BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 94 Tahun 2016 Seri E Nomor

PERATURAN WALI KOTA BOGORNOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANGPEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor Tahun 2016Seri ETanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYATPembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003

1

Wali Kota BogorProvinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGORNOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakanpengawasan oleh Aparat Pengawas InternPemerintah sesuai dengan fungsidan kewenangannya telah diatur PedomanOperasional Pemeriksaan sebagai peganganpara Pemeriksa dalam melaksanakantugasnya berdasarkan Peraturan WalikotaBogor Nomor 47 tahun 2013tentang Pedoman Operasional PemeriksaaanPeraturan Walikota Bogor Nomor 84Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota Peraturan WalikotaBogor Nomor 47 tahun 2013tentang Pedoman Operasional Pemeriksaaan;

2

b. bahwa berkenaan dengan evaluasipelaksanaan pengawasan dan memenuhiperkembangan peraturan perundang-undangan, maka Pedoman OperasionalPemeriksaan sebagaimana dimaksud padahuruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan PeraturanWalikota tentang Pedoman OperasionalPemeriksaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4383);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembar Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 127);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,tentang Standar Akutansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 1997 tentang TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti RugiKeuangan dan Barang Daerah;

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23Tahun 2007 tentang Pedoman Tata CaraPengawasan Atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25Tahun 2007 tentang Pedoman PenangananPengaduan Masyarakat di LingkunganDepartemen Dalam Negeri dan PemerintahDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28Tahun 2007 tentang Norma Pengawasandan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisOrganisasi dan Tata Kerja InspektoratProvinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2Tahun 2008 tentang Pedoman PemeriksaanReguler di Lingkungan Departemen DalamNegeri.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasandi Lingkungan Kementerian Dalam Negeridan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5

18. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 19 Tahun 2009 tentang PedomanKendali Mutu Aparat Pengawasan InternPemerintah;

20. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 28 Tahun 2012 tentang PedomanTelaahan Sejawat Hasil Audit PengawasanIntern Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 42 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Penyusunan Ikhtisar LaporanHasil Pengawasan Aparat Pengawasan InternPemerintah;

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6Tahun 2007 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2007 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13Tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2007 Nomor 7 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016Nomor 1 Seri D);

6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMANOPERASIONAL PEMERIKSAAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.

7. Inspektur adalah Inspektur Kota Bogor.

8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan,reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalamrangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatantelah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telahditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentinganpimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahanyang baik.

7

9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektifdan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untukmenilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas , efektif, efisiendan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsiinstansi pemerintah

10. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha atau kegiatanyang dilakukan oleh Pemeriksa untuk mengetahui atau menilaidengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnyamengenai kegiatan suatu entitas atau Obyek pemeriksaanapakah kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai rencana yang telahditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektifdan ekonomis.

11. Pemeriksaan Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas,fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaanterhadap aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitasserta ketaatan pada peraturan.

12. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan atassuatu objek pemeriksaan secara spesifik untuk mengetahuiatau menilai dengan cermat dan seksama apakah telah sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlakuatau sesuai dengan rencana yang ditetapkan denganmemperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis,termasuk juga dalam hal ini adalah pemeriksaankhusus/pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanyaindikasi terjadinya penyimpangan perundang-undangan/peraturan/ketentuan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

13. Pemeriksaan Investigasi adalah proses mencari, menemukandan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuanmengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatandan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

14. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugasmelaksanakan pemeriksaan, Auditor dan PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

8

15. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasanintern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lainyang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai denganperaturan perundang-undangan , yang diduduki oleh PegawaiNegeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secarapenuh oleh pejabat yang berwenang.

16. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah(P2UPD) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahadalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanteknik urusan pemerintah didaerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

17. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilaiyang digunakan oleh pemeriksa sebagai pedoman tingkah lakudalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

18. Pedoman Operasional Pemeriksaan yang selanjutnya disingkatPOP adalah acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatanoperasional pemeriksaan, khusus bagi para PemeriksaInspektorat

19. Obyek Pemeriksaan adalah Perangkat Daerah dan BUMDdi lingkungan Pemerintah Daerah.

20. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKPadalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaanyang disusun secara sistematis yang harusdiikuti/dilaksanakan oleh Pemeriksa selama pelaksanaanpemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

21. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKPadalah catatan-catatan dan data-data yang dibuatdan dikumpulkan Pemeriksa secara sistematis pada saatmelaksanakan pemeriksaan.

22. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHPadalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatanpemeriksaan yang disampaikan kepada Obyek Pemeriksaansetelah selesai pemeriksaan

9

23. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHPadalah Media yang digunakan oleh Pemeriksa untukmemberitahukan atau melaporkan hasil pemeriksaannyasehingga berfungsi sebagai alat komunikasi dari Pemeriksakepada pihak-pihak yang berkepentingan.

24. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatuprogram/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telahditetapkan

25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkanhasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatukegiatan dalam mencapai tujuan.

26. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatanuntuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,atau norma yang telah ditetapkan.

27. Kendali mutu pemeriksaan adalah prosedur-proseduryang digunakan untuk memastikan bahwa APIP danpemeriksanya telah memenuhi kewajiban profesionalnyakepada obyek pemeriksaan (obrik/auditi) maupun pihaklainnya.

28. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil olehmanajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risikodan memberikan masukan yang dapat meningkatkankemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

29. Kecurangan (Fraud) adalah setiap tindakan ilegal ditandaidengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggarankepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancamankekerasan atau kekuatan fisik.Penipuan yang dilakukan olehpihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti,atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilanganjasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadiatau bisnis.

10

30. Manajemen Resiko adalah sebuah proses untukmengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikanperistiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinanmemadai tentang pencapaian organisasi.

31. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan strukturyang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan,mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasimenuju pencapaian tujuannya.

BAB IIMAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuMaksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya POP yaitu mewujudkan pengawasanagar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah efektif, efisien,bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sertauntuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerahberjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkannya POP yaitu sebagai acuan dasar olehpara Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan untukmenjaga mutu hasil pemeriksaan.

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal 3(1) Ruang lingkup Pedoman Operasional Pemeriksaan meliputi:

a. Pemeriksaan Operasional atau Reguler;

b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang meliputiPemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kinerja dan ProbityAudit.

11

(2) Pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mencakupsebagai berikut:

a. penyusunan rencana pemeriksaan;

b. pelaksanaan pemeriksaan;

c. hasil pemeriksaan;

d. kendali mutu; dan

e. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB IIIPEMERIKSAAN

Bagian KesatuPenyusunan Rencana Pemeriksaan

Pasal 4(1) Penyusunan rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a atas penyelenggaraanPemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Inspektur.

(2) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)dengan berpedoman pada kebijakan pengawasanyang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. ruang lingkup pemeriksaan;

b. sasaran pemeriksaan;

c. obyek pemeriksaan;

d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;

e. jumlah personil;

f. anggaran.

12

Bagian KeduaPelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 5(1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b atas penyelenggaraan Pemerintah Daerahdilaksanakan oleh Pemeriksa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadappelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber dayamanusia, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaanbarang daerah;

b. pemeriksaan tertentu, pemeriksaan kinerjadan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanyaindikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dannepotisme.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabatdan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaanpemeriksaan;

b. mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barangyang berada dalam kendali atau penguasaan lembagayang diperiksa;

c. meminta keterangan kepada seseorang atau lebihyang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan;

d. memotret, merekam, mengukur dan/atau mengambilsampel sebagai alat bantu pemeriksaan; dan

e. melakukan komunikasi dan koordinasidengan pegawai/pihak/instansi baik internal maupuneksternal yang terkait dengan pemeriksaan.

13

(2) Setiap Perangkat Daerah dan BUMD yang diperiksa harusmenyerahkan dokumen, data, memberi keteranganyang diperlukan dan/atau membolehkan pemeriksa untukmemotret, merekam, mengukur atau mengambil sampeluntuk kelancaran pemeriksaan.

(3) Perangkat Daerah dan BUMD yang tidak memberikandokumen, data, akses dituangkan dalam Berita AcaraKeberatan Penyerahan Dalam Pemeriksaan.

(4) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsurpidana, Inspektur secara khusus melaporkan temuantersebut kepada Walikota untuk mendapatkan arahan lebihlanjut.

Bagian KetigaHasil Pemeriksaan

Pasal 7

(1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf c terdiri dari NHP dan LHP.

(2) NHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut:

a. disusun segera setelah selesainya pelaksanaanpemeriksaan;

b. disusun berdasarkan struktur penulisan judul, kondisi,kriteria, sebab, akibat tanggapan obyek pemeriksaandan rekomendasi;

c. disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa serta direviu olehPengendali Teknis Pemeriksa yang selanjutnyadikonsultasikan kepada Wakil Penanggungjawabyang dituangkan dalam lembar reviu secara berjenjangdan diajukan kepada Penanggungjawab untukmendapat persetujuan serta masing-masing teammelakukan pemaparan internal;

d. pemaparan hasil pemeriksaan kepada ObyekPemeriksaan dilakukan sebelum penyerahan NHP;

14

e. tanggapan obyek pemeriksaan terhadap hasilpemeriksaan dituangkan secara tertulis paling lambat 5(lima) hari kerja setelah menerima NHP.

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut:

a. disusun berdasarkan struktur penulisan judul, kondisi,kriteria, sebab, akibat, menjelaskan tanggapanyang diberikan oleh Obyek Pemeriksaandan rekomendasi;

b. disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa serta direviuoleh Pengendali Teknis Pemeriksa yang selanjutnyadikonsultasikan kepada Wakil Penanggungjawabyang dituangkan dalam lembar reviu secara berjenjangdan diajukan kepada Penanggungjawab untukmendapat persetujuan;

c. disampaikan kepada pejabat yang berwenang palinglambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah melaksanakantugas.

d. disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada:1. Walikota dalam bentuk Pokok-Pokok Hasil

Pemeriksaan;2. Perangkat Daerah dan/atau BUMD terkait dalam

bentuk Bab Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagian KeempatKendali Mutu

Pasal 8

(1) Untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan dariPemeriksa agar sesuai dengan Standar Pemeriksaan,Pedoman Pemeriksaan, Standar Profesi dan Kode Etik makalangkah pemeriksaan harus memenuhi persyaratan KendaliMutu.

15

(2) Kendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf d dalam pemeriksaan mengatur setiap tahap-tahapandalam pemeriksaan yaitu:

a. Pengelolaan Sumber Daya Pemeriksaan dan Tata Usaha;

b. Penyusunan Rencana Pemeriksaan;

c. Pelaksanaan Pemeriksaan;

d. Hasil Pemeriksaan;

e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB IVTINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMDsesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh)hari kerja setelah LHP diterima.

(2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang tidakmenindaklajuti rekomendasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VPEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 10

(1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran ataspelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaantindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

16

Pasal 11

Pemutakhiran hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa dilakukan palingsedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB VISTANDAR DAN KODE ETIK PEMERIKSAAN

Pasal 12

(1) Pemeriksa dalam melaksanakan pengawasan wajibmemenuhi Standar Pemeriksaan dan mentaati Kode EtikPemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Walikota.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Isi dan uraian POP sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, PeraturanWalikota Bogor Nomor 47 tahun 2013 tentang PedomanOperasional Pemeriksaaan (Berita Daerah Kota BogorTahun 2013 Nomor 32 Seri E) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Bogor Nomor 84 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Peraturan WalikotaBogor Nomor 47 tahun 2013 tentang Pedoman OperasionalPemeriksaaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 40Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA BOGOR,Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogorpada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2016 NOMOR SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.NIP. 19720918199911001

18

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 94 Tahun 2016TANGGAL : 30 Desember 2016TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG

PEDOMAN OPERASIONALPEMERIKSAAN.

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

hakekatnya adalah pengawasan terhadap KinerjaPemerintahan Daerah. Tugas pengawasan tersebut meliputipelaksanaan azas desentralisasi, urusan wajib dan urusanpilihan, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuandalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerahyang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme serta untuk menjamin agar penyelenggaraanPemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana danketentuan perundang-undangan yang berlaku, perludilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Pemeriksa.

3. Demi terselenggaranya peranan pengawasan secara optimal,perlu adanya Pedoman Operasional Pemeriksaan bagi parapemeriksa dalam berhubungan dengan lembagaorganisasinya, sesama pemeriksa dan Obyek Pemeriksaan.

4. Pedoman Operasional Pemeriksaan dimaksud sebagai upayauntuk menjaga dan menjamin mutu pemeriksaan, mutulaporan hasil pemeriksaan, persamaan pandangan danpendapat berkaitan dengan manfaat pemeriksaan.Disamping itu juga dimaksudkan sebagai dasarpertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan bagi seluruhpemeriksa.

19

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Adanya persamaan pemahaman, pandangan, pendapat danlangkah dalam mengimplementasikan tugas pemeriksaanbaik yang bersifat reguler, khusus, kinerja, tujuan tertentudan tugas lain yang dibebankan.

2. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dasar dalampelaksanaan pemeriksaan dan untuk menjaga mutu hasilpemeriksaan.

3. Pelaksanaan pemeriksaan terselenggara lebih sistematik,efisien, efektif, akurat dan tepat sasaran

4. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya digunakan untukkegiatan yang dilaksanakan oleh pemeriksa Inspektoratdalam rangka menghimpun/ menemukan informasi untukmenguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan danatau laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan KotaBogor tetapi juga untuk :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan, kehematandan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, danefektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugasdan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD (assuranceactivities).

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkanefektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraantugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD (anticorruption activities).

c. memberikan masukan yang dapat memelihara danmeningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraantugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD(consulting activities)

5. Pelaporan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkandengan penyajian materi yang lengkap atas semuapermasalahan yang ditemukan berdasarkan bukti/faktayang cukup kompeten dan relevan.

20

6. Hasil pemeriksaan dapat bermanfaat untuk memperbaiki,menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerjainstansi yang diawasi sekaligus bermanfaat dalam upayapeningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraanmasyarakat.

7. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan referensi untukmelakukan pengawasan lebih lanjut atau dimanfaatkansecara utuh oleh pemeriksa eksternal apabila obyek atausasaran yang diawasi sama, sehingga tidak perlu adanyapengulangan kegiatan pemeriksaan yang sama.

C. SASARAN PEMERIKSAAN

1. Sasaran pemeriksaan reguler terdiri atas tugas dan fungsi,pengelolaan sumber daya manusia (sdm) dan metode kerja,pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barangdaerah pada Perangkat Daerah dan BUMD di lingkunganPemerintah Daerah.

2. Sasaran pemeriksaan khusus terdiri kegiatan atauperbuatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah,potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaannegara/daerah, administrasi, indikasi tindak pidana,kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,kelemahan sistem pengendalian anggaranpendapatan/belanja, kelemahan struktur intern,ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan,ketidakefisienan, ketidakefektifan, indisipliner dilingkungan Pemerintah Daerah.

3. Sasaran pemeriksaan kinerja terdiri tugas dan fungsi sertakinerja dari instansi yang meliputi aspek ekonomi,efisiensi, aspek efektivitas, aspek ketaatan pada peraturanserta terhadap anggaran, aset dan kewajiban padaPerangkat Daerah dan BUMD di lingkungan PemerintahDaerah.

21

4. Sasaran pemeriksaan Probity Audit terdiri dari proses-proses pada tahapan pengadaan barang/jasa yang meliputitahap perencanaan, persiapan pemilih, pemilihanpenyedia, pelaksanaan kontrak, penyerahan,penataausahaan dan pemanfaatan pada Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Daerah.

D. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini digunakan di lingkungan pemeriksaInspektorat, untuk pelaksanaan pemeriksaan reguler,pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang meliputipemeriksaan khusus, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaanprobity audit pada Perangkat Daerah dan BUMD dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Program KerjaPengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

2. Ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan PemerintahanDaerah terdiri atas perencanaan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan, materi pedoman pelaksanaan pemeriksaan,kendali mutu, pelaporan hasil pemeriksaan, dan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

3. Pedoman dimaksud tidak memberikan penjelasan secararinci tentang teknik dan prosedur pemeriksaan, melainkanmenjelaskan tentang cara pendekatan dalam melakukanpemeriksaan. Sedangkan teknik pemeriksaan dapatdikembangkan sendiri oleh para pemeriksa sesuai denganPOP yang telah ditetapkan.

4. Pedoman ini tidak diartikan kaku dan sempit tetapidiharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkanprofesionalisme para pemeriksa sehingga hasil pemeriksaanlebih berdaya guna dan berhasil guna serta mutu hasilpemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan.

5. Berkaitan dengan pelaksanaannya, pengawasanpenyelenggaraan pemerintah oleh pemeriksa dilakukanmelalui kegiatan:

22

a. Pemeriksaan

Batasan pemeriksaan berdasarkan pedoman ini adalahproses kegiatan yang bertujuan untuk menyakinkantingkat kesesuaian antara suatu kondisi yangmenyangkut kegiatan/informasi dari PerangkatDaerah/BUMD dengan kriteria yang dilakukan olehpemeriksa yang kompeten untuk mendapatkan danmengevaluasi bukti pendukungnya secara sistematis,analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapatatau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yangberkepentingan.

b. Monitoring

Batasan monitoring berdasarkan pedoman ini adalahkegiatan mengamati, mengawasi keadaan danpelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terusmenerus atau berkala disetiap tingkatan atas programsesuai rencana.

c. Evaluasi

Batasan evaluasi berdasarkan pedoman ini adalahmembandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan denganstandar, rencana atau norma yang telah ditetapkandan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhikeberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalammencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Reviu

Batasan reviu berdasarkan pedoman ini adalahpenelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan/laporanuntuk memastikan bahwa kegiatan/laporan tersebuttelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,rencana atau norma yang telah ditetapkan.

6. Pemeriksaan Operasional yang dilaksanakan melaluipemeriksaan Reguler (berkala) dan/atau sewaktu-waktu.

23

a. Sifat

Penyelenggaraan pemeriksaan bersifat berkala yangdalam pelaksanaannya baik mengenai pengaturanwaktu, ruang lingkup, sasaran pemeriksaan dan lainsebagainya mengacu sepenuhnya pada ketentuansebagaimana ditetapkan dalam PKPT.

b. Sasaran pemeriksaan

1) Aspek pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler inisasaran pelaksanaan tugas setiap entitas, meliputi:

a) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugastupoksi dimaksudkan untuk memperolehkeyakinan yang memadai bahwa tugas pokokdan fungsi Perangkat Daerah telahdirencanakan, dilaksanakan secara ekonomi,efisien dan efektif serta mencakup pulaketaatan terhadap peraturan perundang-undangan/kewenangan urusanpenyelenggaraan pemerintah daerah dankewajaran pertanggung-jawabannya

b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan MetodeKerja

Hal ini dimaksudkan untuk memperolehkeyakinan yang memadai bahwa pengelolaanpegawai daerah/sumber daya manusia telahdigunakan secara optimal dalam mendukungpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasisecara efisien dan efektif serta berdasarkanperaturan perundang-undangan.

24

c) Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal ini dimaksudkan untuk memperolehkeyakinan yang memadai bahwa pengelolaankeuangan telah dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan danpenggunaan dana dilaksanakan secaraekonomis, efiisien dan efektif dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas pokok danfungsi instansi pemerintah.

d) Pengelolaan Barang Daerah

Bertujuan untuk memperoleh keyakinan yangmemadai bahwa pengelolaan barang daerahtelah dikelola sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang digunakan untukmendukung pelaksanaan tugas pokok danfungsi organisasi secara ekonomis, efisien danefektif.

7. Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan melaluipemeriksaan berdasarkan aduan masyarakat/PerangkatDaerah/organisasi/media masa, disposisi, tindak lanjutrekomendasi laporan hasil pemeriksaan atau keperluan lainyang memerlukan pemeriksaan khusus. Dalam hal initerkait hal berikut:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.

b. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

c. Pelanggaran Disiplin Pegawai.

d. Hambatan dalam pelayanan masyarakat.

8. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan melaluipemeriksaan pencapaian hasil output dan outcome PerangkatDaerah terkait baik mengenai tujuan, sasaran, kegiatan dankinerja.

9. Pemeriksaan probity Audit yang dilaksanakan melaluipemeriksaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang/jasapada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

25

E. PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASANSecara subtansial penyusunan rencana pengawasanberpedoman pada kebijakan pengawasan yang telah ditetapkandan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur.

Penyusunan rencana pengawasan didasarkan pada prinsipkeserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih danpemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensidan efektifitas dalam menggunakan sumber daya pengawasan.

1. Penyusunan PKPT

Penyusunan PKPT Inspektorat berdasarkan rencanastrategis yang telah ditetapkan, analisa kebutuhan, analisaketentuan peraturan yang berlaku dan manajemen resikodimulai dari bagian sekretariat (sub bagian perencanaan,evaluasi dan pelaporan) dan dikoordinasikan denganInspektur. PKPT ditetapkan melalui Keputusan Walikota.(Format PKPT disajikan dalam format 1)

2. Materi PKPT

Materi PKPT Inspektorat antara lain mencakup:

a. Ruang Lingkup;

b. Sasaran Pemeriksaan;

c. Perangkat Daerah yang diperiksa;

d. Jadual pelaksanaan pemeriksaan;

e. Jumlah tenaga/personil;

f. Anggaran pemeriksaan;dan

g. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan

3. Peta Pemeriksaan

PKPT yang telah disusun untuk selanjutnya dibuatkan petapemeriksaan untuk mengetahui tingkat resiko dari obyekpemeriksaan dan kekuatan sumber daya manusianya.(Format peta pemeriksaan disajikan dalam Format 2)

26

BAB IIPERSIAPAN PEMERIKSAAN

A. PEMBENTUKAN, SUSUNAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PEMERIKSA1. Mekanisme Pembentukan Tim Pemeriksaan:

Usulan personil dipertimbangkan berdasarkan kebutuhanObyek Pemeriksaan, menunjuk pada pola diutamakansesuai dengan bidang tugasnya, kemampuan danketrampilan teknis atau kompetensi lainnya serta memilikiloyalitas dan dedikasi Pemeriksaan dilaksanakan oleh TimPemeriksa berdasarkan surat perintah Walikota/SekretarisDaerah/Inspektur yang berisikan susunan tim pemeriksaan,sasaran pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, waktuserta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tim. (Formatsurat perintah tugas pemeriksaan disajikan pada format3)

2. Susunan Tim Pemeriksa:Susunan tim pemeriksa terdiri dari:a. Penanggung Jawabb. Wakil Penanggung Jawabc. Pengendali Mutud. Pengendali Teknise. Ketua Timf. Anggota Tim

atau sesuai kebutuhan pemeriksaan yang ditetapkanoleh Walikota/Sekretaris Daerah/Inspektur atas usulSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanInspektorat.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Tim:a. Penanggung Jawab (PJ)

1) Menetapkan kebijakan pemeriksaan, mengarahkandan mengawasi pelaksanaan fungsi teknis danfungsi administrasi organisasi pemeriksaan.

27

2) Mengembangkan dan melaksanakan programpemeriksaan yang komprehensif untuk evaluasipengendalian manajemen atas seluruh aktivitasorganisasi.

3) Menguji seluruh tingkat manajemen dalammengurus sumber-sumber milik organisasi danketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yangtelah digariskan.

4) Merekomendasi perbaikan atas pengendalianmanajemen yang dirancang untuk mengamankansumber-sumber daya yang dimiliki, meningkatkanpertumbuhan organisasi, memastikan ketaatanterhadap undang-undang dan peraturanpemerintah.

5) Mereviu prosedur dan catatan untukkecukupannya dalam pencapaian tujuandimaksud, dan penilaian kebijakan dan rencanadari aktivitas atau fungsi berdasarkan reviupemeriksaan.

6) Meng-otorisasi atas kecukupan tindakan yangdiambil oleh manajemen untuk memperbaikikondisi yang mengandung kelemahan, danpemberian penghargaan terhadap tindakan yangtelah diambil.

7) Melaksanakan pengujian khusus atas permintaanmanajemen, termasuk reviu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluarorganisasi.

8) Melakukan penandatangan Laporan HasilPemeriksaan

b. Wakil Penanggung Jawab (WP)1) Menerima penugasan dari Penanggung Jawab.

2) Mengetahui dan menandatangani Program KerjaPemeriksaan (PKP).

3) Membicarakan penugasan pemeriksaan denganTim Pemeriksa.

28

4) Melakukan pertemuan awal (entry briefing).

5) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaanpemeriksaan.

6) Melakukan reviu Laporan Hasil Pemeriksaan.

7) Melakukan penandatangan Laporan HasilPemeriksaan

8) Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan.

c. Pengendali Mutu (PM)1) Menerima rencana kegiatan pemeriksaan dari

pejabat struktural/penanggung jawab.2) Menerima penugasan dari pejabat

struktural/penanggung jawab.3) Membicarakan penugasan yang diterima dengan

tim.4) Membuat anggaran waktu pemeriksaan.5) Mengarahkan pemeriksaan.6) Mereviu dan menyetujui Pemeriksaan Program

Kerja Pemeriksaan (PKP)7) Menandatangani NHP8) Mengkomunikasikan pemeriksaan program dengan

Pengendali Teknis dan Ketua Tim.9) Berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas

tentang hal-hal yang menyangkut masalahpemeriksaan.

10) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugaspemeriksaan.

11) Menghadiri pertemuan monitoring yang dilakukanoleh pemberi tugas.

12) Menetapkan perubahan/penyesuaian terhadappemeriksaan program.

13) Melakukan reviu terhadap konsep hasil laporanpemeriksaan.

14) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugaspemeriksaan.

15) Menandatangani laporan hasil pemeriksaan (LHP)16) Menilai kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim.17) Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan

Obyek Pemeriksaan.

29

d. Pengendali Teknis (PT)1) Membantu Wakil Penanggungjawab

(WPJ)/Pengendali Mutu (PM) dalam mempelajaridan membicarakan penugasan pemeriksaan.

2) Membantu WPJ/PM membuat anggaran waktupemeriksaan.

3) Memimpin briefing Tim Pemeriksa4) Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan.5) Mereviu pemeriksaan program.6) Membantu program WPJ/PM mengkomunikasikan

pemeriksaan program kepada Ketua Tim danAnggota Tim.

7) Membantu WPJ/PM menyelenggarakankonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas, KetuaTim, dan Anggota Tim

8) Mengajukan usul revisi pemeriksaan program.9) Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan

Pemeriksaan.10) Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan

penugasan pemeriksaan dengan pemeriksaanprogram yang dilakukan oleh Ketua Tim danAnggota Tim.

11) Melakukan reviu berjenjang atas KKP12) Menandatangani (memaraf) NHP13) Mengkoreksi konsep LHP14) Menandatangani LHP15) Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP).16) Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota

Tim.17) Membantu WPJ/PM dalam pembahasan hasil

pemeriksaan dengan Obyek Pemeriksaan.

e. Ketua Tim (KT)1) Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan

penugasan.2) Mengumpulkan dan menganalisis data untuk

penyusunan pemeriksaan program dengan PM/PT.3) Membantu PM/PT mengkomunikasikan

pemeriksaan program kepada Anggota Tim.

30

4) Memimpin survay pendahuluan5) Merumuskan dan membuat PKP6) Menandatangani PKP7) Memberi tugas kepada Anggota Tim dalam hal

pemeriksaan di lapangan8) Mensupervisi dan mengkoordinasikan Anggota Tim9) Membantu PM/PT menyelenggarakan

konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas danintern tim.

10) Melakukan pemeriksaan sesuai denganpemeriksaan program dan membuat KKP-nya.

11) Melakukan reviu atas realisasi pemeriksaandengan pemeriksaan programnya yang dilakukanAnggota Tim.

12) Melakukan reviu atas KKP yang dibuat AnggotaTim melalui reviu berjenjang.

13) Membuat evaluasi mingguan terhadap pelaksanaantugas pemeriksaan.

14) Menyusun dan membuat Pokok-pokok hasilpemeriksaan dan NHP

15) Memaraf dan menandatangan NHP16) Menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP)17) Menyusun dan membuat LHP18) Memaraf LHP19) Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim20) Membantu dalam pembahasan hasil pemeriksaan

dengan Obyek Pemeriksaan

f. Anggota Tim (AT)1) Mempelajari program kerja pemeriksaan.2) Membicarakan dan menerima penugasan dari

Ketua Tim.3) Melaksanaakan pemeriksaan sesuai dengan

pemeriksaan program.4) Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).5) Membuat simpulan hasil pemeriksaan yang

menjadi tugasnya.6) Membantu Ketua Tim dalam pembahasan hasil

pemeriksaan dengan Obyek Pemeriksaan.

31

4. Obyek Pemeriksaan:Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan PemerintahDaerah.

5. Ruang Lingkup Pemeriksaan :a. Pemeriksaaan Reguler terdiri atas Tugas dan Fungsi,

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan MetodeKerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PengelolaanBarang.

b. Pemeriksaan khusus terdiri atas kegiatan atau perbuatanyang menyebabkan kerugian negara/daerah, potensikerugian negara/daerah, kekurangan penerimaannegara/daerah, administrasi, indikasi tindak pidana,kelemahan sistem pengendalian akuntansi danpelaporan, kelemahan sistem pengendalian anggaranpendapatan/belanja, kelemahan struktur intern,ketidakhematan/pemborosan/ketidak ekonomisan,ketidakefisienan, ketidakefektifan, indisipliner.

c. Pemeriksaan kinerja terdiri atas tugas dan fungsi sertakinerja dari instansi yang meliputi aspek ekonomi,efisiensi, aspek efektivitas, aspek ketaatan padaperaturan serta terhadap anggaran, aset dan kewajiban.

d. Pemeriksaan Probity Audit dilaksanakan pada saat prosespengadaan barang/jasa pemerintah sedang berlangsungdan/atau segera setelah proses pengadaan barang/jasaselesai (secara real time) dimana dimulai dari persiapansampai pemanfaatan dari pengadaan barang/jasatersebut.

6. Waktu Pemeriksaan:Adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam SuratPerintah Pemeriksaan, dan apabila pemeriksaanmembutuhkan tambahan waktu karena sifat dan kondisidari objek pemeriksaan yang komplek, dituangkan dalambentuk surat perintah perpanjangan pemeriksaan.

32

B. PEMBERITAHUAN KEPADA OBYEK PEMERIKSAAN1. Sebelum survei pendahuluan dimulai, Inspektur secara

formal memberitahukan secara tertulis kepada PimpinanObyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah dan BUMD) palinglambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaanpemeriksaan.

2. Pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akandilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksayang akan ditugaskan.

C. SURVEY PENDAHULUAN

Survei pendahuluan adalah pengumpulan data awal sebelumproses pemeriksaan dengan tujuan untuk memperolehgambaran umum mengenai kondisi Obyek Pemeriksaan danpermasalahan yang terjadi yang hasilnya dapat dimanfaatkansebagai penentu arah dan langkah pemeriksaan.Pemahaman kondisi Obyek Pemeriksaan dan permasalahanyang terjadi dimaksud diantaranya meliputi:1. Dasar hukum2. Tujuan organisasi3. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan4. Kebijakan, metode dan prosedur maupun kegiatan

operasional serta keuangan5. Data-data awal pemeriksaan6. Informasi lapangan

Kegiatan survei pendahuluan mencakup :1. Mendapatkan informasi yang relevan2. Menelaah informasi yang diperoleh3. Mengindentifikasi potensi kelemahan dan kerentaaan

pelaksanaan kegiatan operasional/sistem pengendalianmanajemennya/kinerja.

4. Mengidentifikasi permasalahan dan resiko yang terjadi.5. Membuat simpulan

33

D. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP)1. Pengertian PKP

PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknikpemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harusdiikuti/dilaksanakan oleh Pemeriksa selama pelaksanaanpemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

2. Manfaat PKPa. Sarana komunikasi antara Tim Pemeriksa dan Obyek

Pemeriksa.b. Sarana pemberian tugas kepada Tim Pemeriksac. Sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara

berjenjangd. Sebagai sarana tolok ukur/kendali teknis pengawasane. Pedoman kerja/pegangan bagi Pemeriksaf. Landasan untuk membuat ikhtisar/ringkasan hasil

pemeriksaan.

3. Sifat PKPa. Luwes atau tidak kaku sehingga masih membuka

kesempatan bagi pemeriksa untuk mengembangkandan berinisiatif.

b. Disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi dilapangan

c. Perubahan/tidak dilaksanakannya suatu langkahdalam PKP harus disetujui oleh Wakil PenanggungJawab, Pengendali Teknis dan Ketua Tim dan diberikanalasannya.

4. Jenis PKPa. Dalam Pemeriksaan Operasional (Reguler), PKP dibuat

sesuai dengan tingkatan kemajuan Pemeriksaannya,yaitu :

34

1) PKP Survei PendahuluanDalam kegiatan ini PKP diarahkan untuk memperolehinformasi umum dalam rangka pengenalan aspek-aspek penting dan menentukan Tujuan PemeriksaanSementara (Tentative Audit Objective-TAO). Informasiumum yang lazim diperoleh antara lain dasar hukum,ketentuan pendirian, latar belakang, tujuanorganisasi, masalah keuangan, uraian kegiatan,metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan,kebijakan yang berlaku, informasi di lapangan danmasalah-masalah belum terpecahkan. (Format PKPSurvey Pendahuluan disajikan pada format 4)

2) Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Evaluasi SistemPengendalian Manajemen (SPM)Dalam kegiatan ini PKP diarahkan untuk memperolehidentifikasi mengenai aspek-aspek pengendalianmanajemen (baik itu terkait kebijakan, tugas pokokdan fungsi, sistem prosedur, aturan manajemenlainnya) yang menunjukan kelemahan sertamemantapkan TAO menjadi Firm Audit Obyective(FAO). Format PKP Evaluasi SPM disajikan padaformat 5.

3) PKP Pemeriksaan Lanjutan dan PengembanganTemuan/Pemeriksaan RinciDalam kegiatan ini PKP ditujukan untuk memperolehpembuktian lebih lanjut atas FAO yang telahdiperoleh melalui survei pendahuluan dan pengujianatas SPM. FAO dijadikan dasar dalam penyusunanPKP Pemeriksaan Lanjutan/Rinci karena FAOmerupakan sasaran yang lebih jelas identifikasinyatelah didukung dengan bukti-bukti tetapi belumsepenuhnya memenuhi atribut temuan secaralengkap. (Format PKP Pemeriksaan Lanjutan danPengembangan Temuan/Pemeriksaan Rincidisajikan pada format 6).

35

4) PKP Penilaian SPM Pelayanan Masyarakat olehAparatur Pemerintah.

Dalam kegiatan ini PKP ditujukan untuk memperolehpembuktian bahwa pelayanan publik merupakansegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan olehpenyelenggara pelayanan publik sebagai upayapemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupundalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan publik ini, makapihak-pihak yang terlibat dapat diidentifikasikansebagai berikut :

a) Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantorpelayanan pada instansi pemerintah termasukBUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsungmaupun tidak langsung memberikan pelayanankepada penerima pelayanan.

b) Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawaiinstansi pemerintah yang melaksanakan tugasdan fungsi pelayanan publik sesuai denganperaturan perundang – undangan.

c) Penerima Pelayanan Publik adalah orang,masyarakat, lembaga instansi pemerintah, dandunia usaha, yang menerima pelayanan dariaparatur penyelenggara pelayanan publik.

Sebelum melaksanakan penilaian SPM atas aktivitaspelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah,pemeriksa menyusun PKP SPM. (Format PKPPelayanan Masyarakat oleh Aparatur Pemerintahdisajikan pada format 5).

36

b. Dalam Pemeriksaan Khusus, PKP dibuat sesuai dengankebutuhan pemeriksaan atau kasus yang ditanganiuntuk dilakukan pemeriksaan, yaitu :Dalam kegiatan ini PKP ditujukan untuk memperolehbukti yang valid dan relevan yang diperoleh berdasarkandata/dokumen/informasi awal yang diperoleh darisumber internal maupun eksternal. PKP pemeriksaankhusus ini merupakan sasaran yang lebih rinci danjelas identifikasinya yang didukung dengan bukti-bukti.(Format PKP Pemeriksaan Khusus disajikan padaformat 7).

c. Dalam Pemeriksaan Kinerja, PKP dibuat untukmemperoleh pembuktian bahwa pencapaian dari tugasdan fungsi serta kinerja dari instasi yang meliputi aspekekonomi, efisiensi, aspek efektivitas, aspek ketaatanpada peraturan serta terhadap anggaran, aset dankewajiban dapat diukur maupun dalam kegiatanpelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggarapelayanan publik telah sesuai dengan standar danketentuan peraturan. PKP pemeriksaan Kinerja inimerupakan sasaran yang lebih rinci dan jelasidentifikasinya terhadap pencapaian kinerja dari tugasdan fungsi instansi. (Format PKP Pemeriksaan Kinerjadisajikan pada format 5).

d. Susunan/Format PKP1). Penjelasan

Di bawah ini diberikan penjelasan umum tentanginformasi yang dimuat dalam format PKP.a) Pendahuluan

Dalam pendahuluan dimuat informasimengenai kegiatan/fungsi /program instansisecara singkat yang berguna sebagai dasarlatar belakang bagi pemeriksa untukmemahami dan melaksanakan Program KerjaPemeriksaan.

37

b) Tujuan PemeriksaanTujuan pemeriksaan adalah sasaran yang ingindicapai dari pemeriksaan yang telahdiidentifikasi mengandung kelemahan danyang memerlukan perbaikan. Tujuanpemeriksaan harus jelas, sehingga dapatmenjadi pedoman bagi pemeriksa untukdikembangkan.

c) Langkah-langkah Kerja PemeriksaanLangkah-langkah Kerja Pemeriksaan adalahperintah kerja kepada pemeriksa dalammelaksanakan pemeriksaan yang ditulisdengan kalimat perintah dengan menerapkanprosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.Contoh : dapatkan, amati, bandingkan,evaluasi, konfirmasi, dan lain-lain.

d) Dilaksanakan OlehPKP sebagai perintah kerja ditujukan kepadaAnggota Tim dan atau Tim Pemeriksa yangditugaskan untuk melaksanakannya dansarana pembagian tugas bagi tim. Apabilaseorang Anggota Tim yang ditugaskan tidakmampu untuk melaksanakannya, maka iaharus melaporkannya kepada Ketua Timsehingga tugas yang bersangkutan dapatdialokasikan kepada Anggota Tim lainnya.

e) Waktu yang dibutuhkanAdalah perkiraan waktu yang dihubungkanuntuk melaksanakan prosedur dan teknikpemeriksaan yang disesuaikan dengan tingkatkesulitan mendapatkan bukti pemeriksaan danbanyaknya jumlah bukti yang diperlukan.

f) Nomor KKPUntuk memudahkan penelusuran pelaksanaanPKP ke bukti pemeriksaan yang diperoleh perludisebutkan nomor KKP terkait.

38

5. PKP menurut Jumlah Obyek Pemeriksaan.

PKP menurut jumlah Obyek Pemeriksaan yaitu:

a. PKP Individual, disusun secara khusus untuk setiappenugasan pada suatu Obyek Pemeriksaan sesuaidengan kondisi tujuan kegiatan Obyek Pemeriksaan.

b. PKP Proforma/Standar, disusun untuk keperluanpemeriksaan lebih dari satu Obyek Pemeriksaan yangmempunyai kegiatan dan karakteristik yang sama padaPerangkat Daerah dan BUMD.

BAB IIIPELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. PERTEMUAN AWAL (ENTRY BRIEFING)Pertemuan awal hendaknya dipersiapkan dengan seksama dandapat dilakukan oleh Penanggung Jawab/Wakil Penanggungjawab/Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis bersamaTim Pemeriksa dengan pejabat/pimpinan Obyek Pemeriksaan,untuk menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan, sasaranpemeriksaan dan waktu pemeriksaan.

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN1. Pengertian

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektifdan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untukmenilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas , efektif, efisiendan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsiPerangkat Daerah.

39

Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha ataukegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk mengetahuiatau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yangsebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau Obyekpemeriksaan apakah kegiatan telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuairencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikanprinsip efisien, efektif dan ekonomis.

Pemeriksaan Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas,fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaanterhadap aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitasserta ketaatan pada peraturan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaanatas suatu objek pemeriksaan secara spesifik untukmengetahui atau menilai dengan cermat dan seksamaapakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan rencana yangditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifdan ekonomis, termasuk juga dalam hal ini adalahpemeriksaan khusus/pengusutan atas kebenaran laporanmengenai adanya indikasi terjadinya penyimpanganperundang-undangan/peraturan/ketentuan, korupsi,kolusi dan nepotisme.

Pemeriksaan Investigasi proses mencari, menemukan danmengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuanmengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatandan pelakunya guna dilakukan tindakan hukumselanjutnya.

Penilaian-penilaian tersebut adalah penilaian yangsistematis dan objektif serta independen atas pelaksanaanprogram/kegiatan, pencapaian kinerja dan tujuanorganisasi untuk perbaikan dan pengembangannya dimasa yang akan datang. Dan dari hasil pemeriksaandiharapkan adanya simpulan, saran dan rekomendasi yangsesuai dengan ketentuan dan bersifat membangun(konstruktif).

40

2. Tujuan

a. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan (prestasikerja)

b. Menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasidan capaian kinerja

c. Mengindentifikasi berbagai kelemahan sistempengendalian manajemen untuk perbaikan

d. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian pada suatupermasalahan yang dilakuan oleh pihak-pihaktertentu.

e. Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atautindak lanjut

3. Ruang Lingkupa. Semua aspek manajemen yang perlu mendapatkan

perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutupenanganannya oleh manajemen atas kegiatan atauprogram yang diperiksa

b. Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkanperhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutupenanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok danfungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan SumberDaya Manusia (SDM) dan metode kerja sertapengelolaan barang daerah.

c. Semua aspek yang terkait dengan tugas pokok danfungsi serta pencapaian kinerja dari instansi yangmeliputi aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, ketaatanpada peraturan, anggaran, aset dan kewajiban.

d. Aspek-aspek kegiatan atau perbuatan yangmenyebabkan kerugian negara/daerah, potensikerugian negara/daerah, kekurangan penerimaannegara/daerah, administrasi, indikasi tindak pidana,kelemahan sistem pengendalian akuntansi danpelaporan, kelemahan sistem pengendalian anggaranpendapatan/belanja, kelemahan struktur intern,ketidak hematan/pemborosan/ketidak ekonomisan,ketidak efisienan, ketidak efektifan, indisipliner.

41

e. Semua proses dan tahapan dalam pengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang meliputi TahapPerencanaan Pengadaan, Tahap Persiapan Pemilihan,Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, TahapPelaksanaan Kontrak, Tahap PenyerahaanBarang/Jasa, Tahap Penatausahaan PengadaanBarang/Jssa dan Tahap Pemanfaatan Barang/Jasa.

4. Sasaran

Sasaran pemeriksaan mencakup:a. Ketaatan pada peraturan dan perundang -undangan

yang berlaku;b. Pemeriksaan ekonomis

Konsep kehematan berhubungan dengan carapemakaian berbagai sumber daya yang disediakan;

c. Pemeriksaan efisiensiKonsep efisiensi berkaitan dengan hubungan antarakeluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengansumber daya yang digunakan;

d. Pemeriksaan efektivitasKonsep efektivitas bersangkut dengan tingkatpencapaian tujuan dan hubungan antara pengaruhyang sesungguhnya dalam suatu kegiatan.

e. Mengungkap fakta dan proses kejadian tertentu yangdilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

5. Obyek Pemeriksaan

a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerahb. BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerahc. Obyek Pemeriksaan lainnya berdasarkan perintah

pemeriksaan dari pimpinan atau atas permintaan(Audit on Call) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan PemerintahDaerah.

42

6. Penilaian dan Pengujian SPM

Penilaian SPM merupakan keharusan bagi pemeriksauntuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang akandilaksanakan. Pengujian yang akan dilaksanakan tersebutadalah pengujian substantif yaitu pengujian untuk menelitinilai kesalahan yang disajikan dalam informasi yangdiperiksa, sebagai bahan:a. Pertimbangan dalam menentukan pendapat (opini);b. Melakukan analisis lebih lanjut, misalnya mengenai

keekonomisan, efisiensi dan efektifitas kegiatanoperasional yang diinformasikan.

Informasi yang diperiksa biasanya disajikan manajemendalam bentuk laporan, merupakan kristalisasi dari datasetelah diproses melalui sistem pengolahan data,didalamnya tercakup langkah-langkah sebagai berikut :1) Pengumpulan data;2) Pemilihan data yang layak untuk diolah;3) Pemilahan data ke dalam kelompok informasi yang

sesuai;4) Pencatatan data secara kronologis dan tepat waktu;5) Pengikhtisaran catatan menjadi suatu kelompok

informasi yang berarti;6) Sampai pada penyajiannya dalam bentuk laporan.

Dengan demikian pengendalian manajemen mencakupsistem organisasi, prosedur dan praktek dalampenanganan dan penyelesaian tugas-tugas manajemensecara efektif, dengan tujuan untuk menilai tingkatefektivitas dan mengenali kemungkinan adanya kelemahanpengendalian manajemen Obyek Pemeriksaan, dan unsur-unsur yang penting adalah :a) Organisasi;b) Perencanaan;c) Kebijakan;d) Prosedur;e) Pencatatan;f) Pelaporan;g) Personalia;h) Reviu Internal.

43

D. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)1. Pengertian

KKP adalah catatan/dokumentasi yang dibuat olehPemeriksa mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan,berbagai teknik dan prosedur pemeriksaan yangditerapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selamamelakukan pemeriksaan.

Dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa adalah berupadokumen – dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksa,baik yang dibuat sendiri maupun dokumen yang berupafotokopi/salinan (Auditor’s Copy), dan dokumen bukan sajayang berbentuk kertas, namun juga termasukfoto/film/gambar, kaset rekaman, disket, file komputer.

Kertas Kerja mencerminkan antara lain :a. Kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan, survey

pendahuluan, evaluasi pengendalian manajemen,pengujian substantif, sampai dengan laporan dantindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakansemua kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalambentuk KKP;

b. Langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh,pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh,dan simpulan-simpulan hasil pemeriksaan. Langkah-langkah kerja dalam PKP yang telah dilaksanakanmenghasilkan data beserta penarikan simpulan hasilpemeriksaan didokumentasikan dalam KKP.

2. Manfaata. Merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP);b. Merupakan alat atasan untuk mereviu dan mengawasi

pelaksanaan pekerjaan para pemeriksa;c. Merupakan alat pembuktian dari LHP;d. Menyajikan data untuk keperluan referensi;e. Merupakan salah satu pedoman untuk pemeriksaan

berikutnya;

44

f. Merupakan alat bukti tertulis bagi pemeriksa apabilaterjadi suatu pengaduan kepada pemeriksa atastemuan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan.

3. Syarat-syarata. Lengkap;b. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan menghitung

maupun kesalahan penyajian informasi;c. Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional;d. Sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi;e. Memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan

pelaksanaan pemeriksaan;f. Mempunyai tujuan yang jelas;g. Sedapat mungkin menghindari pekerjaan menyalin.

4. Tujuan Penyusunan KKP.a. Pendukung Laporan Pemeriksaan :

1) Penghubung antara pemeriksaan yangdilaksanakan dengan LHP;

2) Simpulan pemeriksaan dibuat secara berjenjangdari teknik dan prosedur pemeriksaan yang telahdilaksanakan oleh pemeriksa, yang kemudianberujung pada LHP

b. Dokumentasi Informasi:

Mendokumentasikan informasi yang diperoleh melaluiinterviu, penelaahan, peraturan-peraturan, analisisatas sistem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi,dan pengujian transaksi.

c. Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Pemeriksaan

Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yangtelah ditemukan, membandingkan, menilai/mengukurbesarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan.

d. Pendukung Pembahasan.

Pemahaman yang memadai tentang hal-hal pentingdan relevan dapat membantu pemeriksa pada saatpembahasan suatu masalah dengan pihak ObyekPemeriksaan (Perangkat Daerah dan BUMD) ataudengan pihak-pihak lain yang terkait.

45

e. Media Reviu Pengawas :

1) Sarana mengawasi, menilai, dan memonitorperkembangan pelaksanaan pemeriksaan,pelaksanaan PKP, menilai kecukupan teknik danprosedur pemeriksaan untuk memenuhi standarpemeriksaan yang telah ditetapkan;

2) Merekomendasikan teknik atau prosedurpemeriksaan tambahan yang diperlukan yangharus dilaksanakan oleh timnya.

f. Bahan Pembuktian:

1) Bahan pembuktian di pengadilan dalam kasustindak pidana korupsi dan pemeriksa bertindaksebagai saksi ahli;

2) Alat untuk membela diri tentang kecukupanprosedur pemeriksaan yang telah dijalankan dansimpulan-simpulan pemeriksaan yang mendasariLHP-nya sesuai dengan standar profesi yang telahditetapkan, dalam hal pemeriksa dituntut olehpengguna LHP.

g. Referensi.

Referensi dalam perencanaan tugas pemeriksaan ataupelaksanaan pemeriksaan periode berikutnya danreferensi dalam memonitor tindak lanjut hasilpemeriksaan.

h. Membantu Pemeriksa Ekstern.

Pemeriksa Ekstern berkepentingan untukmengevaluasi Sistem Pengendalian Intern, termasukmereviu pekerjaan Pemeriksa Intern.

i. Sarana Pengendalian Mutu.

Dilakukan reviu oleh rekan sejawat atau oleh lembagayang berwenang.

5. Isi KKP.

Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain berisidokumen/informasi berupa:

46

a) Perencanaan, termasuk Program Kerja Pemeriksaan;b) Pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas

Sistem Pengendalian Manajemen;c) Prosedur pemeriksaan yang dilakukan, informasi yang

diperoleh dan simpulan hasil pemeriksaan;d) Reviu oleh pengawas;e) Pelaporan pemeriksaan;f) Catatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh

pemeriksa;g) Salinan kontrak dan perjanjian yang penting :

1) Hasil-hasil konfirmasi;2) Gambar, grafik, dan peraga lainnya;3) Pengujian dan analisis transaksi;4) Hasil Reviu Analisis;5) Laporan pemeriksaan dan tanggapan manajemen;6) Korespondensi pemeriksaan yang relevan.

h) Prinsip Penyusunan KKP1) Relevan;2) Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan (PKP);3) Lengkap dan cermat;4) Mudah dipahami;5) Rapi;6) Efisien;

6. Format Umum dan Cara Pengisian KKP(Bentuk format dan tata cara pengisian KKP yangmeliputi KKP Utama, KKP Ikhtisar dan KKPPendukung disajikan pada Format 8).

7. Prosedur Pengisian KKPa. Pada halaman pertama sebelah kiri atas, tuliskan

nama instansi/Unit Kerja Pemeriksab. Pada halaman pertama sebelah kanan atas untuk tiap

kelompok KKP, tuliskan : Nomor langkah kerja,tanggal, direviu oleh siapa dan tanggal direviu;1) Untuk setiap kelompok KKP yang terdiri dari

beberapa halaman, tuliskan nomor halaman;2) Gunakan satu muka saja untuk tiap lembar KKP;3) Daftar pembantu dibuat dengan menggunakan

lembaran KKP yang terpisah;

47

4) Cantumkan teknik pemeriksaan, kesimpulan danatau komentar dari pemeriksa;

5) KKP harus dibuat blanko KKP yang telahditetapkan;

6) Untuk lembaran KKP yang berasal dari ObyekPemeriksaan (salinan) supaya diberi tanda ”SalinanUntuk Pemeriksa” dan diberi catatan tanggalditerima, serta dibuat intisarinya;

7) Untuk daftar yang diterima dari ObyekPemeriksaan agar diteliti lebih dahulukebenarannya dan diseleksi menurutkeperluannya.

8. Jenis-jenis KKP

KKP dapat dibagi ke dalam 3 (tiga ) jenis adalah:a. Kertas Kerja Pemeriksaan Utama (KKP Utama).

KKP Utama (Top Schedule) adalah KKP yang berisisimpulan hasil pemeriksaan untuk keseluruhan/suatusegmen/ bagian/ kegiatan yang diperiksa.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan Ikhtisar.KKP Ikhtisar adalah KKP yang berisi ringkasaninformasi dari KKP yang berisi informasi yangsejenis/sekelompok tertentu.Jenis-jenis KKP Ikhtisar adalah :1) Ikhtisar Temuan untuk membantu pemeriksa lebih

menguasai fakta-fakta yang relevan dan penting.Daftar ini dapat berupa Daftar Temuan/NaskahHasil Pemeriksaan;

2) Ikhtisar Statistik digunakan untuk menyajikanhasil pengujian agar lebih kohesif dan mudahdipahami;

3) Ikhtisar hasil Meeting.

c. Kertas Kerja Pemeriksaan Pendukung.KKP Pendukung (Supporting Schedule) adalah KKP yangberisi informasi yang mendukung KKP Utama yangdisusun secara logis, setiap KKP yang berada dibelakang KKP yang lain adalah merupakan pendukung(informasi yang lebih rinci) dari KKP Utama dan KKPIkhtisar.

48

9. Pengelompokan KKPKKP atas suatu penugasan Pemeriksaan dapatdikelompokkpn dalam 4 (empat) kelompok sesuaidengan sifat informasinya sebagai berikut:a. Dosir Aktual (Current File).

Adalah KKP yang berisi informasi yang terutamaberhubungan dengan tahap pemeriksaan yang sedangberjalan (aktual) dan tidak dipertimbangkan untukdipakai dalam penugasan berikutnya.Yang termasuk dalam KKP ini antara lain :1). Program Kerja Pemeriksaan;2). Hasil Reviu terhadap Sistem Pengendalian

Manajemen;3). KKP Analisis serta KKP lain pendukung pekerjaan

Pemeriksaan;4). Catatan mengenai pembicaraan dengan Obyek

Pemeriksaan;5). Korenspondensi aktual;6). Bukti yang dikumpulkan untuk mendukung

temuan;7). Bahan dan KKP yang dikumpulkan dalam rangka

penyiapan LHP termasuk konsepnya.

b. Dosir Tetap (Permanent File).

Adalah KKP yang berisi informasi yang dapatdigunakan berulang kali dalam pemeriksaan yangakan datang. Dosir ini harus dimutakhirkan bilaterjadi perubahan pada pemeriksaan berikutnya.Yang termasuk dalam KKP ini antara lain:1) Sejarah terbentuknya perundang–undangan yang

menyangkut pembentukan instansi, program,serta kegiatan;

2) Perundang-undangan yang berlaku, terusmenerus yang relevan dengan kegiatanpemeriksaan;

3) Kebijakan dan prosedur baku instansi, termasukyang berkaitan dengan Sistem PengendalianManajemen;

4) Rencana pembiayaan jangka panjang;5) Struktur Organisasi dan Kebijakan Personalia;

49

6) Kebijakan Anggaran, Akuntansi, Pelaporan danProsedur;

7) Statistik mengenai alokasi anggaran,pengeluaran, pencapaian (fisik) proyek, dansebagainya;

8) Lokasi Kegiatan.

c. File Aktif (Active File).

Adalah KKP yang masih akan atau dapat digunakandalam Pemeriksaan selanjutnya.

d. Non Aktif File (Inactive File).

Adalah KKP yang penggunaannya relative jarang olehkarena disimpan dalam sentral file (gudang).

10. Penguasaan KKP.Penguasaan KKP dapat dilihat dari antara lain:a. Kepemilikan KKP adalah:

1) KKP merupakan hak milik Instansi Pemeriksa;2) Obyek Pemeriksaan tidak mempunyai hak atas

KKP meskipun berisi data/informasi tentang ObyekPemeriksaan.

b. Kerahasiaan KKP adalah:1) KKP bersifat rahasia terhadap Obyek Pemeriksaan;2) KKP bersifat rahasia terhadap Pihak Ketiga;3) Pihak Kejaksaan, Kepolisian, atau Pihak yang

berwenang lainnya dapat menggunakaninformasi/data dalam KKP sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

4) KKP dapat ditelaah oleh pihak luar dalam rangkareviu.

c. Prinsip Pengelolaan KKP adalah:Karena bersifat rahasia dan penting :1) Pada jam kerja, KKP tidak boleh ditinggal di tempat

yang bisa didatangi oleh umum, pegawai instansi,atau pihak lain yang tidak memiliki kewenanganuntuk menelaahnya;

2) Di luar jam kerja atau pada saat istirahat makansiang, KKP harus disimpan dalam keadaanterkunci;

50

3) Dokumen rahasia, seperti rencana ObyekPemeriksaan untuk operasi serta perluasan dimasa depan dan laporan penyelidikan harusdisimpan dalam keadaan terkunci apabila tidaksedang dipakai;

4) Untuk dokumen yang sifatnya sangat sensitif, perludilakukan tindakan pengamanan khusus denganmenggunakan lemari dengan kuncipengaman/kombinasi;

5) Jika tidak terdapat indikasi mengenai kecurangan,pemeriksa mungkin saja dapat mengambil manfaatdengan membahas hasil Pemeriksaannya denganpegawai instansi yang diperiksa.

d. Pengarsipan1). KKP dihimpun dalam odner atau sejenisnya2). Pada kulit depan odner KKP ditulis:

a) Berkas aktif tanggal;b) Berkas tidak aktif tanggal;c) Arsip nomor;d) KKP nomor;e) Jenis dan sasaran pemeriksaan;f) Periode yang diperiksa.

E. SUPERVISI PEMERIKSAANPengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantupenyusunan rencana pemeriksaan yang efisien dan efektif,untuk dapat mengoreksi jika terjadi penyimpangan atauterdapatnya kondisi yang berubah dan memberikan arahanpemeriksaan yang lebih baik serta tepat.

Supervisi ini harus dilakukan pada seluruh tahapanpemeriksaan secara berjenjang yaitu ketua tim mensupervisianggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim pemeriksaanyang dibawahinya dan pengendali mutu mensupervisi seluruhkerja pemeriksaan yang dilaksanakan.Supervisi ini bertujuan agar pelaksanaan kerja pemeriksaanmemperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehinggatercapai suatu pemeriksaan yang bermutu tinggi.

51

1. Pengendalian supervisi oleh Ketua TimKetua tim selain mempunyai tugas sebagai pemimpin timdalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan jugamempunyai tugas mengawasi anggota timnya.

Pengawasan ketua tim terhadap anggota timnya dilakukansecara langsung pada setiap kesempatan selama kerjapemeriksaan berlangsung maupun secara tidak langsungyaitu melalui reviu KKP yang dibuat oleh anggota tim yangbersangkutan dan untuk KKP yang telah sesuai dengantujuannya akan ditandai dengan paraf ketua tim di KKPyang bersangkutan sebagai tanda telah mendapat reviu dandisetujui KKP -nya.

2. Pengendalian Supervisi Oleh Pengendali TeknisPengendali teknis bertugas mengawasi tim pemeriksaanyang berada di bawahnya. Secara berkala pengendali teknisakan mendatangi tim pemeriksaan yang sedang berada dilapangan atau menerima pertanyaan dari ketua timnyasecara lisan untuk menangani kerja pemeriksaan yangmemerlukan keputusan dari pengendali teknis.

Pengendali teknis wajib melakukan kunjungan kepada timpemeriksaan, salah satunya harus dilakukan pada saatrapat penyelesaian pemeriksaan di lapangan. Pengendaliteknis melakukan reviu atas KKP yang dibuat oleh ketuatim. Dokumentasi kerja pengendali teknis dicatat dalamsuatu lembar kerja yang disebut formulir supervisipengendali teknis.(Formulir supervisi pengendali teknis tersebut dapatdilihat pada Format 9).Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim, diisi olehpengendali teknis dan ketua tim, satu lembar disimpansebagai KKP dan satu lembar lagi menjadi arsip pengendaliteknis yang bersangkutan.

52

3. Pengendalian Supervisi Oleh Pengendali Mutu/ WakilPenanggung Jawab

Pengendali mutu/Wakil Penanggung jawab melakukan tugaspengawasan terhadap semua tim pemeriksaan danpengendali teknis atas kerja pemeriksaan yangdilakukannya melalui reviu atas formulir supervisi olehpengendali teknis dan konsep laporan yang disampaikan,melakukan reviu langsung dengan pengendali teknis danketua tim dalam suatu rapat reviu, memberikan komentaratas kinerja pemeriksaan dan mengisi formulir supervisiuntuk mengomunikasikan hasil reviunya. Formulirsupervisinya sama dengan formulir supervisi pengendaliteknis dan disediakan oleh ketua tim jika diperlukan.

F. TEMUAN DAN PENGEMBANGAN TEMUAN

1. Temuan dan Unsur-unsurnyaTemuan pemeriksaan berpangkal tolak dari perbandingankondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dengan kriteria (apayang seharusnya terjadi), mengungkap akibat yangditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebutserta mencari penyebabnya.

Unsur-unsur meliputi:a. Kondisi (apa yang sebenarnya terjadi)

Kondisi menunjukan realita yang ada dari suatupelaksanaan kegiatan yang mencakup apa, siapa,kapan, di mana dan bagaimana. Untuk menyatakankondisi pemeriksa harus cukup mengumpulkan buktiyang relevan, kompeten, cukup dan material.Kelemahan yang ditemui pada penentuan kondisiantara lain:1) Kondisi yang diungkap, tidak atau kurang

didukung fakta pembuktian yang kuat;2) Kondisi yang dikemukakan apabila diungkap,

sebagian kurang berarti bila dikaitkan dengankegiatan organisasi baik ditinjau dari segimaterialitasnya atau frekuensi kejadiannya;

3) Akibat yang ditimbulkan dari kondisi yangdiungkap tidak jelas tampak atau kurang material.

53

b. Kriteria (apa yang seharusnya terjadi), antara lain :1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;2) Ketentuan manajemen yang harus

ditaati/dilaksanakan;3) Pengendalian manajemen yang andal;4) Tolak ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan;5) Standar dan norma/kaidah.

Apabila kriteria tidak tersedia, pemeriksa dapatmelakukan beberapa hal, antara lain :1) Melakukan konfirmasi kepada Pihak Ketiga

(misalnya dalam hal harga barang/jasa);2) Bersama dengan Obyek Pemeriksaan melakukan

formulasi kriteria yang akan dipakai sebagai tolokukur;

3) Norma standar yang sama atau sejenis dengankegiatan Obyek Pemeriksaan sehingganorma/standar tersebut dapat digunakan sebagaipembanding;

4) Menggunakan keterangan tenaga ahli;

Selanjutnya kriteria yang diperoleh tersebut harusdibicarakan dengan pihak Obyek Pemeriksaan untukmemperoleh kesepakatan.

c. Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dankriteria) dengan ciri-ciri antara lain :1) Kegiatan yang tidak/kurang dilaksanakan,

ketentuan yang belum ada atau ketentuan yangtidak dilaksanakan dengan semestinya yangmengakibatkan timbulnya suatu penyimpangan;

2) Dapat diidentifikasikan pihak yangbertanggungjawab atas kelemahan pelaksanaankegiatan.

Kunci penting untuk menentukan penyebab yaitumenelusuri berbagai rangkaian kejadian yang salingberhubungan atau terkait sampai kita mencapai suatusimpulan bahwa kita dapat merumuskan rekomendasiyang akan memperbaiki masalah yang ditemukan.

54

d. Akibat dan Dampak (apa akibat dan dampak yangditimbulkan adanya perbedaan-perbedaan antarakondisi dan kriteria) dengan ciri-ciri antara lain :

1) Ada pihak yang jelas dirugikan;

2) Kerugian material yang timbul dapatdikuantifikasikan jumlahnya;

3) Kinerja yang dicapai dapat dibandingkan secaralangsung dengan tujuan yang diharapkan;

4) Dampak lingkungan yang timbul dan bentuknyajelas atau dapat dibuktikan secara ilmiah.

e. Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untukmemperbaikinya).Saran atau rekomendasi adalah pendapat yang telahdipertimbangkan mengenai situasi tertentu dan harusmencerminkan pengetahuan dan penilaian mengenaipokok persoalan dan upaya mengatasinya.

Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa gunamemperbaiki kondisi-kondisi yang memerlukanperbaikan.

1) Pada umumnya temuan diakhiri dengan saranyang ditujukan kepada pimpinan ObyekPemeriksaan sehubungan dengan koreksikelemahan atau pencegahan berulang kelemahantersebut. Langkah-langkah perbaikan merupakantanggung jawab pimpinan Obyek Pemeriksaan.

2) Untuk memberikan saran secara konstruktif,pemeriksa harus memaparkan setiap kelemahansecara lengkap. Jika pemeriksa tidak dapatmenyarankan suatu cara yang terbaik dariberbagai alternatif untuk mengambil tindakankorektif, sebaiknya pemeriksa memberikanrekomendasi berdasarkan pilihan yang diyakininya.

55

3) Pemeriksa harus mempertimbangkan pulabesarnya biaya pelaksanaan suatu saran denganmanfaatnya. Untuk memperoleh tindakan korektifsecara cepat dan menentukan, maka dalambeberapa kasus tertentu, mengemukakan temuansecara lisan (bobotnya tidak strategis dan bersifatadministratif) akan merupakan jalan yang palingefektif dan efisien.

4) Meskipun pemeriksa telah mengemukakantemuan, kesimpulan dan rekomendasi secara lisan,penyusunan dan penyampaian laporan secaratertulis tetap diperlukan.

Dalam memberikan/merumuskan rekomendasi,pemeriksa harus memperhatikan :1) Biaya yang akan terjadi mengimplementasikan

rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yangakan diperolehnya;

2) Jika terdapat beberapa alternative rekomendasidengan biaya yang terkait, harus diusulkan;

3) Rekomendasi tersebut harus dapat dilaksanakan.

2. Pengembangan temuan

Adalah pengumpulan dan pendalaman informasi khususyang bersangkutan dengan Obyek Pemeriksaan untukmenguji lebih mendalam lagi tentang temuan awal (FAO)yang diperoleh dari evaluasi SPM dengan mengumpulkanbukti yang relevan, cukup, kompeten, dan material gunamengetahui sebab, akibat, dan permasalahan pada ObyekPemeriksaan dan untuk memberikan landasan yang layakbagi pelaporan hasil pemeriksaan. Pengembangan temuansangat menentukan keberhasilan tugas pemeriksaan.

a. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalampengembangan temuan adalah :

1) Harus ditekankan pada situasi dan kondisi padasaat kejadian, bukan pada saat dilakukanpemeriksaan;

56

2) Harus bersifat kompleksitas, besarnya kegiatan(keuangan dan fisik), program dan fungsi yangdiperiksa;

3) Harus dianalisis secara jujur dan kritis untukmenghindarkan pengungkapan kelemahan secaratidak logis;

4) Kewenangan hukum atas kegiatan, program danfungsi yang diperiksa, perlu dikemukakan padalaporan, antara lain:

a) Kasus tentang ketentuan peraturanperundang-undangan yang tidak dilaksanakansesuai dengan yang peraturan dimaksud;

b) Pertimbangan pemeriksa bila perlu diadakanperubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Pengeluaran dana yang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Temuan harus cukup luas, sehingga pemeriksa dapatmenyajikan dengan jelas dasar simpulan danrekomendasinya pada pemakai laporan dengan carayang meyakinkan bahwa dasar itu layak dan cukupberalasan;

Temuan dapat dihentikan dengan persetujuanpenanggungjawab pemeriksa apabila temuan yang diperolehtidak begitu berarti.

1. Langkah-langkah Pengembangan Temuan, meliputi :a. Kenali secara khusus apa yang kurang dalam

hubungan dengan kriteria/tolak ukur yang lazim. Padadasarnya dalam suatu pemeriksaan, pemeriksamembandingkan apa yang sebenarnya terjadi denganapa yang seharusnya terjadi;

b. Kenali batas wewenang dan tanggungjawab pejabatyang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, program,dan fungsi yang diperiksa;

c. Pastikan sebab-sebab kelemahannya, kenali dan caripemecahan persoalan hukum;

57

d. Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakankasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas;

e. Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan;f. Mintakan komentar pejabat yang kompeten;g. Mintakan kesediaan untuk menindaklanjuti,

menentukan tindakan korektif atau perbaikan yangpatut disarankan;

2. Persyaratan Temuan.

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik,pemeriksa perlu mengetahui ciri-ciri suatu temuan.Temuan dapat diteruskan kepada pemakai laporan bilatelah dipenuhi syarat-syarat berikut:a. Cukup berarti/bergunab. Berdasarkan pada fakta dan bukti yang relevan dan

kompetenc. Dikembangkan secara obyektifd. Didasarkan pada hasil pemeriksaan yang memadai

guna mendukung setiap kesimpulan yang diambile. Meyakinkan, kesimpulan harus logis dan jelasf. Dapat ditindaklanjuti.

Untuk mendukung data dan fakta yang memadai perludilakukan pemeriksaan fisik/material melalui metodesampling dengan istilah uji petik. Pada dasarnya uji petikmerupakan bagian dari pemeriksaan fisik dengan tujuanmembandingkan antara data yang diperoleh baik berupadata yang bersifat administratif, informasi, wawancara atauketerangan lain yang diperoleh dari kondisi riil dilapanganyang selanjutnya mengadakan penelahaan apabila terjadiperbedaan. Untuk memperoleh manfaat yang optimaldalam pelaksanaan uji petik, perlu disusun rencana ujipetik yang substansinya menyangkut antara lain; tujuanuji petik, sasaran atau populasi yang akan diteliti danasumsi yang digunakan.

Teknis pemeriksaan fisik diprioritaskan pada kegiatanpengadaan barang dan jasa baik dalam prosespelaksanaan, keluaran maupun hasil dan pencapaianprogram

58

Tata cara pemeriksaan fisika. Mempelajari dokumen rencana/dokumen pengadaan

barang/jasa dan kelengkapannya;b. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2

(dua) orang pemeriksa dan didampingi oleh pengelolakegiatan/tim teknis;

c. Melakukan penilaian dan pengukuran serta biladiperlukan lakukan uji laboratorium;

d. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam berita acarafisik yang sekurang-kurangnya memuat realisasiprestasi pekerjaan, pokok-pokok pekerjaan yang telahdikerjakan dan permasalahannya serta keterangan lainyang dianggap penting;

e. Untuk jasa konsultasi perencanaan, pengawasan danlainnya uji petik disamping terhadap output/outcomedapat dilakukan terhadap personil, peralatan danproses penyusunan ditempat kerja/kantor;

f. Untuk hal tertentu apabila pemeriksaan fisik terdapatsuatu indikasi kerugian yang signifikan/nyata , KKNmaka perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus.

3. Kode TemuanKode temuan mengacu pada peraturan yang berlaku. (KodeTemuan disajikan dalam Format 10).

G. PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN PENGENDALITEKNIS DAN ATAU PENANGGUNG JAWAB/ WAKILPENANGGUNG JAWAB /PENGENDALI MUTU (REVIU)

1. Pengertian Reviu KKPReviu KKP secara umum dapat diartikan sebagai suatuproses penilaian secara cermat, kritis dan sistematis atascatatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan dan disimpanoleh pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yangditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasiyang diperolehnya, serta simpulan pemeriksaan yangdilaksanakannya.

2. Tujuan Reviu KKPUntuk memenuhi persyaratan Standar Audit-AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP ) yaitu:

59

a. Memenuhi Standar Pemeriksaan, reviu merupakankegiatan yang ditujukan untuk memenuhi standarmutu profesional. Reviu adalah proses untuk menjagatingkat mutu jasa pemeriksaan yang tinggi yangdijalankan oleh anggota profesi kepada masyarakatpemakai jasa pemeriksaan yang meliputi standarumum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan;

b. Menjaga mutu pelaksanaan pemeriksaan, dimulai daritahap perencanaan pemeriksaan, kegiatanpemeriksaan, prosedur pemeriksaan yang digunakan,kelengkapan dokumentasi yang dikumpulkan,supervisi kegiatan pemeriksaan, hingga prosespelaporan hasil pemeriksaan;

c. Menjaga mutu hasil pemeriksaan, menilai ketepatan,kecermatan, kewajaran simpulan, temuan danrekomendasi serta kelengkapan dokumentasipendukungnya;

d. Mengurangi resiko pemeriksaan, dengan proses reviuKKP, ketidak cermatan dan kesalahan (malpraktek)dalam pelaksanaan pemeriksaan dapatdiminimalkan/dihindarkan;

e. Meningkatkan efisiensi, dengan proses reviu pekerjaanPemeriksaan dapat lebih terarah, dapat terhindarkanpekerjaan yang tidak diperlukan atau kurangpenting/material.

3. Manfaat dari pelaksanaan reviu KKP adalah sebagai:

a. Alat pengendalian kegiatan pemeriksaan. Melaluikegiatan reviu Ketua Tim dapat melakukan:1) Pengendalian kegiatan Pemeriksaan;2) Pengawasan kegiatan yang telah, belum, sedang

dan yang akan/harus dikerjakan dalampemeriksaan selanjutnya;

3) Penghindaran permasalahan dikemudian haritentang kesalahan, kurang lengkapnyadata/temuan;

4) Pengendalian waktu, biaya, sarana dan stafpemeriksaan.

60

b. Alat untuk melakukan bimbingan kepada AsistenPemeriksa. Melalui kegiatan reviu, Ketua Timmembantu Pemeriksa yang masih yunior (belumbanyak berpengalaman) dalam hal:1) Persiapan penyusunan PKP;2) Penerapan dan pelaksanaan PKA, serta

pengerjaan KKP;3) Cara-cara mengumpulkan, meminta dan

memperoleh data;4) Melakukan analisis, pembuatan simpulan dan

lain-lain.

c. Sarana komunikasi antar sesama anggota tim.Melalui Reviu akan terjadi komunikasi dan diskusipermasalahan yang dihadapi dalam:1) Pelaksanaan Pemeriksaan;2) Penyusunan temuan Pemeriksaan (sementara);3) Menghubungkan data/informasi yang telah

diperoleh anggota satu dengan yang lainnya, dan4) Rekomendasi.

d. Sarana untuk memberikan jaminan kualitaspemeriksaan. Melalui Reviu KKP maka prosespengendalian mutu kegiatan pemeriksaandilaksanakan oleh petugas yang terlibat, yaitu sejakdari proses perencanaan, penggunaan stafpemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hinggaproses pelaporan hasil pemeriksaan.

e. Sarana untuk meminimalkan resiko pemeriksaan.Melalui proses perencanaan, dan supervisi yangmemadai yang dijalankan dengan reviu berjenjang,maka kegiatan pemeriksaan dapat meminimalkanresiko kesalahan, kekurang lengkapan, kekurangcermatan yang fatal, secara dini dan tidak akanberkelanjutan sehingga dapat meminimalkan resikopemeriksaan.

f. Sarana untuk meningkatkan kepercayaan penggunajasa. Kegiatan reviu berjenjang atas pelaksanaankegiatan pemeriksaan yang menghasilkan mutu hasilpemeriksaan yang lebih baik dalam bentuk temuan

61

pemeriksaan dan rekomendasi yang berbobot akanmemberikan kepuasan kepada pengguna jasapemeriksaan, sehingga akan meningkatkankepercayaan mereka kepada pemeriksa.

4. Cara Pembahasan

a. Selama pemeriksaan berlangsung, tiap temuan danrekomendasi penting yang menghendaki penanganansegera harus secepatnya dibahas antara Ketua Timdengan Anggota Tim dan untuk memperolehinformasi yang lebih baik dan lengkap mengenaitemuan tersebut, termasuk hasil konfirmasi denganpemeriksaan, agar temuan tersebut dibahas denganWakil Penanggung Jawab dan Pengendali Teknis.

b. Bila dianggap perlu, temuan tersebut harusdibicarakan Pengendali Teknis atau WakilPenanggung Jawab dengan Penanggung JawabPemeriksaan. Disamping itu Ketua Tim Pemeriksaandapat membicarakan temuan lainnya dalamkonsultasi berkala dengan Pengendali Teknis danatau Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan.

c. Dalam pelaksanaan ketentuan itu hendaknyadipertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

5. Format Reviu Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) disajikanpada Format 11

H. PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Tujuan Pembahasana. Mengkomunikasi dan menyamakan persepsi tentang

suatu kondisi yang tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

b. Mempercepat proses penyusunan konsep laporanc. Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap

laporan

62

d. Lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan.e. Dapat lebih cepat dilakukan tindakan koreksi

2. Cara Pembahasana. Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh

Penanggung Jawab atau Wakil Penanggung Jawab,Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Timdengan pimpinan Obyek Pemeriksaan atau pejabatyang ditunjuknya dengan atau tanpa didampingi olehpejabat yang berhubungan dengan masalah yangbersangkutan.

b. Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan selamapemeriksaan berlangsung, atau setelah pekerjaanlapangan selesai.

c. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam naskahyang merupakan bagian dari hasil pemeriksaan.

I. NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP)

1. Unsur NHPNHP dibuat oleh pemeriksa untuk seluruh temuan hasilpemeriksaan yang diperolehnya. Naskah Hasil Pemeriksaandisusun secara vertikal. Didalamnya memuat masing-masing temuan lengkap dengan seluruh unsurnya, sebagaiberikut:a. Uraian tentang kondisi;b. Uraian tentang kriteria;c. Uraian tentang penyebab;d. Uraian tentang akibat dan dampak;e. Rekomendasi.f. Tanggapan dari Obrik

2. NHP berisikan temuan yang meliputi judul, kondisi, kriteria,sebab, akibat, dan rekomendasi serta tanggapan Obrik.

3. NHP ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dandisetujui oleh pimpinan Obyek Pemeriksaan.

4. Format NHP, untuk Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Daerah disajikan pada Format 11.

63

5. Ketepatan Waktu PelaporanNaskah Hasil Pemeriksaan (NHP) harus diterbitkan palinglambat terbit 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaanpemeriksaan selesai.

6. Tanggapan Obyek PemeriksaanTanggapan pejabat yang berwenang Obyek Pemeriksaan(Perangkat Daerah/BUMD) terhadap temuan pada NaskahHasil Pemeriksaan (NHP) harus diserahkan kepada TimPemeriksa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak NaskahHasil Pemeriksaan (NHP) diterimanya.

J. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat oleh Ketua Tim, direviuoleh Pengendali Teknis dan Penanggung jawab/WakilPenanggung Jawab/Pengendali Mutu. (Format Reviu LHPdisajikan pada Format 13).

2. Pokok-pokok hasil Pemeriksaan disampaikan kepadaWalikota Bogor. (Bentuk surat Inspektur kepada Walikotadisajikan pada Format 14).

3. Ketepatan Waktu Pelaporan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diterbitkan 20 (duapuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai.

4. Format LHP dalam Bentuk BAB dan Surat disajikan padaFormat 15.

K. EXIT BRIEFING

1. Exit Briefing adalah pertemuan antara Tim Pemeriksa yangdipimpin oleh Pengendali Teknis dan/atau PenanggungJawab/Wakil Penanggung Jawab dengan pimpinan ObyekPemeriksaan setelah berakhirnya suatu rangkaian kegiatanPemeriksaan.

2. Dalam exit briefing disampaikan pokok-pokok hasilpemeriksaan serta catatan-catatan lain yang berguna bagiObyek Pemeriksaan.

64

BAB IVMATERI PEMERIKSAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. PengertianTugas dan fungsi suatu Perangkat dan BUMD padadasarnya merupakan penjabaran dari padapenyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

2. Tujuan PemeriksaanUntuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugasdan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD telahdirencanakan, dilaksanakan secara ekonomis, efisien danefektif serta mencakup pula ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan dan kewajaranpertanggungjawabannya.

3. Simpulan yang diharapkana. Untuk Perangkat Daerah

1) Tugas dan fungsi telah dijabarkan dalam strukturorganisasi yang dengan jelas menggambarkanpembagian tugas dan wewenang kepada setiappejabat maupun dijabarkan dalam bentuk kegiatanyang mendukung setiap program (fungsi dibagihabis pada setiap instansi).

2) Perencanaan kegiatan dan program yang dilakukanoleh setiap Perangkat Daerah berlandaskandokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD)

3) Evaluasi atas setiap kegiatan senantiasadilakukan.

4) Setiap program dan kegiatan telah didukungkriteria/tolok ukur keberhasilan pencapaiantujuan dan sasaran.

5) Prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi(KIS) senantiasa diwujudkan dalam melaksanakanprogram dan kegiatan.

65

6) Sistem informasi senantiasa dikelola dandikembangkan guna menunjang pelaksanaan tugasdan fungsi.

7) Terdapat kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

8) Perencanaan dan pengawasan sistem pengawasanmelekat senantiasa dilakukan.

9) Jika terdapat tugas tambahan, maka tugastambahan tersebut harus berdasarkan peraturanperundang-undangan.

b. BUMD1) Tugas dan fungsi telah dijabarkan dalam struktur

organisasi yang dengan jelas menggambarkanpembagian tugas dan wewenang kepada setiappejabat.

2) Perencanaan kegiatan dan program yang dilakukanoleh setiap BUMD berlandaskan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan.

3) Evaluasi atas setiap kegiatan senantiasadilakukan.

4) Setiap kegiatan dan program telah didukungkriteria/tolak ukur keberhasilan pencapaiantujuan dan sasaran.

5) Prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi(KIS) senantiasa diwujudkan dalam melaksanakanprogram dan kegiatan.

6) Sistem informasi senantiasa dikelola dandikembangkan guna menunjang pelaksanaan tugasdan fungsi.

7) Terdapat kepatuhan kepada peraturan-peraturan,perundang-undangan dalam melaksanakan tugasdan fungsi.

8) Perencanaan dan pengawasan sistem pengawasanmelekat senantiasa dilakukan.

66

9) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah selakuPemilik BUMD.

10) Pembinaan yang dilakukan oleh PemerintahDaerah melalui Instansi yang mempunyai tugaspokok fungsi melakukan pembinaan terhadapBUMD.

11) Fungsi Perusahaan Daerah sebagai salah satusumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Langkah-langkah yang dilakukana. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1) Tugas dan fungsi telah dijabarkan ke dalamberbagai tugas dan wewenang dalam bentukbidang/bagian atau menurut jenis kegiatannya.

Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian, apakah :a) Struktur Organisasi telah dibuat sesuai dengan

dasar hukum pembentukannya dan peraturanperundang-undangan lainnya;

b) Struktur organisasi telah mencerminkanadanya pengendalian intern yang baik;

c) Uraian tugas dan wewenang yang tertulis danmencerminkan pembagian seluruh tugas danfungsi instansi pemerintah yang bersangkutan;

d) Uraian tugas tidak ada yang tumpang tindih;e) Uraian tugas dikomunikasikan kepada pejabat

yang bersangkutan;f) Evaluasi struktur, tugas dan fungsi secara

periodik.

2) Tugas dan fungsi telah dijabarkan dalam beberapakegiatan

Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :

a) Setiap kegiatan instansi senantiasaberlandaskan kepada ketentuan peraturanperundang-undangan;

67

b) Setiap kegiatan instansi dengan jelasmengidentifikasikan tujuan dan sasarannya;

c) Tujuan dan sasaran setiap kegiatan senantiasamengarah kepada pencapaian misi instansibersangkutan yang tercantum dalam tugas danfungsinya.

b. Perencanaan kegiatan dan programUntuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:1) Penetapan kegiatan instansi pemerintah dan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yangdijabarkan dalam bentuk lima tahunan danrencana tahunan telah didasarkan kepadaperaturan perundang-undangan yang berlaku dandidasarkan pula kepada pertimbangan dan analisisyang objektif dan memadai.

2) Perencanaan Perangkat Daerah dan BUMD dalambentuk rencana lima tahunan maupun tahunanmencakup perencanaan keuangan, sarana danprasarana, sumber daya manusia dan metodekerja,

3) Rencana lima tahunan maupun tahunan tersebutmencerminkan dengan jelas elemen-elemen:

a) Tujuan dari setiap rencana kegiatan;b) Strategi atau cara-cara yang akan ditempuh

dalam mencapai tujuan;c) Sumber-sumber daya yang akan digunakan

dalam melaksanakan rencana, termasukbesaran kuantitatifnya;

d) Jangka waktu yang dibutuhkan dalammencapai kegiatan yang direncanakan,

e) Asumsi-asumsi yang mendasari pembuatanrencana.

c. Evaluasi Pelaksanaan KegiatanEvaluasi atas pelaksanaan kegiatan senantiasadilakukan.

68

Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:1) Perangkat Daerah dan BUMD telah memiliki suatu

sistem evaluasi pelaksanaan kagiatan,

2) Bagian atau bidang tertentu telah ditetapkanuntuk melakukan evaluasi,

3) Hasil evaluasi dapat mengidentifikasikan hal-halantara lain :

a) Jenis Kegiatan

b) Rencana kegiatan dalam bidang keuanganmaupun spesifikasi teknisnya

c) Realisasi pencapaian rencana kegiatan

d) Hasil perbandingan antara rencana danrealisasi

e) Sebab-sebab tidak tercapainya suatu rencanakegiatan

f) Pemecahan masalah yang mungkin timbuldalam pencapaian rencana kegiatan.

4) Hasil evaluasi telah dikomunikasikan kepadapihak-pihak yang berkepentingan.

d. Kriteria/Tolok UkurTerdapat kriteria/tolok ukur sebagai sarana untukmenilai pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugasdan fungsi ataupun program/kegiatan.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukan penilaiandan pengujian:1) Setiap program dan kegiatan yang merupakan

penjabaran dan pendukung tugas dan fungsi telahditetapkan kriteria/tolok ukurnya sebagaipenilaian keberhasilan.

2) Kriteria/tolok ukur yang dibuat berpedoman padaprinsip berikut:a) Kepastian mengenai apa yang diukurb) Ukuran yang akan dicapaic) Cara pengukuran

69

d) Penyimpanan yang dapat diberikan toleransie) Pihak-pihak yang berkepentingan dengan

kriteria tersebut.3) Kriteria/tolok ukur yang telah dibuat digunakan

secara konsisten,4) Kriteria/tolok ukur yang digunakan oleh instansi

pemerintah berasal dari :a) Tolok ukur yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan,b) Tolok ukur yang ditetapkan oleh instansi yang

bersangkutan berupa target yang harusdicapai,

c) Tolok ukur yang berasal dari kegiatan yangsejenis,

d) Tolok ukur yang berdasarkan pendapat paraahli,

e) Tolok ukur yang berasal dari kinerja tahun-tahun sebelumnya,

f) Tolok ukur yang berasal dari sektor swasta.

e. Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi1) Prinsip Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi

diterapkan baik dalam lingkungan organisasimaupun dalam hubungan dengan instansipemerintah lainnya dalam misi dan pelaksanaankegiatan yang mendukung tugas dan fungsi.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :a) Koordinasi sudah dilakukan mulai dari

perumusan kebijakan,b) Telah ditentukan secara jelas satuan

kerja/instansi atau pejabat yang secarafungsional bertanggung jawab dan berwenangatas suatu masalah,

c) Pejabat atau instansi yang secara fungsionalbertanggung jawab dan berwenang mengenaisesuatu masalah, memprakarsai danmengkoordinasikan,

70

d) Telah dikembangkan sarana koordinasi dankomunikasi antara instansi pemerintah yangterkait.

2) Tugas tambahan yang mungkin dilaksanakan olehinstansi bersangkutan disamping tugas pokoknyatelah ditentukan berdasarkan suatu ketentuanyang sejalan dengan peraturan diatasnya.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :a) Tugas tambahan telah didasarkan pada suatu

keputusan atau ketetapan pihak yangberwenang.

b) Keputusan/ketetapan yang dibuat sejalandengan peraturan perundang-undangan dandampak dari penugasan tersebut terhadapfungsi dan tugasnya.

f. Sistem InformasiInstansi pemerintah telah menyelenggarakan sisteminformasi yang dikelola secara ekonomis, efisien danefektif.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah :1) Pengelolaan sistem informasi yang sudah berjalan

didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiendan efektif, yang antara lain tercermin dari hal-hal:a) Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan

oleh penggunanya,b) Informasi dibuat sesuai dengan kebutuhan

dan tidak berlebihan,c) Informasi yang dihasilkan dikelola secara

ekonomis dalam hal pemungutan,pemprosesan dan pengadministrasian data,penyajian, pendistribusian dan penyimpananinformasi.

2) Instansi Pemerintah yang bersangkutan mampumengembangkan program perangkat lunak yangdiperlukan bagi kelancaran tugas dan fungsinya.

71

3) Penyebarluasan dan layanan informasi kepadamasyarakat didasarkan kepada sendi-sendipelayanan yang memuat prinsip kesederhanaan,kejelasan dan kepastian serta keamanan. Efisiensi,ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatanwaktu.

4) Instansi Pemerintah yang bersangkutan memilikidan memanfaatkan tenaga ahli bidang teknologiinformasi.

5) Hasil (outcome) sistem informasi dapat diandalkandari segi ketepatan, kelengkapan dan keakuratan.

6) Sistem informasi yang ada mendukungberkembangnya jaringan sistem informasi diberbagai bidang pembangunan dan pelayanankepada masyarakat.

g. Pertanggungjawaban Tugas dan Fungsi1) Perangkat Daerah dan BUMD telah membuat dan

melaporkan pertanggungjawaban atas tugas danfungsinya.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :a) Proses penyusunan laporan

pertanggungjawaban berdasarkan kepadasistem yang memadai,

b) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat olehinstansi pemerintah memperhatikan pulaprinsip-prinsip pelaporan yang baik antara lainrelevan, jelas dan ringkas, dapat dimengerti,dapat dipercaya, tepat waktu, konsisten denganlaporan lainnya serta kelengkapan cakupanmateri pertanggungjawaban.

2) Peraturan Perundang-undangan yang masihrelevan senantiasa dijadikan dasar bagi setiapgerak dan langkah instansi pemerintah.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:a) Setiap kegiatan/program didasarkan pada

peraturan perundang-undangan,

72

b) Setiap kegiatan/program yang dilakukan harusmerupakan penjabaran dari maksud dantujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut,

c) Praktek-praktek yang menyimpang danterjadinya salah tindak disebabkan adanyakemungkinan salah penafsiran terhadapperaturan perundang-undangan,

d) Terdapat kemungkinan adanya peraturan yangtidak sesuai lagi atau bertentangan dengantujuan program.

h. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat)Pelaksanaan pengendalian organisasi melaluipengawasan melekat (Waskat) senantiasa dijaga dandikembangkan oleh setiap jenjang pimpinan PerangkatDaerah dan BUMD.

i. Struktur OrganisasiUnsur pengawasan melekat dalam pengorganisasian iniadalah setiap individu harus melaksanakan tugas yangsesuai dengan pengorganisasian tersebut sehinggatidak ada satu orang pun yang melaksanakan danmengendalikan semua tahap dari setiap kegiatan yangada. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa setiaporganisasi harus memperjelas pembagian tugas,tanggung jawab wewenang bagi seluruh anggotaorganisasi dan dihindarkan adanya penumpukankewenangan dalam satu tangan.Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:1) Seluruh kegiatan telah dibagi habis kepada setiap

individu sehingga setiap individu mempunyaitanggung jawab yang jelas dalam pencapaiantujuan organisasi;

2) Tanggung jawab setiap individu telah ditetapkansecara jelas;

3) Atasan yang mendelegasikan wewenang dantanggung jawab kepada bawahannya telah

73

mempunyai sistem pemantauan untuk meyakinkanbahwa tugas yang didelegasikan dilaksanakandengan benar;

4) Pejabat yang diberi tugas telah mempunyaikewenangan untuk melakukan tindakan yangdiperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya;

5) Pejabat yang diberi kewenangan telah mampumelaksanakan tugasnya dengan arahan yangseminimal mungkin dan konsultasi dengan atasandilakukan hanya jika terjadi penyimpangan;

6) Pejabat yang diberi kewenangan telah melaporkanhasil pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya;

7) Bentuk pengorganisasian telah sesederhanamungkin;

8) Pengorganisasian telah fleksibel untukmemungkinkan dilakukannya perubahan jikaterjadi perubahan dalam rencana, kebijaksanaandan tujuan organisasi;

9) Bagan pengorganisasian dan uraian tugas telahdibuat secara jelas sehingga akan bermanfaat didalam pemahaman tugas, tanggung jawab dankewenangan yang diberikan.

j. Hubungan Kerja BUMD dengan Pemerintah Daerah

Jika terdapat tugas tambahan maka tugas tambahantersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:1) Prosedur mengenai pengesahan anggaran BUMD

disampaikan melalui Badan Pengawas/DewanPengawas untuk mendapat pengesahan.

2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)dan Laporan Keuangan Tahunan telah mendapatpengesahan.

3) Besarnya bagian laba BUMD kepada PemerintahDaerah dan realisasi setorannya telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

74

4) Realisasi penyetoran penyertaan modal PemerintahDaerah pada BUMD telah sesuai denganketentuan.

k. Pembinaan dalam BUMDUntuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah :1) Instansi yang mempunyai tugas pokok fungsi

pembinaan BUMD telah melaksanakan tugasnya.2) Pola umum yang telah dibuat oleh Badan

Pengawas/Dewan Pengawas telah dijabarkan olehDireksi dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

l. Fungsi BUMDUntuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:

1) Fungsi BUMD telah sesuai dengan tujuan yangditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangpendiriannya .

2) Terdapat setoran laba kepada Pemerintah Daerahdan bandingkan dengan tahun sebelumnya.

m. Pelaksanaan KebijakanKebijakan yang dibuat oleh setiap pimpinan organisasiharus dapat menjadi pegangan bagi setiap individuyang diberi kewenangan untuk melaksanakantugasnya.

Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah :

1) Kebijakan yang ada telah dituangkan secaratertulis, jelas dan sistematis;

2) Kebijakan yang ada telah dikomunikasikan kepadaseluruh pejabat dan pegawai di dalam organisasi;

3) Kebijakan yang ada tidak bertentangan denganperaturan perundang-undangan dan konsistendengan tujuan dan kebijaksanaan pada tingkatyang lebih tinggi;

75

4) Kebijakan yang ada telah dapat mendorongpelaksanaan kegiatan secara lebih ekonomis,efisien dan efektif dan dapat memberikan tingkatkeyakinan yang memadai dalam pengamanankekayaan organisasi;

5) Kebijakan yang ada telah dapat mendorongpelaksanaan kegiatan secara lebih ekonomis,efisien dan efektif dan dapat memberikan tingkatkeyakinan yang memadai dalam pengamanankekayaan organisasi.

6) Kebijakan yang ada telah direviu secara berkaladan dimutakhiran bila perlu.

n. Rencana KerjaDengan perencanaan yang baik akan meningkatkankinerja. Untuk menilai hal tersebut, perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :1) Rencana kerja telah dibuat secara tertulis2) Rencana kerja telah memberikan kejelasan tentang

tujuan dan sasaran organisasi.3) Rencana kerja telah mencerminkan penjabaran

tugas dan fungsi organisasi4) Rencana kerja telah memuat indikator

keberhasilan5) Rencana kerja telah luwes agar dapat dilakukan

perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan6) Rencana kerja telah diikuti dengan program kerja7) Program kerja telah memperhatikan semua faktor

misalnya siapa, apa, bilamana, dimana danbagaimana pelaksanaan kegiatannya

8) Program kerja telah memperhatikan segala sumberdaya yang ada dan potensial secara ekonomis,efisien dan efektif

9) Pembuatan program kerja telah melibatkan seluruhpihak yang terkait dalam kegiatan baik unsurteknis maupun keuangan.

76

o. ProsedurProsedur adalah langkah-langkah yang ditetapkanuntuk melaksanakan kegiatan sesuai dengankebijakan yang telah ditetapkan. Prosedur tersebutharus mencerminkan pemisahan fungsi sehinggatercipta pengawasan yang melekat.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:

1) Prosedur telah bedasarkan atas ketentuanperaturan perundang-undangan dan kebijakanyang berlaku

2) Prosedur telah dikoordinasikan untuk mengurangikemungkinan terjadinya kesalahan danpenyimpangan. Dalam hal ini pekerjaan seorangpegawai harus diperiksa ulang oleh pegawai lainyang independen dari pekerjaan tersebut.

3) Untuk kegiatan yang tidak bersifat mekanisprosedur hendaknya tidak terlalu rinci sehinggamemungkinkan pelaksanaan untuk mengambilpertimbangan

4) Prosedur telah dibuat sesederhana mungkinsehingga mudah dimengerti dan semurah mungkinagar prinsip ekonomis dan efisien dapat terpenuhi

5) Prosedur tidak tumpang tindih, bertentangan atauduplikasi dari prosedur lainnya.

6) Prosedur telah direviu secara periodik dandikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

p. PencatatanPencatatan merupakan salah satu unsurpengendalian yang dapat memberikan kejelasanmengenai informasi tentang semua pelaksanaan tugas.Pencatatan memungkinkan penelusuran kembaliseluruh kejadian sehingga dapat digunakan sebagaisarana pengawasan.Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah :

77

1) Fungsi pencatatan secara terstruktur telahdipisahkan dari fungsi penyimpanan maupunfungsi penguasaan

2) Pencatatan telah jelas, lengkap, akurat, tepatwaktu dan sistematis

3) Pencatatan telah sesuai dengan kebutuhan unitorganisasi dan taat kepada peraturan perundang-undangan

4) Pencatatan telah dapat menggambarkan kegiatanyang menjadi tanggung jawab individu maupununit organisasi secara utuh, dan mencakup semuaaspek serta tahap kegiatan

5) Pencatatan telah dapat mendukung penyusunanlaporan pertanggungjawaban.

q. PelaporanSetiap pimpinan organisasi menggunakan laporan yangditerimanya sebagai dasar dalam pengambilankeputusan.Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawabansetiap kegiatan, dari pelaporan dapat diketahuikelemahan, hambatan dan penyimpangan yang terjadisehingga dapat dilakukan tindak lanjut perbaikan yangdiperlukan.Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:1) Laporan telah dibuat sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan dan memuat informasi hasilkegiatan yang harus dipertanggungjawabkan.

2) Individu atau unit organisasi telah membuatlaporan hanya untuk kegiatan yang menjaditanggungjawabnya.

3) Biaya penyiapan dan pengumpulan data untukpembuatan laporan telah mempertimbangkanmanfaat laporan tersebut.

4) Laporan telah didasarkan pada fakta dan data yangakurat.

78

5) Laporan singkat, jelas, padat, tepat dan konsistendengan masalah yang dilaporkan, dengan demikianlaporan hanya memuat informasi yang penting dandiperlukan oleh pejabat yang berhak menerimalaporan.

6) Istilah yang tidak lazim dihindari agar tidakmenimbulkan salah tafsir.

7) Sejauh memungkinkan, laporan kinerja telahmemuat perbandingan antara realisasi denganstandar biaya, kualitas dan kuantitas yangditetapkan.

8) Laporan hasil kinerja yang tidak dapat dilaporkansecara kuantitatif, maka laporan lebih ditekankanpada terjadinya penyimpangan atau kejadian lainyang ditetapkan

9) Laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu danakurat

10) Penerima laporan secara periodik telah dimintakanpendapatnya untuk menentukan apakah merekamasih memerlukan laporan sebagaimana yangbiasa mereka terima atau isi dan bentuk laporanperlu disempurnakan.

r. Pembinaan PersonilSalah satu fungsi manajemen adalah memberikantugas dan kewajiban kepada setiap individu di dalamorganisasi. Pembinaan personil merupakan kegiatanyang dilakukan oleh setiap pimpinan instansi/satuankerja sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan,semangat dan gairah kerja, serta disiplin setiappegawai dalam melaksanakan tugas yang menjaditanggung jawabnya.

79

Pembinaan personil meliputi kegiatan sejakpenerimaan dan penempatan pegawai, pendidikan danpelatihan, pembinaan karier, penghargaan danpemberhentian pegawai.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:

1) Penerimaan dan penempatan pegawai telah sesuaidengan klasifikasi yang dibutuhkan untukmelaksanakan pekerjaan yang ditugaskankepadanya.

2) Pembinaan dilakukan secara terus-menerus danberkesinambungan.

3) Pendidikan dan pelatihan telah diberikan kepadapara pegawai untuk memperoleh kesempatandalam pengembangan karier dan menyesuaikandengan kebijakan serta prosedur yang berlaku .

4) Pegawai diberikan informasi mengenai tugas-tugasdan tanggungjawab dari bagian lain dalamorganisasi sehingga mereka memahami bagaimanadan dimana posisi dan pekerjaan mereka di dalamorganisasi secara keseluruhan

5) Hasil kinerja seluruh pegawai telah direviu secaraperiodik untuk mengetahui apakah seluruh tugaspokok telah dilaksanakan

6) Hasil kinerja yang baik telah diberi pengakuan danpenghargaan. Sebaliknya kekurangan ataukelemahan pegawai telah didiskusikan agar parapegawai mendapat kesempatan untuk memperbaikikinerjanya atau meningkatkan kemampuannya.

s. Reviu InternReviu intern adalah tindakan untuk menilai apakahsistem pengendalian manajemen yang diciptakandalam suatu organisasi telah berjalan sebagaimanamestinya dan apakah sistem tersebut masih memadaiuntuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

80

Reviu intern merupakan unsur kegiatan yangdimaksudkan untuk menjaga agar sistem (unsurpengawasan melekat yang lain) berjalan dengan baikdan untuk menelaah kembali seluruh unsurpengawasan melekat yang telah diselenggarakanapakah masih sesuai dengan kondisi unit kerja yangbersangkutan. Dengan demikian hasil reviu intern inidapat digunakan untuk mengetahui keberhasilanpengawasan melekat yang telah berjalan maupunmengembangkan atau merevisi unsur pengawasanmelekat yang tidak sesuai.

Tingkat intensitas reviu intern pada suatu unsurpengawasan melekat tergantung pada tingkatkesempurnaan unsur pengawasan melekat tersebut.Semakin tinggi kualitas unsur pengawasan melekatyang lain semakin rendah tingkat intensitas reviuintern.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan penilaiandan pengujian apakah:

1) Pimpinan telah menyusun organisasi dan sistemreviu internal yang sesuai dengan kebutuhan

2) Reviu intern telah dilakukan oleh pihak yang tidakterlibat langsung di dalam kegiatan yang direviu

3) Semua kegiatan reviu di dalam organisasi sepertiinspeksi dan pemeriksaan intern telahdikoordinasikan dengan baik

4) Tugas tanggung jawab dan kedudukan unit reviuintern telah ditetapkan secara jelas sehinggakewenangannya diakui

5) Pekerjaan reviu intern telah direncanakan danmendapat persetujuan dari pimpinan

6) Pekerjaan reviu intern telah memenuhi standarprofesi dan dipercaya secara obyektif

7) Pihak yang melakukan pekerjaan reviu intern telahmenekankan kepada upaya tindakan perbaikan.

8) Kelemahan-kelemahan yang ditemukan telahdibicarakan dengan pihak yang direviu kecuali hal-hal yang memerlukan perlakuan khusus

81

9) Prosedur tindak lanjut telah diciptakan untukmemantau apakah saran telah diperhatikan,perbaikan telah dilakukan dan hasilnyamemuaskan.

t. Tugas Tambahan1) Apakah ada tugas tambahan di luar tugas dan

fungsi2) Dasar pelaksanaan tugas tambahan tersebut3) Analisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas

dan fungsi4) Lakukan evaluasi dan buat rumusan mengenai

gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi, apakah sudah sesuai dengan rencanadan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku secara efisien, efektif dan ekonomis.

B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN METODEKERJA

1. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian

Sumber Daya Manusia adalah tenaga kerja yangtersedia dalam suatu organisasi baik kuantitasmaupun kualitas. Pengelolaan Sumber Daya Manusiaberkaitan dengan aktivitasnya/fungsi yang didesainuntuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.Aktifitas tersebut mencakup analisis jabatan,perencanaan Sumber Daya Manusia, penerimaan danseleksi pegawai, program pendidikan dan pelatihan,pengembangan manajemen dan organisasi SumberDaya Manusia, sistem penilaian prestasi kerja,perencanaan dan pengembangan karier dan sistempenghargaan.

82

b. Tujuan Pemeriksaan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaSumber Daya Manusia telah digunakan secara optimaldalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi secara efisien dan efektif berdasarkanperaturan perundang-undangan.

c. Simpulan yang diharapkan

1) Analisis beban kerja dan analisis jabatan telahdilakukan

2) Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan SumberDaya Manusia telah disusun

3) Penerimaan dan seleksi pegawai telahmemperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia,baik kuantitas maupun kualitas

4) Pendidikan dan pelatihan telah dialaksanakanuntuk meningkatkan kemampuan, keterampilandan kecakapan pegawai untuk melaksanakantugas dan fungsi.

5) Pengembangan manajemen dan organisasi SumberDaya Manusia telah dilakukan untukmeningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas danfungsi

6) Penilaian prestasi kerja telah dilakukan untukmengetahuikemampuan/keterampilan/kecakapan, perilakudan hasil yang dicapai oleh setiap pegawai.

7) Perencanaan dan pengembangan kariermemungkinkan setiap pegawai mengetahui arahpengembangan karier masing-masing

8) Sistem penghargaan telah diarahkan untukmeningkatkan motivasi kerja pegawai.

83

d. Langkah-langkah kerja yang dilakukan.

1) Analisis beban kerja dan Analisis jabatan

Tujuan analisis beban kerja dan analisis jabatanadalah untuk digunakan sebagai dasar pengisianformasi, mutasi, promosi dan reorganisasi. Instansiharus melakukan analisis beban kerja dan analisisjabatan.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :

a) Instansi telah melakukan analisis beban kerjadan analisis jabatan

b) Hasil analisis beban kerja ditetapkan normawaktu efektif yang diperlukan untukmelaksanakan setiap jenis pekerjaan dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi

c) Analisis jabatan ditetapkan uraian danstruktur jabatan dalam organisasi

d) Analisis beban kerja dan analisis jabatanditetapkan jumlah dan kualifiaksi kebutuhantenaga/formasi

e) Analisis beban kerja dan analisis jabatan telahmencakup seluruh pekerjaan/kegiatan dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi

f) Pengisian lowongan formasi, mutasi, promosidan reorganisasi telah dilaksanakanberdasarkan analisis beban kerja/jabatan yangdisusun tersebut.

Analisis beban kerja/jabatan yang digunakansebagai dasar pengisian formasi, mutasi, promosidan reorganisasi telah dimutahirkan secaraperiodik.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :

84

a) Terdapat kegiatan pemutakhiran analisis bebankerja/jabatan secara periodik

b) Kegiatan pemutakhiran analisis bebankerja/jabatan yang dilaksanakan telahdisesuaikan dengan perkembangan tugas danfungsi instansi yang bersangkutan.

2) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalahuntuk digunakan sebagai dasar pemenuhansumber daya manusia yang dibutuhkan.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Penilaian terhadap kemampuan, keterampilan,kecakapan dan potensi pengembangan kualitaspegawai yang ada

b) Analisis atas penggunaan/pemanfaatanpegawai yang ada.

Instansi mempunyai estimasi/perkiraankebutuhan sumber daya manusia untuk jangkawaktu tertentu.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Telah dilakukan estimasi mengenai kebutuhanpegawai, baik kuantitas maupun kualitas(kemampuan, keterampilan dan kecakapan)

b) Estimasi tersebut mempertimbangkankemungkinan pengembangan organisasi.

Instansi mempunyai rencana pemenuhankebutuhan sumber daya manusia.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:a) Rencana penerimaan pegawai barub) Rencana pemilihan pegawai untuk ditempatkan

pada jabatan tertentuc) Rencana pendidikan dan pelatihan

85

d) Rencana penempatan pegawai3) dan Seleksi Pegawai.

e) Tujuan Rencana promosi dan pengembanganpegawai.

Penerimaan penerimaan dan seleksi pegawaiadalah untuk menyesuaikan penerimaan danpenempatan pegawai dengan jumlah dan mutuyang dibutuhkan.

Penerimaan dan seleksi pegawai harusberdasarkan kepada kebutuhan sumber dayamanusia.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Penerimaan pegawai telah sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan pengalaman yangdisyaratkan

b) Seleksi untuk menilai kemampuan,keterampilan dan kecakapan calon pegawaiyang akan diterima telah dilakukan.

c) Pegawai yang diterima telah sesuai denganjumlah yang dibutuhkan

Penugasan atau penempatan pegawai pada jabatantertentu disesuaikan dengan latar belakangpendidikannya.

Untuk mengetahui hal ini perlu diteliti apakah parapegawai/petugas yang menempati jabatan dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi telahmempunyai latar belakang pendidikan danpengalaman yang disyaratkan dan telah sesuaidengan hasil seleksi.

86

4) Program Pendidikan dan PelatihanTujuan program pendidikan dan pelatihan adalahuntuk meningkatkan kemampuan/keterampilan/kecakapan dan karier pegawai. Programpendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuanyang berlaku harus dilaksanakan untuk pegawaibaru maupun pegawai lama.

Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Instansi yang bersangkutan mempunyaiprogram pendidikan atau pelatihan bagipegawai baru atau lama

b) Program pendidikan dan pelatihan tersebuttelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c) Pendidikan dan pelatihan telah dilakukan bagipara pegawai yang baru diterima menjadipegawai instansi yang bersangkutan

d) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakansecara berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan harus didasarkan kepadakebutuhan pelaksanaan tugas. Untuk menilai haltersebut perlu dilakukan penilaian dan pengujianapakah:

a) Instansi telah mengadakan analisis kebutuhanpelatihan

b) Tujuan kurikuler umum setiap paket pelatihantelah sesuai dengan analisis kebutuhan

c) Diklat telah dilaksanakan menurut skalaprioritas

d) Setiap tingkat/jenjang pegawai memperolehdiklat yang tepat dengan kebutuhannya

5) Pengembangan Manajemen dan Organisasi SumberDaya ManusiaTujuan pengembangan manajemen dan organisasisumber daya manusia adalah agar tugas setiappegawai sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

87

Untuk setiap pegawai harus mengetahui secarapasti tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menilaihal tersebut perlu dilakukan penilaian danpengujian apakah:

a) Tugas dan tanggungjawab setiap pegawai telahdiuraikan dengan jelas dan dikomunikasikansecara tertulis kepada para pegawai yangbersangkutan

b) Tugas dan tanggungjawab tersebut telahdimengerti oleh pegawai yang bersangkutan.

Setiap pegawai melaksanakan tugas menuruturaian tugas yang telah ditetapkan oleh instansi.Untuk menilai hal tersebut perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Setiap pegawai telah melaksanakan tugassesuai dengan uraian tugas yang telahditetapkan secara tertulis oleh instansi

b) Terdapat pelaksanaan tugas diluar tugas danfungsi instansi yang didasarkan atas perintahatasan

c) Pelaksanaan tugas diluar tugas dan fungsitersebut mempengaruhi kelancaranpelaksanaan tugas dan fungsi.

Atasan langsung harus melakukan pengendalianterhadap bawahannya. Untuk menilai hal tersebutperlu dilakukan penilaian dan pengujian apakah:

a) Terdapat alat pengendalian atasan langsungterhadap bawahannya, misalnya laporanrealisasi pelaksanaan tugas secara periodik

b) Alat pengendalian tersebut dapat diandalkanuntuk mengetahui pelaksanaan tugas hariansetiap pegawai.

Instansi yang diperiksa menerapkan ProgramBudaya Kerja (PBK). Untuk menilai hal tersebutperlu dilakukan penilaian dan pengujian apakah:

a) Instansi mempunyai programpenyebarluasan/pemasyarakatan budaya kerja

88

b) Instansi mempunyai fasilitator budaya kerjac) Telah dibentuk kelompok-kelompok kerja

dalam rangka meningkatkan danmenyempurnakan kelancaran dan disiplinkerja.

d) Instansi mempunyai sistem dan prosedur yangjelas dalam pelaksanaan budaya kerja.

6) Sistem Penilaian Prestasi KerjaPenilaian Prestasi Kerja adalah untuk mengetahuikemampuan/keterampilan/kecakapan, perilakudan hasil yang telah dicapai oleh setiap pegawai.Instansi harus mempunyai sistem penilaianprestasi kerja. Untuk menilai hal tersebut perludilakukan penilaian dan pengujian apakah :

a) Instansi telah mempunyai sistem penilaianprestasi kerja

b) Sistem penilaian prestasi kerja tersebutmemiliki kriteria yang jelas dan transparan

7) Perencanaan dan Pengembangan KarierRencana dan pengembangan karier dimaksudkanuntuk memungkinkan setiap pegawai dapatmengetahui arah pengembangan kariernya.Instansi mempunyai rencana dan pengembangankarier bagi pegawai. Untuk menilai hal tersebutperlu dilakukan penilaian dan pengujian apakah:

a) Rencana karier telah disusun oleh instansib) Rencana karier tersebut telah sejalan dengan

perencanaan sumber daya manusia instansiyang bersangkutan

c) Rencana karier tersebut telah dikomunikasikansehingga setiap pegawai dapat mengetahui arahpengembangan karier masing-masing.

8) Sistem mutasi atau rotasi pegawai telahdirencanakan dan dilaksanakan untukmemungkinkan pegawai mempunyai pengalamanpada jenis pekerjaan lain. Untuk menilai haltersebut perlu dilakukan penilaian dan pengujianapakah :

89

a) Sistem mutasi atau rotasi pegawai telahdisusun oleh instansi yang bersangkutan

b) Sistem mutasi atau rotasi tersebut memberikankesempatan bagi setiap pegawai mempunyaipengalaman pada jenis pekerjaan lainnya.

c) Sistem mutasi atau rotasi tersebut telahmemadai untuk menghindari adanya praktekyang tidak sehat.

9) Sistem Penghargaan

Tujuan pemberian penghargaan adalah untukmeningkatkan motivasi kerja para pegawai.Instansi harus memberikan penghargaan padapegawai yang berprestasi. Untuk menilai haltersebut perlu dilakukan penilaian dan pengujianapakah:

a) Instansi mempunyai sistem pemberianpenghargaan

b) Jenis-jenis penghargaan yang diberikan dapatmendorong peningkatan prestasi kerja pegawaiyang bersangkutan dan pegawai lainnya.

c) Jenis penghargaan yang diberikantepat/berguna bagi pegawai yangbersangkutan.

2. Metode Kerja

a. PengertianMetode kerja adalah cara-cara yang digunakan dalammelaksanakan suatu kegiatan dengan memperhatikantujuan, sarana dan prasarana, tenaga kerja, waktu,ruang dan biaya yang tersedia. Metode kerja berupateknik-teknik tertentu.

b. Tujuan PemeriksaanUntuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwametode kerja yang digunakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan merupakan metode kerjayang paling ekonomis, efisien dan efektif dalampelaksanaan tugas dan fungsi.

90

c. Simpulan yang diharapkan1) Metode kerja telah dirancang untuk melaksanakan

kegiatan yang lebih ekonomis, efisien dan efektif.2) Metode kerja tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.3) Metode kerja yang digunakan telah dinyatakan

dengan jelas, disusun secara sistematis dandituangkan dalam bentuk tertulis.

4) Metode kerja yang dipergunakan secara periodikdimutakhirkan (up date) untuk menampungperkembangan yang terjadi.

d. Langkah-langkah yang dilakukan1) Memenuhi Prinsip Ekonomis, Efisien dan Efektif

Metode kerja telah dirancang untuk melaksanakankegiatan yang lebih ekonomis, efisien dan efektifUntuk itu perlu dilakukan penilaian dan pengujianapakah :a) Metode kerja yang dirancang telah dievaluasi

oleh bagian atau pihak lain yang independen.b) Analisis alternatif metode kerja yang lain

pernah dilakukan.c) Metode kerja yang digunakan lebih hemat,

cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatansetelah dibandingkan dengan alternatif metodekerja pada butir (2) di atas.

d) Metode kerja yang digunakan tidak terdapatduplikasi pekerjaan untuk melaksanakansuatu kegiatan.

e) Metode kerja yang digunakan tidak dijumpaiadanya pekerjaan yang tidak diperlukan.

f) Penyusunan metode kerja yang digunakantelah mencerminkan adanya koordinasi antarbagian/fungsi.

2) Metode kerja tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan. Untuk itu perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah :a) Metode kerja yang digunakan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

91

b) Metode kerja yang digunakan telah sesuaidengan kebijakan pimpinan.

c) Metode kerja yang digunakan telah mendukungpelaksanaan uraian tugas (job description) parapejabat dan pelaksana di dalam instansi.

3) Jelas, sistematis dan tertulisMetode kerja harus dinyatakan secara jelas,sistematis dan tertulis. Untuk itu perlu dilakukanpenilaian dan pengujian apakah:

a) Metode kerja yang digunakan disusun secaratertulis.

b) Metode kerja telah dikomunikasikan/diinformasikan secara sistematis kepada semuapihak yang terkait.

c) Metode kerja yang digunakan dimengertidengan baik oleh semua pihak yang terkait.

d) Tidak dijumpai adanya metode kerja yangmemiliki potensi untuk disalahartikan olehsemua pihak yang terkait.

4) Secara Periodik DimutakhirkanMetode kerja yang digunakan secara periodikdimutakhirkan (up date) untuk menampungperkembangan yang terjadi.

Untuk itu perlu dilakukan penilaian dan pengujianapakah:

a) Metode kerja yang digunakan masih relevandalam memenuhi perkembangan baru yangada.

b) Metode kerja yang digunakan pernah ditinjaudan dievaluasi untuk suatu jangka waktutertentu.

Metode kerja yang digunakan dinilai cukup luwesdan tidak birokratis dalam menghadapi kondisidan kemajuan yang ada.

92

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH1. Pengertian

Pengelolaan keuangan dalam konteks pemeriksaankomprehenshif meliputi sumber-sumber pembiayaan yangdiperlukan untuk pelaksanaan tugas dan sumber-sumberpendapatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas danfungsi suatu instansi pemerintahan.

2. Tujuan PemeriksaanUntuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwapengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan dan penggunaan danadilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dalamrangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansipemerintah.

3. Simpulan yang diharapkanPenilaian dan pengujian tentang pengelolaan keuangandaerah yang meliputi:

a. Perencanaan APBDb. Penetapan APBDc. Pelaksanaan APBDd. Penatausahaan APBDe. Perubahan APBDf. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDg. Pengawasan Keuangan Daerah

4. Langkah-langkah yang dilakukan :Batasan tentang Keuangan Daerah yang memberikanpengertian adanya (semua) hak dan kewajiban daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilaidengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah,secara substansial mencakup:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah danretribusi daerah serta melakukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan daerah dan membayar tagihan pihakketiga.

c. Penerimaan daerah.d. Pengeluaran daerah.

93

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain (berupa uang, surat berharga, piutang, barang)serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uangtermasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaandaerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahdaerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandaerah dan atau kepentingan umum.

Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan terhadappengelolaan keuangan daerah harus mencakup kajian,penilaian dan pengujian tentang keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasankeuangan daerah.

Dalam hal ini, pelaksanaan pemeriksaan harus mampumenyajikan data hasil pemeriksaan yakni sejauh manapengelolaan keuangan daerah telah diselenggarakansecara:

a. Tertib dalam pengertian bahwa pengelolaan keuangandaerah telah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna serta didukung bukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.

b. Taat dalam pengertian bahwa pengelolaan keuangandaerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif dalam pengertian bahwa pencapaian programtelah sesuai dengan target yang ditetapkan yaknidengan membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisien dalam pengertian bahwa pencapaian keluaran(maksimum) telah sesuai dengan masukan tertentuatau penggunaan masukan terendah untuk mencapaikeluaran tertentu.

e. Ekonomis dalam pengertian bahwa perolehan masukandengan kualitas dan kuantitas berada pada tingkatterendah.

f. Transparan dalam pengertian sebagai prinsipketerbukaan yang memungkinkan masyarakat unrukmengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

94

g. Bertanggung jawab dalam pengertian sebagaiperwujudan kewajiban seseorang untukmempertanggungjawabkan pengelolaan danpengembalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakanyang dipercayakan kepadanya dalam rangkapencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah ini harusdiperhatikan aspek lain yakni :a. Azas keadilan dalam pengertian sebagai keseimbangan

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan ataukeseimbangan distribusi hak dan kewajibanberdasarkan pertimbangan yang obyektif

b. Azas kepatutan dalam pengertian sebagai tindakanatau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar danproporsional

c. Azas manfaat dalam pengertian bahwa keuangandaerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhanmasyarakat

(secara khusus perlu ada kajian mengenai kekuasaanpengelolaan keuangan daerah yang meliputi PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, KoordinatorPengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat PengelolaanKeuangan Daerah, Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PerangkatDaerah), Pejabat Penatausahaan Keuangan OrganisasiPerangkat Daerah (Perangkat Daerah), BendaharaPenerimaan/Pengeluaran serta Azas Umum danStruktur APBD)

a. Perencanaan APBDDalam korelasinya dengan penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah(Perangkat Daerah).RKA disusun dengan memperhatikan :1) Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPA (Prioritas

dan Plafon Anggaran)

95

2) Edaran Kepala Daerah tentang pedomanpenyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah(Perangkat Daerah)

Untuk menilai aspek perencanaan, adakan kajian,penilaian dan pengujian sampai sejauh mana:

a) Kepala Organisasi Perangkat Daerah(Perangkat Daerah) telah menyusun RKAsesuai dengan pedoman penyusunan RKAOrganisasi Perangkat Daerah (PerangkatDaerah).

b) Dalam penyusunannya telah menggunakankerangka pengeluaran jangka menengahdaerah, penganggaran terpadu danpenganggaran berdasarkan prestasi kerja(dalam kaitan ini, teliti apakah KepalaOrganisasi Perangkat Daerah (PerangkatDaerah) telah mengevaluasi hasil pelaksanaanprogram 2 (dua) tahun sebelumnya sampaisemester pertama tahun anggaran berjalan dansejauh mana RKA telah berdasarkan padaindikator kinerja, capaian atau target kinerja,standar biaya, standar satuan harga danstandar pelayanan minimal

3) RKA telah memuat :

Rencana pendapatan yang mencakup kelompok,jenis, obyek pendapatan daerah yangdipungut/dikelola/diterima Organisasi PerangkatDaerah (Perangkat Daerah) sesuai dengan tupoksidan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

96

Catatan :

a) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagimenurut jenisnya yakni terdiri dari pajakdaerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan (yang dirinciberdasarkan obyek pendapatan yaitu bagianlaba atas penyertaan modal pada BUMD bagianlaba atas penyertaan modal pada perusahaanmilik pemerintah/BUMN, dan atau bagian labaatas penyertaan modal pada perusahaan milikswasta/kelompok usaha masyarakat) dan lain-lain PAD yang sah (seperti hasil penjualankekayaan daerah, jasa giro, bunga, penerimaandari TGR, komisi, potongan, denda pajak danlain-lain)

b) Kelompok dana perimbangan yang terbagidalam jenis pendapatan yaitu dana bagi hasil(yang dirinci menurut obyeknya yakni bagihasil pajak dan bagi hasil bukan pajak), danaalokasi umum dan dana alokasi khusus

c) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yangsah yang dibagi berdasarkan jenisnya yaknihibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dariprovinsi kepada kabupaten/kota, danapenyesuaian dan dana otonomi khusus sertabantuan keuangan provinsi dari provinsi ataudari pemerintah daerah lainnya

4) Rencana belanja yang mencakup belanja tidaklangsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincianobyek belanja

5) Rencana pembiayaan yang mencakup kelompokpenerimaan (yang digunakan untuk menutupdefisit) dan pengeluaran pembiayaan (digunakanuntuk memanfaatkan surplus) yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincianobyek

97

(Urusan pemerintahan daerah memuat bidangurusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuaidengan tupoksi organisasi)

6) RKA Perangkat Daerah telah menggunakan formatyang ditetapkan dan disampaikan tepat waktu.

b. Penetapan APBDDalam hal ini azas umum APBD meliputi :1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuanpendapatan daerah;

2) Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalamrangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara;

3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;

4) APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan denganPeraturan Daerah.

Catatan :

1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggarandaerah menjadi dasar untuk melaksanakanpendapatan dan belanja pada tahun yangbersangkutan

2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwaanggaran daerah menjadi pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan padatahun yang bersangkutan

3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwaanggaran daerah menjadi pedoman untuk menilaiapakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahandaerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggarandaerah harus diarahkan untuk menciptakanlapangan kerja/mengurangi pengangguran danpemborosan sumber daya serta meningkatkanefisiensi dan efektivitas perekonomian

98

5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwakebijakan anggaran harus memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan

6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwaanggaran pemerintah daerah menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbanganfundamental perekonomian daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiridari :

1) Pendapatan daerah;2) Belanja daerah;3) Pembiayaan daerah

yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahandan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakanurusan pemerintahan tersebut sesuai denganperaturan perundang-undangan

c. Pelaksanaan APBDUntuk menilai aspek pelaksanaan adakan kajian,penilaian dan pengujian sampai sejauh mana:1) Kepala Perangkat Daerah telah menyusun DPA

Perangkat Daerah dengan merinci sasaran yanghendak dicapai;

2) Program, kegiatan, anggaran yang disediakan,penarikan dana serta pendapatan yangdiperkirakan berikut anggaran kas;

3) DPA Perangkat Daerah telah menggunakan formatyang ditetapkan dan disampaikan tepat waktu.

d. PendapatanUntuk memperoleh keyakinan adakan kajian, penilaiandan pengujian sampai sejauh mana :

1) Pendapatan Daerah telah dilaksanakan melaluirekening kas umum daerah dan didukung olehbukti yang lengkap dan sah;

2) Perangkat Daerah telah memenuhi kewajibannyadalam mengintensifkan pendapatan daerah sesuaidengan kewenangan dan tanggungjawabnya;

99

3) Perangkat Daerah tidak melakukan pungutanselain yang ditetapkan dalam peraturan daerah;(teliti berdasarkan pengelompokannya, jenis, objekdan rincian objek pendapatan)

4) Pengurusan komisi, rabat, potongan ataupendapatan lain dengan nama dan dalam bentukapapun (yang dapat dinilai dengan uang), baiksecara langsung (sebagai akibat dari penjualan,tukar menukar, hibah, asuransi dan ataupengadaan barang dan jasa termasuk pendapatanbunga, jasa giro) atau pendapatan lain (sebagaiakibat penyimpanan dana anggaran pada bank)serta hasil pemanfaatan barang daerah ataskegiatan lainnya, seluruhnya telah dimasukansebagai bagian dari pendapatan daerah.

e. BelanjaUntuk memperoleh keyakinan adakan kajian, penilaiandan pengujian sampai sejauh mana (Agardiperhatikan):

1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahanyakni belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

2) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakanuntuk tujuan keselarasan dan keterpaduanpengelolaan keuangan negara yang menyangkutpelayanan umum, ketertiban dan ketentraman,ekonomi, lingkungan hidup, perumahan danfasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya,pendidikan dan perlindungan sosial.

3) Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi.4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan.

100

Pada sisi lain perhatikan pengelompokan belanja yangterdiri dari:1) Belanja tidak langsung (belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaanprogram dan kegiatan) yang terbagi dalam jenisbelanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuankeuangan dan belanja tidak terduga.

2) Belanja langsung (belanja yang dianggarkan terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dankegiatan) yang terbagi dalam jenis belanja yaitubelanja pegawai, belanja barang dan jasa sertabelanja modal.a) Pengeluaran belanja telah didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah.b) Pengeluaran belanja telah mendapat

pengesahan dari pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran materialyang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

c) Pengeluaran kas tidak dilakukan sebelumrancangan Peraturan Daerah tentang APBDditetapkan dan ditempatkan dalam LembaranDaerah. Dalam hal ini tidak termasuk belanjayang bersifat mengikat (belanja yangdibutuhkan secara terus menerus dan harusdialokasikan oleh pemerintah daerah denganjumlah yang cukup untuk keperluan setiapbulan dalam anggaran yang bersangkutanseperti belanja pegawai, belanja barang danjasa) serta bersifat wajib (belanja yangdigunakan untuk menjamin kelangsunganpemenuhan pendanaan pelayanan dasarmasyarakat antara lain pendidikan dankesehatan dan/atau melaksanakan kewajibankepada pihak ketiga).

101

d) Khusus mengenai kajian, penilaian danpengujian terhadap Pejabat PenatausahaanKeuangan Daerah termasuk pulakedalamannya tentang pengurusanpembiayaan daerah antara lain mengenaipengelolaan dan pengurusan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SiLPA), DanaCadangan, Investasi, pinjaman dan obligasidaerah, piutang daerah, pembayaran danpenatausahaan dana bantuan, belanja tidakterduga dan/atau dana tanggap darurat.

f. Penatausahaan APBDUntuk menilai aspek penatausahaan adakan kajian,penilaian dan pengujian sampai sejauh mana :

1) Pengguna Anggaran/KPA, BendaharaPenerimaan/Pengeluarantelah menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

2) Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar penerimaandan/atau pengeluaran telah melaksanakan tugassesuai dengan kapasitasnya sebagai pejabat yangbertanggungjawab terhadap kebenaran materialdan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud.

102

3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadapPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalahyang selanjutnya disebut Kepala Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD) agardiperhatikan proses penetapan pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani SuratPenyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar(SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), BendaharaPenerimaan/ Pengeluaran, Bendahara Pengeluaranyang mengelola bunga, belanja subsidi, belanjahibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,belanja bantuan keuangan, belanja tidak terdugadan pengeluaran pembiayaan pada OrganisasiPerangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yangmelaksanakan fungsi tata usaha keuangan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yangmelaksanakan satu atau beberapa kegiatan,pejabat yang diberi kewenangan menandatanganisurat bukti pemungutan dan/atau buktipenerimaan kas dan atau pembantu bendaharapenerimaan/ pengeluaran

g. PenerimaanAdakan kajian, penilaian dan pengujian apakah :1) Prosedur penyetoran (penerimaan daerah) ke

rekening kas umum daerah antara lainmenyangkut tentang keabsahan dan/atau mediapenyetoran (langsung, melalui bank lain/badan/lembaga atau melalui BendaharaPenerimaan oleh pihak ketiga) atau mengenaiBenda Berharga (seperti karcis retribusi) yangdigunakan sebagai tanda bukti pembayaran yangditerbitkan dan disahkan oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD) telah memenuhimekanisme/prosedur sesuai dengan ketentuanyang berlaku

2) Bendahara penerimaan telah melaksanakan tugas/kewajibannya sesuai dengan ketentuan antara laindalam hal :

103

a) Penggunaan buku dan/atau bukti lain yangdianggap sah (seperti Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi(SKR), Surat Tanda Setoran (STS), tanda buktipembayaran/ penerimaan lain)

b) Mempertanggungjawabkan secara administratifmaupun fungsional tentang pengelolaan uangyang menjadi tanggungjawabnya

c) Kebenaran dan ketepatan waktu penyetoranuang penerimaan serta pembuatan danpenyampaian laporan

d) Dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadapPPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)adakan pengujian terhadap pelaksanaan tugasBUD untuk menyelenggarakan verifikasi,evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasipenerimaan terhadap laporanpertanggungjawaban bendahara penerimaanPerangkat Daerah.

h. PengeluaranUntuk mendapatkan keyakinan adakan kajian,penilaian dan pengujian apakah :

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan OrganisasiPerangkat Daerah (PPK-Perangkat Daerah) danBendahara Pengeluaran dalam hal pengajuanSurat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP), Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan(SPP-GU), Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) telahmelaksanakan kewajibannya memenuhiprosedur/mekanisme dan penatausahaannyasesuai ketentuan (seperti ada persetujuanPengguna Anggaran (PA) melalui PPK-PerangkatDaerah, surat pengantar - ringkasan SPP – salinanSPD – surat pernyataan – laporan pertanggung-jawaban dan/atau lampiran kelengkapan lain yangdianggap perlu);

104

2) Khusus untuk proses pengajuan SPP-LS agardiperhatikan tugas bendahara pengeluaran danPPTK (untuk pengadaan barang/jasa) dalammenyiapkan dokumen yang dipersyaratkan untukmemenuhi pembayaran gaji/tunjangan danpenghasilan lainnya disamping untuk kebutuhanpengadaan barang/jasa

3) Dalam hal penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM), prosedur dan penatausahaannya yangdilaksanakan oleh PPK-Perangkat Daerah telahsesuai ketentuan seperti ketepatan waktupenerbitan atau penolakan (penerbitan) SPM(termasuk kedalamnya kemungkinan adanyapendelegasian wewenang dalam penandatangananSPM), penggunaan format dan pembuatan registerSPM dan register penolakan dan/atau pembuatankartu kendali untuk setiap kegiatan

4) Dalam hal pencairan dana, prosedur/mekanismeberikut penatausahaan-nya yang dilaksanakanKuasa BUD telah sesuai ketentuan yang ditetapkanantara lain tentang:

a) Pemenuhan kewajiban untuk menelitikelengkapan dokumen SPM (UP-GU-TU-LS)yang diajukan Pengguna Anggaran

b) Ketepatan waktu penerbitan atau penolakan(penerbitan) SP2D, penggunaan format danpembuatan register SP2D dan registerpenolakan serta penatausahaan buku kaspenerimaan dan pengeluaran

c) Adanya pendelegasian wewenang tentangpenadatanganan SP2D

i. Pengelolaan Kas1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan

penerimaan dan pengeluaran kas daerah2) BUD membuka rekening penerimaan dan rekening

pengeluaran pada bank yang ditetapkan WalikotaBogor.

105

Untuk menilai aspek pertanggungjawaban adakankajian, penilaian dan pengujian sampai sejauh manaBUD telah memenuhi kewajibannya antara lain :

1) Apakah rekening penerimaan telah digunakanuntuk menampung penerimaan daerah setiap hari?

2) Apakah rekening pengeluaran telah diisi sesuaidengan dana yang bersumber dari rekening kasumum daerah?

j. Perubahan APBDPerubahan APBD dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu)tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa,dapat dilakukan apabila :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsiKUA

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja.

3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebihtahun sebelumnya harus digunakan dalam tahunberjalan.

4) Keadaan darurat5) Keadaan luar biasa

Untuk menilai pelaksanaan mekanisme penyusunandan penetapan Perubahan APBD adakan kajian,penilaian dan pengujian sampai sejauhmanapenyelenggaraannya telah memenuhi dasar PerubahanAPBD dan prosedur antara lain terjadi :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsiKUA, apakah kebijakan umum perubahan APBDdan Penetapan Perubahan Anggaran Sementara(PPAS) telah disampaikan kepada DPRD tepatwaktu, dan apakah kesepakatannya telahdituangkan ke dalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara kepala daerah danpimpinan DPRD.

106

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja, apakahprosedurnya telah memenuhi ketentuan sesuaipengklasifikasian kriterianya.

3) Keadaan yang menyebabkan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnyaharus digunakan dalam tahun berjalan, apakahprosedur dan formulasinya telah memenuhiketentuan sesuai pengklasifikasian kriterianya.

4) Keadaan darurat, apakah prosedur danformulasinya telah memenuhi ketentuan sesuaipengklasifikasian kriterianya.

5) Keadaan luar biasa, apakah prosedur danformulasinya telah memenuhi ketentuan sesuaipengklasifikasian kriterianya.

6) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD berikut lampirannya telah sesuaidengan materi yang dipersyaratkan berdasarkanformat yang telah ditetapkan.

7) Apakah penyampaian, pembahasan dan penetapanRaperda Perubahan APBD telah diselenggarakantepat waktu.

k. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDUntuk menilai aspek pertanggungjawaban adakankajian, penilaian dan pengujian sampai sejauh manaKepala Perangkat Daerah telah memenuhikewajibannya mengenai :

1) Penyusunan laporan realisasi semester pertama(tahun berjalan) sebagai hasil pelaksanaananggaran berikut perkiraan (prognosis) untuk 6bulan berikutnya serta laporan tahunan (disiapkanoleh PPK-Perangkat Daerah).

2) Ketetapan waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban.

107

3) Laporan keuangan (tahunan) yang disampaikankepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah(PPKD) telah memenuhi ketentuan yakni terdiridari :a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)b) Neracac) Catatan atas laporan keuangan

Dalam hal penyusunan pertanggungjawabanpemerintah daerah (penggabungan laporanPerangkat Daerah) adakan kajian. Penilaian danpengujian sampai sejauh mana PPKD telahmemenuhi kewajibannya mengenai :

a) Ketepatan waktu penyusunan danpenyampaian laporan keuangan.

b) Kelengkapan rincian laporan berikut lampirankelengkapannya (ikhtisar realisasi kinerja danlaporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah)

c) Ketepatan dan kebenaran penyusunan danpenyajian laporan

d) Pembuatan tanggapan dan melakukanpenyesuaian (berdasarkan hasil pemeriksaanBPK)

l. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan

pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.2) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah melakukan pengawasanpengelolaan keuangan daerah berpedoman padaperaturan perundang-undangan.

3) Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjatransparansi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan daerah, apakah Walikota telahmenetapkan Sistem Pengendalian Intern.

108

D. PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1. Pengertiana. Pengertian barang daerah dalam hal ini meliputi

seluruh material, peralatan, barang dan fasilitas yangberada dalam penguasaan dan pengurusan instansipemerintah yang diperiksa (Obyek Pemeriksaan).Barang Daerah dimaksud meliputi barang/kekayaanNegara dan Daerah (termasuk kekayaan negara dandaerah yang dipisahkan) yang dipergunakan untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansiyang bersangkutan.

b. Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaiankegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan danpenganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanandan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,pembinaan, pengawasan dan pengendalian,pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

2. Tujuan Pemeriksaan Pengelolaan Barang DaerahUntuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa barangdaerah telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaantugas dan fungsi organisasi secara ekonomis, efisien danefektif.

3. Simpulan yang diharapkanTerciptanya tertib administrasi dan pengelolaan barangdaerah sangat bergantung kepada adanya kesamaanpersepsi dan langkah semua unsur yang terkait dalampengelolaan barang daerah itu sendiri denganmemperhatikan :

a. Azaz fungsional yakni pengelolaan barang daerahharus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab(kapasitasnya).

b. Azas kepastian hukum yakni pengelolaan barangdaerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum danperaturan perundang-undangan.

109

c. Azas transparansi yakni pengelolaan barang daerahharus transparan terhadap masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar.

d. Azas efisien yakni pengelola barang daerah harusdigunakan sesuai batasan standar kebutuhan yangdibutuhkan.

e. Azas akuntabilitas yakni pengelolaan barang daerahharus dapat dipertanggungjawabkan.

f. Azas kepastian nilai yakni pengelolaan barang daerahharus didukung oleh adanya kepastian jumlah dannilai barang.

Dari penjelasan di atas, maka inti pengawasan terhadappengelolaan barang daerah sebagai bagian dari PedomanOperasional Pemeriksaan ini, lebih bersifat makro analitisdalam konteks kajian, penilaian dan pengujian tentangpengelolaan barang daerah dalam konteks :

a. Ruang lingkup dan pejabat pengelolaan barang milikdaerah.

b. Perencanaan kebutuhan, penganggaran danpengadaan barang milik daerah.

c. Penggunaaan barang milik daerah.d. Penatausahaan barang milik daerah.e. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.f. Penilaian barang milik daerah.g. Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

daerah.

4. Langkah yang dilakukana. Ruang Lingkup dan Pejabat Pengelolaan Barang Milik

DaerahAdalah penilaian dan pengujian sejauhmanapengelolaan barang milik daerah telah memenuhiketentuan perundang-undangan diantaranyamencakup tentang :

110

1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDserta barang yang berasal dari perolehan lainnyayang sah dilaksanakan berdasarkan azasfungsional, kepastian hukum, transparansi danketerbukaan, efisiensi, akuntabilitas disampingkepastian nilai.

2) Pejabat pengelolaan barang milik daerah dalam halini pemegang kekuasaan pengelolaan barang milikdaerah, pengelola barang milik daerah, kuasapengguna barang milik daerah atau penggunabarang milik daerah, telah melaksanakankewenangan dan tanggungjawabnya dalam halpengelolaan barang milik daerah.

b. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran danPengadaan Barang Milik DaerahAdalah penilaian dan pengujian sejauhmanapengelolaan barang milik daerah telah memenuhiketentuan perundang-undangan diantaranyamencakup tentang :

1) Bagaimana perencanaan kebutuhan barangdaerah disusun dalam rencana kerja dananggaran Perangkat Daerah denganmemperhatikan ketersediaan barang daerah yangada serta berpedoman pada standar barang,standar kebutuhan dan standar harga.

2) Bagaimana pengadaan barang milik daerahdilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif,transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatifdan akuntabel.

5. Penggunaan Barang Milik Daerah

Penilaian dan pengujian dilakukan untuk mengetahuisejauhmana pengelolaan barang milik daerah telahmemenuhi ketentuan perundang-undangan diantaranyamencakup tentang :

111

1) Status penggunaannya berikut penetapannya.2) Status penggunaan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi.

6. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penilaian dan pengujian dilakukan untuk mengetahuisejauhmana pengelolaan barang milik daerah telahmemenuhi ketentuan perundang-undangan diantaranyamengenai penatausahaan, yang meliputi pembukuan,inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yangberada di bawah penguasaan pengguna barang/ kuasapengguna barang.

Proses pembukuan dilakukan melalui pencatatan dalamDaftar Barang Pengguna oleh kuasa pengguna barang.

Proses inventarisasi dilakukan baik berupa pendataan,pencatatan maupun pelaporan hasil pendataan barangmilik negara/daerah.

Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah padadasarnya digunakan untuk penyusunan neraca daerahsetiap tahun serta digunakan sebagai dasar penyusunanRKA disamping sebagai sarana pengaman administratif.

7. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah

Penilaian dan pengujian dilakukan untuk mengetahuisejauh mana pengelolaan barang milik daerah telahmemenuhi ketentuan perundang-undangan diantaranyamengenai pengamanan administrasi yang ditunjangdengan pengamanan fisik dan hukum.

Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelolabarang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalammenjamin keamanan barang milik negara/daerah yangberada di bawah penguasaannya dalam rangka menjaminpelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

112

8. Penilaian Barang Milik DaerahPenilaian dan pengujian dilakukan untuk mengetahuisejauhmana pengelolaaan barang milik daerah telahmemenuhi ketentuan perundang-undangan antara lainpenilaian barang milik negara/daerah mendapatkan nilaiyang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai wajar atas barang milik negara/daerah pada dasarnyamengandung arti yang penting dalam konteks sebagaidasar penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan danpemindahtanganan barang milik negara/daerah.

9. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik DaerahPenilaian dan pengujian dilakukan untuk mengetahuisejauhmana pengelolaan barang milik daerah telahmemenuhi ketentuan perundang-undangan diantaranyamencakup tentang:

a. Pemanfaatan dan pemindahtanganan dalam hal barangmilik negara/daerah tidak digunakan untukpenyelenggaraan pemerintahan.

b. Kewenangan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

BAB VPEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUPPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaanatas suatu objek pemeriksaan secara spesifik untukmengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama apakahtelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku atau sesuai dengan rencana yang ditetapkan denganmemperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis,termasuk juga dalam hal ini adalah pemeriksaankhusus/pengusutan atas kebenaran laporan mengenaiadanya indikasi terjadinya penyimpangan perundang-undangan/peraturan/ketentuan, korupsi, kolusidan nepotisme.

113

Karena luasnya pemeriksaan Dalam Pemeriksaan TujuanTertentu di Pedoman Operasional Pemeriksaan ini ruanglingkupnya hanya dibatasi terhadap pemeriksaan-pemeriksaan dibawah ini :

1. Pemeriksaan Khusus

2. Pemeriksaan Kinerja

3. Pemeriksaan Pengadaan Barang Jasa dalam hal iniProbity Audit.

B. PEMERIKSAAN KHUSUSPemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan untukmembuktikan kebenaran indikasi kegiatan/perbuatan yangmengakibatkan terjadinya indisipliner, kerugiannegara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekayaannegara/daerah dan/atau perekonomian negara/daerah sertakegiatan/perbuatan yang berkaitan dengan penggunaananggaran/barang milik daerah.

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan sebagai tindak lanjutdari :

1. Perintah Walikota

Dalam hal ini Walikota bisa memerintahkan Inspektoratmelalui Inspektur untuk menindaklanjuti hal-hal yangperlu dilakukan pemeriksaan khusus di lingkunganPemerintah Daerah

2. Perintah Inspektur

Dalam hal ini Inspektur bisa memerintahkan PemeriksaInspektorat untuk menindaklanjuti hal-hal yang perludilakukan pemeriksaan khusus yang terjadi padaPerangkat Daerah/BUMD di Lingkungan PemerintahDaerah

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)

Inspektur bisa memerintahkan Pemeriksa untukmenindaklanjuti rekomendasi LHP dari Pemeriksaan BPKRI Perwakilan Jawa Barat, Inspektorat Propinsi Jawa Baratdan Inspektorat Kota Bogor dengan pemeriksaan khusus.

114

4. Pengaduan masyarakat/organisasi/media masa

5. Inspektur bisa memerintahkan Pemeriksa untukmenindaklanjuti pengaduan maupuan berita-berita yangbisa memiliki nilai material darimasyarakat/organisasi/media masa untuk ditindaklanjutidengan pemeriksaan khusus.

a. Tim Pemeriksa, Pelaksanaan dan Teknik PemeriksaanKhususDalam pemeriksaan khusus mekanisme pembentukan timpemeriksa, susunan, wewenang dan tanggung jawab timpemeriksa khusus mengacu dengan yang tercantum dalamBab II Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, dimana dalampenunjukan tim pemeriksa khusus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukan personil berdasarkan kebutuhan entitaspemeriksaan menunjuk pada pola diutamakan sesuaidengan bidang tugasnya dan kompetensi pemeriksa.

2. Penunjukan personil diolah oleh Sekretaris, InspekturPembantu dan Pengendali Mutu Pengendali Teknis melaluiKepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporansebagai usulan tim disampaikan kepada Inspektur.

Anggaran waktu dalam pemeriksaan khusus disesuaikandengan Standar Operasional Pemeriksaan (SOP) Khususdengan lama hari pemeriksaan 5 sampai dengan 10 haripemeriksaan atau disesuaikan dengan jenis kasus yangditangani dan apabila ditemukan kasus yang lebih komplekdapat ditambah hari pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan khusus pelaksanaan pemeriksaankhusus baik pertemuan awal, pelaksanaan pemeriksaan, ExitBriefing dan Pembuatan Laporan mengacu dengan yangtercantum dalam Bab III Pedoman Operasional Pemeriksaanini. Dimana dalam Teknik Pemeriksaan Khusus untukmembuktikan kebenaran data/fakta/bukti bisa dilakukandengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi2. Wawancara/tanya jawab,

115

3. Konfirmasi/penegasan,4. Pengujian, pengusutan, penilaian5. Pembandingan,6. Analisis,7. Pemeriksaan/penelitian bukti,8. Rekonsiliasi,9. Penelusuran,10. Perhitungan kembali,11. Pemindaian atau penelaahan pintas.

Pemeriksa dapat menggunakan teknik-teknis diatas secarabersamaan atau salah satu tergantung kondisi dan situasipemeriksaan untuk memperoleh bukti yang valid, benar danbisa dipertanggungjawabkan.

b. Bukti Pemeriksaan KhususBukti pemeriksaan adalah semua media yang dapatdigunakan oleh pemeriksa untuk mendukung argumentasi,pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalammeyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengankriterianya.

Untuk memperoleh bukti pemeriksaan dapat dilakukandengan cara :

1) Meminta dan mempelajari informasi awal ataspenyimpangan dan penyalahgunaan (situasi, kondisi danregulasinya)

2) Wawancara yang direncanakan dan dilaksanakan denganbaik merupakan sarana yang efektif untukmendapatkan informasi dari para pihak yang didugaterlibat,

3) Permintaan informasi/data tambahan/ konfirmasi daripihak terkait, entitas atau dari pihak ketiga, dapatdituangkan ke dalam bentuk Berita Acara PermintaanKeterangan (BAPK) atau keterangan/pernyataan tertulis.BAPK hanya merupakan bagian dari kelengkapan KKP.

4) Mendapatkan dokumen yang lengkap dan sah.

116

5) Jika bukti pemeriksaan yang lengkap dan sah tidak dapatdiperoleh, pemeriksa harus mencatat secara lengkap :nomor dokumen, judul dokumen, tanggal dokumen,halaman buku, dan catatan-catatan lain yang dianggapperlu untuk mempermudah upaya memperolehnyakembali pada saat pemeriksaan dilakukan.

6) Peninjauan lapangan/Pengecekan fisik yang dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF).

Bukti pemeriksaan dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen,bukti keterangan, dan bukti analisis.

1) Bukti fisik adalah bukti yang langsung diperolehpemeriksa melalui pengukuran dan perhitungan, atauperekaman terhadap orang, harta benda ataukejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acarapermintaan keterangan, pemeriksaan fisik/keuangan dandokumentasi.

2) Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasitertulis seperti surat, kontrak, surat permintaanpembayaran, buku-buku, catatan akuntansi, kuitansi,faktur dan informasi lainnya.

3) Bukti keterangan merupakan bukti yang diperolehmelalui wawancara, kuesioner, atau dengan memintapernyataan tertulis.

4) Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan olehpemeriksa dari bukti pemeriksaan lainnya. Bukti analisisdapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan, danargumen logis lainnya.

Beberapa petunjuk untuk mempertimbangkan keandalanbukti antara lain:

1) Bukti pemeriksaan yang berasal dari sumber independenlebih dipercaya dari pada bukti berasal dari ataudiperoleh melalui entitas

2) Bukti pemeriksaan yang diperoleh pemeriksa secaralangsung lebih dipercaya dari pada yang diperoleh secaratidak langsung.

117

3) Bukti pemeriksaan asli lebih kuat dari pada foto copynya

4) Bukti pemeriksaan ekstern lebih dipercaya dari padabukti intern

Bukti Pemeriksaan yang didapat oleh pemeriksa harusdisimpan di tempat yang aman, jangan sampai jatuh ke pihakketiga yang dapat menyalahgunakannya.

c. Materi Pemeriksaan KhususMateri Pemeriksaan khusus disamping mengacu kepadahal-hal secara umum dalam pemeriksaan operasionalseperti yang tercantum pada Bab IV .Materi Pemeriksaanpada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, juga lebihspesifisik pada materi-materi dibawah ini :1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah

yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah,yaitu :a. Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif;b. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan

pekerjaan;c. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;d. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume

pekerjaan dan/atau barang;e. Pemahalan harga (Mark up);f. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan

pribadi;g. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan

dinas ganda dan/atau melebihi standar yangditetapkan;

h. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuaidengan kontrak;

i. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan;j. Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir

macet;k. Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak

atau penetapan kompensasi kerugian;l. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/

daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikannegara/daerah;

118

m.Pengenaan ganti kerugian negara/daerahbelum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan;

n. Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutanperbendaharaan (TP) sesuai ketentuan;

o. Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan;p. Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualanq. Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu

rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendahdari yang seharusnya;

r. Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaanpekerjaan,pemanfaatan barang dan pemberianfasilitas tidak dapat dicairkan;

s. Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan buktifiktif;

2. Potensi Kerugian negara/daerah atau kerugiannegara/daerah yang terjadi pada perusahaan miliknegara/daerah, yaitu:a. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan

barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belumdilakukan sebagian atau seluruhnya;

b. Rekanan belum melaksanakan kewajibanpemeliharaan barang hasil pengadaan yang telahrusak selama masa pemeliharaan;

c. Aset dikuasai pihak lain;d. Pembelian aset yang berstatus sengketa;e. Aset tidak diketahui keberadaannya;f. Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan

pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberianfasilitas tidak sesuai ketentuan;

g. Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untukmenyerahkan aset kepada negara/daerah;

h. Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensitidak tertagih;

i. Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan;

j. Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaranuntuk pekerjaan yang belum selesai.

119

3. Kekurangan penerimaan negara/daerah atauperusahaan milik negara/daeraha. Penerimaan negara/daerah atau denda

keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkandipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerahatau perusahaan milik negara/daerah

b. Penggunaan langsung penerimaan negara/daerahc. Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum

masuk ke kas daerahd. Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan

oleh instansi yang tidak berhake. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari

ketentuanf. Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKSg. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

4. Administrasia. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak

lengkap/tidak valid)b. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau

penetapan anggaranc. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai

ketentuan (tidak menimbulkan kerugiannegara/daerah)

d. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangane. Pelaksanaan lelang secara performaf. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan bidang pengelolaan perlengkapan ataubarang milik negara/daerah/perusahaan

g. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan,pertambangan, perpajakan, dll

h. Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayananumum

i. Pembentukan cadangan piutang, perhitunganpenyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

j. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas dibendaharawan ke kas negara/daerah melebihi bataswaktu yang ditentukan

k. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaanmelebihi batas waktu yang ditentukan

120

l. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahunanggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah

m.Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukungbukti yang sah

n. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yangsah

o. Pengalihan anggaran antar MAK tidak sahp. Pelampauan pagu anggaran.

5. Indikasi tindak pidanaa. Indikasi tindak pidana korupsib. Indikasi tindak pidana perbankanc. Indikasi tindak pidana perpajakan Indikasi tindak

pidana kepabeanand. Indikasi tindak pidana kehutanane. Indikasi tindak pidana pasar modalf. Indikasi tindak pidana khusus lainnya

6. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi danpelaporana. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akuratb. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuanc. Entitas terlambat menyampaikan laporand. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak

memadaie. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum

didukung SDM yang memadai.

7. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanjaa. Perencanaan kegiatan tidak memadai;b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan

serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;

c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuanintern organisasi yang diperiksa tentang pendapatandan belanja;

d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD;e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau

belum dilakukan berakibat hilangnya potensipenerimaan/pendapatan;

121

f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat ataubelum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja;

g. Kelemahan pengelolaan fisik aset.

8. Kelemahan struktur pengendalian interna. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu

prosedur atau keseluruhan prosedur;b. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara

optimal atau tidak ditaati;c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;d. Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai

atau tidak berjalan optimal;e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang

memadai.

9. Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisana. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan;b. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang

digunakan tidak sesuai standar;c. Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan

atau kemahalan harga.

10. Ketidakefisienana. Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan

output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya;b. Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output

lebih tinggi dari seharusnya.

11. Ketidakefektifana. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak

sesuai peruntukan;b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai

dengan rencana yang ditetapkan;c. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap

pencapaian tujuan organisasi;e. Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;f. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal;

122

g. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidakdiselenggarakan dengan baik termasuk targetpenerimaan tidak tercapai;

h. Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif.

12. IndisiplinerPelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri(PNS).

d. Pelaporan dan Monitoring Tindak Lanjut PemeriksaanKhusus.Pelaporan dari hasil Pemeriksaan khusus disampingmengacu kepada hal-hal secara umum dalam pemeriksaanoperasional seperti yang tercantum pada Bab VIII Laporanpada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, yang bisaberupa Bentuk Surat dan Bentuk Bab , sesuai dengantingkat dan kompleksitas sesuai dengan pemeriksaankhusus.

Agar pemeriksaan khusus bisa dipantau, dilakukanpembinaan dan dilakukan penyelesaian masalah maka hasildari LHP Pemeriksaan Khusus perlu dilakukan TindakLanjut. Bentuk tindak lanjut mengacu pada Bab IX TindakLanjut pada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini.

C. PEMERIKSAAN KINERJAPemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaaan pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi InstansiPemerintah yang terdiri atas aspek kehematan/ekonomis,efisiensi, dan efektivitas. Didalam pemeriksaan kinerja fokuspada pencapaian hasil.

Dimana dala pemeiksaan kinerja terbagi dalam 2 halpemeriksaan kinerja yaitu:

1. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negaraantara lain pemeriksaan atas:

a.Penyusunan dan pelaksanaan anggaran;b.Penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;danc. Pengelolaan aset dan kewajiban

123

2. Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsiantara lain pemeriksaan atas kegiatan pencapaian sasarandan tujuan dari Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tim Pemeriksa, Pelaksanaan dan Teknik PemeriksaanKinerja

Dalam pemeriksaan kinerja mekanisme pembentukan timpemeriksa, susunan, wewenang dan tanggung jawab timpemeriksa khusus mengacu dengan yang tercantum dalamBab II Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, dimana dalampenunjukan tim pemeriksa khusus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Penunjukan personil berdasarkan kebutuhan entitaspemeriksaan menunjuk pada pola diutamakan sesuaidengan bidang tugasnya dan kompetensi pemeriksa.

2) Penunjukan personil diolah oleh Sekretaris, InspekturPembantu dan Pengendali Mutu Pengendali Teknismelalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporansebagai usulan tim disampaikan kepada Inspektur.

Anggaran waktu dalam pemeriksaan khusus disesuaikandengan Standar Operasional Pemeriksaan (SOP) PemeriksaanKinerja dengan lama hari pemeriksaan 10 sampai dengan 15hari pemeriksaan atau disesuaikan dengan jenis kasus yangditangani dan apabila ditemukan kinerja yang diperiksamemiliki ruang lingkup yang sangat luas dan komplek dapatditambah hari pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan khusus pelaksanaan pemeriksaankinerjabaik pertemuan awal, pelaksanaan pemeriksaan, ExitBriefing dan Pembuatan Laporan mengacu dengan yangtercantum dalam Bab III Pedoman Operasional Pemeriksaanini.

b. Materi Pemeriksaan KinerjaMateri Pemeriksaan kinerja disamping mengacu kepada hal-hal secara umum dalam pemeriksaan operasional sepertiyang tercantum pada Bab IV .Materi Pemeriksaan Kinerja

124

pada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, juga lebihspesifisik pada materi-materi dibawah ini :

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Sistem Pengendalian Manajemen

c. Indikator Kinerja Utama/Sasaran/Tujuan/Kegiatan

d. Capaian hasil baik output maupun outcome daritujuan/sasaran/ kinerja kegiatan

Dalam hal pemeriksaan kinerja materi diatas meliputi halsecara menyeluruh dari proses : Perencanaan Kinerja(Perumusan Sasaran/Tujuan/Kegiatan yg Diukur),Pengukuran Kinerja (Indikator KinerjaSasaran/Tujuan/Kegiatan), Pencapaian Kinerja (CapaianKinerja Output dan Outcome) dan Pelaporan Kinerja(Pemenuhan, Penyajian, Pemanfaatan)

c. Pelaporan dan Monitoring Tindak Lanjut PemeriksaanKinerja.Pelaporan dari hasil Pemeriksaan Kinerja disampingmengacu kepada hal-hal secara umum dalam pemeriksaanoperasional seperti yang tercantum pada Bab VIII Laporanpada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini, yang bisaberupa Bentuk Surat dan Bentuk Bab , sesuai dengantingkat dan kompleksitas sesuai dengan pemeriksaankinerja

Agar pemeriksaan kinerja bisa dipantau, dilakukanpembinaan dan dilakukan penyelesaian masalah maka hasildari LHP Pemeriksaan Kinerja perlu dilakukan TindakLanjut. Bentuk tindak lanjut mengacu pada Bab IX TindakLanjut pada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini.

125

D. PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM HALINI PROBITY AUDITProbity Audit Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalahsuatu audit atas pengadaan/jasa pemerintah yangberdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaanbarang/jasa. Probity audit dilaksanakan untuk memastikanbahwa seluruh ketentuan pengadaan barang/jasa telahdiikuti dengan benar, jujur dan berintegritas, sehingga dapatmencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaanbarang/jasa .

Dalam Audit pengadaan barang/jasa pemerintahdilaksanakan pada saat proses pengadaan barang /jasapemerintah sedang berlangsung dan/atau segera setelahproses pengadaan barang/jasa selesai (secara real time),diantara proses-proses pada tahapan pengadaan barang/jasadibawah ini :

a. Tahap Perencanaan Pengadaanb. Tahap Persiapan Pemilihanc. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasad. Tahap Pelaksanaan Kontrake. Tahap Penyerahaan Barang/Jasaf. Tahap Penatausahaan Pengadaan Barang/JAsag. Tahap Pemanfaatan Barang/Jasa

Inspektorat dapat melakukan pada semua tahapan probityaudit pengadaan barang/jasa atau pada tahap-tahap tertentusaja dari pengadaan barang /jasa berdasarkan analisaprioritas dan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadappengadaan barang/jasa.

a. Tim Pemeriksa, Pelaksanaan dan Teknik Pemeriksaandalam Probity AuditDalam Pemeriksaan Probity Audit mekanismepembentukan tim pemeriksa, susunan, wewenang dantanggung jawab tim pemeriksa khusus mengacu denganyang tercantum dalam Bab II Pedoman OperasionalPemeriksaan ini, dimana dalam penunjukan timPemeriksaan Probity Audit mempertimbangkan hal-halsebagai berikut:

126

1) Penunjukan personil berdasarkan kebutuhan entitaspemeriksaan menunjuk pada pola diutamakan sesuaidengan bidang tugasnya dan kompetensi pemeriksaterutama yang telah memiliki sertifikat pengadaanbarang/jasa atau pemeriksa yang telah mendapatkanpendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasapemerintah.

2) Penunjukan personil diolah oleh Sekretaris, InspekturPembantu dan Pengendali Mutu Pengendali Teknismelalui Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan sebagai usulan tim disampaikankepada Inspektur.

Anggaran waktu dalam Pemeriksaan Tertentu untukpermasalahan suatu bidang disesuaikan denganTahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan lamahari pemeriksaan 10 sampai dengan 15 hari pemeriksaanatau disesuaikan dengan jenis resiko dan kompleksitaspaket pengadaan/barang jasa yang ditangani dan apabilamemiliki ruang lingkup yang sangat luas , komplek danberesiko tinggi dapat ditambah hari pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan Pemeriksaan Probity Audit terhadapPengadaan Barang/Jasa baik pertemuan awal,pelaksanaan pemeriksaan, Exit Briefing dan PembuatanLaporan mengacu dengan yang tercantum dalam Bab IIIPedoman Operasional Pemeriksaan ini.

Disamping itu dalam Probity Audit teknik pemeriksaandapat menggunakan gabungan dari beberapa metodedibawah ini :

1) Pengamatan/Observasi

2) Reviu Dokumen

3) Konfirmasi/Wawancara

4) Pemeriksaan Fisik

5) Penggunaan Jasa Tenaga Ahli

127

b. Materi Probity AuditMateri Probity Audit Pengadaan Barang Jasa tidakterlepas dari proses dan tahapan dari pengadaanbarang/jasa pemerintah. Secara global materi probityaudit adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, meliputi :

Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan RencanaPenganggaran, Penetapan Kebijakan Umum danPenyusunan KAK, Pembahasan Anggaran, PengumumanRUP dan Penyusunan HPS

b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa meliputi :

Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen,Aanwijzing, Pemasukan Dokumen Penawaran,Pembukaan Dokumen, Evaluasi, dan Pembuktian,Penetapan Pemenang, Pengumuman dan Sanggah

c. Tahap Pelaksanaan Kontrak meliputi:

Penyusunan Rancangan Kontrak, PenandatangananKontrak dan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan , SuratPerintah Mulai Kerja, Program Mutu, Mobilisasi,Pemeriksaan Lapangan, Pembayaran, PerubahanLingkup Pekerjaan, Penyelesaian Pekerjaan

d. Tahap Penyerahaan Barang/Jasa, meliputi :

Penyerahan Barang/Jasa, Pemeriksaan hasil pekerjaanbaik spesifikasi dan volume

e. Tahap Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Barang/Jasa dalam Daftar Inventaris atauAset

f. Tahap Pemanfaatan Barang/Jasa

Memastikan Barang/Jasa telah dimanfaatkan olehuser/pemakai

128

c. Pelaporan dan Monitoring Hasil Pemeriksaan ProbityAudit.Pelaporan dari hasil Pemeriksaan Probity Audit disampingmengacu kepada hal-hal secara umum dalam pemeriksaanoperasional seperti yang tercantum pada Bab VIII Laporanpada Pedoman Operasional Pemeriksaan ini yaitu berbentuksurat dengan format menyesuaikan dengan materi tahappelaskanaan probity audit. Pelaporan Probity Audit bersifatreal time dan harus selesai dan dapat dipergunakan bagipihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasauntuk perbaikan sesegera mungkin terhadap saran ataurekomendasi yang diberikan.

Agar Pemeriksaan Probity Audit dapat dilakukanpemantauan dan tindak lanjut dari saran atau rekomendasiyang diberikan untuk dijadikan perbaikan atau penegasankembali pada saat pemeriksaan probity audit dari prosespengadaan barang /jasa berikutnya.

Saran atau rekomendasi dari hasil probity audit dapatdigunakan oleh pihak-pihak yang terkait pengadaanbarang/jasa yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

BAB VIKENDALI MUTU PEMERIKSAAN

a. Pengertian, maksud, tujuan dan gambaranKendali Mutu Pemeriksaan adalah prosedur-prosedur yangdigunakan untuk memastikan bahwa APIP dan pemeriksanyatelah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada obyekpemeriksaan (obrik/auditi) maupun pihak lainnyaKendali Mutu Pemeriksaan dimaksudkan untuk memberikanpedoman bagai pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaansehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan efisien danefektif.

129

Kendali Mutu Pemeriksaan bertujuan untuk memastikanpemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksaa telah sesuaidengan pedoman operasional pemeriksaan, kode etik, standarpemeriksaan dan standar profesi sehingga mutu pemeriksaanbisa dijamin dan dipertanggungjawabkan

b. Ruang LingkupKendali Mutu Pemeriksaan dilakukan pada beberapa haldibawah ini :1) Perencanaan Pemeriksaan2) Pelaksanaan Pemeriksaan3) Pengendalian Temuan Pemeriksaan4) Pelaporan Pemeriksaan5) Pemantauan Tindak Lanjut6) Kompetensi Pemeriksa

c. Kendali Mutu Pemeriksaan1) Kendali Mutu Perencanaan Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan tahun berjalan dilakukan olehperencanaan pemeriksaan yang meliputi semua kegiatanpengawasan dan kegiatan pemeriksaaan yang dilakukanoleh Inspektorat. Perencanaan ini dilakukan berdasarkaninformasi internal dan eksternal yang dituangkan dalamProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).PKPT disusun untuk berdasarkan hal-hal berikut :a) Peraturan-peraturan yang mewajibkan APIP untuk

melakukan pengawasanb) Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerahc) Analisa resiko terhadap Perangkat Daerahd) Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan baik internal

maupun eksternal.e) Isue-isue yang berkembang di masyarakat.

Untuk menjaga mutu pemeriksaan maka PKPT ditetapkandalam surat keputusan Walikota agar dipedomani dalampengawasan oleh Inspektorat. (Format PKPT dituangkandalam Format 1).

130

Dan untuk memastikan Perangkat Daerah yang beresiko,jenis pemeriksaan dan tim yang melaksanakanpengawasan dituangkan dalam Peta Pemeriksaan, (yangdisajikan dalam Format 2). Hal ini untuk menjaga mutupembagian tim berdasarkan kompetensi.

2) Kendali Mutu Pelaksanaan PemeriksaanDalam pelaksanaan pemeriksaan agar tim pemeriksabekerja sesuai dengan PKP, Standar Pemeriksaan maupunPedoman Operasional Pemeriksaan dilakukan supervisiberjenjang. Dimana supervisi ini dilakukan Ketua TimTerhadap Anggota Tim, Pengendali Teknis terhadap KetuaTim dan Wakil Penanggung Jawab terhadap PengendaliTeknis dan Ketua Tim.Supervisi ini dilakukan secara terus menerus baik padasaat proses pemeriksaan maupun pada saat laporan.Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota disupervisi olehKetua Tim agar tidak keluar dari PKP dan metode maupunformat sesuai ketentuan. (Supervisi ini dituangkan dalamFormat Reviu KKP ( Format 11 ).

3) Kendali Temuan PemeriksaanTemuan pemeriksaan adalah hasil yang diperoleh daripemeriksaan baik berupa temuan positif maupun temuannegatif. Setiap temuan harus dikembangkan melaluiunsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan yaitu :a. Kondisib. Kriteriac. Penyebabd. Akibat

Untuk menjaga mutu temuan yang dikembangkan harusdibahas dan disetujui oleh pengendali teknis dan wakilpenanggungjawab. Temuan yang telah disetujui agardikomunikasikan dengan pimpinan/direktur ObyekPemeriksaan sebelum atau pada saat penyelesaianpemeriksaan.

131

Dan untuk menjaga penyajian temuan dalam laporanmaka temuan harus mengikuti Kode Atribut Pemeriksaanbaik Kode Kondisi, Penyebab maupun rekomendasi yangdiberikan. (Kode Atribut Pemeriksaan disajikan dalamFormat 10).

4) Kendali Mutu Pelaporan PemeriksaanPenyusuanan Laporan merupakan tahap akhir dari setiappelaksanaan pemeriksaan. Laporan dari Pemeriksaan baikberupa NHP maupun LHP dimaksudkan untukmengkomunikasikan temuan, kesimpulan dansaran/rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihakyang berkepentingan, sarana bagi Obrik untuk melakukanperbaikan sesuai dengan saran/rekomendasi serta sebagaialat untuk melakukan pemantauan tindak lanjutrekomendasi pemeriksa.

Laporan dari pemeriksaan baik NHP dan LHP yang disusunoleh ketua tim berdasarkan KKP dilakukan reviuberjenjang dari Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab sebelum disahkan oleh Inspektur selakuPenanggung Jawab. Format reviu berjenjang LaporanPemeriksaan disajikan dalam Format Reviu Laporan(Format 13)Untuk menjaga mutu Laporan dari Pemeriksaan baikberupa surat/pokok-pokok pikiran/BAB setelah dilakukanreviu laporan secara berjenjang harus dibubuhkan parafdari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Wakil PenanggungJawab sebelum ditandatangani oleh Inspektur.

Untuk mengendalian proses penyusunan laporan agarselesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan danpendistribusian dari laporan tersebut dilakukanpencatatan distribusi penyusunan laporan. Distribusipenyusunan Laporan disajikan dalam (Format 16)

132

5) Kendali Pemantauan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanUntuk memastikan semua saran/rekomendasi dari hasilpemeriksaan telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Obrikperlu dilakukan pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan. Dengan tindaklanjut ini Obrik bisamemahami dan memperbaiki kesalahan yang terjadisehingga kinerja yang telah dilakukannya dapat dicapaisecara maksimal. Kefektifan hasil pemeriksaan dapatdinilai antara lain dari tindak lanjut yang dilakukan olehObrik atas saran/rekomenadasi pemeriksa.Untuk menjaga dan memastikan tindaklanjutdilaksanakan secara tepat dan efektif pada akhirtindaklanjut dibuatkan Berita acara pemutakhirandata/tindaklanjut hasil pemeriksaan yang ditandatanganioleh Pimpinan Obrik dan Tim Pemeriksa. Berita Acara inidisajikan dalam (Format 19).

6) Kendali Kompetensi PemeriksaDalam melaksanakan pemeriksaan untuk menjaga mutupelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yangdilakukan maka pemeriksa diwajibkan memilikikompetensi dan kemampuan yang mendukung dalampemeriksaan.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemeriksaandiantara :a. Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan

Pemeriksa dalam hal ini telah mendapatkanpendidikan dan pelatihan sertifikasi JabatanFungsional Auditor (JFA) yang dibuktikan dengansertifikat. Atau telah mendapatkan pelatihan ataubimbingan teknis dalam pemeriksaan.

b. Kemampuan dalam mengoperasikan komputerPemeriksa dalam hal ini bisa mengoperasikan pengolahkata Word dan pengolah data Excell dalam komputer

c. Kemampuan dalam komunikasiPemeriksa dalam dalam melakukan pemeriksaan diObrik dituntut kemampuan komunikasi yang baik,jelas dan santun. Sehingga dapat terjalin komunikasiyang efektif antara Obrik dan Pemeriksa.

133

BAB VIIPELAPORAN

A. PENGERTIANSebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalahpenyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan HasilPemeriksaan (LHP) merupakan dokumen atau mediakomunikasi pemeriksa, untuk menyampaikan informasitentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasilpemeriksaan kepada Obyek Pemeriksaan atau pejabat yangberwenang.

B. BENTUK LAPORAN1. Bentuk Bab

Adalah bentuk laporan yang membagi penyajian dalambeberapa Bab. bentuk bab dipakai dalam hal :

a. Informasi yang dimuat cukp banyak sehinggadikehendaki penataan yang lebih sistematis.

b. Dikehendaki agar tampil lebih formal.

2. Bentuk Surat

Adalah penyajian laporan dalam suatu surat. Bentuk suratdipergunakan dalam hal:

a. Informasi yang dimuat relatif singkat

b. Informasi harus disampaikan dengan segera.

Sebagai pelengkap hasil pemeriksaan yang dituangkandalam LHP perlu dibuat Surat Pengantar yang berisipokok-pokok hasil pemeriksaan.

a. Jenis Surat1) Surat dari Inspektur kepada Walikota.

2) Surat dari Inspektur kepada Pihak-pihak yangterkait

134

b. Isi Surat1) Surat dari Inspektur kepada Walikota Bogor berisi

pokok-pokok hasil pemeriksaan yang mencakupKondisi temuan secara singkat dan Rekomendasidan ditanda tangani oleh Inspektur.

2) Surat dari Inspektur kepada pihak-pihak terkaitberisi pokok-pokok hasil pemeriksaan yangmencakup Kondisi temuan secara singkat, sebab,dan Rekomendasi/Saran dan ditanda tangani olehInspektur.

c. Format SuratFormat surat untuk Perangkat Daerah dilingkunganPemerintah Daerah disajikan pada (Format 15a).

C. ISI LAPORANLaporan Hasil Pemeriksaan Operasional harus memuat:

1. Tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan.2. Temuan yang objektif dan rekomendasi yang konstruktif.3. Lebih mengutamakan upaya penyempurnaan.4. Mengungkapkan masalah yang belum dapat diselesaikan5. Mengemukakan pengakuan atas keberhasilan yang telah

dilaksanakan untuk dapat diterapkan di ObyekPemeriksaan lain.

6. Merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

D. FORMAT LAPORAN BERBENTUK BABFormat Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk Bab terdiri dari:1. Kulit Depan,

2. Halaman Pertama,

3. Daftar Isi

4. BAB I Simpulan Hasil Pemeriksaan

5. BAB II Uraian Hasil Pemeriksaan, terdiri dari:a. Pendahuluan

1) Dasar Pemeriksaan2) Sifat Pemeriksaan

135

3) Sasaran Pemeriksaan4) Ruang Lingkup Pemeriksaan5) Tujuan Pemeriksaan6) Masa Pemeriksaan.7) Waktu Pemeriksaan.8) Tim Pemeriksaan

b. Hasil Pemeriksaan1) Tugas dan Fungsi2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Metode Kerja3) Pengelolaan Keuangan Daerah4) Pengelolaan Barang Milik Daerah

6. BAB III Penutup, yang berisikan tandatangan pengesahandari hasil pemeriksaan

E. KETEPATAN WAKTU LAPORANPemeriksa harus menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tugasnyaselesai. Untuk menyediakan informasi yang dapat digunakansecara tepat waktu pada Obyek Pemeriksaan dan pihak lainyang berkepentingan.

F. DISTRIBUSI LAPORANLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibuat 5 (lima) rangkapdiserahkan oleh Inspektur kepada:

1. Walikota2. Obyek Pemeriksaan3. Arsip (untuk Tim Pemeriksa 1 (satu) rangkap dan

Sekretariat 2 (dua) rangkap)

136

BAB VITINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

A. PENGERTIAN1. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh

Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah dan BUMD) sesuaidengan saran/rekomendasi yang telah dikemukakanpemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Yangbertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut adalahpihak Obyek Pemeriksaan, sedangkan Inspektoratberkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjuttersebut.

Inspektorat dalam melakukan pemantauan harusmemastikan semua saran/rekomendasi sudah dilaksanakansecara tepat dan tuntas, sehingga keefektifan pelaksanaanpemeriksaan bisa tercapai.

2. Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, Inspektoratharus mengadministrasikan seluruh kegiatan tindak lanjuthasil pemeriksaan dengan tertib.

B. SUBSTANSI TINDAK LANJUTTindak lanjuti ini dilakukan oleh Inspektorat untuk memantautindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan BPK RI,Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Bogor atau pihakAPIP lainnya.

Dalam memantau tindak lanjut perlu diperhatikan hal-halsebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan yang mengharuskan PimpinanObyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah dan BUMD) untukmembuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telahdiambil atas saran/rekomendasi yang telah diajukanpemeriksa.

137

2. Salinan pernyataan tertulis tersebut di atas harusdisampaikan kepada Inspektur sebagai bahanpertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.Misalnya saja, mungkin dilakukan kegiatan pemeriksaanlebih lanjut atau melakukan pembicaraan dengan ObyekPemeriksaan guna menegaskan atau meminta penjelasantentang anggapan yang diungkapkan dalam pernyataantersebut.

3. Pemeriksa harus mengungkapkan saran/rekomendasi atastemuan pemeriksaan sebelumnya yang belumditindaklanjuti ke dalam laporan hasil pemeriksaan dalamrangka pemantauan tindak lanjut.

4. Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masihberlanjut karena pihak Obyek Pemeriksaan (PerangkatDaerah dan BUMD) tidak mengambil tindakan yangdiperlukan, maka harus ditegaskan kembali dalamsaran/rekomendasi yang dikemukakan dalam laporan hasilpemeriksaan yang disampaikan sekarang.

5. Jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatubagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitubagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahuluyang belum ada tindak lanjutnya.

Untuk temuan-temuan pemeriksaan yang sangat penting danberpotensi bersinggungan dengan hukum, maka Obrik harusmelaksanakan tindak lanjut secepat mungkin dan Inspektoratharus terus memantau tindaklanjut yang dilaksankan olehObrik tersebut karena dampak dari temuan tersebut sangatbesar

C. TINDAK LANJUTDalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaanterhadap semua saran/rekomendasi agar dapat ditindaklanjutisecara tuntas dan tepat adalah sebagai berikut:

138

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Ketua timpemeriksa yang menangani pemeriksaan pada PerangkatDaerah tertentu tersebut membuat daftar ringkasan daritemuan dan rekomendasi beserta kode atributpemeriksaan. Daftar temuan dan rekomendasi yang telahdisusun oleh ketua tim diserahkan ke bagian Sekretariat(Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan). Format daftartemuan dan rekomendasi disajikan dalam (Format 17)

2. Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti olehObyek Pemeriksaan masih menjadi tanggung jawab TimPemeriksa paling lama 14 hari kerja setelah LHPditerbitkan. Setelah itu tindaklanjut beserta dokumenbukti tindaklanjut dan berita acara yang dibuat oleh TimPemeriksa diserahkan ke Sekretariat ( Sub BagianPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).

3. Sekretariat mempersiapkan tim tindaklanjut hasilpemeriksaan dan membuatkan surat pemberitahuantindak lanjut kepada Obrik. Surat pemberitahuan iniditandatangani oleh pimpinan baik Walikota/SekretarisDaerah/Inspektur. Surat pemberitahuan disajikan dalamFormat 18

4. Tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan melakukanverifikasi atas laporan tindaklanjut yang telah dilakukanoleh Obrik.

5. Untuk tindaklanjut yang kurang memuaskan timpemantau melaporkan kepada Inspektur termasuk resikoyang masih ada. Berdasarkan laporan tersebut Inspekturmenyampaikan surat kembali kepada Obrik untukmelakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjutmenjadi lengkap dan efektif.

139

6. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Obrik dicatatdalam daftar temuan pemeriksaan. Jika tindak lanjutdinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolomdicantumkan kata ”sudah selesai (tuntas), sudahdilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belumdilakukan tindak lanjut”. Hasil Pemantauan inidituangkan dalam Berita acara pemutakhirandata/tindaklanjut pemeriksaan yang ditandatangani olehKepala Perangkat Daerah terkait dan Tim PemutakhiranData. Format Berita acara pemutakhiran data/tindaklanjutpemeriksaan disajikan dalam (Format 19).Agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan efektif,perlu dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:1. Laporan hasil pemeriksaan ditujukan kepada tingkatan

manajemen yang dapat melakukan tindak lanjut.2. Tanggapan Obrik terhadap temuan pemeriksaan

diterima dan dievaluasi melalui informasi pelaksanaantindak lanjut yang direncanakan selama pemeriksaanberlangsung atau dalam waktu yang wajar setelahpemeriksaan berakhir.

3. Laporan perkembangan kemajuan tindak lanjut diterimadari Obrik secara periodik.

4. Status tindak lanjut dari pelaksanaan tindak lanjutdilaporkan kepada pimpinan Obrik.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Format 1. PKPTPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 20XX

INSPEKTORAT KOTA BOGOR

No Jenis dan Uraian Kegiatan

Jumlah

Hari

Bulan Pelaksanan

( Tanggal Pelaksanaan Kegiatan)Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Kasubag Perencanaan, Evaluasidan Perencanaan

KEGIATAN ....

1). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

2). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

KEGIATAN ....

1). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

2). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

II. Kasubag Administrasi dan UmumKepegawaian

KEGIATAN ....

1). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

2). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

KEGIATAN ....

1). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

2). Nama uraian jenis kegiatan .... ... hari

Walikota Bogor

.......................

Format 2. Peta PemeriksaanPETA PEMERIKSAAN TAHUN 20XX

INSPEKTORAT KOTA BOGOR

No Nama dan Uraian KegiatanPengawasan

PerangkatDaerah Yang

Dituju

TingkatResiko

PerangkatDaerah

Nama Pemeriksa Sarana dan Prasarana AnggaranPengawasan

WP DL KT AT Laptop Kendaraan Lain SPPD Lainnya Keterangan1 2 3 4 6 7 8 9

Keterangan :

1. WP ( Wakil Penanggung Jawab), DL (Dalnis), KT (Ketua Tim), AT (Anggota Tim)

2. SPPD (Surat Perintah Perjalan Dinas)

3. Perangkat Daerah

Inspektur

.......................

Format 3.a3.a. Bentuk Surat Perintah

KOP WALIKOTA BOGOR

SURAT PERINTAH TUGASNomor : 700/Sprint .......... Inspektorat

WALIKOTA BOGOR

Dasar : ...................................

MEMERINTAHKAN:Kepada : 1. Nama :

Jabatan :Selaku Penanggung Jawab

2. Nama :Jabatan :

Selaku Wakil Penanggung Jawab3. Nama :

Jabatan :Selaku Pengendali Teknis

4. Nama :Jabatan :

Selaku Ketua Tim

5. Nama : 1. (Anggota)2. (Anggota)3. dst. (Anggota)

Untuk : Melaksanakan pemeriksaan .............................................................................................dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Bogor melalui Inspektur Kota Bogor.

Sasaran : Pemerintah Kota Bogor, yang meliputi : Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Pihak terkait.

Waktu : Dari tanggal ............ sampai dengan tanggal ............

Ditetapkan di : B O G O RPada tanggal : .................

WALIKOTA BOGOR

................................

Format 3.b

3.b. Bentuk Surat PerintahKOP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

SURAT PERINTAH TUGASNomor : 700/Sprint .................. Inspektorat

SEKREATIS DAERAH KOTA BOGORDasar : ...................................

MEMERINTAHKAN :Kepada : 1. Nama :

Jabatan :Selaku Penanggung Jawab

2. Nama :Jabatan :

Selaku Wakil Penanggung Jawab3. Nama :

Jabatan :Selaku Pengendali Teknis

4. Nama :Jabatan :

Selaku Ketua Tim5. Nama : 1. (Anggota)

2. (Anggota)3. dst. (Anggota)

Untuk : Melaksanakan pemeriksaan .............................................................................................dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Bogor melalui Inspektur Kota Bogor.

Sasaran : Pemerintah Kota Bogor, yang meliputi : Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Pihak terkait.

Waktu : Dari tanggal ............ sampai dengan tanggal ............

Ditetapkan di : B O G O RPada tanggal : .....................

SEKRETARIS DAERAH

...................................

Format 3.c

3.c. Bentuk Surat PerintahKOP INSPEKTORAT KOTA BOGOR

SURAT PERINTAH TUGASNomor : 700/Sprint .................. Inspektorat

INSPEKTUR KOTA BOGOR

Dasar : ...................................

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :Jabatan :

Selaku Wakil Penanggung Jawab2. Nama :

Jabatan :Selaku Pengendali Teknis

3. Nama :Jabatan :

Selaku Ketua Tim4. Nama : 1. (Anggota)

2. (Anggota)3. dst. (Anggota)

Untuk : Melaksanakan pemeriksaan .............................................................................................dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kota Bogor.

Sasaran : Pemerintah Kota Bogor, yang meliputi : Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Pihak terkait.

Waktu : Dari tanggal ............ sampai dengan tanggal ............

Ditetapkan di : B O G O RPada tanggal : .....................

INSPEKTUR

........................

Format 3.d

3.d. Anggaran Waktu dalam Surat Perintah

LAMPIRAN

Surat Perintah Tugas : 700/ Sprint - InspektoratTanggal : 20xx

ANGGARAN WAKTU PEMERIKSAAN ........................

Sasaran Perangkat Daerah :1. ......2. ....

NO POSISI DALAM TIM ANGGARANWAKTU

PENDAHULUANPEMERIKSAAN(TENTATIVE)

PELAKSANAANPEMERIKSAANDI PERANGKAT

DAERAHTERKAIT

PENYELESAIANLAPORAN(KANTOR

INSPEKTORAT)

Lama : ... HP Lama : .. HP Lama : .. HP.... 20xx ... s/d ... 20xx .... 20xx

(NonAnggaran)

(Anggaran –Perjalan Dinas)

(Non Anggaran)

1 WAKIL PENANGGUNGJAWAB.......

... HP ... HP ... HP ... HP

2 PENGENDALI TEKNIS...... ... HP ... HP ... HP ... HP

3 KETUA TIM...... ... HP ... HP ... HP ... HP

4 ANGGOTA TIM........................

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

... HP

KETERANGAN Pembebanan biaya dalam pemeriksaan ini ditanggung olehInspektorat Kota Bogor (hanya pada anggaran perjalanandinas), sedangkan non anggaran tidak ada pembebanan biaya

Dikeluarkan di Bogorpada tanggal 20xx M

14xx H

WALIKOTA/SEKDA/INSPEKTUR,

......................................Pangkat............

NIP ................

Format 4

4. Bentuk Program Kerja Pemeriksaan (PKP) :PKP SURVEI PENDAHULUAN

UNIT KERJANama Obyek Pemeriksaan : No. Hal :Sasaran Pemeriksaan : No. KKP :Periode Pemeriksaan :

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

SURVEY PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan ............. terhadap........ di Perangkat Daerah ….. (nama PerangkatDaerah dan BUMD) periode ...…..... Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan ......... padaObyek Pemeriksaan telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan taat pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

B. Tujuan Pemeriksaan (Survey Pendahuluan)

Tujuan Survei Pendahuluan adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Obyek Pemeriksaan,peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain-lain serta mendapatkan gambaran mengenaikegiatan operasional yang dilaksanakan, termasuk mendapatkan kriteria-kriteria yang diperlukan.

C. Instruksi KhususTidak ada instruksi Khusus.

D. Langkah Kerja Pemeriksaan

No Langkah Kerja PemeriksaanRencana Realisasi Ref.

Oleh/Waktu Oleh/Waktu KKPWP

DT

KT

AT

AT

WP

DT

KT

AT

AT

1 Umum

1) Dapatkan landasan berdirinya unit kerja ini dan pelajari

2) Dapatkan tugas dan fungsi unit kerja ini dan pelajari

3) Dapatkan susunan (bagan) organisasi serta pejabat unit kerjadan pelajari

4) Dapatkan uraian tugas masing-masing dan pelajari

5) Dapatkan SK pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan danpelajari

6) Minta rencana dan alokasi (anggaran dan target periodediperiksa dan pelajari

7) Minta laporan pertanggungjawaban periode diperiksa (LAKIPatau akuntabilitas lainnya) dan pelajari

8) Dapatkan hasil pemeriksaan terakhir

9) Dst

10) Buat simpulan atau ikhtisar hal-hal umum

Sub Jumlah

2 Tugas dan Fungsi

1) Dapatkan tugas dan fungsi unit kerja (OPD atau BUMD/PD)ini dalam periode yang di periksa dan pelajari

2) Dapatkan tolok ukur atau kriteria untuk menilai tupoksitersebut dan pelajari.

4) Dst

3) Buat simpulan tugas dan fungsi

Sub Jumlah

3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Metode Kerja

1) Dapatkan daftar pegawai menurut unit kerja, dengan golongan,tugasnya, dan data pribadinya, pelajari.

2) Dapatkan rencana dan target tugas tiap unit kerja, pelajari.

3) Dapatkan prosedur kenaikan pangkat pegawai dan daftarpegawai yang naik pangkat dan pelajari.

4) Dst

5) Buat simpulan pengelolaan SDM dan Metode Kerja

Sub Jumlah

4 Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Dapatkan anggaran dan realisasi keuangan periode yangdiperiksa, rinci per kegiatan dan pelajari.

2) Minta aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan danpelajari

3) Dapatkan data pribadi dan kurikulum vitae bendaharawan

4) Dst

5) Buat simpulan pengelolaan keuangan daerah

Sub Jumlah

5 Pengelolaan Barang Daerah

1) Dapatkan anggaran dan realisasi sarana dan prasarana periodeyang diperiksa, dan pelajari.

2) Minta prosedur pengadaan sarana dan prasarana dan pelajari

3) Minta kebijakan pengadaan sarana dan prasarana, pelajari

4) Dst

5) Buat simpulan pengelolaan barang daerah

Sub Jumlah

Direviu Oleh Bogor

Tanggal Disusun Oleh

Pengendali Teknis Ketua Tim

--------------------- ---------------------

NIP…………….. NIP……………..

TanggalWakil Penanggung Jawab

---------------------NIP……………..

Disetujui olehTanggal

Penanggung Jawab/Pengendali Mutu

---------------------NIP……………..

Format 5

PKP EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEM/PKP PELAYANAN MASYARAKATOLEH APARATUR PEMERINTAH/PKP KINERJA )*

*) menyesuaikan dengan pemeriksaan

Unit Kerja No. KKP :Nama Obyek Pemeriksaan :Tahun/Masa Pemeriksaan :

PROGRAM KERJA PEMERIKSAANEVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN/PELAYANAN MASYARAKAT/KINERJA)*

No. UraianDilaksanakan Waktu

Pemeriksaan No.Catatan

Rencana Realisasi Rencana Realisasi KKP

A Tujuan Pengujian SPM

Menaksir Risiko Pengedalian atas pelaksanaan SPM ObyekPemeriksaan dan memantapkan apa-kah TAO yangdiperoleh pada tahap survey Pendahuluan dapat menjadiFAO

B Langkah Kerja

1. Identifikasikan tujuan dan kunci pengendalian atassistem/pelayanan/kinerja yang akan dinilai

2. Lakukan penilaian terhadap kondisi SPM ObyekPemeriksaan melalui ICQ atau bagan arus

3. Bandingkan antara kondisi pengendalian dengan kuncipengendalian dan teliti apakah terjadi kesenjangan

4.

Lakukan pengujian terbatas atas pelaksanaan SPM danidentifikasikan akibat potensial yang mungkin timbul darikelemahan SPM tersebut dan unsur pengendalian yangdiperlukan untuk menutup kelemahan tersebut.

5. Buat Resume hasil penilaian SPM dengan membuatMatriks penilaian SPM

6. Buat Kesimpulan

Direviu OlehTanggal Bogor,

Pengendali Teknis Disusun OlehKetua Tim

---------------------NIP…………….. ---------------------

NIP……………..Tanggal

Wakil Penanggung Jawab

---------------------NIP……………..

Disetujui olehTanggal

Penanggung Jawab/Pengendali Mutu

---------------------NIP……………..

Format 6PKP LANJUTAN DAN PENGEMBANGAN TEMUAN

Unit Kerja No.KKP :

Nama Obyek Pemeriksaan :Tahun/Masa Pemeriksaan :

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN LANJUTANDAN PENGEMBANGAN TEMUAN

No. UraianDilaksanakan Waktu

Pemeriksaan No.Catatan

Rencana Realisasi Rencana Realisasi KKP

A Pendahuluan...........................

B Tujuan Pemeriksaan...................................

C Langkah Kerja

1 Kelemahan SPM 1 (FAO-1)

1.1. .........................1.2. .........................

2 Kelemahan SPM 2 (FAO-2)

2.1 .........................2.2. ...........................

dst

Direviu Oleh Bogor,Tanggal Disusun Oleh

Pengendali Teknis Ketua Tim

--------------------- ---------------------NIP…………….. NIP……………..

TanggalWakil Penanggung Jawab

---------------------NIP……………..

Disetujui olehTanggal

Penanggung Jawab/Pengendali Mutu---------------------NIP……………..

Format 77. Bentuk Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Khusus

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KHUSUS

Unit Kerja No. KKP :

Nama Obyek Pemeriksaan :

Tahun/Masa Pemeriksaan :

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KHUSUS

No Uraian Dilaksanakan WaktuPemeriksaan

NoKKP

Catatan

Rencana Realisasi Rencana RealisasiA Tujuan Pemeriksaan

Mengungkap fakta dan proses kejadian

maupun pihak-pihak yang diduga terlibat

masalah .............. (sesuai dengan kasus yang

diperiksa)*

B Pelaksanaan Pemeriksaan

1.

Meminta dan mempelajari informasi awal

atas penyimpangan dan penyalahgunaan

(situasi, kondisi dan regulasinya)

2.

Melakukan Wawancara dengan Kepala

entitas, yang bersangkutan dan pihak lain

yang diduga terlibat untuk mendapatkan

informasi

3.

Permintaan informasi/data tambahan/

kon f i rmas i dari pihak terkait, entitas

atau dari pihak ketiga, dapat dituangkan ke

dalam bentuk berita acara permintaan

keterangan (BAPK) atau

keterangan/pernyataan tertulis.

4.Mendapatkan dokumen yang lengkap dan

sah sebagai bukti pemeriksaan

5.

Jika bukti pemeriksaan yang lengkap dan

sah tidak dapat diperoleh, pemeriksa harus

mencatat secara lengkap nomor dokumen,

judul dokumen, tanggal dokumen, halaman

buku, dan catatan-catatan lain yang

dianggap perlu untuk mempermudah

upaya memperolehnya kembali pada saat

pemeriksaan dilakukan.

6. Buat Simpulan Hasil Pemeriksaan

C Pelaporan Hasil Pemeriksaan

1. Reviu kertas kerja pemeriksaan

2. Rekap hasil pemeriksaaan

3. Rapat pembahasan Tim Pemeriksa

4. Ekspos Internal Tim Pemeriksa

5. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Diketahui Oleh Direviu Oleh Bogor,Tanggal Tanggal Disusun Oleh

Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim

--------------------- --------------------- ---------------------NIP…………….. NIP…………….. NIP……………..

Disetujui oleh

Tanggal

Penanggung Jawab /Pengendali Mutu

-------------------NIP……………..

Format 8.a8.a Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Utama

KOP INSPEKTORAT

Nama Pemeriksaanan : Nomor Halaman :Sasaran Pemeriksaan : Nomor KKP :Periode Pemeriksaan : Ref. PKP :

Disusun Oleh/Tgl :Direviu Oleh/Tgl :

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP ) UTAMA

A. TUJUAN : 1...................................................................................................................2...................................................................................................................

( Menjelaskan tujuan pemeriksaan pada satu/sesuatu kegiatan yang dituangkan dalam KKP)

B. IKHTISAR UMUM :............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................... .............................................................

( Menjelaskan informasi umum terhadap tujuan pemeriksaan pada satu/sesuatu kegiatan yangdituangkan dalam KKP)

C. KESIMPULAN TEMUAN:1. ......................................................................................................................................................2. ............................................................................................................................. .........................3. ............................................................................................................................................ ..........

Dst

(Menjelaskan judul temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pada satu/sesuatu kegiatan yangdituangkan dalam KKP)

Format 8.b8.b Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Iktisar

KOP INSPEKTORAT

Nama Pemeriksaanan : Nomor Halaman :Sasaran Pemeriksaan : Nomor KKP :Periode Pemeriksaan : Ref. PKP :

Disusun Oleh/Tgl :Direviu Oleh/Tgl :

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP ) IKHTISAR

POKOK TEMUAN (JUDUL BESAR TEMUAN) : ...............................................................

1. TUJUAN : ...........................................2. KERTAS KERJA

............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .............................

( Menguraikan pokok temuan secara rinci dan detal)

3. KESIMPULAN TEMUAN :....................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ...................................

( Menjelaskan kesimpulan temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pada satu/sesuatukegiatan yang dituangkan dalam KKP)

Format 8.c8.c Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Rinci / Pendukung

KOP INSPEKTORAT

Nama Pemeriksaanan : Nomor Halaman :Sasaran Pemeriksaan : Nomor KKP :Periode Pemeriksaan : Ref. PKP :

Disusun Oleh/Tgl :Direviu Oleh/Tgl :

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP ) RINCI/ PENDUKUNG

......................................................................................................... ..................................................

.......................................................................................... .................................................................

............................................................................................................................. ..............................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

............................................................................................................................. ..............................

.............................................................................. .............................................................................

............................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................... ........

.......................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................. ..............................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

....................................................................................................................................... ....................

Format 9. Supervisi Pemeriksaan

LEMBAR REVIU SUVERVISI

Nama AuditiNo Surat TugasPeriode PemeriksaanKetua Tim

: .........................: .........................: .........................: .........................

1 2 3 4 5No Permasalahan / Komentar Indek KKP Penyelesaian Persetujuan

1

2

3

4

5

Pengendali Teknis,

Tanda tangan : .......................Nama : ........................Tanggal : .......................

Format 10. Kode Atribut Pemeriksaan

KODE ATRIBUT PEMERIKSAAN

KODE TEMUAN

1 . Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

01.Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan miliknegara/daerah

01 Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif02 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikanpekerjaan03 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang04 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaandan/atau barang05 Pemahalan harga (Mark up)06 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi07 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar

yang ditetapkan08 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengankontrak09 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan10 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet11 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian12 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan

negara/daerah13 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan14 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan15 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan16 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan17 Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih

rendah dari yang seharusnya18 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian

fasilitas tidak dapat dicairkan19 Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif

02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah

01 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belumdilakukan sebagian atau seluruhnya

02 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telahrusak selama masapemeliharaan

03 Aset dikuasai pihak lain04 Pembelian aset yang berstatus sengketa05 Aset tidak diketahui keberadaannya06 Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan

pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan07 07 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada

negara/daerah08 08 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih09 09 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan10 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah

01 Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkandipungut/diterima/disetor ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah

02 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah03 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah04 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak05 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan06 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS07 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

04 Administrasi

01 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)02 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran03 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)04 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan05 Pelaksanaan lelang secara performa06 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau

barang milik negara/daerah/perusahaan

07 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya sepertikehutanan, pertambangan, perpajakan, dll

08 Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum09 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai

ketentuan10 Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah

melebihi batas waktu yang ditentukan11 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan12 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas

negara/daerah13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah14 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah15 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah16 Pelampauan pagu anggaran

05 Indikasi tindak pidana

01 Indikasi tindak pidana korupsi02 Indikasi tindak pidana perbankan03 Indikasi tindak pidana perpajakan04 Indikasi tindak pidana kepabeanan05 Indikasi tindak pidana kehutanan06 Indikasi tindak pidana pasar modal07 Indikasi tindak pidana khusus lainnya

2 Temuan kelemahan sistem pengendalian intern

01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

01 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat02 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan03 Entitas terlambat menyampaikan laporan04 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai05 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai

02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

01 Perencanaan kegiatan tidak memadai02 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan

negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan03 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan

intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja04 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD05 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya

potensi penerimaan/pendapatan06 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan

biaya /belanja07 Kelemahan pengelolaan fisik aset

03 Kelemahan struktur pengendalian intern

01 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur02 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati03 Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern04 Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal05 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

3 Temuan 3E

01 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan

01 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan02 Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar03 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

02 Ketidakefisienan

01 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya02 Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

03 Ketidakefektifan

01 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan02 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan03 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan04 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

05 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuanorganisasi

06 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal07 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target

penerimaan tidak tercapai08 Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif

00 KODE REKOMENDASI

01 Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyararakat02 Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat03 Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan04 Penghapusan barang milik negara/daerah05 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian06 Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi07 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan08 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian09 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan10 Perubahan atau perbaikan struktur organisasi11 Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang

berwenang12 Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern13 Pelaksanaan sosialisasi14 Lain-lain

Format 11

Lembar Reviu Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Unit KerjaNo. KKP : Paraf :

Nama Obyek Pemeriksaan : Disusun oleh :

Sasaran Pemeriksaan : Tanggal :

Periode Pemeriksaan : Direviu oleh : Paraf :Tanggal :

LEMBAR REVIU KKP

No.Urut

NomorKKP/

HalamanUraian Masalah Penjelasan dan

Penyelesaian Masalah Setuju/Paraf

1 2 3 4 5

Format 12.aBENTUK NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP)

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Lingkungan Pemerintah KotaBogor

KOP INSPEKTORAT

NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP)PADA PERANGKAT DAERAH DAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN .......................

Hasil pemeriksaan Inspekorat yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan Pemerintah KotaBogor pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah KotaBogor Tahun Anggaran ........dari tanggal ....... sampai dengan tanggal ..... bulan ................. Tahun......... ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

A. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan (Kode Temuan 1.00.00), adalah :1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik

negara/daerah.(Kode Temuan:1.01.00)

2. Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah(Kode Temuan:1.02.00)

3. Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah(Kode Temuan:1.03.00)

4. Administrasi(Kode Temuan:1.04.00)

5. Indikasi tindak pidana(Kode Temuan:1.05.00)

(Cantumkan temuan lengkap: judul, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi)

B. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Kode Temuan 2.00.00), adalah :1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

(Kode Temuan : 2.01.00)2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

(Kode Temuan : 2.02.00)3. Kelemahan struktur pengendalian intern

(Kode Temuan : 2.03.00)(Cantumkan temuan lengkap: judul, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi)

C. Temuan 3E (Kode Temuan 3.00.00), adalah :1. Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan

(Kode Temuan : 3.01.00)2. Ketidakefisienan

(Kode Temuan : 3.02.00)3. Ketidakefektifan

(Kode Temuan : 3.03.00)(Cantumkan temuan lengkap: judul, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi)

Sehubungan dengan hal tersebut hendaknya pihak Obyek Pemeriksaan segera menanggapitemuan tersebut diatas.

Menyetujui,Kepala

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerahdi Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

.......................................NIP.................................

Bogor, ...............................

Ketua Tim,

.......................................NIP.................................

Mengetahui,

WAKIL PENANGGUNGJAWAB

....................................NIP...........................

PENGENDALI TEKNIS

....................................NIP...........................

Format 12.b

TANGGAPAN TERHADAP NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP)Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah KotaBogor

A. Judul Temuan 1 : ...........................................................................................................Kondisi Temuan 1 : ......................................................................................................... .Tanggapan Pejabat Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah/BUMD) yang berwenang........................................................................................................................................................................................................................

B. Judul Temuan 2 : ............................................................................................................Kondisi Temuan 2 : ........................................................................................................ .....Tanggapan Pejabat Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah/BUMD) yang berwenang.................................................................................................................................................................................... ....................................

dst

Tanggapan terhadap Temuan pada Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) harus diserahkan kepada TimPemeriksa paling lambat 5(lima) hari kerja sejak Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) diterima.

Bogor,..........................Kepala

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerahdi Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

......................................NIP.................................

Format 13

Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

UNIT KERJA

REVIU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Ruang Lingkup Pemeriksaan : ...................................................................

Sasaran Pemeriksaan : ...................................................................

Periode Pemeriksaan : ...................................................................

TanggalDiterima Jabatan Tanggal

KoreksiTandaTangan Catatan Hasil Koreksi

WakilPenanggung

Jawab

PengendaliTeknis

Inspektur

Bogor, ..........................Yang menyerahkanKetua Tim

......................................NIP................................

Format 14

Bentuk : Surat Inspektur kepada Walikota Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)(Pokok –pokok Hasil Pemeriksaan)

KOP NASKAH DINASINSPEKTORAT

NomorSifatLampiranPerihal

::::

Rahasia1 (satu) berkasPokok-pokok Hasil PemeriksaanPada ………. Kota BogorTahun Anggaran …………..

Bogor, …………..

K e p a d a

Yth. Bapak Walikota Bogordi –

B O G O R

Sebagaimana Bapak maklum, berdasarkan Surat Perintah Walikota Bogor tanggal…….. Nomor ……… Unit Kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan dilingkunganPemerintah Kota Bogor telah melakukan pemeriksaan reguler pada Perangkat Daerah (OPD)dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)……….. Kota Bogor Tahun Anggaran ………. sejaktanggal ……….. sampai dengan tanggal …..

Pokok-pokok hasil pemeriksaan dimaksud, dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Tugas dan FungsiJudul, Kondisi dan Rekomendasi

B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Metode KerjaJudul, Kondisi dan Rekomendasi

C. Pengelolaan Keuangan DaerahJudul, Kondisi dan Rekomendasi

D. Pengelolaan Barang DaerahJudul, Kondisi dan Rekomendasi

Demikian pokok-pokok hasil pemeriksaan dan bersama ini kami sampaikan sebagaibahan lebih lanjut.

INSPEKTUR

…………………………NIP...………..............

Format 15.a

15.b. Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk BABPerangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

KOP INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)PADA PERANGKAT DAERAH DAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN ................

BAB IRINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan Unit Kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan Pemerintah KotaBogor pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah KotaBogor Tahun Anggaran .............. sampai dengan bulan ............. Tahun ............... ditemukankelemahan-kelemahan sebagai berikut:

A. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan ( Kode Temuan 1.00.00), adalah :1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik

negara/daerah.(Kode Temuan:1.01.00)

2. Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaanmilik negara/daerah(Kode Temuan:1.02.00)

3. Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah(Kode Temuan:1.03.00)

4. Administrasi(Kode Temuan:1.04.00)

5. Indikasi tindak pidana(Kode Temuan:1.05.00)

Memuat Judul, Kondisi, Penjelasan tanggapan dan Rekomendasi

B. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Kode Temuan 2.00.00), adalah :1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

(Kode Temuan : 2.01.00)2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

(Kode Temuan : 2.02.00)3. Kelemahan struktur pengendalian intern

(Kode Temuan : 2.03.00)Memuat Judul, Kondisi, Penjelasan tanggapan dan Rekomendasi

C. Temuan 3E (Kode Temuan 3.00.00), adalah :1. Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan

(Kode Temuan : 3.01.00)2. Ketidakefisienan

(Kode Temuan : 3.02.00)3. Ketidakefektifan

(Kode Temuan : 3.03.00)Memuat Judul, Kondisi, Penjelasan tanggapan dan Rekomendasi

Demikian Ringkasan Hasil Pemeriksaan yang secara lengkap dapat dimaklumi pada bab berikut.

BAB IIURAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. PENDAHULUAN

1. Dasar PemeriksaanSurat Perintah Walikota Bogor/Sekretaris Daerah/Inspektur Kota Bogor tanggal ........... Nomor...........

2. Sifat Pemeriksaan Reguler.

3. Sasaran PemeriksaanPerangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ............... Kota Bogor

4. Ruang Lingkup Pemeriksaana Tugas dan Fungsib Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Metode Kerjac Pengelolaan Keuangan Daerahd Pengelolaan Barang Daerah

5. Tujuan Pemeriksaana. Untuk memproleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah direncanakan, dilaksanakan secara ekonomis,efisien dan efektif serta mencakup pula ketaatan terhadap peraturan perundang-undangandan kewajaran pertanggungjawabannya.

b. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa :1) Sumber Daya Manusia (SDM) telah digunakan secara optimal dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efisien dan efektif serta berdasarkanperaturan perundang-undangan.

2) Metode dan Prosedur Kerja yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan metode dan prosedur kerja yang paling ekonomis, efisien danefektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

c. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penggunaan dana dilaksanakan secaraekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mendukung tugas dan fungsi.

d. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa sarana dan prasarana kerja telahdikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi secara ekonomis, efisien dan efektif.

6. Masa PemeriksaanTahun Anggaran ............ sampai dengan Bulan ....... Tahun .......

7. Waktu PemeriksaanDari tanggal ................. sampai dengan tanggal ....................

8. PemeriksaPengendali Teknis :Ketua Tim :Sekretaris :Anggota : 1)

2)3) dst

B. HASIL PEMERIKSAAN

1. Tugas dan Fungsi

a. Kelembagaan(Bagan struktur organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)..............telah disusun dan ditetapkan dalam Perda Kota Bogor Nomor ......... Tahun........... dan telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik)

b. Tugas dan Fungsi(Tugas dan Fungsi serta uraian tugas jabatan telah disusun dan ditetapkan dalamKeputusan Walikota Bogor Nomor ........ Tanggal .........)

c. Program Kerja Tahun Anggaran(Program Kerja Tahun ............ telah disusun berdasarkan Rencana Strategis PerangkatDaerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)............ yang dibuat untuk masa lima tahunyang didasarkan pada ketentuan yang berlaku meliputi fungsi serta kewenangan yang adapada Kota Bogor)

d. Pelaksanaan Program Kerja1) Yang dibiayai oleh Belanja Tidak Langsung, meliputi :

a) .........b) .........c) dst

2) Yang dibiayai oleh Belanja Langsung, meliputi :a) .........b) .........c) dst

e. Evaluasi Program Kerja(Apakah program kerja telah dievaluasi, dan cantumkan hasil evaluasi dari pemeriksaanorpada saat melakukan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil yang dicapai,manfaat, dst berikut temuan lengkap).

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Metode Kerja

Keadaan pegawai pada Bulan ............Tahun..............(saat pemeriksaan dilakukan)a. Berdasarkan golongan

(rinci jumlah pegawai menurut golongan/pangkat)

b. Berdasarkan eselon(rinci jumlah pegawai menurut eselon)(cantumkan hasil pemeriksaan meliputi analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan, dst,secara singkat berikut temuan lengkap)

c. Metode Kerja(cantumkan hasil pemeriksaan secara singkat meliputi metode kerja keuangan, kekayaan,sumber daya manusia serta kegiatan tupoksi lainnya berikut temuan lengkap)

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengelolaan Belanja Tidak LangsungTahun ......... (sampai dengan .......)1) Jumlah Anggaran Rp.........2) Realisasi Rp.........

Dengan rincian sebagai berikut :(rinci Belanja Tidak Langsung berikut jumlah anggaran serta realisasi keuangan dan fisiknya)(cantumkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Langsung mulai dariperencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dst, secara singkat berikuttemuan lengkap)

b. Pengelolaan Belanja Langsung (Kegiatan)Tahun ........ (sampai dengan .......... )

1) Jumlah Anggaran Rp.............2) Realisasi Rp.............

Dengan rincian sebagai berikut:(rinci Belanja Tidak Langsung berikut jumlah anggaran serta realisasi keuangan dan fisiknya)(cantumkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran kegiatan mulai dariperencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dst, secara singkat berikuttemuan lengkap)

c. Pengelolaan Pendapatan(cantumkan jenis pendapatan yang ada, sebutkan dasar hukumnya, target penerimaan sertarealisasinya sampai dengan waktu pemeriksaan berikut temuan lengkap)

4. Pengelolaan Barang Daerah

Keadaan Barang Daerah pada Bulan .............(rinci jenis barang serta jumlahnya berdasarkan data inventaris)(cantumkan hasil pemeriksaan secara singkat meliputi tahapan pengelolaan kekayaan/asetberikut temuan lengkap)

BAB III

P E N U T U P

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Kota Bogor pada PerangkatDaerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)............. Kota Bogor Tahun Anggaran............ sampaidengan bulan ............ untuk dimaklumi dan dijadikan bahan seperlunya.

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

...................................NIP.............................

Bogor, ....................................

PENGENDALI TEKNIS

..................................NIP............................

Menyetujui,INSPEKTUR

...................................NIP.............................

(setelah diparaf oleh Ketua Tim pada kiri nama Pengendali Teknis)

Format 15.b.LHP Bentuk Nota Dinas15.b. Format LHP Bentuk Nota Dinas

NOTA DINAS

Kepada : .........................................................................................................Dari : .........................................................................................................Tanggal : .........................................................................................................Perihal : ........................................................................................ .................

Menindaklanjuti surat .......... Nomor : ............ tanggal .......... perihal ........... kamitelah melaksanakan pemeriksaan terhadap ......... dengan hasil sebagai berikut :

A. Kondisi Permasalahan...................................................................................................

B. Dasar Hukum.............................................................................................. ......

C. Simpulan....................................................................................................

D. Rekomendasi....................................................................................................

Demikian laporan hasil Pemeriksaan .............. ini kami sampaikan sebagai bahanlebih lanjut.

(Wakil Penanggung Jawab)

TIM PEMERIKSA,

........................................NIP. .........................

(Pengendali Teknis)........................................

NIP. .........................

(Ketua Tim)........................................

NIP. .........................

(Anggota)........................................

NIP. .........................

dst.........................................

NIP. .........................

Format 15.c. LHP Berbentuk Surat15. c. Format LHP Bentuk Surat

KOP INSPEKTORAT

KOTA BOGOR

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

:

:

:

:

............

Rahasia

............

Hasil Pemeriksaan Khusus ........

Bogor, ………….........

K e p a d a

Yth. WALIKOTA BOGOR

di –

B O G O R

Menindaklanjuti surat .......... Nomor : ............ tanggal .......... perihal ........... kamitelah melaksanakan pemeriksaan terhadap ......... dengan hasil sebagai berikut :

A. Kondisi Permasalahan...................................................................................................

B. Dasar Hukum.............................................................................................. ......

C. Simpulan............................................................................................... .....

D. Rekomendasi....................................................................................................

Demikian laporan hasil Pemeriksaan Khusus ini kami sampaikan sebagai bahanlebih lanjut.

INSPEKTUR,

........................................

NIP. ............................

Format 16. Pengendalian Penyusunan Laporan

PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORANINFORMASI UMUM

Nama Obyek Pemeriksaan : ...........................Alamat : ..........................

Telepon : .........................Tujuan Pemeriksaan : ..........................Periode yang diperiksa : ..........................No Sprint : ..........................Mulai Sprint : ..........................Akhir Sprint : ..........................

Tanggal kartu : ..........................No. : ..........................Ketua Tim : ..........................Pengendali Teknis : ..........................Pengendali Mutu : ..........................Wakil Penanggung jawab : .....................

TAHAPAN PENYELESAIANUraian Nama Tanggal

I II III IV1 2 3 4 5 6

Tanggalmulai

Tanggalselesai

1. Draft Laporan diserahkan oleh Ketua Tim kepadaPengendali Teknis untuk direviu

2. Draft Laporan diserahkan Pengendali Tekniskepada Pengendali Mutu/Wakil PenanggungJawab direviu

3. Laporan Final selesai oleh Ketua Tim4. Laporan Final diparaf dan ditandatangani oleh

Pengendali Teknis5. Laporan Final diparaf dan ditandatangani oleh

Pengendali Mutu/Wakil Penanggung Jawab6. Laporan Finadl ditandatangani oleh Inspektur7. Diserahkan ke Sekretariat8. Dikopi dan dijilid9. Didistribusikan kepada :

a. Walikotab. Pimpinan Perangkat Daerah/Pihak terkait

terkaitc. Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan

Inspektoratd. Tim Pemeriksae. Arsip

Format 17. Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP)

DAFTAR TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL : ................................................................

KOTA : ................................................................

NAMA PERANGKAT DAERAH DAN BUMD : ................................................................

No

BidangNo Temuan Penyebab Kode Reko-mendasi Kode

Reko-mendasi

TindakLanjut Keterangan Paraf

Kab/KotaObrik

KetTglLHP (Uraian Singkat) Temuan Sebab (uraian singkat (uraian

singkat) S D B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bogor, .............................................

Kepala Perangkat Daerah dan BUMD .................(ObyekPemeriksaan)

..........................................

Format 18. Bentuk Surat Walikota kepada Obyek Pemeriksaan ....

KOP WALIKOTA

NomorSifatLampiranPerihal

::::

............Rahasia1 (satu) berkasTindak Lanjut Hasil PemeriksaanUnit Kerja ......................Tahun Anggaran …………..

Bogor, ………….........

K e p a d a

Yth. Sdr……….....…Kota Bogordi –

B O G O R

Berdasarkan Surat Inspektur Nomor ……… tanggal ……… Tentang Pokok-pokokhasil pemeriksaan reguler pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)untuk dijadikan bahan pertimbangan perbaikan di Instansi yang Saudara pimpin.

Sehubungan dengan hal dimaksud, agar Saudara segera melakukan langkah-langkahperbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, paling lambat 20 (dua puluh) hari

Demikian untuk menjadi perhatian.

WALIKOTA BOGOR,

………………………

Format 19. Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BERITA ACARAPEMUTAKHIRAN DATA/TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN …………........

UNIT KERJATAHUN...……PADA ………

Pada hari ini, …………… tanggal …………bulan ……….. tahun …………., yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan ……….. Inspektorat :

Nama :NIP :Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah No………………..Tanggal …………..... telah melakukan pemutakhiran data hasilpemeriksaan ……………….pada ………………….. tahun ………., dengan hasil sebagai berikut :

No Nama Obyek Pemeriksaan Jml Temuan JumlahSaran

Tindak Lanjut Ket.

S D B

Jumlah

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD TERKAIT

…………………………..NIP. …………………….

KETUA TIMPEMUTAKHIRAN DATA

………………………….NIP. …………………….