan seksama dan segera

Pencatatan transaksi-transaksi dalam BPR Karangwaru Pratama

telah dilakukan dengan seksama dan segera oleh bagian

accounting. Pencatatan dilakukan dengan teliti sesuai dengan

tanggal terjadinya transaksi.

Tabel V.2 Ringkasan Hasil Analisis Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

a. Transaksi yang

terjadi atas dasar

otorisasi dari pejabat

yang berwenang

b. Pencatatan dilakukan

sesuai dengan

prosedur pencatatan

c. Pencatatan telah

dilakukan dengan

seksama dan segera

v

v

v

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup.

68

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian

organisasi

a. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak

Penggunaan nomor urut tercetak telah dilakukan pada semua

formulir pemberian kredit.

b. Pemeriksaan mendadak

Kegiatan pemeriksaan mendadak ini dilakukan oleh pihak kontrol

intern bank untuk mengetahui telah berfungsinya masing-masing

bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang

atau unit organisasi

Dalam proses pemberian kredit telah melibatkan lebih dari satu

orang atau unit organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang

masing-masing.

d. Perputaran jabatan

Perputaran jabatan dilakukan secara teratur, untuk menjaga

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga

persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak

Pengambilan cuti bagi karyawan telah dilaksanakan dengan baik.

Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kejenuhan karyawan dalam

bekerja dan untuk melakukan kontrol terhadap kerja karyawan

69

tersebut. Masa cuti yang diberikan selama 12 hari dalam satu

tahun.

f. Pencocokan antara fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya

yang dilakukan secara periodik

Kegiatan pencocokan fisik kekayaan perusahaan dengan

catatannya juga telah dilakukan sebagai tindakan pengamanan

kekayaan dan ketelitian catatan yaitu minimal satu tahun sekali.

g. Pembentukan unit organisasi yang mempunyai fungs i untuk

mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern

Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh pihak kontrol intern

bank. Fungsi ini bertugas untuk mengecek efektivitas dari

pengendalian intern.

Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Tiap Bagian Organisasi

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak

b. Pemeriksaan mendadak organisasi

c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau unit organisasi

d. Adanya perputaran jabatan

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak

v

v

v

v

v

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

70

Lanjutan Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungs i Tiap Bagian Organisasi

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

f. Adanya kegiatan pencocokan antara fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya yang dilakukan secara periodik

g. Pembentukan unit organisasi yang mempunyai fungsi untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern

v

v

Sesuai

Sesuai

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan

praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap unit

organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan karyawan yang sesuai

dengan yang diharapkan adalah:

a. Seleksi calon karyawan

Seleksi terhadap calon karyawan dilakukan dengan menetapkan

persyaratan atau kualifikasi tertentu sedikit banyak akan dapat

membantu perusahaan memperoleh karyawan yang diharapkan..

Syarat yang ditetapkan oleh BPR Karangwaru Pratama untuk

kepala kantor dan kepala marketing adalah lulusan S1 Akuntansi

dengan IPK minimal 3,00, untuk karyawan/staf minimal lulusan

71

D3 Akuntansi, untuk karyawan/staf bagian umum minimal lulusan

SMU.

b. Pengembangan pendidikan karyawan

Pengembangan pendidikan karyawan dilakukan dengan mengikuti

pelatihan atau training dan pendidikan yang dilaksanakan oleh

Bank Indonesia (BI).

Tabel V.4 Ringkasan Hasil Analisis Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya

Data Temuan Teori

Ya Tidak

Keterangan

a. Seleksi calon

karyawan

b. Pengembangan

pendidikan

karyawan

v

v

Sesuai

Sesuai

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah

terdapat karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung

jawabnya.

72

B. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pemberian

Kredit

Sistem pengendalian intern perlu diteliti lebih lanjut efektivitasnya

dengan melakukan pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan terhadap

sistem pengendalian intern ini dilakukan dengan mengambil beberapa

sampel dari populasi berupa arsip dokumen-dokumen dalam pemberian

kredit. Dalam penelitian anggota sampel penulis menggunakan model

stop-or-go sampling. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menentukan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas

pengendalian intern

a. Attribute I : Penggunaan formulir bernomor urut tercetak

b. Attribute II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya

dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan.

c. Attribute III : Telah diberikan tanda tangan sebagai tanda otorisasi

dari pejabat yang berwenang.

d. Attribute IV : Data mengenai calon debitur.

e. Attribute V : Barang jaminan.

2. Menentukan DUPL dan tingkat keandalan

Tingkat keandalan (R%) yang digunakan dalam penelitian ini adalah

95%, sedangkan batas ketepatan atas yang diinginkan (DUPL) adalah

5%.

73

3. Menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel

besarnya sampel minimum

Setelah diketahui DUPL = 5% dan R = 95%, maka menurut tabel

sampel minimum, sampel pertama yang harus diambil adalah 60 (tabel

III.1, halaman 48). Populasi yang akan digunakan adalah dokumen

kredit selama tahun 2004 sejumlah 1150 buah permohonan kredit yang

disetujui.

4. Pemeriksaan terhadap 60 sampel pertama

Pengambilan 60 sampel pertama secara acak ini dilakukan oleh bank,

dikarenakan adanya aturan dan ketentuan dari pihak bank yang harus

dipatuhi. Keterbatasan ini dilihat dari besarnya jumlah kredit yang

telah disetujui dan jangka waktu pelunasanya. Pemeriksaan terhadap

attribute dari sampel dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit

No No. Sampel I II III IV V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.10/5656/2004

04.10/5659/2004

04.10/55660/2004

04.10/5661/2004

04.10/5663/2004

04.10/5668/2004

04.10/5669/2004

04.10/5670/2004

04.10/5671/2004

04.10/5673/2004

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

74

Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit

No No. Sampel I II III IV V

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

04.10/5675/2004

04.10/5678/2004

04.10/5680/2004

04.10/5682/2004

04.10/5685/2004

04.10/5686/2004

04.10/5688/2004

04.10/5699/2004

04.10/5691/2004

04.10/5695/2004

04.10/5705/2004

04.10/5706/2004

04.10/5708/2004

04.10/5711/2004

04.10/5712/2004

04.10/5714/2004

04.10/5717/2004

04.10/5721/2004

04.10/5722/2004

04.10/5724/2004

04.10/5727/2004

04.10/5730/2004

04.10/5732/2004

04.10/5734/2004

04.10/5735/2004

04.10/5739/2004

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

75

Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit

No No. Sampel I II III IV V 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

04.10/5740/2004

04.10/5748/2004

04.10/5750/2004

04.10/5758/2004

04.10/5800/2004

04.10/5803/2004

04.10/5805/2004

04.10/5810/2004

04.10/5814/2004

04.10/5814/2004

04.10/5815/2004

04.10/5819/2004

04.10/5820/2004

04.10/5822/2004

04.10/5825/2004

04.10/5827/2004

04.10/5830/2004

04.10/5831/2004

04.10/5835/2004

04.10/5845/2004

04.10/5846/2004

04.10/5852/2004

04.10/5857/2004

04.10/5867/2004

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

76

Keterangan:

I : Telah menggunakan formulir bernomor urut tercetak II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya dokumen pendukung III : Telah adanya persetujuan kredit oleh personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi) IV : Telah lengkapnya data-data mengenai calon debitur V : Telah adanya barang jaminan dari calon debitur v : Attribute telah terpenuhi X : Attribute belum terpenuhi

Setelah diketahui bahwa kesalahan sama dengan nol, dengan demikian

pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan. Besarnya confidence

level factor (R%) adalah 95%, oleh karena jumlah kesalahan sama dengan

nol maka dapat diketahui melalui tabel confidence level (tabel III.3,

halaman 51), besarnya confidence level adalah 3, sehingga besarnya AUPL

adalah sebagai berikut:

Confidence level factor at desired reliability For occurrence observed

AUPL = Sample size

3 AUPL = 60

AUPL = 0.05

AUPL = 5%

Berdasarkan perhitungan ini AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemberian

kredit di BPR Karangwaru Pratama sudah efektif.

77

C. Prosedur Perkreditan

Untuk menjawab permasalahan tentang prosedur pemberian kredit

yang digunakan oleh BPR Karangwaru Pratama akan diuraikan deskripsi

dan analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini.

BPR Karangwaru Pratama membedakan kredit menjadi dua jenis

yaitu menurut jenisnya dan kredit menurut penggunaannya.

Selanjutnya kredit ini dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Kredit Menurut Jenisnya

a. Kredit Angsuran

Kredit angsuran yaitu kredit yang dapat dilunasi dengan cara

mengangsur tiap bulan dengan persyaratan pengembalian kredit

berupa pokok pinjaman ditambah bunga.

b. Kredit Berjangka

Kredit berjangka yaitu kredit yang pengembaliannya berdasarkan

waktu atau lamanya kredit yang telah disepakati bersama antara

BPR Karangwaru Pratama dengan nasabah yaitu terdiri dari bunga

yang dibayar tiap bulan dan pada saat jatuh tempo harus membayar

pokok pinjaman ditambah bunga yang terakhir.

c. Kredit Atas Dasar Program Pemerintah

Kredit atas dasar program pemerintah yaitu penyaluran kredit atau

dana kepada masyarakat menurut program pemerintah yang

disetujui oleh Bank Indonesia seperti Kredit Modal Kerja, Program

Kredit Mikro.

78

2. Kredit menurut Penggunaannya

a. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk

membiayai nasabah calon debitur yang bergerak dibidang

perdagangan dalam rangka memperluas usahanya, seperti

pedagang kelontong, pedagang toko.

b. Kredit Industri

Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai

nasabah calon debitur yang bergerak dibidang industri kecil

seperti: kerajinan rumah tangga.

c. Kredit Bidang Jasa

Kredit bidang jasa adalah kredit yang digunakan untuk membantu

nasabah yang membutuhkan peralatan atau perlengkapan untuk

menunjang profesinya, seperti pengusaha bengkel, dokter,

konsultan.

d. Kredit Pertanian

Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk membantu

petani dalam memasarkan hasil pertaniannya serta membantu

dalam modal yang dibutuhkan untuk perluasan pertanian.

e. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha

kecil guna membiayai usahanya seperti mendirikan pabrik, mesin

serta alat-alat angkut.

79

Agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan baik, maka

diperlukan suatu sistem perkreditan yang sesuai dengan kebijakan bank

yang mampu menjamin berlangsungnya kegiatan perkreditan. Sistem

pemberian kredit yang diterapkan bank terdiri atas suatu jaringan prosedur

yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan

perkreditan tersebut. Tujuan BPR Karangwaru Pratama dalam

memberikan kredit kepada nasabah terutama untuk membantu golongan

ekonomi lemah. Sesuai dengan tujuan tersebut maka ditetapkan

persyaratan yang lebih lunak dan dalam prosedur yang lebih sederhana.

Adapun unit-unit yang terkait dalam kegiatan pemberian kredit di

BPR Karangwaru Pratama, berdasarkan data yang diperoleh dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Unit Pelayanan Nasabah

Unit pelayanan nasabah bertugas memberikan pelayanan kepada calon

debitur untuk memperoleh informasi, secara khusus tentang

permohonan kredit. Tugas pelayanan nasabah di BPR Karangwaru

Pratama dilakukan oleh customer service. Customer service akan

menjelaskan kepada calon debitur tentang syarat-syarat yang harus

dilengkapi untuk mengajukan kredit.

b. Unit Pembahas Kredit

Unit pembahas kredit bertugas untuk menganalisis permohonan kredit

calon debitur dengan mengisi formulir analisis kredit. Sebelum

melakukan analisis krtedit, unit pembahas kredit melakukan

80

wawancara dengan calon debitur, survei ke tempat usaha calon debitur

dan memeriksa barang jaminan yang akan ditangguhkan. Tugas

pembahas kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan oleh

bagian marketing.

c. Unit Pelaksana Kredit

Tugas sebagai pelaksana kredit dalam BPR Karangwaru Pratama

dilakukan oleh direktur. Direktur mempunyai tugas dalam

memutuskan suatu permohonan kredit yang diusulkan oleh bagian

marketing.

d. Unit Administrasi Kredit

Tugas administrasi kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan

oleh bagian administrasi kredit. Bagian administrasi kredit bertugas

menangani berbagai pekerjaan administrasi setelah kredit yang

diusulkan oleh bagian marketing mendapat persetujuan dari kreditur.

e. Unit Pencatatan dan Pembukuan

Tugas pencatatan dan pembukuan dalam BPR Karangwaru Pratama

dilakukan oleh bagian accounting. Bagian accounting bertugas untuk

mencatat dan membukukan segala sesuatu kejadian yang berkaitan

dengan pemberian kredit, mulai dari pendaftaran, pencairan sampai

dengan pelunasan kredit.

81

f. Unit Pencairan, Pembayaran dan Pelunasan Kredit

Tugas pencairan dan pembayaran dalam BPR Karangwaru Pratama

dilakukan oleh teller. Teller bertugas untuk memproses kegiatan

seperti pencairan kredit dan pelunasan kredit.

Tabel V.6 Ringkasan Analisis Terhadap Unit-unit yang Terkait Dalam Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama

Data Temuan Teori

Ya Tidak

Keterangan

a. Unit pelayanan Nasabah

b. Unit Pembahas Kredit

c. Unit Pelaksana Kredit

d. Unit Administrasi Kredit

e. Unit Pencatatan dan

Pembukuan

f. Unit Pencairan dan

Pembayaran

v

v

v

v

v

v

Customer Service

Bagian Marketing

Direktur

Bagian

Administrasi Kredit

Bagian Accounting

Teller

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat

unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru

Pratama.

82

Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai dokumen dan catatan yang

digunakan dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru Pratama

adalah sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Kredit

Surat permohonan kredit ini dibuat untuk memberikan informasi-

informasi yang berhubungan dengan identitas nasabah (nasabah badan

usaha maupun nasabah perorangan), jenis usaha, jumlah kredit yang

diminta, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, data jaminan

yang akan diserahkan serta data-data yang diperlukan bagi bank.

Dalam surat permohonan kredit perlu disertai fotokopi KTP suami/istri

pemohon, fotokopi BPKB, STNK, dan fotokopi KTP pemilik

kendaraan terakhir. Surat ini ditandatangani oleh pemohon kredit yang

kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk diproses lebih

lanjut.

b. Formulir Analisis Kredit

Formilir ini digunakan oleh bagian marketing sebagai bahan untuk

mengusulkan kepada kreditur untuk mendapatkan persetujuan. Dalam

formulir ini disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan data

pemohon nasabah, latar belakang pemohon, latar belakang usaha,

sumber pembayaran kembali, fasilitas kredit dari bank lain atau pihak

ke-III, dokumentasi, pengalaman sebelum dengan nasabah, data

jaminan, nilai jaminan, serta nilai keuangan. Formulir ini selanjutnya

83

akan diberikan kepada direktur untuk diambil kesimpulan apakah

ditolak atau diterima.

c. Permohonan Droping Fasilitas Kredit

Permohonan droping ini berisi tentang permohonan droping pinjaman

calon debitur dan dibuat oleh bagian marketing untuk diserahkan

kepada direktur bersamaan dengan formulir analisis kredit dan surat

permohonan kredit untuk mendapatkan persetujuan dari direktur,

kemudian dokumen ini diserahkan ke bagian administrasi kredit.

d. Perjanjian Kredit

Dokumen ini memuat perjanjian kredit antara pihak pertama yaitu

bank yang diwakili oleh direktur dan pihak kedua yaitu debitur. Dalam

perjanjian kredit ini memuat pasal-pasal yang mengatur dan mengikat

bagi pihak pertama maupun pihak kedua. Perjanjian kredit ini akan

ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.

e. Penyerahan Milik Barang-barang Bergerak Secara Fiduciair

Dokumen ini berisi tentang macam-macam barang yang dijaminkan

oleh debitur. Surat ini akan ditandatangani oleh pihak bank yang akan

diwakili oleh debitur dan kreditur.

84

Disamping dokumen-dokumen seperti tersebut di atas BPR

Karangwaru Pratama juga melakukan pencatatan akuntansi

sehubungan dengan semua kejadian yang terjadi dalam pemberian

kredit. Adapun catatan akuntansinya adalah:

1) Jurnal

Catatan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang

terjadi mulai dari pencairan kredit sampai dengan pelunasan kredit

pencatatan jurnal ini dilakukan oleh bagian accounting.

2) Buku Besar

Ayat-ayat jurnal yang telah diklasifikasikan dalam rekening-

rekening tersendiri kemudian dibukukan dalam buku besar.

Pencatatan dalam buku besar ini dilakukan juga oleh bagian

accounting.

Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

a. Surat permohonan nasabah

v

Surat permohonan kredit b. Daftar isian dari

bank

v

Surat permohonan kredit

c. Daftar lampiran sesuai jenis kredit

v

Sesuai kebutuhan

d. Surat jaminan

v Penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair

85

Lanjutan Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

e. Dokumen penyelidikan dan analisis kredit

v

Formulir analisis kredit

f. Surat Keputusan

v Formulir analisis kredit*

g. Dokumen pengikatan jaminan

v

Ada dalam perjanjian kredit

h. Dokumen perjanjian kredit

v

Perjanjian kredit

i. Dokumen

Informasi untuk bagian lain

v

Check list file kredit

j. Bukti pencairan kredit

v

Kuitansi

k. Bukti

penyerahan atau pelunasan kredit

v

Slip setoran

l. Jurnal

v Buku Khusus

m. Buku Besar

v Buku Khusus

* Surat keputusan kredit tidak dibuat tersendiri, akan tetapi di dalam formulir analisis kredit telah disediakan kolom khusus untuk memberikan tanggapan atas kredit yang diusulkan oleh bagian marketing.

86

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat

dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan oleh BPR Karangwaru

Pratama dalam sistem pemberian kredit.

Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang saling

berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jaringan prosedur

pemberian kredit yang membentuk suatu sistem pemberian kredit yang

terdapat di BPR Karangwaru Pratama meliputi berbagai prosedur sebagai

berikut:

a. Permohonan kredit

Pada tahap ini calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit

akan dilayani oleh customer service, calon debitur akan diberi berbagai

informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit dan persyaratannya.

Selanjutnya setelah mendapat penjelasan, calon debitur menerima

formulir surat permohonan kredit (SPK) beserta lampirannya yang terdiri

dari surat pernyataan (SP) dan denah rumah nasabah (DRN). Setelah

formulir SPK dan lampirannya diisi maka calon debitur mengembalikan

formulir tersebut dilengkapi dengan fotokopi KTP. Selanjutnya setelah

calon debitur memenuhi persyaratan, maka untuk proses kredit

selanjutnya adalah penyelidikan dan analisis kredit.

b. Penyelidikan dan Analisis Kredit

Pada tahap ini bagian marketing menerima tugas untuk melakukan

penyelidikan dan analisis kredit. Penyelidikan dilakukan melalui

wawancara, survei ketempat usaha dan pemeriksaan barang jaminan

87

yang akan ditangguhkan calon debitur. Selanjutnya akan dilakukan

analisis kelayakan permohonan kredit, termasuk menganalisis barang

jaminan yang akan ditangguhkan. Kemudian bagian marketing mengisi

formulir analisa ktedit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit

(PDFK). Selanjutnya formulir- formulir tersebut diserahkan kepada

direktur untuk proses lebih lanjut.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Pada tahap ini direktur membuat keputusan atas permohonan kredit

calon debitur. Untuk kredit yang disetujui maka direktur akan

menandatangani FAK dan PDFK, sedangkan untuk kredit yang ditolah

maka akan langsung memberitahukan kepada debitur. Selanjutnya

formulir- formulir tersebut diserahkan ke bagian administrasi untuk

diteliti, kemudian menyiapkan perjanjian kredit (PK) dan penyerahan

milik barang-barang bergerak secara fiduciair (PMBBSF). Setelah itu

menyiapkan kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2 kemudian

menyerahkan kepada teller. Untuk PK dan FC, KTP, SP, DRN,FAK, dan

PDFK diarsipkan. Sedangkan untuk PK dan PMBBSF diserahkan

kepada direktur untuk bersama-sama dengan debitur

menandatanganinya, kemudian PK dan PMBBSF diserahkan kembali

kebagian administrasi untuk diteliti dan diarsipkan.

88

d. Pencairan Kredit

Pada tahap ini teller menerima permintaan pencairan kredit dengan

disertai kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2. Teller kemudian

merealisasikan pencairan kredit Kwitansi dan slip setoran lembar 1

diserahkan ke bagian accounting untuk kemudian melakukan

penjurnalan atas transaksi pemberian kredit dan diarsipkan. Kwitansi dan

slip setoran lembar 2 diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima.

Sedangkan kwitansi lembar 3 diserahkan ke bagian administrasi kredit

untuk kemudian diteliti dan diarsipkan.

e. Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit yang dilakukan debitur akan dilaksanakan secara

computerized oleh teller, sehingga pada saat pelunasan kredit semua

pihak yang berkepentingan antara lain bagian marketing, direktur, bagian

administrasi kredit dan bagian accounting juga memperoleh informasi

tersebut.

89

Tabel V.8 Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur-prosedur Yang Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama

Data Temuan Teori Ya Tidak

Keterangan

a. Permohonan kredit b. Penyelidikan dan analisis

kredit c. Keputusan kredit

d. Pencairan kredit

e. Pelunasan kredit

v

v v

v

v

Menerima surat permohonan kredit beserta lampirannya dan fotokopi KTP Mengisi FAK dan PDFK Memberikan putusan kredit yang diajukan dengan menandatangani FAK dan PMBBSF Langsung mencairkan melalui teller Pelunasan kredit

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat

prosedur-prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di BPR

Karangwaru Pratama.

Secara ringkas gambaran dari prosedur-prosedur pemberian kredit di atas dapat

dilihat pada gambar V.9 bagan alir sistem pemberian kredit BPR Karangwaru

Pratama sebagai berikut:

90

Bagian Permohonan Kredit : Customer Service Bagian Pembahas Kredit : Marketing

Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP= Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit

Gambar V.9. Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama

Bagian Pelaksanaan Kredit

Mulai

Menerima calon debitur dan

menginformasikan kredit dan

persyaratannya

Memberikan formulir SPK

beserta lampirannya

Menerima formulir SPK dan lampiran

yang telah diisi disertai FC KTP

SPK FC KTP

SP

DRN

1

1

SPK FC KTP

SP

DRN

Menerima tugas untuk melakukan penyelidikan dan

analisis kredit

Melakukan penyelidikan dan

analisis kredit

Mengisi formulir analisis kredit dan

permohonan droping fasilitas

kredit

SPK

FC KTP SP

DRN FAK

PDFK

2

91

Bagian Pelaksanaan Kredit : Direktur

Tidak

ya

Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit

Lanjutan Gambar V.9.

Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama

2

SPK FC KTP

SP

DRN FAK

PDFK

Data pengajuan

kredit lengkap

Memberikan otorisasi FAK

dan PDFK

SPK FC KTP

SP

DRN FAK

PDFK

3

5

PK

PMBBSF

Memberita-hukan kepada debitur

Memberikan otorisasi PK

dan PMBBSF

Dilakukan bersama dengan debitur

PK

PMBBSF

7

92

Bagian Administrasi Kredit

Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair

Lanjutan Gambar V.9.Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru

Pratama

3

SPK FC KTP

SP

DRN FAK

PDFK

Meneliti kembali dan menyiapkan

PK dan PMBBSF

SPK FC KTP

SP

DRN FAK

PDFK PK

PMBBSF

Menyiapkan kuitansi dan slip

setoran

4

4

SPK FC KTP

SP

DRN FAK

PDFK PK

PMBBSF Kuitansi 3

Kuitansi 2 Kuitansi 1

Slip Setoran 2

Slip Setoran 1

6

5

N

93

Bagian Administrasi Kredit

Keterangan: PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair

Lanjutan Gambar V.9.

Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama

7

PK

PMBBSF

Meneliti kembali

PK

PMBBSF

N

9

Kuitansi 3

Meneliti kembali

N

Kuitansi 3

94

Bagian Pencairan Kredit : Teller Bagian Pencatatan : Accounting

Lanjutan Gambar V.9.

Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama

Menerima permintaan

pencairan kredit

Merealisasi pencairan kredit

Kuitansi 3 Kuitansi 2

Kuitansi 1 Slip setoran 2

8 6

Slip setoran 1

Kuitansi 3 Kuitansi 2

Kuitansi 1 Slip setoran 2

Slip setoran 1

8

Diserahkan ke debitur sebagai tanda terima bersama dengan penyerahan uang

Kuitansi 1 Slip setoran 1

Jurnal

N

Selesai

95

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil akhir pemeriksaan terhadap sampel yang dilihat

pada tabel V.5 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern

Sistem pemberian Kredit (halaman 73-75), maka dapat dikatakan:

1. Terhadap semua dokumen sampel telah menggunakan formulir

bernomor urut tercetak dan penggunaannya dapat dipertanggung

jawabkan.

2. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan dokumen-

dokumen pendukung yang diperlukan.

3. Terhadap semua dokumen sampel telah adanya persetujuan kredit oleh

personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi)

4. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan data-data

mengenai calon debitur.

5. Terhadap semua dokumen sampel telah disertakan barang jaminan dari

calon debitur.

Setelah diketahui bahwa jumlah kesalahan sama dengan nol, maka dengan

demikian pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan dan dapat

disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit di BPR

Karangwaru Pratama sudah efektif.

96

BPR Karangwaru Pratama melaksanakan prosedur-prosedur

pemberian kredit seperti yang terlihat pada tabel V.8 Ringkasan Analisis

Terhadap Prosedur-prosedur yang Digunakan dalam Sistem Pemberian

Kredit di BPR Karangwaru Pratama (halaman 89) yaitu:

1. Permohonan kredit dilayani oleh customer service, calon debitur akan

diberi berbagai informasi, penjelasan dan akan menerima formulir

surat permohonan kredit beserta surat pernyataan (SP) dan denah

rumah nasabah (DRN) yang kemudian akan diserahkan kembali

kepada customer service dengan dilengkapi fotokopi KTP.

2. Penyelidikan dan analisis kredit dilakukan oleh bagian marketing

dengan cara wawancara, survei ketempat usaha dan memeriksa barang

jaminan yang akan ditangguhkan calon debitur. Dari hasil penyelidikan

dan analisis yang dilakukan, bagian marketing kemudian mengisi

formulir analisis kredit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit

(PDFK) yang kemudian diserahkan kepada direktur.

3. Keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh kreditur dengan

menandatangani FAK dan PDFK yang kemudian menyerahkan

kepada bagian administrasi untuk menyiapkan perjanjian kredit (PK)

dan penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair

(PMBBSF).

97

4. Pencairan kredit dilakukan oleh teller.

5. Pelunasan kredit dilakukan oleh teller secara computerized.

Pelaksanaan prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan

oleh BPR Karangwaru Pratama sudah baik dan sesuai dengan kajian teori

yang ada.

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, informasi dan hasil analisis data dalam penelitian ini

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPR

Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan

unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern dan dari hasil pengujian

kepatuhan dengan model Stop-or-Go Sampling tidak ditemukan adanya

kesalahan dalam pemeriksaan sampel. Berdasarkan hasil penghitungan,

DUPL=AUPL, yaitu sebesar 5%

2. Secara umum prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh

BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan teori prosedur pemberian

kredit. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit

yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengambilan sampel

dalam pengujian kepatuhan. Cara pengambilan sampel secara acak dalam

pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat aturan atau

ketentuan dari pihak bank yang harus dipatuhi.

99

C. Saran

Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan di BPR Karangwaru Pratama

sudah baik dan telah diterapkan menurut kebijaksanaan dan menurut ketentuan

yang ada, demikian pula dengan kegiatan pengendalian intern yang telah

dijalankan secara efektif. Saran yang dapat diberikan yaitu mempertahankan

dan selalu melakukan evaluasi sistem yang telah ada, sehingga tetap mampu

menjamin terlaksananya kegiatan perkreditan yang sesuai dengan situasi dan

kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. (1979). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan metode. Edisi pertama. Cetakan pertama. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Akademi Akuntansi YKPN.

Baridwan, Zaki. (1997). Intermediate Accounting. Edisi ketujuh. Yogyakarta: BPFE.

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi pertama. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE.

Jusup, Haryono. (2001). Auditing Buku I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Mulyadi. (1993). Sistem Akuntansi. Edisi ketiga. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Mulyadi. & Kanaka Puradiredja. (1998). Auditing. Buku satu. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Munawir, H S. (1995). Auditing Modern. Edisi pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Pedoman Penulisan Skripsi. (2004). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Riyanto, Bambang. (1995). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaa. Edisi ketiga. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE.

Siamat, Dahlan. (1993). Manajemen Bank Umum. Cetakan Pertama. Jakarta: Intermedia.

Sinungan, M. (1993). Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soemita, A. (1992). Sistem Informasi Akuntansi (Accounting System). Edisi Pertama. Bandung: Penerbit CV. Sinar Baru.

101

Teguh Pudjo, Muljono. (1991). Bank Auditing. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Widilestariningtyas, Ony. (2004). Peran Pemeriksaan Struktur Pengendalian Intern Atas Lingkungan Pengendalian terhadap Peningkatan corporate Governance.WWW.Yahoo.Com.

Wilkinson, Joseph W. (1993). Sistem Akunting dan informasi. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.