dyah mutiarin istimewa...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Model Lelang Jabatan DiPemerintah Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta

MHD. Rafi YahyaDosen Universitas Abdurrabemail : [email protected]

Dyah MutiarinDosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-versitas Muhammadiyah YogyakartaEmail: [email protected]

http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2015.0035

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ABSTRACTTo get of state civil apparatus who performing good, so management human resources the government into impor-tant consideration. Governance of state civil apparatus good it is can be implemented by through a process positionpromotion structural good. The process position promotion structural good should be give birth to the leader orpublic official who competence and performing good.But later many phenomena the process position promotionstructural who gave bir th to public official who incompetent and good performing. To comment on it and as bureau-cracy reform the local government DIY implement position promotion structural model auction office. This study willsee how the implementation of the promotion model auction the employment in the local government Of DIY who inthis process use assessment center. The methodology writers included is the methodology qualitative. Data collectiontechniques used is interviews and documentation made it through observation non participants. Data analysis writerincluded is qualitative descriptive with draw conclusions and provide a or verify in the sentence so that eventuallydelivering on conclusion.To get structural officers competent and having a good performance local governmentsenvironment be conducted through a model auction promotion office. So in this research explain how promotionauction model office for second echelon within local government offices. Promotion as a model auction be imple-mented by local governments this analysis with three important element in promoting office. In this research alsopresents opinion of BKD about The act 5/2014 which regulates of state civil apparatus.Keywords : Structural position promotion , promotion auction model office , the local government of DIY.

ABSTRAKUntuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkinerja baik, maka manajemen sumber daya manusia pemerintahmenjadi penting untuk diperhatikan. Tata kelola aparatur sipil negara yang baik itu dapat dilaksanakan melalui prosespromosi jabatan struktural yang baik. Proses promosi jabatan struktural yang baik seyogyanya akan melahirkanpemimpin atau pejabat publik yang berkompetensi dan berkinerja baik. Namun belakangan banyak fenomena prosespromosi jabatan struktural yang melahirkan pejabat publik yang tidak kompeten dan bekinerja baik. Untuk menyikapihal itu dan sebagai upaya reformasi birokrasi Pemda DIY melaksanakan promosi jabatan struktural model lelangjabatan. Penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan promosi model lelang jabatan di Pemda DIY yang di dalamprosesnya menggunakan assessment center. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan melalui observasi nonpartisipan. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan yangkemudian memberikan gambaran atau menjabarkanya dalam bentuk kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkanpada kesimpulan.Untuk mendapatkan pejabat struktural yang berkompeten dan memiliki kinerja yang baik dilingkunganPemda DIY dilakukan melalui proses promosi model lelang jabatan. Maka dalam penelitian ini menjelaskan bagaimanaproses promosi model lelang jabatan untuk eselon II di Pemda DIY. Selanjutnya, promosi model lelang jabatan yang

Vol. 2 No. 2Juni 2015

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

287dilaksanakan oleh Pemda DIY ini dianalisa dengan tiga unsur penting dalam promosi jabatan. Dalam penelitian ini jugamenghadirkan pandangan BKD Pemda DIY terhadap UU no. 5 tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipilnegara.Kata kunci; Promosi Jabatan Struktural, Promosi Model Lelang Jabatan, Pemda DIY.

PENDAHULUANTuntutan peningkatan kualitas pemerintah belum diimbangi

oleh akuntabilitas pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Haltersebut menjadi salah satu pemicu lahirnya patologi-patalogi yangmakin lama makin menjamur dan melekat di pemerintahankontemporer. Kenyataannya di lapangan menunjukkan berbagaimacam ketidakpuasan lahir dan menjamur ditengah masyarakat yangjuga menjadi pemicu lahirnya ambivalen terhadap pemerintahditengah masyarakat. Belum berhasilnya pemerintah memberikankepuasan di masyarakat ini juga bergantung kepada kualitassumberdaya manusia yang ada di pemerintahan itu sendiri. Hasilsurvei political and economic risk consultasy menunjukkan bahwakualitas birokrasi di Indonesia termasuk yang terburuk bersamaVietnam dan India, hal ini juga sedikit banyak menyiratkan betapaagenda reformasi birokrasi tidak pernah secara serius menjadiprioritas utama pemerintah (Gie, 2003).

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas pemerintah harus bebasdari intervensi politik. Pemerintah harus memiliki manajemen yangberbasis kompetensi dan diisi oleh pegawai yang yang mumpunipada bidangnya. Pemerintahan dituntut untuk terus berkembangdan memiliki kemampuan yang handal untuk menjawab tantanganglobalisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu kuncikeberhasilan pemerintahan. Hal ini mengingat kompetensi sumberdaya manusia ini menjadi salah satu aktor yang memainkan peranpenting di dalam pemerintahan itu sendiri. Kompetensi menjadisyarat mutlak yang harus dimiliki oleh pegawai aparatur sipil negaraagar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik.

Kompetensi dari sumber daya manusia yang ada dilapangan kerap

288

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kali menjadi faktor pemicu patologi-patologi seperti; rendahnyaefektivitas pemerintahan, ketertinggalan pelayanan publik olehkeperluan publik, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan patalogi-patologi lainnya di tatanan pemerintahan. Sementara itu untukmenjadi seoroang pegawai aparatur sipil negara haruslah melaluitahapan-tahapan yang panjang. Hal ini tentu saja menimbulkanpertanyaan dan kekecewaan mengapa pegawai pemerintahan masihsaja seperti itu, masih banyak pegawai yang tidak disiplin, korup,tidak memiliki kapabilitas, kompetensi ataupun tidak netral dalamhal politik, yang mana semua ini bermuara pada penilaian kinerjapemerintahan yang buruk. Banyak oknum pegawai pemerintah yangbelum dan bahkan gagal memberikan dampak positif pada pelayananpublik yang menjadi prioritas utama mereka sebagai aparatur sipilnegara. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkanbahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayananpublik di daerah (Naskah Akademik RUU ASN yang telahditetapkan menjadi Undang-Undang no.5 tahun 2014).

Buruknya kinerja pemerintah dapat disebabkan oleh belumberhasilnya output dan outcome pemerintah dalam melakukanpembinaan dan pengembangan pegawai; dan kegagalan pemerintahdalam hal perekrutan dan penempatan posisi dalam pemerintahanitu sendiri. Sebenarnya pembinaan dan pengembangan SDMmenjadi salah satu upaya yang tepat untuk mewujudkan penilaiankinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baik (Yullyanti, 2009).

Selain upaya pembinaan dan pengembangan sumber dayamanusia, proses rekruitmen dan penempatan posisi yang tidak tepatjuga menjadi pemicu lahirnya patologi-patologi yang membawa hasilburuk dari pelayanan tersebut. Proses seleksi dapat dikatakan sebagaitahap awal yang menentukan bagi organisasi untuk memperolehcalon pegawai yang mempunyai kemampuan yang handal danprofesional (Yullyanti, 2009).


289

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pemerintah yang menjadi objek permasalahan ditengahmasyarakat ini sebenarnya tidak berdiam diri menerima hasil burukyang kemudian menjadi citra negatif untuk dirinya. Dengansemangat perubahan reformasi birokrasi pemerintah melakukanpembenahan diri, hal ini tampak atau dimulai denganditambahkannya kata reformasi birokrasi pada akhiran kementrianpendayagunaan aparatur negara, dan dibentuknya Undang-Undangaparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014, serta langkah-langkahinovasi yang diambil oleh pemerintah untuk merespon opini negatifpublik yang melekat pada pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah melakukan pembenahan dengan melahirkanUndang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 dengan tujuanmeningkatkan beberapa aspek diantaranya; independensi dannetralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas,kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pengawasan danakuntabilitas. Pembenahan ini tentunya untuk dapat dijadikan dasaruntuk merubah patologi-patologi yang ada selama ini. Pegawaiaparatur sipil negara hadir sebagai alat penggerak roda pemerintahanyang ada menjadi penting untuk diperhatikan. Pegawai adalahsumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakanuntuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehinggaharus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuaikebutuhan riil organisasi (Yullyanti, 2009).

Pada dasarnya kehadiran pemerintah sebagai suatu organisasitentunya memiliki suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan dankeberhasilan tentu diperlukan landasan yang kuat berupa:kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budayaorganisasi yang mampu memperkuat dan memaksimumkankompetensi (Wibowo, 2014). Jika suatu organisasi memilikikompetensi pemimpin dan pekerja yang rendah tentu saja hal iniakan menghambat kinerja organisasi tersebut. Untuk dapatmengoptimalkan kinerja birokrasi dan juga dilatar belakangi oleh

290


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tidak transparannya proses rekruitmen, serta menjamurnya keluhandari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang buruk, makalelang jabatan diasumsikan menjadi salah satu langkah solutif bagipemerintahan untuk mengatasi polemik yang ada.

Berangkat dari patologi promosi jabatan struktural yang ada dansebagai upaya untuk mendapatkan pejabat struktural yang memilikikompetensi dan berkinerja baik, maka Pemda DIY mempunyai tatacara promosi jabatan struktural tersendiri. Tata cara promosi jabatanstruktural Pemda DIY ini mirip dengan promosi model lelangjabatan yang ada diperusahaan swasta. Pemda DIY telah melakukanlelang jabatan dengan pola tersendiri untuk mengisi jabatanstruktural yang lowong.

Promosi model lelang jabatan pada struktur pemerintah yangmenggunakan mekanisme merit system diasumsikan akan melahirkanpejabat yang berkompeten, sehingga memberikan dampak positifterhadap kinerja organisasi. Upaya pemerintah ini diharapkan dapatmenjadi langkah solutif dalam rangka mereformasi birokrasi yangsudah terstigma negatif oleh patologi-patologinya ditengahmasyarakat. Dalam proses penjaringan pejabat aparatur sipil negaraini, pemerintah memadupadankan antara kompetensi dari calonpejabat yang melamar dengan lowongan jabatan yang tersedia. Hasildari lelang jabatan pejabat struktural ini tentunya akan melahirkanpejabat pemerintah yang berkompeten dan bermuara padaprofesionalisme, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja atauproduktivitas organisasi.

Pemda DIY termasuk salah satu pemerintahan yang pertama kalimelakukan pengisian jabatan struktural dengan model lelangjabatan. Penerapan promosi model lelang jabatan pada promosijabatan struktural Pemda DIY ini dilakukan sebelum lahirnyaUndang-Undang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014. Prosespengisian jabatan struktural model lelang jabatan di Pemda DIYtelah dilakukan sejak sekitar tahun 2000-an. Pemda DIY melakukan


291

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

proses promosi model lelang jabatan untuk pengisian jabatanstruktural eselon II. Selain itu Pemda DIY juga menggunakan as-sessment center dalam tahapan seleksi promosi model lelang jabatanstruktural tersebut. Assessment center merupakan suatu metode yangdigunakan untuk dapat mengetahui kompetensi dari kandidat.Pemda DIY merupakan pemerintah yang pertama mengaplikasikanmetode assessment center dalam pengisian jabatan struktural.

Proses pengisian jabatan struktural model lelang jabatan inisebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang kepegawaianyang baru. Dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2014 yang mengaturtentang Aparatur Sipil Negara terdapat tata cara yang mengarahkanpromosi jabatan struktural seperti tentang pengisian jabatanstruktural model lelang jabatan. Menjadi hal yang menarik untukdicermati pelaksanaan promosi jabatan struktural di Pemda DIYyang mengedepankan kompetensi jika mengingat promosi jabatanstruktural yang diatur dalam UU ASN no. 5 tahun 2014 jugamengedepankan kompetensi sebagai hal yang diperhatikan dalamproses seleksinya.

Namun saat ini pemerintah pusat masih menyiapkan PP yangakan mengatur tentang Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tersebut.Dimana dalam aturan baru tersebut nantinya akan mengarahkanpengisian jabatan strukutural pemerintahan di Indonesia denganmodel lelang jabatan. Belum adanya aturan baku dari pemerintahpusat yang mengatur tentang proses promosi model lelang jabatanini menyebabkan pemerintah-pemerintah daerah melakukan lelangjabatan tersebut dengan desain yang berbeda-beda. Setiappemerintahan memiliki pola lelang jabatan tersendiri. Dengandemikian tentu saja menjadi menarik untuk melihat pola/desainlelang jabatan yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY.

Sebagai salah satu Pemda yang menerapkan promosi jabatan yangmengedepankan kompetensi sebagai pertimbangan utama, makapeneliti tertarik untuk memfokuskan peneilitian ini dengan melihat

292


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

bagaimana pelaksanaan promosi jabatan pejabat struktural eselonII di pemda DIY.

Dari uraian latar belakang masalah yang peneliti jabarkan diatasmaka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah; Bagaimanapelaksanaan promosi model lelang jabatan di Pemda DIY ?

KERANGKA TEORIMODEL LELANG JABATAN

Promosi aparatur sipil negara dalam jabatan struktural antaralain dimaksudkan untuk membina karier dalam jabatan struktrualdan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku, promosi apratur sipilnegara ini dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuaidengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yangditetapkan untuk jabatan tersebut, serta persyaratan objektif yanglain seperti tanpa membedakan suku, jenis kelamin, ras, agama,maupun unsur (SARA).

Pada dasarnya promosi merupakan penghargaan yang diberikankepada aparatur sipil negara yang berprestasi untuk memangkutanggung jawab yang lebih besar, berupa kenaikan pangkat ataujabatan. Dasar promosi pejabat struktural umumnya adalah prestasikerja, keahlian, disiplin, loyalitas, Daftar Urut kepangkatan (DUK)yang dikategorikan baik, dan pegawai yang akan dipromosikan harusmempunyai perilaku yang tidak tercela, pengalaman, serta telah lulusdari diklat penjenjangan. Selain hal tersebut, pertimbangan dariBAPERJAKAT menjadi dasar bagi penunjukan seorang pegawaiuntuk mendudukui jabatan yang lebih tinggi.

Pada umumnya aparatur sipil negara yang akan dipromosikanharus memenuhi persyaratan pendidikan dan prestasi kerja yangbaik, sehingga setelah dipromosikan akan terjadi peningkatankinerja. Tentu saja peningkatan kinerja menjadi sasaran bagibirokrasi dalam hal promosi jabatan. Dengan adanya peningkatan


293

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kinerja maka secara otomatis akan mengangkat performa birokrasi.Maka dari itu pemerintah melakukan seleksi kepada aparatur sipilnegara yang akan dipromosikan ke suatu jabatan tertentu. Seleksiini bertujuan untuk mendapatkan aparatur sipil negara yangberkualitas yang siap memangku jabatan yang lebih tinggi.

Proses seleksi promosi atau kenaikan jabatan ini diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP) 100 tahun 2000. PP no. 100 tahun 2000ini mengatur tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalamjabatan struktural. Dalam teknis pelaksanaan kenaikan pangkat ataupromosi jabatan ini bertujuan agar pemerintah mendapatkanaparatur sipil negara yang tepat untuk memangku jabatan secarabaik. Untuk itu, maka beberapa pemerintah daerah mengadopsitata cara promosi yang biasa dilakukan oleh perusahaan swasta.Dalam manajemen sumberdaya manusia yang ada di perusahaanswasta seleksi kenaikan pangkat yang digunakan dikenal denganistilah lelang jabatan.

Oleh beberapa pemerintah daerah, promosi model lelang jabatandi perusahaan swasta ini diaplikasikan kedalam proses promosijabatan struktural pemerintah. Promosi model lelang jabatan inilahyang dipakai oleh beberapa pemerintah daerah untuk mendapatkanpejabat yang berkompetensi serta berkinerja baik untuk dapatmemangku jabatan yang lebih tinggi. Promosi ini ditujukan bagipegawai atau aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratanpemerintah dan diangkat oleh pejabat yang berhak mengangkatnya.

Belakangan ini proses promosi model lelang jabatan atau seleksiterbuka menjadi satu hal yang populer dikalangan pemerintahan.Popularitas lelang jabatan ditandai dengan penerapan lelang jabatandi pemerintahan DKI Jakarta. Laman berita online VOA Indone-sia mengatakan, pada 27 Juni 2013 gubernur DKI Jakarta JokoWidodo melantik 415 pejabat dilingkungan pemerintah provinsiDKI Jakarta diantaranya adalah 311 camat dan lurah hasil lelangjabatan yang proses seleksinya telah dimulai sejak April 2013 yang

294


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

lalu (Gera, 2013). Istilah lelang jabatan ini seolah melekat pada sosokJoko Widodo setelah media mem-blow up berita yang dikonsumsioleh masyarakat luas.

Walaupun dasar hukum lelang jabatan ini sempat menjadiperhatian dan kritikan oleh beberapa pengamat, ternyata lelangjabatan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini juga mendapatkandukungan dari pengamat lainnya yang berpendapat bahwa lelangjabatan ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Proses lelangjabatan ini sebetulnya memiliki dasar hukum yang sangat kuat(Nasution, 2013). Terlepas dari pro dan kontra tersebut lelang jabatanyang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta dan wakilnyaini diaplikasikan sebagai respon dari masyarakat yang sudah lamagerah dengan pelbagai stigma negatif tentang patalogi pemerintahankontemporer di Indonesia. Dimana pemerintah acapkali dinilailamban, tidak sehat dan bahkan tidak mampu atau gagal olehmasyarakat sebagai penerima layanan publik.

Promosi Jabatan struktural

Netralitas Birokrasi

Merit System

Transparansi

Reformasi Birokrasi

Untuk mendapatkan pejabat yang kompeten dan berkinerja baik

GAMBAR 1. MODEL LELANG DALAM PROMOSI JABATAN STRUKTURAL

Hal yang menjadi dasar pengangkatan pejabat tersebut terletakpada keterbukaan proses dan kompetensi yang dimiliki oleh calonpemangku jabatan tersebut yang terpadukan kedalam merit system.Penilaian akhir dari calon yang akan diangkat harus dijalankan secaraterbuka dapat diketahui oleh semua pihak baik yang diterima ataudiangkat ataupun yang tidak bisa diterima atau diangkat (Thoha,t.thn.).


295

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Secara sederhana lelang jabatan dapat dimaknai sebagai keterbu-kaan bagi semua pihak dilingkungan pemerintahan yang memenuhipersyaratan untuk dapat berkesempatan melamar jabatan yangtersedia dilingkungan pemerintah yang didasarkan pada merit sys-tem. Dengan adanya lelang jabatan ini diasumsikan pejabat yangterpilih mampu memberikan dampak positif bagi kinerja pemerin-tah. Disamping itu implementasi lelang jabatan ini juga dilihatsebagai bentuk terobosan reformasi birokrasi.

Lelang jabatan ini memberikan kesempatan yang sama kepadaaparatur sipil negara untuk dapat duduk pada jabatan tertentu secarafair. Melalui lelang jabatan ini aparatur sipil negara tidak lagi harusmenunggu atau mengantri untuk dapat berkesempatan memangkujabatan tinggi pemerintahan. Salah satu contoh hasil dari lelangjabatan ini adalah terpilihnya Susan sebagai lurah Lenteng Agung,Jakarta Selatan. Susan yang kini menjabat sebagai lurah LentengAgung terpilih melalui lelang jabatan. Melalui lelang ini bahkanSusan naik tiga tingkatan posisi. Artinya, dengan adanya lelangjabatan ini kandidat yang memiliki kompetensi akan dapat bersaingdengan yang lain (Noviansyah, 2014).

Setiap aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan memilikikesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan diri tanpamemperhatikan sisi senioritas. Tentu saja hal ini akan dapat melun-turkan pola rekruitmen yang tidak transparan dengan aliran nepo-tisme dari unsur politik di dalamnya. Dengan adanya transparansipada proses lelang jabatan ini, maka akan menghilangkan kecurigaanmasyarakat yang sebenarnya tidak perlu ada terhadap pemerintah.

Lelang jabatan ini juga bermaksud untuk menghindari unsur-unsur patronage, spoil system, nepotisme maupun intervensi politikdalam pola rekruitmennya. Sehingga hasil dari perekruitan lelangjabatan ini melahirkan pejabat struktural yang akuntabel danmenempati posisi yang sesuai dengan kompetensinya. PenelitianRosyadi tentang proses promosi jabatan aparatur sipil negara

296


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mengatakan masih banyaknya pola rekruitmen tradisional dancampur tangan para pejabat sehingga menghasilkan pegawai yangkurang berkualitas dan bermental korup (Rosyadi, 2014). Penelitianlain tentang seleksi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatanstruktural juga mengemukakan masih maraknya seleksi pegawai yangtidak efektif disebabkan oleh faktor politik, otonomi daerah, ras,bahkan almamater, dan lain sebagainya yang dilakukan secara terang-terangan, hal ini disebabkan oleh belum diterapkannya prinsip meritsystem (Rakhmawanto, 2010).

Transaparansi dari proses lelang jabatan juga akan menciptakanbudaya yang demokratis dalam birokrasi. Tentu saja hal ini menjadiawal yang bagus dalam hal reformasi birokrasi kearah yang lebihbaik lagi. Hal ini juga tentu saja dapat mereduksi kekuatan politikuntuk dapat mengintervensi kedalamnya. Proses yang transparanini tentu saja akan memiliki pejabat berkompeten yang bersaingsecara adil tanpa adanya intervensi politik, sehingga dapat terwujud-nya opitmalisasi kinerja birokrasi yang amanah.

MERIT SYSTEM

Batasan pengertian atau definisi kebijakan personalia berdasarkanmerit system ditegakkan berdasarkan gabungan pendekatan analisakosa kata serta teori motivasi dan modifikasi perilaku. Dari pende-katan analisa kosa kata tersebut, pada hakekatnya memberikan artiankata merit sebagai “a good quality which is deserve to be praised” atauhal-hal baik yang patut dihargai (prestasi). Sedangkan system padaumumnya diberi artian semacam “a set of thing that are connected orthat work together” atau yang dalam ilmu manajemen kerap kali jugadiberi artian sebagai gabungan dari beberapa faktor yang terkait satusama lain. Jadi merit system didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya manusia yang didasarkan pada prestasi (merit), yaitu segenapperilaku kerja pegawai dalam wujudnya sebagai baik atau buruk,hal mana berpengaruh langsung pada naik atau turunnya pengha-


297

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

silan dan/atau karir jabatan pegawai (Jiwo Wungu dan HartantoBrotoharsojo, 2003).

Menurut Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 sistem meritadalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisikecacatan.

Khasanah manajemen SDM yang disebut merit system merupakansebuah kebijakan, ketentuan dan langkah-langkah yang memper-hatikan ketentuan kualifikasi minimal, standar kompetensi sertakinerja yang menjadi persyaratan utama dalam perencanaan, penga-daan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi maupun evaluasikepegawaian sehingga terbentuk profesionalitas yang diharapkan(Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum, 2010).

Dalam suatu tatanan manajemen SDM yang melakukan rekruit-men hingga evaluasi seharusnya bebas dari intervensi dan sikap yangberpihak pada unsur subjektif. Intervensi yang diterima birokrasidalam hal ini akan mengakibatkan birokrasi tersebut berjalan dengantidak baik, dan jika birokrasi tersebut berjalan tidak baik maka akantidak baik pula tugas dan fungsinya. Maka merit system bisa menjadilangkah solutif untuk menjaga sikap apolitis birokrasi dalam prosesrekruitmen tersebut. Menurut Sulistiyani dan Rosidah, mengingatrekruitmen sebagai pintu masuk, maka rekruitmen harus diseleng-garakan secara serius dan hati-hati, jangan sampai rekruitmen yangdilakukan berlangsung bias, dan rekruitmen yang berhasil adalahrekruitmen yang bersifat merit system (Wahyudi Kumorotomo danAmbar Widaningrum, 2010).

Dalam penerapan merit system ini hal yang menjadi perhatianadalah perpaduan antara kompetensi dan profesionalitas dari calonatau pelamar dengan lowongan jabatan yang dibuka. Jika salah satuunsur tersebut tidak terpenuhi maka cara rekruitmen tersebut tidak

298


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dianggap menerapkan merit system. Konsekuensi dari penerapan meritsystem dalam suatu organisasi adalah harus ada standar kompetensiatau tolak ukur kinerja dalam organisasi tersebut (WahyudiKumorotomo dan Ambar Widaningrum, 2010).

Pengangkatan pegawai yang menggunakan merit systemmengharuskan calon yang melamar memiliki kompetensi keahlian,dan profesionalitas sesuai dengan kompetensi jabatan yang akandiemban olehnya nanti. Hal ini tentu saja dapat menghindari pejabataparatur sipil negara menduduki suatu jabatan yang tidak sesuaidengan keahlian atau kompetensi yang dimilikinya. Kompetensiadalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukansuatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan danpengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut olehpekerjaan tersebut (Wibowo, 2014).

Menurut naskah akademik RUU ASN, kompetensi meliputi; 1).Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasipendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerjasecara teknis, 2). Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkatpendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalamankepemimpinan, dan 3). Kompetensi sosial kultural yang diukur daripengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam halagama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensimerupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikancara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukunguntuk periode waktu cukup lama. Motif, sifat, konsep, pengetahuan,dan keterampilan adalah karakteristik kompetensi (Wibowo, 2014).Dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditempatinyamaka kedepannya akan sangat diharapkan dapat berpengaruh positifpada pemerintahan itu sendiri. Merit system ini berkiblat pada kinerjayang menitik beratkan kemampuan aparatur negara untukmelakukan pekerjaan. Unsur manusia ini memang merupakan


299

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

unsur yang menentukan seberapa jauh organisasi lembaga dansistemnya bisa diandalkan (Thoha, 2014).

NETRALITAS BIROKRASIKonsep tentang netralitas birokrasi sebenarnya telah diperbin-

cangkan sejak lama, kritik Karl Marx terhadap Hegel tentang konsepbirokrasi menjadi penanda bahwa konsep ini telah lamadiperbincangkan. Konsep birokrasi menurut Hegel meletakkanbirokrasi pada posisi yang netral sebagai jembatan diantara denganmasyarakat yang selanjutnya oleh Karl Marx mengkritik denganmenempatkan birokrasi di posisi yang tidak netral dan berpihakkepada kelas yang dominan.

Netralitas birokrasi pada hakikatnya haruslah mencerminkanprofesionalitas birokrasi. Untuk menjaga hal tersebut maka telahditerbitkan peraturan perundangan tentang netralitas birokrasi yangdiatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Undang-UndangNo. 12 Tahun 2003, PP No. 5 dan No. 12 Tahun 1999, dan PP No.53 Tahun 2010. Akan tetapi kalau melihat fakta dan fenomena yangterjadi dilapangan aturan-aturan tersebut belum mampu menjaminnetralitas birokrasi, dimana masih banyak jabatan birokrasi yangdiduduki oleh para pejabat yang ditunjuk oleh partai yang sedangberkuasa.

Netralitas birokrasi adalah suatu kondisi yang tidak memihakpada salah satu kekuatan politik bagi birokrasi, sehinggamemungkinkan birokrasi dapat berfungsi secara adil dalam publicservice (Djula, 2000). Pendapat serupa juga mengutarakan tentangnetralitas birokrasi yang mengatakan netralitas birokrasi padahakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubahdalam memberikan pelayanan dari masternya (dari parpol yangmemerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol)yang lain (Thoha, 2003). Netralitas birokrasi dapat ditandai dengansikap tidak memihaknya pemerintahan kepada kekuasaan politik

300


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tertentu yang sedang berkuasa. Pemerintah haruslah bersikapprofesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadipenting mengingat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahmeliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat seperti kesehatan,keamanan, pendidikan, dan lainnya.

Sering kali terjadi hubungan balas jasa yang terpola dalam pa-tronage dibirokrasi pasca pemilihan umum. Keterlibatan birokrasidalam hal politik kerap kali mengakibatkan kontribusi negatif bagikinerja pemerintahan itu sendiri, sehingga idealisme birokrasiapolitis hanya menjadi utopis belaka. Keterlibatan politik olehbirokrasi menimbulkan transaksi non verbal yang mempengaruhikebijakan birokrasi tersebut (Thoha, 2003).

Persoalan netralitas birokrasi sejatinya sudah ada sejak lama diIndonesia. Dalam sejarah perkembangan birokrasi Indonesia jelasmengingatkan kita bahwa birokrasi yang pada awalnya dianggapdapat menjadi perekat kesatuan bangsa malah terjebak kedalamranah politik. Hal ini terlihat dari loyalitas ganda yang diperlihatkanbirokrasi kepada partai politik dan masyarakat yang dilayani.

Hal yang paling kentara dari memudarnya netralitas birokrasiadalah ketika rezim orde baru berkuasa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menekankan monoloyalitas pegawainegeri untuk bergabung kedalam Kopri, melarang pegawai negeriuntuk berafiliasi kepartai politik, dan harus setia kepada pemerintahserta harus memilih Golkar dalam pemilu. Hal ini tentu sajamengokohkan hegemoni rezim orde baru dengan menciptakanbirokrasi itu menjadi “gurita politik” yang sangat sulit untukdikontrol, baik itu oleh kekuatan-kekuatan partai politik maupunkekuatan lainnya.

Di zaman reformasi, birokrasi juga belum dapat melepaskan diridari belenggu politik, khususnya dalam Pilpres ataupun Pemilukadayang cenderung menghasilkan kekuasaan berada ditangan sejumlahkecil orang pada puncak partai yang berkuasa. Politisasi birokrasi


301

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

yang terbentuk dalam kerangka oligarki ini jelas berbeda denganpola pelembagaan pada masa rezim orde baru. Dominasi birokrasipada rezim orde baru digantikan oleh lembaga legislatif sebagailembaga pengambil keputusan atau yang dikenal dengan legislativeheavy. Ada indikasi bahwa partai politik yang berkuasa cukup aktifuntuk meraup sumber-sumber dana APBN atau APBD.

Keterlibatan aparat birokrasi sebagai tim sukses ataupunsimpatisan kandidat pada suatu pemilihan umum tentu saja akanberdampak pasca pemilu tersebut telah dihelat. Terpilihnyapemimpin baru yang didukung oleh kekuatan birokrasi akan diiringioleh pergantian staf atau pejabat baru. Dengan kata lain, kegagalanbirokrasi yang apolitis akan melahirkan patologi birokrasi sepertikecenderungan pemerintahan yang mengutamakan kesamaan aliranpolitik, sifat pelayanan yang tidak objektif, susah untuk dikontrol,lahirnya budaya patronage yang membuahkan unsur nepotisme, sertamerusak aspek profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas,responsivitas, dan aspek lainnya.

Apabila pemerintahan memihak kepada salah satu kekuatanpartai poitik yang sedang memerintah, maka tugas dan fungsipemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara adil dan merata hanya menjadi utopis saja. Untukitu sangat diperlukan sikap apolitis dari birokrasi agar terwujudnyatugas dan fungsi pemerintahan yang baik. Beberapa faktor yangmempengaruhi netralitas birokrasi dapat diukur dengan indikatorsebagai berikut; 1). Sejauhmana keberpihakan birokrasi pada politik(salah satu partai), 2). Konsistensi terhadap tugas dan fungsinya, 3).Kemampuan untuk memilih dan memilah antara kepentinganmasyarakat dan kepentingan politik (Djula, 2000).

Pemerintah telah berupaya untuk melepaskan diri dari belenggukooptasi politik. Hal ini agar supaya pemerintahan dapatberkonsentrasi kepada tugas dan fungsinya untuk mengurusimasyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

302


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kepegawaian Negeri, yang dibarengi dengan Peraturan PemerintahNomor 5 dan 12 Tahun 1999 agar PNS tidak menjadi anggota danpengurus partai politik, akan tetapi kalau ada upaya dari partai politikyang memimpin departemen untuk mengintervensinya, makaperaturan pemerintah itu tidak akan efektif (Thoha, 2014).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dibuat pada masareformasi adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8tahun 1974. Namun, sejak masa reformasi tersebut konstitusi kitatelah banyak mengalami perubahan. Terutama Undang-UndangDasar yang telah mengalami empat kali amandemen. Maka keduaUndang-Undang yang memiliki semangat yang berbeda ini dianggaptidak lagi relevan dengan kondisi demokratis saat ini.

Dengan kondisi yang dijelaskan diatas, maka pada akhir tahun2013 atas usulan DPR diajukanlah RUU baru yang paripurnakandengan nama Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang ini menjaga netralitas birokrasi dalam pengangkatan danpromosi pegawai yang tidak terbuka dan tidak sesuai kompetensi.Keseriusan untuk menangani masalah netralitas birokrasi jugaterlihat dengan dibentuknya badan yang melindungi pelaksanaanmerit system dengan nama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Semangat Undang-Undang ini adalah melakukan reformasi danmelakukan perbaikan serta menghilangkan masalah-masalah yangtimbul di dalam manajemen aparatur sipil negara.

Kompetensi dari pejabat struktural dalam suatu organisasi sajatidak tidak cukup dalam memberikan dampak yang baik bagiorganisasi, sikap apolitis dari pejabat yang memangku amanahtersebut tidak bisa dikesampingkan.

METODE PENELITIANDalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengumpulan


303

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dan pengumpulandata-data dokumentasi.

TABEL 1. INDIKATOR PROMOSI MODEL LELANG JABATAN

NO PROMOSI MODEL LELANG JABATAN

INDIKATOR SUMBER DATA DAN INFORMASI

1 Merit System Adanya kualifikasi yang ditetapkan panitia untuk mengisi jabatan yang akan dilelangkan

BKD Pemda DIY

Kandidat harus memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan oleh panitia

BKD Pemda DIY

Mengacu pada kompetensi BAPERJAKAT 2 Netralitas Birokrasi Mengutamakan profesionalisme BAPERJAKAT

Bebas dari unsur dan intervensi politik

BAPERJAKAT

3 Transparansi Adanya informasi formasi yang akan dilelangkan

BKD Pemda DIY

Adanya kesempatan yang sama bagi setiap pemalar secara adil (fair) untuk melamar formasi yang dilelangkan tanpa diskriminasi

BKD Pemda DIY, BAPERJAKAT

PEMBAHASANDalam era globalisasi yang serba kompetitif untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,peningkatan kualitas aparatur sipil negara menjadi suatu kebutuhanyang tak terelakkan. Agar optimalnya kinerja organisasi pemerintahdalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, makasumber daya manusia menjadi kunci yang berperan penting. Sumberdaya manusialah yang menggerakkan roda organisasi negara tersebut.Untuk itu diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki intergritasdan kompetensi yang baik didalam organisasi negara tersebut.

Sama halnya dengan organisasi lain, sumber daya manusia yangdalam hal ini adalah aparatur sipil negara yang menggerakkan rodapemerintahan juga menduduki jabatan-jabatan tertentu yang telahdiatur oleh negara untuk dapat memastikan roda pemerintahan

304


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

berjalan dengan baik. Dalam organisasi negara tersebut terdapatbeberapa tingkatan dan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsiberbeda. Sumber daya manusia yang mengisi jabatan strukturalinilah yang menjadi kunci dari keberhasilan program pemerintahdalam hal pelayanan publik.

Jabatan struktural menurut PP no. 100 tahun 2000 tentangpengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural adalahsuatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka me-mimpin suatu satuan organisasi negara. Tingkatan dari jabatanstruktural disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak disebut dengan istilah eselon. Jabatanstruktural hanya dapat diduduki oleh aparatur sipil negara dan tidakdapat dirangkap dengan jabatan struktural lain.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia atau pegawai yangtepat maka dibutuhkan tata kelola manajemen sumber daya manusiayang baik (Azhzhahiri, 2012). Untuk memperoleh sumber dayamanusia yang baik dilingkungan pemerintah dapat dimulai dariproses perekrutan. Baik itu perekrutan aparatur sipil negara yangbaru maupun perekrutan pada jabatan struktural atau pejabatpimpinan tinggi. Perekrutan yang baik diasumsikan akan menghasil-kan pejabat yang baik pula.

Perekrutan pada jabatan struktural erat hubungannya denganjenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu. Sehinggaaparatur sipil negara yang lebih rendah tidak dapat membawahilangsung aparatur sipil negara yang lebih tinggi pangkatnya. Jenjangdalam jabatan struktural diterapkan dalam beberapa eselon untukmasing-masing ditetapkan pangkat permulaan, pangkat lanjutan,dan pangkat tinggi yang dinyatakan dalam golongan atau ruang.

Dalam sistem kepegawaian di Indonesia dibedakan atas beberapagolongan kepangkatan, dan masing-masing golongan kepangkatantersebut dibagi atas beberapa ruang. Golongan kepangkatan yang


305

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

paling tinggi adalah golongan I, sedangkan golongan yang terendahadalah golongan IV.

Pejabat dengan eselon tertinggi adalah eselon I.a yang memilikipangkat sebagai pembina utama madya, pejabat eselon I.a inimemiliki golongan IV.d. Sedangkan eselon terendah adalah eselonV.a yang mana penetapan eselon V.a ini dilakukan secara selektifdengan memperhatikan; 1) kebutuhan organisasi, 2) rentang kendali,3) kondisi geografis, 4) karakteristik tugas dan fungsi jabatan yangberhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Kedudukan jabatan struktural diorgnanisasi negara memilikitingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah eselon I sedangkanyang terendah adalah eselon V. Klasifikasi eselon pada jugamenunjukkan jabatan yang akan diemban oleh aparatur sipil negara.Jabatan aparatur sipil negara idealnya haruslah sesuai denganeselonisasi dan jenjang pangkat pegawai.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah, makahal ini dapat dilakukan melalui promosi jabatan atau kenaikanjabatan. Selain itu, kenaikan jabatan struktural merupakan salahsatu usaha yang ditujukan pemerintah dalam upaya untukmemajukan aparatur sipil negara dari segi karier, pengetahuan mau-pun kemampuan yang merupakan sendi dari pengetahuan aparatursipil negara dalam suatu organisasi. Kenaikan jabatan melaluipromosi merupakan peningkatan kedudukan yang mengakibatkankenaikan status atau prestise sebagai penghargaan atas prestasikerjanya. Syarat pengangkatan dalam jabatan struktural bagi aparatursipil negara diatur dalam PP no. 13 tahun 2002 tentang perubahanatas PP no. 100 tahun 2000 yang mengatur tentang pengangkatanpegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Syarat yang diaturoleh PP tersebut adalah sebagai berikut:1) Berstatus pegawai negeri sipil.2) Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang

pangkat yang ditentukan.

306


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan.4) Semua unsur penilaian prestasi kerja DP-3 (daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam2 tahun terakhir. DP-3 ini meliputi; kesetiaan, prestasi kerja,tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa,kepemimpinan.

5) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan6) Sehat jasmani dan rohani

Belakangan ini pada beberapa implementasinya promosi jabatantelah menyimpang dari tujuan keberadaan organisasi pemerintahsebagai penyelenggara kebijakan publik. Banyak dijumpai seleksipengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural yangdilaksanakan tidak memperhatikan kompetensi kandidat danbahkan dilakukan secara tidak jelas. Sehingga menghasilkan pejabatyang kurang profesional, berkapabilitas rendah disisi kompetensi.Banyaknya seleksi aparatur sipil negara yang tidak efektif disebabkanoleh faktor-faktor politis, ras, dan bahkan almamater hingga prosesyang tidak transparan (Rakhmawanto, 2010).

Orientasi pejabat terpilih hasil dari seleksi promosi jabatan yangtidak jelas ini akan beralih dari melayani publik menjadi pelayanpenguasa. Jabatan struktural tersbut oleh beberapa oknum tidaklagi dipandang sebagai amanah untuk dapat melayani publik denganbaik, melainkan dipandang sebagai ladang untuk dapat memenuhikesejahteraan pribadi atau golongan tertentu. Hal seperti ini bisadipicu oleh belum adanya formulasi kebijakan yang tepat untukmerekrut pejabat struktural yang mempunyai kualifikasi yang bagusdan banyaknya pola-pola tradisional dan campur tangan pejabatdalam proses promosi mengakibatkan pejabat yang terpilih kurangberkualitas dan bahkan bermental korup (Rosyadi, 2011).

PROMOSI MODEL LELANG JABATAN

Menyikapi patologi dalam kenaikan pangkat melalui promosi


307

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

jabatan dan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baikdalam organisasi, belakangan ini pemerintah melakukan terobosandalam hal pengisian jabatan struktural yang lowong pada strukturpemerintahan. Pengisian jabatan yang lowong ini lazimnya dilakukanmelalui mekanisme promosi jabatan. Namun kekinian beberapainstansi pemerintah melakukan pengisian jabatan yang lowongmelalui mekanisme rekruitmen terbuka yang dikenal denganpromosi model lelang jabatan.

Istilah lelang jabatan adalah istilah baru di tatanan pemerintahan.Biasanya istilah lelang jabatan ini identik dengan pengadaan barangdan jasa. Jadi tidak mengherankan istilah ini masih awam bagimasyarakat maupun bagi beberapa kalangan di pemerintahan itusendiri. Secara sederhana lelang jabatan dapat dimaknai sebagaiketerbukaan bagi aparatur sipil negara dilingkungan pemerintahanyang memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan olehpejabat berwenang untuk dapat berkesempatan mengisi jabatan yangtersedia dilingkungan pemerintah secara adil yang didasarkan padaprinsip tertentu.

Lelang jabatan merupakan suatu terobosan yang dilakukan olehpemerintah yang dianggap sebagai langkah solutif untukpengoptimalan kinerja birokrasi dan untuk menghadapi polemikbirokrasi yang kian menjamur. Acap kali kita mendengar keluhandari masyarakat atas buruknya kinerja ataupun patologi-patologibirokrasi. Hal ini dipertegas melalui survei tentang kualitas pelayananpublik yang dilakukan oleh KPK, dari skala 10 kualitas pelayananyang dilakukan oleh pemerintah pusat hanya mencapai angka 6,84,sedangkan pemerintah daerah mendapatkan angka 6,69 (NaskahAkademik RUU ASN). RUU ASN yang telah disahkan menjadiUU no. 5 tahun 2014 tentang ASN ini menegaskan perlunya adanyaperbaikan dengan semangat reformasi birokrasi.

Promosi jabatan struktural model lelang jabatan ini diasumsikanakan menghasilkan pejabat yang berkompeten yang dapat

308


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

memberikan kontibusi posistif sehingga akan berdampak positif pulaterhadap kinerja organisasi. Promosi model lelang jabatan ini jugabermaksud untuk menghindari pola-pola patologi promosi jabatanseperti patronage, spoil system, nepotisme, intervensi politik, dan lainnya.Sehingga hasil dari pengisian jabatan pimpinan tinggi ini akanmenghasilkan pejabat yang akuntabel dan memiliki kapabilitasuntuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan bidangnya.

Promosi Jabatan


Merit System

Transparansi

Untuk mendapatkan pejabat yang kompeten dan berkinerja baik

Reformasi Birokrasi

Promosi model Lelang Jabatan

UU ASN

peraturan turunannya

GAMBAR 2. MODEL LELANG DALAM PROMOSI JABATANSumber: Diolah oleh penulis

Proses promosi model lelang jabatan ini setidaknya menyasarkepada beberapa point, yang diantaranya adalah; bentuk upayareformasi birokrasi, sebagai langkah penyegaran dengan regenerasiuntuk meningkatkan performa birokrasi, mencegah agar birokrasitidak berjalan monoton, langkah pengorganisasian dalam hal polapengembangan karier aparatur sipil negera, dan sebagai langkahmengakomodir aparatur sipil negara yang kompeten untuk dapatbekerja secara kompetibel antara kompetensi dan jabatan strukturalyang dijabat.


309

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mekanisme pengisian jabatan struktural model lelang jabatanini juga tertuang pada Undang-Undang kepegawaian yang baru.Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 ini memiliki prinsip dasarpengembangan merit system dalam kebijakan manajemen aparatur-nya. Salah satu cirinya adalah proses seleksi dan promosi secara adildan kompetitif. Proses promosi model lelang jabatan ini dinilaiselaras dengan semangat yang terkandung didalam Undang-UndangASN No. 5 Tahun 2014, yang mana kedepannya seluruhpemerintahan di Indonesia akan menerapkan konsep lelang jabatandalam pengisian jabatan pemerintahan tertentu. Namun PeraturanPemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pelakanaan pengisianjabatan struktural secara terbuka yang terkandung dalam UU ASNno. 5 tahun 2014 ini masih dalam proses pengerjaan.

Aturan tentang tata cara pengisian jabatan struktrual yang lowongsecara terbuka di lingkungan instansi pemerintah tertuang dalamSurat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN-RB) no. 16 tahun 2012, sertaPeraturan Menteri (PERMEN) PAN-RB no. 13 tahun 2014 tentangtata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah.

Dikarenkan aturan tentang tata cara pengisian jabatan yanglowong secara terbuka ini baru diterbitkan pada tahun 2012 melaluiSE MENPAN-RB no. 16 tahun 2012 yang diikuti dengan PERMENPAN-RB no. 13 tahun 2014, maka pelaksanaan promosi model lelangjabatan sebelum keluarnya aturan tersebut memberikan keleluasaanatau ruang gerak yang luas bagi lembaga pemerintah yang melaksana-kannya selama hal tersebut tidak menabrak aturan yang ada.Pengisian jabatan struktural yang lowong sebelum terbitnya PER-MEN PAN-RB tersebut mengacu pada PP no. 100 tahun 2000tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.

Pada beberapa implementasi promosi model lelang jabatan,promosi model lelang jabatan ini menuai pro dan kontra. Banyak

310


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kalangan yang mempertanyakan aturan tentang promosi modellelang jabatan itu sendiri, ada yang berpendapat dengan adanyamekanisme promosi model lelang jabatan tersebut akanmenghilangkan keteraturan bagi PNS untuk mendapatkankesempatan menjabat, dan sebagainya. Disisi lain, promosi modellelang jabatan ini dipandang sebagai salah satu langkah maju daripemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, sebagai usahaperbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain pengisianjabatan yang lowong melalui mekanisme promosi model lelangjabatan ini tidak hanya menyoal pada pergantian pejabat publikbelaka, akan tetapi juga bentuk upaya pemerintah dalam memper-baiki sistem seleksi jabatan publik yang ada dalam upaya refomasibirokrasi.

Karena belum adanya aturan baku sebelum terbitnya PER-MENPAN-RB no. 13 tahun 2014 dari pemerintahan pusat. Pengisianjabatan pimpinan tinggi yang lowong secara terbuka melalui meka-nisme promosi model lelang jabatan ini bisa saja memilikiperberbedaan dibeberapa lembaga pemerintah daerah yangmengimplementasikannya. Pelaksanaan promosi model lelangjabatan di pemerintahan DKI Jakarta belum tentu sama denganpelaksanaan promosi model lelang jabatan di Pemda DIY,pelaksanaan promosi model lelang jabatan yang diterapkan olehPemda DIY belum tentu sama dengan pelaksanaan promosi modellelang jabatan yang ada di daerah lain.

Pelaksanaan promosi model lelang jabatan di DIY disesuaikandengan program kerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapaikeberhasilan dari program kerja tersebut secara efektif, maka PemdaDIY melakukan pengisian jabatan struktural pimpinan tinggi melaluipromosi model lelang jabatan. Promosi model lelang jabatan tersebutdiperuntukkan bagi jabatan struktural eselon II. Promosi modellelang jabatan di Pemda DIY telah dilakukan sebelum adanya SEMENPAN-RB no. 16 tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan


311

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instanipemerintah, dan PERMEN PAN-RB no. 13 tahun 2014 tentangtata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah.

TABEL 2. PEJABAT YANG PERNAH TERPILIH MELALUI PROMOSI MODEL LELANGJABATAN DI LINGKUNGAN PEMDA DIY

No Nama Terpilih untuk Jabatan Instansi Sebelumnya Tahun

1 Prof. Suwarsih Madya, Ph.D Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

UNY 2011

2 Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Pembangunan

UGM 2012

3 Djoko Dwiyanto Kepala Dinas Kebudayaan DIY

UGM 2012

4 Dominicus Supratikno Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY

Kementrian Luar Negeri

2014

5 Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec Asisten Perekonomian dan Pembangunan DIY

UGM 2014

6 Drs. Totok Prianamto Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY

Kementrian Luar Negeri

2015

Sumber: Sub-Bidang Mutasi Jabatan BKD Pemda DIY.

Pola pengembangan karir PNS yang dalam penelitian ini adalahpengisian jabatan struktural eselon II melalui promosi model lelangjabatan oleh pada pemda DIY mengacu pada PP no. 100 tahun2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatanstruktural. Promosi model lelang jabatan ini tentunya dimulaidengan adanya jabatan yang kosong atau jabatan yang akan kosong.Jabatan yang lowong atau akan lowong tersebut dapat diketahuidengan memperhatikan data yang tercatat pada daftar kendalikepegawaian yang ada oleh BKD Pemda DIY.

Setidaknya ada beberapa jabatan struktural yang telah diisi melaluimekanisme promosi model lelang jabatan di Pemda DIY. Jabatan-jabatan struktural eselon II tersebut pernah diisi dari lembaga yangberbeda. Untuk mengisi jabatan yang lowong Pemda DIY melakukankoordinasi dengan instansi lain yang kapabel untuk dapat mengisi

312


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

jabatan yang lowong tersebut. Setidaknya ada beberapa lembaga yangpernah berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk pengisian jabatanstruktural tersebut. Beberapa lembaga tersebut adalah KementrianLuar Negeri, UGM, Kopertis, Polda dan UNY. Berikut adalahbeberapa nama yang pernah terpilih dalam promosi model lelangjabatan di lingkungan Pemda DIY;

Tabel diatas menjelaskan beberapa nama pejabat yang dipilihmelalui promosi model lelang jabatan di lingkungan Pemda DIY.Dari tabel diatas juga dijelaskan setidaknya anatara rentan waktuempat tahun kebelakang Pemda DIY telah melakukan enam kalipromosi model lelang jabatan. Totok Prianamto menjadi namaterbaru yang dilantik pada tahun 2015 menjadi Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Terpilihnya Kepala BKPM untuktahun 2015 ini merupakan hasil koordinasi dengan KementrianLuar Negeri. Pemilihan sumber daya manusia yang ahli dalambidangnya ini diasumsikan sebagai pejabat yang akan dapat bekerjasecara optimal. Hal ini juga menandai proses pengisian jabatanstruktural yang lowong tersebut telah mengacu kepada prinsip meritsystem.

Pengisian jabatan struktural eselon II yang telah dilakukan olehPemda DIY ini tentu saja memiliki alur yang berbeda dengan prosespromosi biasa. Promosi model lelang jabatan tersebut bertujuanuntuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten danberkinerja baik untuk jabatan yang akan diamanahkan. Perbedaanpromosi model lelang jabatan ini dengan promosi yang biasadilakukan terletak pada alur prosesnya serta adanya kesempatan bagiaparatur sipil negara diluar lembaga Pemda DIY.

ALUR PROMOSI MODEL LELANG JABATAN DI PEMDA DIY

Adapun alur proses promosi model lelang jabatan tersebutdijelaskan oleh Poniran selaku kepala sub-bidang mutasi jabatanBKD Pemda DIY sebagai berikut:


313

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1) BKD Pemda DIY melalui bidang mutasi jabatan menetapkanjabatan struktural yang akan lowong melalui data dari buku daftarkendali kepegawaian.

2) Setelah ditetapkan jabatan yang lowong, kemudianBAPERJAKAT mencari informasi dan referensi dari bakal calonpejabat stuktural yang berasal dari Pemda DIY ataupun dari luarPemda DIY.

3) BAPERJAKAT menetapkan beberapa nama bakal calon yangmemiliki kompetensi dan sesuai pangkat serta golongannya untukdicalonkan pada rapat BAPERJAKAT.

4) BAPERJAKAT memilih atau menetapkan 3-5 nama calon untukdi dalami kompetensinya sesuai dengan jabatan stuktural yangakan diamanahkan.

5) BAPERJAKAT membuat tela’ah tertulis dari nama-nama calontersebut yang ditujukan kepada Gubernur, jika Gubernurberkenan atau setuju maka BAPERJAKAT akan menyiapkankonsep surat untuk lembaga asal dari kandidat yang berasal dariluar Pemda DIY.

6) BAPERJAKAT memerintahkan BKD Pemda DIY untukmenyiapkan korespondensi yang ditujukan kepada lembaga asalkandidat.

7) BAPERJAKAT menunggu surat balasan atau jawaban tertulisdari korespondensi yang dikirim oleh BKD Pemda DIY.

8) Selanjutnya BKD Pemda DIY melakukan seleksi administrasisesuai dengan syarat untuk menjabat jabatan struktural tersebut.

9) Jika diperlukan maka BKD Pemda DIY melakukan assessmentkandidat di balai assessment center.

10) BAPERJAKAT menyeleksi kandidat tersebut, danmenetapkan 3 nama calon yang kompeten dan berkinerja baikuntuk di fit and proper test oleh Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK), yang menjadi PPK adalah Gubernur.

314


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11) Gubernur menetapkan 1 dari 3 kandidat yang telah di fit andproper test untuk diterbitkan SK dan dilantik.

12) Jika Gubernur tidak melantik dalam jangka 1 bulan makapejabat terpilih itu akan ditinjau kembali.

GAMBAR 3. ALUR PROMOSI MODEL LELANG JABATAN DI PEMDA DIY

Bidang mutasi

Gubernur

Seleksi

Lembaga diluar

Fit and proper test

Assessment center

Kandidat

BAPERJAKAT

Jabatan yang

Dari alur yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwapengisian jabatan struktral yang lowong melalui promosi modellelang jabatan di Pemda DIY dilakukan dengan cara kerja sama.Kerja sama dilakukan dengan instansi pemerintah. Koordinasitersebut dilakukan untuk dapat mengisi jabatan struktural yanglowong melalui tahapan-tahapan seleksi. Dalam arti lain jabatanstruktural yang kosong itu tidak hanya menjadi hak-haknya PNSDIY saja.

Dari alur proses promosi model lelang jabatan di atas, untukmemudahkan pemahaman, maka penulis akan mengelompokkanalur promosi tersebut kedalam beberapa tahapan. Penulis membagialur proses promosi model lelang jabatan tersebut kedalam empattahapan. Tahapan-tahapan tersebut akan dibagi berdasarkan jenisseleksinya. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.


315

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TABEL 3. TAHAPAN PROMOSI MODEL LELANG JABATAN DI PEMDA DIY

Tahapan Seleksi Keterangan Jumlah Kandidat Tahap I Administrasi Verifikasi berkas administrasi

kandidat 3-5

Tahap II Assessment center Psikotest, LGD, In Basket, problem analysis, presentation

3-5

Tahap III Fit and proper test Wawancara dengan Gubernur 3 Tahap IV Penetapan oleh gubernur 1

Promosi model lelang jabatan yang dilakukan tersebutdisesuaikan dengan program kerja yang akan dicapai dari PemdaDIY. Agar tujuan program kerja tersebut dapat berlangsung denganefektif maka Pemda DIY melakukan koordinasi dengan lembagadiluar Pemda DIY. Pegawai yang berkompeten di luar lembaga PemdaDIY dapat menduduki jabatan yang ada di Pemda DIY. Pengisianjabatan tersebut dilakukan dengan koordinasi antar lembaga.

Pejabat hasil promosi model lelang jabatan ini tentu diharapkanakan dapat bekerja sesuai dengan bidang jabatan yang diembannya.Promosi model lelang jabatan ini akan menghasilkan the right manin the right place atau dalam arti lain promosi model lelang jabatanini akan menempatkan pejabat struktural sesuai dengan kompetensiyang dimilikinya.

UNSUR PENTING DALAM PROMOSI MODEL LELANGJABATAN

Walaupun belum adanya aturan teknis yang mengatur tentangproses pengisian jabatan yang lowong di struktur pemerintahanmelalui mekanisme promosi model lelang jabatan sebelum SEMENPAN-RB no. 16 tahun 2012 dan PERMEN PAN-RB no. 13tahun 2014 ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagipemerintah untuk melakukan promosi model lelang jabatantersebut. Unsur yang dijadikan kerangka dalam promosi modellelang jabatan tersebut adalah: 1) Merit system, 2) Netralitas birokrasi,

316


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3) Transparansi.

Kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi

kandidat

Kompetensi kandidat terhadap kualifikasi

Kualifikasi yang ditetapkan

Merit System

GAMBAR 4. INDIKATOR PRINSIP MERIT SYSTEM

A. KUALIFIKASI DITETAPKAN OLEH PEMDA DIY.

Pemda DIY melalui bidang mutasi jabatan menyiapkan kualifikasijabatan. untuk mengisi jabatan yang akan dilelang, maka kualifikasiyang disiapkan oleh bidang mutasi jabatan mengacu pada aturanyang ada. Kualifkasi yang ditetapkan sebagai persyaratan adalah PP100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalamjabatan struktural.

Kriteria Kualifikasi jabatan struktural yang tertuang dalam pasal5 PP 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipildalam jabatan struktural ini adalah; a. Berstatus pegawai negeri sipil,b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawahjenjang pangkat yang ditentukan, c. Memiliki kualifikasi dan tingkatpendidikan yang ditentukan, d. Semua unsur penilaian prestasi kerjasekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, e.Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan f. Sehat jasmanidan rohani.

Selain kriteria diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikandiantaranya adalah pejabat struktural harus mengikuti pendidikandan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan tersebut.Pejabat terpilih tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik denganjabatan struktural maupun jabatan fungsional.


317

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B. KANDIDAT HARUS MEMENUHI SYARAT KUALIFIKASI YANGDITETAPKAN OLEH PEMDA DIY.

Setelah persyaratan yang menjadi kualifikasi pengisian jabatanstruktural melalui promosi model lelang jabatan dikeluarkan. makabidang mutasi jabatan menyeleksi bahan-bahan administrasi darikandidat tersebut. Selanjutnya tim BAPERJAKAT melakukan rapat-rapat yang dibutuhkan. Setelah melakukan penyeleksian kandidatyang ada dalam rapat BAPERJAKAT, maka BAPERJAKAT akanmenetapkan kandidat yang akan mengikuti tahapan selanjutnya.Dalam tahapan akhir promosi model lelang jabatan struktural yanglowong ini maka BAPERJAKAT menyiapkan 3 kandidat terpilihyang dinilai kompeten untuk mengikuti tahapan fit and proper test.Fit and proper test dilakukan oleh Gubernur.

Untuk kandidat yang berasal dari pejabat fungsional yangmengikuti promosi model lelang jabatan struktural, daftar urutkepangkatan (DUK) dan keharusan berpengalaman kerja selama 2tahun dijabatan struktural yang diatur secara normatif tidak terlaludiperhatikan. Tapi track record jabatan, pengalaman dan kompetensibidang dari kandidat tersebut tetap menjadi perhatian bidang mutasiBKD Pemda DIY.

C. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL UNTUK ESELON II YANGLOWONG HARUS MENGACU PADA KOMPETENSI.

Untuk mengisi jabatan struktural yang lowong melalui promosimodel lelang jabatan, Pemda DIY mencari informasi dan melakukankoordinasi dengan instansi yang ada. Pemda DIY melakukaan koor-dinasi dengan lembaga-lembaga lain yang relevan yang disesuaikandengan jabatan struktrual yang akan diisi. Koordinasi tersebutdilakukan agar adanya kesesuaian antara antara jabatan yang akandiisi dan kompetensi yang dimiliki. Jabatan struktural yang kosongakan diisi dengan kandidat yang memiliki kompetensi untuk jabatantersebut.

Selain itu untuk aparatur sipil negara yang berasal dari lingkungan

318


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dalam Pemda DIY latar belakang pendidikan tetap menjadi acuan.Ijazah dan tingkat pendidikan menjadi pertimbangan dalampelaksanaan promosi jabatan struktural eselon II di DIY. Pencocokankriteria jabatan dan potensi yang dimiliki kandidat didapatkan darihasil laporan assessment center.

Seluruh Aparatrur sipil negara yang memiliki eselon dilingkunganPemda DIY diarahkan untuk mengikuti assessment center. Hal inibertujuan agar dapat memudahkan tata kelola sumberdaya manusiapemerintah. Assessment center adalah salah satu tahapan yang masukkedalam proses seleksi promosi model lelang jabatan strukturaluntuk eselon II di Pemda DIY.

Hasil dari assessment center ini dapat mengungkap keahlian-keahlian yang terpendam dari kandidat, sehingga hasilnya dapatmenjadi bahan pertimbangatan dalam pengisian jabatan strukturalyang lowong di Pemda DIY. Assessment center yang terletak di BPKPBKD Pemda DIY ini merupakan metode yang berbasis kompetensi.Assessment center merupakan suatu metodelogi untuk mengidentifi-kasi atau mengevaluasi perilaku kandidat dalam suatu pekerjaan,sehingga dari hasil assessment ini akan diketahui kelayakan darikandidat tersebut yang disesuaikan dengan jabatan struktural yanglowong. Sasaran dari metode assessment center ini adalah untukmengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu kandidat sesuaidengan jabatan struktural yang lowong.

Pemda DIY adalah pemerintah daerah yang pertama kalimenggunakan metode assessment center. Asessment center di BKDPemda DIY ini berdiri pada bulan juni tahun 2004. Assessmentcenter ini pada awalnya merupkan hasil dari kerja sama yangdilakukan oleh Pemda DIY dengan TNI. Aturan berlaku yangmengatur tentang assessment center di BKD Pemda DIY ini adalahPerka BKN no. 7 tahun 2013. Assessment center ini bertujuan untukmemotret potensi individu kandidat. Selain kelebihan dan keku-rangan kandidat, assessment center ini juga dapat melihat perilaku


319

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kandidat.Assessment center dilakukan selama 2 hari dan dilaksanakan di

BPKP Pemda DIY. Selama 2 hari ini, kandidat diharuskan untukmenginap pada ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Selama2 hari kandidat yang mengikuti assessment akan mendapatkan fasilitaskamar tidur AC, konsumsi 3 kali sehari dan snack, serta aksesinternet. Selama 2 hari ini perilaku kandidat juga akan menjadibahan penilaian oleh tim penilai yang disebut assessor. Selama 2hari inilah kandidat akan diuji dan diamati menggunakan teknik-teknik yang telah dirancang khusus oleh panitia.

Dengan adanya tahapan assessment center dalam proses promosimodel lelang jabatan di Pemda DIY ini maka akan memberikangambaran yang objektif bagi BAPERJAKAT dalam menyeleksikandidat yang ada. Hasil assessment ini menjadi pertimbangankelayakan kandidat untuk menduduki jabatan struktural yanglowong. Gambaran yang objektif hasil dari assessment center ini dapatdijadikan sebagai rekomendasi oleh BAPERJAKAT untukmenentukan siapa pejabat yang berkompetensi dan pantas untukmenjabat jabatan struktural yang lowong tersebut.

Hasil dari assessment center ini tentu juga akan mengikis unsurnegatif dalam pengisian jabatan struktural yang lowong. Tidak akanada calon yang memaksakan atau dipaksakan oleh oknum untukmenduduki suatu jabatan struktural. Kandidat yang mengikutiseleksi pengisian jabatan struktural dapat bersaing secara adil sesuaidengan kompetensi yang dimilikinya.

Jika dilihat dari apa yang peneliti tulis diatas dan berdasarkanfakta yang ada dilapangan. PP 100 tahun 2000 yang mengatur ten-tang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukturaldijadikan acuan dalam proses promosi model lelang jabatanstruktural eselon II dilingkungan Pemda DIY. PP tersebut yangdijadikan acuan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kandidat.Namun bagi kandidat yang berasal dari lembaga di luar Pemda DIY,

320


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

daftar urut kepangkatan dan pengalaman kerja selama 2 tahun tidakterlalu diperhatikan. Disamping itu, dalam prosesnya prinsip meritsystem menjadi perhatian oleh BAPERJAKAT dalam menyeleksikandidat. Keseuaian antara kualifikasi yang ditetapkan dankompetensi yang dimiliki oleh kandidat dicocokkan dengan hasildari suatu metode yang bernama assessment center.

Profesionalisme kandidat

Bebas dari intervensi


GAMBAR 5. INDIKATOR PRINSIP NETRALITAS BIROKRASI

A. MENGUTAMAKAN SIKAP PROFESIONALSIME YANG DAPAT DILIHATMELALUI REKAM JEJAK ATAU TRACK RECORD KANDIDAT.

Sikap profesional dari pejabat struktural untuk eselon II adalahsebuah keharusan. Pejabat yang terpilih tentu saja haruslah pejabatyang profesional sehingga dapat menjalankan amanahnya dalammemberikan public service kepada masyarakat secara efektif. Untukitu BAPERJAKAT dan bidang mutasi jabatan BKD Pemda DIYberperan penting dalam mencari pejabat yang profesional untukdapat menjalankan amanah tersebut. Dalam pengisian jabatanstruktural untuk eselon II di Pemda DIY yang dilakukan melaluipromosi model lelang jabatan ini, BAPERJAKAT dan bidang mutasijabatan BKD Pemda DIY mencari dan mengumpulkan informasisebanyak-banyaknya dari kandidat yang dianggap pantas untuk dapatmenjalankan jabatan struktural tersebut.

Keterbukaan ini dapat ditandai dari langkah pengumpulaninformasi dan referensi yang dilakukan. Keterbukaan ini tentu sajabertujuan untuk mendapatkan pejabat yang profesional sesuaidengan jabatan struktural yang lowong. Untuk kandidat yang berasal


321

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dari jabatan fungsional dibidang tertentu. Maka kandidat tersebutsudah dianggap profesional, akan tetapi BKD Pemda DIY tetapmenyesuaikan jabatan fungsionalnya tersebut dengan jabatanstruktural yang lowong. Hal ini tentu saja bertujuan agar pejabatyang terpilih itu menduduki jabatan yang sesuai dengan keahliannya.

B. BEBAS DARI SEGALA MACAM BENTUK INTERVENSI NEGATIF.

Dalam pengisian jabatan struktural kerap kali dinodai oleh unsurnegatif dan intervensi politik dalam prosesnya. Pengisian jabatanstruktural yang dicampuri oleh unsur negatif ini tentu akanmenghasilkan pejabat yang tidak profesional. PenelitianRakhmawanto (2010) mengatakan bahwa unsur negatif sepertipoliktik, otonomi daerah, ras, almamater, dll akan menghasilkanpejabat yang kurang profesional, mempunyai kualitas rendah,pendidikan yang tidak sesuai, kurang berpengalaman dibidangnya,dan tidak mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam proses pengisian jabatan struktural melalui promosi modellelang jabatan ini peluang dicampuri oleh unsur negatif tentu sangatbesar. Karena pengisian jabatan struktural yang lowong ini tidakhanya diisi dari PNS yang berasal dari lembaga yang bersangkutan.Akan tetapi jabatan yang lowong tersebut juga dapat diisi denganpegawai yang berasal dari lembaga yang berbeda. Untuk itu BKDPemda DIY dan BAPERJAKAT sangat berhati-hati dalam melakukanproses promosi model lelang jabatan tersebut. Kehati-hatian ini tentusaja bertujuan untuk mendapatkan pejabat berkompetensi dibidangyang sesuai jabatan struktural yang lowong tersebut. Untuk pengisianjabatan struktural yang dari luar lemabaga pemerintah, BKD PemdaDIY dan BAPERJAKAT mencari dan memprofiling dengan melihatkompetensi, track recordnya terlebih dahulu.

Jadi untuk mengisi jabatan struktural yang lowong di Pemda DIY,kandidat haruslah mengikuti semua proses penyeleksian yang ada.Dari proses seleksi ini nantinya akan terlihat kandidat yang tidak

322


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

berkompeten dan cenderung dipaksakan melalui unsur negatifuntuk dapat mengisi suatu jabatan struktural yang lowong. Tentusaja hasil seleksi ini akan menjadi pertimbangan BAPERJAKATdalam penyeleksian.

Untuk menjaga kinerja pegawai struktural tersebut tetap baik,pejabat pembina kepegawaian menginstruksikan untukmengevaluasi kinerja pejabat struktural tersebut perenambulan.Evaluasi ini bertujuan untuk dapat menjaga kinerja pejabatstruktural tersebut tetap berkinerja baik. Pada akhirnya evaluasikinerja ini tentu saja akan menyisihkan pejabat struktural yang dalamproses seleksinya diwarnai dengan unsur-unsur negatif.

Jadi penyeleksian pejabat struktural yang dilakukan olehBAPERJAKAT ini mengutamakan kompetensi dan kinerja pegawaisesuai dengan prinsip merit system. Dengan mengutamakan trackrecord dan kinerja pegawai ini, maka unsur-unsur negatif sepertinepotisme, like or dislike, spoil system, prefensi almamater, dan patron-age akan dengan sendirinya terkesampingkan. Untuk lebihmemantapkan kualitas kandidat pejabat struktural tersebut, selaindengan pengutamakan unsur merit system BKD Pemda DIY danBAPERJAKAT juga juga menggunakan assessment center.

Dari parameter yang digunakan untuk mengukur indikatornetralitas birokrasi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi melaluimekanisme promosi model lelang jabatan di Pemda DIY, dapatdisimpulkan bahwa untuk mencari pejabat yang berkompeten sesuaidengan jabatan struktural yang lowong maka BAPERJAKAT sangatmemperhatikan track record dan kompetensinya. Denganmemperhatikan kompetensi dan track record ini maka akanmengenyampingkan unsur-unsur negatif yang biasa terjadi dalamproses pengisian jabatan struktural. Kompetensi dan track record inijuga akan menghasilkan pejabat yang berkinerja baik denganmenjabat suatu jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensiyang dimilikinya.


323

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adanya Informasi Formasi Jabatan

Kesempatan yang adil bagi kandidat

Transparansi

GAMBAR V. 7 INDIKATOR PRINSIP TRANSPARANSI

A. ADANYA INFORMASI FORMASI JABATAN STRUKTURAL ESELON IIYANG AKAN DILELANG.

Formasi jabatan struktural eselon II di Pemda DIY dapatdiketahui dari daftar kendali kepegawaian yang ada di BKD PemdaDIY. Dari daftar kendali tersebut akan diketahui pejabat mana yangakan pensiun atau meninggalkan jabatan struktural. Dari daftarkendali inilah Pemda DIY dapat mengajukan formasi jabatanstruktural eselon II yang harus diisi. Formasi jabatan struktural untukeselon II dapat diketahui dari buku daftar kendali yang ada. Daridaftar kendali ini nantinya akan ditetapkan berapa jumlah formasiyang akan diisi. Dari daftar kendali ini juga dapat diketahui kapanjabatan struktural tersebut akan lowong.

Namun ketersedian formasi yang lowong tersebut belumdipublikasi kedalam wadah penyebaran informasi yang lebih terbukadan mudah diakses oleh publik. Sehingga ketersediaan formasidalam promosi model lelang jabatan di Pemda DIY ini bisa memicukecurigaan dan bahkan proses yang promosi yang tidak sehat.

B. ADANYA KESEMPATAN YANG SAMA BAGI SETIAP KANDIDAT UNTUKMENGIKUTI PROSES SELEKSI PROMOSI MODEL LELANG JABATANSECARA ADIL TANPA DISKRIMINASI.

Untuk mengisi jabatan struktural di lingkungan Pemda DIY,maka aparatur sipil negara Pemda DIY dapat mengakses jabatanyang lowong tersebut melalui simpeg. Aparatur sipil negara PemdaDIY dapat bebas mengakses jabatan yang lowong melalui log-in yang

324


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mereka miliki ke simpeg. Dari sanalah nantinya aparatur sipil negaraPemda DIY dapat diusulkan sebagai nominasi suatu jabatanstruktural yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan pejabat yang berkinerja baik dan memlikikompetensi yang sesuai dengan jabatan yang lowong di Pemda DIY.Pemda DIY menerima masukan berupa nama kandidat dari lembagalain, dan masukan tersebut akan dianggap sebagai usulan. PemdaDIY menerima usulan nama dari lembaga pemerintah lainnya untukdapat duduk disuatu jabatan struktural yang lowong. Dalam artilain PNS yang berasal dari lembaga Pemda lainnya juga memlikikesempatan yang sama untuk mengikuti promosi model lelangjabatan struktural. Selain itu Pemda DIY juga mecari referensi atauinformasi secara langsung untuk jabatan yang lowong. Untukpengisian jabatan tertentu BKD Pemda DIY mencari informasi ataureferensi kandidat diluar lembaga Pemda DIY yang relevan untukmenduduki jabatan tersebut.

Pemberian informasi ketersediaannya formasi jabatan strukturaldi Pemda DIY dilakukan melalui koordinasi-koordinasi yangdilakukan dengan lembaga yang tepat untuk mengisi jabatantersebut. Dalam arti lain jabatan struktural di Pemda DIY tidakhanya menjadi hak pegawai lembaganya saja, akan tetapi jabatanstruktural Pemda DIY bisa diisi oleh pegawai yang berasal dari luarPemda DIY.

Dalam tahapan pelaksanaan proses promosi model lelang jabatanyang dilakukan oleh Pemda DIY ini seharusnya dipublikasikankepada publik. Dengan adanya publikasi publik maka masyarakatjuga dapat terlibat secara tidak langsung kedalam proses promosimodel lelang jabatan tersebut baik itu pengawalan maupun bentuklainnya. Dengan adanya publikasi proses promosi model lelangjabatan maka akan menghindari stigma negatif pihak lainnyaterhadap promosi model lelang jabatan, sekaligus akan menjadikanpromosi model lelang jabatan tersebut dinilai transparan.


325

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Melihat kepada prinsip transparansi yang dijadikan variabel in-dependent dalam penelitian ini, adanya kesempatan yang adil bagikandidat untuk melamar jabatan struktural yang lowong memilikikeunikan tersendiri menurut penulis. Unik dikarenakan jabatanstruktural yang lowong tersebut bisa diisi oleh aparatrur sipil negarayang memenuhi syarat walaupun berasal dari lingkungan luar PemdaDIY. Disisi lain, aparatur sipil negara tidak bisa melamar sebagaikandidat yang akan mengikuti promosi. Dengan kata lain aparatursipil negara yang akan menjadi kandidat pejabat eselon II yanglowong ini dipilih atas persetujuan oleh BAPERJAKAT setelahmelakukan pengumpulan informasi, mem-profiling nama calonkandidat, dan men-tracking calon kandidat-kandidaat yang dianggappantas untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut.

Ketersediaan jabatan yang lowong sebagai salah satu indikatortransparansi juga mendapat perhatian penulis. Dimana ketersediaanformasi ini seharusnya dapat dipublikasikan kedalam suatu wadah.Dengan adanya informasi ketersediaannya formasi ataupun publikasiproses yang dituangkan kedalam media elektronik ataupun cetakmaka promosi jabatan ini akan lebih terlihat transparan. Hal inijuga akan memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalampengawasan prosesnya.

KESIMPULAN DAN SARANBerdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalampengisian jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemda DIYdilakukan dengan tata cara pengisian jabatan struktural tersendiri.Pengisian jabatan struktural eselon II tersebut dilakukan denganpromosi model lelang jabatan. Proses promosi jabatan strukturaleselon II Pemda DIY telah terbuka bagi PNS diluar Pemda DIY.Pemda DIY menerapkan promosi model lelang jabatan strukturalagar mendapatkan aparatur sipil negara yang berkinerja baik dan

326


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kompetensinya sesuai dengan jabatan struktural yang lowongdilingkungan pemerintah.

Dalam penelitian ini proses promosi model lelang jabatanstruktural eselon II Pemda DIY agar mendapatkan pejabat yangberkompetensi dan berkinerja baik ditinjau kedalam prinsip meritsystem, netralitas birokrasi dan transparansi penting. Dalam prosespromosi model lelang jabatan tersebut prinsip merit system menjadiperhatian khusus dari BAPERJAKAT, hal ini agar jabatan tersebutdiisi oleh pejabat yang berkinerja baik dan juga sebagai upayareformasi birokrasi.

Penerapan promosi model lelang jabatan struktural yang dilaku-kan oleh Pemda DIY ini mempunyai tujuan yang sama denganpengisian jabatan struktural dalam UU no. 5 tahun 2014 tentangaparatur sipil negara. Promosi model lelang jabatan di Pemda DIYdan tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong di UU ASNtersebut sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yangberkinerja baik dan memiliki keunggulan kompetensi. Kompetensiini didapatkan dengan memperhatikan prinsip merit system dalamproses pelaksanaannya. Hanya saja penerapan promosi lelang jabatanstruktural yang dilakukan oleh Pemda DIY ini sedikit berbedadengan proses pengisian jabatan struktural yang diamanahkan olehUU ASN no. 5 tahun 2014.

Ada perbedaan pemaknaan terbuka diantara promosi modellelang jabatan yang dilakukan oleh Pemda DIY dan UU ASN no. 5tahun 2014. Keterbukaan yang dimaksudkan oleh UU ASN adalahketerbukaan atau kebebasan bagi semua aparatur sipil negara yangmemenuhi syarat untuk dapat melamar mengikuti proses seleksijabatan struktural yang lowong tersebut. Sedangkan keterbukaanyang dilakukan dalam promosi model lelang jabatan strukturalPemda DIY dengan memilih kandidat-kandidat yang berkompetendan dianggap pantas untuk dapat mengemban jabatan strukturalyang lowong tersebut. Pemilihan kandidat ini dilakukan dengan


327

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mencari informasi atau membuat profil dengan mentracking nama-nama yang dianggap pantas oleh BAPERJAKAT yang dibantu bidangpromosi dan mutasi BKD Pemda DIY.

Pada dasarnya BKD Pemda DIY yang mengelola tentang aparatursipil negara di daerah setuju dengan adanya aturan baru tentangtata cara pengisian jabatan struktural yang lowong di instansipemerintah. BKD Pemda DIY setuju dengan semangat danpenerapan prinsip merit system sebagaimana yang diamanahkan didalam UU ASN no.5 tahun 2014 tersebut. akan tetapi BKD PemdaDIY juga memiliki catatan-catatan tersendiri tentang aturan barutersebut. Beberapa catatan tersebut dikhawatirkan akan menjadipenghambat tujuan dari promosi jabatan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang inginpenulis sampaikan. Walaupun promosi model lelang jabatanstruktural yang dilakukan Pemda DIY ini cukup sukses mendapatkanpejabat struktural yang berkompetensi tepat untuk jabatan strukturalyang lowong. Namun jika ditinjau dari unsur transparansi dalamproses promosi model lelang jabatan ini, penulis menyarankan agardalam pelaksanaan proses promosi model lelang jabatan tersebutdapat melibatkan masyarakat melalui publikasi proses pelaksana-annya. Dalam pemberitahuan informasi tentang ketersediaannyaformasi jabatan struktural yang kosong, sebaiknya juga dapatdituangkan kedalam wadah seperti media cetak ataupun elektronik.

Tata cara pengisian jabatan struktural ini harus dijalankan denganbaik dan harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak-pihakyang terlibat. Karena dalam proses pelaksanaannya tata cara pengi-sian jabatan struktural yang baru ini melibatkan banyak pihak. Untukitu dibutuhkan keseriusan dan sikap pejabat pembina kepegawaianyang konsekuen untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten,hal ini bertujuan sebagai pemutus mata rantai pengisian jabatanstruktural yang disisipi oleh unsur-unsur negatif, maupun sebagaiupaya dalam mereformasi birokrasi kearah yang lebih baik lagi.

328


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DAFTAR PUSTAKABUKUHerdiansyah, H., 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Salemba Humarika.Kadarisman, M., 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2nd penyunt

Merit System. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.Koentjaraningrat, 2007. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia.Mardlis, 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara.Natsir, M., 1983. Metode Penelitian. Jakarta : Glahia IndonesiaSugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R & D. Bandung : Alfabeta.Thoha, M., 2014. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. 2nd Pegun. Jakarta :

Kencana.Kumorotomo, W., dan Ambar Widaningrum, 2010. Reformasi Aparatur Negara ditinjau

Kembali. Yogyakarta : Gava MediaWibowo, 2014. Manajemen Kinerja, 4th peyunt. Jakarta : Rajawali Pers.

JURNAL, SKRIPSI, TESISAzhzharini, B., 2012. Recruitment Analysis Throught Open Bidding Announcement in

the Selection of Prospektive Echelon. International Journal of Administrative Sci-ence & Organization, Volume 19, p. 226

Djula, H.R. L., t.thn. Pengaruh Pola Recuitment Pegawai Negeri Sipil Terhadap EfektivitasOrganisasi. Jurnal Administrasi Publik.

Keban, Y. T., 2004. Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indo-nesia. JKAP UGM, Volume 8, p. 16

Gie, K.K., 2003. Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan.Workshop Gerakan Pemberatasan Korupsi, Selasa Agustus, p, 2

Rakhmawanto, 2010. Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStrukturan

Herlambang, R., Adam Idris dan Muhammad Noor, 2014, Implementasi PengembanganKompetensi Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di KantorCamat Bontang Barat Kota Bontang, e Journal Administrative Reform, II (I).

Rosyadi, 2014. Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara.Tabo, Sarfan dan Patar Rumpea, 2012. Implementasi Recuitment Pejabat Struktural pada

Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Thoha, M., t. thn. Membangun Budaya Demokrasi Pemerintah. S.l:s.nYullyanti, E, 2009, Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai, Bisnis

dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16 Nomor 3, pp.131– 139.

WEBSITEBadan Kepegawaian Daerah DIY, Profil BKD Provinsi DIY. (Online) Available at : http :

bkd.jogjaprov.go.id/page/profil-bkd-provinsi-diy (Diakses 9 Juli 2015)


329

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gera, I., 2013. Voice of America (Online) Available at : http ://www.voaindonesia.comDiakses 15 Januari 2015.

Kemenpan-RB, 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan ReformasiBirokrasi (online) Available at : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2300-top-99-inovasi-pelayanan-publik-di-indonesia (Diakses 20 Januari 2015).

Nasution, M.S., 2013. LelangPemda, DIY, Sejarah. (Online) Available at : http:www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/

situs-tautan/view/sejarah (Diakses 9 Juli 2015)Pemda DIY, Visi Misi Tujuan dan Sasaran (Online) Available at : http://www.jogjaprov.go.id,

pemerintahan/situs-tautan/view/sejarah (Diakses 9 Juli 2015).

REGULASINaskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.PERGUB DIY Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan LayananPengukuran Kompetensi, tes Psikologi, dan Konseling Psikologi.

PERKA BKN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan PenilaianKompetensi Pegawai Negeri Sipil.

PERMEN PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan PimpinanTinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

dyah mutiarin istimewa...

Documents