evaluasi atas sistem informasi akuntansi keuangan pada pemerintah kabupaten garut
DESCRIPTION
Ilmu akuntansi berkembang pesat seiring peningkatan kebutuhan pelaporan keuangan bagi entitas swasta maupun pemerintah. Laporan keuangan telah menjadi kebutuhan penting sebagai bentuk penyajian informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan manajemen. Bagi pemerintah, laporan keuangan merupakansalah satu instrumen dalam mewujudkan good governance.TRANSCRIPT
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
LAPORAN STUDI LAPANGAN
EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Diajukan oleh:
Febrianto Dias Chandra
NPM: 093060016262
Mahasiswa Program Diploma III Keuangan
Spesialisasi Akuntansi
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan
Tahun 2012
-
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN
NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262
DIPLOMA III KEUANGAN
SPESIALISASI : AKUNTANSI
BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Laporan Studi Lapangan ini
adalah hasil tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan
yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila
terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya siap dinyatakan tidak lulus dan
dicabut gelar yang diberikan.
Tangerang Selatan, Agustus 2012
-
iii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
PERSETUJUAN
LAPORAN STUDI LAPANGAN
NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262
PROGRAM DIPLOMA TIGA : AKUNTANSI
KEUANGAN SPESIALISASI
BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Mengetahui,
a.n. Direktur
NIP 196210101983021001
Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Iqbal Islami, Ak., M.B.A.
NIP 196312061984031001
-
iv
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI
LAPORAN STUDI LAPANGAN
NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262
PROGRAM DIPLOMA TIGA : AKUNTANSI
KEUANGAN SPESIALISASI
BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Tangerang Selatan, Agustus 2012
(Penilai I/Dosen Pembimbing)
(Penilai II)
-
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Sutradara alam, Pencipta, dan
Pemelihara alam semesta ini. Rasa syukur penulis sampaikan atas berkat dan karunia
Tuhan hingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas akademis di Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara. Laporan studi lapangan ini disusun dalam rangka
memenuhi sebagian syarat kelulusan Program Diploma III Akuntansi Pemerintah
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun akademik 2011-2012.
Segala bentuk bantuan dalam penyusunan laporan studi lapangan ini tentunya
tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ayahanda dan Ibunda, atas dukungan dan pengorbanan yang diberikan
kepada penulis selama ini;
2. Bapak Kusmanadji, Ak., M.B.A. selaku Direktur STAN;
3. semua dosen yang pernah mengajar penulis di kampus kuning UI dan
STAN, atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan, terutama atas inspirasi-
inspirasi yang diberikan oleh Bapak Muhtar Yahya, Bapak M. Nadief
Khaelani, Bapak Marmah Hadi, dan Bapak Didik Kurniawan;
4. Bapak Iqbal Islami, Ak., M.B.A., selaku dosen pembimbing yang begitu
serius, sabar, dan perhatian memberikan waktu, pikiran, dan tenaga dalam
membimbing penulis dimulai dari penulisan rencana laporan studi lapangan
sampai dengan penulisan laporan ini;
-
vi
5. seluruh jajaran pegawai DPPKA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut
yang telah memberikan tempat bereksplorasi dan mempraktikan
kemampuan;
6. teman-teman seperjuangan angkatan 2009 specially for eks IY, II C, dan III
E, almost specially for tim belajar yang selalu rame setiap menghadapi ujian
mulai tingkat satu sampai tingkat tiga belajar bersama di basecamp;
7. teman-teman volunteer Green Nusantara UI-STAN-SEBI (Novank, Susi,
Grow, Rox, Berin, etc) yang telah rela diminta sibuk membangun MCK dan
mengurus event di tengah-tengah kesibukan penyusunan outline;
8. teman-teman geng baru (Brian, Aya, Fia, Dini, Nuning) yang telah bermain
bersama di hari ultah JKT sebelum mulai menyusun laporan ini; dan
9. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir. Terima kasih
atas segala bentuk bantuan.
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari jauh dari sempurna. Untuk
itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Saran dan kritik yang
membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga
laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi semua pihak.
Tangerang Selatan, Agustus 2012
Penulis
-
vii
DAFTAR ISI
hal
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN ................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI ....................... iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI .................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix
DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan ....................................................................... 1
B. Tujuan Penulisan .................................................................................... 2
C. Ruang Lingkup Masalah......................................................................... 3
D. Metode Penelitian ................................................................................... 3
E. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4
BAB II DATA DAN FAKTA
A. Data Umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah .................... 5
1. Visi dan misi. .......................................................................................... 6
2. Tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. .............................................. 6
3. Struktur organisasi, fungsi, dan wewenang. ........................................... 7
4. Regulasi yang mengatur satuan kerja. .................................................... 10
B. Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Garut ........... 11
1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi. ........................................ 12
2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 14
C. Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengawasan .............................................. 22
-
viii
1. Temuan pemeriksaan. ............................................................................. 22
2. Tindak lanjut. .......................................................................................... 23
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori ....................................................................................... 24
1. Sistem informasi akuntansi..................................................................... 24
a. Kerangka kerja sistem informasi akuntansi. ........................................... 24
b. Gambaran umum atas sistem pemrosesan transaksi. .............................. 25
c. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 26
2. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah. ........................................ 30
a. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi. ........................................ 30
b. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 32
B. Pembahasan ............................................................................................ 50
1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi dan pencatatan transaksi . 50
2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 57
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan .......................................................................................................... 68
Saran ................................................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 75
LAMPIRAN ..................................................................................................... 77
-
ix
DAFTAR TABEL
Tabel-... hal
Tabel II.1. Regulasi Pokok Pengatur Aktivitas DPPKA .............................. 10
Tabel II.2. Penatausahaan Pendapatan Daerah ............................................. 13
Tabel II.3. Proses Akuntansi SKPD/SKPKD ............................................... 16
Tabel III 1. Ancaman dan Bentuk Pengendalian Sistem Pelaporan .............. 29
Tabel III.2. Prosedur Akuntansi Pokok ......................................................... 31
Tabel III.3. Prosedur Pembukuan Penerimaan SKPD ................................... 34
Tabel III.4. Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD ................................... 35
Tabel III.5. Prosedur Pembukuan Belanja PPKD .......................................... 37
Tabel III.6. Prosedur Pelaporan Aset Daerah ................................................ 38
Tabel III.7. Contoh Format Kertas Kerja SKPD ........................................... 39
Tabel III.8. Contoh Format Kertas Kerja SKPKD ........................................ 42
Tabel III.9. Contoh Format Kertas Kerja LRA .............................................. 43
-
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar-... hal
Gambar III.1. Kerangka Kerja Sistem Informasi Akuntansi ........................... 24
Gambar III.2. Diagram Sistem Pelaporan Buku Besar dan Keuangan ............ 27
-
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran-... hal
Lampiran 1. Rincian Misi DPPKA Pemkab Garut ..................................... i
Lampiran 2. Dokumen Rekapitulasi Penerimaan BPHTB Bulanan ........... ii
Lampiran3. Laporan Rekapitulasi Realisasi BPHTB Bidang
Perimbangan s.d. 31 Mei 2012 .............................................. iii
Lampiran 4. Buku Penerimaan/Penyetoran Bendahara Penerimaan .......... iv
Lampiran 5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ............................. v
Lampiran 6. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran ............................... vi
Lampiran 7. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan .................... ix
Lampiran 8. Laporan Rekapitulasi Harian Bendahara ............................... x
Lampiran 9. Laporan Penutupan Kas Bulanan ........................................... xi
Lampiran10. Laporan Pertanggungjawaban Administratif Fungsional
Bendahara Pengeluaran .......................................................... xii
Lampiran 11. Register STS Bendahara Penerimaan SKPKD ...................... xiii
Lampiran 12. Register SP2D Bendahara Umum Daerah ............................. xiv
Lampiran 13. Jurnal Khusus Penerimaan Kas .............................................. xv
Lampiran 14. Jurnal Khusus Pengeluaran Kas ............................................. xvi
Lampiran 15. Format Buku Besar Beberapa Akun Belanja dan Pendapatan xvii
Lampiran 16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemkab Garut ......... xx
Lampiran 17. Diagram Alir Pelaksanaan Belanja Daerah ............................ xxvi
-
xii
Lampiran18. Diagram Alir Pembukuan dan Pertanggungjawaban Belanja
SKPD ..................................................................................... xxvii
Lampiran 19. Diagram Alir Penyusunan Laporan Keuangan ...................... xxviii
Lampiran 20. Diagram Alir Pelayanan Pembayaran BPHTB ...................... xxix
Lampiran 21. Format Dokumen Penatausahaan Aset .................................. xxx
Lampiran 22. Menu Aplikasi SIPKD ........................................................... xxxii
Lampiran 23. Menu Aplikasi SPBB/K DPPKA ........................................... xxxiii
Lampiran 24. Usulan Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi BPK atas Laporan
Keuangan Pemkab Garut ....................................................... xxxiv
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan
Ilmu akuntansi berkembang pesat seiring peningkatan kebutuhan pelaporan
keuangan bagi entitas swasta maupun pemerintah. Laporan keuangan telah menjadi
kebutuhan penting sebagai bentuk penyajian informasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan manajemen. Bagi pemerintah, laporan keuangan merupakan
salah satu instrumen dalam mewujudkan good governance.
Pemerintah pusat menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP
Nomor 71 tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan standar pelaporan yang
berkualitas. Disamping itu, terdapat pemeriksa internal dan eksternal yang turut
menentukan kualitas atas laporan keuangan. Pemeriksa internal dikerahkan untuk
melaksanakan reviu atas laporan keuangan, sedangkan pemeriksa eksternal bertugas
memeriksa, memberikan opini, dan memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
Pemkab Garut turut merasakan pentingnya laporan keuangan dan opini atasnya
sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab Garut
berupaya memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya pada
tahun 2014.
-
2
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Garut telah mendapatkan opini wajar
dengan pengecualian atas laporan keuangannya. Temuan material atas penilaian aset,
apabila dapat ditindaklanjuti dengan baik, memungkinkan diperolehnya opini
tersebut.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) turut memegang porsi penting penentu
kualitas laporan keuangan. Kualitas jaringan prosedur dan pengendalian internal
pembentuk sistem menjadi komponen yang menentukan kualitas laporan keuangan.
Oleh karena itu, melalui laporan ini, penulis memaparkan dan mengevaluasi
pelaksanaan SIA di Pemkab Garut untuk menilai penerapan SIA dalam mendukung
pelaporan keuangan yang berkualitas. Melalui proses studi lapangan, penulis
mendalami aktivitas transaksi beserta bentuk pencatatan/pembukuan yang ada untuk
menjawab permasalahan utama yang dibahas dalam laporan ini.
B. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan ini adalah:
1. memenuhi syarat kelulusan Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi
Pemerintah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun akademik 2011/2012;
2. menerapkan dan mengembangkan pengetahuan penulis yang diperoleh selama
mengikuti pendidikan;
3. memahami perbandingan teori dan praktik serta mengambil solusi atas
permasalahan yang ada; serta
4. agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan
kandungan isi laporan studi lapangan ini.
-
3
C. Ruang Lingkup Masalah
Dalam laporan ini, penulis mengemukakan kajian teoritis dan praktik Sistem
Pelaporan Buku Besar Umum dan Keuangan (SPBB/K) di Pemkab Garut. Penerapan
SPBB/K di Pemkab Garut kemudian dibahas untuk diteliti kelebihan dan
kelemahannya. Sebagai pendahuluan, penulis menjelaskan secara umum kajian
teoritis dan praktik siklus transaksi. Mengingat luasnya objek penelitian, penulis
membatasi proses pelaksanaan sistem pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Pemkab Garut sebagai entitas akuntansi dan pelaporan.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini terdiri dari
metode penelitian kepustakaan dan lapangan.
1. Metode penelitian kepustakaan.
Penelitian kepustakaan dilakukan melalui proses membaca, mempelajari, dan
menelaah berbagai literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh pemahaman
teoritis atas permasalahan yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan.
Penelitian lapangan dilakukan dengan ikut terlibat dalam proses transaksi
maupun pelaporan keuangan pada objek penelitian. Penulis mengumpulkan dan
menguji data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual atas penerapan SIA pada entitas objek
penelitian.
-
4
E. Sistematika Penulisan
Laporan ini disusun kedalam empat bab. Keempat bab tersebut terdiri dari
pendahuluan, data dan fakta, landasan teori dan pembahasan, serta ditutup dengan
kesimpulan dan saran.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik studi lapangan, tujuan
penulisan laporan, ruang lingkup masalah yang dibahas, metode penelitian yang
digunakan, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II DATA DAN FAKTA
Bab ini menjelaskan data umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPKD), data lapangan atas sistem pemrosesan transaksi secara umum dan SPBB/K
secara khusus, serta temuan pemeriksaan lembaga pengawasan dan tindak lanjut atas
temuan tersebut.
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri atas dua subbab, yakni landasan teori dan pembahasan. Subbab
landasan teori membahas teori SIA secara umum dan SIA keuangan daerah. Subbab
pembahasan membahas hasil evaluasi penulis atas SIA keuangan daerah yang
meliputi aspek fungsi yang terkait, jaringan prosedur, dokumen yang digunakan,
pengendalian internal, dan rencana pengembangan sistem.
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memaparkan simpulan atas laporan studi lapangan berikut saran
perbaikan penulis kepada Pemkab Garut berdasarkan hasil studi lapangan.
-
5
BAB II
DATA DAN FAKTA
A. Data Umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Bupati sebagai kepala pemerintahan di kabupaten, membentuk Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelum tahun 2012, jumlah SKPD di Pemkab Garut berjumlah sekitar 30 satuan
kerja. Pada tahun 2012, seluruh kantor kecamatan ditetapkan menjadi SKPD sehingga
saat ini jumlah SKPD melebihi 70 satuan kerja. Untuk mengkoordinasikan
pengelolaan keuangan dan aset seluruh SKPD, dibentuk DPPKA selaku SKPKD.
DPPKA terbentuk pertama kali dengan nama Dinas Pendapatan Daerah
(Dipenda) pada tahun 1967. Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, tahun 2001
Dipenda mengalami perubahan menjadi Dinas Pengelolaan Pendapatan (Dippenda)
dan kembali menjadi Dipenda pada tahun 2003.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Perda) Nomor 10 tahun 2006,
Dipenda mengalami perubahan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
yang merupakan gabungan dari Dipenda dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
Pada tahun 2008, BPKD berubah menjadi DPPKA berdasarkan Perda Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Garut.
-
6
1. Visi dan misi
DPPKA memiliki visi Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DPPKA menetapkan tiga misi jangka
menengah organisasi sebagai berikut:
a. meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,
b. meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur DPPKA, dan
c. mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel.
2. Tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.
Ketiga misi jangka menengah organisasi di atas kemudian dijabarkan ke dalam
tujuan, sasaran, kebijakan, dan program organisasi. Penjabaran atas tujuan, sasaran,
kebijakan, dan program organisasi dapat dilihat dalam lampiran 1.
Sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Pemkab Garut, DPPKA memiliki tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.
Dalam mendukung tugas pokok tersebut, DPPKA menetapkan tujuh program
organisasi yang memuat beragam kegiatan sebagai bentuk aktivitas organisasi sehari-
hari. Ketujuh progam tersebut, yakni program: pelayanan administrasi perkantoran,
kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, fasilitasi
pindah/purna tugas PNS, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, peningkatan dan pengembangan keuangan daerah, serta
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
-
7
3. Struktur organisasi, fungsi, dan wewenang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPPKA selaku SKPKD bertugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, hingga menyajikan informasi
keuangan daerah.
Untuk memenuhi tugas tersebut, dibentuklah susunan organisasi serta
pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPPKA Pemkab Garut berdasarkan
Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah dan Peraturan Bupati Garut (Perbup) Nomor 413 Tahun 2008 tentang
DPPKA. Susunan organisasi dan tupoksi masing-masing elemen organisasi dalam
DPPKA dijabarkan sebagai berikut.
a. Kepala Daerah
Tugas pokok : memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan
pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan, dan aset.
Fungsi : menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) beserta perubahannya; menyusun laporan keuangan daerah;
pengkoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi tugas pengelolaan
keuangan daerah; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,
serta sarana dan prasarana pemerintah daerah; dan pelaksanaan
koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas.
-
8
b. Sekretariat
Tugas pokok : merumuskan program kegiatan untuk pelayanan administrasi bidang
umum, keuangan, dan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
Fungsi : penyusunan dan perumusan kebijakan internal bidang,
pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan program bidang-
bidang, penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
internal bidang, dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.
Subbagian : Umum; Keuangan; serta Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
c. Bidang Pendapatan
Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
Fungsi : penyiapan rencana kebijakan pendapatan daerah, perencanaan dan
pengendalian kegiatan bidang, penyelenggaraan koordinasi
monitoring dan evaluasi dengan setiap SKPD penghasil PAD, dan
pemungutan pajak dan retribusi daerah jenis tertentu.
Seksi : Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, serta Penagihan.
d. Bidang Perimbangan
Tugas pokok : melaksanakan tugas dinas di bidang perimbangan keuangan.
Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;
penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan; penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama; dan penyusunan pedoman teknis.
Seksi : PBB dan BPHTB, Pengelolaan Pendapatan Pusat dan Lain-lain, dan
Ekstensifikasi.
-
9
e. Bidang Anggaran
Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan anggaran.
Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama; dan penyusunan
pedoman teknis.
Seksi : Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Pengolahan Data.
f. Bidang Belanja
Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan belanja daerah.
Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;
penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan; penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama.
Seksi : Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan, dan
Pembukuan.
g. Bidang Aset
Tugas pokok : melaksanakan kebijakan pengelolaan barang daerah.
Fungsi : menyusun dan merumuskan rencana kebijakan; melakukan
penatausahaan BMD; penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan;
dan penyiapan bahan pembinaan teknis.
Seksi : Analisis Kebutuhan, Inventarisasi Barang Bergerak, dan
Inventarisasi Barang Tidak Bergerak.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas pokok : melaksanakan kegiatan kedinasan berdasarkan kebutuhan.
Fungsi : tidak ditetapkan.
-
10
4. Regulasi yang mengatur satuan kerja.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPPKA terikat pada regulasi
yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Regulasi
tersebut berbentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Menteri (Permen), sampai kepada Perda dan Perbup. Tabel II.1 menyajikan beberapa
peraturan perundangan yang mengatur aktivitas DPPKA baik dalam siklus transaksi
maupun siklus pelaporan.
Tabel II.1. Regulasi Pokok Pengatur Aktivitas DPPKA
No Nama Peraturan Bentuk Aturan yang Mengikat
1. UU 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah.
2. UU 32 Tahun 2004
Pembagian urusan pemerintahan,
penyelenggaraan pemerintahan, hak dan
kewajiban daerah, serta keuangan daerah.
3. PP 24 Tahun 2005 SAP
4. PP 54 Tahun 2005 Pinjaman Daerah
5. PP 55 Tahun 2005 Dana perimbangan
6. PP 56 Tahun 2005 Sistem informasi keuangan daerah
7. PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan keuangan daerah
8. PP 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD)
9. PP 8 Tahun 2006 Pelaporan keuangan dan Kinerja
10. PP 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
11. Permendagri 13 Tahun 2006 Pengelolaan keuangan daerah
12. Permendagri 17 Tahun 2007 Pengelolaan BMD
13. Permendagri 55 Tahun 2008 Laporan Bendahara
14. Permendagri 21 Tahun 2011 Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
15. Permenkeu 175 Tahun 2009 Dana Alokasi Khusus
16. Perda 19 Tahun 2008 Pengelolaan keuangan daerah
17. Perda 23 Tahun 2008 Susunan organisasi
18. Perda 1 Tahun 2011 Pajak dan retribusi daerah
19. Perda 8 Tahun 2011 Retribusi jasa umum
20. Perda 9 Tahun 2011 Retribusi jasa usaha
21. Perda 10 Tahun 2011 Retribusi perizinan tertentu
22. Perda 413 Tahun 2008 Tupoksi organisasi
-
11
B. Sistem Informasi Akuntansi pada Pemkab Garut
Sebelum DPPKA dibentuk, siklus transaksi dan pelaporan di Pemkab Garut
masih didominasi penggunaan sistem secara manual. Ketika sistem manual masih
digunakan, laporan keuangan yang dihasilkan masih mendapat opini disclaimer dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seiring perkembangan teknologi, sistem
terkomputerisasi mulai mereduksi penggunaan sistem manual.
Kehadiran aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
sangat membantu siklus transaksi dalam proses pencairan dana dan pencatatan
dokumen belanja bagi seluruh SKPD. Sebelum diterapkannya SIPKD, Bendahara
Pengeluaran SKPD harus beberapa kali mendatangi DPPKA untuk melaksanakan
prosedur pencairan dana dan pengadministrasian belanja. Melalui SIPKD, waktu dan
biaya yang ada dapat semakin direduksi.
Sama seperti siklus transaksi, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan
telah menggunakan aplikasi komputer agar lebih memudahkan pengolahan data
keuangan. Terlebih lagi, dengan menggunakan aplikasi komputer, keterbatasan
kemampuan akuntansi pegawai menjadi tidak begitu menghambat proses akuntansi.
Sayangnya, dualisme aplikasi dan tidak terintegrasinya seluruh perangkat
organisasi kedalam satu sistem terpusat menyebabkan inefisiensi tenaga kerja. SIPKD
seharusnya dapat mengintegrasikan seluruh siklus yang sampai saat ini belum
tertampung, seperti pencatatan transaksi penerimaan harian, penatausahaan aset, dan
penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan perangkat keras menyebabkan
tidak seluruh SKPD dapat mengakses SIPKD di kantornya masing-masing.
-
12
1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi.
Secara umum, administrasi sistem pemrosesan transaksi (pendapatan dan
belanja) telah mengikuti Permendagri 55 Tahun 2008 yang mengatur pembukuan
pendapatan dan belanja bendahara. Tabel II.2 merepresentasikan diagram alir
penatausahaan pendapatan di Pemkab Garut. Bendahara Penerimaan melakukan
pembukuan berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/R), Surat
Tanda Setoran (STS), dan surat tanda bukti pembayaran lain yang sah dalam Buku
Kas Umum (BKU) Penerimaan, Buku Pembantu (BP), dan Buku Rekapitulasi
Penerimaan Harian (BRH).
Berdasarkan dokumen tersebut (BKU, BP, dan BRH), Bendahara Penerimaan
membuat SPJ Penerimaan. SPJ tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diolah. Setelah diolah, PPK-SKPD
menyerahkan SPJ Bendahara Penerimaan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD
mengotorisasi SPJ Bendahara Penerimaan. Setelah diotorisasi, Kepala SKPD
menyerahkan SPJ Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
BUD memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis SPJ yang diterima dalam rangka
rekonsiliasi penerimaan.
Diagram alir penatausahaan belanja Pemkab Garut dapat dilihat dalam lampiran
17 dan 18. Dalam diagram alir tersebut, dijelaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa (PA/KPA). PA/KPA memverifikasi NPD dan membuat memo
persetujuan. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang kepada PPTK sesuai memo
persetujuan dan mencatatnya dalam BKU dan BP.
-
13
Berdasarkan BKU dan buku pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ
Pengeluaran. SPJ tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD, Kepala SKPD, dan BUD.
Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran dan menyerahkan Surat Pengesahan
SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
Tabel II.2. Penatausahaan Pendapatan Daerah
Bendahara Penerimaan PPK-SKPD Pengguna Anggaran BUD
Sumber: SPPKD Pemkab Garut
Berkaitan dengan SPBB/K, Seksi Pembukuan Bidang Belanja DPPKA yang
bertugas menyusun laporan keuangan, meminta setiap SKPD menyerahkan Laporan
Rekapitulasi Transaksi Bulanan (LRTB) atas pendapatan dan belanja bulanan
berdasarkan dokumen penatausahaan. Hanya saja, SKPD tertentu sering terlambat
menyerahkan laporan yang menyebabkan terhambatnya proses rekonsiliasi saldo.
Verifikasi, Evaluasi,
dan Analisis
(rekonsiliasi penerimaan)
-
14
2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.
a. Fungsi yang terkait.
1) PPK-SKPD dan Bendahara
Berdasarkan Perda 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Garut, seluruh SKPD berkaitan dengan SPBB/K. PPK-SKPD
selaku Fungsi Akuntansi SKPD bertugas melaksanakan akuntansi dan menyiapkan
laporan keuangan disamping penatausahaan SPP/SPM dan verifikasi harian.
Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner penulis tentang penatausahaan
keuangan, PPK-SKPD dipegang oleh seksi/subbagian yang berbeda-beda di setiap
SKPD. Secara umum, responden menjawab pencatatan dan pelaporan keuangan
dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat (Subbagian Keuangan dan Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan). Beberapa SKPD menetapkan bidang lain seperti bidang urusan teknis
(produksi, belanja) dan Bidang Tata Usaha (Seksi Keuangan).
Tugas PPK-SKPD di DPPKA dijalankan oleh Subbagian Keuangan Bidang
Sekretariat (bertugas meneliti kelengkapan SPP, menyiapkan SPM, dan verifikasi
penerimaan harian) dan Seksi Pembukuan Bidang Belanja (bertugas melaksanakan
akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan).
2) Fungsi Akuntansi PPKD/PPK-SKPKD
PPK-SKPKD bertugas melaksanakan tugas seperti PPK-SKPD di tingkat
SKPKD, yakni menyusun laporan keuangan PPKD dan laporan konsolidasi. PPK-
SKPKD Pemkab Garut dijalankan oleh Seksi Pembukuan Bidang Belanja dibantu
oleh bidang teknis seperti Bidang Aset dan Subbagian Keuangan.
-
15
b. Jaringan prosedur.
Berdasarkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (SPPKD)
Pemkab Garut, kegiatan akuntansi meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset,
dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen
yang diserahkan oleh bendahara.
Tabel II.3 menampilkan prosedur akuntansi pokok SKPD dan SKPKD.
Akuntansi SKPD dimulai dari proses penjurnalan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD
menjurnal transaksi pendapatan menurut SPJ Penerimaan dalam register jurnal
penerimaan kas, transaksi belanja menurut SPJ Pengeluaran dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dalam register jurnal pengeluaran kas, transaksi aset menurut
bukti memorial transaksi aset tetap dalam register jurnal umum, dan transaksi selain
kas menurut bukti memorial transaksi selain kas dalam register jurnal umum.
Setelah menjurnal, PPK-SKPD memposting jurnal ke register buku besar
SKPD. Berdasarkan buku besar, PPK SKPD membuat Neraca Saldo SKPD. Proses
akuntansi SKPD ini berlaku sama untuk proses akuntansi SKPKD. Perbedaan diantara
keduanya terletak pada nama dokumen yang digunakan.
Secara umum, prosedur akuntansi pokok SKPD dan SKPKD di Pemkab Garut
telah menggunakan sistem terkomputerisasi. Di DPPKA sendiri, proses input data
dilaksanakan dengan aplikasi yang dibuat melalui program Microsoft Access. Menu
aplikasi yang digunakan meliputi menu perbendaharaan submenu entri data SP2D dan
menu akuntansi submenu SPJ belanja. Menu aplikasi dapat dilihat pada lampiran 23.
Di dalam submenu entri data SP2D, petugas memasukkan berbagai infomasi
yang berada dalam berkas SP2D. Setelah entri data SP2D selesai, apabila SP2D yang
-
16
dientri berupa SP2D LS, dilanjutkan proses pembuatan SPJ dalam submenu SPJ
Belanja. Dalam submenu tersebut, petugas entri data memasukkan kembali besaran
nominal uang tiap-tiap rekening. Apabila SP2D yang dientri berupa SP2D
UP/GU/TU, tidak diperlukan proses pembuatan SPJ.
Tabel II.3. Proses Akuntansi SKPD/SKPKD
PPK SKPD/SKPKD
Akuntansi
Penerimaan Kas Akuntansi Pengeluaran Kas Akuntansi Aset
Akuntansi selain
Kas
Sumber: SPPKD Pemkab Garut
Dalam praktiknya, penulis menemukan beberapa perbedaan prosedur akuntansi
dengan sistem prosedur yang ada. Hasil pengamatan di DPPKA menunjukkan Seksi
Pembukuan tidak mendasarkan SPJ dan bukti memorial sebagai dasar penjurnalan.
Jurnal penerimaan kas/pendapatan didasarkan atas STS yang diterima dari
Bendahara Pengeluaran/Subbagian Keuangan setelah direkonsiliasi dengan nota bank
Register Jurnal
Penerimaan Kas
Register Buku Besar
SKPD/SKPKD
Neraca Saldo
SKPD/SKPKD
-
17
oleh staf Seksi Pembukuan. Untuk pencatatan penerimaan dana perimbangan dan
pendapatan lain-lain yang sah yang dikelola oleh Bidang Perimbangan, proses
pencatatan didasarkan atas nota bank.
Jurnal pengeluaran kas didasarkan atas SP2D yang diterima dari Seksi
Perbendaharaan Bidang Belanja setelah direkonsiliasi dengan nota bank dan BKU
oleh staf Seksi Pembukuan. Terkait transaksi aset dan selain kas, Seksi Pembukuan
tidak menjurnal melainkan langsung dilaporkan pada saat penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan daftar aset yang diterima dari
Bidang Aset.
Kelemahan lain yang ditemukan penulis dalam proses penjurnalan adalah
ketidakmampuan entitas melaksanakan proses akuntansi secara real time. Padahal,
pencatatan secara tepat waktu merupakan syarat sistem yang baik dalam mendukung
kebutuhan penyediaan informasi yang tepat waktu (real time). Menurut Seksi
Pembukuan, Seksi Perbendaharaan baru menyerahkan SP2D sekitar satu bulan dari
kejadian transaksi. Setelah penulis mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada
kepada Seksi Perbendaharaan, Seksi Perbendaharaan menyatakan senantiasa
menyerahkan SP2D segera setelah diterbitkan.
Di samping permasalahan SP2D, penulis menemukan kelemahan dalam
pembagian tugas staf Seksi Pembukuan yang masih belum proporsional. Dari 10
anggota Seksi Pembukuan, seorang staf memegang fungsi validasi SP2D, seorang staf
memasukkan data penerimaan pendapatan, dan sisanya memasukkan data belanja.
Realisasinya, hampir banyak berkas SP2D yang menunggu untuk divalidasi sementara
staf entri data belanja tidak bekerja.
-
18
c. Dokumen yang digunakan.
Dokumen yang digunakan dalam SPBB/K oleh PPK-SKPD/SKPKD DPPKA,
antara lain:
1) dasar entri jurnal dan posting: SP2D, STS, nota bank, dan daftar aset yang
dibuat oleh bidang aset;
2) dasar rekonsiliasi saldo: nota bank, BKU, BP bendahara, dan LRTB SKPD;
3) dasar penyusunan laporan keuangan: file induk sistem, Laporan Keuangan
SKPD (LK-SKPD), dan Laporan Aset Bidang Aset DPPKA.
d. Pengendalian internal.
Menurut SPPKD, pengendalian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
semua unsur pengendali terhadap aktivitas untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan serta menjamin agar apa yang diprogramkan terlaksana dan
semua penyimpangan dapat terkoreksi. Bentuk-bentuk pengendalian yang ditemukan
penulis di lapangan berkaitan dengan SPBB/K antara lain sebagai berikut.
1) Pengendalian input data transaksi.
Pengendalian input data transaksi dilaksanakan melalui pengecekan atau
rekonsiliasi nominal mata uang dalam SP2D dan STS dengan BKU dan nota bank. Di
samping itu, terdapat LRTB SKPD sebagai bahan rekonsiliasi saldo.
2) Otorisasi penggunaan aplikasi.
Otorisasi penggunaan aplikasi dilaksanakan melalui sistem remote server dan
password. Jejak audit penggunaan aplikasi diakomodasi melalui sistem login. Hanya
saja seluruh staf menggunakan password yang sama atas masing-masing username.
-
19
3) Kehilangan data dan pengubahan data tanpa otorisasi.
Sistem remote server memungkinkan pihak eksternal tidak dapat mengambil
data yang berada dalam aplikasi. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan,
pengembang sistem memberikan bentuk keluaran aplikasi dalam format Microsoft
Excell berupa jurnal dan buku besar. Bentuk jurnal dan buku besar keluaran aplikasi
dapat dilihat dalam lampiran 13-15. Keluaran inilah yang digunakan Seksi
Pembukuan dalam menyusun LKPD.
Selama studi lapangan, penulis mencoba pengujian mengubah instruksi
pemrosesan data, input data transaksi, dan bentuk keluaran aplikasi. Hasilnya,
instruksi aplikasi dan bentuk keluaran aplikasi tidak dapat diubah selain oleh pembuat
aplikasi. Hal ini juga yang menyebabkan Seksi Pembukuan tidak dapat mengadakan
perubahan mengikuti perubahan kebutuhan.
Pengujian atas akses data yang telah diinput menunjukkan kontrol yang lemah.
Dalam pengujian aplikasi, penulis berhasil mengubah data kode akun, menghilangkan
daftar entitas akuntansi, dan mengubah serta menghapus data SP2D yang telah
diinput. Alhasil, seluruh jaringan komputer terkena dampak perubahan tersebut.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, Seksi Pembukuan telah menyiapkan
pengendalian berupa penyimpanan keluaran aplikasi setiap bulannya.
e. Laporan yang dihasilkan.
SPBB/K menghasilkan bentuk laporan berupa Laporan Realisasi Semester
Pertama (LRSP) dan LKPD. LRSP dan LKPD terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK). Rincian atas pos keuangan dalam
LRSP dan LKPD dijabarkan yang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
-
20
Penjelasan atas masing-masing jenis laporan yang dihasilkan dijabarkan sebagai
berikut.
1) Neraca
Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, Neraca memuat pos aset pada
sisi debit dan pos kewajiban serta ekuitas dana pada sisi kredit. Mengikuti aturan
SAP, Neraca sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos keuangan berupa: kas dan
setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan,
investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka
panjang, dan ekuitas dana.
2) LRA
Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, LRA menyajikan
perbandingan realisasi dan anggaran atas pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Perbandingan atas realisasi dan anggaran disajikan pula dalam bentuk
persentase ketercapaian. Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan berdasarkan
kelompok pendapatan. Belanja disajikan menurut jenis belanja. Klasifikasi atas
pendapatan menurut jenis dan belanja menurut fungsi disajikan pada CaLK.
3) LAK
Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, format LAK mengikuti format
dalam SAP. Dalam kasus unik, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat
dilaporkan atas dasar arus kas bersih apabila lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
daripada aktivitas pemerintah daerah, misalnya hasil kerjasama operasional. Arus kas
yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah disajikan secara terpisah
dalam aktivitas pembiayaan.
-
21
4) CaLK
Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, CaLK meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis nilai pos keuangan termasuk penyajian informasi yang
diharuskan/dianjurkan SAP. Berdasarkan LKPD Pemkab Garut, CaLK berisi
informasi sebagai berikut.
(1) Penjelasan umum CaLK: maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum,
organisasi, domisili dan bentuk entitas, ketentuan perundang-undangan,
ekonomi makro, dan kebijakan keuangan.
(2) Penjelasan pos-pos Neraca: aset lancar, piutang, piutang lainnya, persediaan,
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban
jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, dan ekuitas dana cadangan.
(3) Penjelasan pos-pos LRA: Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer, lain-lain
pendapatan yang sah, realisasi belanja dan transfer bagi hasil ke desa, realisasi
pembiayaan, perhitungan anggaran.
(4) Penjelasan pos-pos LAK: perubahan saldo kas, arus kas dari aktivitas operasi,
arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas
pembiayaan, arus kas dari aktivitas non anggaran.
f. Rencana pengembangan sistem.
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembukuan Bidang Belanja, Kepala
Seksi Penetapan Bidang Pendapatan, dan Kepala Seksi Pengawasan Inspektorat
Daerah menegaskan bahwa sejauh ini masih belum ada rencana pengembangan sistem
baik sistem transaksi maupun SPBB/K.
-
22
Namun, pembentukan fungsi atau bidang akuntansi secara khusus di tingkat
SKPKD sudah mulai dibahas. Bidang akuntansi perlu dibentuk mengingat tupoksi
Seksi Pembukuan Bidang Belanja yang dinilai tidak proporsional dalam koridor seksi
di bawah bidang teknis. Pembentukan bidang akuntansi ini mengikuti pula
rekomendasi pemeriksa BPK.
Sekalipun tidak ada rencana pengembangan sistem, berdasarkan komunikasi
selama studi lapangan, Bidang Perimbangan berniat mengembangkan sistem transaksi
pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) untuk
memperbaiki kontrol internal berdasarkan sistem yang diusulkan penulis.
Secara mendasar, perbedaan sistem yang diusulkan penulis dengan sistem yang
berjalan saat ini atas pembayaran BPHTB terletak pada formulir Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) pranomor dan munculnya dokumen tambahan berupa permohonan
penerbitan SSPD. Selain itu, diterapkan validasi nominal nilai wajar atau harga pasar
untuk BPHTB di atas 20 juta rupiah melalui pemeriksaaan lapangan oleh penilai.
Diagram alir pengembangan sistem berdasarkan usulan penulis yang telah
dipresentasikan dan diterima entitas dapat dilihat dalam lampiran 20.
C. Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengawasan
1. Temuan pemeriksaan.
BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LKPD Pemkab Garut
tahun 2011. Pengecualian tersebut mengacu pada belum tertibnya penatausahaan aset
yang menyebabkan pelaporan aset tidak diyakini kewajarannya. Beberapa temuan
BPK atas permasalahan aset, antara lain:
-
23
1. tidak adanya pencatatan buku inventaris, kartu inventaris, dan dokumen
lainnya sesuai amanat undang-undang;
2. penyajian aset tetap diyakini tidak wajar;
3. penatausahaan persediaan belum memadai; dan
4. pencatatan sumber perolehan aset tidak jelas (dana bantuan operasional
sekolah, dana alokasi khusus, hibah, dan perolehan lain).
2. Tindak lanjut.
Atas temuan tersebut, BPK menyampaikan penyebab kondisi berupa kurangnya
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan aset. Selain itu, pengurus dan
penyimpan barang kurang tertib dalam menjalankan tugasnya. Berkenaan dengan
temuan tersebut, DPPKA bekerjasama dengan Sekretariat Daerah dan Inspektorat
Daerah menyelenggarakan sosialisasi penatausahaan aset untuk beberapa SKPD
selama periode tindak lanjut. Di samping sosialisasi, dibentuk tim gabungan untuk
menyelesaikan beberapa permasalahan aset di lapangan.
Untuk menyajikan pos aset secara wajar, BPK mengusulkan pendataan ulang
seluruh aset, reklasifikasi aset, dan kodefikasi aset di seluruh SKPD. Selain itu,
pelaporan penghapusan barang, mutasi barang, asal perolehan barang, dan sertifikat
kepemilikan tanah perlu dilengkapi. Usulan BPK berupa jurnal koreksi dan
reklasifikasi dapat dilihat dalam lampiran 24.
-
24
BAB III
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Sistem informasi akuntansi.
a. Kerangka kerja sistem informasi akuntansi.
SIA adalah gabungan sumber daya yang digunakan untuk mengolah data
keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan untuk menentukan keputusan
bisnis. SIA sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas bisnis serta pertukaran dan
penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu. Menurut James A. Hall (2001), SIA
terbentuk dari tiga kelas sistem utama, yakni sistem pemrosesan transaksi, sistem
pelaporan buku besar/keuangan, dan sistem pelaporan manajemen.
Gambar III.1. Kerangka Kerja SIA
Sistem pemrosesan transaksi merupakan pusat seluruh fungsi sistem dengan
mengonversi peristiwa ekonomi ke transaksi keuangan, mencatat transaksi tersebut ke
dalam jurnal dan buku besar, serta mendistribusikan informasi ke personel operasi.
Sistem Pemrosesan
Transaksi
Sistem Pelaporan
Keuangan Sistem Pelaporan
Buku Besar Umum
Sistem Pelaporan
Manajemen
-
25
Sistem pemrosesan transaksi menangani tiga siklus besar yang terdiri atas siklus
pengeluaran, siklus pendapatan, dan siklus konversi. SPBB/K terbentuk dari dua
subsistem, yaitu subsistem buku besar dan pelaporan keuangan. Subsistem buku besar
berfungsi merangkum aktivitas siklus transaksi ke dalam akun-akun kontrol buku
besar, sedangkan subsistem pelaporan keuangan berfungsi menyajikan status sumber
daya keuangan dan perubahan dalam sumber daya tersebut kepada pemakai eksternal.
Sistem pelaporan manajemen berfungsi menyediakan informasi keuangan internal
yang diperlukan manajemen, seperti anggaran, laporan varian, analisis biaya-volume-
laba, dan informasi internal manajemen lainnya.
b. Gambaran umum atas sistem pemrosesan transaksi.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem pemrosesan transaksi terdiri atas
tiga siklus transaksi utama. Siklus pengeluaran berkaitan dengan aktivitas perolehan
barang dan jasa dari pihak lain beserta penetapan kewajiban pembayaran. Siklus
konversi berhubungan dengan perubahan sumber daya entitas. Siklus pendapatan
berhubungan dengan aktivitas distribusi barang dan jasa kepada entitas lain beserta
penagihan pendapatan.
Sama seperti sistem lainnya, sistem pemrosesan transaksi terdiri atas tiga
komponen, yakni masukan, pemrosesan, dan penyimpanan. Masukan berkaitan
dengan dokumen sumber transaksi seperti order pelanggan dan order pembelian yang
digunakan sebagai dasar pencatatan. Pemrosesan berkaitan dengan pencatatan
transaksi dalam jurnal dan register. Penyimpanan berhubungan dengan media
penyimpanan data baik manual maupun terkomputerisasi.
-
26
c. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.
Sistem ini dirancang untuk menghasilkan laporan periodik secara teratur dan
mendukung kebutuhan informasi kapanpun diperlukan (real time). Buku besar dan
buku pembantu merupakan catatan akuntansi pokok yang menampung ringkasan data
yang sudah diklasifikasi dalam jurnal. Hasil ringkasan data akuntansi dalam buku
besar dan buku pembantu digunakan subsistem pelaporan keuangan dalam menyusun
laporan keuangan. Aktivitas dasar dari sistem ini adalah memperbarui buku besar,
posting jurnal penyesuaian, mempersiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan
laporan manajerial.
1) Fungsi yang terkait
James A. Hall (2001) mengutarakan bahwa SPBB/K berfungsi merangkum
aktivitas transaksi dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Pada dasarnya
seluruh fungsi manajemen yang menyelenggarakan pembukuan berhubungan dengan
SPBB/K. Sumber data yang dikumpulkan dan diolah SPBB/K berasal dari semua
subsistem dalam sistem pemrosesan transaksi, bendahara, bagian anggaran, dan
kontroler.
2) Jaringan prosedur
Sistem ini dapat dibagi kedalam lima tahap, yakni pengidentifikasian,
pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Dari hasil
identifikasi/pemeriksaan dokumen transaksi oleh bagian keuangan, dilaksanakanlah
pencatatan (recording) dalam jurnal umum atau khusus berdasarkan dokumen
transaksi. Jurnal transaksi kemudian diklasifikasikan kedalam masing-masing
-
27
rekening buku besar. Memasuki tahap pengikhtisaran, rekening buku besar dijadikan
dasar penyusunan neraca saldo dan dilakukan penyesuaian atas pos-pos tertentu
melalui jurnal penyesuaian. Hasil tahap ikhtisar digunakan dalam tahap pelaporan
sebagai bahan penyusunan laporan keuangan.
Gambar III.2. Diagram SPBB/K
Sebagai subsistem yang merupakan titik berkumpulnya seluruh subsistem SIA,
SPBB/K memerlukan sistem pengkodean untuk memberikan identitas bagi masing-
masing pos transaksi. Sistem pengkodean menjadi penting karena dapat memenuhi
kebutuhan identifikasi data akuntansi yang unik, memudahkan meringkas data,
memudahkan proses klasifikasi rekening, dan berguna untuk menyampaikan makna
tertentu.
Untuk menyusun sistem pengkodean, pertama-tama harus dipisahkan antara
akun nominal dan akun riil. Tiap kelompok akun nominal dan riil disediakan sejumlah
pengkodean tertentu yang dapat berupa angka atau huruf, blok, kelompok, desimal,
atau angka urut didahului dengan huruf.
3) Dokumen yang digunakan
Menurut James A. Hall (2001), dokumen yang digunakan dalam SPBB/K
berbeda-beda tergantung kebijakan entitas menggunakan sistem manual atau sistem
terkomputerisasi. Sistem manual menggunakan dokumen berupa dokumen, jurnal,
dan buku besar. Sistem terkmputerisasi menggunakan berbagai macam file.
Dokumen
Sumber
Entri
Jurnal
Posting Buku
Besar
Neraca
Saldo
Laporan
Keuangan
-
28
Dokumen dalam sistem manual terbagi menjadi dokumen sumber, dokumen
produk, dan dokumen turnaround. Dokumen sumber merupakan bukti transaksi dan
digunakan sebagai sumber data primer bagi entri data jurnal. Hasil entri jurnal
selanjutnya diposting kedalam buku besar yang merupakan dokumen ringkasan
transaksi keuangan.
Sistem terkomputerisasi menggunakan file berupa file induk, file transaksi, file
referensi, dan file arsip. Dalam sistem terkomputerisasi, file induk merupakan wujud
buku besar dan buku pembantu yang berfungsi sebagai penampung data-data
akuntansi. File transaksi yang merupakan file sementara pencatatan transaksi
digunakan untuk memperbarui file induk. File transaksi dapat berupa pesanan
penjualan, penerimaan persediaan, atau penerimaan kas. File referensi berisi data-data
yang digunakan sebagai standar pemrosesan transaksi seperti besaran pajak dan daftar
harga. Untuk menyimpan data transaksi, digunakan file arsip sebagai referensi
informasi di masa mendatang.
4) Pengendalian internal
Menurut Systrust yang diperkenalkan oleh AICPA, sistem yang andal adalah
sistem yang memenuhi prinsip ketersediaan, keamanan, keterpeliharaan, dan
integritas. Entitas harus menjamin sistem dapat dijalankan ketika dibutuhkan. Untuk
itu, diperlukan upaya minimalisasi gangguan, pemeliharaan infrastruktur, dan
prosedur alternatif apabila sistem utama tidak berfungsi. Pengamanan dan
pemeliharaan atas sistem diupayakan melalui pemisahan tugas, perlindungan akses,
dan pengembangan sistem. Integritas sistem dilaksanakan melalui pengendalian
aplikasi mulai dari pengendalian sumber data hingga pengendalian output.
-
29
Pengendalian internal diperlukan karena dalam setiap proses selalu ada risiko
kesalahan/ancaman. Pada akhirnya, pengendalian internal bertujuan agar semua
catatan akuntansi dicatat dan diotorisasi dengan benar serta database dijaga dari
kehilangan atau pencurian. Bentuk ancaman dan pengendalian ancaman beragam di
tiap-tiap segmen proses sistem. Berikut tabel bentuk-bentuk ancaman dan
pengendalian di tiap-tiap proses SPBB/K.
Tabel III 1. Ancaman dan Bentuk Pengendalian Sistem Pelaporan
Jenis Proses Ancaman Pengendalian
Proses
pemeriksaan
dokumen
transaksi
Kehilangan dokumen
transaksi
Disediakan tempat atau wadah
khusus untuk menyimpan semua
dokumen transaksi
Dokumen transaksi yang
terjadi tidak riil
Melakukan
pemeriksaan/konfirmasi kembali
terkait dokumen transaksi tersebut
Tercampurnya dokumen
transaksi entitas yang
berbeda
Harus ada pemisahan yang jelas
Proses input
dokumen
transaksi/ posting
buku besar/
penyusunan
laporan keuangan
Kesalahan dalam input
data
Pengendalian input dan proses,
laporan rekonsiliasi dan
pengendalian, jejak audit
Adanya ancaman virus
komputer Proteksi dengan antivirus
Kehilangan data dan/atau
penyembunyian pencurian
Pengendalian akses, back-up data,
jejak audit
Terjadinya pemadaman
listrik Dilakukan saving/penyimpanan
Diolah dari berbagai sumber
5) Laporan yang dihasilkan
SPBB/K menghasilkan laporan berupa laporan keuangan tradisional yang
umumnya terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, LAK, dan laporan perubahan modal.
Selain laporan keuangan, entitas dapat menyusun laporan manajerial yang terdiri atas
laporan pengendalian buku besar dan anggaran.
-
30
2. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
a. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi.
Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tiga tahapan besar, yakni perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan meliputi penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
SKPD bertugas menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat
rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan. SKPKD
bertugas menelaah RKA-SKPD serta menyusun nota keuangan dan rancangan APBD.
Setelah APBD disahkan, SKPD melaksanakan program kegiatan berdasarkan APBD.
Setiap pengeluaran dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan didukung
oleh dokumen yang sah. Apabila pengeluaran tersebut menyebabkan timbulnya
kewajiban pajak, bendahara wajib memungut pajak dan menyetorkannya ke rekening
kas negara. Pembayaran atas beban pengeluaran didukung oleh Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD atau Surat Pencairan Dana (SPD). Dalam proses
pencairan dana, SKPD wajib mengikuti prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan prosedur
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan kuasa BUD.
Sebelum penerbitan SP2D, BUD wajib meneliti dan menguji kelengkapan dan
kebenaran dokumen.
Untuk memudahkan transaksi belanja, dalam akuntansi pemerintah dikenal
sistem uang persediaan. Di awal tahun anggaran, setiap SKPD mendapat sejumlah
-
31
uang persediaan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang persediaan
tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis keperluan belanja. Untuk pengisian
kembali, SKPD wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan
melalui SPJ dan mengajukan permohonan pengisian kembali melalui SPM Ganti
Uang Persediaan (SPM-GU).
Terkait penerimaan daerah, seluruh penerimaan dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah (Rekening Kasda). Sistem ini dikenal dengan istilah treasury
single account. Penerimaan yang diterima tidak dapat langsung digunakan untuk
belanja. Sebagai bentuk pengendalian, seluruh penerimaan yang diterima setiap hari
oleh Bendahara Penerimaan wajib disetor selambat-lambatnya satu hari kerja untuk
menghindari kecurangan lapping. Penerimaan daerah berupa barang diakui sebagai
aset daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.
Berbeda dengan transaksi pendapatan dan belanja, transaksi pembiayaan hanya
dilakukan oleh PPKD/SKPKD. Prosedur, dokumen, dan penggunaan Rekening Kasda
serupa dengan transaksi pendapatan dan belanja. Perbedaannya hanya terletak pada
nama dokumen dan pelaksana.
Tabel III.2. Prosedur Akuntansi Pokok
Dokumen Catatan Laporan
Sumber: Modul Penyusunan LKPD
SP2D & SPJ
Bukti Penerimaan Kas
Bukti Pengeluaran Kas
Bukti Memorial
Buku
Jurnal
Buku
Besar
Buku
Pembantu
Buku Jurnal Penerimaan Kas
Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Jurnal Umum
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
Laporan Keuangan
Kertas
Kerja
-
32
b. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) serupa dengan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP terdiri atas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN), sedangkan SAPD terdiri atas
SAI dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah (SABUD). SAI digunakan
SKPD untuk menyusun LRA, Neraca, dan CaLK. SABUD digunakan SKPKD untuk
menyusun LAK dan CaLK.
Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, SAPD terdiri atas empat prosedur akuntansi, yakni prosedur akuntansi
penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap, dan selain kas. Prosedur akuntansi adalah
serangkaian proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi serta
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berkaitan
dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, perolehan aset tetap, dan transaksi selain
kas yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. SAPD disusun
mengacu pada SAP dan ditetapkan dalam perbup. Sistem ini harus disusun
berdasarkan asas pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
LKPD yang merupakan keluaran SAPD tidak hanya berupa laporan keuangan
tahunan. Menurut PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pemerintah daerah
diwajibkan menyusun LRSP. Di samping itu, berdasarkan PP 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah, Kepala Daerah wajib mempublikasikan laporan penggunaan dana
yang diperoleh melalui penerbitan obligasi daerah, alokasi dana cadangan, serta
laporan lain yang bersifat material.
-
33
1) Fungsi yang terkait
Pada dasarnya, hampir seluruh bagian fungsi pemerintah daerah berkaitan
secara langsung maupun tidak langsung dengan SPBB/K. Sekretariat Daerah, Kepala
SKPD/SKPKD, PPTK, PPK-SKPD/SKPKD, bendahara, hingga Inspektorat Daerah
berkaitan langsung dengan SPBB/K. Sekretariat Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas penyusunan LKPD. Kepala
SKPD bertanggung jawab atas penyusunan LK-SKPD yang dipimpinnya. PPTK
bertanggungjawab atas pencatatan transaksi yang menjadi dasar pembukuan belanja.
PPK-SKPD bertanggungjawab atas beragam fungsi termasuk menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Bendahara bertanggungjawab
menatausahkan pembukuan yang menjadi wewenangnya. Inspektorat Daerah
bertanggungjawab atas pelaksanaaan reviu laporan keuangan.
2) Jaringan prosedur
(1) Sistem Pencatatan
Sistem pencatatan transaksi mengenal dua jenis pencatatan, yakni pencatatan
tunggal (single entry) dan pencatatan berpasangan (double entry). Sistem pencatatan
berupa debet dan kredit yang umumnya dipakai merupakan bentuk dari pencatatan
berpasangan. Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah daerah sesuai dengan
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
sistem pencatatan berpasangan. Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal secara
periodik dicatat ke dalam buku besar.
-
34
(2) Penerimaan pendapatan
Prosedur pembukuan menurut Permendagri 55 Tahun 2008 dikembangkan
dalam tiga prosedur berdasarkan cara penerimaan pendapatan, yakni pembukuan atas
pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
rekening Bendahara Penerimaan, dan pembukuan atas pendapatan yang dibayar
melalui Rekening Kasda. Tabel III.3 merepresentasikan ketiga prosedur penerimaan
pendapatan Bendahara Penerimaan.
Tabel III.3. Prosedur Pembukuan Penerimaan SKPD
Penerimaan
Tunai
Penyetoran
Penerimaan
Tunai
Penerimaan
Melalui
Rekening
Bendahara
Penyetoran
Penerimaan
Melalui Rek.
Bendahara
Penerimaan di
Rek. Kas Umum
Daerah
Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara
Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008
Proses Penerimaan
Tunai
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Proses Penyetoran
Penerimaan Tunai
ke Kas Umum
Daerah
Surat Tanda Setoran
Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Melakukan Pengisian
Register STS
Register STS
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Proses
Penerimaan
di Bank
Bendahara
Penerimaan
Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti
Lain yang Sah
Melakukan
Pengisian Buku
Penerimaan dan
Penyetoran
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Proses
Penyetoran
Penerimaan
ke KUD
Surat Tanda Setoran
Nota Kredit
Melakukan
Pengisian Buku
Penerimaan dan
Penyetoran
Melakukan
Pengisian Register
STS
Register STS
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Proses
Penerimaan
di KUD
Slip Setoran/Bukti
Lain yang Sah
Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
-
35
Atas prosedur pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan wajib
menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan mendokumentasikan setiap STS yang
menjadi dokumen dasar penyetoran penerimaan dalam register STS. Disamping itu,
Bendahara Penerimaan wajib menyerahkan laporan penerimaan kepada PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai bahan proses verifikasi, evaluasi, dan
analisis oleh PPKD.
Untuk penerimaan yang dikelola PPKD, bentuk dokumen dan prosedur
pencatatannya sedikit berbeda. Dokumen yang digunakan dalam pembukuan PPKD
berupa buku penerimaan pendapatan PPKD. Buku penerimaan pendapatan PPKD
tersebut diisi berdasarkan nota kredit bank dan bukti penerimaan pendapatan PPKD
lainnya yang sah.
Tabel III.4. Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD
Pembukuan
Penerimaan PPKD Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD
Bendahara PPKD PPKD Fungsi Verifikasi Bendahara PPKD
Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008
Proses
Penerimaan di
Kas Umum
Daerah
Nota Kredit/Bukti Lain
yang Sah
Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan PPKD
Buku Penerimaan PPKD
Buku Pendapatan PPKD
Buku Penerimaan yang
Sah
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
PPKD
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
PPKD
Proses Verifikasi
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
PPKD
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
PPKD
-
36
(3) Pengeluaran/Belanja
Berdasarkan Permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
pembukuan belanja oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan dokumen BKU dan
BP BKU. BP BKU meliputi BP Kas Tunai, BP Simpanan/Bank, BP Panjar, BP Pajak,
dan BP Rincian Obyek Belanja. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan
belanja adalah SP2D UP/GU/TU/LS, bukti transaksi yang sah dan lengkap, dan
dokumen pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen
pembukuan digunakan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan
Bendahara Pengeluaran. Umumnya, pembukuan atas belanja cukup didasarkan atas
dokumen SP2D.
Pembukuan pengeluaran dibedakan menurut sumber dana yang digunakan,
yakni pembukuan atas belanja uang persediaan dan belanja langsung. Pembukuan
belanja uang persediaan dibedakan menjadi belanja yang menggunakan panjar dan
tidak menggunakan panjar. Pembukuan belanja langsung dibedakan antara belanja
pengadaan barang dan jasa dengan belanja gaji dan tunjangan. Prosedur pembukuan
belanja dapat dilihat dalam lampiran 17-18.
Untuk pengeluaran PPKD, proses pembukuannya tidak jauh berbeda dengan
pembukuan belanja pada SKPD. Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD
merupakan proses pencatatan transaksi belanja ke dalam BKU pengeluaran baik
dalam kolom penerimaan maupun pengeluaran dan pencatatan transaksi ke dalam BP
Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek. Dokumen yang mendasari pembukuan
belanja PPKD adalah SP2D LS.
-
37
Tabel III.5. Prosedur Pembukuan Belanja PPKD
Penatausahaan Belanja
SP2D LS Barang dan
Jasa
Penatausahaan Belanja
SP2D LS Gaji
Pembukuan Belanja
SP2D LS PPKD
Bendahara Bendahara Bendahara
Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008
(4) Aset
Berdasarkan PP 6 Tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
(PB/KPB) harus melakukan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang
(DBPB/DBKPB). Selain itu, KPB harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan (LBKPS/T) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
Pengguna Barang selanjutnya menyusun Laporan Barang Pengguna
Semesteran/Tahunan (LBPS/T) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Proses Penerbitan
SP2D
SP2D LS
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Penerimaan
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Pengeluaran
Melakukan Pengisian BP
Rincian Obyek Belanja
BKU
BP Rincian Obyek
Belanja
Proses Penerbitan
SP2D
SP2D LS
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Penerimaan
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Pengeluaran
Melakukan Pengisian BP
Rincian Obyek Belanja
BKU
BP Rincian Obyek
Belanja
Proses Penerbitan
SP2D
SP2D LS
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Penerimaan
Melakukan Pengisian BKU
Kolom Pengeluaran
Melakukan Pengisian BP
Rincian Obyek Belanja
BKU
BP Rincian Obyek
Belanja
-
38
Berdasarkan laporan tersebut, Pengelola Barang menyusun Laporan BMD (LBMD)
yang digunakan untuk menyusun neraca.
Disamping pembukuan, penatausahaan aset mengenal proses inventarisasi dan
penilaian BMD. Proses inventarisasi meliputi pencatatan BMD kedalam kartu
inventarisasi barang, kartu inventarisasi ruangan, buku inventaris, buku induk
inventaris, daftar buku inventaris, dan mutasi barang. Penilaian BMD dilaksanakan
dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca. Penilaian BMD berpedoman pada
SAPD dan didukung oleh data yang akurat atas seluruh kepemilikan BMD. Penilaian
dilaksanakan oleh tim khusus dan dapat melibatkan lembaga independen.
Tabel III.6. Prosedur Pelaporan Aset Daerah
Penyimpan Barang Pengguna Barang Pengelola Barang
Sumber: Bidang Aset DPPKA Pemkab Garut
Buku Hasil
Pengadaan
Lap Semester I
Hasil Pengadaan
Lap Semester II
Hasil Pengadaan
Buku Hasil
Pengadaan
Buku Hasil
Pengadaan
Daftar
Pemeliharaan
Barang
Daftar
Pemeliharaan
Barang
Lap Semester I
Hasil Pengadaan
Lap Semester II
Hasil Pengadaan
Laporan
Realisasi
Anggaran
(LRA)
-
39
(5) LK-SKPD
PPK-SKPD/SKPKD bertanggungjawab atas proses penyusunan laporan LK-
SKPD. Jurnal dan posting transaksi keuangan yang telah dilakukan menjadi dasar
penyusunan laporan keuangan. Berikut prosedur penyusunan LK-SKPD menurut
Modul Penyusunan LKPD.
Langkah 1. Kertas Kerja
a. PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat bantu menyusun
laporan keuangan secara manual.
Tabel III.7. Contoh Format Kertas Kerja SKPD
Ko
Rek
Xxxxxxxxxxxxxxx
Uraian
Xxxxxxxxxxxxx
Neraca
Saldo
Laporan
Realisasi
Anggaran
Jurnal
Penyesuaian
Neraca Saldo
Setelah
Penyesuaian
Jurnal
Penutup Neraca
D K D K D K D K D K D K
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Retribusi
Persediaan
Gedung/Bangunan
Akumulasi Depresiasi
RK PPKD
EDL Cadangan Persediaan
EDI Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
PAD Retribusi
Belanja Pegawai
Belanja ATK
Blnj Modal Pengadaan Konstruksi
Gedung
Jumlah
EDL SiLPA
Sumber: Modul Penyusunan LKPD
b. PPK-SKPD merekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo.
-
40
c. Berdasarkan neraca saldo, PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk LRA dan memindahkannya ke kolom LRA.
d. PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.
e. PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal
penyesuaian yang telah dibuat.
f. Pembuatan jurnal penutup.
g. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi
akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke
kolom neraca.
Langkah 2. Penyusunan LK-SKPD
a. LRA
1. Buatlah format LRA.
2. Isilah setiap kolom LRA sesuai ketentuan.
b. Neraca
1. Buatlah format neraca.
2. Isilah setiap kolom neraca sesuai ketentuan.
c. LAK
1. Buatlah format LAK.
2. Isilah setiap kolom LAK sesuai ketentuan.
d. Penyusunan CaLK
CaLK disusun dan disajikan secara sistematis sesuai dengan ketentuan SAP.
-
41
(6) Penyusunan LKPD (laporan konsolidasi)
LKPD disusun melalui proses konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan
seluruh SKPD. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, konsolidasi adalah cara
menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas
pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun
timbal balik (reciprocal). Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun
timbal balik, nama akun timbal balik dan estimasi besaran nominal dicantumkan
dalam CaLK.
Entitas pelaporan melalui PPK-SKPKD menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisator
berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah digabungkan
dengan lembaga teknis daerah (SKPD) yang membawahinya. Berikut prosedur
konsolidasi penyusunan Neraca dan LRA menurut Modul Penyusunan LKPD.
Langkah 1. Kertas kerja Neraca
a. Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja.
b. PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo masing-masing SKPD.
Angka-angka tersebut diletakkan di kolom neraca SKPD.
c. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal eliminasi dengan mengeliminasi
akun-akun resiprokal.
-
42
d. PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi.
Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah
eliminasi.
e. Berdasarkan neraca saldo yang telah dieliminasi, PPKD mengidentifikasi akun-
akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom
neraca pemda.
f. Berdasarkan kolom neraca pemda, PPKD menyusun neraca gabungan
pemerintah daerah.
Tabel III.8. Contoh Format Kertas Kerja SKPKD
Sumber: Modul Penyusunan LKPD
Ko
Rek
Xxxxxxxxxxxxxxx
Uraian
Xxxxxxxxxxxxx
Neraca
SKPD
Neraca
PPKD
Jurnal
Eliminasi
Neraca
Saldo
Setelah
Eliminasi
Neraca
PEMDA
D K D K D K D K D K
Kas Umum Daerah
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Kas di Bendahara
Penerimaan
RK Dinkes
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
Persediaan
Gedung/Bangunan
Akumulasi Depresiasi
Dana Cadangan
EDL SILPA
EDL Cadangan Piutang
EDL Cadangan Persediaan
EDI Diinvestasikan dalam Aset Tetap
EDC Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
RK PPKD
Jumlah
-
43
Langkah 2. Kertas Kerja LRA
a. Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan kertas kerja.
Tabel III.9. Contoh Format Kertas Kerja LRA
Ko
Rek Uraian LRA SKPD LRA PPKD
LRA
Gabungan
4 Pendapatan
4.1 PAD
4.1.2 Retribusi Daerah
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 Transfer DAU
Jumlah Pendapatan
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.2 Belanja Barang (ATK)
Jumlah Belanja Operasi
5.2 Belanja Modal
5.2.3 Konstruksi Gedung
Jumlah Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
SILPA
Sumber: Modul Penyusunan LKPD
b. PPKD melakukan rekapitulasi jumlah total LRA masing-masing SKPD. Angka-
angka tersebut diletakkan di kolom LRA SKPD.
c. PPKD menjumlahkan seluruh akun LRA SKPD dan PPKD pada kolom LRA
Gabungan.
d. Berdasarkan kolom LRA Gabungan, PPKD dapat menyusun LRA pemerintah.
-
44
3) Dokumen yang digunakan
(1) Dokumen akuntansi penerimaan kas
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah STS, nota kredit,
bukti transfer, dan dokumen lainnya. Pencatatan atas penerimaan kas dilakukan dalam
buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu.
(2) Dokumen akuntansi pengeluaran kas
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah SP2D, SPJ, nota
debet, bukti transfer, dan dokumen lainnya. Pencatatan atas pengeluaran kas
dilakukan dalam buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu.
(3) Dokumen akuntansi aset tetap
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.
Pencatatan atas aset dilakukan dalam jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu.
(4) Dokumen akuntansi transaksi selain kas
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.
Pencatatan atas transaksi selain kas dilakukan dalam buku jurnal umum, buku besar,
dan buku besar pembantu.
(5) Bendahara Umum Daerah (BUD)
Berdasarkan Permendagri 55 tahun 2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara, BUD membuat Laporan atas Kas Umum Daerah dalam bentuk Laporan
BUD (Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank). Dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti transaksi pada kasda merupakan dasar dari
penyusunan Laporan BUD. Selain Laporan BUD, BUD diwajibkan pula membuat
Register SPP, SPM, dan SP2D.
-
45
4) Pengendalian internal
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sama seperti unsur-unsur
internal control yang diperkenalkan COSO, SPIP terdiri atas unsur lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan pengendalian internal.
Lingkungan pengendalian berhubungan dengan kondisi organisasi. Pimpinan
dan pegawai instansi pemerintah harus memiliki perilaku yang positif dalam
mendukung kondisi organisasi yang mendukung SPI. Struktur organisasi dan
pendelegasian wewenang harus dapat mendukung SPI. Entitas pun harus memiliki
hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal.
Penilaian risiko berhubungan dengan identifikasi atau analisis risiko. Pimpinan
entitas harus melakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan
entitas dalam mencapai tujuannya. Penilaian risiko berguna agar entitas dapat
mengelola risiko. Selain itu, penilaian risiko berguna untuk memenuhi ketersediaan
mekanisme menghadapi perubahan yang mempengaruhi aktivitas entitas.
Kegiatan pengendalian berupa kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme
pengendalian. Kegiatan pengendalian yang memadai harus dikembangkan dan
diterapkan dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Informasi dan komunikasi berkaitan dengan sistem informasi. Sistem informasi
dibangun untuk mendokumentasikan informasi operasional dan keuangan. Informasi
tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan.
-
46
Pemantauan atau monitoring berhubungan dengan penilaian kualitas
pelaksanaan sistem pengendalian internal. Pemantauan dilaksanakan secara terus-
menerus untuk meneliti lebih lanjut, mengevaluasi, dan memperbaiki kelemahan yang
ada.
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan
akurasi dan kelengkapan informasi. Pengendalian dilakukan melalui pengendalian
umum dan aplikasi. Pengendalian umum meliputi pengamanan sistem informasi,
pengendalian akses, pengendalian pengembangan aplikasi (software), pengendalian
software, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. Pengendalian aplikasi meliputi
pengendalian otorisasi, kelengkapan data, akurasi data, dan keandalan pemrosesan
data.
Pemisahan fungsi menjadi ikon penting dan umum dalam pengendalian internal.
Tanggung jawab atas otorisasi, persetujuan, pencatatan, dan reviu/audit tidak
dirangkap oleh satu orang melainkan dilimpahkan secara sistemik agar tersedia checks
and balance.
Pengendalian aset dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur pengamanan fisik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain; aset
yang berisiko hilang/dicuri/rusak harus diamankan, formulir penting dipranomori, dan
seluruh fasilitas dilindungi dengan sistem pemadaman kebakaran.
SPIP yang telah disusun didokumentasikan untuk menggambarkan alur sistem
informasi, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan aplikasi.
Dokumentasi tersebut harus dikomunikasikan, diketahui, dan dipahami oleh seluruh
pegawai.
-
47
5) Laporan yang dihasilkan
(1) Neraca
Berdasarkan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban dalam
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana
lancar, investasi, dan cadangan.
(2) LRA
Berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang LRA, LRA menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
(3) LAK
Berdasarkan PSAP Nomor 3 tentang LAK, pelaporan arus kas bertujuan untuk
memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, dan saldo kas
beserta setara kas. Informasi ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
mendatang serta menilai kecermatan arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK
menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk keluar kas selama periode pelaporan.
LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas dari aktivitas operasi
berhubungan dengan penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, hibah,
-
48
penerimaan laba perusahaan daerah dan investasi lainnya, transfer masuk/keluar,
belanja nonmodal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Arus kas dari aktivitas
investasi aset non keuangan terdiri atas perolehan dan penjualan aset baik berupa aset
tetap maupu aset lainnya. Arus kas dari aktivitas pembiayaan meliputi penerimaan/
pengembalian/ pembayaran pokok/pemberian pinjaman, hasil penjualan surat utang,
divestasi, pembentukan/pencarian dana cadangan, dan penyertaan modal. Arus kas
dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan/pengeluaran PFK dan kiriman uang
masuk/keluar.
(4) CaLK
Berdasarkan PSAP Nomor 4 tentang CaLK, CaLK disajikan secara sistematis
sebagai referensi silang atas pos-pos keuangan dalam laporan keuangan. CaLK
meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos keuangan serta
informasi dan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar. CaLK
menyajikan informasi berupa:
a. kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi yang dipilih;
d. informasi yang harus disajikan berdasarkan PSAP dalam rangka penyajian
wajar;
e. informasi untuk pos-pos keuangan; dan
f. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar.
-
49
(5) LRSP
Kepala SKPD menyusun LRSP melalui PPK-SKPD. Kepala SKPD
menyerahkan laporan tersebut pada mingg