efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALBADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL RITAHUN 2018

Efektivitas Penyuluhan SosialMasyarakat dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALBADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL RI2018

Konsultan:

Bagus Aryo, Ph. D.

EFEKTIVITAS PENYULUHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sugiyanto, dkk

EFEKTIVITAS PENYULUHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018; viii + 87 halaman 14,5 x 21 cm

Konsultan :

Bagus Aryo, Ph. D.

Penulis :

Sugiyanto, Suradi, Anwar Sitepu, B.Mujiyadi,Togiaratua Nainggolan, Badrun Susantyo,

Irmayani, Habibullah

Perwajahan :Tim Peneliti

ISBN : 978-602-51581-9-3

Cetakan I : November 2018

Diterbitkan oleh:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,

Kementerian Sosial RI - JakartaJl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,

Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidanakan dengan penjara masing-masing

paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta

rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum

suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud

pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

iii

KATA PENGANTAR

Puju syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat-Nya, buku hasil penelitian Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat Dalam Penyelenggaan Kesejahteraan Sosial, dapat diselesaikan dengan baik.

Dinamika yang terjadi di masyarakat dewasa ini telah berimbas menurunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemajuan di bidang teknologi telah membawa efek yang kurang menguntungkan bagi kehidupan sosial sebagian masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Mereka itu mengalami penurunan kepedulian sosial terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini untuk jangka panjang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyuluhan sosial dirasakan sangat penting, karena penyuluhan sosial merupakan gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakta menunjukan masih terjadinya inkonsistensi terkait penyelenggaraan penyuluh sosial. Berdasarkan Permensos No.10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial, pada Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) bahwa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi penyuluh sosial fungsional berjumlah 171 pensos, yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah penyuluh sosial masyarakat berjumlah 365 relawan, yang tersebar di 11 provinsi (11 Kabupaten/Kota).

iv

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya, kepada Tim Peneliti dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sejak awal hingga tersusunnya buku hasil penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, November 2018

Kapuslitbangkesos,

Mulia Jonie

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ iii

DAFTAR ISI ............................................................................................. v

DAFTAR TABEL ........................................................................................ vii

DAFTAR DIAGRAM ................................................................................ viii

BAB I : PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Permasalahan ......................................................................... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 4

D. Metode Penelitian ................................................................ 4

E. Jadwal Penelitian .................................................................. 6

F. Organisasi Penelitian ............................................................ 7

BAB II : KAJIAN PUSTAKA ...................................................................... 8

A. Penyuluhan Sosial ................................................................. 8

B. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ................................ 13

C. Optimalisasi Peran Penyuluh Sosial ...................................... 14

D. Efektivitas ............................................................................... 17

BAB III : LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN ................................ 20

A. Kondisi Lokasi Penelitian ...................................................... 20

B. Responden Penelitian ............................................................ 30

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................... 41

A. Aktivitas Penyuluhan Sosial ................................................. 41

B. Hasil yang Dicapai ................................................................ 50

C. Faktor Pendukung dan Penghambat ................................... 61

D. Manfaat ................................................................................. 66

vi

BAB V : PENUTUP ............................................................................. 71

A. Kesimpulan ......................................................................... 71

Rekomendasi ........................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 74

SEKILAS PENULIS .................................................................................... 77

INDEK ........................................................................................................ 84

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Unsur Peserta FGD ................................................................ 5

Tabel 2. Jadwal Penelitian ................................................................... 6

Tabel 3. Persiapan Yang Dilakukan Penyuluh Sosial Masyarakat Sebelum Melaksanakan Penyuluhan Sosial ..... 42

Tabel 4. Metode yang Dikuasai dan Digunakan dalam Penyuluhan Sosial .................................................................. 48

Tabel 5. Dukungan pada Pelaksanaan Penyuluhan Sosial .............. 49

Tabel 6. Pengetahuan Masyarakat akan Masalah, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. ....................................... 51

Tabel 7. Perilaku/Gerakan Sosial untuk Menangani PMKS. ............. 54

Tabel 8. Kohesi/Ketahanan Sosial Masyarakat. ........................... 58

Tabel 9. Kelompok Swadaya dan jaringan Sosial. .............................. 60

viii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Jenis Kelamin ..... 30

Diagram 2. Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Usia .. 31

Diagram 3. Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Pendidikan ........................................................ 32

Diagram 4. Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Jenis Pekerjaan ... 33

Diagram 5. Persentase Lamanya Responden menjadi Pensosmas ... 34

Diagram 6. Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat menurut Pengalaman Kerja ............................................. 35

Diagram 7. Persentase Penerima Manfaat Menurut Kategori .......... 36

Diagram 8. Persentase Jenis Kelamin Penerima Manfaat .................. 37

Diagram 9. Persentase Pendidikan Penerima Manfaat .................... 38

Diagram 10. Persentase Pekerjaan Penerima Manfaat ....................... 39

Diagram 11. Persentase Frekuensi Aktivitas Penyuluhan Sosial pada 12 bulan Terakhir ..................................................... 44

Diagram 12. Persentase Sasaran Penyuluhan Sosial ........................... 45

Diagram 13. Persentase Materi Penyuluhan Sosial ............................. 46

Diargam 14. Persentase Lokasi Penyuluhan Sosial ............................. 47

1Pendahuluan

BaB

IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersifat multi-dimensional, dan oleh karena itu memerlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; keterlibatan dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut akan menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan, sehingga akan terjadi percepatan dalam mewujudkan masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

Khusus terkait dengan “masyarakat” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat dewasa ini telah berimbas menurunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemajuan di bidang teknologi telah membawa efek yang kurang menguntungkan bagi kehidupan sosial sebagian masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Mereka itu mengalami penurunan kepedulian sosial terhadap fenomena

2 Pendahuluan

dan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini untuk jangka panjang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (lihat Puspensos, 2017).

Penyuluhan sosial dirasakan sangat penting, karena penyuluhan sosial merupakan gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakta menunjukan masih terjadinya inkonsistensi terkait penyelenggaraan penyuluh sosial. Berdasarkan Permensos No.10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial, pada Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) bahwa Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Penyuluh Sosial Fungsional; b. Penyuluh Sosial Masyarakat. Pada ayat (2), yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan pada ayat (3), yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pupulasi penyuluh sosial fungsional berjumlah 171 pensos, yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah penyuluh sosial masyarakat berjumlah 365 relawan, yang tersebar di 11 provinsi (11 Kabupaten/Kota).

Pusat Penyuluhan Sosial adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggarakan penyuluhan sosial. Kegiatan ini

3Pendahuluan

dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang ditandai dengan kemampuan masyarakat menggali dan mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat, membangun jejaring sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, dan salah satunya adalah menginisiasi hadirnya relawan penyuluh sosial masyarakat.

Pada konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, relawan penyuluh sosial masyarakat ini merupakan salah satu dari Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (UU No 11/2009). Dengan demikian, kehadiran penyuluh sosial masyarakat dalam sistem kesejahteraan sosial ini memiliki posisi yang sangat strategis. Di sisi lain, masih ada pertanyaan, apakah penyuluhan sosial sudah efektif dalam membangun gerakan sosial masyarakat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal itulah yang menjadi landasan diperlukannya penelitian dengan subyek relawan penyuluhan sosial masyarakat.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penelitian tentang “Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat” ini perlu untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi Pusat Penyuluhan Sosial Masyarakat dan unit kerja terkait guna pengembangan dan atau peningkatan kebijakan dan pogram penyuluhan sosial di masa yang akan datang.

B. Permasalahan

Pusat Penyuluhan Sosial telah menginisiasi hadirnya penyuluhan sosial masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari tingkat lokal. Penyuluh sosial masyarakat tersebut diberikan pembekalan, sehingga diharapkan mampu melaksanakan

4 Pendahuluan

tugas dan fungsinya dalam mengembangkan potensi sumber, partisipasi sosial, restorasi sosial dan kesetiakawanan sosial. Keberadaan penyuluh sosial masyarakat telah satu tahun, dan belum diketahui bagaimana aktivitas penyuluhan sosial yang dilakukan, serta hasil yang dicapai.

Berdasar permasahan tersebut, pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan adalah:

1. Mendeskripsikan efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, pada aspek :

a. Pengetahuan masyarakat akan masalah, potensi dan sumber

b. Perilaku kolektif/gerakan sosial

c. Kohesi/ketahahan sosial

d. Kelompok swadya dan jaringan sosial

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap Kementerian Sosial RI terhadap efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5Pendahuluan

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan efektivitas penyuluhan sosial yang dilakukan oleh penyuluh sosial masyarakat, pada apsek pengetahuan dan kesadaran masyarakat, perilaku kolektif/gerakan sosial, kohesi/ketahan sosial dan kelompok swadaya dan jaringan sosial. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan dipilih secara purposive berdasarkan sebaran penyuluh sosial masyarakat serta kewilayahan. Oleh karena itu lokasi terpilih adalah Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu), Yogyakarta (Kabupaten Gunung Kidul), Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin) dan Gorontalo (Kota Gorontalo).

Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh sosial masyarakat sebanyak 42 orang dan penerima manfaat sebanyak 80 orang. Penentuan responden secara quota sampling, dengan mempertimbangkan aspek jenis kelamin dan kelompok sosial di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara dengan kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk menggali data aktivitas penyuluhan sosial dan hasil penyuluhan sosial.

2. Studi dokumentasi dengan mempelajari hasil-hasil penelitian, laporan hasil kegiatan Pusat Penyuluhan Sosial dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. FGD, dilakukan dengan petugas Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota, penyuluh sosial dan tokoh masyarakat, sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

6 Pendahuluan

Tabel 1.Unsur Peserta FGD

No Sumber Data Jumlah

1 Instansi sosial provinsi 1

2 Instansi sosial kabupaten/kota 5

3 Penyuluh Sosial Fungsional 2

4 Koordinator Penyuluh Sosial Masyarakat 2

5 Aparat desa/kel dan tokoh masyarakat 5

JUMLAH 15

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Ttrianggulasi digunakan untuk memastikan validitas data. Analisis ini menghasilkan informasi tentang aktivitas penyuluhan sosial dan hasil yang dicapai atau perubahan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat setelah menerima penyuluhan sosial. Informasi ini akan membantu dalam penarikan kesimpulan tentang efektivitas penyuluhan sosial.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian cepat dilaksanakan pada tahap 3 penelitian cepat yang dilaksanakan Puslitbangkesos tahun 2018. Adapun jadwal penelitian cepat ini dapat dilihat pada tabel 2.

7Pendahuluan

Tabel 2.Jadwal Penelitian

No TahapanMinggu

1 2 3 4 5 6

1 Persiapan - Penentuan topik X

- Penyusunan rancangan X

- Penyusunan instrumen X

- Pembahasan rancangan dan instrumen X

- Perbaikan rancangan dan instrumen hasil pembahasan X

2 Pelaksanaan (pengumpulan data lapangan) X

3 Pengolahan dan penyusunan laporan

- Pengolahan data dan analisis X

- Penyusunan laporan X

- Pembahasan X

- Finalisasi hasil penelitian X

F. Organisasi PenelitianPenelitian dilaksanakan dengan susunan organisasi sebagai berikut:Konsultan : Bagus Aryo, Ph.DKetua Tim : SugiyantoAnggota Tim : Suradi. Anwar Sitepu B. Mujiyadi Togiaratua Nainggolan Badrun Susantyo Irmayani Habibullah

8 Kajian Pustaka

BaB

IIKAJIAN PUSTAKA

A. Penyuluhan Sosial1. Pengertian

Penyuluhan dapat dipandang sebagai sebuah ilmu dan tindakan praktis. Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (behavioural science). Di dalamnya ditelaah pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Jadi, subyek telaah ilmu penyuluhan adalah manusia sebagai bagian dari sebuah sistem sosial; dan obyek materi ilmu penyuluhan adalah perilaku yang dihasilkan dari proses pendidikan dan atau pembelajaran, proses komunikasi dan sosial.

Ilmu penyuluhan mampu menjelaskan secara ilmiah transformasi perilaku manusia yang dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa, komunikasi, dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan lingkungan fisiknya. Kemudian, sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan

9Kajian Pustaka

upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat (Amanah, 2007). Menurut Permensos 10/2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Filosofi / Falsafah Penyuluhan Sosial

Menurut Kelsey dan Hearne (1955), bekerja bersama masyarakat untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkat martabatnya sebagai manusia:

a. Penyuluh bekerja bersama masyarakat, bukan penentu atau pamaksa melainkan mampu menciptakan suasana dialogis, menumbuhkan partisipasi masyarakat.

b. Penyuluh tidak menciptakan ketergantungan, tetapi mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat.

c. Penyuluh meningkatkan harkat dan martabat.

Di Amerika Serikat, Falsafah 3 T:

a. Teach: Penyuluhan merupakan pendidikan, kegiatan yang dilakukan dengan proses pembelajaran.

b. Truth: Penyuluhan menyampaikan kebenaran, yang dilakukan melalui proses uji coba atau penelitian.

10 Kajian Pustaka

c. Trust: Penyuluhan diyakini memberi manfaat bagi penerima.

Di Indonesia, penyuluhan merupakan proses pembelajaran.

a. Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantoro: Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani (di depan memberi contoh, di tengah membimbing, di belakan mendorong).

b. Pancasila

c. Bhineka Tunggal Ika

d. Regulatif sentralistik menjadi fasilitatstif partisipatif

e. Learning by doing

f. Seeing is believing

3. Prinsip Penyuluhan

Menurut Dahama dan Bhatnagar (1980), beberapa kondisi terkait dengan penyuluhan, yaitu:

a. Minat dan kebutuhan

Dalam melakukan penyuluhan berdasarkan minat dan kebutuhan warga sasaran.

b. Organisasi Masyarakat bawah

Target penyuluhan harus sampai pada organisasi masyarakat bawah.

c. Keragaman Budaya

Melakukan penyuluhan harus menyesuaikan atau mengetahui budaya warga sasaran.

d. Perubahan Budaya

Penyuluhan sosial harus memberikan perubahan budaya. Misalnya, budaya mencangkul menjadi menggunakan traktor.

11Kajian Pustaka

e. Kerjasama dan partisipasi

Dalam melakukan penyuluhan seorang penyuluh harus bisa bekerjasama dengan warga sasaran dan menjadikan atau mengkondisikan agar warga sasaran dapat ikut andil atau berpartisipasi dalam penyuluhan.

f. Demokrasi dalam penerapan ilmu

Dalam menerapkan ilmu atau penyuluhan, penyuluh harus menggunakan beberapa metode atau menggunakan prinsip demokrasi dengan mendengarkan aspirasi atau pendapat masyarakat sasaran.

g. Belajar sambil bekerja

1) Penyuluh sambil belajar dengan menerangkan.

2) Bekerja, maksudnya penyuluh dalam melakukan penyuluhan sambil mempraktekkan dan memperagakan.

h. Penggunaan metode yang sesuai

Metode menyesuaikan dengan kondisi atau karakteristik warga sasaran.

i. Kepemimpinan

Seorang penyuluh harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin bagi diri sendiri untuk bisa menjaga dirinya sendiri.

j. Spesialis yang terlatih

Seorang penyuluh harus mempunyai suatu kemampuan, ilmu atau menguasai materi yang akan di suluhkan.

k. Segenap Keluarga

Penyuluhan harus bisa sampai ke segenap keluarga.

12 Kajian Pustaka

l. Kepuasan

Masyarakat harus merasa puas dengan adanya penyuluhan, karena penyuluhan yang disampaikan di rasa bermanfaat bagi mereka.

4. Fungsi Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial memiliki berbagai fungsi, yaitu:

a. Fungsi Preventif

Artinya penyuluhan sosial ditujukan untuk meniadakan timbulnya problema sosial yang baru.

b. Fungsi Remedial (Kuratif/Rehabilitatif )

Artinya penyuluhan sosial ditujukan untuk menanggulangi problema sosial yang telah timbul.

c. Fungsi Pengembangan (Development)

Artnya penyuluhan sosial ditujukan untuk usaha pengembangan masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (Supportif)

Artinya penyuluhan sosial tidak hanya ditujukan pada bidang kesejahteraan sosial saja tetapi juga dapat menunjang program lain secara lintas sektor.

Berbicara tentang penyuluhan sosial setidaknya menyangkut lima unsur yaitu: (1) proses pembelajaran, (2) ada subyek yang belajar, (3) pengembangan kesadaran dan kapasitas diri dan kelompok, (4) pengelolaan sumberdaya untuk perbaikan kehidupan, dan (5) diterapkannya prinsip berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan menerapkan fungsi kelestarian lingkungan. Implikasinya, penyelenggaraan penyuluhan haruslah meliputi lima aspek di atas (Amanah, 2007).

Penyuluhan telah digunakan oleh berbagai sektor, antara lain pada sektor pertanian, kependudukan,

13Kajian Pustaka

keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial. Pada sektor sosial, penyuluhan sosial didefinisikan sebagai suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Penyuluhan sosial pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, merupakan gerak dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyuluhan sosial diarahkan dalam rangka memberi dan meningkatkan pemahaman, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari tingkat lokal. Sebagai gerak dasar, maka posisi penyuluhan sosial ini sangat strategis, karena menentukan capaian dan keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini difokuskan pada penyuluh sosial masyarakat, dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda. Mereka diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial pusat, maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,

14 Kajian Pustaka

yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial (Permensos No 10/2014).

Permensos tersebut menegaskan, bahwa masyarakat menjadi salah satu unsur pelaku dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat dengan potensi dan sumber yang dimiliki, menjadi bagian penting dan ikut menentukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketika peran masyarakat dapat dilakukan secara optimal mulai dari tingkat lokal, maka permasalahan sosial secepatnya diselesaikan dan atau tidak akan meluas.

Meskipun demikian, peran serta masyarakat ini seringkali tidak optimal karena berbagai hambatan, baik secara teknis maupun administratif. Ketentuan birokrasi yang kurang dipahami masyarakat, seringkali menyurutkan peran serta masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan fasilitasi oleh pemerintah agar peran serta masyarakat tersebut menjadi optimal.

Pada konteks penyuluhan sosial, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari: pengetahuan dan kesadaran akan masalah, potensi dan sumber, perilaku kolektif /gerakan sosial untuk menangani PMKS, kohesi sosial dan kepedulian sosial dan jaringan sosial dan kelompok swadaya (lihat Permensos No 10/2014). Pada penelitian ini, komponen-komponen tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas metode penyuluhan sosial.

C. Optimalisasi Peran Penyuluh Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memberikan peran dan posisi lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Pergeseran ini telah membawa

15Kajian Pustaka

perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai oleh : (1) Tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar, bahkan ditandai dengan munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah sehingga menjadi sebuah ancaman disintegrasi nasional; (2) Sistem multi partai dengan jumlah hingga puluhan, dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga pada tingkat elit politik, yang akan merapuhkan kohesi nasional; (3) Pengaruh globalisasi dikhawatirkan menghilangkan identitas dan simbol-simbol integrasi seperti nasionalisme, patriotisme dan penghargaan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila; dam (4) Munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya atas dasar kepentingan (Puspensos-Depsos RI, 2006).

Menyikapi hal tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan upaya secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sangatlah penting, mengingat permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini semakin berkembang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal terlihat dengan semakin banyaknya warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak, karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Akibatnya, banyak diantara mereka yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat.

Memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan permasalahan sosial dewasa ini serta kemampuan penanganan yang dimiliki, maka dipandang perlu mengoptimalkan peran para penyuluh sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan kesejahteraan sosial. Hal

16 Kajian Pustaka

ini sesuai dengan yang tersurat pada Pasal 33 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar, yakni (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; (2) Pekerja Sosial; (3) Relawan Sosial; dan (4) Penyuluh Sosial.

Sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kessos, keberadaan penyuluh sosial dapat dikatakan masih relatif baru, karena baru lahir pada 2008 melalui Peraturan Menpan No PER/06/M.PAN/4 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melakukan penyuluhan sosial serta pengembangan penyuluhan sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan sosial adalah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Pasal 1 ayat 1). Menilik batasan pengertian tersebut, maka ada tiga peran penting yang harus dijalankan oleh penyuluh sosial, yakni (1) sebagai komunikator; (2) motivator); serta (3) edukator dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Begitu strategisnya peran penyuluh sosial dalam pembangunan karakter bangsa (nation caracter building), maka untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, apabila ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, dan memberikan ruang/fasilitasi para penyuluh agar mereka menjalankan tugas dan perannya secara optimal.

17Kajian Pustaka

D. Efektivitas

Beberapa definisi tentang efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Hodges (2003) efektivitas sebagai ukuran suksesnya suatu organisasi atau lembaga didefinisikan sebagai kemampuan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya serta mampu mengelola SDM tenaga pelaksana untuk mencapai tujuan. Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 2009). Menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Efektivitas dari kata efektif yang dapat diartikan sebagai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan (Mcquarie in Productivity Commission/PC, 2013). Indikator efektivitas program umumnya berfokus pada pengukuran perubahan hasil yang mencerminkan tujuan program (PC, 2013). Kemudian, dikemukakan di dalam businessdictionary, bahwa efektivitas adalah sejauh mana tujuan tercapai dan sejauh mana masalah yang ditargetkan diselesaikan, atau melakukan sesuatu dengan benar (doing the right thing).

Lebih lanjut, Surbhi (2015), berpendapat bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana sesuatu telah dilakukan, untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Ini berarti tingkat kedekatan tujuan yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan, dapat

18 Kajian Pustaka

mengetahui potensi seluruh entitas. Efektivitas berorientasi hasil, menunjukkan betapa hebatnya suatu kegiatan telah dilakukan dan mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan secara akurat atau sempurna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibuat strategi, dan memilih cara-cara terbaik untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil yang dimaksud pada konsep efektivitas adalah outcome, bukan keluaran atau output. Pengertian outcome dikemukakan oleh Ausratlian Healthcare Associates/AHA (n.y), adalah perubahan, hasil, dan dampak yang mungkin jangka pendek atau panjang; langsung atau tidak langsung; primer atau sekunder; diinginkan atau tidak diinginkan; positif atau negatif; dan tunggal, jamak atau hierarkis. Outcome ini merupakan perubahan yang bertahan lama.

Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan sosial perlu melihat tujuan (hasil) yang diharapkan pada kelompok yang memperoleh penyuluhan sosial. Di dalam Pedoman Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat, disebutkan ada 15 indikator perubahan pada masyarakat sebagai dampak dari penyuluhan sosial, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengetahuan masyarakat akan masalah, potensi dan sumber

2. Perilaku kolektif /gerakan sosial untuk menangani PMKS

3. Kohesi sosial

4. Kelompok swadaya dan jaringan sosial

19Kajian Pustaka

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

20 Lokasi dan Responden Penelitian

BaB

IIILOKASI DAN

RESPONDEN PENELITIAN

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Provinsi Bengkulu

a. Kondisi geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bengkulu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan dan 67 keluarahan. Kota Bengkulu memiliki luas 151,70 km2. Ditinjau dari keadaan geografisnya, terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan berada diantara 3045’ Lintang Selatan serta 102014’ – 102022’ Bujur Timur.

21Lokasi dan Responden Penelitian

Kota Bengkulu memilik relief permukaan tanah bergelombang terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta terdapat beberapa cekungan alur sunagai keci. Musim yang terjadi di wilayah ini musim hujan dan kemarau. Musim hujan pada bulan Desember – Maret, dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni – September.

b. Kondisi demografis

Penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2016 mencapai 359.488 jiwa, rasio jenis kelamin penduduk sebesar 100,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 hingga 101 penduduk laki-laki (BPS Kota Bengkulu, 201). Jumlah angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 170.888 orang. Sedangkan tingkat pengaguran sebesar 7,79 persen. Sementara itu, kodisi angkatan kerja tidak dapat dipaparkan karena ketersediaan data yang terbatas.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, pencari kerja terdaftar pada tahun 2016 adalah sebanyak 827 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh pencari kerja lulusan D-IV/S2/S3 yaitu sebanyak 159 laki-laki dan 230 perempuan. Sementara itu, pencari kerja terdaftar terbanyak ada pada bulan September dan Oktober yaitu sebanyak 224 orang dan 135orang.

2. Provinsi DI Yogyakarta


Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa


Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan.

Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU No 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Konkruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib (urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan pemerintahan pilihan.


Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul lebih dipengaruhi oleh migrasi keluar. Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan


peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan (± 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa: batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan.Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 berjumlah 680.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa.

c. Kondisi sosial budaya

Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa


nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain).

Organisasi kesenian sebagai budaya yang terus dipupuk dan dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.878 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Sementara itu desa budaya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

1) Tradisi rasulan Gunungkidul

Rasulan adalah tradisi yang sudah lama diselenggarakan oleh masyarakat Gunungkidul, yang merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh para petani setelah masa panen tiba. Rasulan atau bersih dusun dilaksanakan hampir di setiap dusun maupun desa yang ada di Kapubaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tradisi ini sampai sekarang rutin diadakan setiap tahunnya oleh masyarakat Gunungkidul. Waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan warga setiap dusun.

Kirab, arak-arakan mengelilingi desa dengan membawa tumpengan atau sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, ayam panggang, dan sebagainya. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari, diawali dengan kegiatan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun seperti memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Tidak hanya membersihkan lingkungan desa, puncak dari tradisi rasulan disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan


olahraga dan pertunjukan seni budaya. Rasulan telah dikemas menjadi salah satu event budaya khas Indonesia dan pengembangan wisata di kawasan Gunungkidul.

2) Atraksi seni budaya saat rasulan

Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan tradisi rasulan di Gunungkidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar negri. Pada perayaan rasulan, pengunjung atau wisatawan disuguhkan pertunjukan seni dan budaya mulai dari kirab, doger, jathilan, wayang kulit, serta reog Ponorogo. Pada tradisi rasulan, puncak keramaian biasanya terjadi pada saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa dengan membawa tumpengan atau sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, ayam panggang, dan sebagainya.

3. Provinsi Kalimantan Selatan


Kota Banjarmasin terletak pada 30 22’ Lintang Selatan dan 114032’ Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito.Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah


satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Dilihat dari batas wilayah:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.


Kota Banjarmasin adalah merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Nama asli kota Banjarmasin adalah Banjar-Masih, pada tahun 1664 Belanda menulisnya Banjarmasch atau Banzjarmasch. Banjarmasin pernah menjadi ibukota Dutch-Borneo.

Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2016. Termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin muson dari arah barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daerah Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Autralia yang bertiup dari arah timur adalah angina kering pada musim kemarau.


Terdiri dari atas 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Bnajarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang. Pada tahun 2017, jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).

Memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa, terdiri penduduk laki-laki berjumlah 347.408 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 345.385 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 98,46 Km2, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.036 penduduk/Km2 (BPS Kota Banjarmasin, 2017).


Masyarakat atau penduduk Kota Banjarmasin secara garis besar terdiri dari 2 kelompok yaitu Masyarakat Pribumi dan Pendatang. Kaum pribumi adalah suku Banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar terdiri dari Suku Banjar Pahuluan dan Suku Banjar Batang Banyu. Kaum Pendatang terdiri dari Suku Jawa, Madura, Bajau, Bugis, Cina dan Arab. Budaya dan tradisi orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia.

Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,72%) dan Madura (2,42%). Orang Jawa di Banjarmasin tersebar di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaur


dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman Madura di Banjarmasin. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Arab, Dayak, Bugis, Sunda dan lain-lain.

Secara formal Islam telah membentuk lembaga politiknya di Samudera Pasai pada abad ke-7 Hijriah (13 M) dengan rajanya bernama Malik As-Saleh, yang wafat pada bulan Ramadhan 698 Hijriah (1297 M). Pada awal abad ke-16 berdiri Kesultanan Demak (1518-1550 M) dengan rajanya yang pertama Raden Patah. Pelembagaan yang paling penting adalah terbentuknya struktur Kesultanan, sehingga perkembangan Islam menyebar ke seluruh penjuru Kesultanan Banjarmasin.6 Hikayat Banjar menyebutkan pasukan Demak yang datang ke Banjarmasin berjumlah 1000 orang pasukan.

Sehingga penduduk Banjarmasin dikenal taat pada ajaran agama. Sebagaimana agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Khong Hu Tsu ada di Banjarmasin dan agama yang pemeluknya terbesar adalah agama Islam. Sendi-sendi islami juga tercermin dengan banyaknya acara bernuansa islami seperti meriahnya peringatan hari hari besar islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan semaraknya Pasar Wadai Ramadhan. Walaupun Islam menjadi mayoritas di Kota ini, akan tetapi toleransi antar umat beragama tetap terjalin dengan harmonis. Ini ditunjukkan dengan tidak pernah adanya konflik yang bernuansa agama di Kota ini.

Pengaruh agama Islam di Kota Banjarmasin sangat kuat terhadap segala aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat termasuk bidang ekonomi, hukum, dan politik.


Oleh karena itu, sikap dan persepsi masyarakat terhadap berbagai masalah sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan islami yang menjadi pedoman peri kehidupan pemeluknya. Hal ini ditandai dengan banyaknya langgar (mushalla) serta mesjid yang sangat mudah dijumpai seluruh pelosok kota.

4. Provinsi Gorontalo


Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo. Secara geografis mempunyai luas 79,03 km2 atau 0,65 persen dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 9 kecamatan, terdiri dari 50 kelurahan. Wilayah administrasi Kota Gorontalo terdiri dari 9 kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah kecamatan Kota Barat.


Menurut hasil registrasi penduduk 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil, penduduk Kota Gorontalo pada 2017 berjumlah 210.782 jiwa terdiri dari 103.584 laki-laki dan 107.198 perempuan. Tingkat kepadatan 2.505 orang/km2. Tingkat Pengangguran di Kota Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 5,50 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 60,67 persen. Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo tahun 2017 sebanyak 1.087 orang.


Pada tahun 2017, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada penduduk kelompok usia sekolah 7-12 tahun sebesar 98,9 persen. Sementara itu, APS penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun adalah 95,5 persen, 16-18 adalah 75,4


persen, dan 19-24 tahun yaitu 43,5 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD tahun 2017sebesar 97,95 persen. Sementara itu, APM tingkat SLP dan masing-masing sebesar 66,91 persen dan 57,79 persen.

B. Responden Penelitian

1. Penyuluh Sosial Masyarakat

a. Menurut jenis kelamin

Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat di empat lokasi penelitian pada tahun 2017 berjumlah 129 orang relawan, namun saat dilakukan penelitian terjadi penurunan menjadi 118 orang relawan. Sebanyak 11 orang relawan mengundurkan diri dengan alasan, disebabkan melanjutkan pendidikan, karena diterima kerja ditempat lain, dan karena alasan keluarga. Dari sejumlah 118 orang relawan tersebut, diambil sebanyak 42 orang relawan Penyuluh Sosial Masyarakat untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Secara rinci menurut jenis kelamin responden penyuluh sosial masyarakat sebagai berikut.

Diagram 1.Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, N = 42.


Berdasarkan diagram tersebut diatas menunjukkan Penyuluh Sosial Masyarakat menurut jenis kelamin sebagian besar (67,67%) berjenis kelamin perempuan, dan hanya 33,33 persen berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan informasi dari lapangan kondisi tersebut terjadi dikarena pada waktu perekrutan yang banyak mendaftar berjenis kelamin perempuan.

b. Menurut usia

Menurut usia responden Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat 80,96 persen berkisar antara 20 tahun sampai dengan 49 tahun, dengan usia termuda 22 tahun dan tertua 49 tahun. Walaupun masih ada sekitar 19,04 persen usianya diatas 50 tahun. Namun dilihat dari teori perkembangan manusia, usia ini masuk dalam kategori produktif. Secara rinci usia responden penyuluh sosial masyarakat, sebagaimana tampak pada diagram 2 berikut ini:

Diagram 2.Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Usia

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

c. Menurut pendidikan

Aspek lain yang relevan dengan kinerja relawan Penyuluh Sosial Masyarakat ini, adalah pendidikan.


Gambaran tentang pendidikan responden ini dapat dilihat dalam diagram 3 berikut ini:

Diagram 3.Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Pendidikan

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, N = 42

Berdasarkan tabel 3 tersebut menunjukkan bawa pendididikan responden sebagian besar (59,52%) berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLA), selebihnya Sarjana (S1) berjumlah 33,34 persen dan Diploma sebesar 7,14 persen. Sementara responden sarjana (50%) masih didominasi oleh jurusan non kesejahteraan sosial, bahkan masih ada yang berasal dari sarjana teknik.

d. Menurut jenis pekerjaan

Dari lima jenis pekerjaan pokok yang ditekuni relawan penyuluh sosial masyarakat ini, semua masih relevan dengan pekerjaan sebagai penyuluh sosial, termasuk mereka yang honor di lembaga pemerintahan karena ditempatkan di seksi kesejahteraan sosial. Hanya saja status sebagai pekerja honorer ini mengakibatkan keterikatan jam kerja sebagaimana halnya pegawai negeri sipil pada umumnya. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada diagram 4 berikut ini.


Diagram 4.Penyuluh Sosial Masyarakat Menurut Jenis Pekerjaan


Berdasarkan data tersebut, bahwa jenis pekerjaan responden penerima manfaat cukup bervariasi. Namun sebagian besar (30,95%) tidak bekerja karena responden berasal dari Ibu Rumah Tangga (IRT).

e. Lama menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)

Dilihat dari latar belakang, relawan penyuluh masyarakat berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Terkait dengan lama menjadi penyuluh sosial masyarakat rata-rata dimulai setelah mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 20 Juli 2017. Menurut penyuluh sosial masyarakat mereka dapat melaksakan tugas jadi penyuluh dimulai pada bulan Agustus 2017. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam diagram 5 berikut ini.


Diagram 5.Persentase Lamanya Responden menjadi Pensosmas


Data di atas menunjukkan, bahwa relawan penyuluh sosial masyarakat menjadi Penyuluh Sosial Masyarakat sebagian besar (50%) lebih setahun. Selebihnya 28,57 persen kurang dari satu tahun menjadi penyuluh sosial masyarakat, dan 21,43 persen selama satu tahun menjadi penyuluh sosial masyarakat.

f. Pensosmas menurut pengalaman

Pengalaman kerja sangat krusial diperhatikan untuk menentukan langkah ke depannya. Menurut Trijoko, pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Diasumsikan bahwa lebih lama pengalam kerja seseorang, pengetahuan atau keterampilan yang telah dikuasai dalam pekerjaan semakin bertambah. Untuk itu diperlukan adanya pengalaman pekerjaan. Terkait dengan pengalaman penyuluh sosial masyarkat dalam pekerjaan dapat dilihat dalam diagram 6 berikut ini:


Diagram 6.Persentase Penyuluh Sosial Masyarakat menurut Pengalaman Kerja


Data di atas menunjukkan, pengalaman kerja penyuluh sosial masyarakat cukup bervariasi. Walaupun ada yang tidak bekerja, karena merupakan ibu rumah tangga. Dilihat dari pengalaman, relawan penyuluh sosial masyarakat sudah memiliki pengalaman yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mengakses masyarakat. Hal ini terlihat ketika kunjungan wawancara ke masyarakat. Relawan penyuluh sosial dan tim peneliti dengan cepat direspon warga karena relasi yang sebelumnya terbangun dengan baik.

2. Penerima Manfaat

a. Kategori penerima manfaat

Penelitian ini mengidentifikasi kategori penerima manfaat dalam upaya menemukenali kelompok sasaran (target group) penyuluhan sosial. Penerima manfaat menurut kategori dapat dilihat dalam diagram 7 berikut ini:


Diagram 7.Persentase Penerima Manfaat Menurut Kategori


Berdasarkan data diagram di atas, penerima manfaat sebagian besar (61,25%) berasal dari warga masyarakat, selebihnya berasal dari tokoh masyarakat (13,75%), aparat pemerintah dan pilar-pilar sosial masing-masing 12,5 persen. Informasi ini menunjukkan, bahwa kelompok sasaran penyuluh sosial cukup luas, merentang dari warga masyarakat umum hingga aparat pemerintah. Informasi ini juga menunjukkan, bahwa penyuluh sosial telah diakui dan diterima kehadirannya oleh semua lapisan sosial di masyarakat.

b. Jenis kelamin

Penelitian ini mengumpulkan informasi tentang jenis kelamin penyuluh sosial, dalam upaya mengetahui komposisi antara penyuluh sosial laki-laki dan penyuluh sosial perempuan. Informasi terkait dengan jenis kelamin penyuluh sosial ini perlu dikumpulkan, sehingga tersedia bahan untuk pengembangan program yang sesuai dengan kondisi obyektif penyuluh sosial. Penyuluh sosial menurut jenis kelamin tampak pada diagram 8 berikut ini:


Diagram 8.Persentase Jenis Klamin Penerima Manfaat


Diagram di atas memperlihatkan, bahwa penyuluh sosial perempuan sebesar 68,75 persen lebih banyak dibandingkan dengan penyuluh sosial laki-laki sebesar 31,25 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa kelompok perempuan lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau relawan kemanusiaan, dibandingkan kelompok laki-laki.

c. Pendidikan

Penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai pendidikan penerima manfaat penyuluhan sosial. Informasi mengenai pendidikan ini diperlukan dalam upaya menggambarkan karakteristik penerima manfaat. Pendidikan penerima manfaat ini tentu akan terkait dengan metode dan teknik-teknik yang dikuasai dan digunakan oleh penyuluh sosial. Pendidikan penerima manfaat sebagaimana tampak pada diagram 9 berikut ini:


Diagram 9.Persentase Pendidikan Penerima Manfaat

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, N =80

Berdasarkan diagram tersebut di atas, bahwa pendidikan penerima manfaat secara kumulatif dapat dikatakan kategori tinggi, yaitu berpendidikan SLA ke atas (SLA – S2) sebesar 53,75 persen. Menghadapi penerima manfaat dengan pendidikan tersebut, menuntut penyuluh sosial memiliki pengetahuan yang luas dan kompetensi di bidang kesejahteraan sosial sebagai domain utama penyuluhan sosial. Pendidikan, biasanya diikuti dengan berpikir kritis pada seseorang. Jika penyuluh sosial tidak dapat mengimbangi kondisi itu, maka akan dihadapkan dengan kendala ketika memberikan penyuluhan sosial.

d. Pekerjaan

Menurut B. Renita (2006, halaman 125) kerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat (keluarga) dan masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, sedangkan dari sudut rohani atau religius, kerja


adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu komitmen hidup yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pekerjaan penerima manfaat yang terjaring dalam penelitian ini, adalah dalam upaya menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan ketersediaan waktu untuk mengikuti penyuluhan sosial. Pekerjaan penerima manfaat penyuluhan sosial sebagaimana tampak pada diagram 10 berikut ini:

Diagram 10.Persentase Pekerjaan Penerima Manfaat


Berdasarkan diagram tersebut di atas, bahwa penerima manfaat penyuluhan sosial memiliki rentang pekerjaan, dari tidak bekerja, berkerja sendiri, bekerja pada orang lain, mahasiswa dan bekerja di institusi pemerintah. Dari jenis-


jenis pekerjaan yang teridentifikasi, persentase terbesar atau 36,25 persen, adalah tidak bekerja. Mereka itu adalah ibu-ibu rumah tangga, di mana memiliki ketersedaan waktu untuk menerima penyuluhan sosial. Untuk itu, ibu-ibu rumah tangga menjadi sasaran utama dalam penyuluhan.

Kemudian, aparat pemerintah setempat (desa, kecamatan) sebesar 32,50 persen. Masuknya aparat pemerintah desa dan kecamatan sebagai penerima manfaat, menggambarkan bahwa penyuluh sosial telah melakukan koordinasi, dan memperoleh dukungan atas kegiatan yang dilaksanakannya.

41Hasil dan Pembahasan

BaB

IVHASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aktivitas Penyuluhan Sosial

1. Persiapan Penyuluhan

Berbagai cara dilakukan orang untuk meminimalisir terjadi kegagalan dalam suatu kegiatan apapun. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam kegiatan yang akan dilakukan. Di dalam perencanaan ini, harus mempunyai konsep yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Selain konsep yang harus diperhatikan, adalah tujuan apa yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Terkat dengan penelitian ini, semua responden penyuluh sosial masyarakat mengaku melakukan persiapan penyuluhan. Hanya saja kualitas dan bentuk persiapannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berlangsung. Persiapan penyuluh sosial sebelum melaksanakan penyuluhan sosial, dapat dilihat dalam diagram berikut:

42 Hasil dan Pembahasan

Tabel 3.Persiapan Yang Dilakukan Penyuluh Sosial Masyarakat Sebelum

Melaksanakan Penyuluhan Sosial

No Uraian Fre %

1 Menyusun rencana 40 95.24

2 Menyiapkan materi 39 92.86

3 Menyiapkan sarpras 35 83.33

4 Menyiapkan daftar sasaran 41 97.62

5 Koordinasi dengan aparat setempat 42 100


Terkait menyusun rencana sebelum melakukan penyuluhan sebagian besar (95,24%) menyatakan telah menyusun rencana penyuluhan. Rencana yang disusun kebanyakan bersifat lisan. Kalau pun tertulis, pada umumnya hanya sebatas tertulis dalam hand phone atau dalam bentuk tulisan tangan. Itu pun tidak diarsipkan dengan baik mengingat belum ada kewajiban membuat laporan tertulis ke lembaga terkait seperti Dinas Sosial.

Persiapan terutama diarahkan ke penguasaan materi agar lebih relevan dengan kebutuhan dan permasalahan kelompok sasaran. Hal tersebut terlihat pada tabel 3 tersebut di atas, menunjukan sebagian besar (92,86%) menyiapkan materi sebelum melakukan penyuluhan. Hal ini penting mengingat dalam kasus tertentu relawan penyuluh masyarakat bekerja membaur tanpa didasari target sasaran. Cara ini ditempuh terutama untuk hal-hal yang sifatnya sensitif. “Soalnya, masih ada aja orang tua yang menyembunyikan masalah anaknya pak. Malu pak, dianggap aib keluarga. Nah... untuk kasus seperti ini harus disiasati dengan pendekatan khusus. Kita tidak boleh terlalu formal atau kelihatan benar sebagai penyuluh.


Mereka lebih sering kami proses ketika ngantar anaknya ke sekolah. Kita menyuluhnya tanpa disadari“.

Bagi kelompok yang tidak menyusun rencana dan tidak menyusun materi, mengaku lebih didasari oleh pertimbangan kehati-hatian. Mereka bekerja secara insidental dengan mengacu pada pengetahuan yang diperoleh ketika pelatihan dasar. Jika menemukan hal yang berbeda, mereka lebih baik menunda penyuluhan hingga memperoleh kesempatan menanyakan langsung ke temannya yang lebih menguasai. Selanjutnya mereka akan melanjutkan penyuluhannya jika yang bersangkutan ketemu dan menanyakan lagi.

Sedangkan persiapan sarana prasarana pada saat persiapan kegiatan penyuluhan menurut responden dilakukan oleh aparat setempat (desa/kelurahan), pilar-pilar PSKS (Karang Taruna, PSM, dll) juga warga masyarakat. Dengan target sasaran merespon individu, keluarga, dan kelompok yang membutuhkan penyuluhan.

Terkait dengan koordinasi dengan aparat setempat, di tiga lokasi penelitian semuanya menyatakan turut terlibat. Namun di Bengkulu, menyertakan tanpa terkoordinasi, masing-masing penyuluh berjalan sendiri-sendiri merespons individu, keluarga, dan kelompok yang membutuhkan penyuluhan. Dengan demikian kegiatan berlangsung tanpa terjadwal, dengan bentuk penyuluhan yang menyesuaikan dengan target sasaran.

Adapun bentuk-bentuk kontribusi/dukungan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat desa/kelurahan, pilar-pilar sosial, maupun masyarakat, masih relatif kecil. Walapun masih relatif kecil, namun dapat diasumsikan dalam bentuk dukungan sosial. Dukungan sosial adalah keberadaan,


kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita.

Adapun bentuk kontribusi/dukungan konkrit yang diberikan masih sebatas pada ketersediaan sarpras maupun ketersediaan konsumsi. Apresiasi warga masyarakat, hanya sebatas ucapan terimakasih. Keberadaan penyuluh sosial sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kehadiran mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Aparat desa dan aparat dusun mendapat dukungan dan peluang kerja sama untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Informasi yang dikumpulkan terkait dengan pelaksanaan penyuluhan sosial adalah frekuensi, sasaran, materi, lokasi dan metode penyuluhan sosial. Informasi ini dikumpulkan untuk mendeskripsikan apa yang telah dilakukan oleh penyuluh sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial di masyarakat. Frekuensi aktivitas penyuluhan sosial dapat dilihat pada diagram 11 berikut ini:

Diagram 11.Persentase Frekuensi Aktivitas Penyuluhan Sosial

pada 12 bulan Terakhir

Sumber: Hasil Penealitian, 2018.


Berdasarkan diagram tersebut di atas, sebesar 63,30 persen penyuluh sosial melaksanakan penyuluhan 6 kali ke atas, dan bahkan dari jumlah tersebut sebesar 42,90 persen lebih 10 kali memberikan penyuluhan sosial. Frekuensi tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial telah secara aktif (proaktif ) dan memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan penyuluhan sosial.

Dilihat dari sasaran atau penerima manfaat penyuluhan sosial, sasaran adalah perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sasaran penyuluhan sosial sebagaimana tampak pada diagram 12 berikut ini:

Diagram 12.Persentase Sasaran Penyuluhan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, Jawaban lebih dari satu

Data pada diagram tersebut di atas menggambarkan, bahwa sasaran dengan persentase tinggi pada kelompok (80,95%) dan masyarakat (78,57 %). Menarik dari data tersebut, bahwa sasaran perorangan dan keluarga juga cukup signifikan, masing-masing sebesar 47,62 persen dan 38,10 persen. Hal tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial tidak saja melakukan aktivitas pada tingkat makro (community), tetapi


juga mezzo (family) dan mikro (individual). Pada tingkat mikro, berarti penyuluh sosial bukan lagi penyuluhan sosial, tetapi penyuluh sosial udah melalukan kegiatan konseling.

Materi yang disampaikan oleh penyuluh sosial secara umum adalah program kesejahteraan sosial, motivasi dan edukasi. Materi tentang program kesejahteraan sosial, merupakan materi utama yang perlu dikuasai oleh penyuluh sosial, sesuai dengan peran dan tugasnya sebagai pilar-pilar sosial. Materi penyuluhan sosial sebagaimana tampak pada diagram 13 berikut ini:

Diagram 13.Persentase Materi Penyuluhan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, Jawaban lebih dari satu

Diagram tersebut di atas menunjukkan, bahwa 75 persen penyuluh sosial telah memberikan penyuluhan mengenai program kesejahteraan sosial (program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial). Selebihnya, mereka memberikan penyuluhan yang berhubungan dengan pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan dan lingkungan.

Penyuluhan sosial tidak terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan motivasi dan edukasi bagi


penerima manfaat, masing-masing sebesar 60 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa penyuluh sosial memiliki pengetahuan substantif terkait dengan kondisi masyarakat yang disuluh.

Dilihat dari lokasi, penyuluhan sosial dilaksanakan secara formal dan non formal. Lokasi yang digunakan untuk penyuluhan sosial adalah rumah warga, kantor desa, balai pertemuan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar/warung, sebagaimana tampak pada diagram 14 berikut ini:

Diargam 14.Persentase Lokasi Penyuluhan Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, jawaban lebih dari satu.

Diagram tersebut di atas menunjukkan, bahwa lokasi yang paling banyak digunakan sebagai lokasi berlangsungnya penyuluhan sosial adalah rumah warga (80 %) dan disusul warung/pasar (45 %) Lokasi-lokasi tersebut menggambarkan, bahwa penyuluhan sosial lebih banyak/sering berlangsung dalam suasana non formal. Di lokasi tersebut biasanya terjalin relasi sosial yang lebih akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Suasana seperti itu yang menciptakan pesan-pesan atau materi penyuluhan sosial mudah diterima.


Jenis-jenis lokasi yang digunakan untuk penyuluhan sosial tersebut juga dapat menggambarkan dukungan, koordinasi dan jaringan yang dibangun oleh penyuluh sosial. Data tersebut mencerminkan, bahwa penyuluh sosial telah mampu membangun relasi koordinasi dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari aparat desa/ kelurahan.

Penyuluh sosial telah menggunakan berbagai metode dalam melakukan aktivitas penyuluhan sosial. Berbagai metode yang digunakan tersebut sebagai upaya metransformasikan materi penyuluhan sosial agar mudah dipahami oleh kelompok penerima manfaat. Hal ini menunjukkan, bahwa penyuluh sosial memiliki inisiatif dan kreativitas, baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan penyuluhan sosial.

Metode yang digunakan oleh penyuluh sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial, sebagaimana tampak pada tabel 4 berikut:

Tabel 4.Metode yang Dikuasai dan Digunakan dalam Penyuluhan Sosial

No MetodeDikuasai Digunakan

Fre % Fre %

1 Ceramah 32 76,19 26 61,9

2 Diskusi/dialog/workshop 39 92,86 33 78,57

3 Pentas seni budaya 14 33,33 15 35,71

4 Simulasi/demonstrasi 13 30,95 5 11,9

5 Brosur/leflet/poster dll 12 28,57 10 23,81

6 Kunjungan 35 83,33 33 78,57

7 Pameran 10 23,81 7 16,67

8 Perlombaan/permainan 9 21,43 6 14,29

9 Wisata 14 33,33 13 30,95

10 Medsos/WA 10 23,81 6 14,29



Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa ada 10 metode yang telah digunakan oleh penyuluh sosial. Dari metode-metode tersebut, ceramah, diskusi/dialog/workshop dan kunjungan, merupakan metode yang banyak digunakan oleh penyuluh sosial. Pemilihan metode tersebut tentu disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat dan lokasi berlangsungnya penyuluhan sosial.

Pemanfaatan berbagai metode tersebut cukup menarik, karena begitu banyak pilihan metode yang dapat digunakan penyuluh sosial. Banyaknya pilihan metode, tidak dapat dilepaskan dengan dukungan sarana prasarana. Hal ini berarti, bahwa penentuan metode dan efektivitas penyuluhan sosial akan dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak pada pelaksanaan penyuluhan. Dukungan datang dari warga masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa setempat, sebagaimana tampak tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.Dukungan pada Pelaksanaan Penyuluhan Sosial

No Bentuk Dukungan TOMAAparat Desa

Pilar Kesos

Warga Masy

1 Dana 11,9 7,14 9,52 2,38

2 Konsums 33,33 33,33 21,43 28,57

3 Transportasi 14,29 0 0 0

4 Sarpras 59,52 54,76 42,86 50

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, bentuk dukungan pada pelaksanaan penyuluhan sosial dengan persentase cukup signifikan pada konsumsi (21,43% - 33,33%)


dan sarana prasarana (42,86 % - 59,52 %). Terlepas dari besar kecilnya persentase bentuk dukungan, bahwa eksistensi penyuluh sosial sudah diterima oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan motivasi bagi penyuluh sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial di masyarakat.

B. Hasil yang Dicapai

Sub bab ini mendeskripsikan informasi yang dihimpun dari penerima manfaat penyuluhan sosial, dan informasi ini akan dapat menggambarkan hasil yang dicapai dari aktivitas penyuluhan sosial. Ada 4 konsep yang digunakan sebagai indikator hasil aktivitas penyuluhan sosial, yaitu (1) pengetahuan masyarakat akan masalah dan sumber kesejahteraan sosial, (2) perilaku/gerakan sosial untuk menangani PMKS, (3) kohesi/ketahanan sosial dan (4) kelompok swadaya dan jaringan sosial.

Setiap konsep tersebut memiliki kategori rendah, moderate dan tinggi, di mana kategori tersebut akan digunkan untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan sosial : rendah, moderate dan tinggi.

1. Pengetahuan Masyarakat akan Masalah, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pengetahuan penerima manfaat atau masyarakat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), merupakan salah indikator penting untuk mengetahui hasil pelaksanaan penyuluhan sosial. Hal ini relevan dengan posisi dan eksistensi penyuluh sosial, di mana kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat difasilitasi oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan itu, PMKS dan PSKS


adalah kelompok sasaran program kesejahteraan sosial yang perlu ditemukenali oleh masyarakat.

Informasi tentang pengetahuan masyarakat akan masalah, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, sebagaimana tampak pada tabel 6 berikut :

Tabel 6.Pengetahuan Masyarakat akan Masalah, Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial.

No. Uraian/KonsepRendah Moderate Tinggi

Fre % Fre % Fre %

1Pengetahuan ttg PMKS 17 21,25 49 61,25 14 17,50

2Pengetahuan ttg Pilar-2 Sosial 14 17,50 46 57,50 20 25,00

3Pengetahuan ttg sistem sumber 15 18,75 44 55,00 21 26,25


Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat/penerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan pengetahuan yang cukup siginifikan dari rendah ke arah moderate dan tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan pengetahuan penerima manfaat tentang PMKS adalah mereka dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal dua PSKS yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun dengan terminologi yang dibangun sendiri. Misalnya, Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) dengan istilah orang yang suka membantu mengurus surat keterangan miskin.

Pada pengetahuan tentang PMKS ini terjadi perubahan pada 78,75 persen penerima manfaat mengalami perubahan


pengetahuan tentang PMKS. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 61,25 persen dan kategori tinggi sebesar 17,50 persen.

Kemudian, indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan pengetahuan penerima manfaat, adalah mereka dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal tiga PSKS yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun dengan terminologi yang dibangun sendiri. Misalnya, anak telantar dengan istilah anak dari keluarga miskin dan tidak sekolah.

Pada pengetahuan tentang PSKS atau pilar-pilar sosial, terjadi perubahan pada 82,50 persen penerima manfaat mengalami perubahan pengetahuan tentang PSKS. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 57,5 persen dan kategori tinggi sebesar 25 persen.

Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan pengetahuan penerima manfaat adalah mereka dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal dua sistem sumber yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun dengan terminologi yang dibangun sendiri. Misalnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan istilah yayasan dan atau kelompok yasinan.

Pada pengetahuan tentang sistem sumber terjadi perubahan pada 81,25 persen penerima manfaat mengalami perubahan pengetahuan tentang sistem sumber kesejahteraan sosial. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 55 persen dan kategori tinggi sebesar 26,25 persen.

Sebaran angka pada ketiga indikator yang diukur tersebut menggambarkan, bahwa penyuluhan sosial telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan.


Penerima manfaat sebagian besar mengalami peningkatan pengetahuan masyarakat tentang masalah, potensi dan sistem sumber kesejahteraan sosial, dan sebagian kecil yang mengalami perubahan kategori rendah.

Peningkatan pengetahuan penerima manfaat ini menunjukkan kinerja penyuluh sosial. Data yang menggambarkan perubahan positif pada aspek pengetahuan penerima manfaat, sebagai informasi bahwa penyuluh sosial sudah memberikan hasil dalam melaksanakan penyuluhan sosial.

2. Perilaku/Gerakan Sosial untuk Menangani PMKS

Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS, merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pelaksanaan penyuluhan sosial. Setelah masyarakat mengetahui PMKS, maka diharapkan mereka melakukan aksi sosial atau gerakan sosial menangani PMKS yang ada di lingkunganya.

Berkaitan dengan perilaku ini, unsur-unsur yang diobservasi adalah ikut dalam pendataan PMKS, ikut mendiskusikan PMKS dan usaha kolektif penanganan, keterlibatan dalam menyusun rencana penanganan PMKS, keterlibatan dalam menghimpun bantuan dan mendistribusikan bagi PMKS dan keterlibatan menyalurkan PMKS dengan sistem sumber. Perilaku/gerakan sosial untuk menangani PMKS sebagaimana tampak pada tabel 7 berikut ini:


Tabel 7.Perilaku/Gerakan Sosial untuk Menangani PMKS.

No Uraian/KonsepRendah Moderate Tinggi

Fre % Fre % Fre %

1 Ikut pendataan PMKS 23 28,75 33 41,25 24 30,00

2

Ikut mendiskusikan PMKS dan usaha kolektif penanganan

18 22,50 25 31,25 37 46,25

3

Keterlibatan dalam menyusun rencana penanganan PMKS

23

28,75

17

21,25

31

38,75

4

Keterlibatan dalam menghimpun bantuan dan distribusi kpd PMKS

24

30,00

28

35,00

28

35,00

5 Keterlibatan menyalurkan PMKSdgn sistem sumber

20 25,00 32 40,00 28 35,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2018, N =80.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan perilaku/gerakan sosial masyarakat dalam menangani PMKS yang ada di lingkungannya setelah menerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan perilaku/gerakan sosial yang cukup siginifikan dari rendah ke arah moderate dan tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku/gerakan sosial penerima manfaat dalam ikut pendataan PMKS, adalah mereka ikut melakukan pendataan secara langung di lapangan, atau memberikan informasi dimana PMKS, atau membantu mengolah data dan atau membantu menyajikan data PMKS.

Pada kegiatan ikut pendataan PMKS, sebanyak 71,25 persen penerima manfaat ikut dalam pendataan PMKS


di lingkungannya. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 41,25 persen dan kategori tinggi sebesar 30 persen.

Kemudian, indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku/gerakan sosial penerima manfaat dalam Ikut mendiskusikan PMKS dan usaha kolektif penanganannya adalah ikut dalam kelompok diskusi, atau tukar pendapat dengan beberapa orang dan penyuluh sosial dan atau memberikan masukan secara tertulis terkait penanganan PMKS.

Pada kegiatan mendiskusikan PMKS dan usaha kolektif penanganannya, sebanyak 77,50 persen penerima manfaat ikut dalam mendiskusikan PMKS dan penanganannya. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 31,25 persen dan kategori tinggi sebesar 46,25 persen.

Berikutnya indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan keterlibatan dalam menyusun rencana penanganan PMKS adalah ikut secara langsung menyusun rencana dalam pertemuan kelompok, atau memberikan masukan lisan atau masukan tertulis.

Pada kegiatan menyusun rencana penanganan PMKS, sebanyak 60,00 persen penerima manfaat ikut dalam menyusun rencana penanganan PMKS. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 21,25 persen dan kategori tinggi sebesar 38,75 persen.

Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan penerima manfaat dalam menghimpun bantuan dan mendistribusikannya kepada PMKS adalah ikut secara langsung mengumpulkan bantuan (barang, uang), atau menyediakan fasilitas yang diperlukan, atau membagikan bantuan kepada kelompok sasaran.


Pada kegiatan menghimpun bantuan dan mendistribusikan ke kelompok sasaran, sebanyak 70,00 persen penerima manfaat ikut dalam menghimpun bantuan dan mendistribusikannya. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 35,00 persen dan kategori tinggi sebesar 35,00 persen.

Kemudian terakhir, indikator yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan menyalurkan PMKS dengan sistem sumber kesejahteraan sosial adalah memberikan informasi adanya sumber, atau menghubungkan langsung dengan pemilik sumber, atau memberikan fasilitas pada PMKS.

Pada kegiatan keterlibatan menyalurkan PMKS dengan sistem sumber kesejahteraan sosial, sebanyak 75,00 persen penerima manfaat ikut dalam menyalurkan PMKS dengan sistem sumber kesejahteraan sosial. Dari angka tersebut termasuk kategori moderate sebesar 40,00 persen dan kategori tinggi sebesar 35,00 persen.

Sebaran angka pada kelima indikator yang diukur tersebut menggambarkan, bahwa penyuluhan sosial telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Penerima manfaat sebagian besar menunjukkan perilaku/gerakan sosial dalam menangani PMKS di lingkungannya.

Terjadinya peningkatan perilaku/gerakan sosial penerima manfaat ini menunjukkan kinerja penyuluh sosial sudah baik. Data yang menggambarkan perubahan positif pada aspek perilaku/gerakan sosial penerima manfaat, sebagai informasi bahwa penyuluh sosial sudah


memberikan hasil dalam melaksanakan penyuluhan sosial.

3. Kohesi/Ketahanan Sosial

Kohesi sosial adalah terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dan dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif.

Kohesi sosial ini menggambarkan kondisi masyarakat yang diliputi kepedulian sosial satu sama lain. Kondisi ini ketika terlembaga akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Penyuluh sosial memiliki peran penting untuk mewujudkan kohesi sosial dan ketahahan sosial masyarakat sebagai unsur dari kesejahteraan.

Kehadiran penyuluh sosial di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi motor penggerak aktivitas sosial masyarakat dalam menangani PMKS maupun permasalahan sosail lainnya. Adapun Kohesi/Ketahanan Sosial Masyarakat yang akan diukur dalam penelitiaan ini, adalah: Menghargai multikultur, Bekerja sama dalam kerangka multikultur, Ikut aktif dalam menyelesaikan konflik sosial/kedamaian sosial, Aktivitas/mengikuti musyawarah pertemuan warga, Aktivitas dalam program sosial kemasyarakatan. Deskripsi mengenai kohesi sosial/ketahanan sosial masyarakat sebagaimana tampak pada table 8 berikut ini:


Tabel 8.Kohesi/Ketahanan Sosial Masyarakat.

No.

Uraian/konsep Rendah Moderate Tinggi

Fre % Fre % Fre %

1 Menghargai multikultur 8 10,00 20 25,00 52 65,00

2

Bekerja sama dalam kerangkaMultikultur

8 10,00 21 26,25 50 62,50

3

Ikut aktif dalam menyelesaikankonflik sosial / kedamaian sosial

15 18,75 33,00 41,25 32 40,00

4

Aktivitas/mengikuti musyawarahpertemuan warga

6 7,50 20 25,00 53 66,25

5

Aktivitas dalam program sosialkemasyarakatan

5 6,25 20 25,00 54 67,50

Sumber; Hasil Penelitian, 2018, N = 80.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan kohesi/ketahanan sosial masyarakat dalam menangani PMKS yang ada di lingkungannya setelah menerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan perilaku/gerakan sosial yang cukup siginifikan dari rendah ke arah moderate dan tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan kohesi/ketahanan sosial masyarakat penerima manfaat adalah tumbuhnya menghargai multikultur, bekerja sama dalam kerangka multikultur, ikut aktif dalam menyelesaikan konflik sosial/kedamaian sosial, aktivitas/mengikuti musyawarah pertemuan warga, dan aktivitas dalam program sosial kemasyarakatan.


Peningkatan kohesi/ketahanan sosial masyarakat dapat dibuktikan dari meningkatnya aktivitas menghargai multikultur cukup tinggi (65.00 persen), moderate (25.00 persen), dan rendah hanya (10,00 persen). Demikian halnya dengan aktivitas masyarakat dalam bekerja sama dalam kerangka multikultur juga cukup meningkat (62,50 persen), moderate (26,25 persen), dan rendah hanya (10,00 persen).

Selain itu, kohesi/ketahanan sosial masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas masyarakat terkait dengan ikut aktif dalam menyelesaikan konflik sosial/kedamaian sosial cukup lumayan (40,00 persn), moderate (41,25 persen), dan rendah (18,75 persen). Aktivitas masyarakat terkait dengan aktivitas/mengikuti musyawarah pertemuan warga juga cukup meningkat (66,25 persen), moderate (25,00 persen), dan rendah (7,50 persen). Demikian juga aktivitas masyarakat dalam program sosial kemasyarakatan juga cukup meningkat (67,50 persen), moderate (25,00 persen), dan rendah (6,25 persen).

4. Kelompok Swadaya dan Jaringan Sosial

Kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama, adalah merupakan kelompok swadaya masyarakat. Sehingga masyarakat mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri dan mampu mencapai tujuan melalui tindakan bersama. Sedangkan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi, adalah merupakan jejaring sosial. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal


sehari-hari sampai dengan keluarga. Terkait dengan kelompok swadaya dan jeringan sosial dalam penelitian ini, secara rinci sebagai berikut.

Tabel 9.Kelompok Swadaya dan jaringan Sosial.

No. Uraian/KonsepRendah Moderate Tinggi

Fre % Fre % Fre %

1 Ikut dalam mengembangan kelompok swadaya

11 13,75 25 31,25 44 55,00

2 Dukungan terhadap pilar-pilar sosial

10 12,50 12 15,00 58 72,50

3

Dukungan terhadap tersedianyamedia/tempat informasi sosmas

8 10,00 17 21,25 55 68,75

4

Ikut/dukungan mengembangkanjaringan sosial dengan sistem sumber

18 22,50 25 31,25 37 46,25

5

Ikut/dukungan setiap kegiatan sosmastdk bergantung dari luar

6 7,50 27 33,75 47 58,75


Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan kelompok sosial masyarakat dan jejaring sosial dalam peningkatan kesadaran penerima manfaat (masyarakat yang disuluh), terkait dengan: keikut sertaan dalam mengembangan kelompok swadaya, dukungan terhadap pilar-pilar sosial, dukungan terhadap tersedianya media/tempat informasi sosmas, ikut/dukungan mengembangkan jejaring sosial dengan sistem sumber, dan ikut/dukungan setiap kegiatan sosmas tidak bergantung dari luar.


Peningkatan kelompok sosial masyarakat dan jejaring sosial, dapat terlihat dari aktivitas dalam keikut sertaan mengembangkan kelompok swadaya cukup meningkat (55,00 persen), moderate (31,25 persen), dan rendah (13,75 persen). Aktivitas masyarakat terhadap dukungan pilar-pilar sosial, juga cukup meningkat (72,50 persen), moderate (15,00 persen), dan rendah (12,50 persen). Demikian juga aktivitas masyarakat terhadap dukungan tersedianya media/tempat informasi sosmas juga cukup meningkat (68,75 persen), moderate (21,25 persen), dan rendah (10,00 persen).

Juga dilihat dari aktivitas dukungan terhadap tersedianya media/tempat informasi sosmas cukup meningkat (46,25 persen), moderate (31,25 persen), dan rendah (22,50 persen). Aktivitas masyarakat dalam ikut/dukungan setiap kegiatan sosmas tidak bergantung dari luar cukup meningkat (58,75 persen), moderate (33,75 persen), dan rendah (7,50 persen).

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Semangat bekerja penyuluh

Setelah mengikuti pelatihan menjadi penyuluh sosial, relawan mengaku menetapkan hati dan pikirannya menjadi seorang penyuluh walau belum ada penugasan resmi melalui Surat Keputusan (SK) atau surat tugas. Dalam sesi wawancara relawan penyuluh mengatakan:

“… di dalam diri kami, sudah ada tanggung jawab dan kewajiban melakukan penyuluhan. Mau tidak mau kami harus siap, terutama ketika kami juga dilengkapi dengan

atribut jaket bertuliskan penyuluh sosial masyarakat…”


Ini berarti bahwa pasca pelatihan, relawan dengan segala kelebihan dan kekurangan sudah menyatakan siap untuk bekerja. Sikap dasar ini didukung oleh semangat untuk mempertannggungjawabkan status relawan penyuluh kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada lingkungan yang sudah mengetahui status relawan penyuluh sosial. Terkait hal ini, salah satu relawan penyuluh mengatakan “di rumah kami ditanya oleh keluarga, teman dan tetangga. Apa itu penyuluh sosial, apa pekerjaannya?. Ya… harus kami jawab dengan bukti setelah pelatihan pak. masak keluarga dan teman-teman kami kecewakan?”. Penjelasan ini mengandung makna bahwa semangat relawan bekerja didorong dan didukung oleh keluarga dan lingkungan sosialnya.

b. Dukungan dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakui masih menunggu Surat Keputusan atau sejenisnya untuk memastikan legaslitas relawan penyuluh sosial masyarakat ini. Konsekwensinya jelas. Kedua Dinas ini belum mempunyai payung hukum untuk menganggarkan kegiatan relawan ini dalam APBD.

Namun secara informal, Dinas Sosial sebagai mitra dan atau perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah tetap memberikan pengayoman kepada mereka. Dukungan Dinas sosial diberikan secara kekeluargaan dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari penyelenggara usaha atau pembangunan kesejahteraan sosial. Terkait hal ini informan menjelaskan “… ya.. walau begitu, kita tetap mengayomi mereka. Soal legalitas kan tidak tahu masyarakat. Jadi tetap kita arahkan biar tidak salah langkah”.


Sebaliknya secara psikologis, relawan penyuluh juga mengakui merasa menjadi bagian dari Dinas Sosial walau menyadari kekurangan aspek legalitas atas keberadaannya. Salah satu diantara relawan mengakui hal ini dengan menegaskan ”Dinas Sosial ini kan rumah kita pak. jadi apa pun yang terjadi kita kembali ke rumah kita pak”.

c. Jaket penyuluh membantu membuka akses

Manfaat jaket penyuluh terutama terasa pada awal terjun ke masyarakat. Terkait hal ini salah satu relawan menjelaskan:

“… jujur aja ya pak, awalnya kita agak ragu-ragu juga. Gimana ya tanggapan orang. Tapi kita tetap maju pak, apalagi teman-teman juga mengalami hal yang sama pak. Ternyata tanggapan orang baik-baik aja pak. Tetapi memang ada aja yang mempertanyakannya. Nah… dengan menunjukkan jaket ini, kami diakui dan tidak ragu terjun menyuluh ke masyarakat”.

Pengakuan ini mengisyaratkan bahwa jaket penyuluh mempunyai manfaat yang sangat signifikan, terutama untuk menutupi ketiadaan Surat Keputusan dan atau Surat Tugas. Penjelasan tentang hal ini diungkapkan oleh relawan lainnya dengan mengatakan “sejauh ini hanya satu yang nanya SK atau surat tugas, saya jujur apa adanya pak, tapi setelah saya tunjukkan jaket ini selesai pak. Nah… sekarang tanpa jaket juga saya sudah diakui sebagai penyuluh, tapi tetap aja saya pakai buat jaga-jaga pak”.

d. Apresiasi warga walau hanya sebatas ucapan terimakasih

Walau sangat sederhana, ucapan terimakasih yang disampaikan individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat ternyata sangat bermakna bagi relawan penyuluh. Ketika hal ini menjadi pembahasan dengan relawan, mereka dengan antusias mengungkapkan:


“pas mereka menyampaikan ucapan makasih dengan wajah ekspresif, rasanya hidup ini begitu bermakna pak. Kami merasa bermanfaat bagi mereka. Terutama setelah mereka menjalankan saran atau arahan yang kita sampaikan dan ternayata benar dan berhasil. Mereka mendatangi kami, lalu menyampaikan rasa terimakasih”.

e. Tersedianya sarana pribadi penyuluh berupa motor dan hand phone

Ketersediaan motor dan hand phone ini sangat membantu pelaksanaan tugas penyuluhan yang dilakukan relawan. Motorlah yang mendukung relawan dalam segala mobilitasnya untuk mengakses pihak-pihak terkait. Sementara dengan hand phone, komunikasi relawan dengan sesama dan antar pihak terkait menjadi efektif.

2. Faktor Penghambat

a. Legalitas (belum ada Surat Keterangan atau surat tugas)

Kekurangan legalitas ini menyebabkan sebagian relawan bekerja penuh waswas. Mereka takut kalau suatu saat terjadi masalah, jaminan yuridis atas keberadaan mereka dipersoalkan. Namun sebagian mereka bekerja tanpa berpikir tentang hal itu. “Yang penting kan kita berbuat baik pak, tapi memang akibatnya kita jadi susah menghubungi lembaga atau instansi resmi kalau ada urusan”, demikian pengakuan informan.

b. Dana operasional

Status relawan menjadi keluhan tersendiri untuk sebagian responden. Mereka mengeluh karena mendengar ucapan yang menekankan bahwa status relawan mestinya tidak mempersoalkan biaya. Namun kenyataan di lapangan kegiatan penyuluhan menuntut dana operasional yang


tidak sedikit terutama kalau kegiatan mau dioptimalkan. “Apa benar begitu pak?” demikian ungkapan relawan kepada peneliti.

Mendengar pertanyaan ini, peneliti tidak bisa menjawab. Peneliti hanya menjelaskan bahwa hal ini perlu dipertegas oleh lembaga yang membentuk relawan ini. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Dinas Sosial, sesungguhnya mereka menyadari hal itu, namun tidak bisa menganggarkan dana kegiatan sehubungan payung hukum pendukung belum ada.

c. Belum diperkenalkan ke pihak terkait

Pihak terkait dimaksud adalah pejabat fungsional penyuluh, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Persoalan ini menyebabkan ruang gerak penyuluh kurang leluasa dalam bekerja.

Secara ideal, mitra kerja utama relawan di Dinas Sosial adalah pejabat fungsional penyuluh. Namun sangat ironis, mereka baru berkenalan justru saat FGD berlangsung. Sementara untuk memperkenalkan relawan dengan pihak lain, ada beban psikologis sebagai akibat ketiadaan SK relawan.

d. Pendidikan relawan penyuluh

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebanyak 50% pendidikan responden relawan penyuluh sosial masyarakat masih di bawah sarjana. Sementara responden sarjana (50%) masih didominasi oleh jurusan non kesejahteraan sosial, bahkan masih ada yang berasal dari sarjana teknik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan mereka sangat berbeda berdasarkan tingkat pendidikan dan jurusannya. Kemampuan relawan yang sarjana jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok SLTA. Bahkan dalam


beberapa kasus peneliti menemukan kesalahan relawan dari pendidikan SLTA dalam menjalaskan beberapa konsep PMKS.

Sebagai relawan memang sulit membatasi partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, termasuk berdasarkan tingkat dan jurusan pendidikan. Namun mengingat relawan ini membawa bendera Kementerian dan Dinas Sosial, pekerjaannya juga harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan negara. Sejalan dengan hal itu sudah sewajarnya kalau pihak Kementerian Sosial mengutamakan kelompok sarjana dengan jurusan sosial.

e. Jenis pekerjaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, 2 dari responden relawan penyuluh adalah tenaga honorer di instansi pemerintahan. Bahkan dalam sesi wawancara lanjutan, selain responden peneliti juga menemukan 2 relawan yang bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Dalam FGD, peserta dari kelompok relawan mengeluhkan partisipasi relawan yang bekerja sebagai honorer di instansi pemerintahan ini karena mereka jarang terlibat dalam rapat koordinasi karena jam kerja mereka yang terikat seperti pegawai negeri sipil. Hal ini patut menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen.

D. Manfaat

Secara internal (di Kemeterian Sosial) manfat penyuluh sosial masyarakat belum terlihat, karena belum pernah dilibatkan dalam berbagai kagiatan/proyek, seperti: kegiatan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, KIP, KIS, dll. Sedangkan secara ekternal (diluar Kementerian Sosial), sudah dapat menginisiasi para pengguna dari instansi lain, seperti:


(1) Dinas Pendidikan, dalam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait issu pergaulan bebas, narkoba, dan HIV/AIDS; (2) Dinas Kesehatan, dalam kegiatan merujuk klien berobat ke Puskesmas; (3) Dinas Pariwisata, sebagai pemantik (daya ungkit) ekonomi warga masyarakat; (4) Bulog, dalam kegiatan operasi pasar (beras murah).

Adapun manfaat penyuluhan sosial masyarakat secara langsung, sebagai berikut:

1. Penyuluhan sosial dilaksanakan melalui berbagai media dan wahana, baik yang sifatnya perorangan (case work), kelompok (group work) maupun pengembangan (CO/CD). Wahana yang digunakan meliputi penyuluhan dengan kunjungan, maupun melalui kegiatan seni (sendratari, wayang cakruk, ketoprak, pertunjukan organ tunggal).

2. Penyuluh berperan melaksanakan KIME, yakni komunikasi, informasi, motivasi serta edukasi.

3. Penyuluh sosial melakukan pendataan PMKS dan PSKS bekerja sama dengan WKSBM. Data ini tentu amat valid karena diadakan oleh petugas bersama aparat dusun setempat. Seandainya WKSBM ini melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia, maka dipastikan bahwa data akan sangat valid.

4. Penyuluh sosial berkoordinasi dengan pilar partisipan lainnya, seperti Pekeja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, petugas Posyandu, kelompok tani dan juga penyuluh pertanian.

5. Penyuluh sosial mempunyai tekad untuk selalu siaga melaksanakan tugasnya. Berbagai kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan selama ini antara lain tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, LK3, penumbuhan WKSBM, Karang Taruna serta pencegahan pernikahan dini. Namun demikian, mereka merasakan adanya keterbatasan


wawasan yang tentu saja memerlukan peningkatan agar lebih mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Mereka mengharapkan adanya semacam peningkatan kapasitas, baik itu bersifat bimbingan teknis maupun lebih bernuansa pendidikan dan pelatihan.

6. Di samping itu, ketiadaan sarana dan prasarana, acapkali merupakan penghambat tersendiri. Walaupun demikian, para penyuluh tetap berupaya untuk mengatasi hal itu dengan cara menjalin kerja sama dengan aparat dusun setempat. Hal ini akan teratasi apabila ada peningkatan fasilitas dari pihak pemerintah. Bahkan akan sangat berterimakasih apabila ada “reward” yang lebih besar dari pada sekedar tali asih.

7. Boleh dikatakan bahwa bekal para penyuluh pada saat ini hanya rompi yang dikenakan. Rompi ini merupakan atribut yang membawa posisi disegani oleh masyarakat. Dengan atribut ini, para penyuluh diberikan kesempatan untuk menyampaikan misinya sebagai penyuluh dalam berbagai fora, bahkan sampai di desa lain. Mereka pun melaksanakannya dengan suatu tekad yakni melaksanakan ibadah. Bahkan sampai ada ungkapan: “meski yang didapat hanya tali asih, tetapi mereka melaksanakan kerja tanpa ragu. PADAMU NEGERI menjadi pendukung niat, serta SEMANGAT 45 menjadi motto kerja.

8. Penyuluhan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, baik secara casework, groupwork maupun CO/CD. Contoh casework, penyuluh menangani keluarga yang anggotanya menderita gangguan jiwa. Secara groupwork, penyuluh memberikan motivasi pada saat gotong royong. Sedangkan CO/CD dilaksanakan dalam rangka ketahanan masyarakat.

9. Penyuluhan dilaksanakan di tingkat RT, dusun dan desa. Apabila dalam kegiatan penyuluhan menemukan kasus pada keluarga, maka akan segera berkoordinasi dengan


pihak terkait untuk menanganinya. Salah satu contoh, penyuluh menemukan keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa (ODGJ), yang kemudian dengan berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan, yang kemudian membawa si penderita untuk dibawa ke RSUD.

10. Pemerintah Kabupaten menggalakkan industri pariwisata sebagai pemantik (daya ungkit) ekonomi warga masyarakat. Terdapat beberapa daerah tujuan wisata (DTW) di wilayah kabupaten. Dengan pengembangan DTW ini, masyarakat bisa mengambil peluang untuk ikut bekerja dan berusaha dengan cara meningkatkan produksi ekonomis rumah tangga yang dapat dipasarkan di DTW dimaksud. Dalam hal ini, para penyuluh sosial berperan untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan usaha yang memiliki nilai jual. Dengan demikian, penyuluh ini tidak hanya berkecimpung pada kegiatan yang bersifat rehabilitatif, tetapi juga kegiatan antisipatif pencegahan timbulnya masalah sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan bersama aparat desa serta aparat dari sektor lainnya.

11. Didapatkan informasi bahwa ternyata ada sebagian orang yang belum “well informed” mengenai penyuluhan sosial. Pihak ini adalah salah seorang pengurus Karang Taruna, yang tidak tahu mengenai keberadaan dan tugas penyuluh sosial. Oleh karenanya, responden ini mengharapkan untuk lebih digalakkan sosialisasi tentang penyuluh sosial dan penyuluhan sosial. Pengurus Karang Taruna ini menyatakan bahwa terdapat banyak lembaga dan organisasi yang juga berperan dalam penyelenggaraan sosial. Responden ini berharap adanya synergism di antara pihak-pihak penyelenggara dimaksud. Sosialisasi ini selain untuk mengetahui keberadaan penyuluh sosial, juga untuk mengetahui tugas dan fungsi penyuluh sosial.


12. Didapatkan masukan dari TKSK bahwa mengingat strategisnya peran penyuluh sosial, dan di lain pihak dengan adanya berbagai keterbatasan, maka hendaknya perlu adanya penambahan personil, peningkatan kelengkapan fasilitas serta perlu adanya forum antar pilar partisipan masyarakat demi tercapainya sinergisme.

13. Masukan dari LK3, bahwa kerja bersama antara Penyuluh Sosial dan LK3 yang telah dilaksanakan selama ini, lebih ditingkatkan hingga menyasar sampai terwujudnya ketahanan keluarga.

71Penutup

BaB

VPENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan penyuluh sosial masyarakat, sangat dirasakan manfaatnya baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi Pemerintah, fungsi penyuluh sosial sebagai mitra sekaligus pengguna, dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat melalui penyuluh sosial ini. Penyuluh sosial melaksanakan fungsinya dalam komunikasi, informasi, motivasi dan edukasi, kepada masyarakat. Kemudian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan informasi dan menjalin sumber kepada pihak terkait. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Faktor yang mendukung efektivitas dalam pelaksanaan penyuluhan antara lain komitmen para penyuluh sosial dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dukungan dari pemerintah

72 Penutup

setempat, aseptabilitas masyarakat atas kehadiran penyuluh sosial serta kepiawaian penyuluh sosial memanfaatkan media setempat dalam melaksanakan penyuluhan. Adapun penghambatnya antara lain belum adanya regulasi yang menguatkan keberadaan penyuluh sosial, jumlah penyuluh sosial yang terbatas, tingkat kemampuan serta dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Rekomendasi

Rekomendasi ini dikategorikan dalam 2 (dua) bagian yakni internal dan ekternal. Secara internal meliputi kegiatan dalam meningkatkan kemampuan para penyuluh untuk berfungsi sebagai komunikator, innovator, mediator dan educator (KIME) di masyarakat. Sedangkan secara ekternal penyuluhan sosial harus meyakinkan pihak di luar Pusat Penyuluhan Sosial termasuk instansi lain agar ada Awareness, Interest, Desire dan Action (AIDA). Dalam hal ini, Pusat Penyuluhan Sosial hendaknya mampu menyakinkan pihak internal bahwa penyuluh dapat digunakan oleh pihak lain menjadi penggerak dasar dari setiap kegiatan/proyek.

Selain itu, Pusat Penyuluhan Sosial bisa mengemas agar mempunyai daya tarik untuk dimanfaatkan sebagai penggerak dasar kegiatan dimaksud. Kemudian bagaimana menggugah para mengguna diluar Pusat Penyuluhan Sosial untuk mempunyai niat (keinginan) pihak luar agar menggunakan jasa penyuluh sosial. Pada akahirnya bagaimana Pusat Penyuluhan Sosial lebih mampu meyakinkan pihak luar untuk menyadarkan bahwa penyuluh sosial mempunyai titik strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan itu, direkomendasikan sebagai berikut:

73Penutup

1. Kepada Kementerian Sosial cq Pusat Penyuluhan Sosial

a. Menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Ri tentang Penyuluh Sosial Masyarakat.

b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis tentang Penyuluh Sosial Masyarakat, yang di dalamnya mengatur secara jelas tentang kriteria, pola rekruitmen, tugas dan fungsi, pola pembinaan, dan apresiasi.

c. Melaksanakan pembekalan dan atau peningkatan kapasitas penyuluhan sosial sehingga memeiliki keterampilan khusus yang membedakan dengan pilar-pilar sosial yang lain.

d. Memberikan perlengkapan pelaksanaan tugas, seperti rompi, topi, jas hujan, lampu senter dan atribut lainnya yang diperlukan.

e. Memberikan dana operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Mempersiapkan penyuluh sosial untuk mengikuti pemilihan pilar-pilar sosial teladan nasional.

g. Meskipun sifatnya relawan namun relawan penyuluh sosial masyarakat perlu diberikan apresiasi baik melalui tali asih maupun dukungan pendanaan lain untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas.

b. Memberikan pembinaan (bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dll) dengan alokasi dana APBD I atau APBD II.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.

d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan rekruitmen dengan melibatkan Dinas Sosial Provinsi.

74 Penutup

e. Memberikan fasilitas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.

75Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Amanah.S, 2007, Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia, Konsep: Jurnal Penyuluhan, Maret 2007, Vol. 3, No. 1.

Ausratlian Healthcare Associates/AHA, (n.y), Findings: Effectiveness – Outcomes and Achievements, https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ content/$File/8.pdf [6/7/2018].

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Agusta, I. (2017). Padat karya Desa. (17 Februari 2017), Kompas hal. 7. Badrun Susantyo, dkk (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial. Jakarta: Puslitbangkesos

Butt, H.W., 1961, “Principles and Philosophy of Extension Education” in Kammath (ed.), Extension Education in Community Development, 27-64 p.

B. Renita. 2006. Bimbingan dan Konseling SMA I untuk Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Butt, Dictionary, (n.y), Effectiveness, html.http://www. businessdictionary.com/definition/effectiveness.html [6/7/ 2018].

Dahama, O.P. and O.P. Bhatnagar, 1980, Education and Comunication for Development, Oxford & IBH Publishing CO, New Delhi.

Fahrudin, Adi, 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Rafika Aditama.

76 Penutup

Gie, The Liang. (2009). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Hodges, Dave and Noel Burchell. 2003. “Business Graduate Competencies: Employers’ Views On Importance and Performance”. Asia-Pasific Journal of Cooperative Education. Vol. 4, No. 2, pp. 16-22.

Hamid Darmadi (2010: 42), Hebert Bisno (1968), Heri Rahyubi (2012: 236), Hidayat (1990;60), Max Siporin (1975), Sri Anitah dan Yetti Supriyati (2008: 4.3). Definisi Metode. Diakses dari laman web tanggal 26 juli 2015 dari: http://www.eurekapendidikan.com/2014/10/definisi-metode-menurut-para-ahli.html?m=1

Kelsey, L.D. and C.C. Hearne, 1955, Cooperative Extension Work, Comstock Publishing Associates, Ithaca.

Productivity Commission/PC, (2013), On efficiency and effectiveness: some definitions, Staff Research Note, Canberra, https://www. pc.gov.au/research/supporting/efficiency-effectiveness/efficiency-effectiveness.pdf [6/7/2018].

Pusat Penyuluhan Sosial, (2017), Pedoman Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat, Jakarta, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pusat Pengembangan Penyuluhan/PPP, (tt), Metoda Dan Teknik Penyuluhan, Jakara, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

77Sekilas Penulis

Siporin, Max. 1975. Introduction to Sosial Work Practice. New York: Mac Millan Publishing Co., Inc.

Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yogyakarta : UGM

Surbhi.S, (2015) Difference Between Efficiency and Effectiveness, https:// keydifferences.com/ difference-between-efficiency-and-effectiveness. html# Definition [6/7/2018].

78 Sekilas Penulis

SEKILAS PENULIS

Sugiyanto, lahir di Tawangharjo 8 Januari 1961. Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik, Kekhususan Pengembangan Masyarakat (S2), diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2005) dan S1 (Sarjana Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara) diperoleh dari Sekolah Tinggi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (STPIPS) YAPSI Jayapura (1994). Jabatan peneliti: Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badiklitpensos, Kementerian Sosial RI. Aktif mengikuti kegiatan penelitian bidang kesejahteraan sosial, dan berbagai seminar permasalahan sosial di Indonesia. Beberapa hasil penelitiannya telah diterbitkan, baik secara mandiri maupun kelompok, dan tulisanya pernah diterbitkan di Jurnal maupun Informasi.

Suradi, Lahir di Pacitan, 9 Juni 1962. Merupakan Peneliti Utama Kementerian Sosial RI. Gelar sarjana diperoleh dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1992), dan gelar magister sain diperoleh dari Universitas Indonesia program studi sosiologi - kekhususan kesejahteraan sosial (1999). Jabatan : (1) peneliti bidang kebijakan sosial, (2) anggota Tim Penilai Peneliti Instansi, (3) anggota tim penyusunan pedoman dan instrumen pada Direktorat Pemberdayaan KAT, Direktroat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Direktorat Penaggulangan

79Sekilas Penulis

Kemiskinan Perkotaan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza, dan (4) Ketua Tim Penelitian (2003- 005, 2007-2010 dan tahun 2012). Buku yang diterbitkan secara kelompok sebanyak 14 buku (hasil penelitian), dan berikut buku yang ditulis dan diterbitkan secara mandir: · Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya terhadap Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat, 2002. Toto Gelap (TOGEL): Dampak terhadap Kesejahteraan Keluarga dan Kehidupan Sosial di Kota Makassar, 2003. Anak Jalanan di Perkotaan: Permasalahan dan Penangannya melalui Rumah Singgah, 2004. Permasalahan Keluarga di Perkotaan: Studi Pelaksanaan Fungsi Keluarga dan Impliaksinya terhadap Kehidupan Sosial Remaja di Kota Bandung, 2004. Kapital Sosial dan Ketahanan Sosial Masyarakat: Studi Kasus di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, 2005. Perlindungan Anak di Kalimantan Barat, 2006. Suku Sim- im di Sumatera Utara, 2006· Orang Rimba: Komunitas Adat Terpencil di Jambi, 2007. Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial, 2006· Kesejahteraan Sosial Komunitas Perbatasan Antar Negara: Studi Kasus Miangas, 2008. Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial jilid 1, 2009· Masalah Sosial dan Kesejahteaan Sosial Jilid 2, 2011· Permasalahan dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, 2010· Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Filosofi, Konsep dan Strategi, 2009. · Permasalahan dan Kebijakan Perlindungan Sosial Anak Jalanan di Kota Mataram, 2010· Intervensi Individual: Kebahagiaan, Stress dan Potensi Diri, 2011· Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif: Suatu Pengantar

80 Sekilas Penulis

Anwar Sitepu, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sejak 1999. Saat ini menjabat Peneliti Madya. Memperoleh gelar sarjana kesejahteraan sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri di Jakarta tahun 1986 dan Magister Profesional Pengembangan Masyarakat dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2004. Pernah bekerja sebagai pekerja sosial untuk Yayasan Sosial Pelita Kasih di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1982 sampai 1986. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah: Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan: Pengembangan Pusat Layanan Sosial (2009); Evaluasi Model Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (2009); Penelantaran, Pengucilan dan Kerentanan Anak di Jakarta Barat (2010); Evaluasi Pelayanan Sosial Melalui Panti Sosial Bina Remaja (2010); Dampak PKH pada Rumah Tangga Miskin; Studi Pendahuluan Kriteria Fakir Miskin (2011); Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (2010,2011,2012); Survey Kekerasan terhadap Anak (2013); Survey Kesejahteraan Sosial Dasar (2014); Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin (2014); Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (2015); Dampak Kelompok Usaha Bersama pada Penanganan Kemiskinan (2016).

B. Mujiyadi, menamatkan program S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Jogyakarta, dan Master of Sosial Work dari La Trobe Universty, Melbourne, Australia. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. Selain itu juga sebagai anggota Pembina Ilmiah

81Sekilas Penulis

pada lembaga yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Penanganan Masalah Sosial Melalui Panti, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Industri, Tanggung Jawab Dunia Usaha bagi Masyarakat di sekitarnya, Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Subsidi BBM bagi Panti Sosial, Sosial Work With Migrant Worker, Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penelitian Pola Multi Layanan pada Panti Sosial Penyandang Cacat, Sikap Masyarakat terhadap Trafficking Anak di Daerah Pengirim, Profil Pendamping dalam Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Studi tentang Penanganan Pekerja Migran Domestik Bermasalah dan Keluarganya, Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan, Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pantai, Penelitian Pemetaan Desa Sejahtera Mandiri, dan Pemetaan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial. Selain itu pernah mengikuti berbagai kursus dan seminar di dalam dan luar negeri yang meliputi topik Sosial Development, Sosial Work With Migrant and Refugee, Community Based Rehabilitation for Disabled Persons, Micro Planning for Poverty Reduction and Sustainable Development, Senior Sosial Welfare Administrators, dan lain-lain. Demikian juga pernah menjadi anggota Pokja MPMK, Pokja JPS, Penyusunan Repelita VII bidang Kesejahteraan Sosial, penyusunan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2000-2004, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2009, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial

82 Sekilas Penulis

2009-2014. Pengalaman lainnya adalah bekerja sama dengan ADB, Safe the Children UK, UN DSA, JICA dan beberapa lembaga lain dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sosial.

Togiaratua Nainggolan, lahir di Samosir, 3 Maret 1966, merupakan alumnus IKIP Padang (S1) dan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (S2). Saat ini bekerja sebagai peneliti di Puslitbang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Pernah mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI Jakarta Tahun 2002-2014) dan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta (Tahun 2007-2015). Saat ini juga bekerja sebagai anggota dewan redaksi majalah ilmiah/jurnal Sosio Informa yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraasn Sosial-Kementerian Sosial RI.

Badrun Susantyo, lahir pada 20 Agustus 1967, di Sragen, Jawa Tengah, adalah Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Drs.) untuk bidang Ilmu Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Pendidikan Magister diperoleh dari Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PPN Institut Pertanian Bogor (IPB). Menyelesaikan pendidikan doktor (Ph.D) pada bidang keilmuan Sosial Development/Sosial Work pada School of Sosial Science Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Sebelum menekuni dunia “riset”

83Sekilas Penulis

sebagai seorang peneliti, penulis juga empat menjadi Staf Pengajar di STKS Bandung dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD).

Habibullah, Peneliti Madya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan kepakaran Kebijakan Sosial. Lahir pada tanggal 16 Juni 1979 di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lulusan dari Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dulu dikenal dengan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003 dan Program Magister Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan FISIP Universitas Indonesia tahun 2011.

Beberapa penelitian yang dilaksanakan antara lain 1) Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal (2008) 2). Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial (2009), 3). Kreteria Fakir Miskin (2011), 4). Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah (2012), 5). Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (2012), 6). Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial (2013,2014), 7) Studi Kebijakan Pendamping Program Keluarga Harapan, 8). Survey Kesejahteraan Sosial Dasar 2015. 8) Pemetaan SDM Kesejahteraan Sosial. Sejak tahun 2014 terlibat aktif pada kegiatan Analisis kebijakan yang diselenggarakan Biro Perencanaan Kementerian Sosial. Berbagai karya tulis ilmiahnya telah dimuat di Jurnal Sosio Konsepsia dan Sosio Informa.

84 Sekilas Penulis

Irmayani, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1968, menamatkan program S1 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1992 dan Magister Psikologi Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan Ketahanan Sosial Masyarakat, Desa Berketahanan Sosial, Pranata Sosial dalam menangani masalah narkoba, Ketahanan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan, Survey Anak Jalanan, Penelitian Prevalensi Penyalahgunana Obat/Napza pada remaja di kota besar, Survey Kekerasan terhadap Anak, Survey Kesejahteraan Sosial Dasar, Perlindungan Sosial terhadap anak korban kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum di Lapas/Rutan Dewasa, Pemetaan SDM Kesos. Pernah menulis di buku dan jurnal kesos dengan topik-topik: Aspek Psikologis pada Indikator Ketahanan Sosial Keluarga, Kekerasan Seksual terhadap Anak (Dampak Psikologis dan Pemulihan melalui Konseling dan Terapi), Perilaku Coping terhadap Anggota PKH menjelang exit program, Tinjauan Psikologi Sosial dan Behaviorisme dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

85I N D E K

INDEKS

AAktivitas v, viii, 41, 44, 57, 58, 59, 61Amanah 9, 12, 75Analisis 6, 83Apresiasi 73Awareness 72

BBudaya 10, 27, 79Butt 75

DDesire 72

EEdukasi 9, 13, 16, 46, 67, 71Efektivitas iii, v, 3, 17, 18, 77

FFamily 46Fasilitas 24, 55, 56, 68, 70, 74Formal 24, 28, 42, 47

GGerakan 3, 4, 5, 14, 15, 18, 50, 53, 54, 55, 56, 58Group Work 67

HHodges 17, 76Honorer 32, 66

IInformasi 6, 36, 37, 44, 51, 78

86 I N D E K

Innovator 72Interest 72

JJaringan vii, 4, 5, 14, 18, 48, 50, 60

KKIME 67, 72KIP 66KIS 66Kohesi vii, 4, 18, 57, 58KUBE 66Kuratif 12

MMetode 11, 14, 37, 44, 48, 49, 76Micro 81Moderate 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61Motivasi 9, 13, 16, 45, 46, 50, 67, 68, 71

NNAPZA 67

OODGJ 69operasional 64, 73

PPemantik 67, 69Persentase viii, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47PKH 66, 80, 84PMKS vii, 14, 18, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67Populasi iiiPsikologis 63, 65PSKS 43, 50, 51, 52, 67PSM 43, 51, 67

Q

87I N D E K

Quota 5

RRastra 66Regulasi 72Rehabilitatif 12Rekruitmen 73

SSistem 15, 84Sosial iii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82

Swadaya 5, 14, 18, 50, 59, 60, 61

TTerminologi 51, 52

WWell Informed 69WKSBM 67

YYogyakarta 5, 21, 22, 24, 76, 77, 82, 83, 84

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIALPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALJl. Dewi Sartika No. 200 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8017126Website:www.puslit.kemsos.go.id E-mail: [email protected]

inamika yang terjadi di masyarakat dewasa ini telah Dberimbas menurunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kemajuan di bidang teknologi telah membawa efek yang kurang menguntungkan bagi kehidupan sosial sebagian masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Mereka itu mengalami penurunan kepedulian sosial terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini untuk jangka panjang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyuluhan sosial dirasakan sangat penting, karena penyuluhan sosial merupakan gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Materi yang disampaikan penyuluh s o s i a l ma s ya ra k at s e ca ra u mu m a d a l a h p ro g ra m kesejahteraan sosial, motivasi dan edukasi.

Namun fakta menunjukan masih terjadinya inkonsistensi terkait penyelenggaraan penyuluh sosial. Populasi penyuluh sosial fungsional berjumlah 171 pensos, yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah penyuluh sosial masyarakat berjumlah 365 relawan, yang tersebar di 11 provinsi (11 Kabupaten/Kota).

efektivitas penyuluhan sosial masyarakat dalam

Documents