KERANGKA TEORITIS

Bab 1 pendahuluanDevinisa Suhartono 2010310059Sebuah latar belakang masalah :Pekerja V.S KorporasiPersoalan KesejahteraanPersoalan jaminan keselamatanHakekat Bekerja (menurut Marx)

KERANGKA TEORITISBAB 2Diskriminasi adalah masalah etis yang baru tampak jelas dalam paruh kedua abad ke-20. Seperti berlaku untuk banyak hal lain di zaman kita, tempat asal permasalahan ini adalah Amerika Serikat. Sekitar tahun 1950-an, banyak diskriminasi yang masih dipraktikkan, khususnya terhadap minoritas kulit hitam. Saat itu penolakan sekolah/perusahaan terhadap mereka dianggap biasa saja. Kelompok kulit hitam ini merasa dirinya diperlakukan kurang adil dibandingkan dengan warga negara lain. Kesadaran akan keadaan ini menimbulkan the civil right movement, gerakan kelompok kulit hitam untuk memperoleh hak-hak yang sama seperti warga negara Amerika lainnya. Gerakan ini dipimpin oleh Marthin Luther King. Dalam perkembangannya, gerakan hak warga negara ini secara prinsip tercapai dengan diterimanya undang-undang yang disebut the Civil Rights Act. Undang-undang the Civil Rights Act tidak membatasi pada soal warna kulit saja, tetapi juga race, color, religion, sex, or national origin.1. Perusahaan Tidak Boleh Mempraktikkan Diskriminasi Diskriminasi bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis. Karena itu diskriminasi menjadi suatu topik bagi etika bisnis. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa latin (discernere) yang berarti membedakan, memisahkan, memilah. Dalam konteks perusahaan, diskriminasi berarti membedakan karyawan karena alasan yang tidak relevan yang berakar dalam prasangka. Diskriminasi seperti ini kerap terjadi, misalnya, ketika menyeleksi karyawan baru, menyediakan kesempatan promosi dan sistem penggajian. Membedakan antar karyawan tentu sering terjadi dengan alasan yang sahA. Diskriminasi dalam Konteks PerusahaanB. Argumentasi Etika Melawan DiskriminasiMengapa perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi? Apa yang menjadi dasar etika untuk menolak diskriminasi? Argumentasi yang dikemukakan sering berbeda karena berlandaskan beberapa teori etika yang berbeda. Disini diselidiki beberapa argumen yang disajikan yaitu Utilitarisme, Deontologi dan Teori Keadilan.Utilitarisme (peraturan)Jika suatu perbuatan membawa manfaaat sebesar-besarnya bagi banyak orang, maka menurut utilitarisme perbuatan itu dianggap baik.Kelemahan: mengorbankan prinsip hak dan keadilan karena perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang itu belum tentu perbuatan yang benar menurut hukum.Jika praktik diskriminasi justru menguntungkan perusahaan, apakah dengan demikian hal itu dapat dibenarkan?DeontologiPerbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu juga baik. Berbeda dengan utilitarisme yang mempertimbangkan hasilnya, baru dilakukan perbuatannya.Diskriminasi dalam perusahaan berarti melecehkan martabat karyawan karena tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ia lakukan.Misalnya, mendiskriminasi karyawan karena perbedaan warna kulit, ras, atau jenis kelamin.

Teori KeadilanKeadilan distributif menuntut bahwa kita memperlakukan semua orang dengan yang sama, selama tidak ada alasan yang khusus untuk memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Diskriminasi bertentangan dengan kewajiban menegakkan keadilan.John Rawls merumuskannya secara positif sebagai persamaan peluang yang fair, yang menegaskan bahwa kepada semua orang harus diberikan peluang yang sama secara fair, misalnya dalam hal seleksi karyawan.FavoritismeFavoritisme merupakan kecenderungan untuk mengistimewakan orang tertentu.Diskriminasi selalu tidak etis apapun alasannya, sedangkan dalam hal favoritisme belum tentu.Kita tidak tahu persis pada saat mana favoritisme telah melewati ambang batas etika, menghindari favoritisme selalu merupakan pilihan terbaik dari sudut pandang etika.Diskriminasi Terbalik/Aksi AfirmatifAksi afirmatif mencoba mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangi ketertinggalan golongan yang dulunya didiskriminasi.Bagi yang pro, aksi afirmatif wajib dilakukan. Dasarnya adalah keadilan kompensatoris.Yang kontra, menolak aksi afirmatif, dengan alasan bahwa aksi afirmatif menimbulkan diskriminasi baru serta mengakibatkan keresahan dan frustasi yang tidak perlu dalam masyarakat.Jalan tengah: prinsip peluang yang sama untuk semua orang yang memenuhi syarat dengan cara yang sama tidak boleh dilewati. Namun, ketidakseimbangan antara karyawan yang diakibatkan oleh diskriminasi terdahulu harus dihilangkan juga.2. Perusahaan Harus Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja Beberapa aspek keselamatan kerjaPertimbangan etikaDua masalah khusus Beberapa aspek keselamatan kerjaAspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi karyawan . Banyak kecelakaan yang menimpa para karyawan sebagai akibat dari kurangnya perhatian para pengusaha terhadap aspek ini. Alasan yang kerapkali kita dengar dibalik terjadinya kecelakaan adalah ketidakpedulian para pengusaha terhadap aspek keselamatan kerja. Di Indonesia aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah diatur sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan dan banyak perusahaan sudah memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Namun tetap saja masih banyak pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi.Salah satu dasar dibalik perlunya perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Hak atas hidup ini merupakan salah satu HAM. Setiap manusia punya hak atas kehidupan dan tidak ada satu orang pun yang berhak mencabutnya. Perusahaan punya kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak tersebut, minimal dengan menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Pertimbangan etikaAdanya peraturan hukum yang melindungi para pekerja tidak serta merta membuat diskusi seputar masalah K3 dianggap selesai. Kehadiran peraturan hukum tidak akan pernah menghapus kewajiban moral majikan terhadap karyawannya. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu peraturan hukum belum cukup melindungi para pekerja. Para majikan tidak bisa bebas begitu saja dari kewajiban moral. Ia sudah terikat oleh alasan-alasan etika.Dua masalah khususDari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ada dua persoalan yang perlu diamati dan dicermati lebih lanjutApa pekerja boleh menolak perintah atasan untuk melaksanakan suatu tugas yang dianggap terlalu bahaya? Jawaban pertanyaan tersebut berkaitan dnegan kewajiban karyawan untuk menaati semua perintah yang wajar dari atasannya. Apakah suatu perintah untuk mengerjakan tugas bisa dianggap wajar atau tidak.Kerugian kesehatan akibat kondisi kerja tidak dialami oleh si pekerja bagi dirinya sendiri, tapi bagi keturunannya. Misalnya para pekerja pria atau wanita yang bekerja di industri kimia memiliki resiko untuk tidak memiliki keturunan (infertil). Siapa yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini? Si pekerja atau perusahaan atau kedua duanya. Dalam masyarakat yang menekankan otonomi dan hak individu jawabannya adalah pekerja itu sendiri yang harus bertanggung jawab, karena mereka sendiri yang memutuskan akan bekerja atau tidak dan akan memiliki keturunan atau tidak.

3.Kewajiban Memberi Gaji yang AdilMenurut keadilan distributifEnam faktor khususSenioritas dan imbalan rahasiaMenurut keadilan distributifPendukung liberalisme berkeyakinan bahwa gaji dapat dianggap adil, manakala gaji diterima para pekerja merupakan imbalan untuk prestasi. Pekerja yang berprestasi tinggi diberi gaji besar, sebaliknya pekerja yang berprestasi rendah hanya diberi gaji yang setimpal.Enam faktor khususPeraturan khusus. Gaji yang diterima para pekerja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya gaji minimum, adanya gaji minimum berarti bahwa kebutuhan diakui sebagi kriteria untuk menenukan gaji sosialisme. Gaji yang lazim dalam sektor industri tertentu dan daerah tertentu. Dalam semua sektor industri gaji yang diterima para pekerja tidak sama. Gaji bisa dinilai adil manakala sesuai dengan rata rata diberikan dalam sektor industri yang bersangkutan. Untuk kasus daerah tertentu karena biaya hidup di semua tempat tidak sama, bisa diterima jika gaji tidak sama untuk daerah daerah tertentu.Kemampuan perusahaan. Perusahaan kuat yang menghasilkan laba besar harus memberi gaji lebih besar daripada perusahaan yang punya laba kecil. Untuk pemberian bonus ekstra pada akhir tahun juga sama seperti itu. Di sini berlaku pandangan sosialis tentang hak karyawan mengambil laba.Sifat khusus pekerjaan tertentu. Beberapa tugas dalam perusahaan hanya bisa dijalankan oleh orang yang mendapat pendidikan atau pelatihan khusus. Kelangkaan tenaga mereka bisa diimbangi dengan tingkat lebih yang lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk pekerjaan yang menuntut pengalaman yang lebih besar ata pekerjaan yang memiliki resiko pekerjaan tinggi.Perbandingan dengan gaji lain dalam perusahaan. Kalau tidak ada kondisi seperti nomor 4 diatas maka gaji harus besar. Perusahaan yang punya sistem penggajian yang fair akan mebayar gaji yang sama untuk pekerjaan yang sejenis. Perundingan gaji yang fair, Salah satu cara yang ampuh untuk mencapai gaji yang fair adalah melakukan perundingan langsung antara perusahaan dengan para pekerja. Melalui perundingan perusahaan dan para pekerja bisa mengatur hal-hal terjadi dengan para pekerja seperti jaminan kesehatan, jam kerja, hari libur dll.Senioritas dan imbalan rahasiaOrang yang bekerja lebih lama pada suatu perusahaan mendapat gaji yang lebih tinggi. Kebiasaan ini menyimpang dari prinsip pembayaran gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama . Sebab dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama tapi dengan seniorisitas berbeda memiliki gaji yang berbeda. Namun demikian cara pengganjiannya tidak bisa dikatakan tidak adil karena gaji lebih tinggi berdasarkan senioritas itu merupakan semacam penghargaan bagi karyawan atas kesetiannya pada perusahaan.CONTOH KASUSContoh kasus:Perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMK

Sejumlah karyawan perusahaan Grand Royal Taliwang Hotel (GRTH) menuntut managemen perusahaan bersangkutan untuk membayar gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan juga agar perusahaan memberikan jaminan kesehatan seperti Jamsostek ataupun BPJS.Hal ini dikarenakan selama ini pihak perusahaan tidak memberikan gaji sesuai UMK dan jaminan kesehatan kepada karyawannya

Konflik Buruh Dengan PT MegariamasSekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas Sentosa, Selasa (23/9) siang menyerbu Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Utara di Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya (THR).Mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.

ANALISIS KASUS PERTAMADalam kasus yang pertama karyawan menuntut atas kewajiban perusahaan untuk memenuhi kewajiban memberi gaji yang adil. Persoalannya kemudian adalah bagaimana cara menilai adil atau tidaknya gaji yang diterima oleh para pekerja. Salah satu kriteria untuk menilai apakah gaji yang diterima para pekerja adil atau tidak , Thomas garret dan Richard klonoski mengusulkan 6 pertimbangan, salah satunya adalah peraturan hukum dimana gaji yang diterima para pekerja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya gaji minimum, adanya gaji minimum berarti bahwa kebutuhan diakui sebagi kriteria untuk menentukan gaji sosialisme. Selain itu juga, karyawan menuntut agar perusahaan memberikan jaminan kesehatan seperti Jamsostek ataupun BPJS. Dalam kasus ini , Perusahaan Harus Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi karyawan . Banyak kecelakaan yang menimpa para karyawan sebagai akibat dari kurangnya perhatian para pengusaha terhadap aspek ini. Alasan yang kerapkali kita dengar dibalik terjadinya kecelakaan adalah ketidakpedulian para pengusaha terhadap aspek keselamatan kerja. Di Indonesia aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah diatur sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan dan banyak perusahaan sudah memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). ANALISIS KASUS KEDUADalam kasus yang kedua kita bisa liat ini adalah salah satu contoh kasus suatu konflik yang terjadi dalam suatu organisasi bisa ditekankan disini suatu perusahan,dimana seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil dalam memimpin suatu perusahan.Mereka senantiasa mempermainkan rakyat kecil dan bertindak sangat tidak bijaksana sebagai seorang yang memiliki kekuasaan,mereka dengan mudah dapat mengeluarkan seorang karyawan yang dianggap terlalu vocal dan maengancam para karyawanya dengan tidak memberikan THR.Menurut saya ini jelas sangat berpengaruh dalam terjadinya sebuah konflik ini adalah penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus ini menurut saya bila dalam kasus ini banyak cara untuk menyelesaikanya mungkin dengan cara mediator atau jika dengan cara mediator tidak berhasil juga perlu adanya proses hukum karena disini telah melanggar hak seseorang dan telah melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada tenaga kerja. Saya rasa ini adalah solusi yang mungkin bisa menyelesaikan konflik dalam perusahaan ini,ada baiknya berikanlah apa yang menjadi haknya setelah iya mengerjakan kewajibanya. Masih banyak permasalahan soal kesejahteraan pekerja di Indonesia, bahkan bersentuhan langsung dengan yang menjadi kebutuhan mendasar pekerja tidak dipenuhi perusahaan. Perusahaan juga memangkas biaya operasional serta mengorbankan tunjangan-tunjangan yang seharusnya menjadi hak pekerja. Tidak hanya itu, jaminan keselamatan pekerja yang cenderung diabaikan oleh perusahaan menjadi hal yang patut diperhatikan.

Beberapa cara yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah, tidak mempraktikkan diskriminasi, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, serta memberi gaji secara adil tanpa mengurangi tunjangan yang menjadi hak seorang pekerja. Kemudian, pekerja berhak menuntut apa yang benar-benar menjadi haknya kepada perusahaan. Dengan demikian, kesejahteraan dan kulitas pekerja akan menjadi lebih baik karena merasa hak mereka telah terpenuhi dengan baik.