evaluasi program pmptk paudni tahun 2014
DESCRIPTION
EVALUASI PROGRAM PMPTK PAUDNI TAHUN 2014. PENYALURAN TUNJANGAN. ASPEK YANG DI EVALUASI: PENDATAAN PENERBITAN SK PENYALURAN PENGENDALIAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI (MANAJEMEN TUNJANGAN). ASPEK PENDATAAN. Permasalahan. ASPEK PENDATAAN. ASPEK PENERBITAN SK. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
EVALUASI PROGRAM PMPTK PAUDNI TAHUN
2014
PENYALURAN TUNJANGAN
ASPEK YANG DI EVALUASI:
1. PENDATAAN2. PENERBITAN SK3. PENYALURAN4. PENGENDALIAN5. PELAPORAN6. PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI (MANAJEMEN
TUNJANGAN)
ASPEK PENDATAAN
PermasalahanSUB ASPEK PERMASALAHAN
REKRUTMEN PETUGAS
• Dinas dalam merekrut petugas pendataan kurang memperhatikan kompetensi yang menjadi persyaratan utama yaitu kemampuan komputer dan IT
• Sering berganti-ganti petugas dan bagian/bidang/seksi sehingga menghambat kelancaran proses pemberkasan dan pendataan
• Tim pendataan Kab/Kota tidak semuanya memahami dan menguasai secara teknis operasional komputer maupun aturan NSPK yang terkait dengan tunjangan
• Belum ada acuan yang jelas tentang persyaratan/kriteria petugas pengelola tunjangan
Ketekunan dan ketelitian
• Petugas seringkali kurang teliti dalam memverifikasi data sehingga banyak terjadi kesalahan
ASPEK PENDATAANSUB ASPEK PERMASALAHAN
Pembekalan Petugas
• Tidak ada pembekalan /bintek /ortek khusus bagi tim pengelola tunjangan
Reward/insentif • Minimnya jumlah insentif yang diberikan kepada petugas pendataan/pengelola tunjangan, bahkan ada yang tidak diberikan karena yang diusulkan dalam SK tim pengelola tunjangan bukan para operator tetapi para pejabatnya
• Belum ada insentif tambahan yang diberikan kepada operator tunjangan dari dana APBD
Komunikasi • Komunikasi melalui email seringkali kurang efektif karena tim pendataan pusat lambat dalam merespon email dari daerah dan sebaliknya, dan kendala IT (dana penunjang operasional)
• Petugas jarang membuka email, sehingga terlambat mendapatkan informasi
• Belum ada layanan khusus pengaduan/konsultasi bagi tim pendataan tunjangan
ASPEK PENERBITAN SK
SUB ASPEK PERMASALAHAN
Kesesuaian antara usulan dengan SK
• SK yang diterbitkan seringkali masih ada yang tidak sesuai dengan usulan
Pengiriman SK • Pengiriman SK yang dilakukan melalui email seringkali tidak sampai kepada sasaran akibat dari email yang digunakan adalah email pribadi sehingga ketika yang bersangkkutan dipindah tugas maka SK tidak disampaikan
• SK Penetapan penerimaan tunjangan tidak bisa diberikan langsung kepada masing-masing guru
• Terdapat kesalahan NUPTK yang tertuang dalam SK dan sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman SK ke dinas Kab/kota sehingga bermasalah ketika guru akan mencairkan tunjangan atau insentif
ASPEK PENYALURAN TUNJANGAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT
SUB ASPEK PERMASALAHAN
DATA • Data rekening virtual (NUPTK) masih banyak yang salah, sehingga ketika diinput melalui sistem di BRI tidak bisa muncul datanya dan bahkan ada yang tertukar serta NUPTK Ganda
BRI • Tidak ada sosialisasi dari BRI Pusat kepada BRI Cabang maupun Unit sehingga pada saat pencairan banyak cabang dan unit tidak tau
• BRI Pusat tidak memberikan acuan/panduan tentang pencairan tunjangan guru TK melalui virtual acount
• Petugas BRI banyak yang belum menguasai program virtual khusunya yang ada di unit.
• Belum semua BRI dapat mencairkan tunjangan sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi sehingga mempersulit guru-guru yang berada di daerah khsusus
SUB ASPEK PERMASALAHAN
BRI • Ada beberapa petugas BRI yang memaksa guru untuk membuka rekening BRI, dan jika guru tidak membuka maka dana tidak cair
• Ada beberapa petugas BRI yang meminta dokumen yang tidak dibutuhkan/tidak dipersyaratkan dalam pencairan seperti: Sertifikat Pendidik, Surat keterangan mengajar 24 jam, pengantar kepala Dinas
• Pelayanan petugas BRI tidak ramah karena dianggap kerjasama ini tidak memberikan keuntungan apa apa bagi unit sehingga guru dilayani setelah semua nasabah selesai dilayani
• Jaringan BRI sering off dan nomor hotline/pengaduan yang diberikan tidak bisa dihubungi, sehingga tidak bisa mencairkan
• Ketika diinput rekening virtual dananya tidak ada
ASPEK PENGENDALIAN
SUB ASPEK PERMASALAHAN
MONITORING
• Belum ada monitoring yang dilaksanakan sampai dengan akan dicairkannya tunjangan pada tri wulan 2
• Minimnya dana monitoring yang disiapkan untuk mengawal program tunjangan
• Belum adanya partisipasi anggaran yang dialokasikan melalui dana APBD I maupun APBD II
• Belum dibuatnya mekanisme /sistem monitoring secara tak langsung yang bisa dilakukan secara on line
• Belum adanya pemberdayaan terhadap pengawas dan penilik untuk ikut serta dalam melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru (mengajar 24 jam tatap muka) baik guru PNS maupun non PNS
• Penjadwalan antara pusat, provinsi dan kab/kota masih belum ada kejelasan
PELAPORAN
SUB ASPEK PERMASALAHAN
Laporan Guru • Guru-guru yang telah mencairkan tunjangan tidak memberikan laporan bukti penerimaan/pencairan tunjangan kepada Dinas Pendidikan/Kab/Kota
Laporan pelaksanaan Tugas Tim Pendataan
• Belum adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas verifikasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi
• Belum adanya format pelaporan yang baku dari pusat
PEMANFAATAN DANA DEKONSENTRASI
SUB ASPEK PERMASALAHAN
Struktur Anggaran dalam RKAKAL
Rekomendasi Workshop Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pembinaan PTK PAUDNI
Rekomendasi
Pendataan: Menerbitkan petunjuk pelaksanaan penggunaan
manajemen Menerbitkan petunjuk teknis penggunaan manajemen
dekon khususnya dalam susunan pengelolaan tunjangan Memberikan kriteria calon petugas operator di Dinas Prov
dan Kab/Kota Menerbitkan surat edaran agar pengelola disesuaikan
dengan masing-masing jenjangnya, PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
Pusat atau Dinas Pendidikan Kab/Kota memberikan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi terkait data penerima tunjangan/insentif
Mekanisme pendataan dimasukan kedalam juklak dan juknis tunjangan
Data usulan dari Kabupaten/Kota dikirim langsung ke Pusat, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi
Mengupayakan adanya bintek bagi tenaga pengelola tunjangan dan manual-manual yang mempermudah operasional pendataan.
Perlu ada dana penunjang operasional untuk IT
Penerbitan SK Pola pencairan insentif disesuaikan dengan pola
pencairan tunjangan
Mekanisme Pencairan Melalui Virtual Account: Pusat bersama BRI menerbitkan surat/juklak/juknis yang
peruntukannya kepada BRI didaerah Meningkatkan lagi Sosialisasi BRI Pusat ke BRI di daerah
(cabang/unit) Petugas verifikator Dinas Kab/Kota agar melakukan
croscek ke situs PADAMU NEGERI Pusat dengan BRI agar berkoordinasi dengan seluruh BRI
di cabang terkait prasyaratan pencairan dana tunjangan BRI Pusat menerbitkan SOP pencairan tunjangan kepada
BRI di daerah sebagai acuan untuk pengambilan tunjangan sesuai dengan MoU Kemendikbud dengan BRI
Rekomendasi
Pelaporan: Dinas Pendidikan kab/kota menghimpun laporan pencairan dari
guru sesuai dg juknis dengan melampirkan tanda terima mendapatkan dana dari bank, ditembuskan ke dinas pendidikan prop
Perlu adanya partisipasi anggaran pendukung dari APBD I, dan APBD II untuk melakukan koordinasi yang terkait dengan tunjangan
Perlu adanya anggaran dari pusat untuk melakukan koordinasi di propinsi
Merumuskan format baku untuk pelaporan
Pengendalian: Memformulasikan kembali, anggaran APBN, APBD I dan APBD
II untuk pemantauan dan pengendalian, terutama tentang pencairan tunjangan
Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan teknis pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan dari pusat
Membuat penjadwalan yang jelas antara pusat, provinsi dan kab/kota.
Rekomendasi