evaluasi hasil - · pdf filepembangunan jalur evakuasi bencana 6. pelayanan pendidikan (umum...
TRANSCRIPT
DISAMPAIKAN OLEH:
KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
PADA ACARA
KONSULTASI PUBLIK REVIEW RPJPD PROVINSI JAMBI
TAHUN 2005 - 2025
EVALUASI HASIL
1
CAPAIAN
RPJMD TAHAP I DAN II
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Pertumbuhan ekonomi (%)
Inflasi (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus (%)
Angka Kemiskinan (%)
Indeks Pembangunan Manusia (%)
6.76
8.72
5.08
7.92
74.65
7.35
1.85
5.54
8.34
72.74
5.42
4.92
6.04
12.5
67.1
Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
Misi 1
Mewujudkan daerah yang memiliki
keunggulan kompetitif
3
Misi 1
Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan
kompetitif
lanjutan
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Rasio Elektrifikasi (%)
Persentase jalan provinsi dalam kondisimantap (%)
Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutan terhadap air minum layak…
Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutan terhadap sanitasi layak…
61.52
69.72
73.05
74.82
71.9
58.56
62.64
60.28
55
68.98
51.19
40.93
53.3
26
79
Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
4
RPJMD I RPJMD II
OPINI BPK
WDP
WTP
Misi 1
Mewujudkan daerah
yang memiliki
keunggulan kompetitif
lanjutan
1.841.65
2.29
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
Laju pertumbuhan penduduk
7.422
44.127
98.742
0
50
100
150
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
PDRB perkapita atas Harga Berlaku (Rp.Juta)
5
Misi 2
Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bertakwa
dan Berbudaya
0
1000
2000
3000
KondisiAwal
RPJMD I RPJMD II
19562474
2118
Jumlah Jemaah Haji (orang)
1.11 1.53
-
0.50
1.00
1.50
2.00
RPJMD I RPJMD II
Jumlah Kunjungan Wisata(juta wisatawan)
0
5000
10000
KondisiAwal
RPJMD I RPJMD II
Total Jumlah sarana peribadatan (buah)
63
71
61
55
60
65
70
75
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
Jumlah Wisata Budaya
6
Misi 3
Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Berbudaya
Hukum
13
77.25
79.72
64.61
10
65
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Rata-rata Jumlah PERDA yang dikeluarkanper tahun
Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif (%)
Persentase temuan yang ditindaklanjuti (%)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ProvinsiJambi
RPJMD I
RPJMD II
7
Misi 4
Mewujudkan Kondisi yang Aman, Tenteram
dan Tertib
1646 1642
8247
0
2000
4000
6000
8000
10000
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
Jumlah tindak kejahatan konvensional
71
172
0
50
100
150
200
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
Jumlah Penertiban oleh Satpol PP
8
Misi 5
Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
0.23
0.269
0.340.37
0.414
0.45
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Kondisi Awal RPJMD I RPJMD II
Indeks Gini
Indeks Williamson
Masih dalam kategoriTingkat KetimpanganRendah
9
Misi 5
Mewujudkan Pembangunan yang Merata
dan Berkeadilan
0 20 40 60 80 100
Partisipasi Angkatan Kerja Wanita
Partisipasi Perempuan di lembagapemerintahan
Nilai Tukar Petani (NTP)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)
36.42
45.12
94.71
83.3
34.34
40.93
96
82.7
RPJMD I
RPJMD II
lanjutan
10
Misi 6
Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
623
1125
-
200
400
600
800
1,000
1,200
RPJMD I RPJMD II
Jumlah Titik Api (hot spot)
1,736,475.3 1,420,602
-
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
RPJMD I RPJMD II
Luas Lahan Kritis (Ha)
9
13
0
5
10
15
RPJMD I RPJMD II
Jumlah PLTMH
11
12
ISU STRATEGISPROVINSI JAMBI
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015
AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
1. Peningkatan Dayasaing Wilayah
2. Peningkatan Sumberdaya Manusia
(Ahli & Terampil) Sertifikasi Profesi
konstruksi dan non konstruksi
3. Mendukung Sentra Produksi
ISU STRATEGIS
GLOBAL
Tenaga kerja konstruksi di Provinsi
Jambi sebanyak 62.455 orang
(peringkat keempat terbesar dari
seluruh tenaga kerja di Provinsi Jambi
yang berjumlah 1,53 juta tenaga
kerja).
Sampai dengan saat ini Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah
melatih 1.942 orang dari tenaga kerjakonstruksi bersertifikasi.
13
1. Mendukung sistem
logistik Nasional
2. Fasilitasi
pembangunan
infrastruktur
menunjang
pembangunan Rail
way (satasiun –
pusat simpul, toll
way
1. Trans Sumatera Railways Lintas Timur
Batas sumsel (palembang) – Jambi – Batas Riau (Pekanbaru)- dst. Jalur ini mendukung penguatan
simpul jaringan keretaapi dan jalan TOL Sumatera yang menghubungkan Sumatera Selatan – Jambi – Riau.
2. Akses pendukung Pelabuhan Ujung Jabung
Kota Jambi – Pelabuhan Ujung Jabung. Jalur ini menjadi pendukung aktifitas barang dan jasa Kawasan
Ekonomi dan Pelabuhan Utama.
ISU STRATEGIS NASIONAL:
PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL SERTA REGIONAL
14
ISU STRATEGIS NASIONAL:
KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI
KEDAULATAN PANGAN DAN
ENERGI
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru
Reforma agraria9 juta Ha
Stop konversi lahan produktif
Pemulihan kualitas
kesuburan lahan; 1000
Desa Mandiri BenihGudang dgn
fasilitas pengolahan pasca panen
di sentra produksi;
Peningkatan kemampuan petani
Pemb. Agribisnis kerakyatan
Iklim investasi migas yg kondusif
Pengembangan energi baru &
terbarukan
Serbaikan dan pemb. Jaringan
irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras
transportasi
15
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
MEMBANGUN INDONESIA DARI
PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH
DAN DESA
Pembangunan Kawasan
Perbatasan
Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan
Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dan
Otonomi Daerah
Penataan Daerah
Otonomi Baru
Pengurangan overhead cost (biaya rutin)
untuk dialokasikan
bagi pelayanan publik
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Pulau-Pulau
Terpencil
Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian
Sektor & Lembaga Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pemda
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda
ISU STRATEGIS NASIONAL:
MEMBANGUN DARI DESA
16
ISU STRATEGIS NASIONAL:
POROS MARITIM DUNIA
Jalur Sutra
ALKI 1
Sea lane of communication
17
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT :1. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Sumbar
2. Angkutan Batubara/karet dari Prov. Jambi ke Pelabuhan Teluk Bayur Sumbar (kerusakan jalan dan potensi konflik)
3. Potensi Konflik lahan masyarakat Kabupaten Bungo/Tebo dengan masyyarakat Dharmasraya
4. Perambahan TNKS
5. Pembangunan jalur evakuasi bencana
6. Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumbar.
7. Pelayanan Kesehatan rujukan (BPJS) masyarakat Kab. Kerinci/Kota Sei Penuh di Kota Padang
8. Pelayanan Kesehatan (BPJS) masyarakat Kab. Dharmasraya di Kabupaten Bungo.
9. Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN RIAU1. Penyelesaian batas Prov. Jambi (Kab. Tanjab Barat dan Tebo) dengan Prov. Riau.
2. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
3. Pemberdayaan KAT-SAD dan KAT-DUANO (Bajau) lintas Provinsi dan KAT-Talang Mamak.
4. Pencurian sawit lintas provinsi
5. Pemberdayaan masyarakat penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
6. Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir
7. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi
8. Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat Batak/Karo asal Riau di Kabupaten Tebo.
9. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur Jambi-Pekanbaru.
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN BENGKULU1. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu.
2. Potensi konflik perambahan lahan di Kab. Merangin (jangkat) dengan Prov. Bengkulu
3. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi.
4. Aksesibilitas masyarakat Kabupaten Kerinci ke Prov. Bengkulu.
5. Pelayanan Kesehatan dan pendidikan masyarakat batas Kab. Kerinci Prov. Jambi dengan masy Prov. Bengkulu
6. Pemberdayaan masyarakat penyangga TNKS
ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA
18
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN KEPULAUAN RIAU1.Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri (batas perairan dan pulau berhala)
2.Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.
3.Potensi konflik nelayan antar Provinsi
4.Pemberdayaan KAT-Duano (Bajau) lintas Provinsi.
5.Distribusi / tansportasi logistik masy dabo/singkep dari Jambi, Nipah Panjang dan Kampung Laut.
6.Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir
7.Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi.
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN SUMATERA SELATAN1. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumsel
2. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
3. Ganguan keamanan disepanjang jalur lintas timur Palembang-Jambi.
4. Eksodus masyarakat Sumsel ke Kecamatan Jangkat (kawasan TNKS)
5. Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. Pelayanan kesehatan rujukan
masyarakat Prov. Jambi ke RS di Kota Palembang.
6. Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumsel.
7. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi (masyarakat Sumsel di perbatasan yang berobat
ke Provinsi Jambi).
8. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi.
9. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Sumsel di kawasan TNKS
10.Administrasi kependudukan bagi masyarakat Sumsel yang eksodus di kawasan TNKS Provinsi Jambi.
11.Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS
12.Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir
ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA
19
20
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI :
DAYA SAING WILAYAH
1. DAYA SAING INFRASTRUKTUR
2. DAYA SAING EKONOMI
3. DAYA SAING SDM
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)
1. Fasilitasi Kelembagaan Penataan Ruang
2. Fasilitasi penanganan bencana alam
3. Fasilitasi pengembangan PKNp menjadi PKN
dan PKWp menjadi PKW
4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidkan dan
Kesehatan
5. Faslitasi Kota Bungo menjadi Kota Transit
6. Pembangunan Wilayah batas Provinsi Tetangga21
22
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI : KEMISKINAN
Program SAMISAKE 2016
1. Penanganan Rumah Tangga Miskin
2. Membangun Infrastruktur Ekonomi
3. Penghidupan Berkelanjutan Keluarga Miskin
(mengembangkan potensi Kecamatan dan
akses permodalan. Pendampingan
4. Meningkatkan Kualitas SDM Keluarga Miskin
melalui beasiswa dan Jaminan Kesehatan
5. Dsb, sesuai usulan Kabupaten/Kota
UU NO 6 TENTANG DESA
TINDAK LANJUT EVALUASI
23
PERLUNYA MIDTERM REVIEW
1. SISTEMATIKA RPJPD BELUM MENGACU PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
2. INDIKATOR DAN TARGET AKHIR RPJPD BELUM JELAS SEHINGGA MENYULITKAN EVALUASI HASIL
3. PENYESUAIAN HAL – HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ISU – ISU STRATEGIS, ASUMSI – ASUMSI DLL
24
TERIMA KASIH
25