PERAN STRATEGIS PENYULUHAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh :

EMMY WIDAYANTI

Staf Ahli Bid. Hubungan Antar Lembaga

Pada akhir RPJMN II ,Target MDGs untuk menurunkan angka kemiskinan

hingga 8% belum bisa tercapai. Data BPS: Maret 2014 jumlah penduduk

miskin Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa (11,25%).

Kabinet Kerja targetkan tingkat kemiskinan

pada RPJMN Th. 2014-2019, 6,5 8 % Proyeksi tahun 2015-2019, mengindikasikan bahwa masyarakat rentan

(vulnerable group) tetap menjadi isu utama.

Indeks Gini Indonesia berada pada angka 0,41 (BPS 2013).

Pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 7,15 juta jiwa (5,7%)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut UNDP pada tahun

2012 sebesar 0,629 (Tahun 2012), peringkat 121 dari 187 Negara.

Tahun 2015 Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2

3

4

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT SEJAHTERA & MANDIRI

TERPENUHINYA HAK DASAR

Pe

mb

erd

aya

an

So

sia

l

Re

ha

bilit

asi

So

sia

l

Jam

ina

n

So

sia

l

Pe

rlin

du

nga

n

So

sia

l

SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial)

JATIDIRI DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA

(Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial)

MASALAH SOSIAL

(Kemiskinan, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterlantaran, Kebencanaan, Keterpencilan,

Kekerasan)

5

6 6

Stabilitas

Nasional

Integrasi

Bangsa

Ketahanan

Sosial

Masyarakat

Harmoni

sosial/Integrasi

Sosial

Rasa

Sejahtera

7

Pemerintah

PMKS

8

UU NO. 11 TAHUN 2009 TTG KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB IV PENANGGULANGAN

KEMISKINAN PASAL 21

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk : a. Penyuluhan & Bimbingan Sosial b. Pelayanan Sosial c. Penyediaan akses kesempatan kerja & berusaha d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar f. Penyediaan akses pelayanan perumahan &

pemukiman g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha &

Pemasaran hasil usaha

UU NO. 13 TAHUN 2011 TTG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Keempat : Tanggung Jawab dalam

Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 7 Pelayanan Sosial Psl 28 a. Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas thdp

pelayanan sosial dasar & kualitas hidup b. Meningkatkan kemampuan & kepedulian masy

dlm ply kesos scr melembaga & berkelanjutan c. Meningkatkan ketahanan sosial masy dlm

mencegah & menangani msalah kemiskinan d. Meningkatkan kualitas manajemen pely kesos

REGULASI YANG RELEVAN DAN MENDUKUNG EKSISTENSI PENYULUHAN SOSIAL

9

10

Pada Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 112 ayat (3) huruf b, berisi: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli, dan/atau yang ada di masyarakat Desa.

UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

11

Suatu Proses pengubahan perilaku yg dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peraga kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PENYULUHAN

SOSIAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PSKS

Perorangan

Keluarga

Kelompok

Masyarakat

PMKS

Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial

Rehabilitasi Sosial

Pemberdayaan Sosial

PENGERTIAN PENYULUHAN SOSIAL

Permensos No 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial

menyatakan bahwa penyuluhan sosial adalah suatu proses

pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan

informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh

sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada

kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama,

pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

12

TUJUAN PENYULUHAN SOSIAL

1. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan

pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan

pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

3. Menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial

dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.

13

FUNGSI PENYULUHAN

Pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk

peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

beragam aspek pembangunan

Bersama-sama institusi dan pakar-pakar terkait

mendukung perencanaan pembangunan daerah.

14

KEGIATAN POKOK PENYULUHAN

Penyadaran.

Menunjukkan adanya masalah.

Membantu pemecahan masalah.

Menunjukkan pentingnya

perubahan.

Melakukan pengujian dan

demonstrasi, sebagai bagian dan

implementasi perubahan terencana

Memproduksi dan publikasi

informasi.

Melaksanakan

pemberdayaan/penguatan

kapasitas.

15

1. Perseorangan.

2. Keluarga.

3. Kelompok.

4. Masyarakat

PMKS, PSKS dan

stakeholders

Sasaran

Prio

ritas

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERAN PENYULUH SOSIAL

16

COMMUNICATOR MOTIVATOR

EDUCATOR INFORMATION

CENTER

PENYULUH SOSIAL

SDM KESOS

TENAGA KESOS

PEKERJA SOSIAL

PENYULUH SOSIAL

RELAWAN SOSIAL

UU tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (1)

17

Peran Penyuluhan Sosial Dalam Program Pembangunan Kesos

Data dan Informasi Program dan Sasaran

Materi Penyuluhan Sosial

Penyuluh Sosial

Pendekatan, Metode dan Teknik , serta perangkat

penyuluhan sosial

Regulasi, Kebijakan, program, kegiatan penyuluhan sosial

PMKS (Perseorangan,

Keluarga, kelompok dan masyarakat)

PSKS

Instansi/ Stakeholdes

terkait

Kesiapan: Sikap, perilaku, sumber-sumber internal

Alokasi: Sumber Daya

Alokasi: Regulasi, program, kegiatan

sumber daya

-Pencegahan - Penguatan - Partisipasi - Pemberdayaan - Kesiapan Pelaksanaan program pembangunan Kesos

PE

NY

ULU

HA

N

INP

UT

OU

TP

UT

PROSES

PROSES

POTENSI DAN SUMBER PENYULUHAN SOSIAL

Secara hukum, tenaga Penyuluh Sosial telah termuat dalam UU No 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin sebagai salah satu SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Telah tersedianya Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluh

Sosial sebagai payung hukum penyelenggaraan penyuluhan sosial.

Telah ada jabatan di Dinas Sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas

penyuluhan, yaitu Kepala Seksi Penyuluhan.

Adanya jabatan fungsional tenaga penyuluh, yang diperkuat dengan Surat Keputusan

Menteri Sosial RI yang memberikan tempat bagi tenaga penyuluh di daerah untuk

melaksanakan perannya secara profesonal.

Adanya sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan

pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial sebagai salah satu persyaratan

penetapan jabatan fungsional penyuluh sosial.

18

19

Belum semua satuan kerja menjadikan penyuluhan sosial

sebagai bagian dari siklus pelaksanaan program kesejahteraan

sosial (penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS).

Masih terdapat penyuluh sosial melupakan tugas utama. Tugas

utama penyuluhan adalah membantu PMKS dan PSKS di dalam

pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan

masalah.

Pendekatan penyuluhan sosial masih klasikal dan belum

sepenuhnya didasarkan pada peta masalah.

Kualitas dan kuantitas Penyuluh Sosial perlu ditingkatkan

Penyuluh Sosial kurang membuat wadah untuk kepentingan

PMKS dan PSKS.

Penyuluh sosial belum optimal dalam membimbing PMKS dan

PSKS.

Tenaga fungsional penyuluh sosial di daerah belum banyak

tersedia.

Pada umumnya pemerintah daerah belum mempunyai kebijakan

khusus tentang penyuluhan sosial.

Anggaran penyuluhan sosial baik dari APBN maupun APBD

masih relatif sangat kecil.

BEBERAPA KENDALA

Masalah sosial klasik seperti kemiskinan, pengangguran, tuna susila belum

tertangani secara optimal, muncul masalah sosial kontemporer seperti

Napza, trafficing, pekerja migrant, KDRT yang menuntut penanganan

cepat dan tepat.

20

BEBERAPA PELUANG BAGI EKSISTENSI PENYULUHAN SOSIAL

Ruang lingkup

penyuluhan sosial

meliputi semua bentuk

pelayanan sosial yang

terdiri dari rehabilitasi

sosial, pemberdayaan

sosial dan

penanggulangan

kemiskinan serta

perlindungan sosial

(Pasal 4 Permensos No

10 Tahun 2014

tentang Penyuluhan

Sosial)

21

Berkembangnya kebijakan perlindungan

sosial (social protection): PKH, Subsidi

Raskin, PBI,KIS,KIP,PSKS, PP 101/2012, dst.

Ditetapkannya UU 35/2009 tentang

Narkotika dan PP 25 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi

Penyalahguna Narkoba yang menjadi dasar

pelaksanaan dan pendirian IPWL.

Ditetapkannya UU No 11/2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk anak

yang berhadapan dengan hukum proses

hukum dan sanksi harus berorientasi pada

kebaikan anak.

Perlu dipertimbangkan pengembangan spesifikasi keahlian penyuluh sosial dan spesifikasi penyuluh sosial.

Penyuluh Sosial harus memiliki pengetahuan trend kebijakan nasional dan kepekaan terhadap implementasi kebijakan tersebut di masyarakat.

Penyuluh Sosial dapat mendukung program pemerintah agar tepat sasaran

BEBERAPA PELUANG

Ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2011

Tentang Pengesahan Convention On The

Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi

Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Berdasarkan sensus penduduk 2010, terdapat sebanyak

10,1 juta penduduk (4,45 persen) mengalami berbagai

bentuk disabilitas.

Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas saat ini

masih terbatas bagi mereka yang fakir miskin dan

terlantar.

Berdasarkan data PPLS 2011 sebanyak 2 % atau

3.838.985 penduduk adalah penyandang disabilitas.

Dalam lima tahun terakhir (2010-2014) dari populasi

2.126.785 jiwa (sebelum PPLS 2011), Kemensos baru

dapat menanganani 239.471 atau 11,26%.

Piagam Perjuangan Prof. Suharso, 5 Juli 2014 yang

berisi Komitmen Jokowi memperjuangkan

penyandang disabilitas.

Diskriminasi berdasarkan status disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Penyuluh Sosial menjadi bagian untuk proses penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat dan pihak lainnya agar menghormati hak-hak penyandang disabilitas

BEBERAPA PELUANG

22

BEBERAPA PELUANG

Penanganan Fakir Miskin berbasis Wilayah berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin dan PP 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah: 1. Perdesaan; 2. Perkotaan; 3. Pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. Tertinggal/terpencil; dan/atau 5. Perbatasan antarnegara.

23

Perlu diiringi dengan Penataan pola

Rekruitmen dan Penempatan Tenaga

Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat yang ditunjang sistem

supervisi penyuluhan sosial

Ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengoptimalkan Peran Penyuluh Sosial diantaranya untuk:

Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa

untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan

bersama.

Meningkatkan pelayanan publik (termasuk pelayanan sosial) bagi

warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

kesejahteraan umum .

Menginspirasi dan mendorong pemerintah desa untuk menggunakan

anggaran desa bagi penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS.

24

BEBERAPA PELUANG

Mengembangkan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan penyuluhan sosial yang efektif, tepat sasaran dan mampu memberdayakan PMKS dan PSKS (grand strategi penyuluhan sosial).

Melaksanakan advokasi anggaran.

Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan.

Meningkatkan pembinaan terhadap daerah melalui supervisi dan bimbingan teknis serta mendorong peningkatan alokasi anggaran pusat ke daerah melalui dekonsentrasi.

Perubahan paradigma dari

need based ke right based

dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, maka

pembenahan pada dunia

penyuluhan sosial mutlak

untuk dilakukan.

25

STRATEGI PENYULUHAN SOSIAL KEDEPAN

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

sosial.

Mengembangkan metode penyuluhan

sosial yang edukatif dan mudah dipahami

PKMS dan PSKS.

Penyuluhan harus dirancang dalam

kerangka perubahan sosial.

Penyuluhan harus memiliki tujuan yang

jelas dan diarahkan untuk meningkatkan

keberfungsian sosial dan dipahami

sebagai proses rekayasa sosial.

Penyuluhan sosial

tidak berhenti pada

penyebarluasan

informasi, dan

memberikan

penerangan, tetapi

merupakan proses

yang dilakukan

secara terus-

menerus, sekuat-

tenaga dan pikiran,

memakan waktu dan

tenaga, sampai

terjadinya perubahan

perilaku

26

STRATEGI PENYULUHAN SOSIAL KEDEPAN

Mengembangkan penyuluhan

sebagai proses pemasaran sosial

(social marketing).

Mengembangkan penyuluhan

sosial sebagai proses pencegahan.

Penyuluhan harus dirancang

sebagai proses pemberdayaan

masyarakat dan proses penguatan

kapasitas.

Penyuluhan diarahkan untuk

meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan yang tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi untuk menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

28

STRATEGI PENYULUHAN SOSIAL KEDEPAN

TERIMA KASIH