drnico arsada komitemedik juni 2012 a (1)

5/26/2018 DrNico Arsada KomiteMedik Juni 2012 a (1)

1/65

Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

RAPAT KERJA NASIONAL VII ARSADA

Batam, 26 s/d 29 Juni 2012


2/65

CURRICULUM VITAENama : Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MMLahir : Magelang, 5 Nov 1943Status : Menikah, 1 anakAlamat : Jl. Kayu Mas I/4, Pulo Mas,Jkt TimurPendidikan : Dokter, 1970, FK.UKI, Jakarta

Konsultan Nefrologi (Ginjal-Hipertensi) 1982, Pernefri (PerhimpunanNefrologi Indonesia)

Magister Manajemen, 1994, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jkt.Jabatan RS : RS Mediros : Ketua Komite Medis, Koordinator KSM PD.Ginjal-HipertensiOrganisasi:

Ketua KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)-PERSI 05 KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Dep Kes RI : Ketua Bidang Akreditasi 2011-2014,

Surveior / Pembimbing Akreditasi Pengurus PERSI Pusat, Ketua Kompartemen Khusus, 2009-2012 Member Advisory Council Asia Pacific, Joint Commission International, 2009, 2010, 2012 PJ SubPokja Model Akreditasi Baru, Pokja Penyempurnaan Akreditasi RS, DitJen BinaYan Med, 2010-2011

Penghargaan: Kadarman Award 2007 (untuk Patient Safety), Sekolah Tinggi Manajemen PPMLain-lain :

Sekretaris Jendral PERSI Pusat 19881990, 19901993, 19931996

Direktur Ketua RS.PGI.Cikini, Jakarta, 1983 1993 Dekan Fakultas Kedokteran UKI, 1988 1991 Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK-UKI, Jakarta, 1992 - 1995

Kepala Renal Unit (Unit Ginjal) RS.PGI Cikini, 1973

1981


3/65

ISI BAHASAN

Komite Medik

dalam Permenkes 755/2011

dalam Standar Akreditasi Rumah

Sakit v.2012

Kredensial

Mutu Profesi Etika dan Disiplin Profesi

Staf Medis


4/65

KOMITE MEDIK DALAM PERSEPSI YANG

MELEBAR

Berbagai Pengaturan Komite Medik dimasa lalu

Kep Dirjen Yan Med 00.06.2.3.730, 1995 ttg Pembentukan &

Tata Kerja KM di RS

Kep Dirjen Yan Med 00.06.3.5.3018, 1999 ttg Pedoman

Pengorganisasian SMF & KM di RS Swasta Kepmenkes 631/2005 ttg Pedoman Internal Staf Medis

(Medical Staff Bylaws) di RS

Pengaturan tsb disusun selain dalam perspektif

profesionalisme, tetapi juga masuk dlm ranah manajemen

pengelolaan operasional medis

Kondisi : budaya dominan KM dlm manajemen yan medis

RS komplekshigh risk


5/65

EBM

MUTU

ETIK

PATIENTSAFETY

51

3 Fondasi

Asuhan pasien

VBM

PATIENTCENTRED

CARE

HOSPITALRISK

MANAGEMENT

Asuhan Medis Asuhan Keperawatan Asuhan Gizi Asuhan Obat Evidence Based Medicine

Value Based Medicine

Safety is a

fundamental principle

of patient care and a

critical component of

Quality Management.

(World Alliance for Patient

Safety, Forward Programme,

WHO, 2004)

(PELAYANANFOKUS

PASIEN)

(Nico A Lumenta & Adib A Yahya, 2012)


6/65

UU & Peraturan yg menjadi acuan : Standar Pendidikan Dokter (KKI. 2006)

Standar Pendidikan Dokter Spesialis (KKI.2006) Standar Kompetensi Dokter (KKI, 2006)

Peraturan Menteri Kesehatan Ri. Nomer 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang

Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan

Dokter Gigi

PP 10/1966, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Presiden Republik

Indonesia Nomor:10 Tahun 1966 (10/1966) Tanggal:21 MEI 1966.

Peraturanmenteri Kesehatan R.I.Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang

Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/Kki/Kep/Viii/2006 Tentang

Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kedokteran

Indonesia,


7/65

Definisi

Komite MedikPerangkat RS utk menerapkan tata kelola klinis

(clinical governance)agar Staf Medis RS terjaga

profesionalisme melalui kredensial, penjagaan mutuprofesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin

profesi medis

Staf MedisDokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter

Gigi Spesialis di RS.(Bab I Pasal I . Ketentuan Umum, Permenkes No 755/2011 Ttg Penyelenggaraan Komite Medik Di RS)


8/65

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis

untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan

klinis (clinical privilege). Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus

seorang staf medis utk melakukan sekelompok pelayanan

medis tertentu dalam lingkungan RS utk suatu periode

tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis

(clinical appointment)

Penugasan klinis (clinical appointment) adalah

penugasan kepala/direktur RS kepada seorang staf medisuntuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RS tsb

berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah

ditetapkan baginya.


9/65

Setiap RS Harus Punya Komite Medis

Pasal 33 ttg Organisasi RS

(1) Setiap Rumah Sakit harus memilikiorganisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel

(2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atasKepala RS atau Direktur RS, unsur pelayanan

medis, unsur keperawatan, unsur penunjangmedis,komite medis, satuan pemeriksaaninternal, serta administrasi umum dankeuangan.

KOMITE MEDIK DALAM

UU NO 44 / 2009 TENTANG RUMAH SAKIT


10/65

Pengelolaan Klinik

UU 44/2009 ttg RS Ps 36 : Setiap RS harus

menyelenggarakan1. Tata kelola RS (Good Hospital Governance)

2. Tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

Tujuan Good Clinical GovernanceoMeningkatkan Mutu Pelayanan Medis

oMenjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien

o

Mengatur Penyelenggaraan Komite Medis di setiap RSdalam rangka meningkatkan profesionalisme.

(Bab I Ps 2 . Ketentuan Umum, Permenkes No 755/2011 ttg Penyelenggaraan

Komite Medik Di RS)


11/65

Tujuan dibentuknya Komite Medik

terselenggaranya tata kelola klinis (clinical

governance)yg baik agar mutu yan medis & keselamatan pasien

lebih terjamin dan terlindungi,

peningkatan profesionalisme staf medis elemen kredensial, upaya peningkatan mutu

profesi, penegakan disiplin dan etika dokter

KOMITE MEDIK DALAM

PERMENKES 755/2011


12/65

Kepala/Direktur RS

Komite medik

Sub Komite

Kredensial

Menapis

profesionalisme SM

Sub Komite Mutu

Profesi

Memp[ertahankan

kompetensi dan

profesionalisme

Sub Komite

Etika & Disiplin Profesi

Menjaga disiplin etika

dan perilaku profesi SM

Organisasi Komite Medik


13/65

Tugas Komite Medik

Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja

di RS dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yangakan melakukan pelayanan medis di RS;

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi stafmedis.


14/65

Kewenangan Komite Medik

Memberikan rekomendasi:

1. rincian kewenangan klinis (delineation ofclinicalprivilege);

2. surat penugasan klinis (clinical appointment);

3. penolakan kewenangan klinis (clinical privilege)

4. perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis(delineation of clinical privilege);

5. tindak lanjut audit medis

6. pendidikan kedokteran berkelanjutan7. pendampingan (proctoring)

8. pemberian tindakan disiplin


15/65

Panitia Adhoc

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komitemedik dapat dibantu oleh panitia adhoc.

Panitia adhocsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala/direktur RS berdasarkan usulan

ketua komite medik.

Panitia adhocsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari staf medis yg tergolong sbg mitra bestari.

Staf medis yg tergolong sebagai mitra bestari

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari

RS lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi

spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter

spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi

pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.


16/65

Hubungan Komite Medik dengan

Kepala/Direktur

Pasal 13 PMK 755/2011

Kepala/direktur rumah sakit menetapkan

kebijakan, prosedur dan sumber daya

yang diperlukan untuk menjalankantugas dan fungsi komite medik.

Komite medik bertanggung jawab

kepada kepala/direktur rumah sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang

Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit


17/65

Komite medik memberikan laporantahunan dan laporan berkala tentangkegiatan keprofesian yang dilakukannya

kepada direktur RS

Lingkup hubungan antara direktur rumahsakit dengan komite medik adalah dalam

hal-hal yang menyangkut profesionalismestaf medis saja


18/65

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan komite

medik dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas RS,

Dewan Pengawas RS, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota,dan perhimpunan/asosiasi perumah

sakitan dengan melibatkan perhimpunan atau

kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-masing


19/65

KETENTUAN PENUTUPPasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulaiberlaku:

a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan

Internal Rumah Sakit (Hospi ta l By Laws)sepanjangmengenai pengaturan staf medis;

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis;

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor631/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis; dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku


20/65

Komite medik bukan merupakan kumpulan atauhimpunan kelompok staf medis / departemen klinik

sebuah RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011)

Para staf medis yang tergabung dalam kelompok staf

medis / departemen klinik diorganisasiolehkepala/direktur RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011)

Tentang istilah Staf Medis / Staf Medis Fungsional,

pada PMK 755/2011 telah ditentukan, padaKetentuan umum (dan pada berbagai pasal): Staf Medis(tanpafungsional !).

Kelompok Staf Medis


21/65

Kelompok Staf Medis

Pengaturan oleh Pimpinan RS Pengelompokkan dgn dasar disiplin/spesialisasi, atau yg lain.

Kelompok Staf Medis berada dibawah Pimpinan RS

AMA : Physicians Guide to Medical Staff Organization Bylaws, 4th

edition, 2007 : It is customary for medical staffs organized by department to follow

clinical specialty. The medical staff may want to refrain from namingthe departments in the bylaws to give the medical staff flexibility inmerging, eliminating or creating departments......

Because departments are not listed in the bylaws, changes indepartments would not be submitted to the governing body forapproval.


22/65

Bahwa RS dapat membutuhkan beberapa panitia laindalam rangka tata kelola klinis yang baik seperti

panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medis, dsb.

Panitia-panitia tsb perlu dikoordinasikan secara

fungsional oleh sebuah komite tertentu yang

bertanggung jawab pada kepala/direktur RS.

Komite tertentu tsb berperan meningkatkan mutu RS

yg tidak langsung berkaitan dgn profesi medis, shg

perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat

melakukan tugasnya secara lebih terfokus.

Subkomite / Panitia lain


23/65

Direktur RS

Komite Medik SubKom Kredensial

SubKom Mutu Profesi

SubKom Etika&Disiplin

Profesi

Staf Medis

Komite

Klinis

Subkomite/Pokja/Panitia

lain

Pasien

T.Kelola klinis baik

Mutu Yan medis &

Keselamatan pasien,

Profesionalisme staf medis


24/65

Fungsi Komite Medik melaksanakan tugas

KREDENSIAL

1. penyusunan & pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dgnmasukan dari kelompok SM berdasarkan norma keprofesian yg berlaku;

2. penyelenggaraan pemeriksaan & pengkajian: 1.kompetensi; 2.kes fisik

dan mental; 3.perilaku; 4.etika profesi.

3. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigiberkelanjutan;

4. wawancara thd pemohon kewenangan klinis;

5. penilaian & pemutusan kewenangan klinis yg adekuat.

6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasikewenangan klinis kpd KM;

7. melakukan proses rekredensial pd saat berakhirnya masa berlaku SPK

dan adanya permintaan dari KM;

8. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan SPK.

Kriteria Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Memberikan


25/65

Kriteria Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Memberikan

Rekomendasi Kewenangan Klinis:

1. Pendidikan:

1. lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, atau dari sekolah kedokteran

luar negeri dan sudah diregistrasi; 2. menyelesaikan prodi konsultan.2. Perizinan (lisensi):

1. memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;

2. memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku.

3. Kegiatan penjagaan mutu profesi:

1. menjadi anggota organisasi yg melakukan penilaian kompetensi bagianggotanya;

2. berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.

4. Kualifikasi personal:

1. riwayat disiplin dan etik profesi; 2. keanggotaan dalam perhimpunan profesi

yang diakui; 3. keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat

penggunaan obat terlarang dan alkohol, yg dptmempengaruhi kualitas yan thd

pasien; 4. riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan; 5. memiliki asuransi

proteksi profesi (professional indemnity Insurance).

5. Pengalaman dibidang keprofesian: 1. riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi;

2. riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit


26/65

Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:

a. kompetensi:

1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensiyang

disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk

itu;

2) kognitif;

3) afektif;

4) psikomotor.

b. kompetensi fisik;

c. kompetensi mental/perilaku;

d. perilaku etis (ethical standing).

PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit


27/65

Rekredensial1. Setiap tiga tahun

2. RS mencari dan menggunakan informasi tentang areakompetensi praktisi klinis berikut ini :

a. Asuhan pasien

b. Pengetahuan medis/klinis

c. Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktikd. Ketrampilan hubungan antar manusia dan

e. Profesionalism-

f. Praktek berbasis sistem---melalui pemahamanterhadap konteks dan sistem dimana

pelayanan kesehatan diberikan.


28/65

Fungsi Komite Medik dalam memelihara

MUTU PROFESI Staf Medis1. Pelaksanaan audit medis;

2. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka

pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;3. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka

pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis RS tsb

4. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagiStaf Medis yang membutuhkan.


29/65

Subkomite Mutu ProfesiSubkomite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi

medis dengan tujuan:a. memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa

ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan

profesional;

b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh

kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence)

dan kewenangan klinis (clinical privilege);

c. mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (medical

mishaps);

d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh stafmedis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang

berkesinambungan (on-going professional practice evaluation),

maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused

professional practice evaluation)


30/65

Subkomite Mutu Profesi

Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan

dan pengendalian mutu profesi melalui :

a. memantau kualitas, misalnya morning report, kasus sulit,

ronde ruangan, kasus kematian (death case), audit medis,journal reading;

b. tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan

singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan,pendidikan kewenangan tambahan.


31/65

Fungsi Komite Medik menjaga DISIPLIN, ETIKA,

& PERILAKU PROFESI Staf Medis1. Pembinaan Etika & Disiplin Profesi Kedokteran;

2. Pemeriksaan Staf Medis yg diduga melakukan

pelanggaran disiplin;3. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RS

4. Pemberian nasehat/pertimbangan dlm pengambilankeputusan etis pada asuhan medis pasien


32/65

Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI

Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medikdi RS dibentuk dengan tujuan:

1. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang

tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak

(unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical

care).

2. memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme

staf medis di RS


33/65


Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis,

antara lain:1. pedoman pelayanan kedokteran di RS;

2. prosedur kerja pelayanan di RS;

3. daftar kewenangan klinis di RS;

4. pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis(white paper) di RS;

5. kode etik kedokteran Indonesia;

6. pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan

praktik kedokteran yang baik);7. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;

8. pedoman pelayanan medik/klinik;

9. standar prosedur operasional asuhan medis.


34/65


1. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional

a. Sumber Laporan

b. Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi

c. Pemeriksaan

d. Keputusane. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional

f. Pelaksanaan Keputusan

2. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran

3. Pertimbangan Keputusan Etis

St d Ak dit i R h S kit


35/65

35

Standar Akreditasi Rumah Sakit

I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien

Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)

Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

Bab 3. Asesmen Pasien (AP)

Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)

Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Bab 6. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)

Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)

II. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit

Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)

Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)

Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)


36/65

36

III. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien

Sasaran II : Peningkatan komunikasi yg efektifSasaran III : Peningkatan keamanan obat yg perlu

diwaspadai (high-alert)

Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur,

tepat-pasien operasi

Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait

pelayanan kesehatan

Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh

IV. Sasaran Milenium Development Goals

Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi dan

Peningkatan Kesehatan Ibu

Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS

Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB


37/65

Standar KPS 9.

RS mempunyai proses yng efektif utkmengumpulkan, memverifikasi,

mengevaluasi kredensial/bukti-bukti

keahlian/kelulusan (izin/lisensi, pendidikan,pelatihan, kompetensi dan pengalaman) dari

Staf Medis yg diizinkan utk memberikan

asuhan pasien tanpa supervisi.

Kredensial

Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012

Bab KPS : Kualifikasi & Pendidikan Staf


38/65

Maksud dan Tujuan KPS 9 dan KPS 9.1

Staf medis : Dr dan Drg, dan profesional lain yg diberi izin utk

praktek independen/mandiri(tanpa supervisi)

Memberikan pelayananpreventif, kuratif, restoratif, bedah,

rehabilitatif atau yan medis lain atau yan gigi kpd pasien;

Memberikan pelayanan interpretatifkpd pasien, seperti

patologi, radiologi atau yan laboratorium, Tanpa memandang klasifikasipenugasan oleh RS, status

kepegawaian, kontrak, atau kerjasama lain dgn individu utk

memberikan yan asuhan pasien.

Penangg-jwb utama atas asuhan pasien dan hasil asuhan. RS sgt bertangg-jwb utk memastikan bhw setiap praktisi

kompeten utk memberikan asuhan dan pengobatan yg aman

dan efektif kpd pasien.


39/65

Elemen Penilaian KPS 9

1. Mereka yg memperoleh izin berdasarkan peraturan perUU dan dari RS

utk melakukan asuhan pasien tanpa supervisidiidentifikasi.2. Kredensialyg diperlukan (a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) sesuai

peraturan dan kebijakan RS bagi setiap anggota SM dicopyoleh RS dan

disimpan dlm file kepegawaian atau dlm file kredensial yg terpisah bagi

setiap anggota SM.3. Semua kredensial(a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) diverifikasi

dengan sumberyang mengeluarkan kredensial sebelum individu tsb

mulai memberikan yan kpd pasien.

4. Semua kredensial dalam file(a.l. lain pendidikan, surat izin , registrasi)terkini dan ter updatesesuai persyaratan.

5. Pd penugasan awal, dibuat pengumuman ttg ketentuan kualifikasi

terkini dari seseorang utk memberikan yan asuhan pasien.


40/65

STAF MEDIS

Penetapan Kewenangan Klinik

Standar KPS 10 (Kualifikasi dan Pendidikan Staf)

Rumah sakit memiliki tujuan yang terstandar, prosedur

berbasis bukti untuk memberi wewenang kepada semuaStaf Medis untuk menangani dan merawat pasien dan

menyediakan pelayanan klinis lainnya secara konsisten

sesuai dengan kualifikasinya.

Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi

Akreditasi Rumah Sakit.Sept 2011


41/65

Maksud dan Tujuan KPS 10

1. Penentuan kompetensi klinis terkini

2. Memutuskan tentang apakah suatu jenis

pelayanan tertentu dari seorang staf medis akan

diizinkan,3. Disebut privileging, adalah penentuan yang

paling kritis dalam rumah sakit untuk menjaga

keselamatan pasien dan lebih lanjut adalah

menjaga kualitas pelayanan klinis rumah sakit.

Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi RumahSakit.Sept 2011


42/65

INFORMASI TTG RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

(RKK)

Setiap Staf Medis hanya memberikan pelayananmedis sesuai RKK

Informasi RKK tersedia dalam hard copy,

elektronik atau lainnya di tempat terkait (contoh,

kamar operasi, instalasi gawat darurat,dll )

Rincian kewenangan klinis diinformasikan oleh

kepala RS ke seluruh RS dan ke seluruh staf medis

Informasi untuk membantu memastikan bahwa

praktik dokter tsb ada dalam lingkar kompetensi

dan kewenangan kliniknya

Informasi ini secara berkala diperbaharui



43/65

Elemen Penilaian Kualifikasi dan Pendidikan Staf

(KPS) 91. Izin berdasarkan peraturan perundangan dan izin dari

RS untuk melakukan asuhan pasien tanpa supervisi.

2. Dibutuhkan kredensial (antara lain : pendidikan, izin,

registrasi) sesuai peraturan dan kebijakan rumah sakit

bagi setiap anggota staf medis

3. Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin,

registrasi) diverifikasi dengan sumber yang

mengeluarkan kredensial.

4. Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin ,

registrasi) terkini dan ter -update sesuai persyaratan.5. Pada penugasan awal, penentuan terinformasi dibuat

tentang kualifikasi terkini dari seseorang untuk

memberikan pelayanan asuhan pasien.



44/65

Std 9.1.Pimpinan membuat keputusan yg diinformasikan ttg

pembaharuan izin bagi setiap anggota SM dapat

melanjutkan memberikan yan asuhan pasien sekurang-kurangnya setiap tiga tahun

Elemen Penilaian KPS 9.1.

1. Ada yg diuraikan dlm kebijakan utk mereview file kredensial

setiap SM secara berkala yg seragam sekurang-kurangnya setiaptiga tahun sekali.

2. Ada petugas-petugas tertentu yg ditugaskan membuat keputusan

resmi dlm rangka memperbaharui izin bagi setiap anggota SM utk

melanjutkan pemberian yan asuhan medis di RS.

3. Keputusan ttg pembaharuan tsb didokementasikan dalam file

kredensial dari anggota SM tsb.


45/65

Standar KPS 10.RS mempunyai tujuan yg terstandar, prosedur

berbasis bukti utk memberi wewenangkpd semua

anggota SM untuk menerima pasien dan memberikanyan klinis lainnya konsisten/sesuai dgn kualifikasi.


46/65

Maksud & Tujuan KPS 10

Pada penugasan ulang, setiap tiga tahun, RS mencari dan menggunakan

informasi ttg area kompetensi umum dari praktisi klinis berikut ini :

a) Asuhan pasien---praktisi memberikan asuhan pasien dgn kasih, tepat & efektif

utk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit &

pelayanan sampai akhir hayat.

b) Pengetahuan medis/klinis---dlm ilmu-ilmu biomedis, klinis dan sosial serta

penerapan pengetahuan ke dlm asuhan pasien & pendidikan orang2 lainnya.

c) Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktek----menggunakan bukti danmetode ilmiah utk investigasi, evaluasi & meningkatkan praktek asuhan pasien

d) Ketrampilan hubungan antar manusia/interpersonal dan komunikasi----yg

akan memampukan dan menjaga hubungan profesional dgn pasien, keluarga

dan anggota tim kesehatan lain.

e) Profesionalisme----terpancar dalam komitmen utk secara terus menerusmengembangkan professionalitas, praktek etika, pemahaman dan kepekaan

thd keragaman dan sikap tangg-jwb thd pasien, profesinya dan masyarakat.

f) Praktek berbasis sistem---melalui pemahaman thd konteks dan sistem

dimana yan kes diberikan.


47/65


1. RS menggunakan proses terstandar yg didokumentasikan dlm

kebijakan resmi RS utk memberikan kewenanganbagi setiap

anggota SMdalam memberikan pelayanan pd penugasan pertama

dan pd penugasan ulang.

2. Keputusan memberikan penugasan ulangutk memberikan

pelayanan kpd pasien berpedoman pada item a) sampai f) pada

Maksud & Tujuan dan pada review kinerja tahunan dari para praktisi.3. Pelayanan pasien yg diberikan oleh setiap anggota SM dirinci secara

jelas dan dikomunikasikan oleh pimpinan RS ke seluruh RS maupun

ke anggota SM.

4. Setiap SM hanya memberikan yan medis yg secara spesifikdiizinkanoleh RS.


48/65

Standar Akreditasi Rumah sakit , Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit . September 2011

Maksud & Tujuan KPS 11

Informasi ini bisa diperoleh melalui hal-hal berikut : Grafik review berkala

Observasi langsung

Monitoring terhadap teknik diagnostik dan pengobatan Monitoring kualitas klinis

Diskusi dengan sejawat seprofesi dan staf lainnya.

Standar KPS 11

RS menggunakan proses berkelanjutan terstandardisir

(ongoing)untuk mengevaluasi sesuai kualitas dan keamananpelayanan pasien yang diberikan oleh setiap staf medis.



49/65

Elemen Penilaian KPS 11.

1. Ada evaluasi praktek profesionalterus-menerus thd kualitas dan

keamanan yan pasien yg diberikan oleh setiap anggota SM yg

direview dan dikomunikasikan kepada setiap anggota SM sekurang-

kurangnya setahun sekali. (lihat juga PMKP.1.1, EP 1)

2. Evaluasi praktek professional yang terus-menerus dan review

tahunan dari setiap anggota SM dilaksanakan dengan proses yang

seragamyang ditentukan oleh kebijakan RS.

3. Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan data komparatifsecara proaktif, spt membandingkan dengan ilmu literatur

kedokteran berbasis literatur.

4. Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan kesimpulan dari

analisis yg mendalam thd komplikasi yang dikenal dan berlaku.5. Informasi dari proses evaluasi praktek profesional tersebut

didokumentasikan dalam file krendensialanggota SM dan file

lainnya yang relevan.


50/65

Standar KPS 1.1. Tanggung jawab setiap staf dideskripsikan/ditetapkan

dalam uraian tugasyang mutakhir.

Maksud & Tujuan :Uraian tugas juga dibutuhkan bagi profesional kesehatan ketika :

b). Seseorang yg memiliki beberapa tanggung jawab klinis, dimana dia

tidak diberi kewenangan untuk berpraktek mandiri, sama seperti seorang

praktisi mandiri yang sedang belajartugas baru atau keterampilan baru

Elemen Penilaian KPS 1.1.

1. Setiap anggota staf yang tidak diizinkan praktek mandiri punya

uraian tugasnya sendiri.

2. Mereka yang termasuk pada a) sampai d) di Maksud dan Tujuan,

ketika berada di RS, punya uraian tugas sesuai dengan aktifitas dantanggung jawab mereka atau sudah diberi kewenangan sebagai

alternatif.

3. Uraian tugas mutakhir sesuai kebijakan RS.

CONTOH


51/65

KRITERIA YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK PENJABARAN

KEWENANGAN KLINIS DALAM ANESTESIOLOGI DAN TERAPI

INTENSIF1. PENDIDIKAN: DARI FK DLM/LUAR NEGERI YG DIAKUI KATI

2. LISENSI : IJIN PRAKTIK, TIDAK MENJALANI SANKSI DISIPLIN PROFESI

3. PENINGKATAN KINERJA/KEMAMPUAN: MENJADI ANGGOTA PERDATIN, AKTIF DALAM P2KB

PERDATIN

4. KUALIFIKASI PERSONAL:

PERSETUJUAN TERTULIS MEMATUHI KODEKI DAN PEDOMAN PRAKTIK ANESTESIOLOGI

DAN TERAPI INTENSIF PERDATIN,

PERNYATAAN PERILAKU ETIKA

KEANGGOTAAN DLM PERHIMPUNAN TK LOKAL, CABANG/NASIONAL

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN MENTAL SERTA TIDAK TERLIBAT

KETERGANTUNGAN OBAT TERLARANG DAN ALKOHOL

5. POLA PRAKTIK:

TEMPAT PRAKTIK MEMENUHI STANDAR DAN PEDOMAN PELAYANAN ANESTEIOLOGI DANTERAPI INTENSIF DARI PERDATIN

REKAM JEJAK KEJADIAN TAK DIHARAPKAN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR,

REKAM JEJAK PELANGGARAN DISIPLIN DALAM LIMA TAHUN TERKHIR (DATA DARI

PERDATIN)

REKAM JEJAK RUANG LINGKUP DAN KUALITAS KETRAMPILAN KLINIK SESUAI HASIL

PENILAIAN PEER GROUP (MITRA BESTARI) SETEMPAT DAN DIANGGAP MEMADAI OLEHINSTITUSI YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KLINISPedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012

GAMBARAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI


52/65

GAMBARAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI

DAN TERAPI INTENSIF

GENERAL ANESTESIOLOGIS;

1. LATAR BELAKANG

2. KUALIFIKASI

3. KURIKULUM PENDIDIKAN: DITETAPKAN OLEH KOLOGIUM

ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF INDONESIA

4. PERHIMPUNAN DAN PENDIDIKAN / AKADEMIK

5. STANDAR KOMPETENSI PELAYANAN

6. STANDAR KETRAMPILAN

7. STANDAR MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKANKOMPETENSI

8. STANDAR ETIK MEDIKOLEGAL

Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012


53/65

5. Standar Kompetensi

Mampu melakukan anestesia dan analgesia sesuai dengan tandar pelayanananestesi yang

ditetapkan oleh Perdatin Pusat dan Cabang Mampu melakukan anestesia umum inhalasi, balans, intravena total

Mampu melakukan anestesia regional, spinal,epidural, blok pleksus saraf

Mampu mengelola anestesia pada bedah digestif, ortopedi, urologi, plastic, onkologi,THT, mata, ginekologi.

Mampu mengelola anestesia obstetric

Mampu mengelola anestesia bedah pediatric pada kasus kasus tertentu

Mampu mengelola anestesi bedah saraf pada kasus kasus tertentu Mampu mengelola pasien di ruang pulih

Mampu mengelola anestesia bedah paru dan bedah jantung tertutup.

Mengetahui pengelolaan anestesia bedah jantung terbuka

Mampu mengelola pasien di ICU dan ICCU

Mampu mengelola anestesia rawat jalan

Mampu mengelola anestesia pada prosedur di luar kamar operasi ( misal radioterapi,

MRI, CTScan kasus pediatri) Mampu mengelola nyeri akut pasca bedah, nyeri membandel

6 S d K il


54/65

6. Standar Keterampilan

Mampu memasang kanul arteri, kateter vena sentral,pipa nasogastrik

Mampu melakukan intubasi endotrakeal,pemasangan Lryngeal Mask Airway (LMA), blokspinal, blok epidural, blok kaudal, dan blok pleksussaraf

Mampu mengatur posisi pasien

Mampu melakukan pemeliharaan trias-anestesiselama operasi

Mampu memasang dan menginterpretasikan hasilmonitor fungsi vital

Mampu mengelola kelaikan mesin anestesia danventilator

Mampu mengelola pernafasan pasien secara manualdan ventilator anestesi

7 Standar Mempertahankan & Meningkatkan Kompetensi


55/65

7. Standar Mempertahankan & Meningkatkan Kompetensi

Program Pendidikan Berkelanjutan ;

Pendidikan dan Pelatihan KedokteranBerkelanjutan (P2KB) telah disusun oleh

IDSAI :

Mengikuti acara acara ilmiah dan CPD yangdiselenggarakan Perdatin atau Perhimpunan

Profesi lain

Mampu menganalisis makalah ilmiah

Mampu melakukan penelitian ilmiah

Mampu membuat tulisan ilmiah


56/65

8. Standar Etik Medikolegal

Memahami dan mampu menerapkan etika, disiplindan hukum secara umum dalam kegiatan seharihari.

Memahami kaitan Sumpah Dokter, Kode EtikKedokteran Indonesia, UU Kesehatan, UU PraktikKedokteran dan Peraturan Kementerian Kesehatan,

KUHP, Informed Consent, dll. Beretika saat melakukan kegiatan anamnesis,

kerjasama interpersonal, pemeriksaan fisik,pemeriksaan dengan alat bantu diagnostik,konseling, terapi, memelihara rahasia jabatan,

catatan medik dan memelihara kesehatan sendiri. Mampu melakukan kemitraan kolaborasi dengan

pasien atau keluarganya, disiplin lain dan sesamaspesialis anestesi

PEDOMAN MITRA BESTARI BIDANG


57/65

PEDOMAN MITRA BESTARI BIDANG

ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Mitra bestari: orang yang berpraktik dalam profesi yg sama ygmemiliki keahlian dalam bidang yang akan di evaluasi, tk

keahlian dalam bidang tsb unt dapat memberi evaluasi thd

kompetensi seorang dr

Dasar: lingkup kompetensi atau Sifat permasalahan isu yg

dievaluasi Mitra Bestari bidang anestesiologi dan terapi intensif : terdiri

dari para dr spesialis dan terapi intensif

Tidak harus dari RS yg bersangkutan

Peran sebagai mitra bestari adalah bagian dari kewajiban etika

dokter, maka imbal jasa berupa pemberian satuan kredit SKP

dari PERDATIN

Punya rekam jejak yg bijak bestariMendapat pengesahan dari

pengurus PERSATIN setempat


PEDOMAN MITRA BESTARI lanjutan


58/65

Mempunyai pandangan/wawasan luas thd keilmuan dan

praktik anestesia

Peran dan kapasitasnya tidak terbatas pada masalah

kredensialing dan privileging tetapi juga dalam hal penjagaan

mutu medis/audit medis, disiplin profesi/penegakan disiplin

Punya kemampuan keilmuan terkini (at the cuting edge) tidak

harus guru besar Sebagai mitra bestari di RS yg bersangkutan harus melalui

proses penapisan oleh RS tersebut dan tdk perlu SIP di RS

tersebut

RS dapat membuat daftar mitra bestari sesuai jumlah yg

dibutuhkan, kemudian saat dibutuhkan perannya KOMITEMEDIK dapay membuat panitia Adhok yg duiambil dari daftar

tsb

PEDOMAN MITRA BESTARI lanjutan.


PEDOMAN TENTANG WHITE PAPER RS


59/65

PEDOMAN TENTANG WHITE PAPER RS

White Paper RS Adalah Suatu Gambaran/Batasan Tentang

Kriteria Kompetensi / Kemampuan Minimal Yang Dimiliki /

Dikuasai Seorang Dr Untuk Dapat Memenuhi Persyaratan

Kewenangan Klinis Dalam Suatu Lingkup Praktik Atau

Prosedur

Setiap RS Dapat Mengembangkan White Paper Mengenai Suatu

Kompetensi Medis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Tetapi

Harus Tetap Dalam Koridor Anestesiologi Dan Terapi Intensif

Yg Ditetapkan Oleh KATI

White paper yg menyangkut beberapa bidang ilmu

kedokteran/multi disiplin harus mendapat pengesahan /

persetujuan/ kesepakatan dari semua mitra bestari/ peer group

terkait sebelum disahkan oleh direktur RS


RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL


60/65

(

PRIVILEDGE)

KEWENANGAN KLINIK :

KEWENANGAN INTI (CORE PRIVILEDGE)

KEWENANGAN TAMBAHAN (SPESIFIK PRIVILEDGE)

DR YG MEMINTA KEWENANGAN KLINIK TIDAK HARUS

MEMINTA SELURUH RINCIAN, CUKUP MEMINTA

KEWENANGAN YG SESUAI DG PEMINATANNYA DR YG MEMNTA KEWENANGAN KLINIK

TAMBAHAN/SPESIFIK PRIVILEDGE MEREKA YG TELAH

MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TERSTRUKTUR BIDANG

SUB SPESIALISASI DAN ATAU FELLOWSHIP BERDASAR

KETENTUAN KATI

Contoh


61/65

Contoh

Form

Pengajuan

KewenanganKlinis Dokter

Spesialis

Anestesi


62/65


63/65

KESIMPULAN


64/65

KESIMPULAN

1. UU No 44/2011 ttg RS mewajibkan RS memiliki Komite Medik dengan

landasan baru yg mengarah pada profesionalisasi staf medis dan

keselamatan pasien2. Pengaturan dimasa lalu disusun, selain dalam perspektif profesionalisme,

tetapi juga masuk dlm ranah pengelolaan operasional pelayanan medis

3. Permenkes No 755/2011 mengarahkan peran Komite Medik untuk

meningkatkan profesionalisme staf medis guna menjamin mutu yan kesdan keselamatan pasien

4. Standar Akreditasi RS v.2012 menjaga penerapan PMK 755

5. reposisi Komite Medik sbg penjaga profesionalisme SM menuju

tercapainya tujuan Good Clinical Governance : *Meningkatkan Mutu Yan

Medis; *Menjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien; *MengaturPenyelenggaraan KM di setiap RS dlm rangka meningkatkan

profesionalisme.

T i k ih


65/65

Terima kasih

atas perhatiannya

Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

drnico arsada komitemedik juni 2012 a (1)

Documents