evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik...
TRANSCRIPT
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraanE-Government
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait prosesbisnis (alur kerja)
LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG
ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE
1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK
LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraanE-Government
2 SOP PermintaanData CCTV, SOP
PermohonanDomain, SOPPermohonanHosting, SOPPenggunaanRuang CommandCenter, SOPPengawasanWebsitePerangkatDaerah, SOPPengawasanCCTV, SOPPenangananPengaduanMasyarakatMelalui Medsos
1 Master Plan E-Government
2 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraan
E-Government
1 Master Plan E-Government
2 Renstra DinasKomunikasi,Informatika dan
4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitperencanaan danpenganggaranTIK?
LEVEL 5 Kebijakan internaldipantau, dinilai,dan dievaluasisecara berkalaterhadapperubahanlingkungan,teknologi, dankebutuhanInstansiPusat/PemerintahDaerah.
bisnis (alur kerja)terintegrasi?
3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait rencanainduk SPBE?
LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government
2 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02
6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait integrasisistem aplikasi?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.
1 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02
Informatika danStatistik
5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?
LEVEL 4 Kebijakaninternalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata denganpusat data milikInstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaanpusat datanasional.
Daerah.
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
8 Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.
1 Konsep TataNaskah DinasElektronik
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG
7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government
1 Keputusan WaliKota BontangNomor 282 Tahun2014 TentangPembentukanTim PelaksanaPengembanganSistem InformasiKepegawaianDaerah DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2014
2 SOP PembuatanAplikasiBaru Nomor :067.2/16/BKPP.03
3. SOPPelayanan DataNomor :067.2/17/BKPP.03
4. SOPPengelolaanDatabaseSIMPEG Nomor :067.2/21/BKPP.03
Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan dan
Penganggaran
9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah
10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenperencanaan danpenganggarandengan sistemaplikasi lain didalam InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 68 Tahun2014 tentangPetunjukPelaksanaanPengelolaanBarang MilikDaerah
2 SISMIOP (SistemManajemenInformasi ObjekPajak)SIMPATDA(Sistem InformasiManajemenPendapatanDaerah) e-finance(http://efinance.bontangkota.go.id)
12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkinerja?
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenkinerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Keputusan WaliKota BontangNomor 254 Tahun2018 TentangPemberianTunjangan KetigaBelas KepadaPegawai NegeriSipil DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2018
11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistem
manajemenkeuangan?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkeuangan dengansistem aplikasilain di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah
2 Keputusan WaliKota BontangNomor 243 Tahun2018 TentangPemotonganTambahanPenghasilanKepada PegawaiNegeri Sipil DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2018
1 Keputusan WaliKota BontangNomor 143 Tahun2017 TentangPembentukanLayananPengadaanBarang/JasaSecara Elektronik(LPSE) KotaBontang
2 Perwali PedomanPelaksanaanPengadaanSecara Elektronik
14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistempengaduanpublik?
LEVEL 4 Kebijakanmendukungkebutuhanintegrasi sistempengaduan publikdengan sistemaplikasi lain didalam InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
1 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02
13 Kebijakan InternalLayananPengadaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistempengadaansecara elektronik?
LEVEL 5 Kebijakan internaldipantau, dinilai,dan dievaluasisecara berkalaterhadapperubahanlingkungan,teknologi, dankebutuhaninstansi.
1 Keputusan WaliKota BontangNomor 16 tahun2017 tentangPenetapanPejabatPengelolaInformasi danDokumentasi(PPID) danPejabatPengelolaInformasi danDokumentasiPembantu (PPIDPembantu) KotaBontang
17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?
LEVEL 4 Kebijakanmendukungkebutuhan darisistem pelayananpublik antarInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internaluntuk WBS?
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruhkebutuhan WBSdi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 61 Tahun2016 TentangPedoman UmumSistemPenangananPengaduanTindak Pidana
15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Aplikasi SimHukum(http://hukum.bontangkota.go.id)
2 PerwaliPelayanan Publik
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
1 KeputusanSekretaris DaerahNomor 22 Tahun2018 tentang TimEvaluasi InternalSPBE
2 Notulen Rapat
2 Keputusan WaliKota BontangNomor 25 Tahun2016 TentangPengesahan SOPSKPD DiLingkunganPemkot Bontang,
3 SOP SistemInformasiPembangunanDaerah (SIPD)Nomor :721.28VI/2017/Bapelitbang
Perwali Nomor 52Tahun 2015TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur DiLingkunganPemerintah Kota
19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?
LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
1
ASPEK 3KELEMBAGAAN
18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?
LEVEL 4 Tugas dan fungsiTim pengarahSPBE dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala.
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
DATA DUKUNG
5 SOP PenyusunanSistem InovasiDaerah (SIDa)Nomor :721.29VI/2017/Bapelitbang
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government
20 Rencana IndukSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?
LEVEL 4 Pelaksanaan petajalan rencanainduk SPBEditerapkan secarakonsisten melaluirencana kerja 3(tiga) tahunterakhir dandipantau sertadievaluasi secaraberkala
1
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
DATA DUKUNG
ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN
SOPPengembanganSistem InformasiPerencanaanPembangunanNomor :721.38VI/2017/Bapelitbang
4
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
DATA DUKUNG
ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraane-government
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
21 Anggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaranTIK untukpenerapan SPBE?
LEVEL 4 Seluruhperencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunan diInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah terintegrasidan dapatdikendalikan diunit pengelolaTIK, serta dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala.
1
22 PengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?
LEVEL 4 Pengendaliansatu atau lebihlayanan pusatdata (data center)dilakukan secaraterpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center).
1 SOP Data Center
1 MoUPemanfaatanDataKependudukan(DKIS, DKKB Dan DSP3M)
2 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02 dan PeraturanWali KotaBontang Nomor16 Tahun 2017TentangPenyelenggaraanE-Government
23 Integrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?
LEVEL 2 Terdapat rencanaintegrasi sistemaplikasi tetapiditerapkan hanyasebagian darirencana tersebutdi InstansiPusat/PemerintahDaerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
1 PeraturanWalikota BontangNomor 4 Tahun2011 TentangPedoman TataNaskah Dinas DiLingkunganPemerintah KotaBontang
DATA DUKUNG
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
25 Layanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 3 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmengunggah e-dokumen danmemasukkaninformasi kedalam sistem,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan,
Cloud, Simtasu, .E-Finance(http://efinance.bontangkota.go.id),Email, Simpeg(https://simpeg.bontangkota.go.id),SPSE
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 4 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala.
1
1 Keputusan WaliKota BontangNomor 282 Tahun2014 TentangPembentukanTim PelaksanaPengembanganSistem InformasiKepegawaianDaerah DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2014
26 LayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepadapengguna seperti
mekanismepersetujuankenaikan pangkat, pengajuan cuti,dokumenpegawai, dan lainsebagainya.
persetujuan,penyematantanda tangandigital danpengiriman e-dokumen ketujuan penerimadi internal Instansi Pusat/Pemerintah
2 Simtasu(tasu.setda.bontangkota.go.id)
1 e-planning(http://e-planning.kotabontang.id)
27 LayananManajemenPerencanaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenperencanaan?
LEVEL 3 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasi
2 SOP PembuatanAplikasiBaru Nomor :067.2/16/BKPP.03, SOP PelayananData Nomor :067.2/17/BKPP.03
, SOPPengelolaanDatabaseSIMPEG Nomor :067.2/21/BKPP.03, SOPPeremajaan DataNomor067.2/24/BKPP.03,SOP RekonsiliasiDatabase SAPKNomor :067.2/25/BKPP.03
validasiperencanaankegiatan diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.
2 e-project (http://e-project.bontangkota.go.id)
28 LayananManajemenPenganggaran
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?
LEVEL 4 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerianKeuangan.
1 e-finance (simAPBD)
29 LayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait
keuangan, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal Instansi Pusat/PemerintahDaerah.
1 e-finance (sipkd)
e-sakip (http://e-sakip.bontangkota.go.id/portal/home)
30 LayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.
1
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR
KOTA BONTANG
PENJELASAN LEVEL
DATA DUKUNG
ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
31 LayananPengadaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaansecara elektronik?
LEVEL 4 Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengadaansecara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintahlainnya.
1 SPSE, SIRUP,SIKAP, SOP
1 Kesah etam (e-lapor)(http://kesah.bontangkota.go.id)
2 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02
33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 3 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum
(JDIH)menyediakanlayanan transaksi
dimanapengguna dapatmengunggahinformasi terkaithukum, dansistem dapat
1 Sim Hukum(JDIH)(http://hukum.bontangkota.go.id/simhukum/login.php)
32 LayananPengaduan Publik
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduanpublik?
LEVEL 3 Sistempengaduan publikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanpengaduan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianpengaduan danresolusipengaduan.
sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertivalidasi informasiproduk hukumdan validasidokumen digitalproduk hukum.
2 SMS Pengaduandan PeraturanWali KotaBontang Nomor 2Tahun 2018tentang PedomanPengendalianGratifikasi
34 Layanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?
LEVEL 3 WBSmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanlaporan dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianlaporan danresolusi laporan.
1 Peraturan WaliKota BontangNomor 61 Tahun2016 tentangPedoman UmumSistemPenangananPengaduanTindak PidanaKorupsi
1 e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda)
2 SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)
35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.
35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.
1 Sistem InformasiMonitoringSembako(SI’MBAK)(http://simbak.bontangkota.go.id)
1 Kesah etam (e-lapor)(http://kesah.bontangkota.go.id)
2 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02
35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
1 KeputusanWalikota tentangTim PengarahSPBE
2 Pemantauan danevaluasi secaraberkalapenerapan SPBE
1 KeputusanWalikota tentangSOP SPBEterintegrasi baikpusat maupundaerah danperangkat daerah
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis
BagianOrganisasi Setda
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBELEVEL 2 Kebijakan internal
telah ditetapkandan mencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada sebagianunitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah
BagianOrganisasi Setda
2 Pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota tentangrencana indukSPBE (memuattentang dokumenperencanaanSPBE yangmendukungpelaksanaanSPBE, visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE,dan peta jalanSPBE)2 Pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota tentangPerencanaan danPenganggaranTIK pada DinasKomunikasi,Informatika danStatistik.
2 Integrasi databaik pusatmaupun daerah
Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaranTIK yangmenyelaraskandengan sebagianmuatan darirencana indukSPBE
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 2
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
3 pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota tentangpengaturanpengoperasianpusat data ataudata centersecaraterintegrasi milikpemerintah pusatdan daerah
2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota tentangpengaturanintegrasi sistemaplikasi yangdapat dilakukanmelalui integrasilayanan SPBE,integrasimiddleware,maupun integrasidata antarpemerintah pusatdan daerah2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi padasebagian sistemaplikasi diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 2
SPBE
LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanpengoperasianpusat data bagisebagian unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
1 KeputusanWalikota tentangpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai (aplikasiSPBE yangsama, standar,dan digunakansecara berbagipakai olehinstansi pusatdan/ataupemerintahdaerah secaraterintegrasi dandilakukanpemantauanevaluasi secara
2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
1 KeputusanWalikota tentangTata NaskahDinas Elektronik
2 SOP integrasisistem tatanaskah dinaselektronik
3 pemantauan danevaluasi secaraberkala
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBELEVEL 1 Terdapat konsep
kebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektroni
BagianOrganisasi Setda
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBKN atau sistemaplikasi lain di dalam instansipusat/pemerintahdaerah
2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran (e-planning dan e-budgetting)dengan sistemaplikasi lain didalam instansipusat/pemerintahdaerah
2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah
BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenperencanaan danpenganggaran diInstansiPusat/PemerintahDaerah
BadanPengelolaanKeuangan Daerah
1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenkeuangan (e-finance) dengansistem aplikasilain (simpatda,sismiop) di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkeuangan dengansistem aplikasilain di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah
BadanPengelolaanKeuangan Daerah
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenkinerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 KeputusanWalikota danSOP tentangsistemmanajemenkinerja berbasiselektronik sesuaidengan sasarankinerjaPemerintah KotaBontang
BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan
LEVEL 4
2 pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 KeputusanWalikota tentangintegrasi sistempengaduan publik
berbasiselektronik dengansistem aplikasilain baik instansipusat ataupunpemerintah daerah
2 SOP dan laporanmonitoring danevaluasi sistempengaduan publik
Bagian LayananPengadaan Setda
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungseluruhkebutuhan darisistempengaduan publikdi InstansiPusat/PemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistempengadaansecara elektronikdengan sistemaplikasi laindalam InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 SOP dan Laporanmonitoring danevaluasipelaksanaansistempengadaansecara elektronik
KeputusanWalikota tentangintegrasi systemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) berbasiselektronik baikdenganpemerintah pusatataupunpemerintah daerah
2 SOP monitoringdan evaluasisystem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) berbasiselektronik
3 laporan hasilmonitoring
1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat danSOP PengaduanTindak PidanaKorupsiSOP integrasiWBS denganaplikasi lain
3 Pemantauan danevaluasi secaraberkala
1 PeraturanWalikotaPelayanan Publik(masih dalamproses)
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait WBS
InspektoratDaerah2
LEVEL 1
Bagian HukumSetda
Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruhkebutuhan darisistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) di InstansiPusat/PemerintahDaerah
2 SOP PelayananPublik antarinstansi pusat dan perangkat daerah
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
1 KeputusanSekretaris DaerahNomor 22 Tahun2018 tentang TimEvaluasi InternalSPBE
2 Laporanpemantauan danevaluasi secaraberkala danberkesinambunganMelakukanpenerapan prosesbisnis yangterintegrasidengan sistemelektronik dandapat dipantaudan dievaluasisecara berkala
LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
1 BagianOrganisasi Setda
2 pemantauan danevaluasi dandiperbaiki secaraberkesinambungan
LEVEL 3 Belummelaksanakanevaluasi danpemantauansecara berkala
BagianOrganisasi Setda
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
1 Laporanmonitoring danevaluasi secaraberkala terkaitpelaksanaan petajalan rencanainduk SPBE
2 Tindak lanjut hasilpemantauan danevaluasidilakukanpemutakhiransecaraberkesinambungan
LEVEL 4 Belummelaksanakanpemantauan danevaluasi secaraberkala
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
1 Perencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunanSKPDdikonsulatasikanpada DKIS
2 Telah terintegrasidapatdikendalikanDKIS dan dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala
3 Hasil evaluasiseluruhperencanaan danpenganggran TIKyang terintegrasidi unit pengelolaTIK (DKIS)ditindaklanjutisebagai masukanperbaikananggaran tahunberikutnya
4 Hasil evaluasidan pelaporan
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LEVEL 1 Perencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunanSKPD belumdikonsultasikanpada unitpengelola TIK(DKIS)
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 3 Belum dilakukanpengendaliansatu atau lebihlayanan pusatdata (data center)secara terpusat,monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center).
1 Laporanpeningkatankinerja padalayanan pusatdata atau datacenter dilakukansecaraberkesinambungan
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
1 Integrasi Sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhansesuai denganrencanaPemerintahDaerah
2 Integrasi SistemaplikasiPemerintahDaerah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala
3 Integrasi Sistemaplikasidikembangkansecara optimaluntukmeningkatkanefektivitas danefisiensi terhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhanPemerintahDaerah
Terdapat rencanaintegrasi sistemaplikasi tetapiditerapkan hanyasebagian darirencana tersebutdi InstansiPusat/PemerintahDaerah
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 2
1 Laporanpenerapan sistemaplikasi umumberbagi pakaipada perangkatdaerah secaraberkala
2 Laporan penilaiandan evaluasisecara berkala
3 Laporanpeningkatankinerja aplikasiumum berbagaiumum secaraberkesinambungan
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
1 1. Tersedianyasistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmengunggah e-dokumen danmemasukkaninformasi kedalam sistem,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKLEVEL 1 Sistem naskah
dinas elektronikhanyamenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah) informasiseperti suratundangan, suratdisposisi, dansurat resmi
BagianOrganisasi Setda
LEVEL 3 Belum diterapkansecarakeseluruhan padaPerangkat Daerahdan belum dinilaisecara kuantitatifdan dievaluasisecara berkala
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpersuratandiintegrasikandengan suatulayanan SPBEmisalnya layananmanajemenkepegawaian atau diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain
3 Sistem naskahdinas elektronikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 1. Tersedianyasistemmanajemenkepegawaianyangmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasiperencanaankegiatan diinternal InstansiPusat/Pemerintah
LEVEL 2 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasikepegawaian danmengunduhdokumen data diripegawai
BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan
2 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanankepegawaiandiintegrasikandengan suatulayanan SPBElain sepertilayanan disposisi
dankorespondensiataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainseperti BadanKepegawaian
3 Sistemmanajemenkepegawaiandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 1. TersedianyaSistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna.
LEVEL 2 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaitperencanaankegiatan
BadanPerencanan,Penelitian danPengembangan
2 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananperencanaandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain
3 Sistemmanajemenperencanaandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerintah
2 Tersedianyasistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerianKeuangan
BadanPengelolaanKeuangan Daerah
LEVEL 2 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaitpenganggaran
3 Sistemmanajemenpenganggarandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 1. Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait
keuangan, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal Instansi Pusat/PemerintahDaerah
LEVEL 2 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi,mengunduhdokumen terkaitkeuangan, danmemasukkandata keuangan
BadanPengelolaanKeuangan Daerah
2 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanankeuangandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkepegawaian,layananmanajemenpenganggarandan layanankinerja elektronikataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerian
3 Sistemmanajemenkeuangan dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 1. Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah
2 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanankolaborasi yangdiintegrasikandengan layananSPBE lainnyaseperti layananmanajemenpenganggaran,layanan Monev,RKPD, e-Musrembang, dansebagainya3 Sistemmanajemenkinerja dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
LEVEL 2 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunggahkemajuan kinerjadan menampilkanrasio (persentase)kemajuan kinerja
BagianOrganisasi Setda
1 1. Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengadaansecara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah
2 Sistempengadaansecara elektronikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
HASIL PENILAIAN TIM
EVALUATOR UGM/MENPAN &
RB
PENJELASAN LEVEL
PERANGKAT DAERAH
PENAGGUNG JAWAB
DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian LayananPengadaan Setda
LEVEL 3 Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitpengadaan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasi pada alurprosespengadaan,verifikasi penyedia
1 Sistempengaduanpublikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengaduanpublikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkinerja, ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainseperti layananidentifikasipenduduk(administrasi
2 Sistempengaduan publikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
1 1. Sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum
LEVEL 1 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakandiseminasi(penyebaran satuarah) sepertiinformasi hukum,regulasi, dan lainsebagainya
Bagian HukumSetda
LEVEL 3 Sistempengaduan publikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanpengaduan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianpengaduan danresolusipengaduan
DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum
(JDIH)menyediakanlayanan transaksi
dimanapengguna dapatmengunggahinformasi terkaithukum, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertivalidasi informasiproduk hukumdan validasidokumen digitalproduk hukum
3 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum
(JDIH)menyediakanlayanankolaborasidimana layananjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerian
4 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) dapatterus ditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
2 WBSmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanan WBSdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkinerja ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain
WBS menerimainformasipengaduan daripelapor
1 1. TersedianyaWBSmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanlaporan dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianlaporan danresolusi laporan
InspektoratDaerah
LEVEL 1
3 WBS dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi
Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.
1 TersedianyaSistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhaninstansi (e-rt(https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,
SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)
KelurahanLEVEL 5
LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.
1 Tersedianyasistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyediakanlayanankolaborasi(Sistem InformasiMonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)
Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah danPerdagangan danDinasKependudukandan PencatatanSipil
Tersedianyasistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyediakanlayanankolaborasi (KesahEtam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id
1 DinasKomunikasi,Informatika danStatistik
LEVEL 4
URAIAN INDIKATOR
ADA BELUM ADA
1 Keputusan Walikota tentangTim Pengarah SPBE yang
memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE
2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkalapenerapan SPBE
1 Keputusan Walikota tentangSOP SPBE terintegrasi baikpusat maupun daerah danperangkat daerah
2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala
KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI
INDIKATOR PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Kebijakan internal TimPengarah SPBE atau TimPengarah TIK atau sejenisnyasebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE yang terpadudi dalam InstansiPusat/Pemerintah Daerah danantar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
Kebijakan internal proses bisnissebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturantersusunnya proses bisnis yangterintegrasi antar unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitproses bisnis (alurkerja) terintegrasi?
LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE
1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK
LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan Walikota tentangrencana induk SPBE(memuat tentang dokumenperencanaan SPBE yangmendukung pelaksanaanSPBE, visi dan misi SPBE,arsitektur SPBE, dan petajalan SPBE)
2 Pemantauan dan evaluasisecara berkala
Kebijakan internal rencana dananggaran TIK sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan
1 Peraturan Walikota tentangPerencanaan danPenganggaran TIK padaDinas Komunikasi,Informatika dan Statistik.
2 Integrasi data baik pusatmaupun daerah
3 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala
1 Peraturan Walikota tentangpengaturan pengoperasianpusat data atau data centersecara terintegrasi
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan internal integrasisebaiknya pengoperasianpusat data sebaiknyadilengkapi dengan memuatpengaturan pengintegrasianpusat data dengan pusat datalain atau pengaturan transisimenggunakan pusat datanasional
Kebijakan internal rencanainduk SPBE sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan internal daneksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan
5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata dengan pusatdata milik InstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaan pusatdata nasional.
4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitperencanaan danpenganggaranTIK?
LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaran TIKyang mencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat dan
3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitrencana indukSPBE?
LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintah Daerah
1 Keputusan Walikota tentangpengaturan integrasi sistemaplikasi yang dapatdilakukan melalui integrasilayanan SPBE, integrasimiddleware, maupunintegrasi data antarpemerintah pusat dandaerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan internalpenggunaan aplikasi umumberbagi pakai sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan penggunaannya disemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Peraturan Walikota tentangpengaturan penggunaansemua aplikasi umumberbagi pakai (aplikasiSPBE yang sama, standar,dan digunakan secaraberbagi pakai oleh instansipusat dan/atau pemerintahdaerah secara terintegrasidan dilakukan pemantauanevaluasi secara berkala
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Kebijakan internal layanannaskah dinas sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanan naskahdinas secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Peraturan Walikota tentangTata Naskah DinasElektronik
2 SOP integrasi sistem tatanaskah dinas elektronik
3 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan internal sistemaplikasi sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanintegrasi sistem aplikasi antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah yang didasarkan padaintegrasi proses bisnis antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah.
Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.
7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait penggunaanaplikasi umumberbagi pakai
ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
8
6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitintegrasi sistemaplikasi?
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.
Kebijakan internal LayananManajemen Perencanaan danPenganggaran sebaiknyadinilai dan dievalusi secaraberkala terhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan
1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkepegawaian dengansistem manajemenkepegawaian BKN atausistem aplikasi lain didalam instansipusat/pemerintah daerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan danpenganggaran
1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenperencanaan danpenganggaran (e-planningdan e-budgetting) dengansistem aplikasi lain di dalaminstansi pusat/pemerintahdaerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
1 Keputusan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkeuangan (e-finance)dengan sistem aplikasi lain(simpatda, sismiop) didalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan internal layananmanajemen perencanaan danpenganggaran sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananmanajemen perencanaan danpenganggaran secaraelektronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internal
terkait sistemmanajemenkeuangan?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenkeuangan
10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran
9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasi laindi dalam InstansiPusat/Pemerintah
Kebijakan internal layananmanajemen keuangansebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturan kebutuhandan penggunaan layananmanajemen keuangan secaraelektronik pad semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
Kebijakan layanan manajemenkinerja sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan manajemen kinerjasecara elektronik pada semuaunit kerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan internal layananpengadaan sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapakanmanajemen perubahan
Kebijakan internal layananpengaduan publik sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananpengaduan publik secaraelekronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan Walikota tentangintegrasi sistem pengaduanpublik berbasis elektronikdengan sistem aplikasi lainbaik instansi pusat ataupunpemerintah daerah
2 SOP dan laporanmonitoring dan evaluasisistem pengaduan publikPeraturan Walikota tentangintegrasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik baik denganpemerintah pusat ataupunpemerintah daerah
2 SOP monitoring danevaluasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik
3 laporan hasil monitoring
15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 1 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah
Kebijakan internal layanandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanandokumentgasi dan informasihukum secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
13 Kebijakan InternalLayananPengadaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistempengadaansecara elektronik?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistempengadaan secaraelektronik dengansistem aplikasi laindalam InstansiPusat/PemerintahDaerah
14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistempengaduanpublik?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempengaduan publik
12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistemmanajemenkinerja?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemen kinerja
1 Peraturan Walikota danSOP tentang sistemmanajemen kinerja berbasiselektronik sesuai dengansasaran kinerja PemerintahKota Bontang
1 SOP dan Laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan sistempengadaan secaraelektronik
1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat dan SOPPengaduan Tindak PidanaKorupsiSOP integrasi WBS denganaplikasi lain
3 Pemantauan dan evaluasisecara berkala
Kebijakan internal layananpublik sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan publik secaraelektronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
1 Peraturan WalikotaPelayanan Publik secaraelektronik
2 SOP Pelayanan Publikantar instansi pusat danperangkat daerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?
LEVEL 3 Tim pengarahSPBE telahmelaksanakantugas danfungsinya secarakeseluruhan
Kinerja Tim Pengarah SPBEdalam menjalankan tugas danfungsinya sebaiknya diukur,dinilai, dan dievaluasi secarakuantitatif da berkala
1 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala danberkesinambungan
Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala
Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala
ASPEK 3KELEMBAGAAN
19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?
LEVEL 3 Proses bisnis yangtertuang dalamdokumen yangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerja di InstansiPusat/Pemerintah
1
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal untukWBS?
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruh kebutuhanWBS di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
2
Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Pelaksanaan peta rencana darirencana induk SPBE sebaiknyaditerapkan secara konsistendan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala
1 Laporan monitoring danevaluasi secara berkalaterkait pelaksanaan petajalan rencana induk SPBE
2 Tindak lanjut hasilpemantauan dan evaluasidilakukan pemutakhiransecara berkesinambungan
Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencana kerjatahunan di unit kerja/perangkatdaerah sebaiknyadikonsultasikan kepada unitkerja/perangkat daerah yangberfungsi melaksanakan TIKuntuk keterpaduan
1 Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencanakerja tahunan SKPDdikonsulatasikan pada DKIS
2 Telah terintegrasi dapatdikendalikan DKIS dandapat dipantau dandievaluasi secara berkala
3 Hasil evaluasi seluruhperencanaan danpenganggran TIK yangterintegrasi di unit pengelolaTIK (DKIS) ditindaklanjutisebagai masukan perbaikananggaran tahun berikutnya
4 Hasil evaluasi danpelaporan
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
DOMAIN 2
21 Anggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaranTIK untukpenerapan SPBE?
LEVEL 1 Terdapatperencanaan danpenganggaran TIKyang tertuangdalam rencanakerja tahunanuntuk penerapanSPBE
20 Rencana IndukSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?
LEVEL 3 Terdapat dokumenrencana indukSPBE yangmencakup semuamuatan visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE(arsitektur bisnis,arsitektur data,arsitektur aplikasi,arsitektur teknologi,dan arsitekturkeamanan), danpeta jalan SPBE
Pusat/PemerintahDaerah Saudara. 2 Laporan pemantauan dan
evaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
22 PengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?
LEVEL 3 Pengendalian satuatau lebih layananpusat data (datacenter) dilakukansecara terpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusat data(data center)
Perencanaan kapasitas,pengendalian, danpemantauan layanan dari satuatau beberapa pusat data (datacenter) sebaiknya dapatdilakukan secara berkala danterpusat (manajemen tunggal)
1 Laporan peningkatankinerja pada layanan pusatdata atau data centerdilakukan secaraberkesinambungan
Integrasi sistem aplikasoisebaiknya dapat dikendalikan,diukur, dpantau, dan dievaluasisecara berkala berdasarkanarsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE
1 Integrasi Sistem aplikasitelah dilakukan secarakeseluruhan sesuai denganrencana Pemerintah Daerah
2 Integrasi Sistem aplikasiPemerintah Daerah dapatdikendalikan, dinilai secarakuantitatif dan dievaluasisecara berkala
3 Integrasi Sistem aplikasidikembangkan secaraoptimal untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensiterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan PemerintahDaerah
ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
23 Integrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?
LEVEL 3 Integrasi sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhan sesuairencana di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
TATA KELOLA SPBE
Penggunaan aplikasi umumsebaiknya diukur, dipantau,dan dievaluasi secara berkalapada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah berdasarkan arsitekturda peta rencana dari rencanainduk SPBE
1 Laporan penerapan sistemaplikasi umum berbagipakai pada perangkatdaerah secara berkala
2 Laporan penilaian danevaluasi secara berkala
3 Laporan peningkatankinerja aplikasi umumberbagai umum secaraberkesinambungan
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Layanan naskah dinaselektronik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada penggunaannaskah dinas elektronikdilakasanakan secara otomasiseperti menggugah e-dokumendan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistemdapat merespon kepadapengguna terhadapmekanisme persetujuan,penyematan tanda tangandigital dan pengiriman naskahdinas elektronik ke tujuanpenerima di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya sistemnaskah dinas elektronikmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggah e-dokumen dan memasukkaninformasi ke dalam sistem,dan sistem dapat meresponkepada pengguna
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
25 Layanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan interaksiseperti pencarianinformasi,pengiriman(unggah) e-dokumen, danpenerimaan(unduh) e-dokumen sepertisurat undangan,surat disposisi, dansurat resmi.
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 3 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala
2 Sistem naskah dinaselektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan persuratandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE misalnyalayanan manajemenkepegawaian ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain
3 Sistem naskah dinaselektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)
26 LayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 3 Sistem manajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggah
informasi, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,dokumen pegawai,dan lainsebagainya.
3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemenperencanaan kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya Sistemmanajemen perencanaanmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasiperencanaan kegiatan, dansistem dapat meresponkepada pengguna.
2 Sistem manajemenperencanaan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan perencanaandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain
3 Sistem manajemenperencanaan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
27 LayananManajemenPerencanaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenperencanaan?
LEVEL 3 Sistem manajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasiperencanaankegiatan di internalInstansiPusat/PemerintahDaerah.
Layanan manajemenpenganggaran kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Sistem manajemenpenganggaranmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasipenganggaran, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi penganggarandi internal InstansiPemerintah
2 Tersedianya sistemmanajemen penganggaranmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan
3 Sistem manajemenpenganggaran dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemen keungankegiatan sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait keuangan, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertimekanisme persetujuan dari atasan dan validasikeuangan di internalInstansi Pusat/PemerintahDaerah
29 LayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?
LEVEL 3 Sistem manajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkeuangan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dari
28 LayananManajemenPenganggaran
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?
LEVEL 3 Sistem manajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerinta.
2 Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan keuangandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen kepegawaian,layanan manajemenpenganggaran dan layanankinerja elektronik ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan
3 Sistem manajemenkeuangan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemen keungankinerja sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem manajemenkinerja menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait kinerja, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuankinerja unit organisasi dariatasan dan validasi kinerjadi internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
2 Sistem manajemen kinerjamenyediakan layanankolaborasi yangdiintegrasikan denganlayanan SPBE lainnyaseperti layanan manajemenpenganggaran, layananMonev, RKPD, e-Musrembang, dansebagainya
30 LayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?
LEVEL 3 Sistem manajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dan sistemdapat meresponkepada penggunaseperti mekanismepersetujuan kinerjaunit organisasi dariatasan dan validasikinerja di internalInstansiPusat/PemerintahDaerah.
persetujuan dariatasan dan validasikeuangan diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.
3 Sistem manajemenkinerja dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan pengadaan yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanperimintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahana-perubahan internaldan eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem pengadaansecara elektronikmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpengadaan secaraelektronik diintegrasikandengan suatu layananseperti layanan manajemenpenganggaran dan layanankeuangan ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lainnya 2.
2 Sistem pengadaan secaraelektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
31 LayananPengadaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaansecara elektronik?
LEVEL 4 Sistem pengadaansecara elektronikmenyediakanlayanan kolaborasidimana layananpengadaan secaraelektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggaran danlayanan keuanganatau diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainnya.
Layanan pengaduan publiksebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Sistem pengaduan publikmenyediakan layanan
kolaborasi dimana layananpengaduan publikdiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layanan
manajemen kinerja, ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertilayanan identifikasipenduduk (administrasikependudukan)
2 Sistem pengaduan publikdapat terus ditingkatkandengan menyesuaikanterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan instansi
Layanan jariangandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada layanandokumentasi dan informsihukum dilaksanakan secaraotomasi seperti mengunduhatau menggugah informsitterkait dokumentasi daninformasi hukum, melakukanpengajuan penambahaninformasi dokumentasi hukumbaru, proses validasi sertapersetujuan dokumentasiinformasi hukum baru yangdiajukan,dan pencarianinformasi hukum berbasiskecerdasan
1 1. Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) menyediakanlayanan interaksi sepertimencari informasi danmengunduh dokumenterkait hukum
32 LayananPengaduan Publik
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduanpublik?
LEVEL 2 Sistem pengaduan publik
menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmenyampaikanpengaduan
33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum.
2 Sistem jaringandokumentasi dan informasi
hukum (JDIH)menyediakan layanantransaksi dimanapengguna dapatmengunggah informasiterkait hukum, dan sistemdapat merespon kepadapengguna seperti validasiinformasi produk hukumdan validasi dokumen digital produk hukum
3 Sistem jaringandokumentasi dan informasi
hukum (JDIH)menyediakan layanankolaborasi dimana layananjaringan dokumentasi daninformasi hukum (JDIH)diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Hukum danHAM
4 Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
WBS sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan transaksidimana proses-proses padalayanan pengaduan yangmendukung kerahasiaanpelapor dan menerakanmekanisme nirsangkaldilaksanakan secara otomasiseperti mengunduh ataumengunggah informasi terkaitpengaduan, dan sistem dapatmerenspon kepada penggunayang melaporkan pengaduanmengenai transparansi alurproses dan progrespenyelesaian dari pengaduantersebut
1 1. Tersedianya WBSmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat menyampaikanlaporan dan sistem dapatmerespon kepadapengguna seperti kemajuanpenyelesaian laporan danresolusi laporan
34 Layanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?
LEVEL 1 WBS menerimainformasipengaduan daripelapor.
2 WBS menyediakan layanankolaborasi dimana layananWBS diintegrasikan dengansuatu layanan sepertilayanan manajemen kinerjaatau diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain
3 WBS dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan publik yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanaan, penyesuaianterhadap perubahan-perubahan internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan
35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanan kolaborasi.
Layanan publik yangteriintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimanadapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahan-perubahan internalda eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan
1 Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (SistemInformasi MonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)
35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.
1 Tersedianya Sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi (e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)
Layanan publik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana penggunadapat degan mudahmendapatkan layanan dansittem dapat menjalankanotomasi proses bisnislayananan dan menerapkantransaksi layanan ke dalambasis data secara darain (on-line
Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (Kesah Etam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id
35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 1 Sistem pelayananpublikmenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah).
1
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Organisasi Setda
Bagian Organisasi Setda
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Organisasi Setda
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
Badan PengelolaanKeuangan Daerah
Badan PengelolaanKeuangan Daerah
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Bagian Hukum Setda
Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
Bagian LayananPengadaan Setda
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Organisasi Setda
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Inspektorat Daerah
Bagian Organisasi Setda
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Bagian Organisasi Setda
Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
Badan Perencanan,Penelitian danPengembangan
Badan PengelolaanKeuangan Daerah
Badan PengelolaanKeuangan Daerah
Bagian Organisasi Setda
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian LayananPengadaan Setda
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Bagian Hukum Setda
Inspektorat Daerah
Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah danPerdagangan dan DinasKependudukan danPencatatan Sipil
Kelurahan GunungTelihan/Belimbing/GunungElai
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
Kebijakan internal rencana dananggaran TIK sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahanperubahandi internal dan eksternalInstansi Pusat/PemerintahDaerah, serta menerapkanmanajemen perubahan
4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitperencanaan danpenganggaranTIK?
LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaran TIK yang mencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat dan
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitrencana indukSPBE?
LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah
Kebijakan internal rencanainduk SPBE sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahaninternal dan eksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan
KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE
Kebijakan internal penggunaanaplikasi umum berbagi pakaisebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturanpenggunaannya di semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai
6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitintegrasi sistemaplikasi?
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.
Kebijakan internal sistemaplikasi sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanintegrasi sistem aplikasi antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah yang didasarkan padaintegrasi proses bisnis antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah.
5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?
LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata denganpusat data milikInstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaan pusat data nasional.
Kebijakan internal integrasisebaiknya pengoperasianpusat data sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanpengintegrasian pusat datadengan pusat data lain ataupengaturan transisimenggunakan pusat datanasional
Kebijakan internal layananpengaduan publik sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananpengaduan publik secaraelekronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
Kebijakan internal layananpublik sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan publik secara elektronikpada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
Pelaksanaan peta rencana darirencana induk SPBE sebaiknyaditerapkan secara konsistendan dapat diukur, dipantau, dandievaluasi secara berkala
STRATEGI DAN PERENCANAAN20 Rencana Induk
SPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?
LEVEL 3 Terdapatdokumen rencanainduk SPBE yangmencakup semuamuatan visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE
17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem pengaduanpublik?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempengaduan publik
Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencana kerjatahunan di unit kerja/perangkatdaerah sebaiknyadikonsultasikan kepada unitkerja/perangkat daerah yangberfungsi melaksanakan TIKuntuk keterpaduan
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
21 Anggaran danBelanja TIK
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaran TIK untuk penerapanSPBE?
LEVEL 1 Terdapatperencanaan danpenganggaran TIK
yang tertuangdalam rencanakerja tahunanuntuk penerapanSPBE
arsitektur SPBE(arsitektur bisnis,arsitektur data,arsitektur aplikasi,arsitekturteknologi, danarsitekturkeamanan), danpeta jalan SPBE
22 PengoperasianPusat Data
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?
LEVEL 3 Pengendalian satu atau lebih layananpusat data (datacenter) dilakukansecara terpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center)
Perencanaan kapasitas,pengendalian, dan pemantauanlayanan dari satu ataubeberapa pusat data (datacenter) sebaiknya dapatdilakukan secara berkala danterpusat (manajemen tunggal)
Integrasi sistem aplikasoisebaiknya dapat dikendalikan,diukur, dpantau, dan dievaluasisecara berkala berdasarkanarsitektur dan peta rencana darirencana induk SPBE
Penggunaan aplikasi umumsebaiknya diukur, dipantau, dandievaluasi secara berkala padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerahberdasarkan arsitektur da petarencana dari rencana indukSPBE
24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?
LEVEL 3 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala
23 Integrasi SistemAplikasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?
LEVEL 3 Integrasi sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhansesuai rencana diInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN
Layanan pengaduan publiksebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
Layanan publik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana penggunadapat degan mudahmendapatkan layanan dansittem dapat menjalankanotomasi proses bisnislayananan dan menerapkantransaksi layanan ke dalambasis data secara darain (on-line
35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 1 Sistem pelayananpublikmenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah).
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK32 Layanan
Pengaduan PublikApakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduan publik?
LEVEL 2 Sistempengaduan publik
menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmenyampaikanpengaduan
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
1 Peraturan Walikota tentangrencana induk SPBE(memuat tentang dokumenperencanaan SPBE yangmendukung pelaksanaanSPBE, visi dan misi SPBE,arsitektur SPBE, dan petajalan SPBE)
2 Pemantauan dan evaluasisecara berkala
1 Peraturan Walikota tentangPerencanaan danPenganggaran TIK padaDinas Komunikasi,Informatika dan Statistik.
2 Integrasi data baik pusatmaupun daerah
3 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBEASPEK 1
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
1 Peraturan Walikota tentangpengaturan pengoperasianpusat data atau data centersecara terintegrasi
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
1 Peraturan/KeputusanWalikota tentangpengaturan integrasi sistemaplikasi yang dapatdilakukan melalui integrasilayanan SPBE, integrasimiddleware, maupunintegrasi data antarpemerintah pusat dandaerah2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
1 Peraturan/KeputusanWalikota tentangpengaturan penggunaansemua aplikasi umumberbagi pakai (aplikasiSPBE yang sama, standar,dan digunakan secaraberbagi pakai oleh instansipusat dan/atau pemerintahdaerah secara terintegrasidan dilakukan pemantauanevaluasi secara berkala
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 2
1 Peraturan/KeputusanWalikota tentang integrasisistem pengaduan publikberbasis elektronik dengansistem aplikasi lain baikinstansi pusat ataupunpemerintah daerah
2 SOP dan laporan monitoringdan evaluasi sistempengaduan publik
1 Peraturan WalikotaPelayanan Publik secaraelektronik
2 SOP Pelayanan Publik antarinstansi pusat danperangkat daerah
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
1 Laporan monitoring danevaluasi secara berkalaterkait pelaksanaan petajalan rencana induk SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN
KELEMBAGAAN
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
ASPEK 3
2 Tindak lanjut hasilpemantauan dan evaluasidilakukan pemutakhiransecara berkesinambungan
1 Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencanakerja tahunan SKPDdikonsulatasikan pada DKIS
2 Telah terintegrasi dapatdikendalikan DKIS dandapat dipantau dandievaluasi secara berkala
3 Hasil evaluasi seluruhperencanaan danpenganggran TIK yangterintegrasi di unit pengelolaTIK (DKIS) ditindaklanjutisebagai masukan perbaikananggaran tahun berikutnya
4 Hasil evaluasi dan pelaporan
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
TATA KELOLA SPBE
ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DOMAIN 2
1 Laporan peningkatan kinerjapada layanan pusat dataatau data center dilakukansecara berkesinambungan
1 Integrasi Sistem aplikasitelah dilakukan secarakeseluruhan sesuai denganrencana Pemerintah Daerah
2 Integrasi Sistem aplikasiPemerintah Daerah dapatdikendalikan, dinilai secarakuantitatif dan dievaluasisecara berkala
3 Integrasi Sistem aplikasidikembangkan secaraoptimal untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensiterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan PemerintahDaerah
1 Laporan penerapan sistemaplikasi umum berbagi pakaipada perangkat daerahsecara berkala
2 Laporan penilaian danevaluasi secara berkala
3 Laporan peningkatan kinerjaaplikasi umum berbagaiumum secaraberkesinambungan
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
1 Sistem pengaduan publikmenyediakan layanan
kolaborasi dimana layananpengaduan publikdiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layanan
manajemen kinerja, ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertilayanan identifikasipenduduk (administrasikependudukan)
2 Sistem pengaduan publikdapat terus ditingkatkandengan menyesuaikanterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan instansi
Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (Kesah Etam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id
1
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistemmanajemenkinerja?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemen kinerja
9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
26 LayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepada pengguna
sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,dokumenpegawai, dan lainsebagainya.
19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?
LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Kebijakan internal LayananManajemen Perencanaan danPenganggaran sebaiknya dinilaidan dievalusi secara berkalaterhadap perubahan-perubahandi internal dan eksternal diInstansi Pusat/PemerintahDaerah, serta menerapkanmanajemen perubahan
1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkepegawaian dengan sistemmanajemen kepegawaianBKN atau sistem aplikasilain di dalam instansipusat/pemerintah daerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
Kebijakan layanan manajemenkinerja sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan manajemen kinerjasecara elektronik pada semuaunit kerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
KELEMBAGAAN
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
ASPEK 3
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
1 Peraturan Walikota danSOP tentang sistemmanajemen kinerja berbasiselektronik sesuai dengansasaran kinerja PemerintahKota Bontang
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 2
Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala
Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuan danvalidasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
1
2 Laporan pemantauan danevaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan
3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia
Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia
Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan danpenganggaran
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internal
terkait sistemmanajemenkeuangan?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenkeuangan
10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara
memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
29 LayananManajemenKeuangan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait
keuangan, dansistem dapatmeresponkepada pengguna
seperti
28 LayananManajemenPenganggaran
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?
LEVEL 3 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerinta.
30 LayananManajemenKinerja
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?
LEVEL 3 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.
sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal InstansiPusat/PemerintahDaerah.
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenperencanaan danpenganggaran (e-planningdan e-budgetting) dengansistem aplikasi lain di dalaminstansi pusat/pemerintahdaerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
1 Peraturan/KeputusanWalikota dan SOP tentangintegrasi sistem manajemenkeuangan (e-finance)dengan sistem aplikasi lain(simpatda, sismiop) didalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
Kebijakan internal layananmanajemen keuangansebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturan kebutuhandan penggunaan layananmanajemen keuangan secaraelektronik pad semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
Kebijakan internal layananmanajemen perencanaan danpenganggaran sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananmanajemen perencanaan danpenganggaran secara elektronikpada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
Layanan manajemenpenganggaran kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Sistem manajemenpenganggaran menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasipenganggaran, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuan danvalidasi penganggaran diinternal Instansi Pemerintah
2 Tersedianya sistemmanajemen penganggaranmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan
3 Sistem manajemenpenganggaran dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemen keungankegiatan sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait keuangan, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertimekanisme persetujuan dariatasan dan validasikeuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2 Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan keuangandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen kepegawaian,layanan manajemenpenganggaran dan layanankinerja elektronik ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan
3 Sistem manajemenkeuangan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemen keungankinerja sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem manajemenkinerja menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait kinerja, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuankinerja unit organisasi dariatasan dan validasi kinerjadi internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
2 Sistem manajemen kinerjamenyediakan layanankolaborasi yangdiintegrasikan denganlayanan SPBE lainnyaseperti layanan manajemenpenganggaran, layananMonev, RKPD, e-Musrembang, dansebagainya
3 Sistem manajemenkinerja dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah
Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah
Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah
Badan PengelolaanKeuangan Daerah
Bagian Organisasi Setda
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
34 Layanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?
LEVEL 1 WBS menerimainformasipengaduan daripelapor.
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal untukWBS?
LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruh kebutuhanWBS di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat dan SOPPengaduan Tindak PidanaKorupsiSOP integrasi WBS denganaplikasi lain
3 Pemantauan dan evaluasisecara berkala
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
WBS sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan transaksidimana proses-proses padalayanan pengaduan yangmendukung kerahasiaanpelapor dan menerakanmekanisme nirsangkaldilaksanakan secara otomasiseperti mengunduh ataumengunggah informasi terkaitpengaduan, dan sistem dapatmerenspon kepada penggunayang melaporkan pengaduanmengenai transparansi alurproses dan progrespenyelesaian dari pengaduantersebut
1 1. Tersedianya WBSmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat menyampaikanlaporan dan sistem dapatmerespon kepada penggunaseperti kemajuanpenyelesaian laporan danresolusi laporan
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
2
ASPEK 7
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
2 WBS menyediakan layanankolaborasi dimana layananWBS diintegrasikan dengansuatu layanan sepertilayanan manajemen kinerjaatau diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain
3 WBS dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum.
15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?
LEVEL 1 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
Peraturan Walikota tentangintegrasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik baik denganpemerintah pusat ataupunpemerintah daerah
2 SOP monitoring danevaluasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik
3 laporan hasil monitoring
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
Layanan jariangan dokumentasidan informasi hukum (JDIH)sebaiknya ditingkatkan menjadilayanan transaksi dimanaproses-proses pada layanandokumentasi dan informsihukum dilaksanakan secaraotomasi seperti mengunduhatau menggugah informsitterkait dokumentasi daninformasi hukum, melakukanpengajuan penambahaninformasi dokumentasi hukumbaru, proses validasi sertapersetujuan dokumentasiinformasi hukum baru yangdiajukan,dan pencarianinformasi hukum berbasiskecerdasan
1 1. Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) menyediakanlayanan interaksi sepertimencari informasi danmengunduh dokumen terkaithukum
ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
Kebijakan internal layanandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanandokumentgasi dan informasihukum secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 2
2 Sistem jaringandokumentasi dan informasi
hukum (JDIH)menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggahinformasi terkait hukum, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertivalidasi informasi produkhukum dan validasidokumen digital produkhukum3 Sistem jaringandokumentasi dan informasi
hukum (JDIH)menyediakan layanankolaborasi dimana layananjaringan dokumentasi daninformasi hukum (JDIH)diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Hukum danHAM
4 Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Hukum Setda
Bagian Hukum Setda
URAIAN INDIKATOR
ADA BELUM ADA
1 Keputusan Walikota tentangTim Pengarah SPBE yang
memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE
2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkalapenerapan SPBE
1 Keputusan Walikota tentangSOP SPBE terintegrasi baikpusat maupun daerah danperangkat daerah
2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitproses bisnis (alurkerja) terintegrasi?
LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis
Kebijakan internal proses bisnissebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturantersusunnya proses bisnis yangterintegrasi antar unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah
ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE
1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK
LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah
Kebijakan internal TimPengarah SPBE atau TimPengarah TIK atau sejenisnyasebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE yang terpadudi dalam InstansiPusat/Pemerintah Daerah danantar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
INDIKATOR PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Kebijakan internal layanannaskah dinas sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanan naskahdinas secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 Peraturan Walikota tentangTata Naskah DinasElektronik
2 SOP integrasi sistem tatanaskah dinas elektronik
3 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Kinerja Tim Pengarah SPBEdalam menjalankan tugas danfungsinya sebaiknya diukur,dinilai, dan dievaluasi secarakuantitatif da berkala
1 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala danberkesinambungan
Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala
Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
1
2 Laporan pemantauan danevaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan
19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?
LEVEL 3 Proses bisnis yangtertuang dalamdokumen yangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.
ASPEK 3KELEMBAGAAN
18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah
Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?
LEVEL 3 Tim pengarahSPBE telahmelaksanakantugas danfungsinya secarakeseluruhan
DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
8 Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.
Layanan naskah dinaselektronik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada penggunaannaskah dinas elektronikdilakasanakan secara otomasiseperti menggugah e-dokumendan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistemdapat merespon kepadapengguna terhadapmekanisme persetujuan,penyematan tanda tangandigital dan pengiriman naskahdinas elektronik ke tujuanpenerima di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya sistemnaskah dinas elektronikmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggah e-dokumen dan memasukkaninformasi ke dalam sistem,dan sistem dapat meresponkepada pengguna
2 Sistem naskah dinaselektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan persuratandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE misalnyalayanan manajemenkepegawaian ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain
3 Sistem naskah dinaselektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah
26 LayananManajemenKepegawaian
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?
LEVEL 3 Sistem manajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggah
informasi, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,
25 Layanan NaskahDinas
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?
LEVEL 2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan interaksiseperti pencarianinformasi,pengiriman(unggah) e-dokumen, danpenerimaan(unduh) e-dokumen sepertisurat undangan,surat disposisi, dansurat resmi.
2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)
3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
pengajuan cuti,dokumen pegawai,dan lainsebagainya.
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Organisasi Setda
Bagian Organisasi Setda
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Organisasi Setda
Bagian Organisasi Setda
Bagian Organisasi Setda
Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
Bagian Organisasi Setda
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
31 LayananPengadaan
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaan secara elektronik?
LEVEL 4 Sistempengadaan secara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimanalayananpengadaan secara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansi
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
Layanan pengadaan yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanperimintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahana-perubahan internaldan eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah
1 1. Sistem pengadaan secara elektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan pengadaan secaraelektronik diintegrasikandengan suatu layananseperti layanan manajemenpenganggaran dan layanankeuangan ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lainnya 2.
2 Sistem pengadaan secaraelektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi
ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Bagian Layanan PengadaanSetda
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI TAHUN 2019
Layanan publik yangteriintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimanadapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahan layanan,penyesuaian terhadapperubahan-perubahan internalda eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan
1 Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (SistemInformasi MonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
ASPEK 7
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah danPerdagangan dan DinasKependudukan danPencatatan Sipil
INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN
PENJELASAN LEVEL
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah
Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?
LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.
REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Layanan publik yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanaan, penyesuaianterhadap perubahan-perubahaninternal dan eksternal diInstansi Pusat/PemerintahDaerah, dan penerapanmanajemen perubahan
1 Tersedianya Sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi (e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)
TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DOMAIN 3LAYANAN SPBE
ASPEK 7
DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN
RENCANA AKSI TAHUN 2019
RENCANA AKSI TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
Kelurahan GunungTelihan/Belimbing/GunungElai
SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3
CONTAH PENGISIAN RENCANA AKSI SPBE
SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3 4
Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
1 Melakukan konsultasi dankoordinasi pelaksanaan TNDE
2 Menyusun dokumenpelaksanaan kegiatan TNDE
3 Pembentukan tim pelaksanapenyusunan TNDE
4 Mempelajari peraturanperundang-undangan terkaitTNDE
5 Menyusun rancangan PerwaliTNDE
6 Melaksanakan rapatpembahasan rancanganPerwali TNDE
7 Penetapan rancangan PerwaliTNDE
8 Menyusun SOP integrasisistem TNDE
5 61 8 Menyusun regulasi Peraturan Walikota
Bontang tentang tata naskah dinas elektronik (TNDE)
TAHUN 2019
4 5 6
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SETDA
NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN TAHUN 2018
RENCANA AKSI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 DAN 2019
NAMA PERANGKAT DAERAH :
NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2019
SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3 4 5 61 8 Menyusun regulasi Peraturan Walikota
TAHUN 2019NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN
TAHUN 2018
9 Sosialisasi Penerapan TNDEperangkat Daerah
PEB MAR APR MEI 7
BONTANG, 2019
MENGETAHUI :PIMPINAN
( NAMA PEJABAT ) NIP. ........................
PEB MAR APR MEI 7
KETERANGANTAHUN 2020
TAHUN 2020KETERANGAN
PEB MAR APR MEI 7
KETERANGANTAHUN 2020
BONTANG, 29 OKTOBER 2018
MENGETAHUI :KEPALA BAGIAN ORGANISASI,
TTDHj. AJIZAH, SE, MMNIP. 19651203 1994 03 2 003