draft rancangan akhir rencana kerja pemerintah provinsi
TRANSCRIPT
- 1 -
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
26);
- 3 -
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun
2010-2030;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4 -
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang
ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah
yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan maksud dijadikan
sebagai:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
- 5 -
(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan
1 (satu) tahun anggaran bagi Perangkat Daerah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. Program prioritas pembangunan daerah; dan
c. Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan;
g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
h. Bab VIII Penutup.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4
RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 6 -
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal
GUBERNUR BANTEN,
WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR
- 7 -
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran
dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Sebagai Penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten tahun 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten
Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai Visi “Banten Yang Maju, Mandiri,
Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah” yang ditempuh
melalui Misi sebagai berikut:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2021, menyatakan bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut:
- 8 -
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian
kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN
serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan
nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada
koordinasi teknis nasional.
- 9 -
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeritersebut diatas, untuk
tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal
RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan
pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:
1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan Program
Strategis Nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
Dalam Rancangan Akhir RKPD, DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan
kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada
BAPPEDA.
- 10 -
Diagram alir proses penyusunan RKPD disajikan dalam Gambar berikut ini:
Gambar 0-1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten
Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, yaitu “AKSELERASI DAYA
SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”, tema ini ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pencapaian target
pembangunan yang harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2021, yaitu “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI SOSIAL”, dengan fokus pada Pemulihan Industri, Pariwisata
dan Investasi, serta Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional, Sistem
Jaring Pengaman Sosial, dan Sistem Ketahanan Bencana.
Berdasarkan tema RKPD tersebut dijabarkan ke dalam prioritas
pembangunan sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan
(Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan,
Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan
Sistem Manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas, Penguatan
Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);
2. Penguatan Daya Saing Perekonomian;
3. Penguatan interkonektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur;
- 11 -
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Melalui Pembangunan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan
Life Skill.
DASAR HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi
Banten Tahun 2021, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
- 12 -
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
69);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
- 13 -
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-
2022.
I.2. Hubungan Antar Dokumen
RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam
rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri
dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA Perangkat Daerah.
Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 akan menjadi
acuan penyusunan RKPD Tahun 2021 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- 14 -
Gambar 0-2. Hubungan Antar Dokumen
I.3. Maksud dan Tujuan
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 merupakan penyempurnaan
dari rancangan awal dan Racangan RKPD berdasarkan rancangan renja
OPD yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan awal
RKP dan program strategis nasional.
Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program
pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan
RPJMD yang antara lain sebagai berikut:
1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana
strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi
antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan
tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi
Daerah Tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana
pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan
pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam
merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam
pembangunan daerah Tahun 2021;
RPJPN RPJMN
RPJPD RPJMD
DPA
APBD KUA/
PPAS
RKP
RKPD
RENSTRA RKA RKA
R-APBD
- 15 -
4. Sebagai acuan semua Perangkat Daerah di Provinsi Banten dalam
menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam
rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Banten Tahun 2017-2022;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
(LKPD).
I.4. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Dasar Hukum Penyusunan
I.3. Hubungan antar Dokumen
I.4. Maksud dan Tujuan
I.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II.1. Kondisi Umum Daerah
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2019 dan realisasi RPJMD
II.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
III.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
III.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
IV.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
IV.2. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
IV.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
IV.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
IV.5. Arah Kebijakan Tematik Holistik Integratif Spasial Pembangunan
Provinsi Banten
IV.6. Inovasi Daerah
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
V.1. Arahan Kebijakan PembangunanPemerintah Kabupaten/Kota
V.2. Rencana Program Kegiatan di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)
- 16 -
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI.1. Rencana Program Kegiatan Tahun 2021
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
VII.1. Indikator Kinerja Daerah
VII.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
BAB VIII PENUTUP
- 17 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II.1. KONDISI UMUM DAERAH
II.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten, luas Provinsi Banten adalah 8.651,20 km2.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas
Provinsi Banten adalah 9.662,92 km2, dengan batas wilayah Provinsi
Banten adalah:
a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.
Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka
Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara
regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara
Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor
andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, berdasarkan aspek
kemaritiman, wilayah perairan wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara
Samudra Hindia ke wilayah Asia.
Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4
(empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4
(empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota
Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari
155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan)
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 137 Tahun 2017
Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari
kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah
utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.
Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang
la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin
- 18 -
asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu
udara di Banten berkisar antara 22,70C-32,90C, dengan kelembaban udara
bervariasi antara 79%-87%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun
masing-masing sebanyak 206 hari dan 3.573 mm. (Sumber : Provinsi
Banten Dalam Angka, BPS 2020)
2. Potensi Unggulan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, diwilayah Provinsi Banten terdapat
beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) antara lain: KSN Selat Sunda,
KSN Ujungkulon, KSN JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung,serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah
Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan : baja, metrokimia,
alas kaki,elektronik, semen dan makananyang didukung oleh beberapa
pusat perdagangan tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul
transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan
Merak, Jalan Tol Jakarta-Merak, Jalan Tol Serpong-Jakarta-Purbalenyi dan
Kereta Api Jakarta-Merak.
Terdapat Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, selanjutnya dapat dilihat pada
gambar 2.1 dibawah ini:
- 19 -
Gambar 0-1. Peta Kawasan Stategis Nasional dan Provinsi Banten
3. Wilayah Rawan Bencana
Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang
teridentifikasi, antara lain:
a. Wilayah Rawan Banjir
Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa
kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai
berikut:
1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan
Grogol;
2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocok jaya, Serang, dan
Walantaka;
3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh,
Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk,
Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat,
Ciputat Timur, dan Pondok Aren;
- 20 -
5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari,
Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran,
Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur,
dan Carita;
7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara,
Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande,
Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer,
dan Cinangka.
b. Wilayah Rawan Longsor
Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa
kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai
berikut:
1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber,
dan Bayah;
4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari,
dan Mandalawangi.
c. Tsunami
Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara,
Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota
Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan
Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di
Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:
- 21 -
Gambar 0-2. Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten
4. Demografi
Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran
penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten, jumlah Penduduk Banten tahun 2019 mencapai
12,927,316 jiwa yang terdiri dari atas 6.583.895 jiwa penduduk laki-laki
dan 6.343.421 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 1.87 % artinya pada tahun 2019 (Data Juni) setiap 100
(seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 1,87 jiwa dari
kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten, kondisi tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 0-1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun
2019
KAB/KOTA Luas
Wilayah
Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
Kepadatan Penduduk
Kab.Pandeglang 2.746,89 618.304 593.605 1,211,909 9,37
Kab. Lebak 3.426,56 618.304 635.806 1,302,608 10,08
Kab. Tangerang 1.011,86 1.942.490 1.858.297 3,800,787 29,40
Kab. Serang 1.734,28 764.097 744.300 1,508,397 11,67
Kota Tangerang 153,93 1.136.898 1.093.003 2,229,901 17,25
- 22 -
KAB/KOTA Luas
Wilayah
Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
Kepadatan Penduduk
Kota Cilegon 175,50 223.002 214.203 437,205 3,38
Kota Serang 266,71 352.601 336.002 688,603 5,33
8. Kota Tangsel 147,19 879.701 868.205 1,747,906 13,52 Provinsi Banten 9.662,92 6.583.895 6.343.421 12,927,316 100,00
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020
Tabel 0-2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2016 – 2019 (Jiwa)
KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019
1. Kab. Pandeglang 1,200,512 1,205,203 1,295,810 1,211,909
2. Kab. Lebak 1,279,412 1,288,103 1,209,011 1,302,608
3. Kab. Tangerang 3,477,495 3,584,770 3,692,693 3,800,787
4. Kab. Serang 1,484,502 1,493,591 1,501,501 1,508,397
5. Kota Tangerang 2,093,706 2,139,891 2,185,304 2,229,901
6. Kota Cilegon 418,705 425,103 431,305 437,205
7. Kota Serang 655,004 666,600 677,804 688,603
8. Kota Tangsel 1,593,812 1,644,899 1,696,308 1,747,906
Provinsi Banten 12,203,148 12,448,160 12,689.736 12,927,316 Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020
Tabel 0-3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten(Jiwa)
Kabupaten/ Kota
Jumlah kecamatan
Jumlah kelurahan
Jumlah desa
Luas wilayah
(m2)
Jumlah penduduk
(jiwa) Keterangan
KAB. PANDEGLANG 35 13 326 2.746,89 1.205.137
KAB. LEBAK 28 5 340 3.426,56 1.290.325
KAB. TANGERANG 29 28 246 1.011,86 2.785.405
KAB. SERANG 29 326 1.734,28 1.479.034 PP. No. 32 Tahun 2012
KOTA TANGERANG 13 104 153,93 1.763.432
KOTA CILEGON 8 43 175,50 421.448
KOTA SERANG
6 66 266,71 649.057
PP. No. 32/2007-PP 32/2012 Pemindahan Ibukota
KOTA TANGERANG SELATAN
7 54 147,19 1.274.972 UU No. 51/2008
Jumlah 155 313 1.238 9.662,92 10.868.810
Sumber Data : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Tabel 0-4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2016-2019 (Persen)
- 23 -
KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019
1. Kab. Pandeglang 0.47 0.39 0,32 0,24
2. Kab. Lebak 0.76 0.68 0,60 0,52
3. Kab. Tangerang 3.17 3.08 3,01 2,93
4. Kab. Serang 0.69 0.61 0,53 0,46
5. Kota Tangerang 2.28 2.21 2,12 2,04
6. Kota Cilegon 1.6 1.53 1,46 1,37
7. Kota Serang 1.83 1.77 1,68 1,59
8. Kota Tangsel 3.28 3.21 3,13 3,04
Provinsi Banten 2.07 2.01 2,17 1,87 Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020 Gambar 0-3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten
Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2019 mencapai 1.338
jiwa/Km2. Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena
sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98Km²
(14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun
2019 dihuni oleh sekitar 60,17 % dari jumlah penduduk Banten.
Sedangkan 39,82 % penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota
Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten
menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan
tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 14.486 jiwa per km2. Sedangkan
yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan
penduduk hanya 380 jiwa per km2. Berarti, Kota Tangerang hampir 37 kali
lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Sebaran
penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :
2,162,27
2,2 2,142,07 2,01
2,17
1,87
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk Banten
- 24 -
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020
Gambar 0-4. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019
II.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Pertumbuhan PDRB
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat
dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi
Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi
Banten.
LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan
perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi
Banten dapat dilihat pada Gambar berikut :
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020 Gambar 0-5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2013 – 2019
Pandeglang
1%
Lebak
1%Kab Tangerang
10%Kab Serang
3%
kota Tangerang
39%
Kota Cilegon
7%
Kota serang
7%
Kota Tangsel
32%
- 25 -
PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi
yang terjadi di suatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB
salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten
dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 0-5. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Milyar Rupiah)
Kategori Lapangan Usaha PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2010
2017 2018 2019 2017 2018 2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
33265.71 35573.82 37021.57 23055.55 23880.77 24408.33
B. Pertambangan dan Penggalian
4146.09 4272.13 4408.72 2850.85 2871.46 2882.42
C. Industri Pengolahan
179931.24 191862.86 203405.83 144219.15 149425.06 154882.53
D. Pengadaan Listrik dan Gas
11984.08 12770.04 12072.66 4179.58 4480.41 4327.31
E. Pengadaan Air 449.42 481.83 513.34 396.92 416.27 439.68
F. Konstruksi 58182.25 65452.94 73504.01 39313.81 42363.00 46159.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
69275.35 76816.28 85477.70 54651.61 58614.23 63059.05
H. Transportasi dan Pergudangan
61257.75 68139.77 72359.11 27289.08 29300.61 29530.85
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
13477.23 14632.81 15940.22 9924.75 10664.40 11511.85
J. Informasi dan Komunikasi
20484.98 21695.57 23278.14 23173.72 24998.29 27244.33
K. Jasa Keuangan 17063.67 18969.24 19930.66 12037.90 12873.62 13193.24
L. Real Estate 42103.76 46873.41 52618.07 34538.74 37260.63 40521.47
M,N. Jasa Perusahaan 6082.32 6673.74 7492.06 4182.02 4458.77 4840.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
11458.84 12301.12 13657.22 7140.46 7517.97 8109.26
P. Jasa Pendidikan 18648.87 21129.74 23749.88 12197.11 13103.71 14111.91
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6655.41 7444.37 8384.23 4912.96 5249.40 5698.34
R,S,T,U. Jasa lainnya 9130.73 10018.08 11149.97 6072.79 6535.99 7102.43
PDRB 563597.70 615107.75 664963.40 410137.00 434014.59 458022.71
Sumber :BPS Provinsi Banten 2020
- 26 -
Tabel 0-6. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)
Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku
2017 2018 2019 2017 2018 2019
4.28 3.58 2.21 5.90 5.78 5.57
-0.68 0.72 0.38 0.74 0.69 0.66
3.70 3.61 3.65 31.93 31.19 30.59
0.50 7.20 -3.42 2.13 2.08 1.82
7.30 4.88 5.62 0.08 0.08 0.08
8.28 7.76 8.96 10.32 10.64 11.05
6.15 7.25 7.58 12.29 12.49 12.85
8.57 7.37 0.79 10.87 11.08 10.88
8.28 7.45 7.95 2.39 2.38 2.40
8.42 7.87 8.98 3.63 3.53 3.50
3.89 6.94 2.48 3.03 3.08 3
7.92 7.88 8.75 7.47 7.62 7.91
7.91 6.62 8.57 1.08 1.08 1.13
4.79 5.29 7.87 2.03 2 2.05
7.42 7.43 7.69 3.31 3.44 3.57
8.15 6.85 8.55 1.18 1.21 1.26
8.27 7.63 8.67 1.62 1.63 1.68
5.75 5.82 5.53 100 100 100 Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Perekonomian Banten Tahun 2019 yang diukur berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 664,96 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 51,44 juta.
Ekonomi Banten tahun 2019 tumbuh 5,53 persen, lebih rendah
dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,82 persen. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Komunikasi dan
Informasi sebesar 8,98 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)
yang tumbuh sebesar 7,47 persen.
Ekonomi Banten triwulan IV-2019 bila dibandingkan triwulan IV-
2018 (y-on-y) tumbuh 5,90 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,19 persen. Dari
- 27 -
sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Total Net
Ekspor sebesar 20,58 persen.
Ekonomi Banten triwulan IV-2019 meningkat sebesar 1,46 persen
(q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha
Konstruksi sebesar 6,09 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai
oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah yang meningkat sebesar 42,44
persen.
Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Tahun 2019 masih
didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi
terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,94 persen,
kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,80 persen,
Provinsi Jawa Barat sebesar 22,40 persen. Sementara itu, Provinsi Banten
memberikan kontribusi sebesar 7,01 persen.
Gambar 0-6. Peranan PDRB Provinsi se-Jawa Tahun 2019
- 28 -
Gambar 0-7. Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2017-2019
Gambar 0-8. Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Tahun 2017-2019
- 29 -
Gambar 0-9. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (persen)
2. Inflasi
LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila
diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran
yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok
pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel II.8 berikut:
- 30 -
Tabel 0-7. IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember 2019 (2012=100)
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Bulan Desember tahun 2019, harga barang-barang/jasa kebutuhan
pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami peningkatan.Hal
initerlihat dari adanya perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari
147,62 pada bulan November menjadi 147,94 pada bulan Desember atau
terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,21 persen.
Lima dari tujuh kelompok pengeluaran yang ada mengalami kenaikan
indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan mengalami
kenaikan indeks yaitu sebesar 0,65 persen, kelompok transpor, komunikasi
dan jasa keuangan naik sebesar 0,23 persen, kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,15 persen, kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,11 persen dan
kelompok sandang naik sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok
kesehatan mengalami penurunan indeks sebesar -0,01 persen dan
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun sebesar -0,31 persen.
- 31 -
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember
ini adalah bawang merah, telur ayam ras, melon, angkutan antar
kota,minyak goreng dan angkutan udara.
Laju inflasi tahun kalender dan inflasi “Year on Year” (IHK Desember
2019 terhadap Desember 2018) tercatat sebesar 3,30 persen.
3. PDRB Perkapita
Tabel 0-8. PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2017-2019
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
4. Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan
Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,361. Angka ini turun
0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar
0,365.
Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar
0,355 turun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,360. Demikian
pula Gini Ratio di daerah perdesaan menurun dari 0,294 pada Maret 2019
menjadi 0,292 pada September 2019.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan
pada September 2019 tercatat sebesar 0,355. Angka ini turun sebesar 0,005
poin dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,360. Untuk daerah
perdesaan Gini Ratio September 2019 tercatat sebesar 0,292, angka ini
turun sebesar 0,002 poin dibanding Gini Ratio Maret 2019. Nilai Gini Ratio
di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Artinya ketimpangan
pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :
- 32 -
Tabel 0-9. Gini Rasio Provinsi Banten Tahun 2016-2019
Kelasifikasi Daerah 2016 2017 2018 2019
Perkotaan 0.4 0.38 0.36 0.36
Perdesaan 0.25 0.27 0.30 0.29
Perkotaan + Perdesaan 0.39 0.38 0.37 0.36 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
Gambar 0-10. Perkembangan Gini Ratio Banten, 2010 – September 2019
Pada September 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk
40 persen terbawah adalah sebesar 18,55 persen. Artinya pengeluaran
penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika
dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar
18,53 persen dan di daerah perdesaan sebesar 22,23 Persen.
- 33 -
Tabel 0-10. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Banten September 2018, Maret 2019 dan September 2019 (Persentase)
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
5. Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) bulan September 2019 sebesar 4,94 persen, mengalami
penurunan sebesar 0,15 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2019)
yang sebesar 5,09 persen. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah
penduduk miskin sebanyak 13,04 ribu orang dari 654,46 ribu orang pada
Maret 2019 menjadi 641,42 ribu orang pada September 2019.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret
2019 sebesar 4,12 persen turun menjadi 4,00 persen pada September 2019.
Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret
2019 sebesar 7,49 persen turun menjadi 7,31 persen pada September
2019..
Selama periode Maret 2019-September 2019, jumlah penduduk
miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 7,5 ribu orang (dari 378,73
ribu orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 ribu orang pada September
2019), demikian pula di daerah perdesaan turun sebanyak 5,6 ribu orang
(dari 275,73 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 270,13 ribu orang pada
September 2019).
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih
besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2019, sumbangan Garis
- 34 -
Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,61
persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang
sebesar 71,66 persen.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai
Garis Kemiskinan Maret 2019 di perkotaan maupun di perdesaan adalah
beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta
roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis
Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya
perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.
Tabel 0-11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019-September 2019
DAERAH/TAHUN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN (RIBU)
PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN
Perkotaan
Maret 2019 378,73 4,12
September 2019 371,28 4,00
Perdesaan
Maret 2019 275,73 7,49
September 2019 270,13 7,31
Perkotaan/Perdesaan
Maret 2019 654,46 5,09
September 2019 641,42 4,94
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
Angka Kemiskinan di Provinsi Banten pada periode 2002–2019
berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, baik dari sisi jumlah
maupun persentase. Angka kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun
2006, September 2013, Maret 2015, September 2018 dan September 2019
yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat
dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat
kemiskinan Provinsi Banten dari tahun 2002 sampai dengan September
2019 disajikan pada grafik berikut:
- 35 -
Gambar 0-11. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-2019 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
Pada bulan September 2019 Angka Kemiskinan Provinsi Banten dari
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah sebesar 4,94 persen,
mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibanding periode sebelumnya
(Maret 2019) yang sebesar 5,09 persen. Sejalan dengan penurunan angka
kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak
13,04 ribu orang dari 654,46 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 641,42
ribu orang pada September 2019.
Penurunan persentase penduduk miskin terjadi di daerah perkotaan
dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang
pada Maret 2019 sebesar 4,12 persen turun menjadi 4,00 persen pada
September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah
perdesaan pada Maret 2019 sebesar 7,49 persen turun menjadi 7,31 persen
pada September 2019.
Secara jumlah, penduduk miskin juga berkurang baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Selama periode Maret 2019-September 2019, jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 7,5 ribu orang, dari
378,73 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 ribu orang pada
September 2019. Demikian pula di daerah perdesaan, jumlah penduduk
miskin turun sebanyak 5,6 ribu orang, dari 275,73 ribu orang pada Maret
2019 menjadi 270,13 ribu orang pada September 2019).
Selain di tingkat provinsi, jumlah dan persentase penduduk miskin
di kabupaten/kota juga mengalami penurunan dengan besaran yang
bervariasi, kecuali di Kota Tangerang Selatan, yang tidak berubah. Angka
- 36 -
kemiskinan di Kabupaten Pandeglang berkurang 2.02 persen, Kabupaten
Lebak berkurang 1.33 persen, Kabupaten Tangerang berkurang 0.78
persen, Kabupaten Serang berkurang 5.39 persen, Kota Tangerang
berkurang 7.45 persen, Kota Cilegon berkurang 7.26 persen, dan Kota
Serang berkurang 1.52 persen. Secara rinci, jumlah dan persentase
penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten disajikan
pada tabel berikut:.
Tabel 0-12. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2019
Kabupaten/Kota Jumlah (Ribu Jiwa) Presentase
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Kab Pandeglang 117.31 116.16 114.09 9.74 9.61 9.42
Kab Lebak 111.08 108.81 107.93 8.64 8.41 8.30
Kab Tangerang 191.62 190.05 193.97 5.39 5.18 5.14
Kab Serang 69.10 64.46 61.54 4.63 4.30 4.08
Kota Tangerang 105.34 103.49 98.37 4.95 4.76 4.43
Kota Cilegon 14.89 13.96 13.20 3.52 3.25 3.03
Kota Serang 36.97 36.21 36.21 5.57 5.36 5.28
Kota Tangerang Selatan 28.73 28.21 29.16 1.76 1.68 1.68
Provinsi Banten 675.04 661.36 654.46 5.45 5.24 5.09
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa meskipun angka kemiskinan di
tingkat provinsi berada di kisaran 5 persen, di Kabupaten/Kota masih ada
yang lebih tinggi dari 5%, dengan kinerja penurunan angka kemiskinan
yang bervariasi antar Kabupaten/Kota.
Untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak
miskin, digunakan Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2019-September 2019,
Garis Kemiskinan naik sebesar 4,83 persen, yaitu dari Rp 462.726,- per
kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 485.096,- per kapita per
bulan pada September 2019.
Garis Kemiskinan terdiri dari komponen Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Peranan komoditi
makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan
- 37 -
peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan). Pada September 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan
terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,61 persen, sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 71,66
persen.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai
Garis Kemiskinan Maret 2019 di perkotaan maupun di perdesaan adalah
beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta
roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis
Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya
perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan
kemiskinan, selain jumlah dan persentase penduduk miskin, adalah
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan
kemiskinan selain berupaya memperkecil jumlah penduduk miskin, juga
terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan yang menggambarkan kesejahteraan penduduk miskin.
Pada periode Maret 2019-September 2019, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya
mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,763
pada Maret 2019 menjadi 0,800 pada September 2019. Demikian pula
Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,176 menjadi 0,226 pada periode
yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin
menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin melebar.
Tabel 0-13. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2019 - September 2019
Komoditi Kota Desa Kota + Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2019 0,628 1,101 0,763
September 2019 0,619 1,258 0,800
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2019 0,145 0,253 0,176
September 2019 0,186 0,325 0,226
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
- 38 -
Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan di perkotaan,
sebaliknya di perdesaan justru meningkat. Di perkotaan nilai P1 turun dari
0,628 pada Maret 2019 menjadi 0,619 pada September 2019, akan tetapi
nilai P2 naik dari 0,145 menjadi 0,186 pada periode yang sama. Sementara
di perdesaan nilai P1 naik 0,157 poin dan nilai P2 naik 0,072 poin. Hal ini
mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perdesaan
masih terpuruk.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Banten selama periode Maret 2019 - September 2019 antara lain adalah:
1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2019 sebesar 5,41 persen,
sedikit lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I
2019 (5,42 persen).
2. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2019 102,11 lebih tinggi dibanding
Maret 2019 101,14. NTP di atas 100 menunjukkan tingkat
kesejahteraan petani lebih baik.
3. Upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik yaitu
sebesar 1,25 persen dibanding Maret 2019, yaitu dari Rp 63.080,-
menjadi Rp 63.871,-
Data PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Povinsi Banten Tahun 2020
Tabel 0-14. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
NO. JENIS PMKS JUMLAH KET.
1 Rumah Tangga Miskin (RTM) 642.769 KK
2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 77.219 Jiwa
3 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 2.484 KK
4 Komunitas Adat Terpencil (KAT) - KK
5 Anak Balita Terlantar 15.532 Jiwa
6 Anak Terlantar 97.416 Jiwa
7 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 933 Jiwa
8 Anak Berhadapan Dengan Hukum 168 Jiwa
9 Anak Jalanan 560 Jiwa
10 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 3.661 Jiwa
- 39 -
NO. JENIS PMKS JUMLAH KET.
11 Anak yang Menjadi KTK / Diperlakukan Salah 162 Jiwa
12 Lanjut Usia Terlantar 73.020 Jiwa
13 Gelandangan 333 Jiwa
14 Pengemis 579 Jiwa
15 Pemulung 4.112 Jiwa
16 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP) 1.475 Jiwa
17 Korban Penyalahgunaan Napza 306 Jiwa
18 Tuna Susila 762 Jiwa
19 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 269 Jiwa
20 Kelompok Minoritas 260 Jiwa
21 Penyandang Disabilitas 32.570 Jiwa
22 Korban Tindak Kekerasan 236 Jiwa
23 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 200 Jiwa
24 Korban Trafficking 58 Jiwa
25 Korban Bencana Alam 5.856 Jiwa
26 Korban Bencana Sosial 188 Jiwa
Tabel 0-15. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
NO. JENIS PSKS JUMLAH KET.
1 Pekerja Sosial Profesional 219 Orang
2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 6.616 Orang
3 Karang Taruna 1.573 Lembaga
4 Dunia Usaha yang melakukan UKS 195 Badan
Usaha
5 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM)
773 Lembaga
6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 155 Orang
7 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.451 Orang
8 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 389 Lembaga
9 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
9 Lembaga
10 Keluarga Pioner 396 ;;;;Orang
- 40 -
NO. JENIS PSKS JUMLAH KET.
11 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 667 Orang
12 Penyuluh Sosial : Orang
a. Penyuluh Sosial Fungsional - Orang
b. Penyuluh Sosial Masyarakat 2.645 Orang
Jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat, penduduk miskin
di Provinsi Banten lebih banyak dibanding DKI Jakarta,namun
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk miskin
dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten lebih rendah, seperti pada
tabel dibawah ini:
Tabel 0-16. Tingkat Kemiskinan Provinsi banten, DKI Jakarta dan Jawa
Barat September 2019
Provinsi Tingkat kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
BANTEN 4.94 641.42
DKI JAKARTA 3.42 362.30
JAWA BARAT 6.82 3375.89
INDONESIA 9.22 24785.87 Sumber: BPS Pusat, 2020 (Diolah)
6. Indeks Fokus Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang
dilakukan melalui peningkatan kemampuan manusia dalam
memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati
kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti
kebudayaan, sosial dan politik. IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan, yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks
kesehatan, indeks pengetahuan, serta indeks pengeluaran. Pembangunan
daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat tercermin dari IPM.
IPM di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan.
Pada tahun 2019, IPM Banten mencapai 72,44, atau meningkat 0,49 poin
dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,95. Selama sembilan tahun
terakhir ini, IPM Banten telah meningkat dari 67,54 pada tahun 2010
menjadi 72,44 pada tahun 2019.
- 41 -
Sebagai sebuah indikator yang digunakan untuk melihat
perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah, terdapat dua
aspek dari IPM yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status
pencapaian. Apabila dari aspek pencapaian selalu meningkat, dari aspek
pertumbuhan atau kecepatan kemajuan, IPM Banten pada tahun 2019
mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan
IPM pada tahun 2019 yang hanya 0,68 persen, lebih rendah dari
pertumbuhan tahun 2018 yang mencapai 0,74 persen.
Selain pertumbuhan yang melambat, status capaian pembangunan
manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” (70≤IPM<80).
Kategori “Tinggi” tersebut telah diperoleh Banten sejak tahun 2018. Secara
rinci, capaian dan pertumbuhan IPM Banten disajikan pada Gambar
berikut:
Gambar 0-12. Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2019
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan
tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui
indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan
standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas
daya beli (purchasing power parity).
- 42 -
Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk.
Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2019, mencapai 69,84 tahun.
Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2019
mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 69 tahun 10 bulan.
Sepanjang periode 2010 hingga 2019, Banten telah berhasil meningkatkan
Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,34 tahun.
Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 telah mencapai 12,88
tahun. Ini berarti bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun
2019, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan
tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. Selama
periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Banten telah
meningkat sebanyak 1,86 tahun, namun pertumbuhannya relatif lebih
lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2019 telah mencapai
8,74 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-
rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2019 telah
mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (harga konstan 2012)
masyarakat Banten pada tahun 2019 mencapai 12,3 juta per tahun,
bertambah 1,5 juta rupiah dari tahun 2010. Dengan demikian, Pengeluaran
per Kapita Disesuaikan selama periode sembilan tahun terakhir ini rata-
rata tumbuh 1,45 persen per tahun.
Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen
pembentuknya dari Tahun 2010 sampai dengan 2019, disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel 0-17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten Menurut Komponen Tahun 2010-2019
Komponen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Umur Harapan
Hidup
Saat lahir
(UHH,
Tahun)
68,50
68,68
68,86
69,04
69,13
69,43
69,46
69,49
69,64
69,84
Harapan Lama
Sekolah
(HLS, Tahun
11,02
11,41
11,79
12,05
12,31
12,35
12,70
12,78
12,85
12,88
- 43 -
Rata-rata Lama
Sekolah
(RLS, Tahun)
7,92
7,95
8,06
8,17
8,19
8,27
8,37
8,53
8,62
8,74
Pengeluaran per
Kapita
Disesuaikan
(PKP, Ribuan
Rupiah)
10.777
10.933
11.008
11.061
11.150
11.261
11.469
11.659
11.994
12.267
IPM 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,4
2
71,95 72,44
Pertumbuhan
IPM (Persen)
-
1,01
1,02
0,79
0,61
0,55
0,98
0,65
0,74
0,68
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun
2019 cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang
Selatan (81,48) dan terendah pada Kabupaten Lebak (63,38).
Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 0-18. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2019
KABUPATEN/KOTA 2016 2017 2018 2019
Kab Pandeglang 63.4 63.82 64,34 64,91
Kab Lebak 62.78 62.95 63,37 63,88
Kab Tangerang 70.44 70.97 71,59 71,93
Kab Serang 65.12 65.6 65,93 66,38
Kota Tangerang 76.81 77.01 77,92 78,43
Kota Cilegon 72.04 72.29 72,65 73,01
Kota Serang 71.09 71.31 71,68 72,10
Kota Tangerang Selatan 80.11 80.84 81,17 81,46
Provinsi Banten 70.96 71.42 71,95 72,44
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya, tercatat, Kabupaten
Pandeglang tumbuh 0,89 persen, sehingga menjadi daerah yang
pembangunan manusianya mengalami kemajuan paling pesat. Sementara
yang paling lambat adalah Kota Tangerang Selatan, yang lebih banyak
dipengaruhi oleh lambatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan
dimensi pengetahuan. Variasi pencapaian dan pertumbuhan IPM di
kabupaten/kota di Provinsi Banten ini menggambarkan masih adanya
kesenjangan antar wilayah.
- 44 -
Tabel 0-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta Menurut Komponen 2011-2019
Sumber : BPS Pusat 2020
Sejak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level
“Sangat Tinggi”, yaitu status IPM dengan passing grade di atas 80,00.
Pencapaian IPM tersebut sekaligus mempertahankan posisi DKI Jakarta
sebagai peringkat IPM tertinggi diantara 34 Provinsi di Indonesia. Bahkan
secara total, angka IPM DKI Jakarta berada cukup jauh di atas IPM
Indonesia, yaitu sebesar 71,92.
Selama tahun 2017 – 2019 IPM DKI Jakarta tumbuh melambat, yaitu
masing-masing sebesar 058 persen; 0,51 persen dan 0,36 persen.
Perbandingan:
IPM Banten tahun 2019 lebih rendah dibanding DKI namun secara
umum IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,44
pada tahun 2019 dan sudah sesuai target RPJMD Provinsi Banten.
II.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan
urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :
Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- 45 -
3. Urusan Pilihan
4. Urusan Pelayanan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan
Kepegawaian
II.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta mayarakat serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik
Indonesia.
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah bahwa asas desentralisasi yang dilaksanakan oleh
pemerintah Provinsi banten sebagai daerah otonom merupakan upaya
pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara
lain :
1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi
serta infrastruktur perkotaan.
2. Pemulihan sosial ekonomi.
3. Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi.
4. Pengembangan potensi daerah
NO UPAYA FOKUS
1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan
dasar, infrastruktur ekonomi serta
infrastruktur perkotaan.
infrastruktur pelayanan dasar bertujuan
untuk pemerataan pembangunan di
Provinsi Banten yang mencakup sejumlah
hal, di antaranya adalah hunian layak,
peningkatan akses ketenagalistrikan, dan
layanan telekomunikasi.
infrastruktur ekonomi akan berfokus
pada pembangunan sarana dan
prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
Sejumlah fasilitas yang akan dibangun
ada pada bidang transportasi,
ketenegalistrikan dan energi, serta
teknologi informatika
infrastruktur perkotaan akan berfokus
pada peningkatan sarana dan prasarana
penunjang di perkotaan, seperti
pembangunan angkutan umum massal,
pembangunan jaringan pipa gas kota,
pipa air minum dan sanitasi, serta
pengolahan dan pengelolaan limbah
- 46 -
NO UPAYA FOKUS
2. Pemulihan sosial ekonomi dan reformasi
sosial
fokus pada pemulihan industri
pariwisata, investasi, reformasi sistem
kesehatan nasional, reformasi sistem
jaringan pengaman sosial, dan reformasi
sistem ketahanan bencana
3. Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi.
Pengaruh besarnya kontribusi
infrastruktur sosial dan ekonomi
terhadap produktivitas ekonomi,
besarnya pengaruh panjang jalan, energi
listrik yang terjual, air bersih yang
disalurkan dan sarana kesehatan yang
diwakili dengan data jumlah rumah sakit
dan puskesmas
4. Pengembangan potensi daerah
Pengembangan Industri, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan, Energi,
Infrastruktur, Sistem Logistik daerah,
Perbankan, Investasi, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, Tenaga Kerja, Kesehatan,
Perdagangan, Kepariwisataan,
Kewirausahaan .
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran
Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok
Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari
kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi
pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat
sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan
pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk
menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.
Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan pangan
bagi penduduknya pada tahun 2019 pph ketersediaanya sebesar 94,0
dengan rincian ketersediaan energi sebesar 2.593 kkal/kap/hari atau
108,1% AKE dan ketersediaan protein 84,94 g/kap/hari atau 134,82 %
AKP. ketersediaan protein sebesar 31,19 g/kap/hari (49,5% AKP). Kualitas
(keanekaragaman) pangan yang dapat disediakan secara mandiri oleh
Provinsi Banten yaitu sebesar 42,81 dari skor maksimal 100.
Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori
dan protein per kapita per hari, yaitu 2.150 kkal, maka rata-rata konsumsi
- 47 -
kalori penduduk Banten pada 2019 sudah mencapai standar kecukupan
yakni hanya sebesar 2.248,65 kkal.
Tabel 0-20. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (kkal) Tahun 2017-2019
Kelompok Makanan 2017 2018 2019
Padi-padian 861,81 850,90 828,63
Umbi-umbian 37,81 28,88 32,15
Ikan 50,83 53,03 53,64
Daging 87,87 76,48 78,74
Telur dan susu 72,63 78,48 71,23
Sayuran 33,47 34,41 37,80
Kacang-kacangan 60,35 58,58 55,84
Buah-buahan 47,64 52,58 44,78
Minyak dan lemak 262,06 265,54 277,35
Bahan minuman 78,76 73,99 77,51
Bumbu-bumbuan 14,56 13,84 12,79
Konsumsi lainnya 75,78 73,21 65,05
Makanan dan minuman jadi 565,76 601,85 613,15
Jumlah 2.249,33 2.261,77 2.248,65 Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020
2. Nilai Tukar Petani
NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan perbandingan antara Indeks
harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)
NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar
produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam
produksi dan konsumsi rumah tangga.
Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian
dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi
dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan
NTP Banten Desember 2019 sebesar 103,10 atau naik 0,54 persen
dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan oleh
kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) lebih tinggi dari kenaikan
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).
Pada Desember 2019 terjadi inflasi perdesaan di Provinsi Banten
sebesar 0,49 persen yang terjadi pada semua kelompok pengeluaran yakni
kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kesehatan dan
- 48 -
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, sementara kelompok
transportasi dan komunikasi mengalami deflasi.
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten Desember 2019 sebesar
109,32 atau naik 0,86 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Rata-rata
harga gabah di tingkat petani pada Desember dibandingkan keadaan
November untuk Gabah Kering Giling (GKG) mengalami kenaikan 1,61
persen, Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan sebesar 3,99
persen dan Gabah kualitas rendah mengalami kenaikan 0,90 persen. Rata-
rata harga gabah bulan Desember 2019 di tingkat Petani untuk kualitas
GKG Rp. 5.241, GKP Rp. 5.070,- per kg dan kualitas rendah Rp. 4.500,-.
Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp. 4.200,- per kg untuk
kualitas GKP dengan varietas Ciherang dan harga tertinggi di tingkat petani
sebesar Rp 5.800,- per kg untuk kualitas GKG dengan varietas Ciherang.
Upah nominal buruh tani pada Desember 2019 naik dibandingkan
bulan November 2019 sebesar Rp. 64.327,- per hari, namun Secara riil*)
mengalami penurunan sebesar 0,37 persen yakni turun dari Rp. 44.753,-
per hari menjadi Rp. 44.586,- per hari.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 4 Kabupaten di
Provinsi Banten pada Desember 2019, NTP secara umum mengalami
kenaikan dibandingkan NTP November 2019 yakni sebesar 103,10.
Peningkatan NTP yang terjadi pada Desember 2019 ini dikarenakan oleh
indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen
lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,39
persen.
Tabel 0-21. Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Bulan Desember 2019 (2012=100)
Bulan Indeks Harga
yang Diterima (It) Indeks Harga yang
Dibayar (Ib) Nilai Tukar Petani (NTP)
Januari 138.60 138.22 100.28
Februari 138.82 137.93 100.64
Maret 138.22 138.03 100.14
April 137.95 138.04 99.93
Mei 138.66 138.76 99.93
Juni 137.83 139.51 98.80
Juli 138.93 139.95 99.27
Agustus 141.46 140.68 100.55
- 49 -
Bulan Indeks Harga
yang Diterima (It) Indeks Harga yang
Dibayar (Ib) Nilai Tukar Petani (NTP)
September 142.99 140.03 102.11
Oktober 143.75 139.84 102.79
November 143.96 140.39 102.54
Desember 145.31 140.94 103.10
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020
Peningkatan NTP Desember 2019 ini disebabkan oleh naiknya NTP pada
Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,02 persen, Subsektor Peternakan
yang naik sebesar 0,68 persen dan Subsektor Perikanan yang naik sebesar
0,01 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dan Hortikultura yang turun
sebesar 0,11 persen.
Tabel 0-22. Produksi Padi dan Beras menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten 2019
Sumber: BPS Provinsi Banten “Banten dalam angka 2020
- 50 -
Produksi padi dan beras pada tabel tersebut menunjukan wilayah
Banten masih cukup punya kemampuan dalam memproduksi sektor
pangan terutama Beras lumbung beras di Banten ada pada wilayah
kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang. Untuk daerah Kota
sendiri produksi mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena alih
fungsi lahan yang cukup cepat. Untuk itu wilayah lumbung beras akan
diupayakan bisa meningkatkan produksinya agar ketahanan pangan
Banten tetap terjaga.
Tabel 0-23 Jumlah pelanggan, daya tersambung dan energi terjual perusahaan PLN di Provinsi Banten
Sumber : PT PLN (Persero) Distribusi Banten/State Electricity Distribution Company - Banten
Sejalan dengan kontribusi Industri yang paling utama dalam
membentuk PDRB wilayah, bisa kita lihat dengan konsumsi daya listrik
yang sebagian besar untuk memenuhi Industri sebesar 14.803.301 MWh.
Untuk itu selain kebutuhan ndustri yang akan terus dipenuhi, rasio
elektrifikasi dalam waktu dua tahun terakhir akan 100%.di wilayah-wilayah
terpencil akan terus dilakukan peningkatan elektrifikasinya.
- 51 -
3. Rasio ketergantungan
Pada tahun 2019 Sebanyak 27,70 persen penduduk Banten berusia
muda (0-14 tahun), 68,69 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan
hanya 3,61 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut
diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Banten
sebesar 45,42.
Tabel 0-24. Tingkat ketergantungan / rasio ketergantungan Tahun 2018-2019
Kabupaten/
Kota
2018 2019
Jumlah
Penduduk Usia<15-64
Tahun
Jumlah Penduduk Usia<15
Tahun dan Usia >64
Tahun
Angka
Ketergan- tungan
Penduduk
Jumlah
Penduduk Usia<15-64
Tahun
Jumlah Penduduk Usia<15
Tahun dan Usia >64
Tahun
Angka
Ketergan -tungan
Penduduk
Kabupaten
1. Pandeglang 766.520 442.491 57,73 769.031 442.878 57,44
2. Lebak 837.950 457.860 54,64 842.985 459.623 54,40
3. Tangerang 2.545.649 1.147.044 45,06 2.621.319 1.179.468 44,91
4. Serang 994.136 507.365 51,04 999.212 509.185 50,87
Kota
5. Tangerang 1.585.364 599.940 37,84 1.619.138 610.763 37,58
6. Cilegon 299.202 303.578 44,15 132.103 133.627 43,86
7. Serang 453.390 224.414 49,50 460.975 227.628 49,23
8. Tangerang Selatan
1.224.698 471.610 38,51 1.263.044 484.862 38,25
Provinsi Banten
8.706.909 3.982.827 45,74 8.879.282 4.048.034 45,42
Indonesia 179.126.800 85.888.500 47,9 183.363.700 83.548.200 45,56
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
4. Kondisi Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan
Kondisi jalan di Provinsi Banten dalam 2 tahun terakhir mengalami
perbaikan jalan yang signifikan sebesar 91,41% dengan kondisi mantap di
daerah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kota Tangerang Selatan. Jalan rusak paling banyak berada di Kabupaten
Lebak dan Kabupaten Pandeglang dimana kondisi ini akan dibangun pada
Tahun 2022. Kondisi jalan yang bagus akan meningkatkan kelancaran arus
barang dimana akan berdampak pada meningkatkan daya saing wilayah
selatan, apalagi komoditas pertanian dan perkebunan ada pada kedua
wilayah tersebut.
Kondisi permukaan jalan di kabupaten/kota Provinsin Banten pada
Tahun 2018 kondisi jalan baik paling panjang berada di Kabupaten Serang,
- 52 -
Kondisi sedang berada di Kabupaten Lebak, kondisi rusak berada di
Kabupaten Lebak dan kondisi rusak parah berada di Kabupaten Lebak,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 0-25. Kondisi Permukaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2018
Kab/kota Kondisi Jalan (Km)
Baik Sedang Rusak Rusak Berat
Pandeglang 104,86 29,70 10,70 6,70
Lebak 100,16 43,00 23,13 12,00
Kab.tangerang 92,05 9,28 4,02 2,60
Kab.serang 139,39 28,25 4,00 1
Kota Tangerang 14,50 17,32
Kota Cilegon 2,86 0,50
Kota Serang 52,90 10,80 0,72
Kota Tangsel 42,69 8,30 0,62
Banten 549,41 147,13 43,19 22,30
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2020
Kondisi Jalan Lebar Menuju Standar Jalan Provinsi Banten yang
sesuai standar pada Tahun 2020 sepanjang 378,36 km sebesar 49,65%
sedangkan yang belum sesuai standar sepanjang 383,67 km sebesar
50,35%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 0-26. Rekap Kondisi Jalan Lebar Menuju Standar Jalan Provinsi Banten Tahun 2020
No
Kondisi Awal Tahun
2018
Pembangun
an 2018
Awal Tahun 2019 (Km)
Pembangun
an 2019
Awal Tahun 2020 (Km)
Pembangun
an 2020
Km % Km Km % Km %
1 SESUAI STANDAR
236,28
31,01
62,3
298,58
39,18
79,78
378,36
49,65
25,47
LEBAR > 6 M 2/2 UD
190,66
25,02
252,96
33,20
332,74
43,66
LEBAR JALAN DIATAS 12 M 4/2 D
45,62
5,99
45,62
5,99
45,62
5,99
2 BELUM SESUAI STANDAR
525,75
68,99
463,45
60,82
383,67
50,35
LEBAR < = 6 M 2/2 UD
507,45
66,59
445,15
58,42
365,37
47,95
- 53 -
No
Kondisi Awal Tahun
2018
Pembangun
an 2018
Awal Tahun 2019 (Km)
Pembangun
an 2019
Awal Tahun 2020 (Km)
Pembangun
an 2020
Km % Km Km % Km %
LEBAR JALAN < 4.5 M 2/2 UD
18,30
2,40
18,30
2,40
18,30
2,40
762,026
100,00
762,03
100,00
762,03
100,00
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten Tahun 2020
Terminal bus merupakan transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau
antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum. Provinsi Banten pada Tahun 2018 memiliki 3 terminal
tipe A, 8 terminal tipe B dan 11 terminal tipe C. Sarana prasarana terminal
pada tiap tahunnya akan selalu dilengkapi dengan fasilitas utama dan
pendukung untuk kenyamanan para pengguna, dimana hal ini bertujuan
untuk meningkatkan mobilitas penduduk supaya lebih nyaman. Untuk
membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utama pada wilayah
perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas jalan,
salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu
ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya melalui
pengembangan transportasi massal perkotaan dan Terminal untuk
meningkatkan pariwisata daerah dan meningkatkan sektor jasa, terminal
dan klarifikasi terminal di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 0-27. Terminal dan klasifikasi terminal di Provinsi Banten
No. Lokasi Nama Terminal Klasifikasi
1. Kota Serang 1) Terminal Pakupatan Tipe A
2) Terminal Cipocok Tipe B
3) Terminal Kepandean Tipe C
2. Kabupaten Serang 4) Terminal Anyer Tipe C
3. Kabupaten Pandeglang 5) Terminal Labuan Tipe B
6) Terminal Anten Tipe C
7) Terminal Lampe Labuan Tipe C
4. Kabupaten Lebak 8) Terminal Kadu Agung Tipe B
9) Terminal Malingping Tipe B
10) Terminal Sunan Kalijaga Tipe C
11) Terminal Bayah Tipe C
12) Terminal Binuangen Tipe C
- 54 -
No. Lokasi Nama Terminal Klasifikasi
5. Kota Cilegon 13) Terminal Merak Tipe A
14) Terminal Seruni Tipe B
6. Kabupaten Tangerang
15) Terminal Kp. Melayu Tipe C
16) Terminal Balaraja Tipe B
7. Kota Tangerang 17) Terminal Porisplawad Tipe A
18) Terminal Cimone Tipe B
19) Terminal Ciledug Tipe B
20) Terminal Cibodasari Tipe C
21) Terminal Pasar Baru Tipe C
8. Kota Tangerang 22) Terminal Pondok Cabe Tipe C
Sumber:Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam “Perhubungan dalam angka 2018”
5. Kondisi Sektor Industri dan Perbankan
Kondisi sektor industri di Provinsi Banten terdapat 1.862
Perusahaan, jumlah industri terbanyak ada pada Kabupaten Tangerang
yang memiliki 747 perusahaan namun dalam sisi nilai produksi Kota
Cilegon memiliki nilai produksi yang cukup tinggi dengan 79 industri.
Artinya untuk industri padat karya ada pada daerah Tangerang Raya
namun Industri padat modal ada pada wilayah Industri Cilegon. Daerah
indutri lain seperti Kabupaten Serang juga merupakan hal yang bisa kita
pastikan potensial untuk terus berkembang. Penanaman modal dan nilai
investasi di Banten terus naik dan kondusivitas wilayah baik dari sisi
keamanan dan perizinan akan terus diperbaiki sebagai upaya Banten
sebagai tujuan investasi utama di Jawa, hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
- 55 -
Tabel 0-28. Jumlah Perusahaan,Tenaga kerja, Investasi dan Nilai Produksi Pada Industri Besar dan
Sedang menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tabel posisi kredit mikro menunjukan bahwa 3 tahun terakhir usaha
UMKM di Banten menunjukan kenaikan dalam upaya pengembangan
usahanya. Kredit modal kerja dan investasi menunjukan bahwa sektor
UMKM di Provinsi Banten bisa lebih berupaya untuk meningkatkan
peluang dan semakin sejahtera.Dalam situasi wabah covid 19, sektor
UMKM banyak terdampak dari situasi ini, upaya recovery ekonomi akan di
maksimalkan dengan fokus pada upaya tumbuhnya UMKM yang dimasa
covid 19 ini terdampak dan menjadi gulung tikar.
Tabel 0-29. Posisi Kredit Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rupiah dan
Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Banten
- 56 -
Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha dalam
upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada
akhir RPJMD 2022 sebesar 6.10%. Terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019
merupakan pendorong bagi upaya pencapaian target pertumbuhan
ekonomi Banten mengingat Banten memiliki potensi yang besar pada sektor
industri, pertanian dan pariwisata. Ekonomi Banten diharapkan tumbuh
signifikan melalui pengembangan ekonomi Kawasan Tangerang Raya sebgai
pusat Industri dan Jasa juga wilayah Lebak dan Pandeglang sebagai basis
ketahanan Pangan Banten, sehinga wialayah utara dan selatan bisa
tumbuh beriringan mencapai kesejahteraan bersama.
Namun demikian perlu diantisipasi isu-isu penting yang dapat
mempengaruhi perekonomian Banten. Dari sisi permintaan bahwa struktur
perekonomian Banten tumbuh moderat tiap tahun, namun permasalahan
utamanya adalah kontribusi ekspor cenderung lebih rendah dibanding
impor. Dari sisi penawaran, capaian pertumbuhan ekonomi dipicu dari
sektor industri 30%, yang dimana pertumbuhan sektor industri
berkontraksi dalam 3 tahun terakhir. Ini sebenarnya menjadi “warning”
bagi pemerintah daerah dimana Industri tersebut banyak merelokasi
Pabrik terutama di wilayah Kabuapaten Tangerang dan Kabupaten Serang
karena persoalan UMR yang tinggi. Namun demikian sektor jasa dan
konstruksi dalam 3 tahun terakhir juga ikut tumbuh. Tantangan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Banten pada tahun 2021
masih cukup berat karena menghadapi dinamika ketidakpastian
perekonomian global yang berimbas pada tidak kondusifnya kondisi
perdagangan dan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku
impor. Ditambah lagi wabah covid 19 yang terjadi di tahun 2020 yang
memukul semua sektor usaha dan menjadikan banyaknya pengangguran
dan naiknya angka kemiskinan. Tantangan Provinsi Banten di tahun 2021
menjadi bertambah dua kali lipat dimana wabah Covid 19 bukan saja
memukul sektor industri dan UMKM namun juga naiknya jumlah
pengangguran.
- 57 -
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019
dan Realisasi RPJMD
Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten 2019 mengacu kepada
Visi dan Misi RPJMD 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2019
ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten.
Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi Banten tahun 2021 telah
dilaksanakan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, RKPD yang telah
ditetapkan akan dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.
II.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN
2019
Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2019
merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana
keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat ditunjukkan oleh
realisasi keuangan dan kinerja dalam menjawab seluruh target yang sudah
ditentukan.
Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan
untuk mengetahui:
Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara
realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi
dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD provinsi; dan
Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan
antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan
berdasarkan laporan realisasi APBD provinsi dengan pagu anggaran yang
direncanakan dalam RKPD provinsi
Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2019 telah melaksanakan
37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib
Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui
127 program dan 1.276 kegiatan (4.306 sub kegiatan) yang dilaksanakan
oleh 41 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian
Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.
- 58 -
A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6
Urusan Bidang, 35 program dan 532 kegiatan yang tersebar di 8 (delapan)
Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas
Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana
Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.
Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :
1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung
oleh 5 program dan 274 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-30. Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pendidikan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENDIDIKAN 1.186.921.727.000 1.004.842.392.895 84,66
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 1.186.921.727.000 1.004.842.392.895 84,66
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 68.170.910.589 23.720.223.682 34,80 85,86
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
500.000.000 452.168.000 90,43 95,27 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 700.370.000 543.977.650 77,67 94,84
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor 42.468.221.289 250.001.500 0,59 71,67
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 3.307.414.300 2.764.213.800 83,58 83,58
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 17.467.486.000 16.471.387.768 94,30 95,03
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 145.360.000 36.735.540 25,27 34,80
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 211.900.000 205.332.000 96,90 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan 600.000.000 540.371.530 90,06 74,89
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 59 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dan Kebudayaan Wilayah
Kab. Lebak
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah
Kab. Pandeglang
622.800.000 547.535.889 87,92 87,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah
Kota Cilegon dan Kota
Serang dan Kab. Serang
572.264.000 419.151.403 73,24 99,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah
Kab. Tangerang
600.000.000 548.961.600 91,49 80,33 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah
Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
598.800.000 580.963.688 97,02 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Teknologi, Informasi
dan Komunikasi Pendidikan
dan Kebudayaan
376.295.000 359.423.314 95,52 98,73 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah 1.100.875.638.688 964.344.851.117 87,60 84,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum
SMA 1.000.000.000 977.982.000 97,80 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana SMA 7.900.000.000 7.847.914.417 99,34 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik
SMA 3.000.000.000 2.600.050.800 86,67 98,17
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum
SMK 1.400.000.000 1.350.332.750 96,45 97,57
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana SMK 5.699.025.000 3.922.024.525 68,82 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik
SMK 3.000.000.000 2.862.501.551 95,42 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Banjarsari
2.376.000.000 2.216.327.940 93,28 89,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Banjarsari
1.162.800.000 1.039.946.516 89,43 88,97 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Bayah 2.646.000.000 2.540.524.600 96,01 95,40
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2 Bayah 716.400.000 709.942.000 99,10 99,10
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Bojongmanik
780.082.000 766.601.888 98,27 96,98 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 60 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cibadak
2.052.000.000 1.589.128.768 77,44 76,65 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cibeber
1.972.800.000 1.643.330.500 83,30 80,80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Cibeber
972.000.000 952.083.000 97,95 97,57 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Cibeber
907.200.000 878.022.500 96,78 95,54 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cigemblong
413.727.000 402.671.000 97,33 95,59 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Cihara 555.944.500 545.360.000 98,10 98,10
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Cijaku 1.136.300.000 1.115.845.304 98,20 92,16
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cikulur
1.221.961.000 1.153.947.220 94,43 87,30 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Cileles 1.209.600.000 1.061.884.110 87,79 80,17
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cilograng
2.059.200.000 1.983.392.903 96,32 93,85 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cimarga
1.766.151.000 1.645.449.860 93,17 66,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cipanas
2.685.761.600 2.130.495.733 79,33 74,82 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Curugbitung
1.350.000.000 922.076.000 68,30 62,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Gunung Kencana
1.155.600.000 1.057.534.415 91,51 90,95 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Kalanganyar
898.600.000 889.518.000 98,99 97,60 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Leuwidamar
2.025.252.000 1.726.234.564 85,24 83,65 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Leuwidamar
1.740.600.000 1.537.089.255 88,31 83,08 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Maja 2.274.516.000 2.098.252.279 92,25 91,63
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2 Maja 1.638.000.000 1.600.387.507 97,70 96,29
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Malingping
3.531.600.000 3.207.781.015 90,83 90,45 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 61 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Malingping
918.468.000 878.434.600 95,64 92,28 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Muncang
1.969.174.300 1.529.744.024 77,68 73,02 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Panggarangan
2.656.800.000 2.559.390.511 96,33 95,54 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Rangkas Bitung
2.466.000.000 1.618.586.966 65,64 63,45 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Rangkas Bitung
3.852.000.000 3.128.701.465 81,22 81,03 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Rangkas Bitung
2.475.850.000 2.232.752.553 90,18 87,84 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Sajira 1.716.516.000 1.612.288.669 93,93 82,80
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Sobang 1.414.800.000 1.224.529.090 86,55 74,10
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Wanasalam
2.527.200.000 2.322.115.400 91,88 87,12 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Warung Gunung
2.268.000.000 1.837.779.797 81,03 81,03 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Pandeglang
4.413.600.000 3.043.004.597 68,95 68,95 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Pandeglang
3.974.385.000 3.250.920.454 81,80 81,80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Pandeglang
4.118.400.000 3.097.551.411 75,21 75,21 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4
Pandeglang
4.200.806.000 3.779.460.959 89,97 89,97 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5
Pandeglang
3.042.000.000 2.516.123.685 82,71 82,71 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 6
Pandeglang
3.147.695.000 2.656.272.857 84,39 84,39 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 7
Pandeglang
2.588.732.000 2.289.476.383 88,44 88,44 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 8
Pandeglang
3.067.200.000 2.386.220.836 77,80 77,80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 9
Pandeglang
2.152.800.000 1.895.338.850 88,04 88,04 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 10
Pandeglang
2.170.000.000 2.053.798.947 94,65 94,65 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 62 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 11
Pandeglang
2.660.400.000 2.064.005.274 77,58 77,58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 12
Pandeglang
1.354.834.000 1.169.373.249 86,31 86,31 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 13
Pandeglang
1.274.400.000 1.153.694.940 90,53 90,53 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 14
Pandeglang
1.306.800.000 1.215.910.318 93,04 93,04 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 15
Pandeglang
1.396.800.000 1.184.724.418 84,82 84,82 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 16
Pandeglang
1.531.251.500 1.446.563.936 94,47 94,47 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 17
Pandeglang
1.148.400.000 1.092.582.664 95,14 95,14 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Anyer 3.747.600.000 2.820.184.063 75,25 75,25
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Bandung
1.569.600.000 1.498.650.000 95,48 95,48 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Baros 2.736.000.000 2.319.409.398 84,77 84,77
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Binuang
900.000.000 848.326.065 94,26 94,26 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Bojonegara
2.660.400.000 2.117.903.314 79,61 79,61 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Carenang
1.735.200.000 1.623.096.473 93,54 93,54 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cikande
4.028.400.000 3.844.489.200 95,43 95,43 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cikeusal
2.664.000.000 2.532.856.680 95,08 95,08 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cinangka
1.984.660.000 1.895.148.362 95,49 95,49 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Ciomas
3.480.000.000 3.279.825.177 94,25 94,25 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Ciruas 4.510.800.000 3.907.138.270 86,62 86,62
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Gunung Sari
766.728.000 757.206.580 98,76 98,76 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Jawilan
2.880.000.000 2.428.545.011 84,32 84,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 63 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Kibin 2.966.882.400 2.684.123.960 90,47 90,47
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Kopo 2.053.518.500 2.009.992.053 97,88 97,88
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas
914.400.000 907.600.000 99,26 99,26 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Kramat Watu
2.260.318.000 1.974.713.393 87,36 87,36 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Mancak
1.756.800.000 1.246.177.949 70,93 70,93 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Pabuaran
2.115.884.800 2.008.824.081 94,94 94,94 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Padarincang
1.465.464.000 1.421.108.394 96,97 96,97 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Pamarayan
3.304.800.000 3.098.977.420 93,77 93,77 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Petir 3.052.800.000 2.652.109.294 86,87 86,87
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Pontang
3.729.600.000 3.129.568.223 83,91 36,70 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Puloampel
331.200.000 319.526.400 96,48 56,84 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Tirtayasa
2.321.100.000 1.724.404.897 74,29 74,29 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Waringinkurung
2.275.200.000 2.091.986.747 91,95 91,95 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Kabupaten Tangerang
4.842.000.000 3.395.225.170 70,12 59,09 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Kabupaten Tangerang
3.589.074.750 3.210.487.081 89,45 89,45 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Kabupaten Tangerang
4.759.200.000 3.532.295.560 74,22 74,22 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4
Kabupaten Tangerang
4.266.000.000 3.833.158.463 89,85 89,85 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5
Kabupaten Tangerang
3.960.000.000 3.164.960.702 79,92 79,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 6
Kabupaten Tangerang
4.454.000.000 3.013.451.940 67,66 67,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 7
Kabupaten Tangerang
4.230.000.000 3.515.235.255 83,10 83,10 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 64 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 8
Kabupaten Tangerang
3.477.600.000 2.829.390.068 81,36 81,36 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 9
Kabupaten Tangerang
3.351.600.000 2.671.754.460 79,72 79,72 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 10
Kabupaten Tangerang
2.016.000.000 1.576.629.139 78,21 78,21 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 11
Kabupaten Tangerang
6.102.000.000 5.174.741.773 84,80 84,80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 12
Kabupaten Tangerang
4.712.400.000 3.835.606.854 81,39 81,39 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 13
Kabupaten Tangerang
3.810.460.000 2.960.929.216 77,71 77,71 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 14
Kabupaten Tangerang
2.826.997.300 2.554.131.770 90,35 90,35 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 15
Kabupaten Tangerang
2.538.000.000 1.953.197.750 76,96 76,96 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 16
Kabupaten Tangerang
1.965.600.000 1.231.799.994 62,67 62,67 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 17
Kabupaten Tangerang
3.780.000.000 2.858.100.458 75,61 75,61 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 18
Kabupaten Tangerang
2.719.918.000 2.098.954.560 77,17 77,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 19
Kabupaten Tangerang
4.273.200.000 3.578.196.367 83,74 83,74 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 20
Kabupaten Tangerang
3.499.200.000 3.141.142.203 89,77 89,77 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 21
Kabupaten Tangerang
2.714.400.000 2.327.169.684 85,73 85,73 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 22
Kabupaten Tangerang
2.840.400.000 2.415.828.400 85,05 85,05 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 23
Kabupaten Tangerang
2.257.200.000 1.503.774.492 66,62 66,62 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 24
Kabupaten Tangerang
4.003.200.000 2.489.923.480 62,20 62,20 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 25
Kabupaten Tangerang
2.700.000.000 2.273.033.330 84,19 84,19 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 26
Kabupaten Tangerang
2.444.400.000 2.243.895.903 91,80 91,80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 65 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 27
Kabupaten Tangerang
3.340.800.000 3.019.975.764 90,40 90,40 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 28
Kabupaten Tangerang
3.546.000.000 2.373.644.253 66,94 66,94 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 29
Kabupaten Tangerang
817.200.000 674.426.746 82,53 82,53 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Cilegon
4.176.000.000 3.289.000.210 78,76 25,97 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Krakatau Steel Cilegon
4.348.080.000 3.625.711.945 83,39 29,67 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Cilegon
2.748.000.000 2.093.198.296 76,17 76,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4
Cilegon
2.120.400.000 1.836.118.945 86,59 86,59 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5
Cilegon
2.122.560.000 1.874.583.755 88,32 88,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Kota
Serang
5.996.364.000 5.199.759.127 86,72 86,72 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2 Kota
Serang
6.303.600.000 5.024.171.047 79,70 79,70 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3 Kota
Serang
4.730.400.000 4.479.628.579 94,70 94,70 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4 Kota
Serang
4.258.800.000 3.499.181.638 82,16 82,16 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5 Kota
Serang
3.925.884.000 2.979.535.298 75,89 75,89 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 6 Kota
Serang
3.661.200.000 3.300.612.473 90,15 90,15 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 7 Kota
Serang
1.310.400.000 1.200.424.346 91,61 91,61 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 8 Kota
Serang
3.081.024.000 2.760.678.763 89,60 89,60 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1
Tangerang
3.200.400.000 2.462.429.719 76,94 76,94 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2
Tangerang
4.017.600.000 3.009.741.637 74,91 74,91 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3
Tangerang
3.456.000.000 2.713.463.412 78,51 78,51 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 66 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4
Tangerang
3.315.600.000 2.303.799.818 69,48 69,48 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5
Tangerang
3.664.800.000 2.846.042.011 77,66 77,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 6
Tangerang
3.949.200.000 2.918.008.104 73,89 73,89 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 7
Tangerang
3.477.600.000 2.731.115.554 78,53 78,53 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 8
Tangerang
3.110.400.000 2.660.908.203 85,55 85,55 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 9
Tangerang
3.351.500.000 2.649.058.708 79,04 79,04 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 10
Tangerang
2.970.000.000 2.613.837.132 88,01 88,01 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 11
Tangerang
2.912.400.000 1.970.502.089 67,66 67,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 12
Tangerang
3.438.000.000 2.745.409.015 79,85 79,85 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 13
Tangerang
3.024.000.000 2.174.182.341 71,90 71,90 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 14
Tangerang
3.337.200.000 2.677.541.742 80,23 80,23 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 15
Tangerang
4.140.000.000 3.458.839.335 83,55 83,55 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 1 Kota
Tangerang Selatan
3.880.800.000 2.979.821.716 76,78 76,78 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 2 Kota
Tangerang Selatan
5.266.800.000 3.737.959.273 70,97 70,97 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 3 Kota
Tangerang Selatan
3.337.200.000 2.332.759.339 69,90 69,90 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 4 Kota
Tangerang Selatan
3.574.800.000 2.816.659.536 78,79 78,79 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 5 Kota
Tangerang Selatan
3.502.800.000 2.218.149.404 63,33 63,33 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 6 Kota
Tangerang Selatan
4.046.400.000 3.310.173.588 81,81 81,81 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 7 Kota
Tangerang Selatan
5.130.000.000 4.000.736.713 77,99 77,99 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 67 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 8 Kota
Tangerang Selatan
3.355.200.000 2.586.141.401 77,08 77,08 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 9 Kota
Tangerang Selatan
3.639.600.000 2.434.715.659 66,90 66,90 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 10 Kota
Tangerang Selatan
2.898.000.000 2.078.376.188 71,72 71,72 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 11 Kota
Tangerang Selatan
3.574.800.000 2.759.601.413 77,20 77,20 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMAN 12 Kota
Tangerang Selatan
3.654.000.000 3.163.057.413 86,56 86,56 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Bayah 2.619.848.000 2.455.414.500 93,72 90,09
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cibeber
1.313.768.000 1.066.450.753 81,17 81,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cikulur
1.669.189.000 1.646.999.500 98,67 97,15 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Cileles 1.056.000.000 1.040.516.000 98,53 91,52
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Sobang 1.256.000.000 1.222.510.500 97,33 89,26
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cipanas
2.444.500.000 2.087.842.971 85,41 85,41 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cirinten
1.116.000.000 1.031.544.200 92,43 92,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN Curug
Bitung
772.000.000 763.002.000 98,83 98,83 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Gunung Kencana
1.096.000.000 1.072.823.403 97,89 87,81 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Lebak
Gedong
538.632.000 390.060.500 72,42 72,15 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Malingping
6.160.000.000 5.926.835.221 96,21 96,21 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Rangkasbitung
6.840.000.000 6.161.294.772 90,08 87,36 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2
Rangkasbitung
6.554.500.000 5.246.629.311 80,05 78,03 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Warunggunung
1.098.011.500 1.007.616.500 91,77 91,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Pandeglang
9.520.000.000 8.417.681.239 88,42 77,34 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 68 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2
Pandeglang
3.232.000.000 2.899.348.950 89,71 88,42 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3
Pandeglang
4.410.998.000 3.871.398.436 87,77 89,71 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4
Pandeglang
3.036.000.000 2.830.556.914 93,23 87,77 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 5
Pandeglang
3.012.000.000 2.581.495.698 85,71 93,23 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 6
Pandeglang
3.728.000.000 3.398.689.180 91,17 85,71 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 7
Pandeglang
2.961.000.000 2.655.402.514 89,68 91,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 8
Pandeglang
1.868.000.000 1.721.036.001 92,13 89,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 9
Pandeglang
2.766.000.000 2.283.794.056 82,57 92,13 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 10
Pandeglang
1.604.000.000 1.480.039.500 92,27 82,57 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 11
Pandeglang
1.816.000.000 1.641.150.860 90,37 92,27 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 12
Pandeglang
3.620.000.000 2.997.538.990 82,80 90,37 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Anyer 3.440.000.000 3.379.693.073 98,25 82,80
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cikande
2.636.300.000 2.364.299.460 89,68 98,25 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cinangka
2.429.618.500 2.337.075.375 96,19 89,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Ciruas 5.120.000.000 4.862.152.593 94,96 96,19
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Kragilan
572.000.000 571.970.000 99,99 94,96 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Kramatwatu
4.372.000.000 4.184.312.000 95,71 99,99 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Puloampel
3.248.000.000 3.082.374.735 94,90 95,71 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Tanara 2.556.000.000 2.334.082.055 91,32 94,90
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Tunjung Teja
7.559.050.000 6.666.355.336 88,19 91,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 69 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Kabupaten Tangerang
9.412.000.000 8.177.060.678 86,88 88,19 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2
Kabupaten Tangerang
2.236.000.000 1.987.451.722 88,88 86,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3
Kabupaten Tangerang
5.856.000.000 5.363.164.669 91,58 88,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4
Kabupaten Tangerang
9.336.000.000 8.336.333.416 89,29 91,58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 5
Kabupaten Tangerang
3.532.000.000 3.101.413.000 87,81 89,29 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 6
Kabupaten Tangerang
7.620.000.000 6.071.929.532 79,68 87,81 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 7
Kabupaten Tangerang
4.792.000.000 3.923.116.498 81,87 79,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 8
Kabupaten Tangerang
4.548.000.000 4.158.341.554 91,43 81,87 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 9
Kabupaten Tangerang
4.032.000.000 3.767.559.175 93,44 91,43 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 10
Kabupaten Tangerang
2.816.000.000 2.710.341.000 96,25 93,44 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 11
Kabupaten Tangerang
4.108.000.000 3.455.540.900 84,12 96,25 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 12
Kabupaten Tangerang
6.956.000.000 6.168.568.006 88,68 84,12 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Cilegon
3.108.000.000 2.465.274.948 79,32 88,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2
Cilegon
3.296.000.000 2.651.057.082 80,43 30,64 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3
Cilegon
940.000.000 920.054.804 97,88 80,43 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4
Cilegon
9.352.000.000 7.668.275.101 82,00 97,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Kota
Serang
9.576.000.000 7.918.272.950 82,69 82,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2 Kota
Serang
4.844.000.000 4.109.483.590 84,84 82,69 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3 Kota
Serang
5.824.000.000 5.016.260.385 86,13 84,84 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 70 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4 Kota
Serang
5.160.000.000 4.494.706.662 87,11 86,13 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 5 Kota
Serang
2.625.373.000 2.541.017.100 96,79 87,11 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 6 Kota
Serang
4.312.000.000 3.004.225.184 69,67 96,79 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 7 Kota
Serang
2.388.000.000 2.243.164.623 93,93 69,67 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN
Pertanian
6.076.000.000 4.475.038.615 73,65 93,93 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1
Tangerang
4.976.000.000 4.060.456.838 81,60 73,65 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2
Tangerang
4.692.000.000 3.710.299.375 79,08 81,60 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3
Tangerang
6.275.441.000 4.067.636.210 64,82 79,08 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4
Tangerang
4.632.000.000 4.056.474.077 87,58 64,82 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 5
Tangerang
2.072.000.000 1.806.093.018 87,17 87,58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 6
Tangerang
3.396.000.000 2.578.981.734 75,94 87,17 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 7
Tangerang
2.604.000.000 2.282.740.046 87,66 75,94 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 8
Tangerang
3.428.000.000 3.167.706.517 92,41 87,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 9
Tangerang
5.417.600.000 4.490.057.796 82,88 92,41 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 1 Kota
Tangerang Selatan
5.188.000.000 3.939.370.435 75,93 82,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 2 Kota
Tangerang Selatan
3.192.000.000 2.799.887.985 87,72 75,93 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 3 Kota
Tangerang Selatan
2.920.000.000 2.416.968.207 82,77 87,72 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 4 Kota
Tangerang Selatan
3.368.000.000 2.771.103.200 82,28 82,77 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 5 Kota
Tangerang Selatan
2.748.000.000 2.669.047.890 97,13 82,28 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 71 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 6 Kota
Tangerang Selatan
2.008.000.000 1.634.910.078 81,42 97,13 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SMKN 7 Kota
Tangerang Selatan
7.772.000.000 6.011.025.585 77,34 81,42 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan Sekolah Model
CMBBS
6.560.844.000 5.964.944.189 90,92 90,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Sarana dan Prasarana SMA
(DAK Fisik) 13.659.624.000 13.191.427.800 96,57 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Sarana dan Prasarana SMK
(DAK Fisik) 68.486.397.000 55.111.327.142 80,47 90,27
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
24.099.036.304 23.791.008.500 98,72 99,47 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
17.724.340.498 17.526.165.142 98,88 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
34.023.483.597 34.274.011.660 100,74 99,21 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
38.860.699.510 38.244.573.900 98,41 98,41 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
39.874.305.975 37.350.040.998 93,67 93,67 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
13.855.466.196 13.732.496.864 99,11 99,12 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
18.010.413.141 17.900.476.948 99,39 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 72 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
44.270.542.156 42.851.040.211 96,79 96,79 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
25.561.696.174 24.990.508.247 97,77 98,92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
25.296.511.487 24.223.865.338 95,76 99,65 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan Khusus 12.325.177.723 12.071.312.846 97,94 91,82 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum
Pendidikan Khusus 5.163.743.000 5.113.792.152 99,03 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Khusus
1.343.400.000 1.322.322.842 98,43 98,43 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik
Pendidikan Khusus 1.344.398.348 1.335.072.000 99,31 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 03 Lebak 79.500.000 50.424.015 63,43 63,43
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 01 Lebak 145.500.000 127.166.470 87,40 87,40
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 02 Lebak 181.500.000 174.946.921 96,39 96,39
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 1
Pembina Pandeglang
139.500.000 135.513.453 97,14 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 01
Kabupaten Tangerang
247.500.000 197.127.516 79,65 57,02 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 02 Kota
Serang
172.500.000 164.870.852 95,58 95,58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan
Pendidikan SKHN 01 Kota
Serang
226.289.000 180.308.225 79,68 79,68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pendidikan Khusus (DAK
FISIK) 1.375.976.000 1.366.292.000 99,30 99,32
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
619.769.494 618.878.400 99,86 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
- 73 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
227.943.446 227.080.000 99,62 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
652.860.283 652.720.000 99,98 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
404.798.152 404.798.000 100,00 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
5.250.000.000 4.432.475.250 84,43 92,48 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
SMA, Layanan Pendidikan
Khusus
1.450.000.000 1.049.766.000 72,40 79,02 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
SMK
1.550.000.000 1.203.701.200 77,66 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pendidikan 2.250.000.000 2.179.008.050 96,84 98,43
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu
Pembelajaran 300.000.000 273.530.000 91,18 97,13
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan
200.000.000 177.030.000 88,52 94,26 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Evaluasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Pendidikan
100.000.000 96.500.000 96,50 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Banten, adalah:
Permasalahan :
1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tidak tersedianya
waktu yang cukup untuk melaksanakan Jasa Konsultasi
Perencanaan untuk pengadaan lahan dan juga pembangunan Unit
- 74 -
Sekolah Baru (USB), dan tidak terpenuhinya persyaratan pencairan
perjalanan dinas;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Pengadaan
Tanah untuk Bangunan Gedung dengan Pagu Anggaran
Rp.42.000.000.000 (Empat Puluh Dua Milyar Rupiah) tidak tercapai
Target dan Realisasinya disebabkan dalam rangka Pembentukan Tim
Perencanaan Persiapan/Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Tim
Kajian Keberatan dalam melakukan Jadwal Pembentukan Tim
tersebut dan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan tidak
cukup waktu, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten menganggarkan kembali Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Gedung pada tahun 2020 dan pelaksanaan tugasnya
dialihkan pada Seksi Sarana Prasarana pada Bidang SMA, Bidang
SMK dan Bidang Pendidikan Khusus;
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
terkendala pada masing – masing pelaku Perjalanan Dinas tidak
menyerahkan atau melengkapi hal – hal yang dibutuhkan dalam SPJ
misalnya Visum, nota Bensin dan Tol serta Laporan Perjalanan Dinas
sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut, kemuadian pada bidang
masing – masing juga terdapat Anggaran Perjalanan Dinas sehingga
Anggaran yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak
dapat dimaksimalkan;
4. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan Kab. Serang
pada Anggaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat tidak
direalisasikan karena tidak memenuhi kriteria;
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman Budaya
dan Museum tidak terserap seluruhnya disebabkan antara lain :
Anggaran Barang dan Jasa yaitu Honorarium Tenaga Lapangan
yang tidak dapat diserap sebanyak 2 orang dikarenakan 2 orang
pegawai tersebut mengundurkan diri.
Penggabungan/perubahan status UPT Taman Budaya dan
Musium yang pada awalnya dipisah menyebabkan jumlah pegawai
berkurang sangat drastis sehingga Anggaran Belanja Barang dan
Jasa untuk Pakaian Batik, Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan Operasional (2 Kepala UPT, 1 TU), dan Belanja Makan
dan Minum Rapat.
- 75 -
Jasa Instruktur Seni yang sudah dianggarkan namun belum
mengusulkan Standar Satuan Harga (SSH).
6. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK) tidak
terserap seluruhnya disebabkan :
DPA Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK) 2019
disahkan pada Bulan Desember 2018. Sampai pada saat
disahkan, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan belum
ada/belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sehingga penyusunan RKA (Rencana Kerja
Anggaran) DAK tidak mengacu kepada Juknis.
Juknis Pelaksanaan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan pada Bulan Februari 2019, dan baru diterima
oleh UPTD Taman Budaya dan Museum pada Bulan Maret 2019.
SK Pergeseran SPD (Surat Pencairan Dana) terbit pada Bulan Juli
2019, bersamaan dengan waktu libur sekolah. Karena kegiatan
yang akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya dan Museum
mengundang peserta yang merupakan para pelajar, sehingga
Kegiatan baru bisa dilaksanakan di Bulan Agustus 2019
Saat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 02 September
s/d 05 September 2019 di Hotel Novotel Jakarta, diketahui bahwa
ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena
tidak sesuai Juknis yaitu bahwa penggunaan anggaran tidak
diperbolehkan berupa belanja modal.
Setelah evaluasi tersebut, karena ada beberapa kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis, maka
kemudian UPTD Taman Budaya dan Museum diarahkan untuk
menyusun Anggaran Perubahan di Bulan Oktober 2019.
Karena dibayangi waktu Penyusunan Anggaran Perubahan yang
dapat memakan waktu lama, sedangkan Laporan Realisasi
Penggunaan Anggaran DAK harus segera dilaporkan paling lambat
tanggal 22 November 2019, maka diputuskan UPTD Taman
Budaya dan Museum tidak mengajukan Perubahan Anggaran
untuk Penyerapan DAK. Karena tidak menyusun Anggaran
Perubahan agar kegiatan yang sebelumnya tidak sesuai Juknis
dapat dilaksanakan, menyebabkan banyak anggaran tidak
terserap.
- 76 -
7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada pelaksanaan
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan tidak dapat terealisasi
dikarnakan waktu tidak cukup untuk pengadaan tanah tersebut.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 terdapat beberapa
kendala meliputi :
Perencanaan anggaran dan realisasinya tidak sesuai karena ada
beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena keterbatasan
waktu pada beberapa kode rekening, sehingga terdapat sisa
anggaran pada kode rekening tersebut;
Terdapat mata anggaran yang sama pada dua sumber dana
bantuan yang kami terima (BOSNAS dan BOSDA), sehingga karni
harus memilih salah satu dari kedua sumber dana bantuan
tersebut yaitu BOSNAS;
Waktu pelaksanaan untuk Pengadaan Belanja Modal melalui
proses e-catalog tidak sesuai dengan target.
Kurangnya informasi tentang mekanisme pengajuan pencairan
dan dalam hal pertanggungjawaban laporan;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Lebak Gedong
terkendala pada Belanja Tenaga Kerja Lapangan yang awalnya
diperuntukan bagi Tenaga Keamanan/Satpam dan Office Boy tidak
dapat diserap karena yang bersangkutan mengundurkan diri
sebelum mendapatkan Honorarium;
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang
terkendala karena ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana
sehingga terdapat sisa anggaran pada Kode Rekening, dan erdapat
kesalahan Kode Rekening diantaranya di uraian Kode Rekening
Barjas terdapat Kode Rekening Modal, begitu juga sebaliknya;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Mancak terkendala
karena adanya kesalahan Kode Rekening untuk Wali Kelas dan
Pelatih Ekstrakurikuler, serta untuk pengawas UNBK USBN dan PAS
walaupun sudah dirubah di Perubahan Anggaran namun belum
dapat dicairkan;
12. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang
terkendala karena terdapat pengajuan Modal alat praktek dengan
harga yang tidak sesuai dengan harga yang terdapat dipasar;
13. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten
Tangerang terkendala pada Belanja Premi Asuransi tidak dapat
- 77 -
direalisasikan, dan Belanja Perjalanan Dinas, tidak dapat
direalisasikan karena kalimat rincian pada DPA terlalu umum dan
tidak spesifik;
14. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kabupaten
Tangerang terkendala pada belanja Modal harga yang di anggarkan
di bawah SSH sehingga sulit direalisasikan, dan terdapat anggaran
yang tidak dapat dicairkan salah satunya adalah pembayaran Jasa
Kebersihan Kepada Pihak Ketiga;
15. Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA,
Layanan Pendidikan Khusus terkendala pada kegiatan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kependidikan (Seleksi Substantif Calon
Pengawas Sekolah) yang bekerja sama dengan Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang
beralamat di Jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan disebabkan
oleh Target PNBP LPPKS sudah terpenuhi dan adanya revisi
Anggaran di Kanwil DJA. Sehingga kegiatan ini baru bisa
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.
a). Solusi:
1. Kendala pada Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung dengan
keterbatasan waktu di APBD Perubahan akan dianggarkan di APBD
Murni Tahun 2020;
2. Harus dilakukan Sosialisasi tentang tata cara pencairan perjalanan
dinas;
3. Melakukan survey tempat yang sesuai kriteria;
4. Mengusulkan SSH Jasa Instruktur Seni untuk Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman Budaya dan Museum;
5. Dalam penyusunan RKAS harus jelas sumber dana dan
peruntukannya, dan terkait waktu pelaksanaan akan disesuaikan
dengan target;
6. Meningkatkan kompetensi, komunikasi dan koordinasi terkait
mekanisme pencairan dengan pihak Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa;
7. Melakukan survey terkait harga dipasaran;
8. Dianggarkan kembali di APBD Murni Tahun 2020;
- 78 -
2) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung
oleh 7 program dan 70 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-31. Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KESEHATAN 540.627.839.000 481.434.592.246 89,05 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 540.627.839.000 481.434.592.246 89,05 Dinas Kesehatan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 161.814.560.243 141.800.727.263 87,63 96,17 Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
192.770.000 171.088.565 88,75 99,94 Dinas Kesehatan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 266.034.000 221.405.000 83,22 95,35 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 17.179.002.006 15.040.903.180 87,55 99,95 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 1.635.913.700 1.329.690.500 81,28 87,83 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 6.287.902.000 4.821.704.133 76,68 99,99 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 115.000.000 94.185.000 81,90 99,99 Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 635.000.000 634.904.981 99,99 100,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset pada RSUD
Malingping
151.169.200 138.246.836 91,45 100,00 Dinas Kesehatan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD
Malingping
171.880.000 167.396.000 97,39 100,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD
Malingping
48.289.840.200 47.610.227.912 98,59 98,75 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
RSUD Malingping
970.640.000 719.561.137 74,13 93,75 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Malingping
7.637.731.277 6.874.902.082 90,01 90,56 Dinas Kesehatan
Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
pada RSUD Malingping
436.900.000 361.009.000 82,63 100,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD
Malingping
242.500.000 232.791.200 96,00 100,00 Dinas Kesehatan
- 79 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset pada RSUD
Banten
33.836.000 27.836.000 82,27 99,99 Dinas Kesehatan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD
Banten
158.265.000 49.550.500 31,31 83,96 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Banten 8.201.689.860 5.483.366.913 66,86 84,70 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
RSUD Banten
3.933.575.000 834.002.237 21,20 97,73 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Banten
39.074.299.000 32.855.903.230 84,09 93,63 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD
Banten
190.770.000 83.782.802 43,92 100,00 Dinas Kesehatan
Perbendaharaan dan
Verifikasi pada RSUD
Banten
37.455.000 37.455.000 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 101.955.000 81.861.497 80,29 96,24 Dinas Kesehatan
Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK) 2.367.000.000 1.465.139.490 61,90 87,95 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan RSUD
Banten (DAK)
17.400.301.000 17.377.510.000 99,87 100,00 Dinas Kesehatan
Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
pada RSUD Banten
165.096.000 139.978.281 84,79 100,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pelatihan Kesehatan
82.850.000 81.200.000 98,01 95,40 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pelatihan Kesehatan
398.530.000 367.579.200 92,23 99,98 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pelatihan Kesehatan
611.106.000 572.956.495 93,76 97,41 Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pelatihan Kesehatan
200.700.000 200.668.541 99,98 97,82 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
1.910.000.000 1.391.420.404 72,85 99,96 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
669.000.000 654.384.850 97,82 99,93 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
1.985.850.000 1.648.429.597 83,01 84,02 Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
80.000.000 29.686.700 37,11 88,86 Dinas Kesehatan
- 80 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Upaya Peningkatan
Kesehatan Masyarakat 4.192.681.000 3.693.512.784 88,09 98,53 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi 977.224.000 945.016.475 96,70 99,97 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1.522.108.000 1.288.648.834 84,66 99,95 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga 213.460.000 202.166.700 94,71 99,99 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan 399.349.000 354.849.935 88,86 92,77 Dinas Kesehatan
Penurunan Stunting (DAK
Penugasan) 1.080.540.000 902.830.840 83,55 99,98 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan Kesehatan 232.700.271.000 227.802.589.337 97,90 99,89 Dinas Kesehatan
Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan 2.057.000.000 1.866.752.000 90,75 99,67 Dinas Kesehatan
Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan 227.572.205.000 222.958.169.933 97,97 99,95 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin 1.361.356.000 1.316.184.500 96,68 99,95 Dinas Kesehatan
Kerjasama Pelayanan
Kesehatan 1.709.710.000 1.661.482.904 97,18 99,99 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 124.586.346.719 95.703.884.291 76,82 98,70 Dinas Kesehatan
Pemantauan pelayanan 199.314.000 174.542.550 87,57 97,33 Dinas Kesehatan
Operasional pelayanan 189.180.000 184.050.004 97,29 97,51 Dinas Kesehatan
Asuhan dan Etika
Keperawatan 216.545.000 212.727.170 98,24 100,00 Dinas Kesehatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Keperawatan
41.047.250 37.187.553 90,60 100,00 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Barang Medis
RSUD Banten 15.806.044.715 14.918.479.697 94,38 100,00 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Barang Non
Medis RSUD Banten 2.853.470.370 2.639.007.905 92,48 100,00 Dinas Kesehatan
Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit 71.710.000 68.429.229 95,42 100,00 Dinas Kesehatan
Rekam Medis 49.002.500 49.002.500 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Kerjasama RSUD
Malingping
94.260.000 76.741.231 81,41 100,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Inap 104.355.000 95.981.000 91,98 100,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan
dan Rawat Khusus
92.355.000 84.269.000 91,24 100,00 Dinas Kesehatan
Mutu Penunjang Medis
RSUD Malingping 5.237.830.585 4.618.779.543 88,18 96,67 Dinas Kesehatan
- 81 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Mutu Penunjang Non Medis
RSUD Malingping 1.551.825.430 1.029.046.492 66,31 100,00 Dinas Kesehatan
Etika dan Mutu Pelayanan
RSUD Malingping 112.870.000 85.085.000 75,38 100,00 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
(BLUD) 97.966.536.869 71.430.555.417 72,91 89,00 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit 2.575.619.100 2.243.630.352 87,11 99,96 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
508.893.100 441.963.113 86,85 99,97 Dinas Kesehatan
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular 369.936.000 342.315.000 92,53 99,96 Dinas Kesehatan
Surveilans, Imunisasi dan
Krisis Kesehatan 688.600.000 612.818.979 88,99 99,94 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Jiwa 654.140.000 539.813.000 82,52 99,95 Dinas Kesehatan
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular
Bersumber Binatang
354.050.000 306.720.260 86,63 100,00 Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian
13.326.375.938 9.042.351.750 67,85 86,83 Dinas Kesehatan
Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
10.636.316.338 6.628.223.659 62,32 99,95 Dinas Kesehatan
Ketersediaan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan 2.191.374.600 2.142.325.753 97,76 99,97 Dinas Kesehatan
Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
203.450.000 200.626.888 98,61 99,94 Dinas Kesehatan
Pengkajian Pengembangan
dan Pengendalian Mutu
Kesehatan
123.685.000 60.070.650 48,57 68,17 Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
171.550.000 11.104.800 6,47 66,13 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
1.431.985.000 1.147.896.469 80,16 98,48 Dinas Kesehatan
Pelayanan Laboratorium
Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
420.000.000 365.118.226 86,93 99,98 Dinas Kesehatan
Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan
Daerah
599.035.000 590.010.743 98,49 100,00 Dinas Kesehatan
Akreditasi Labkesda (DAK) 412.950.000 192.767.500 46,68 95,46 Dinas Kesehatan
- 82 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten),
adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor tidak terserap
disebabkan antara lain :
Anggaran pemagaran gudang farmasi dan pengawasannya tidak
direalisasikan dikarenakan akan dilakukan pelebaran jalan
Provinsi pada lokasi tersebut.
Anggaran pengadaan lemari arsip tidak direalisasikan
dikarenakan dengan adanya aplikasi SIMAYA membantu
pengelolaan arsip (kondisi yang ada masih memadai).
Honorarium DPPT, Pematokan untuk pengadaan lahan RS
Cibaliung tidak direalisasikan dikarenakan pengadaan
lahannya dipertimbangkan kembali, difokuskan pada RS
Cilograng terlebih dahulu.
2. Kegiatan Penurunan Stunting (DAK Penugasan) terdapat Efisiensi
Kegiatan (penyesuaian harga PMT berdasarkan harga survei);
3. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan disebabkan
adanya efisiensi anggaran pada belanja penggandaan, makan
minum, uang saku peserta honor narasumber, serta sisa kontrak
pelatihan ACLS ATLS dan PPGD.
4. Kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tidak
terserap disebabkan Pendataan penduduk miskin dan tidak
mampu yang belum terdaftar JKN dan tidak optimal.
5. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan disebabkan Rekruitmen tenaga kesehatan
ditargetkan sebanyak 170 orang sedangkan yang terealisasi
sebanyak 126 orang, hal tersebut dikarenakan adanya tenaga
kesehatan yang mengundurkan diri saat proses seleksi dam
mengundurkan diri karena telah diterima sebagai CPNS.
6. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
terkendala karena ketersediaan obat pada aplikasi e-catalog sering
terjadi kekosongan.
7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada pada
Unit Pelatihan Kesehatan pada Belanja prermi asuransi tidak
- 83 -
direalisasikan dikarenakan besaran pagu dengan tagihan peserta
per bulan tidak sesuai.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kesehatan
Tidak terlaksanaya rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap
ke-2.
9. Kegiatan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu
Pelatihan Kesehatan pada akreditasi pelatihan, Quallity asurance
& Organizing Commite tidak dilaksanakan karena di seluruh
BBPK/Bapelkes tidak menjadwalkan kegiatan tersebut pada
Tahun 2019 serta kegiatan evaluasi pelatihan tidak dilaksanakan
karena belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD
Pelatihan Kesehatan sehingga tidak ada penyerapan anggaran.
10. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah terdapat pekerjaan yang
pemutusan kontrak dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak
tepat waktu, terdapat kegiatan yang harganya melebihi harga e
katalog.
11. Kegiatan Akreditasi Labkesda (DAK) belum dapat dilaksanakan
dengan tepat waktu dikarenakan pengaturan jadwal kegiatan
diatur oleh pusat, dan terdapat kegiatan survey simulasi yang
tidak dapat dilaksanakan karena hasil nilai bimtek ke 2 akreditasi
lab telah mencukupi. Selanjutnya penyerapan dana untuk
transport dan akomodasi sesuai dengan riil cost, dan narasumber
yang ditugaskan berasal dari DKI dan Jabar yang tidak
memerlukan transportasi pesawat.
12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD
Malingping terkendala karena adanya kekosongan direktur atau
kuasa pengguna angggaran selama 2 bulan sehingga kegiatan
rutin pemeliharaan tidak dilaksanakan selama 2 bulan.
13. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD
Banten terkendala pada :
Pembangunan Gedung Artesis Tidak dilaksanakan dikarenakan
setelah dikaji ulang oleh Peltek bangunan yang ada tidak
memungkinkan untuk dihapuskan dan apabila dilaksanakan
maka bangunan akan lebih tinggi dan dikatagorikan bangunan
2 tingkat.
- 84 -
Pengadaan auning ambulance tidak dilaksanakan karena area
yang akan dipasang auning dijadikan area pembangunan
gedung 8 lantai.
Pengadaan Jaringan Pipa Tendon Air Tidak dilaksanakan
dikarenakan perencanaan yang tidak tepat usulan dari kepala
instalasi sanitasi IPAL setelah direview oleh tim teknis anggaran
yang ada tidak mencukupi.
14. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada RSUD
Banten terkendala dengan Rehabilitasi dingding interior dan
eksterior termasuk ganti fasade ACP tidak diserap karena tidak
terpenuhinya persyaratan kontrak di dalam KAK oleh penyedia
sehingga lelang dibatalkan, dan pada Pemeliharaan ruang
perkantoran lantai 4 tidak dilaksanakan dikarenakan perubahan
peruntukkan penggunaan lantai 4.
15. Banyak tolok ukur kegiatan terhadap Kegiatan Pelayanan
Kesehatan BLUD pada RSUD Banten yang sudah dianggarkan
tetapi tidak terealisasi karena belum lengkap dokumen
pendukung dan kebutuhan tidak prioritas serta perubahan
kebijakan.
b). Solusi
1. Solusi pada Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Untuk
pemagaran gudang farmasi disesuaikan dengan kondisi yang
terkena pelebaran jalan Provinsi;
2. Penyusunan penganggaran pada kegiatan Kegiatan Penurunan
Stunting (DAK Penugasan) akan disesuaikan dengan harga pasar;
3. Dilakukan perencanaan anggaran dan yang lebih baik;
4. Melakukan update data Pendataan penduduk miskin dan tidak
mampu dengan OPD terkait baik di Provinsi maupun di Kab/Kota.
5. Dilakukan percepatan pelaksanaan seleksi Rekruitmen tenaga
kesehatan diawal tahun dan pelaksanaan selesi dilakukan
beberapa gelombang dalam 1 tahun.
6. Harus dilakukan koordinasi kepada penyedia sebelum
pelaksanaan belanja pada sistem e-catalog.
7. Tarif perserta pada Belanja prermi asuransi harus disesuaikan.
8. Rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap ke 2 pada tahapan
perencanaan di Tahun 2020 sarasaran dan jadwal akan akan
dibuat tepat sasaran fleksibel.
- 85 -
9. Untuk kegiatan pelatihan akreditasi pelatihan harus mengirimkan
peserta untuk mengikuti magang di BBPK Ciloto.
10. Kegiatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah harus
melakukan reschedule kegiatan, melakukan pemutusan kontrak
pekerjaan dan membayarkan sesuai dengan capaian realisasi fisik
serta hasil uji mutu lab, dan melakukan rasionalisasi harga
merujuk pada harga dipasaran/e catalog.
11. Pada kegiatan Akreditasi Labkesda (DAK) kedepan harus
melakukan reschedule kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah
diatur oleh pusat dan membuat serta menyusun
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil mempedomani pada
SSH APBD Provinsi Banten.
12. Terkait kekosongan direktur atau kuasa pengguna angggaran
Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
RSUD Malingping akan membuat surat usulan kuasa pengguna
anggaran atau plt. Direktur ke BKD Provinsi Banten.
13. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Banten yang
tidak tercapai, kedepan dilakukan pengkajian ulang untuk
perencanaan berikutnya.
3) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 80 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-32. Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 1.145.803.265.989 941.490.078.784 82,17
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.145.803.265.989 941.490.078.784 82,17
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 86 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola
Pemerintahan 55.735.476.877 44.160.106.178 79,23 86,42
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
188.923.000 187.923.000 99,47 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 1.480.840.000 1.179.679.601 79,66 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 5.067.043.700 236.137.500 4,66 4,66
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 2.195.000.000 1.230.176.530 56,04 56,04
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 8.589.628.000 7.667.957.350 89,27 89,27
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 196.700.000 48.580.000 24,70 24,70
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 400.000.000 340.153.806 85,04 85,04
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
69.306.500 63.912.000 92,22 92,22
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 558.745.000 412.806.000 73,88 82,10
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
944.844.020 910.396.300 96,35 96,35
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
3.138.124.000 3.019.222.422 96,21 96,65
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
1.170.000.000 1.036.752.572 88,61 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
2.939.800.000 2.817.152.968 95,83 96,05
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak
110.000.000 105.488.750 95,90 99,81
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 87 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
1.362.022.000 1.240.141.000 91,05 91,26
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
674.170.000 601.956.400 89,29 89,29
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
2.722.760.000 2.561.240.005 94,07 94,07
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang
47.800.000 46.760.000 97,82 97,82
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan
Cilegon
3.687.484.000 1.826.268.350 49,53 49,53
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan
Cilegon
556.350.000 484.440.752 87,07 87,07
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan
Cilegon
3.376.222.200 3.046.750.303 90,24 90,24
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan
Cilegon
17.200.000 13.350.000 77,62 77,62
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Tangerang
71.366.000 69.049.000 96,75 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Tangerang
885.050.000 832.381.499 94,05 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Tangerang
2.565.785.200 2.442.885.677 95,21 98,89
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 88 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Tangerang
50.160.000 50.160.000 100,00 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Cidurian-Cisadane
2.324.390.868 2.228.920.041 95,89 95,89
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Ciujung-
Cidanau
1.674.442.000 1.604.056.000 95,80 95,80
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
2.146.086.600 1.824.197.438 85,00 85,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengujian Bahan
Kontruksi Bangunan dan
Informasi Kontruksi
21.610.000 21.610.000 100,00 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengujian Bahan
Kontruksi Bangunan dan
Informasi Kontruksi
785.569.900 715.795.600 91,12 91,12
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengujian Bahan
Kontruksi Bangunan dan
Informasi Kontruksi
309.295.000 303.229.600 98,04 98,04
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
Ke dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi
Kontruksi
85.532.000 83.894.000 98,08 98,08
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Cidurian-
Cisadane
1.619.422.572 1.573.896.568 97,19 97,19
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Cidurian-
Cisadane
1.086.151.307 1.053.556.496 97,00 97,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Cidurian-Cisadane
118.616.000 117.560.000 99,11 99,11
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 89 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Ciliman-
Cisawarna
676.230.000 548.619.000 81,13 95,79
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Ciliman-
Cisawarna
605.166.510 528.665.900 87,36 87,36
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciliman-Cisawarna
70.000.000 38.320.000 54,74 54,74
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Ciujung-
Cidanau
990.950.800 964.554.050 97,34 97,34
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Ciujung-Cidanau
156.689.700 81.509.700 52,02 52,02
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan 935.516.399.623 782.708.634.539 83,67 88,96
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Wilayah
Utara
130.958.571.450 125.781.636.348 96,05 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Wilayah
Selatan
245.914.802.000 241.978.493.776 98,40 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan 30.159.812.400 23.644.844.600 78,40 92,57
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Lahan
Kebinamargaan 265.237.656.726 142.781.027.480 53,83 56,60
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Jalan Provinsi
(DAK) 45.372.396.690 44.658.443.859 98,43 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan 8.258.125.000 7.735.297.630 93,67 93,67
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Pembangunan
dan Pemeliharaan
Infrastruktur
Kebinamargaan
9.154.263.600 7.169.693.350 78,32 98,47
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Lebak
5.546.102.573 5.351.070.020 96,48 96,88
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 90 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharan Jalan dan
Jembatan Provinsi Wilayah
Lebak
51.581.362.927 50.862.028.430 98,61 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Pandeglang
2.046.048.000 1.339.322.780 65,46 65,46
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan
Jembatan Provinsi Wilayah
Pandeglang
49.679.210.130 49.030.601.250 98,69 99,95
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Serang dan Cilegon
2.352.290.000 2.159.677.758 91,81 91,81
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan
Jembatan Provinsi Wilayah
Serang dan Cilegon
37.747.479.650 31.475.771.169 83,39 99,84
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Tangerang
1.422.910.000 563.224.300 39,58 39,58
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan
Jembatan Provinsi Wilayah
Tangerang
48.391.387.600 48.177.501.789 99,56 99,56
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Wilayah
Selatan (Pembayaran
Kewajiban Tahun
Angggaran 2016)
1.693.980.877 0 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi 5.844.177.626 5.128.867.680 87,76 98,76
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyelenggaraan Bimbingan
Teknis 1.526.904.000 1.410.002.900 92,34 96,99
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembinaan Jasa Konstruksi 1.309.620.000 1.236.590.730 94,42 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Jasa Konstruksi 529.087.850 377.201.900 71,29 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Optimalisasi Pengelolaan
Pengujian Bahan 1.147.704.776 1.117.277.500 97,35 97,35
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Optimalisasi Pengelolaan
Pengujian Konstruksi 1.330.861.000 987.794.650 74,22 99,47
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan
Sumberdaya Air 143.373.228.975 105.620.145.687 73,67 92,47
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 91 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan,
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
16.646.700.000 16.062.096.200 96,49 98,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Bidang
PJPA 4.801.620.000 4.681.234.191 97,49 99,37
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penatagunaan Pemanfaatan
Air 1.786.311.000 1.537.484.500 86,07 100,00
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Prasarana
Sumber Daya Air 47.190.276.000 22.873.218.520 48,47 51,88
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Bidang
PJSA 7.180.345.000 7.001.973.500 97,52 97,99
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penatagunaan Sumber Daya
Air 29.470.982.500 19.362.966.653 65,70 89,78
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan
Sumber Daya Air
872.009.000 837.166.800 96,00 98,43
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air
942.926.275 688.458.666 73,01 85,01
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane
4.322.100.000 4.227.316.950 97,81 99,80
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane
842.000.000 819.077.500 97,28 97,28
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna
11.482.754.000 10.791.552.500 93,98 93,98
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna
1.675.338.800 1.598.635.500 95,42 95,42
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau
13.365.765.400 12.517.487.774 93,65 93,87
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
- 92 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air
pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau
2.794.101.000 2.621.476.433 93,82 93,82
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Penataan Ruang 5.333.982.888 3.872.324.700 72,60 79,26
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penataan dan Pemanfaatan
Ruang 2.581.000.000 1.857.447.500 71,97 79,17
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 854.297.000 598.555.000 70,06 70,09
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengaturan dan Pembinaan
Pemanfaatan Ruang 781.500.000 587.581.800 75,19 93,60
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Pelayanan
Perijinan Bidang PUPR 1.117.185.888 828.740.400 74,18 74,18
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terkendala pada
Pengadaan videotron outdoor sebanyak 4 unit tidak terealisasi
karena gagal lelang. Sedangkan waktu untuk lelang ulang terbatas
karena anggaran ditambahkan pada saat APBD-Perubahan;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat anggaran yang
tidak digunakan karena pada kegiatan Workshop peningkatan
Kinerja Aparatur tidak dilaksanakan
3. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral terkendala pada
Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
tidak dilaksanakan karena pekerjaan yang sama sudah ada
dibidang tata penataan ruang dan adanya SiLPA Pengelolaan PPID
menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 93 -
4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon terkendala
pada Pengadaan Truck+Crane dan Paket Pengadaan Water Tanker
kapasitas 5000 liter tidak jadi dilelangkan berdasarkan hasil kaji
ulang Pokja karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan
tender tersebut;
5. Kegiatan Pembangunan Jembatan terkendala pada Pelaksanaan
peninggian jembatan Raden Fatah hanya dapat direalisasikan
setengah badan jalan karena berada pada ruas jalan yang padat
lalu lintas dan jalan tidak bisa ditutup selama pelaksanaan
konstruksi, Penggantian Jembatan Kronjo tidak jadi dilaksanakan.
Tahun 2019 baru pada tahap DED;
6. Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan terkendala pada
beberapa tolok ukur kegiatan, meliputi :
Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Sempu-Dukuh
Kawung terdapat 12 (dua belas) bidang dalam kondisi sengketa
pemilik, milik pemerintah/instansi, tidak sepakat dengan harga
yang ditetapkan;
Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima
terdapat 10 (sepuluh) bidang dalam kondisi sengketa keluarga,
milik perusahaan, tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan,
berkas tidak lengkap. 8 (delapan) bidang harus didaftarkan
kembali untuk pengukuran tanah. 2 (dua) bidang diagunkan di
Bank;
Pengadaan Lahan Relokasi Jalan Tonjong-Banten Lama dan
Tikungan Pertigaan Banten Lama, dan pekerjaan Pengadaan
Lahan untuk Ruas Cikeusal-Boru (Pendukung Akses Tol
Serang-Panimbang), serta pekerjaan Pengadaan Lahan Palima-
Baros disebabkan Metode Pegadaan Diatas 5 Ha yang sudah
ditempuh tahapan perencanaan dan persiapan sedangkan yang
belum ditempuh adalah tahap pelaksanaan, dasar pelaksanaan
adalah SK Penlok;
Pembebasan Lahan untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari
terdapat 21 (dua satu) bidang belum terbayar di tahun 2019
dikarenakan persyaratan belum lengkap, belum memutuskan,
milik perusahaan, tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan,
diagunkan di Bank;
- 94 -
Pembebasan Lahan Jl.Simpang Muncul-Pajajaran-Pamulang-
Otista terdapat 12 (dua belas) bidang belum terbayar dan
tahapan harus dimulai dari awal;
Pengadaan Tanah Pengganti dan Pembangunan Gedung
(Pengganti) Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk Tanah Pengganti
dan DED sudah selesai Tahun 2019, namun untuk Fisik
Bangunan akan dilaksanakan Tahun 2020;
Pengadaan Lahan Palima Pasang Teneng terdapat 20 (dua
puluh) bidang sudah terbayarkan di tahun 2019 dan sebanyak
25 (dua puluh lima) milik PT. KS, PLN, KPLN, diagunkan di
Bank;
Pengadaan Lahan A.Yani (Pandeglang) harus dilakukan tahapan
dari awal karena kegiatan ini sisa dari pekerjaan tahun 2010;
Pengadaan Lahan Jalan TB.Suwandi dan Ruas Abdul Hadi Kota
Serang terdapat sisa 4 (empat) bidang dilanjut di Tahun 2020,
dikarenakan 3 (tiga) bidang menolak, 1 (satu) tanah wakaf;
Pengadaan Lahan Akses Tol Serang Timur Selesai untuk di
belokan arah MOS, karena pemilik terbukti memakai tanah
negara;
Pengganti Lahan Pengadilan Negeri dan Kekurangan
Pembayaran Lahan Pengganti Pengadilan Agama Pada tahun
2019 sudah terbayarkan Kekurangan Pembayaran Lahan
Pengganti Pengadilan Agama sedangkan untuk tanah pengganti
Pengadilan Negeri dari pihak PN belum menentukan tanah
penggantinya.
7. Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Kebinamargaan disebabkan adanya optimasi waktu
pelaksanaan di pekerjaan fisik akibat tender, maka pekerjaan
pengawasan terdapat optimasi sebesar Rp.403.713.500,- pada
paket Pengawasan Pembangunan Jalan Mengger -Mandalawangi-
Caringin, Rp.635.104.000,- pada paket Pengawasan Pembangunan
Jalan Cikotok-Bts.Jabar;
8. Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah
Serang dan Cilegon disebabkan terdapat sisa anggaran dari
pemeliharaan rutin jalan dan penanganan jalan strategis karena
menyesuaikan dengan kondisi dillapangan. Sisa anggaran terbesar
- 95 -
pda pemeliharaan rutin jalan pada ruas Jl. Sp. Taktakan - Gn. Sari,
Jl. Gn. Sari - Mancak - Anyer, Jl. Trip Jamaksari;
9. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan
(Pembayaran Kewajiban Tahun Angggaran 2016) terkendala
karena kontraktor tidak menindaklanjuti proses ke Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai syarat dalam
pencairan Pembayaran kewajiban untuk Pembangunan Jalan
Provinsi Ruas Jalan Citeureup-Tanjung Lesung-Sumur Tahun
2016;
10. Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air disebabkan
pada Pekerjaan revitalisasi kanal ada pengurangan pembayaran
berdasarkan hasil perhitungan pekerjaan yang tidak bisa
dilaksanakan (karena lahan belum bebas) dan kekurangan
pekerjaan pada saat PHO dan denda keterlambatan. Pengadaan
lahan revitalisasi kanal tidak terealisasi karena terkendala
terbitnya SPH dari BPN;
11. Kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air terdapat efisiensi dari
Pengadaan Lahan Sungai Cilemer mengacu kepada hasil Penilaian
Kantor Jasa Penilai Publik, dan terkendala pada Pengadaan Tanah
Bendungan Sindangheula masih menyisakan 8 bidang tanah yang
masih proses penyelesaian dari target 119 bidang;
12. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air terkendala pada kegiatan Pengawasan DI
Cikoncang tidak jadi dilaksanakan karena kontruksi fisik gagal
lelang;
13. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang terkendala karena
adanya kekosongan dalam penyusunan Perda KSP KP3B dan KSP
Banten Lama karena pergantian dewan. KLHS RTR KSP Kawasan
Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten WKP III
tidak dilaksanakan karena penyedia jasa yang sudah ditetapkan
menjadi pemenang mengundurkan diri.
b). Solusi
Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan
tersebut, meliputi :
- 96 -
1. Dilakukan Kaji ulang waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk
mengantisipasi gagal lelang, penganggaran di APBD murni;
2. Koordinasi dengan bidang tata ruang sebelum mengusulkan
penganggaran pekerjaan yang berhubungan dengan GIS;
3. Pembangunan Jembatan Raden Fatah dilanggarkan pada TA.2020.
Kondisi jembatan Kronjo masih baik, agar berfungsi optimal hanya
perlu pelebaran lantai jembatan dari tipe kelas jembatan B (standar
kabupaten/ kota) ke tipe kelas jembatan A (standar Provinsi).
Pembangunan Jembatan Kronjo akan diusulkan kembali sesuai
review desain DED. Koordinasi lebih insentif dengan BPN untuk
pembebasan lahan dan PLN, PDAM untuk pemindahan utilitas;
4. Solusi dari kendal pada kegiatan Pengawasan Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, akan dilakukan
perencanaan yang lebih matang menyesuaikan dengan prediksi
pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
5. Solusi dari kendal pada pekerjaan Pengadaan lahan revitalisasi
kanal Banten Lama adalah Pembebasan Lahan Banten Lama
dilanjutkan pada TA.2020 pada Kegiatan Penatagunaan PJSA.
Koordinasi lebih intensif dengan BPN dalam penerbitan SPH untuk
mempercepat proses pembebasan lahan;
6. Solusi dari kendal pada kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air
terkait Pembebasan lahan Sindangheula sebanyak 8 bidang
dilanjutkan pada anggaran 2020 yaitu 5 bidang tanah wakaf dalam
tahap verifikasi BPN, 1 bidang tanah kas desa tahap perijinan
dari Bupati Serang, 1 bidang tanah aset Pemkab Serang (SMPN 2
Pabuaran) minta lahan pengganti, 1 bidang tanah negara;
7. Kegiatan Pengawasan mengikuti pekerjaan kontruksi fisik,
anggaran di sesuaikan pada APBD Perubahan;
8. Terkait adanya kekosongan dalam penyusunan Perda KSP KP3B
dan KSP Banten Lama, tetap dilakukan koordinasi dengan Biro
Hukum dalam pembahasan materi Perda.
- 97 -
4) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 25 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-33 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN 564.612.411.000 422.575.937.001 74,84
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman 564.612.411.000 422.575.937.001 74,84
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Tata Kelola
Pemerintahan 40.333.236.000 34.567.825.503 85,71 96,87
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
169.000.000 168.945.000 99,97 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 1.040.396.000 935.193.300 89,89 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 4.399.000.000 2.550.140.151 57,97 68,65
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 3.141.000.000 2.643.166.300 84,15 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 15.230.853.000 13.368.893.734 87,78 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 154.000.000 100.378.600 65,18 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
- 98 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah
280.000.000 197.781.618 70,64 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
134.000.000 81.710.000 60,98 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana KP3B 15.160.987.000 13.913.891.800 91,77 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan 624.000.000 607.725.000 97,39 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman dan
Perumahan
144.395.822.086 130.672.693.208 90,50 95,55
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Kawasan
Permukiman Kumuh
41.842.774.000 41.029.691.168 98,06 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan
Pengawasan Teknis bidang
kawasan permukiman
4.689.261.250 3.938.613.720 83,99 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penatagunaan Kawasan
Permukiman 2.110.588.000 2.008.040.300 95,14 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan dan
Pembangunan Perumahan 47.085.035.136 45.572.746.504 96,79 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan
Pengawasan Teknis
Perumahan
6.481.403.700 6.227.561.567 96,08 99,03
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penatagunaan
Pengembangan Perumahan 2.299.260.000 1.160.867.000 50,49 69,83
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan Pengadaan
Lahan 39.887.500.000 30.735.172.949 77,05 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
- 99 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Penataan Bangunan
dan Lingkungan 260.449.601.144 168.238.254.978 64,60 76,85
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penataan Sarana dan
Prasarana KP3B 4.955.554.844 4.445.822.724 89,71 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan gedung
strategis Provinsi 121.039.171.300 111.800.420.435 92,37 90,67
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan bangunan
dan lingkungan dikawasan
strategis Provinsi
134.454.875.000 51.992.011.819 38,67 39,89
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Keciptakaryaan 119.433.751.770 89.097.163.312 74,60 77,77
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan
Pengembangan Air Bersih 69.045.000.000 61.348.981.533 88,85 93,09
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan
Pengembangan Sanitasi 4.909.000.000 4.509.306.993 91,86 100,00
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan Pengadaan
Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan
15.116.319.290 6.975.507.672 46,15 82,90
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan
Pengembangan
Persampahan
15.559.000.000 4.462.875.694 28,68 36,23
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Bidang
Infrastruktur Permukiman
14.804.432.480 11.800.491.420 79,71 76,65
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanaan
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,
adalah:
- 100 -
a). Permasalahan
1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdapat Efesiensi
sisa Anggaran, meliputi : Belanja Jasa Konsultan Manajemen;
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah; Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan; Belanja
Konsultan Perencanaan; Belanja Jasa Narasumber/Instruktur;
Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan Belanja Penggandaan.
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat
Efesiensi sisa Anggaran, meliputi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah dan Luar Daerah; Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan;
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua; Pengadaan Alat
Pembersih; Pengadaan Alat Pendingin Pendingin; Pengadaan
Personal Komputer; Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF; dan
Belanja Barang Non Kapitalisasi.
Anggaran yang tidak digunakan, meliputi :
- Belanja pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut
Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform +
Crane Kap 3 Ton)) sebesar Rp. 800,000,000, dikarenakan waktu
pelaksanaan tidak mencukupi;
- Belanja pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long
Chasis - Super VVIP)) sebesar Rp. 850,000,000, dikarenakan waktu
pelaksanaan tidak mencukupi; dan
- Belanja Pengadaan Alat Pembersih Pembersih (Manual Sweefer
sebanyak 10 unit x Rp.7.000.000) sebesar Rp.70.000.000,
dikarenakan barangnya Inden sampai Tahun 2020.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa
anggaran tidak terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi sisa
anggaran, meliputi : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja; Belanja Jasa Service; Belanja Penggantian Suku
Cadang; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB; Belanja
Pemeliharaan Peralatan Kantor; dan Belanja Pemeliharaan Alat
Studio.
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sisa anggaran
tidak terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi sisa
anggaran, dan terdapat Anggaran yang tidak digunakan, meliputi :
- 101 -
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, dikarenakan 1 (satu)
orang pegawai telah meninggal;
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan, dikarenakan adanya 1 orang
TKS telah meninggal;
- Belanja Cetak, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Sound System
dan Air Conditioning, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa
Pendampingan dan Belanja Dokumentasi), belanja tersebut
untuk kegiatan Banten Expo, namun tidak jadi dilaksanakan.
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur sisa anggaran tidak
terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi sisa anggaran,
meliputi : Belanja Penggandaan; Belanja Perjaanan Dinas Dalam
Daerah; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Belanja
Perlengkapan Peserta/Panitia; Belanja Jasa
Narasumber/Instruktur; Belanja Jasa Tenaga Ahli; Belanja
Dokumentasi; dan Belanja Promosi dan Publikasi.
Sedangkan Anggaran yang tidak digunakan adalah Belanja
Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/Pelatihan pada
Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan
adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh
BPSDM Provinsi Banten.
6. Selain efisiensi sisa anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana KP3B terdapat pula anggaran yang tidak
digunakan, meliputi :
- SOP Pemeliharaan (Kebersihan, Taman dan Sarana Bangungan
Penunjang), Kawasan Banten Lama TA. 2020, dikarenakan
waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak dianggarkan
kembali Tahun Anggaran 2020.
- SOP Pemeliharaan (Kebersihan, taman dan sarana bangunan
penunjang), kawasan KP3B Tahun Anggaran 2020 dan Sertifkasi
Uji Kelayakan Lift SKPD Terpadu tidak diserap, dikarenakan
waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak dianggarkan
kembali Tahun Anggaran 2020.
7. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan terdapat
anggaran yang tidak digunakan, meliputi :
- 102 -
- Peningkaan Kualitas PSU Masjid di Kel. Sukajaya Kec. Curug
Kota Serang Rp.100.000.000,-.
- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. GowoK Sentul Kel.
Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp.175.000.000,-.
- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp.Tegal Desa Cikoneng Kec.
Anyar Kab. Serang Rp. 190.000.000,-.
- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kel. Kaligandu Kec. Serang
Kota Serang Rp.180.000.000,-.
8. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu pada Pekerjaan
Pengawasan Bantuan PSU tidak diserap, dikarenakan fisiknya
tidak dilaksanakan.
9. Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan terdapat
anggaran yang tidak digunakan yaitu pada Belanja Sarana dan
Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Jalan
Lingkungan) di Kawasan Hunian Tetap dikarenakan tidak cukup
waktu (baru selesai pembebasannya).
10. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan
Strategis Provinsi terdapat anggaran yang tidak digunakan,
meliputi :
- Pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre
(Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019 batal kontrak,
dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan akan
dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020.
- Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di
Kawasan Strategis Kab. Lebak (Jalan Lingkungan Desa
Cikatomas, Kec. Cilograng), putus kontrak.
11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih terdapat
anggaran yang tidak digunakan, meliputi :
- Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoair dan
Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang tidak
diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
- Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoar Pipa
Distribusi (92,53%) yang belum selesai karena adanya
keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga
- 103 -
mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada
WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton.
12. Beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan pada
Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang
Infrastruktur Permukiman karena terkendala dengan waktu
pelaksanaan yang tidak mencukupi, meliputi :
- Kajian Pembangunan Landmark dan RTH Di Kawasan Strategis
Provinsi Banten;
- SID/DED Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana
Keciptakaryaan Pada Kawasan Startegis;
- AMDAL/UKL-UPL Sport Center;
- AMDAL/UKL-UPL WTP Sindang Heula;
- AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kabupaten Serang.
13. Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi disebabkan
karena pada Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan
Infrastruktur Dasar (progres fisik 92,09%) putus kontrak
dikarenakan terdapat pekerjaan yg belum selesai di kerjakan
(Finishing Infrastruktur sekitar OPD dan Lancscepe).
14. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan terkendala pada Pengadaan Lahan Jalan Akses
TPST Bojong Menteng (135,500 m2); Biaya Ukur; Pemeriksaaan
Tranah dan Sertifikasi oleh BPN; dan Biaya Operasional dan
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3% X
Rp.108.000.000) tidak diserap karena pembangunan TPST tidak
dilaksanakan.
15. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
terkendala pada Pekerjaan Pembangunan TPA Persampahan
Regional (TPST Bojong Menteng) , batal kontrak sehingga tidak
diserap karena adanya penolakan pembangunan TPA
persampahan dari warga setempat.
b). Solusi
1. Efisiensi sisa anggaran pada tolok ukur kegiatan yang menunjang
kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dilanjutkan
pada tahun anggran 2020.
- 104 -
2. Aparatur Dinas pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
dilakukan pengurangan belanja pengiriman kursus-kursus
pelatihan pada TA. 2020.
3. Solusi dari pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
KP3B meliputi :
- Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi II) Putus kontrak
dan dilanjutkan pada tahun anggran 2020
- Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi III), dilakukan
putus kontrak dan dilanjutkan tahun 2020
4. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dilanjutkan pada tahun
anggran 2020.
5. Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur
Dasar harus dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan, dan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Persampahan akan dilakukan kajian TPA Persampahan Regional.
5) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 12
program dan 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong
Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-34 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
41.474.903.000 38.277.286.242 92,29
Satuan Polisi Pamong Praja 15.444.918.000 14.769.209.825 95,63 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Tata Kelola
Pemerintahan 11.476.470.000 10.908.476.125 95,05 98,44
Satuan Polisi
Pamong Praja
- 105 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
10.000.000 9.640.000 96,40 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 208.747.000 201.903.160 96,72 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.400.000.000 1.332.862.000 95,20 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 700.000.000 693.458.200 99,07 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 8.257.867.000 7.886.476.565 95,50 87,50
Satuan Polisi
Pamong Praja
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 55.700.000 55.700.000 100,00 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 741.160.000 627.270.200 84,63 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 102.996.000 101.166.000 98,22 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum 2.066.656.000 2.012.610.400 97,38 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Pemeliharaan dan
Penanggulangan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.333.320.000 1.298.285.200 97,37 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pengamanan Hari Besar
Nasional, Kantor
Pemerintah dan Rumah
Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten
441.580.000 426.889.200 96,67 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Kerjasama Peningkatan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
291.756.000 287.436.000 98,52 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah 1.227.000.000 1.206.155.000 98,30 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan
Provinsi Banten Dalam
Sektor Sosial
Kemasyarakatan
396.010.000 388.730.000 98,16 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan
Provinsi Banten Dalam
Sektor Ekologis
542.510.000 536.310.000 98,86 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penegakan dan Kajian
Peraturan Daerah Provinsi
Banten
288.480.000 281.115.000 97,45 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Perlindungan
Masyarakat 278.856.000 273.044.300 97,92 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
- 106 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Supervisi dan
Pendayagunaan Potensi
Anggota Satuan Linmas
146.406.000 140.594.300 96,03 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyelenggaraan Teknis
Fungsional dan Pemantapan
Tugas Anggota Satpol PP
Provinsi Banten
132.450.000 132.450.000 100,00 100,00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Penanganan Bencana
Kebakaran 395.936.000 368.924.000 93,18 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyelenggaraan
Pencegahan Kebakaran 193.362.000 179.502.000 92,83 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Penanggulangan Tanggap
Darurat dan Evakuasi 95.780.000 92.410.000 96,48 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Supervisi Penanganan Pasca
Bencana Kebakaran 106.794.000 97.012.000 90,84 100,00
Satuan Polisi
Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 11.597.150.000 10.419.765.740 89,85
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Tata Kelola
Pemerintahan 6.708.531.700 5.832.190.140 86,94 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
31.994.000 31.894.500 99,69 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 225.728.000 191.201.000 84,70 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.666.435.900 1.509.369.800 90,57 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 925.000.000 811.554.400 87,74 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.575.971.800 2.357.240.848 91,51 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 370.080.000 318.610.000 86,09 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 528.200.000 342.030.092 64,75 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 385.122.000 270.289.500 70,18 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
1.173.166.000 1.110.167.200 94,63 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
- 107 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pencegahan Daerah Rawan
Bencana 503.221.000 468.955.200 93,19 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana 669.945.000 641.212.000 95,71 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan
Logistik Penanggulangan
Bencana
2.430.195.300 2.287.562.600 94,13 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi SDM
Kebencanaan 433.054.800 401.409.600 92,69 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Dukungan
Peralatan dan Logistik
Kebencanaan
490.144.500 403.266.000 82,27 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
PUSDALOPS
Penanggulangan Bencana 1.506.996.000 1.482.887.000 98,40 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Penanggulangan
Bencana
1.285.257.000 1.189.845.800 92,58 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Rehabilitasi
Kebencanaan 686.073.000 627.795.800 91,51 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Rekonstruksi
Kebencanaan 599.184.000 562.050.000 93,80 100,00
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 14.432.835.000 13.088.310.677 90,68
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Tata Kelola
Pemerintahan 6.647.628.000 6.056.720.090 91,11 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
15.000.000 15.000.000 100,00 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 219.454.000 195.974.000 89,30 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 938.082.000 878.582.680 93,66 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 1.416.100.000 1.342.815.580 94,82 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 3.052.779.000 2.841.065.484 93,06 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 288.939.000 266.309.000 92,17 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 567.284.000 380.273.346 67,03 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
- 108 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 149.990.000 136.700.000 91,14 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Pembinaan Idiologi
dan Wawasan Kebangsaan 2.062.750.000 1.956.903.700 94,87 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan
Kewarganegaraan 335.000.000 296.874.700 88,62 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penguatan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan
(PPWK)
1.727.750.000 1.660.029.000 96,08 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional 2.461.508.000 2.121.166.000 86,17 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pencegahan Dini Potensi
Kerawanan Konflik Politik,
Ekonomi, Sosial dan SARA
1.978.508.000 1.689.192.000 85,38 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pemantauan dan
Penyelesaian Masalah
Perbatasan dan Orang Asing
483.000.000 431.974.000 89,44 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan
Ketahanan Sosial dan Ekonomi 994.019.000 828.069.700 83,31 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Ketahanan
ekonomi dalam Kerangka
Ketahanan Nasional
342.250.000 293.580.500 85,78 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Ormas, OKP,
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat dan Nirlaba
Lainnya dalam Rangka
Mendorong Ketahanan
Nasional
651.769.000 534.489.200 82,01 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan
Pendidikan Politik Masyarakat 2.266.930.000 2.125.451.187 93,76 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Partai Politik 409.726.000 389.786.996 95,13 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyelenggaraan Desk
Pemilu 1.382.314.000 1.316.442.691 95,23 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penguatan pendidikan
politik bagi Ormas, OKP,
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat dan Nirlaba
Lainnya
474.890.000 419.221.500 88,28 100,00
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
- 109 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, adalah:
Satuan Polisi Pamong Praja
a). Permasalahan
Pada beberapa kegiatan serapan belum maksimal hanya efisiensi
anggaran, dan pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
pada tolok ukur Penyelenggaraan Banten Expo anggaran tidak diserap
disebabkan Satpol PP tidak diundang untuk menyelenggarakan banten
expo 2019;
b). Solusi
Lebih Teliti dalam Penymusunan Kebutuhan Anggaran.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pembentukan Sister Village terkendala pada Kegiatan
Pencegahan Daerah Rawan Bencana tidak dapat terlaksana, hal ini
karena Dasar Hukum serta Mekanisme Pembentukan Sister
Village Belum ada sehingga Kesulitan untuk melaksanakannya.
2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
tidak terserap dengan maksimal disebabkan meliputi : Perjalanan
Dinas Dalam Daerah dari uang trasportasi pejabat ke kab/kota
karena banyak yg tdk menyerahkan truk bbm dan tol, hanya
menyerap uang harian; dan untuk Perjalanan Dinas luar daerah
yaitu belanja hotel yg ke DKI untuk memfasilitasi kegiatan
musrembangnas di jakarta tidak ada yg menyerap.
3. Kegiatan Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo tidak dapat
terserap, hal ini disebabkan OPD tidak diperbolehkan untuk
menggunakan anggaran dari APBD.
b). Solusi
1. Di Perubahan Anggaran 2019 Target Pembentukan Sister Village di
tiadakan dan Anggaran dialihkan ke Kegiatan Drill Tsunami.
2. Anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan
dikembalikan ke Kas Daerah;
- 110 -
6) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 7
program dan 32 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-35. Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Sosial)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SOSIAL 39.193.166.000 38.542.091.082 98,34
Dinas Sosial 39.193.166.000 38.542.091.082 98,34 Dinas Sosial
Program Tata Kelola
Pemerintahan 7.009.695.600 6.816.828.648 97,25 99,83 Dinas Sosial
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
40.000.000 39.015.000 97,54 100,00 Dinas Sosial
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 538.785.000 495.868.356 92,03 100,00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 223.744.300 222.881.078 99,61 100,00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 290.000.000 287.653.800 99,19 100,00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 4.483.000.000 4.392.256.051 97,98 98,45 Dinas Sosial
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 53.000.000 52.875.000 99,76 100,00 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 231.790.300 218.376.500 94,21 100,00 Dinas Sosial
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
10.000.000 10.000.000 100,00 100,00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Perlindungan Sosial
124.520.000 124.030.000 99,61 100,00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Perlindungan Sosial
154.260.000 152.097.500 98,60 100,00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Perlindungan Sosial
252.365.000 243.560.460 96,51 100,00 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Perlindungan Sosial
24.715.000 24.365.000 98,58 100,00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada pada UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
192.000.000 182.426.053 95,01 100,00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
90.000.000 89.750.000 99,72 100,00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
261.516.000 241.673.850 92,41 98,89 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00 Dinas Sosial
- 111 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
Program Rehabilitasi Sosial 2.650.476.600 2.592.375.552 97,81 100,00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia 452.650.000 442.617.500 97,78 100,00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang 403.532.000 395.841.302 98,09 100,00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas 1.794.294.600 1.753.916.750 97,75 100,00 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial 2.154.609.000 2.040.268.102 94,69 100,00 Dinas Sosial
Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
1.403.329.000 1.365.858.000 97,33 100,00 Dinas Sosial
Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial (K3RS)
445.499.000 378.554.502 84,97 100,00 Dinas Sosial
Penyuluhan Kesejahteraan
Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Sosial
305.781.000 295.855.600 96,75 100,00 Dinas Sosial
Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial 22.040.842.000 21.864.392.900 99,20 100,00 Dinas Sosial
Pengelolaan Data
Kemiskinan, PMKS dan
PSKS
259.275.000 256.050.000 98,76 100,00 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban
Bencana 3.078.845.000 2.935.828.500 95,35 100,00 Dinas Sosial
Jaminan Sosial Keluarga 18.702.722.000 18.672.514.400 99,84 100,00 Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir
Miskin 1.641.000.000 1.613.675.600 98,33 100,00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan 1.297.000.000 1.283.255.600 98,94 100,00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan 197.000.000 197.000.000 100,00 100,00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Daerah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
147.000.000 133.420.000 90,76 100,00 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 1.296.107.400 1.253.947.300 96,75 100,00 Dinas Sosial
Bimbingan Sosial dan
Pelatihan Keterampilan
pada UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
589.795.400 555.258.300 94,14 100,00 Dinas Sosial
Penerimaan Peserta
Bimbingan Sosial dan
Pelatihan Keterampilan
pada UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
706.312.000 698.689.000 98,92 100,00 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Dalam
Panti
2.400.435.400 2.360.602.980 98,34 100,00 Dinas Sosial
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial pada UPTD
Perlindungan Sosial
1.924.935.400 1.887.095.480 98,03 100,00 Dinas Sosial
- 112 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penerimaan dan Penyaluran
pada UPTD Perlindungan
Sosial
475.500.000 473.507.500 99,58 100,00 Dinas Sosial
B. Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
melaksanakan 17 Urusan Bidang, 41 program dan 270 kegiatan yang
tersebar di 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu : Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas
Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga
Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Banten.
Adapun Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :
1) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan
didukung oleh 6 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pelaksanaan program
dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-36. Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang
Ketenagakerjaan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KETENAGA KERJAAN 34.714.286.000 30.417.106.606 87,62
Dinas Ketenaga Kerjaan dan
Transmigrasi 34.714.286.000 30.417.106.606 87,62
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
- 113 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola
Pemerintahan 16.358.608.200 13.356.419.196 81,65 93,90
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
30.000.000 28.919.000 96,40 98,67
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 193.973.000 186.451.000 96,12 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 2.886.000.000 2.408.490.364 83,45 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 634.140.000 600.053.000 94,62 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 4.986.359.200 4.440.530.778 89,05 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 120.000.000 115.818.000 96,52 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 1.437.000.000 1.421.517.912 98,92 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 188.860.000 180.945.940 95,81 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Latihan
Kerja
1.680.510.000 1.174.659.000 69,90 73,22
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Latihan Kerja
500.000.000 464.102.700 92,82 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Latihan Kerja
1.500.000.000 1.246.915.365 83,13 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Kota
Cilegon dan Kota Serang
517.740.000 307.197.663 59,33 92,33
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Kabupaten
Serang, Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten
Lebak
700.000.000 247.618.212 35,37 53,91
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Kabupaten
Tangerang
685.676.000 344.746.428 50,28 90,44
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
- 114 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Kota
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
298.350.000 188.453.834 63,17 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pelatihan dan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
2.808.484.000 2.667.807.870 94,99 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pelatihan dan
Pemagangan 1.627.484.000 1.559.460.000 95,82 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja 691.000.000 659.185.870 95,40 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengembangan
Kelembagaan dan
Akreditasi
490.000.000 449.162.000 91,67 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Peningkatan
Hubungan Industri dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3.711.944.000 3.551.889.000 95,69 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Tenaga Kerja 1.236.074.000 1.204.944.000 97,48 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan
Pemasyarakatan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja
832.000.000 749.225.000 90,05 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyiapan Pelaksanaan
Penetapan UMP 1.643.870.000 1.597.720.000 97,19 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pengawasan
Ketenagakerjaan 3.552.008.200 3.189.963.000 89,81 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan
Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
1.000.000.000 901.239.000 90,12 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan
Norma Kerja 975.910.000 809.790.000 82,98 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengawasan
Ketenagakerjaan 1.200.000.000 1.181.759.000 98,48 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Penegakan
Hukum Ketenagakerjaan 376.098.200 297.175.000 79,02 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi 2.368.626.000 2.200.438.500 92,90 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyebarluasan dan
Pengembangan Pasar Kerja 628.626.000 568.273.000 90,40 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
- 115 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja 1.290.000.000 1.228.753.500 95,25 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyiapan, Penempatan dan
Pembinaan Transmigrasi 450.000.000 403.412.000 89,65 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pelayanan Pelatihan
Tenaga Kerja Industri 5.914.615.600 5.450.589.040 92,15 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
5.563.638.600 5.146.044.040 92,49 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengembangan dan
Pemasaran Peserta Latihan
Kerja
350.977.000 304.545.000 86,77 100,00
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
pekerjaan Pengadaan Bangunan Tempat Pertemuan terdapat
efisiensi SPK Pembangunan Audotarium sebesar
Rp.392.386.500,-;
2. Sisa anggaran sebesar Rp.416.380.222,- pada Pekerjaan
Penyediaan Operasional Jasa Perkantoran untuk pelaksanaan
Banten Fair tidak dapat dilaksanakan;
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan
Kerja Industri pada pekerjaan pengadaan travo tidak dapat
dilaksanakan akibat belum masuk dalam RKBMD Tahun 2019,
dan atas masukan dan saran dari Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman atas kecukupan daya;
4. Pada beberapa kegiatan terkait dengan Perjalanan Dinas Keluar
Daerah tidak dapat dilaksanakan, setelah koordinasi dengan
inspektorat;
- 116 -
b). Solusi
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Adanya Efesiensi
Kontrak Berdasarkan Analisa HPS Satgas BPKP dari Anggaran
Pagu Rp. 2.2 M Menadi Rp. 1.8 M;
2. Tidak Menganggarkan kembali untuk bantuan Banten Expo
(Banten Fair);
3. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Dinas Perkim, bahwa
tidak diperlukannya Travo dikarenakan sudah tersedianya
fasilitasi atas kecukupan daya listrik;
4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding)
pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk peralanan
dinas luar daerah akan di anggarkan di kantor induk;
5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding)
pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk peralanan
dinas luar daerah akan di anggarkan di kantor induk;
2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 15
kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-37 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.857.754.400 10.929.829.119 92,17
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
11.857.754.400 10.929.829.119 92,17
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Program Tata Kelola
Pemerintahan 4.976.613.550 4.302.480.269 86,45 93,72
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
- 117 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
108.578.000 92.960.690 85,62 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 233.183.800 225.026.400 96,50 94,17
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor 1.516.523.600 1.387.206.192 91,47 90,74
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 520.150.000 306.413.952 58,91 90,94
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 1.844.630.950 1.560.151.194 84,58 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 31.489.000 28.489.000 90,47 88,67
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 468.067.000 458.268.841 97,91 95,31
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
- 118 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
20.000.000 18.608.000 93,04 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan 233.991.200 225.356.000 96,31 83,66
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Sejahtera
3.805.205.850 3.583.688.350 94,18 96,38
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Perencanaan dan
penyediaan data gender dan
anak
563.532.000 540.188.000 95,86 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Peningkatan kualitas hidup
perempuan 1.822.416.000 1.685.227.500 92,47 89,14
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Peningkatan kualitas
keluarga 1.419.257.850 1.358.272.850 95,70 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
3.075.935.000 3.043.660.500 98,95 99,26
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
- 119 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
1.536.855.000 1.519.098.500 98,84 97,79
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Perlindungan dan
peningkatan tumbuh
kembang anak
1.006.030.000 995.112.000 98,91 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Perlindungan khusus
terhadap anak 533.050.000 529.450.000 99,32 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
pada Pelaksanaa Pekerjaan Pelatihan Pengasuhan Anak bagi
Pengelola Pondok Pesantren sebagian SDM Pondok Pesantren
belum memahami pola pengasuhan anak berbasis KHA;
2. Pekerjaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat
Provinsi dan kabupaten/kota terkendala pada beberapa OPD
terkait KLA di Kab/Kota belum memahami pentingnya program
pembangunan yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan
dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan anak.
b). Solusi
1. Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren
harus dilakukan Pembinaan pengetahuan pola pengasuhan anak
berbasis Konvensi Hak Anak (KHA) melalui pelatihan maupun
bintek;
- 120 -
2. Bagi OPD yang belum memahami pentingnya program
pembangunan terkait KLA di kabupaten/kota perlu dilakukan
pelatihan maupun bintek.
3) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung
oleh 4 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-38 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pangan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PANGAN 12.982.231.000 11.643.582.155 89,69
Dinas Ketahanan Pangan 12.982.231.000 11.643.582.155 89,69 Dinas Ketahanan
Pangan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 6.058.364.775 5.310.409.087 87,65 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
80.030.000 76.530.000 95,63 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 149.935.000 148.435.000 99,00 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.099.811.275 1.051.568.900 95,61 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 1.331.275.000 1.301.204.800 97,74 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.438.663.500 1.999.622.794 82,00 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 87.520.000 84.720.000 96,80 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 645.400.000 424.541.993 65,78 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
15.000.000 14.780.000 98,53 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 160.730.000 159.930.000 99,50 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Sertifikasi Mutu dan
Keamanan Pangan
50.000.000 49.075.600 98,15 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan 2.194.270.225 1.825.514.100 83,19 90,36
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelolaan Ketersediaan
Pangan Daerah 238.352.000 232.009.500 97,34 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelolaan Sumberdaya
Pangan 668.550.000 645.426.600 96,54 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
- 121 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan Penanganan
Kerawanan Pangan 947.243.000 845.793.000 89,29 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Peningkatan Kapasitas
Dewan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Banten
340.125.225 102.285.000 30,07 61,43 Dinas Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan
Keterjangkauan Pangan 2.176.796.000 2.034.539.000 93,46 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelolaan Penataan Harga
Pasar 351.895.000 341.603.000 97,08 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelolaan dan
Pengembangan Cadangan
Pangan
920.196.000 872.851.000 94,85 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelolaan dan
Pengembangan Distribusi
Pangan
904.705.000 820.085.000 90,65 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Program Perlindungan
Konsumen Pangan 2.552.800.000 2.473.119.968 96,88 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan
Pengembangan Konsumsi
Pangan
1.140.557.000 1.101.425.168 96,57 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan
Pengembangan Diversifikasi
Pangan
653.568.000 643.311.000 98,43 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan Pangan 453.501.500 444.279.800 97,97 100,00
Dinas Ketahanan
Pangan
Sertifikasi dan Pengujian
Mutu Pangan pada UPTD
Sertifikasi Mutu dan
Keamanan Pangan
231.625.500 216.454.000 93,45 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Pelayanan Teknis Kemanan
Pangan pada UPTD
Sertifikasi Mutu dan
Keamanan Pangan
73.548.000 67.650.000 91,98 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terkendala
pada kegiatan event Banten Expo tidak dapat terserap, hal ini
disebabkan OPD tidak diperbolehkan untuk menggunakan
anggaran dari APBD;
- 122 -
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Banten terkendala karena :
- Agenda penilaian Adhykarya Pangan Nursantara (APN)
Tahun 2019 secara nasioanal tidak dilaksanakan;
- Rencana Pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi Banten,
waktunya berbarengan dengan pelaksanaan HPS Tingkat
Nasional, sehingga pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi
Banten dibatalkan;
- Keterbatasan personil pengelola Dewan Ketahanan Pangan
Provinsi Banten.
b). Solusi
1. Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan bagi
penduduknya pada tahun 2019 adalah sebesar 41,8% dari AKE
atau setara dengan 1.004 kkal/kapita/hari. Adapun
ketersediaan protein sebesar 31,19 g/kap/hari (49,5% AKP).
Kualitas (keanekaragaman) pangan yang dapat disediakan
secara mandiri oleh Provinsi Banten yaitu sebesar 42,81 dari
skor maksimal 100. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi
Banten belum dapat menyediakan pangan dari hasil produksi
daerah baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Hasil
analisis ketersediaan menunjukkan bahwa penyediaan pangan
di Provinsi Banten selain bertumpu pada produksi sendiri juga
ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor);
Berdasarkan data produksi, cadangan pangan dan estimasi
ekspor-impor diperoleh hasil situasi ketersediaan pangan di
Provinsi Banten Tahun 2019 yaitu ketersediaan energi sebesar
2.593 kkal/kap/hari atau 108,1% AKE dan ketersediaan protein
84,94 g/kap/hari atau 134,82 % AKP. Pangan yang tersedia di
Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar
93,17. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum
adalah padi-padian (25,0), pangan hewani (20,61), serta pangan
minyak dan lemak (5,0) serta sayur dan buah (30). Pangan yang
belum mencapai skor PPH maksimum adalah umbi-umbian (1,4
dari 2,5), pangan hewani (20,61 dari 24), buah biji berminyak
(0,1 dari 1), serta gula (1,06 dari 2,5). Penyebab belum
terpenuhinya ketersediaan pangan secara mandiri disebabkan
antara lain :
- 123 -
a. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non
pertanian (perumahan, industri, dll);
b. Degradasi sumber daya lahan dan air;
c. Bencana alam dan bencana sosial
Upaya yang perlu dilakukan ke depan dalam rangka pemenuhan
ketersediaan pangan antara lain :
a. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk
produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan
penyimpanan pangan;
d. Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan
prasarana produksi pangan;
e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
f. Membangun kawasan sentra produksi pangan.
2. Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan adalah kemampuan
rumahtangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah
pangan yang dibutuhkan. Kemampuan tersebut, terutama
dipengaruhi oleh daya beli, yang ditentukan oleh besarnya
pendapatan dan harga pangan. Hanya saja, keterjangkauan
terhadap pangan ini terkendala oleh lokasi pembelian pangan.
Capaian keterjangkauan/Akses pangan di tahun 2019
berdasarkan data yang diolah sementara sebesar 82,19% dari
target 85,5 % atau baru mencapai 96,13%.
Pemecahan masalah antara lain melalui :
a. Peningkatan aksesibitas dan infrastruktur pangan di
daerah;
b. Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan
masyarakat;
3. Tingkat capaian pemanfaatan pangan masih pada tahun 2019
baru mencapai 77,84% dari target 90% atau baru 86,49%, hal
ini disebabkan antara lain :
a. Tingkat Kosumsi Pangan Masyarakat
- Masih endanya tingkat keberagaman (diversifikasi)
konsumsi pangan masyarakat;
- 124 -
- Kurangnya promosi akan pentingnya konsumen
pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
(B2SA);
b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT)
- Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan
segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan
tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- Sampai saat ini Provinsi Banten belum memiliki
Laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan
(PSAT) sendiri.
c. Pemecahan atas permaslahan tersebut antara lain
melalui :
- Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi
dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke
semua lapisan masyarakat;
- Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama
(petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa
menggunakan pestisida yang melebihi ambang batas
yang dianjurkan;
- Pengawasan di tingkat pelaku usaha PSAT, melalui uji
sampel dan uji lab PSAT;
- Meningkatkan surveilance atas pelaku usaha/petani
yang sudah memiliki sertifikat prima 2-3 maupun
produk PSAT yang sudah teregistrasi secara ketat dan
kontinyu;
- Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu
pangan .
4) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan
Hidup didukung oleh 2 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat tabel di bawah ini:
- 125 -
Tabel 0-39 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Lingkungan Hidup)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
LINGKUNGAN HIDUP 19.027.837.000 18.366.324.038 96,52
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 19.027.837.000 18.366.324.038 96,52
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 13.672.937.000 13.305.458.805 97,31 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
64.000.000 64.000.000 100,00 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 295.000.000 282.861.350 95,89 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 481.000.000 476.160.900 98,99 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 1.665.516.000 1.636.817.784 98,28 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 6.291.321.000 6.134.683.382 97,51 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 113.000.000 113.000.000 100,00 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 200.000.000 199.812.750 99,91 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
30.000.000 30.000.000 100,00 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 168.000.000 166.163.000 98,91 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
1.137.021.400 1.112.869.100 97,88 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
609.925.000 606.713.859 99,47 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT
Laboratorium Lingkungan
457.353.600 444.577.000 97,21 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPT Laboratorium
Lingkungan
20.000.000 19.970.783 99,85 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
- 126 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan
50.000.000 47.195.297 94,39 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada
UPTD Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan
120.000.000 110.772.440 92,31 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan
194.360.000 177.341.679 91,24 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan
25.640.000 24.576.000 95,85 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
LHK Wilayah Lebak dan
Tangerang
107.700.000 91.440.500 84,90 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada
Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan
Tangerang
110.100.000 105.997.500 96,27 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Lebak
dan Tangerang
460.000.000 423.570.542 92,08 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan
Tangerang
55.000.000 54.910.000 99,84 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
LHK Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon
70.000.000 64.103.800 91,58 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada
Cabang Dinas LHK Wilayah
Pandeglang, Serang dan
Cilegon
130.000.000 129.851.800 99,89 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada pada
Cabang Dinas LHK Wilayah
Pandeglang, Serang dan
Cilegon
325.000.000 320.823.708 98,71 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
- 127 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang
dan Cilegon
45.000.000 42.350.000 94,11 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pengelolaan Taman Hutan
Raya Banten (TAHURA)
135.000.000 127.389.600 94,36 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada
UPTD Pengelolaan Taman
Hutan Raya Banten
(TAHURA)
155.000.000 150.223.000 96,92 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Taman Hutan
Raya Banten (TAHURA)
138.000.000 128.089.131 92,82 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Taman
Hutan Raya Banten
(TAHURA)
20.000.000 19.193.900 95,97 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup 5.354.900.000 5.060.865.233 94,51 99,48
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
hidup
503.000.000 497.851.300 98,98 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 1.654.000.000 1.579.144.695 95,47 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Lingkungan
Hidup 810.000.000 702.293.040 86,70 95,83
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan dan pengkajian
dampak lingkungan hidup 330.000.000 327.884.000 99,36 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pelayanan pengaduan dan
penegakan hukum 355.000.000 322.330.350 90,80 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan kapasitas
lingkungan hidup 745.000.000 717.253.200 96,28 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Jaminan Mutu
Laboratorium Lingkungan 275.000.000 260.514.426 94,73 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengujian dan analisa
laboratorium lingkungan 682.900.000 653.594.222 95,71 100,00
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
- 128 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan dalam
pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup seperti
dalam kegiatan penanganan kasus-kasus pencemaran dan
perusakan lingkungan;
2. Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan kasus
belum maksimal serta kurangnya koordinasi dengan instansi
lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta koordinasi dan
sinkroniasi data dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dengan
stakeholder lain yang belum optimal;
3. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan)
sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalaml sedikit
keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatannya;
4. Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang
menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa
kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan;
5. Pada Kegiatan Pemeliharaan lingkungan Hidup terkait
pengembangan pusat mangrove masih terkendala karena belum
terealisasikannya MoU (Perjanjian Kerjasama) terkait penyediaan
lahan di Kota Serang yang akan digunakan sebagai lahan
pengembangan mangrove center di Provinsi Banten.
b). Solusi
1. Melaksanakan upaya peningkatan kuantitas SDM dan
mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya serta
mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk mengikuti
diklat diklat teknis terkait;
2. Meningkatkan koordinasì dan sosialisasi terkait kelengkapan
administrasi pengaduan sehingga dapat ditindaklanjuti,
- 129 -
melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder
terkaìt dan peningkatan jumlah anggaran, melakukan koordinasi
dengan instansi terkait dikabupaten/kota serta instasi vertical
lainya ditingkat pusat;
3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan
pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta
penìngkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga)
kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu
memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional
Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;
4. Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Pecencanaan dan
administrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Melaksanakan tindaklanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
(MoU) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah
Kota Serang terkait pengadaan lahan Pengelolaan Pusat Mangrove
Daerah Provinsi Banten.
5) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-40 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL
2.049.539.600 1.734.941.699 84,65
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
2.049.539.600 1.734.941.699 84,65
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
- 130 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil
2.049.539.600 1.734.941.699 84,65 98,08
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan administrasi
sebagai basis data dan
informasi kependudukan
152.283.000 134.072.600 88,04 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan administrasi
sebagai data dan informasi
pencatatan sipil
140.611.000 130.800.000 93,02 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan dan peningkatan
layanan data dan informasi
kependudukan dan catatan
sipil
323.368.000 288.711.999 89,28 99,59
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di
Kabupaten/Kota (DAK)
477.772.000 404.671.000 84,70 94,56
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Penyelenggaraan
Catatan Sipil di
Kabupaten/Kota (DAK)
477.731.600 370.724.100 77,60 94,33
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Pengelolaan
SIAK Kabupaten/Kota
(DAK)
477.774.000 405.962.000 84,97 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
6) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa didukung oleh 4 program dan 20 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
- 131 -
Tabel 0-41 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 15.363.406.000 11.780.115.843 76,68
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 15.363.406.000 11.780.115.843 76,68
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Tata Kelola
Pemerintahan 3.792.045.600 3.173.853.404 83,70 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
42.100.000 28.030.000 66,58 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 398.629.000 361.780.790 90,76 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 759.500.000 694.572.000 91,45 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 369.560.000 227.731.900 61,62 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 1.399.571.500 1.068.392.383 76,34 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 124.119.000 103.339.000 83,26 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 563.202.100 559.318.331 99,31 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
30.704.000 27.349.000 89,07 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 104.660.000 103.340.000 98,74 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
3.283.480.700 2.671.382.400 81,36 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
- 132 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan
Pengembangan Masyarakat
Desa
476.392.000 447.297.000 93,89 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan
Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
534.332.900 481.646.200 90,14 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan
Pengembangan Pelaku
Ekonomi Desa
484.245.400 361.044.200 74,56 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
190.808.600 169.829.000 89,00 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan
Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
1.597.701.800 1.211.566.000 75,83 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.661.810.700 4.484.786.202 67,32 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan
Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum
Adat
334.768.600 209.598.300 62,61 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan Pembinaan
Lembaga Adat Menuju Desa
Adat
153.646.850 140.527.992 91,46 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa 6.173.395.250 4.134.659.910 66,98 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1.626.069.000 1.450.093.837 89,18 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
749.724.000 683.605.479 91,18 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Penataan
Badan Kerjasama Desa 209.472.000 181.482.258 86,64 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
- 133 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan
Pengembangan Partisipatif
Pembangunan Desa
666.873.000 585.006.100 87,72 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada tolok
ukur kegiatan Sewa Stand HUT Banten tidak diserap;
2. Kegiatan Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa
pada tolok ukur kegiatan Belanja Hadiah dan Uang yang
diberikan kepada Masyarakat tidak diserap disebabkan belum
ada kriteria/penilaian kepada BUMDES yang berprestasi.
b). Solusi.
1. Anggaran dikembalikan ke Kas Daerah;
2. Harus dilakukan penilaian khusus kepada BUMDES yang
berprestasi.
7) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 3
kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-42 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.716.523.000 1.684.751.178 98,15
- 134 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
1.716.523.000 1.684.751.178 98,15
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana 1.716.523.000 1.684.751.178 98,15 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pemetaan dan pengendalian
kuantitas penduduk 534.436.000 533.811.178 99,88 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Keluarga Berencana
418.487.000 410.049.000 97,98 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan keluarga
Berencana
763.600.000 740.891.000 97,03 100,00
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
8) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan
didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perhubungan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-43 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perhubungan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERHUBUNGAN 60.714.697.000 54.249.044.400 89,35
Dinas Perhubungan 60.714.697.000 54.249.044.400 89,35 Dinas Perhubungan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 18.823.328.632 15.908.970.207 84,52 84,77 Dinas Perhubungan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
443.747.100 424.369.000 95,63 98,74 Dinas Perhubungan
- 135 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 789.644.600 665.854.200 84,32 100,00 Dinas Perhubungan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 2.922.377.100 2.873.030.250 98,31 100,00 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 1.629.825.600 1.257.525.710 77,16 100,00 Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 9.658.511.882 8.540.305.082 88,42 93,25 Dinas Perhubungan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 310.000.000 99.500.000 32,10 32,44 Dinas Perhubungan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 900.000.000 552.730.986 61,41 80,00 Dinas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
149.787.350 141.844.450 94,70 100,00 Dinas Perhubungan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 349.700.000 286.632.000 81,97 96,43 Dinas Perhubungan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
350.000.000 151.642.150 43,33 56,67 Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
999.735.000 618.492.643 61,87 71,41 Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
320.000.000 297.043.736 92,83 100,00 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan
2.813.459.900 2.531.798.700 89,99 100,00 Dinas Perhubungan
Perencanaan dan
Pengembangan Jaringan
Transportasi
1.036.332.000 988.307.000 95,37 100,00 Dinas Perhubungan
Pengembangan Prasarana
Transportasi 1.284.834.700 1.143.944.700 89,03 100,00 Dinas Perhubungan
Pengembangan Sarana
Transportasi dan
Kelengkapan Jalan
492.293.200 399.547.000 81,16 100,00 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perhubungan 6.217.297.520 5.488.524.564 88,28 96,20 Dinas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang dan
Kereta Api
3.932.889.520 3.551.460.299 90,30 100,00 Dinas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penumpang 597.765.250 486.122.765 81,32 93,64 Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penataan
Sarana Prasarana 1.686.642.750 1.450.941.500 86,03 94,96 Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas 27.686.084.951 25.848.762.832 93,36 99,04 Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan
Keselamatan Lalu Lintas
Jalan
3.838.617.300 3.611.413.176 94,08 100,00 Dinas Perhubungan
- 136 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD
(Rp) % Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Jalan 19.871.205.651 18.487.910.156 93,04 97,67 Dinas Perhubungan
Pengendalian dan
Penyelenggaraan Lalu lintas
Jalan
3.976.262.000 3.749.439.500 94,30 99,45 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan 1.300.846.240 1.274.904.640 98,01 100,00 Dinas Perhubungan
Pengelolaan Sarana
Perhubungan Darat dan
Pengendalian Operasional
Angkutan pada UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
1.300.846.240 1.274.904.640 98,01 100,00 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan Laut
dan Udara
3.873.679.757 3.196.083.457 82,51 99,86 Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan
Keselamatan Pelayaran dan
Pengendalian Pemantauan
Angkutan Laut
894.132.100 785.495.350 87,85 100,00 Dinas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan
dan Pengembangan
Pelabuhan Laut dan
Penyeberangan
1.763.029.557 1.574.834.057 89,33 99,44 Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan
Perhubungan Udara 998.813.100 667.612.550 66,84 100,00 Dinas Perhubungan
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Laut dan
Udara
217.705.000 168.141.500 77,23 100,00 Dinas Perhubungan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur
kegiatan penyelenggaraan diklat teknis tidak di serap karena
permintaan dari badan tidak menyediakan diklat yang dibiayai
oleh APBD;
2. Kegiatan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara
pada kegiatan rapat kordinasi untuk pelimpahan tidak di serap
dikarenakan Pelabuhan pengumpan regional yang akan di
serahkan dari pusat ke pemerintah provinsi belum deserahkan;
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Prasarana Perhubungan terkait belanja pengadaan
- 137 -
kendaraan roda dua tidak boleh diserap sesuai arahan peneliti
dalam, serta untuk pengadaan komputer dan printer tidak
tersedian dalam E-Katalog;
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang terdapat
efisiensi anggaran, hal ini disebabkan terjadinya double anggaran
pada tolok ukur evaluasi jaringan trayek angkutan umum AKDP
dan pengawasan tarif angkutan umum;
5. Kegiatan Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana tidak
diserap karena pada tolok ukur pembangunan halte pada ruas
jalan provinsi banten pada titik (depan Ramayana/Gereja Kota
Serang di sarankan untuk tidak dapat dibangun) berdasarkan
hasil koordinasi dengan kota serang;
6. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada
pengadaan Warning light tidak dapat dilaksanakan karna pada
sub kegiatan dangan rincian belanjanya tidak sesuai dengan
arahan dari peneliti anggaran;
7. Kegiatan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara
pada kegiatan rapat kordinasi untuk pelimpahan tidak di serap
dikarenakan Pelabuhan pengumpan regional yang akan di
serahkan dari pusat ke pemerintah provinsi belum deserahkan;
b). Solusi
Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, antara lain:
1. Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku
perlu antisipasi pada perubahan anggaran tahun n+1;
2. Mengimkan surat kepada kementrian perhubungan untuk
melakukan percepatan pelaksanaan P3D Pelabuhan Pengumpan
Regional;
3. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan aturan yang
berlaku, dan perlu antisipasi pada perubahan anggaran tahun
n+1;
9) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan
Informatika.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan
Informatika didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
- 138 -
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-44 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Komunikasi dan Informatika)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 31.133.998.000 29.504.959.718 94,77
Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian 31.133.998.000 29.504.959.718 94,77
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Program Tata Kelola
Pemerintahan 5.658.073.600 5.351.688.591 94,58 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
28.965.000 28.965.000 100,00 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 281.255.700 276.549.600 98,33 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 870.122.400 834.720.192 95,93 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 694.594.500 623.873.325 89,82 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 3.474.152.000 3.314.248.190 95,40 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 36.984.000 34.041.600 92,04 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 242.000.000 210.270.684 86,89 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
30.000.000 29.020.000 96,73 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
14.521.546.500 14.004.497.346 96,44 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengembangan Sarana dan
prasarana telematika 9.124.720.000 9.007.548.450 98,72 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
- 139 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendayagunaan Telematika 363.000.500 345.852.500 95,28 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengelolaan Teknologi
Informasi 1.661.000.000 1.605.733.622 96,67 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengembangan Sarana
Aplikasi Informatika 2.453.826.000 2.243.889.633 91,44 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Elektronik 919.000.000 801.473.141 87,21 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pegkatan Akses dan Kualitas
Informasi Publik 10.954.377.900 10.148.773.781 92,65 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan 7.702.427.600 7.144.496.368 92,76 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Komunikasi kelembagaan
dan kemitraan media 3.251.950.300 3.004.277.413 92,38 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
10) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 0-45 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH 14.972.616.000 14.236.806.457 95,09
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah 14.972.616.000 14.236.806.457 95,09
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Tata Kelola
Pemerintahan 6.151.612.940 6.074.892.402 98,75 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
- 140 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
3.168.000 3.168.000 100,00 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 72.858.640 66.230.000 90,90 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor 768.865.700 768.714.205 99,98 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 534.836.300 506.875.500 94,77 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 4.431.126.600 4.391.863.573 99,11 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Luar Daerah 245.165.000 245.074.424 99,96 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 24.637.700 22.011.700 89,34 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 70.955.000 70.955.000 100,00 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil
2.260.381.500 2.129.930.161 94,23 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Bina Usaha Kecil 1.535.792.000 1.427.230.661 92,93 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM
Usaha Kecil 144.948.000 142.128.000 98,05 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengembangan Penguatan
dan Perlindungan Usaha
Kecil
579.641.500 560.571.500 96,71 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan
Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
1.223.248.000 1.178.525.878 96,34 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Kelembagaan dan Perizinan 570.620.000 533.932.250 93,57 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Keanggotaan dan Penerapan
Peraturan 274.791.000 274.791.000 100,00 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengawasan, Pemeriksaanan
dan Penilaian Kesehatan 377.837.000 369.802.628 97,87 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Usaha dan pemberdayaan
Koperasi
1.451.970.560 1.396.887.016 96,21 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Bina Usaha Koperasi 913.217.560 884.924.016 96,90 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi 113.260.000 111.800.000 98,71 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengembangan Penguatan
dan Perlindungan Koperasi 425.493.000 400.163.000 94,05 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
- 141 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Pelatihan SDM
Koperasi dan UMKM 3.885.403.000 3.456.571.000 88,96 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Usaha Kecil 369.030.000 355.800.000 96,41 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi
915.188.000 910.486.000 99,49 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Pemberdayaan Koperasi 368.585.000 359.650.000 97,58 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (DAK)
2.232.600.000 1.830.635.000 82,00 100,00
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (DAK) terkendala pada Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat
Pertemuan, belanja makan dan minum kegiatan, Belanja Sewa
Kamar/Tempat Penginapan dikarenakan selisih pagu anggaran dengan
HPS, dan selebihnya untuk tolok ukur kegiatan lainnya hanya efisiensi
anggaran.
b). Solusi
Kedepan agar lebih teliti dalam Penyusunan Kebutuhan Anggaran,
sehingga tidak terjadi SiLPA yang besar.
11) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman
Modal.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman
Modal didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
- 142 -
Tabel 0-46 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Penanaman Modal)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENANAMAN MODAL 10.315.325.000 9.656.485.894 93,61
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.315.325.000 9.656.485.894 93,61
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Tata Kelola
Pemerintahan 3.860.331.790 3.568.742.133 92,45 97,63
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 94.154.840 92.796.170 98,56 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 96.650.000 96.650.000 100,00 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 619.500.000 526.959.500 85,06 99,21
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.289.018.000 2.100.862.668 91,78 98,05
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 42.800.000 34.900.000 81,54 81,54
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 668.049.000 667.414.795 99,91 99,91
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
30.159.950 29.159.000 96,68 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim,
Promosi dan Kerjasama
Investasi
2.832.575.910 2.710.070.970 95,68 98,21
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi
dan Kerjasama Penanaman
Modal
2.091.593.660 2.013.640.760 96,27 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Promosi 397.206.000 373.680.710 94,08 95,87
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
- 143 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan BUMD dan
Kerjasama Penanaman
Modal
343.776.250 322.749.500 93,88 98,77
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman
Modal
1.358.073.050 1.322.823.000 97,40 99,37
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengembangan data potensi
penanaman modal daerah 530.941.000 523.388.000 98,58 99,72
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Perencanaan dan
pengembangan Penanaman
modal daerah
484.566.800 464.256.500 95,81 98,38
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengembangan Sistem
informasi penanaman
modal daerah
342.565.250 335.178.500 97,84 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pelayanan Perizinan
Penaman Modal 760.151.250 738.755.190 97,19 99,65
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelayanan Perizinan 183.246.000 174.459.240 95,20 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelayanan Non Perizinan 327.601.000 325.816.000 99,46 100,00
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelaporan dan Pengaduan
Pelayanan Perizinan 249.304.250 238.479.950 95,66 98,96
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pengendalian
Penanaman Modal 1.504.193.000 1.316.094.601 87,50 94,68
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pemantauan Realisasi
Penanaman Modal 513.665.000 479.450.800 93,34 97,93
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pembinaan Penanaman
Modal 387.728.000 376.399.000 97,08 98,42
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengawasan Penanaman
Modal dan Perijinan 602.800.000 460.244.801 76,35 87,70
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
- 144 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak
diserap dikarenakan adanya Penghapusan Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dan roda 2 (dua)
sebanyak 1 Unit, terhitung mulai bulan Agustus 2019;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran
tidak diserap disebabkan kegiatan pawai kendaraan pada
pelaksanaan HUT Banten tidak dilaksanakan karena adanya
aturan pusat untuk tidak menggunakan anggaran dari APBD;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal tidak diserap karena kegiatan Agenda BKPM RI tidak jadi
dilaksanakan.
b). Solusi
1. Dalam menyusun Perencana kegiatan dan penganggaran harus
di sesuaikan dengan kebutuhan serta aturan yang ditetapkan;
2. Agenda Kegiatan Promosi akan lebih disinkrokan dengan agenda
pusat dan daerah.
12) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga didukung oleh 5 program dan 27 kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-47 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kepemudaan dan Olah Raga)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 42.999.484.000 39.717.072.402 92,37
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga 42.999.484.000 39.717.072.402 92,37
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
- 145 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola
Pemerintahan 6.255.582.000 5.370.365.040 85,85 95,09
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
42.500.000 39.711.000 93,44 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 269.700.000 217.391.500 80,60 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.046.662.000 913.173.166 87,25 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 300.000.000 265.817.400 88,61 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 1.875.955.000 1.754.894.205 93,55 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 247.983.000 247.983.000 100,00 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 700.000.000 416.799.700 59,54 67,86
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
199.400.000 139.817.000 70,12 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 165.000.000 155.900.000 94,48 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
350.000.000 321.019.682 91,72 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
99.390.000 97.558.800 98,16 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
808.992.000 718.839.487 88,86 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
150.000.000 81.460.100 54,31 68,33 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Program Peningkatan
Pemberdayaan Kepemudaan 10.251.579.000 9.250.850.340 90,24 99,34
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pembinaan Kepramukaan 694.360.000 519.393.000 74,80 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Penguatan Kelembagaan
Pemuda 3.545.311.000 3.077.182.000 86,80 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pendidikan Pelatihan
Kepeloporan dan
Kepemimpinan Pemuda
2.779.189.000 2.589.184.000 93,16 96,03 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pengembangan Wawasan
dan Kreativitas Pemuda 1.589.153.000 1.506.139.400 94,78 99,99
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
- 146 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemberian Penghargaan dan
Fasilitas Sarana dan
Prasarana Kepemudaan
679.216.000 662.979.600 97,61 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pelatihan Keterampilan bagi
Pemuda 964.350.000 895.972.340 92,91 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Olah Raga 11.393.580.000 10.876.185.530 95,46 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pembinaan Olah Raga
Pendidikan dan Layanan
Khusus
3.620.000.200 3.550.772.800 98,09 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pembinaan Olah Raga
Rekreasi dan Industri Olah
Raga
1.579.960.800 1.399.222.150 88,56 100,00 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Keolah Ragaan 6.193.619.000 5.926.190.580 95,68 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Program Peningkatan Prestasi
Olah Raga 9.427.922.000 8.996.401.992 95,42 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan Prestasi dan
Pembibitan Olahraga 5.387.530.000 5.080.166.892 94,29 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan SDM Keolah
Ragaan 1.917.597.000 1.829.066.000 95,38 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pelayanan dan pengawasan
organisasi keolahragaan 2.122.795.000 2.087.169.100 98,32 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 5.670.821.000 5.223.269.500 92,11 97,58
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Pembinaan dan Pelatihan
Olah Raga Pelajar 3.985.936.000 3.595.437.500 90,20 95,15
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan sarana dan
prasarana atlet PPLP 1.684.885.000 1.627.832.000 96,61 100,00
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
pada Dinas dan pada UPTD tidak terserap seluruhnya disebabkan
adanya perubahan lokasi kegiatan atau penyesuaian tarif
transportasi.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar terdapat
Efisiensi terkait Dana Pendidikan Atlet.
b). Solusi
Diharapkan kedepan harus lebih selektif dalam penganggaran.
- 147 -
13) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik
didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-48 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Statistik)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
STATISTIK 1.408.755.000 1.180.593.143 83,80
Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian 792.137.000 730.205.400 92,18
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 792.137.000 730.205.400 92,18 98,63
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan 792.137.000 730.205.400 92,18 98,63
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 616.618.000 450.387.743 73,04
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 616.618.000 450.387.743 73,04 99,44
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan 616.618.000 450.387.743 73,04 99,44
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Statistik, adalah:
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
a). Permasalahan
Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terkendala pada
Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
- 148 -
disebabkan Anggaran Kurang, dan pada Pengelolaan PPID Pembantu
disebabkan pelaksanaanya berada di Sekretariat.
b). Solusi
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020.
14) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian
didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 0-49 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Persandian)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERSANDIAN 973.575.000 914.584.250 93,94
Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian 973.575.000 914.584.250 93,94
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Program Tata Kelola Persandian 973.575.000 914.584.250 93,94 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengelolaan Persandian dan
Keamanan Informasi 973.575.000 914.584.250 93,94 100,00
Dinas Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
15) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan
didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-50 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kebudayaan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEBUDAYAAN 3.946.900.000 2.529.358.240 64,08
- 149 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 3.946.900.000 2.529.358.240 64,08
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 1.950.000.000 684.031.640 35,08 69,22
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPTD Taman Budaya
dan Museum
500.000.000 391.860.700 78,37 78,37 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Museum
(DAK)
1.450.000.000 292.170.940 20,15 60,07 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pelestarian
Kebudayaan 1.996.900.000 1.845.326.600 92,41 99,07
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelestarian, Pengembangan
dan Pemanfaatan Cagar
Budaya dan Permuseuman
496.900.000 477.265.400 96,05 99,48 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelestarian, Pengembangan
dan Pemanfaatan Sejarah,
Nilai Tradisi dan Kesenian
700.000.000 587.141.200 83,88 97,72 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sumberdaya
Manusia Kebudayaan 800.000.000 780.920.000 97,62 100,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiata,
meliputi :
- Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)
2019 disahkan pada Bulan Desember 2018. Sampai pada saat
disahkan, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan belum
ada/belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sehingga penyusunan RKA (Rencana Kerja
Anggaran) DAK tidak mengacu kepada Juknis.
- Juknis Pelaksanaan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan pada Bulan Februari 2019, dan baru diterima
oleh UPTD Taman Budaya dan Museum pada Bulan Maret 2019.
- SK Pergeseran SPD (Surat Pencairan Dana) terbit pada Bulan Juli
2019, bersamaan dengan waktu libur sekolah. Karena kegiatan
yang akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya dan Museum
mengundang peserta yang merupakan para pelajar, sehingga
Kegiatan baru bisa dilaksanakan di Bulan Agustus 2019
- 150 -
- Saat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 02
September s/d 05 September 2019 di Hotel Novotel Jakarta,
diketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis yaitu bahwa
penggunaan anggaran tidak diperbolehkan berupa belanja modal.
- Setelah evaluasi tersebut, karena ada beberapa kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis, maka
kemudian UPTD Taman Budaya dan Museum diarahkan untuk
menyusun Anggaran Perubahan di Bulan Oktober 2019.
- Karena dibayangi waktu Penyusunan Anggaran Perubahan yang
dapat memakan waktu lama, sedangkan Laporan Realisasi
Penggunaan Anggaran DAK harus segera dilaporkan paling
lambat tanggal 22 November 2019, maka diputuskan UPTD
Taman Budaya dan Museum tidak mengajukan Perubahan
Anggaran untuk Penyerapan DAK. Karena tidak menyusun
Anggaran Perubahan agar kegiatan yang sebelumnya tidak sesuai
Juknis dapat dilaksanakan, menyebabkan banyak anggaran tidak
terserap.
b). Solusi
Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan
dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.
16) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan
didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-51 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perpustakaan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERPUSTAKAAN 11.090.393.440 10.325.240.781 93,10
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah 11.090.393.440 10.325.240.781 93,10
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
- 151 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola
Pemerintahan 7.276.930.440 6.793.987.270 93,36 98,90
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
40.000.000 40.000.000 100,00 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 100.000.000 95.154.000 95,15 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.659.314.440 1.517.795.290 91,47 91,47
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 756.696.000 714.225.700 94,39 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 4.028.200.000 3.737.864.415 92,79 98,62
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 76.320.000 76.020.000 99,61 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 466.400.000 465.702.865 99,85 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
20.000.000 19.500.000 97,50 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 130.000.000 127.725.000 98,25 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1.411.320.000 1.235.637.564 87,55 96,98
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pembinaan dan
Pengembangan Minat dan
Budaya Baca Masyarakat
455.000.000 367.523.254 80,77 90,95
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pembinaan dan
Pengembangan
Perpustakaan
490.000.000 465.528.310 95,01 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Kearsipan
466.320.000 402.586.000 86,33 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Program Pengembangan
Koleksi dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
2.402.143.000 2.295.615.947 95,57 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Peningkatan Kualitas
Layanan dan Kerjasama
Perpustakaan
1.231.539.000 1.170.563.150 95,05 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pengembangan Layanan
dan Sistem Informasi
Perpustakaan Berbasis
Teknologi dan Informatika
508.548.000 489.463.250 96,25 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pengelolaan Bahan Deposit
dan Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
459.520.000 433.869.747 94,42 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
- 152 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Koleksi
Perpustakaan (DAK) 202.536.000 201.719.800 99,60 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada pekerjaan
DED perpustakaan khusus Banten Lama tidak dapat
direalisasikan disebabkan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sudah melaksanakan penyusunan DED
penataan Banten Lama, dimana didalamnya sudah memuat DED
ruang pelayanan perpustakaan;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Sub
Tolok Ukur Pelaksanaan Hut Banten Dan Banten Expo pada
pekerjaan sewa tenda dan dekorasi tidak dapat direalisasikan
disebabkan sudah disediakan oleh Biro Umum dan kegiatan
Banten Expo berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Provinsi
Banten tidak dilaksanakan dan diganti dengan pesta rakyat HUT
Banten;
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca
Masyarakat pada sub tolok ukur peningkatan minat baca
masyarakat (pengukuran indeks minat baca) tidak dapat
direalisasikan disebabkan pihak ketiga/perusahaan yang
ditunjuk tidak memiliki MOU dengan Gubernur sehingga pihak
DPK Provinsi Banten tidak bisa menjalin kerjasama (UNMA dan
UIN).
b). Solusi
1. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan DED perpustakaan khusus
yang melibatkan lintas sektor OPD diharapkan untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 153 -
- Diharapkan untuk kedepannya lagi untuk dapat dilakukan
koordinasi terlebih dahulu dengan lintas sektor OPD yang
bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam pekerjaan.
- Selalu taat dalam mengikuti tahapan prosedur pekerjaan
dengan sesama lintas sektor OPD agar terjalin hubungan
yang baik sesama perangkat pemerintah daerah.
2. Kepada penanggung jawab kegiatan/PPTK untuk lebih cermat
dan teliti lagi dalam menganalisis surat ederan dari
Sekda/Gubernur yang berkenaan dengan program kegiatan agar
tidak terjadi kekeliruan lagi di tahun yang akan datang;
3. Diharapkan DPK Provinsi Banten untuk segera membuatkan
MOU dengan pihak terkait kepada gubernur agar bisa segera
dilaksanakan pekerjaan pengukuran minat baca di provinsi
Banten yang disebabkan ini merupakan program/kegiatan
tahunan yang sudah ditargetkan dalam RENSTRA 2017 – 2022.
17) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan
didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-52 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kearsipan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEARSIPAN 1.856.460.560 1.573.620.739 84,76
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah 1.856.460.560 1.573.620.739 84,76
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Program Pengelolaan Sistem
Kearsipan 1.856.460.560 1.573.620.739 84,76 96,39
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Penelusuran, Akuisisi dan
Pemeliharaan Arsip Statis 939.834.560 714.504.500 76,02 89,18
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pelayanan Kearsipan dan
Pemanfaatan Arsip 457.901.000 413.059.239 90,21 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
Pengelolaan Arsip Dinamis 458.725.000 446.057.000 97,24 100,00
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
- 154 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis pada
pekerjaan Belanja jasa konsultansi manajemen entry daftar alih
media arsip, Belanja jasa konsultansi manajemen alih media arsip
statis audio visual, Belanja jasa konsultansi manajemen akuisisi
arsip kepala daerah provinsi banten dan Belanja Jasa konsultansi
akuisisi arsip legeslatif provinsi banten. Tidak dapat terealisasi
dikarenakan sulitnya mencari rekanan/pihak ketiga yang
berkompetensi dibidang pekerjaan tersebut, sehingga berdampak
pada penyerapan anggaran.
b). Solusi
Solusi yang dapat dilakukan untuk dari permasalahan tersebut,
meliputi :
- Diharapkan untuk penanggung jawab kegiatan/PPTK setiap
melakukan perencanaan kegiatan/anggaran agar lebih teliti dan
cermat serta didasari analisis perhitungan kapasitas kemampuan
pencapaian kinerja sehingga tidak berdampak pada realisasi
penyerapan anggaran/pekerjaan.
- Agar dapat lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi baik
ke PEP ataupun ke leading sektor terkait yang sekiranya bisa
mempermudah/mempercepat dalam proses pekerjaan kegiatan.
C. Penyelenggaraan Urusan Pilihan.
Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 25
program dan 197 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah,
yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian,
- 155 -
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :
1) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh
5 program dan 48 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-53 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kelautan dan Perikanan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 17.637.923.000 15.387.096.077 87,24
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.637.923.000 15.387.096.077 87,24 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 8.862.033.291 7.821.746.259 88,26 94,16
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 94.870.000 84.715.000 89,30 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 310.765.000 234.003.018 75,30 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.022.719.619 968.871.453 94,73 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 664.000.000 614.719.280 92,58 96,17
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.986.447.500 2.711.797.470 90,80 95,17
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 234.650.000 160.476.550 68,39 90,05
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 447.130.000 255.420.070 57,12 64,21
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 230.455.000 173.824.385 75,43 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Produksi
Perikanan Budidaya Air
Payau dan Laut
75.000.000 67.493.300 89,99 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut
99.324.600 94.214.000 94,85 94,85 Dinas Kelautan dan
Perikanan
- 156 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut
253.538.572 223.508.364 88,16 93,07 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pengujian dan Penerapan
Mutu Hasil Perikanan
74.370.000 73.000.000 98,16 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengujian dan
Penerapan Mutu Hasil
Perikanan
75.000.000 68.366.900 91,16 91,16 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengujian dan Penerapan
Mutu Hasil Perikanan
840.361.000 799.556.024 95,14 95,38 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan
75.000.000 73.373.557 97,83 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pelabuhan Perikanan
Pantai Labuan
91.300.000 82.706.800 90,59 95,52 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan
471.262.000 389.916.605 82,74 86,95 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Utara
95.000.000 93.750.000 98,68 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
211.500.000 199.503.483 94,33 96,41 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
159.340.000 110.290.000 69,22 72,23 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Selatan
42.502.000 42.502.000 100,00 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
- 157 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
225.000.000 221.763.000 98,56 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
82.498.000 77.975.000 94,52 94,52 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap 3.903.855.000 3.064.307.404 78,49 97,80
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan 576.200.000 363.833.735 63,14 93,02
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengelolaan Kapal, Alat
Penangkap Ikan dan
Sertifikasi Awak Kapal
Perikanan
529.455.000 446.211.676 84,28 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan dan
Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
543.200.000 452.389.009 83,28 91,86 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan
Perikanan - UPTD Provinsi
Banten (DAK)
1.900.000.000 1.483.104.841 78,06 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pelaksanaan Tata Kelola dan
Pelayanan Usaha
Kepelabuhan
100.000.000 92.838.143 92,84 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pelaksanaan Operasional
Pelabuhan dan
Kesyahbandaran
150.000.000 143.900.000 95,93 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pelayanan Usaha Jasa
Kelautan pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Utara
70.000.000 51.150.000 73,07 97,50 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pelayanan Usaha Jasa
Kelautan pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Selatan
35.000.000 30.880.000 88,23 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan 673.991.500 637.751.420 94,62 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Penanganan Pelanggaran 250.000.000 242.841.900 97,14 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan 253.227.000 243.657.020 96,22 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan 170.764.500 151.252.500 88,57 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
- 158 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Peningkatan Daya
Saing Perikanan 1.597.550.620 1.532.678.137 95,94 98,36
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan Mutu dan
Diversifikasi Produk
Kelautan dan Perikanan
479.980.000 450.179.000 93,79 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Investasi dan
Promosi Produk Perikanan 554.415.620 548.113.000 98,86 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Usaha dan
Kelembagaan Perikanan
Budidaya
184.250.000 179.517.337 97,43 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Kualitas
Pengujian 246.525.000 243.926.800 98,95 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengendalian Mutu
Perikanan 132.380.000 110.942.000 83,81 91,80
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
2.600.492.589 2.330.612.857 89,62 85,12 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut dan
Konservasi 515.483.380 508.205.881 98,59 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil 578.790.000 538.527.480 93,04 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir 502.260.000 460.369.971 91,66 100,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Produksi Benih Ikan Air Laut
dan Payau 15.000.000 4.400.000 29,33 40,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pelayanan Teknis Produksi
Perikanan Budidaya Air
Payau dan Laut
14.412.209 3.600.000 24,98 40,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengelolaan dan
Pengendalian Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil pada
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
110.000.000 60.020.000 54,56 86,05 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengelolaan dan
Pengendalian Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil pada
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
104.300.000 95.559.427 91,62 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan
Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan
prasarana di Pulau-Pulau
Kecil Wilayah Utara (DAK)
340.000.000 307.634.709 90,48 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
- 159 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan
Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan
prasarana di Pulau-Pulau
Kecil Wilayah Selatan
(DAK)
420.247.000 352.295.389 83,83 100,00 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten, adalah:
a). Permasalahan
Sisa anggaran yang tidak terserap, disebabkan antara lain:
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pengadaan jasa
pengiriman diklat tidak dilaksanakan dikarenakan pembatalan
untuk penyelenggaraannya;
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Premi Asuransi
belum dapat terealisasi karena Pergub/Juknis masih dalam
proses dan akan tercantum dalam SSH di TA. 2020;
3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan - UPTD
Provinsi Banten (DAK) disebabkan adanya sisa pelaksanaan
lelang pengadaan Fender di Pelabuhan Perikanan Binuangeun;
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten Wilayah Utara disebabkan kurangnya tenaga ahli dan
tenaga teknis yg menguasai, luasnya cakupan wilayah kerja, serta
kurangnya Pegawai yang ada di KCD Wilayah Utara.
b). Solusi
1. Perlu adanya tahapan-tahapan perencanaan program
pembangunan, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan
akan lebih terukur dan terarah sesuai dengan rencana dan
ketentuan yang ada sehingga dapat terlaksana dengan baik;
2. Menunggu PERGUB Juknis Pembayaran premi asuransi nelayan.
2) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.
Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5 program dan
19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
- 160 -
Tabel 0-54 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pariwisata)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PARIWISATA 17.567.571.000 15.911.524.267 90,57
Dinas Pariwisata 17.567.571.000 15.911.524.267 90,57 Dinas Pariwisata
Program Tata Kelola
Pemerintahan 4.718.327.700 3.824.979.601 81,07 92,62 Dinas Pariwisata
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
32.250.000 31.931.500 99,01 100,00 Dinas Pariwisata
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 62.842.600 61.715.700 98,21 100,00 Dinas Pariwisata
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 1.226.058.400 753.896.450 61,49 83,33 Dinas Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 596.288.000 473.240.300 79,36 100,00 Dinas Pariwisata
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.542.826.100 2.309.657.252 90,83 100,00 Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 24.714.000 15.172.000 61,39 65,00 Dinas Pariwisata
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 233.348.600 179.366.399 76,87 100,00 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
1.708.463.700 1.555.169.218 91,03 94,00 Dinas Pariwisata
Pembinaan Usaha Industri
Pariwisata 479.295.550 391.350.692 81,65 82,00 Dinas Pariwisata
Standarisasi Usaha Industri
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
388.920.500 364.420.345 93,70 100,00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Potensi
Ekonomi Kreatif 840.247.650 799.398.181 95,14 100,00 Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Produk
Pariwisata 7.246.621.150 6.777.792.907 93,53 100,00 Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Provinsi
Banten 3.303.848.600 2.910.174.968 88,08 100,00 Dinas Pariwisata
Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi
Pariwisata
3.263.110.800 3.249.761.555 99,59 100,00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Potensi
Pasar Pariwisata 679.661.750 617.856.384 90,91 100,00 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.513.582.400 1.410.737.887 93,21 100,00 Dinas Pariwisata
Peningkatan Standarisasi
dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia
394.053.000 376.440.600 95,53 100,00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata
Ekonomi Kreatif tingkat
lanjutan
232.052.000 200.122.387 86,24 100,00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata
Banten
887.477.400 834.174.900 93,99 100,00 Dinas Pariwisata
- 161 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 2.380.576.050 2.342.844.654 98,42 100,00 Dinas Pariwisata
Optimalisasi Pengembangan
Daya Tarik Wisata Provinsi
Banten
1.065.230.700 1.053.544.564 98,90 100,00 Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi
Banten
1.007.973.350 990.324.790 98,25 100,00 Dinas Pariwisata
Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten
307.372.000 298.975.300 97,27 100,00 Dinas Pariwisata
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata
yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor tidak
terlaksananya pengadaan kendaraan operasional kantor (hi-ace)
Karena gagal lelang;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur tidak terserap
seluruhnya kegiatan bimtek karena mengikuti surat undangan
pelatihan/bintek yang masuk ke dinas;
3. Kegiatan Pembinaan Usaha Industri Pariwisata tidak
terlaksananya tolok ukur kegiatan Penghargaan Usaha
Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dikarenakan
adanya kesalahan penempatan kode rekening;
b). Solusi
1. Kedepan akan dilakukan penetapan HPS yang lebih sesuai
dengan harga pasaran serta spesifikasi yang sesuai dengan
kebutuhan;
2. Lebih proaktif kembali untuk melihat serta mengetahui jadwal
pelaksanaan pelatihan aparatur baik di dalam maupun di luar
daerah;
3. Lebih dilakukan lagi pengawasan berjenjang terkait penyusunan
rancangan anggaran agar tidak terjadi kesalahan penempatan
kode rekening belanja;
3) Urusan Pilihan Bidang Pertanian.
Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program dan
61 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.
- 162 -
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 0-55 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pertanian)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERTANIAN 51.789.705.000 46.361.944.125 89,52
Dinas Pertanian 51.789.705.000 46.361.944.125 89,52 Dinas Pertanian
Program Tata Kelola Pemerintahan 29.342.764.675 25.178.618.618 85,81 96,78 Dinas Pertanian
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 175.000.000 173.162.600 98,95 100,00 Dinas Pertanian
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 882.490.000 863.780.000 97,88 100,00 Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 913.908.275 709.227.600 77,60 100,00 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 1.400.000.000 1.292.139.563 92,30 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 3.967.950.000 3.707.276.793 93,43 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas Aparatur 45.900.000 44.900.000 97,82 100,00 Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 500.000.000 499.557.355 99,91 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 9.300.000 9.300.000 100,00 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 405.620.000 377.584.000 93,09 100,00 Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
750.545.300 719.213.591 95,83 100,00 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
902.694.000 860.292.700 95,30 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
4.459.864.100 4.222.045.817 94,67 100,00 Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Benih
dan Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
339.780.000 332.852.954 97,96 100,00 Dinas Pertanian
- 163 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
292.551.000 285.483.353 97,58 100,00 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
336.800.000 333.245.500 98,94 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
745.552.000 719.873.348 96,56 100,00 Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
146.500.000 146.500.000 100,00 100,00 Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner
427.200.000 365.443.352 85,54 90,00 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner
550.000.000 406.660.300 73,94 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pelayanan
dan Pengujian Veteriner
1.311.710.000 1.254.441.762 95,63 100,00 Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pelayanan dan Pengujian Veteriner
219.750.000 155.100.000 70,58 100,00 Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengujian Pakan dan
Pembibitan Ternak
138.200.000 138.021.600 99,87 100,00 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian Pakan
dan Pembibitan Ternak
545.000.000 441.625.500 81,03 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengujian
Pakan dan Pembibitan Ternak
1.759.250.000 1.681.554.487 95,58 100,00 Dinas Pertanian
- 164 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengujian Pakan dan Pembibitan
Ternak
117.200.000 106.296.100 90,70 100,00 Dinas Pertanian
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan (DAK)
3.000.000.000 466.952.900 15,57 16,67 Dinas Pertanian
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
(DAK)
200.000.000 194.419.153 97,21 100,00 Dinas Pertanian
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pelayanan dan Pengujian
Veteriner (DAK)
200.000.000 195.500.000 97,75 100,00 Dinas Pertanian
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengujian Pakan dan
Perbibitan (DAK)
4.600.000.000 4.476.168.290 97,31 100,00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan 3.697.004.200 3.427.204.700 92,70 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Serelia
1.294.080.100 1.274.145.000 98,46 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu aneka
Kacang dan Umbi
546.020.000 509.156.600 93,25 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Teknologi dan Pasca
panen Tanaman pangan 374.305.000 364.704.600 97,44 100,00 Dinas Pertanian
Perlindungan Tanaman Pangan 305.793.500 265.799.200 86,92 100,00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Pangan 564.015.000 507.557.000 89,99 100,00 Dinas Pertanian
Perbenihan Tanaman Pangan 612.790.600 505.842.300 82,55 100,00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura 3.357.868.000 3.160.641.500 94,13 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura 309.570.000 297.578.800 96,13 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat 1.037.750.000 998.042.000 96,17 100,00 Dinas Pertanian
- 165 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Teknologi dan Pasca
Panen Hortikultura 767.746.000 738.925.800 96,25 100,00 Dinas Pertanian
Perlindungan Tanaman
Hortikultura 164.854.000 156.901.000 95,18 100,00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Hortikultura 284.343.000 236.593.000 83,21 100,00 Dinas Pertanian
Perbenihan Tanaman hortikultura 793.605.000 732.600.900 92,31 100,00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan 2.238.808.200 2.113.372.000 94,40 100,00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Perkebunan 46.838.000 44.818.000 95,69 100,00 Dinas Pertanian
Perlindungan Tanaman Perkebunan 240.000.000 237.495.000 98,96 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan 303.580.000 283.804.000 93,49 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Komoditas
Perkebunan 900.000.000 849.240.000 94,36 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Aneka Usaha dan
Pemasaran Hasil Perkebunan 316.790.200 289.324.500 91,33 100,00 Dinas Pertanian
Perbenihan Tanaman Perkebunan 431.600.000 408.690.500 94,69 100,00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Peternakan 4.015.865.925 3.735.790.607 93,03 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Perbibitan Ternak 697.250.000 630.027.084 90,36 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Pakan ternak 271.513.600 264.881.530 97,56 100,00 Dinas Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan 336.855.000 307.868.000 91,39 100,00 Dinas Pertanian
Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan
Pakan ternak 223.630.175 212.244.778 94,91 100,00 Dinas Pertanian
Pengembangan Kawasan Pertanian
terpadu 1.650.000.000 1.497.023.300 90,73 100,00 Dinas Pertanian
Perbibitan Ternak 836.617.150 823.745.915 98,46 100,00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Prasarana Sarana
dan Penyuluhan Pertanian 6.799.036.200 6.521.219.500 95,91 100,00 Dinas Pertanian
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian 425.800.000 412.412.500 96,86 100,00 Dinas Pertanian
Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 468.640.000 453.531.000 96,78 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Tani 5.904.596.200 5.655.276.000 95,78 100,00 Dinas Pertanian
Program Penanganan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
2.338.357.800 2.225.097.200 95,16 100,00 Dinas Pertanian
Penanggulangan dan Pencegahan
Penyakit Hewan Menular 548.100.000 544.224.700 99,29 100,00 Dinas Pertanian
- 166 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengendalian Kesehatan
Masyarakat Veteriner 460.200.000 454.387.500 98,74 100,00 Dinas Pertanian
Pengawasan Obat dan Produk Asal
Hewan 410.282.700 402.175.000 98,02 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pengendalian Penyakit Hewan
Menular
522.135.100 461.790.500 88,44 100,00 Dinas Pertanian
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pelayanan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
397.640.000 362.519.500 91,17 100,00 Dinas Pertanian
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor pada UPTD
Benih Dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan
Perkebunan tidak terserapnya Belanja Listrik karena anggaran yang
ada tidak mencukupi untuk penambahan daya listrik, dan tidak
dilakukan pembayaran STNK pada kendaraan yang rusak berat;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPTD
Pelayanan Dan Pengujian Veteriner terkendala pada Belanja alat
kedokteran tidak diserap karena harga produk dipasaran
mengalami kenaikan melebihi pagu anggaran dan beberapa efisensi
pada kontrak pengadaan belanja modal yang lain;
3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Dan Penyediaan
Sarana Pendukung UPTD Benih Dan Perlindungan Tanaman
Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (DAK) tidak diserap karena
sesuai dengan pembahasan bersama DED, moderenisasi pengairan
kawasan pertanian terpadu dengan sistem pancar (sprinkle) curug
kota serang yaitu :
- Analisa perhitungan satuan harga yang tidak sesuai dengan
ketentuan;
- Tidak terdapat analisa satuan upah pegawai;
- Tidak memuat desai konstruksi rumah penyimpanan mesin air;
- Perlu di lakukan review DED, masih belum adanya pelimpahan
aset dri dinas PUPR ke pertanian terkait pengairan.
- 167 -
b). Solusi
1. Dilakukan penambahan anggaran biaya listrik untuk penambahan
daya listrik;
2. Dilakukan penentuan harga estimasi yang lebih baik pada tahun
kegiatan berikutnya;
3. Perlu dilakukan review DED kembali dengan analisa yang lebih baik.
4) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program
dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-56 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kehutanan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEHUTANAN 10.276.976.000 9.971.828.794 97,03
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10.276.976.000 9.971.828.794 97,03
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 10.276.976.000 9.971.828.794 97,03 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan dan penatagunaan hutan 515.000.000 508.243.227 98,69 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemanfaatan hutan dan penatausahaan
hasil hutan 725.000.000 717.570.000 98,98 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan aneka usaha dan promos
i kehutanan 606.250.000 594.167.500 98,01 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan 900.000.000 861.882.760 95,76 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi SDA dan Ekosistem 600.000.000 593.685.807 98,95 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyar
akat 650.000.000 626.425.600 96,37 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan Pembenihan Tanaman
Hutan 742.465.000 706.473.998 95,15 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
- 168 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan
Taman Hutan Raya Banten 271.000.000 269.005.000 99,26 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan dan Pemanfaatan
Kawasan Taman Hutan Raya Banten 361.000.000 332.701.598 92,16 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial (DAK) 1.407.545.000 1.396.086.000 99,19 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih
Tanaman Hutan 160.000.000 157.277.920 98,30 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan Tangerang
380.600.000 364.935.000 95,88 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
325.000.000 301.195.000 92,68 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan Tangerang
1.154.400.000 1.108.173.800 96,00 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
1.478.716.000 1.434.005.584 96,98 100,00
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam
pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang sesuai
dengan medan yang berat/kondisi lapangan yang berat;
2. Koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan dengan stakeholder lain yang belum optimal khususnya
- 169 -
dalam pelaksanaan penyusunan data Neraca Sumber Daya Hutan
(NSDH) di Provinsi Banten;
3. Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan
sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di
Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang
jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh kehutanan
yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan
formasi penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal
berjumlah 9 orang ditiga wilayah kabupaten di Provinsi Banten
(Kabupaten Lebak sebanyak 1 orang, Kabupaten Pandeglang 6
orang dan Kabupaten Serang 2 orang);
4. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum
tertangani, jumlah lahan kritis dengan kriteria kritis di Provinsi
Banten seluas 170.615,79 Ha dan kriteria sangat kritis seluas
59.224,94 Ha yang tersebar di 4 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi
Banten (Kota serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang,
Serang dan Tangerang);
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat,
hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki
potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan dengan
baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta dikelola
dan di usahakan disetiap daerah di wilayah Provinsi Banten;
6. Pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
terdapat hambatan antara lain :
- Dalam kegiatan pengadaan bahan tanaman, terutama dalam
pengadaan benih tanaman yang harus mengikuti masa panen
raya dan disesuaikan dengan type benih sehingga
memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi iklim global yang
berubah-ubah secara ekstrim, membuat masa panen raya
benih bisa bergeser dari kebiasaan alaminya bahkan beberapa
jenis tanaman tidak berbuah walaupun tahun ini seharusnya
tanaman tersebut berbuah sesuai dengan daunnya.
- Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses
pengadaan benih namun juga berpengaruh terhadap jadwal
dan jumlah benih yang disemai jadwal penyemaian terpaksa
mundur bulan, seharusnya dengan jumlah benih yang
disemai disesuaikan dengan kondisi cuaca.
- Kuranngya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana
persemaian atau pembibitan yang dikhawatirkan penyediaan
bibit tanaman tidak sesuai target, seperti kondisi
Laboratorium Kultur Jaringan yang tidak terjaga dari
kemungkinan mati lampu dan atap yang rusak sehingga calon
- 170 -
calon bibit tanaman mati terkontaminasi oleh jamur dan
bakreri.
- Keterlambatan dalam pertanggungjawaban administrasi
kegiatan, terkadang terlambat untuk penyampaiannya
dikarenakan jarak dan kurang tenaga administrasi kegiatan.
b). Solusi
1. Perlunya daya dukung sarana prasarana penunjang kegiatan
dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat dgunakan
pada medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi
lapangan di wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup
berat;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data serta
melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait
serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di
Kabupaten/Kota serta instansi vertical lainnya ditingkat pusat;
3. Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluhan
kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluhan
kehutanan serta optimalisasi penyuluh kehutanan swadaya
(PKSM) di Provinsi Banten dalam rangka menunjang tupoksi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan
hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan
yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan kembali fungsi
daerah aliran sungai (DAS) melalui sistem pengelolaan DAS serta
pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis
mengingat makin seringnya terjadi bencana banjir dan tanah
longsor, yang salah satunya disebabkan oleh semakin menurunnya
daya dukurg lingkungan;
5. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
pemanfatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun
skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan
membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam suatu
wilayah hamparan, Sehingga diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi produk;
- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur maupun
pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha
kehutanan dapat dilaksanakan secara profesional;
- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait dalam
mengintensifkan permodalan usaha petani dan memanfaatkan
sistem informasi pasar;
6. Untuk mengetasi kendala dan hambatan Pengembangan
Perbenihan Tanaman Kehutan diatas telah dilakukan perubahan
- 171 -
jadwal kegiatan dan jenis tanaman serta mengajukan penambahan
personil untuk kegiatan administrasi kegiatan serta upaya
penambahan anggaran.
5) Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
didukung oleh 4 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Pelaksanaan program
dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-57 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL 33.995.134.000 27.950.887.442 82,22
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral 33.995.134.000 27.950.887.442 82,22
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Tata Kelola
Pemerintahan 8.560.631.500 7.461.221.581 87,16 98,28
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
160.000.000 160.000.000 100,00 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 391.222.000 371.619.604 94,99 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 2.516.863.000 1.890.089.756 75,10 84,50
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 805.530.000 710.515.620 88,20 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 2.769.366.000 2.519.411.894 90,97 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 226.653.000 220.886.000 97,46 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 936.500.000 887.575.707 94,78 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
122.817.500 116.017.500 94,46 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- 172 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 631.680.000 585.105.500 92,63 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Geologi, Air Tanah, Mineral dan
Batubara
5.151.253.533 4.691.429.385 91,07 96,96
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan geologi dan
air tanah 820.000.000 773.626.871 94,34 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengusahaan air tanah 442.900.000 435.193.777 98,26 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengendalian geologi dan
air tanah 841.364.633 713.229.037 84,77 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Eksplorasi mineral dan
batubara 885.975.000 880.855.800 99,42 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Operasi produksi mineral
dan batubara 1.205.411.000 1.111.711.000 92,23 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Reklamasi dan pasca
tambang 955.602.900 776.812.900 81,29 81,78
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Energi dan Ketenagalistrikan
18.624.129.447 14.179.467.956 76,13 97,62
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan infrastruktur
energi baru terbarukan 991.490.000 945.613.200 95,37 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan 15.585.460.987 11.213.771.496 71,95 92,85
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengendalian
pengembangan infrastruktur
Energi
2.047.178.460 2.020.083.260 98,68 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan
Pemanfaatan Ketenagalistrikan 1.659.119.520 1.618.768.520 97,57 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pembinaan Teknis
Ketenagalistrikan 500.428.520 500.428.520 100,00 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengusahaan
ketenagaistrikan 467.491.000 466.041.000 99,69 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengendalian
ketenagalistrikan 691.200.000 652.299.000 94,37 100,00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- 173 -
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan
Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat sisa
anggaran yang tidak dapat digunakan yaitu :
- Usulan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis trail
sebanyak 10 unit untuk operasionalisasi verifikasi data calon
penerima bantuan sosial dan monitoring pembangunan listrik
perdesaan yang tidak diterima/diakomodir selama proses
verifikasi RKAP dengan nilai sisa Anggaran sebesar
Rp.390.000.000,-;
- Terdapat sisa anggaran dari pengadaan shelving (Alas Rak
Besi) tambahan sebesar Rp.32.000.000,- yang tidak bisa
diadakan karena penyedia tidak menjual shelving tersebut
secara partial (dalam bentuk suku cadang).
2. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdapat
sisa anggaran tidak digunakan yaitu :
- Pada Pembangunan Listrik Perdesaan sebesar
Rp.3.517.319.142,- yang merupakan sisa anggaran dari
pengurangan jumlah penerima BANSOS Listrik Perdesaan
(1.335 calon penerima) dan diskon pembayaran biaya
Sambungan Rumah (SR) dari PT. PLN;
- Tidak seluruhnya BANSOS Listrik Perdesaan terealisasi
sesuai target DPPA, yaitu hanya terealisasi 7.985 RTS dari
target 8.665 RTS atau tidak terealisasi sebanyak 700 RTS
dengan nilai Rp.716.846.200,- Pembatalan ini disebabkan
karena penerima BANSOS tersebut sudah tidak memenuhi
persyaratan akibat kendala teknis dan berkaitan dengan data
dari TNP2K tentang rumah tangga miskin yang layak
mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By
Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data
dari PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka
memiliki ID. Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat
dinamis artinya sukar diprediksi apa dan bagaimana serta
kapan data tersebut berubah.
3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang terkendala karena
masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan)
sehingga ada kegiatan yang tidak terlaksana;
b). Solusi
- 174 -
1. Dinas ESDM Provinsi Banten telah membuat surat kepada
Bapak Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Provinsi Banten
Nomor 900.543-DESDM/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal
Laporan Hasil Verifikasi RKA pada RAPBD Perubahan TA.2019,
untuk penyesuaian pagu anggaran yang tidak digunakan pada
kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor sebesar
Rp.390.000.000,-, dan kepada para pelaksana teknis kegiatan
kedepan perlu proses persiapan yang lebih baik lagi dalam
perencanaan pengadaan barang;
2. Dibutuhkan koordinasi dan ketepatan dalam mengontrol dan
memonitoring data ke instansi terkait dalam hal ini PT. PLN area
terkait, sehingga data dapat benar-benar sesuai dengan yang
diharapkan;
3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan
pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta
peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak
ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu
memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional
Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat;
6) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 4 program
dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-58 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perdagangan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERDAGANGAN 10.031.715.400 9.016.835.978 89,88
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 10.031.715.400 9.016.835.978 89,88
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri 3.748.819.400 3.165.439.327 84,44 97,38
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Peran Pelaku
Usaha Dalam Kerjasama
Perdagangan dan
Pengembangan
Perdagangan Berjangka
900.000.000 742.762.100 82,53 94,73 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Akses
Distribusi Perdagangan 1.161.000.000 1.089.525.827 93,84 99,82
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
1.101.791.000 914.130.000 82,97 96,92 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
- 175 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengendalian Inflasi Daerah 586.028.400 419.021.400 71,50 98,06 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri 1.986.966.000 1.876.522.960 94,44 98,81
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Peran Dunia
Usaha Bagi Pengembangan
Ekspor Daerah
463.666.000 411.131.600 88,67 97,04 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengembangan dan
Pengendalian Impor daerah 387.300.000 362.280.142 93,54 99,62
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Promosi
Perdagangan Luar Negeri 1.136.000.000 1.103.111.218 97,10 99,77
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Perlindungan dan
Pengawasan Industri 3.124.509.000 2.866.122.300 91,73 99,62
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengawasan dan Pembinaan
Standarisasi Mutu Produk
Industri
558.880.000 493.895.700 88,37 99,38 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Perlindungan
Konsumen 2.080.779.000 1.888.774.600 90,77 99,74
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan
Barang Beredar/Jasa dan
Tertib Niaga
484.850.000 483.452.000 99,71 99,73 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Pelayanan Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang 1.171.421.000 1.108.751.391 94,65 92,00
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan
Mutu Barang 661.289.000 621.711.484 94,02 87,84
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan
Kalibrasi dan sertifikasi 510.132.000 487.039.907 95,47 96,16
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
7) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian.
Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 3 program
dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-59 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perindustrian)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERINDUSTRIAN 94.620.619.600 77.290.262.701 81,68
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 94.620.619.600 77.290.262.701 81,68
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Tata Kelola
Pemerintahan 89.141.785.600 72.234.353.594 81,03 98,29
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
92.986.000 83.859.600 90,19 99,83 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
- 176 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 718.808.000 425.833.071 59,24 99,83
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 73.708.739.600 58.712.350.519 79,65 98,80
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 2.980.280.000 2.763.762.973 92,74 99,72
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 3.850.589.000 3.529.136.608 91,65 91,43
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 292.950.000 248.495.200 84,83 99,79
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 943.280.000 594.550.065 63,03 99,75
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 990.348.000 603.939.000 60,98 99,79
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada UPTD
Pengembangan Teknologi
dan Standardisasi Industri
764.500.000 727.904.535 95,21 93,04 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengembangan
Teknologi dan Standardisasi
Industri
246.400.000 244.632.400 99,28 99,02 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengembangan Teknologi
dan Standardisasi Industri
1.056.912.000 1.031.116.079 97,56 99,47 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada UPTD
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
1.254.070.000 1.239.059.710 98,80 98,45 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
565.050.000 556.172.640 98,43 98,45 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
1.123.239.000 970.924.659 86,44 99,48 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengembangan
Teknologi dan Standardisasi
Industri
232.534.000 184.036.363 79,14 99,76 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
321.100.000 318.580.172 99,22 96,02 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Peningkatan Daya
Saing Industri 4.578.563.000 4.173.611.107 91,16 98,61
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
- 177 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan dan
Pengembangan
Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis
Perijinan
910.000.000 718.842.407 78,99 97,82 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan dan
Pengembangan Industri
Kecil Menengah
2.488.563.000 2.313.445.400 92,96 99,81 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Peningkatan dan
Pengembangan Sumber
Daya Industri
1.180.000.000 1.141.323.300 96,72 98,20 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Program Pelayanan
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
900.271.000 882.298.000 98,00 98,46 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Pengembangan dan
Peningkatan Produk
industri
400.271.000 392.378.000 98,03 99,86 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Standarisasi dan sertifikasi
Industri 500.000.000 489.920.000 97,98 97,06
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten,
adalah:
a). Permasalahan
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa anggaran pada
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana berasal dari belanja modal
pengadaan lahan PDP, Hal ini disebabkan oleh hasil appraisal yang
menggunakan harga "wajar" bukan harga "pasaran" tanah.
b). Solusi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten membayarkan harga
lahan sesuai dengan hasil appraisal (harga wajar). Sisa belanja modal
senilai Rp.14,675,848,954,- merupakan efisiensi anggaran pengadaan
lahan PDP.
- 178 -
D. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7
Urusan Bidang 27 program dan 288 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh
belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah; Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; Badan Penghubung; Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Inspektorat Provinsi;
Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan
Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), dan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten.
Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :
1) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan didukung oleh 12 program dan 112 kegiatan yang
dilaksanakan pada Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Sekretariat
Daerah (Biro Umum, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi
Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro
Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro
Organisasi, dan Biro Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-60 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Administrasi Pemerintahan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 452.632.136.00
0 395.496.353.910 87,38
Sekretariat DPRD 293.103.758.00
0 252.786.949.942 86,24
Sekretariat
DPRD
Program Tata Kelola Pemerintahan 67.943.240.000 59.397.721.509 87,42 98,36 Sekretariat
DPRD
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 687.440.000 685.980.000 99,79 100,00
Sekretariat
DPRD
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 11.692.200.000 7.977.251.060 68,23 84,93
Sekretariat
DPRD
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 14.307.800.000 12.730.496.182 88,98 100,00
Sekretariat
DPRD
- 179 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 30.110.000.000 27.227.206.491 90,43 100,00
Sekretariat
DPRD
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.150.000.000 1.113.989.875 96,87 98,63 Sekretariat
DPRD
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
400.000.000 373.663.200 93,42 100,00 Sekretariat
DPRD
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 61.620.000 60.890.000 98,82 100,00
Sekretariat
DPRD
Pengelolaan Administrasi
Keuangan 800.000.000 771.915.500 96,49 100,00
Sekretariat
DPRD
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur 8.034.180.000 7.765.161.681 96,65 100,00
Sekretariat
DPRD
Verifikasi dan Pembukuan
Keuangan 700.000.000 691.167.520 98,74 100,00
Sekretariat
DPRD
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
225.160.518.00
0 193.389.228.433 85,89 95,92
Sekretariat
DPRD
Penyelenggaraan Tata Kelola Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi
Banten
183.575.318.00
0 155.670.394.473 84,80 100,00
Sekretariat
DPRD
Pengkajian, Penyusunan Produk
Hukum 4.150.000.000 3.284.089.100 79,13 87,29
Sekretariat
DPRD
Rapat dan Risalah DPRD Provinsi
Banten 2.943.200.000 1.942.313.060 65,99 90,13
Sekretariat
DPRD
Peliputan dan Protokoler DPRD
Provinsi Banten 1.857.000.000 1.737.250.000 93,55 96,95
Sekretariat
DPRD
Informasi, Publikasi dan
Dokumentasi DPRD Provinsi
Banten
9.485.000.000 8.551.925.190 90,16 100,00 Sekretariat
DPRD
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 20.150.000.000 19.347.326.750 96,02 97,05 Sekretariat
DPRD
Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD dan
Badan Musyawarah DPRD
Provinsi Banten
3.000.000.000 2.855.929.860 95,20 100,00 Sekretariat
DPRD
Sekretariat Daerah 154.460.024.00
0 138.047.494.112 89,37
Sekretariat
Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 106.124.338.32
5 95.797.926.607 90,27 98,59
Sekretariat
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 75.000.000 72.734.500 96,98 100,00
Biro Umum
Setda
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 24.894.448.000 22.495.056.586 90,36 99,85
Biro Umum
Setda
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 19.156.100.000 17.151.812.714 89,54 99,97
Biro Umum
Setda
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 8.350.109.000 7.879.494.253 94,36 100,00
Biro Umum
Setda
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur 3.337.355.000 3.264.344.500 97,81 100,00
Biro Umum
Setda
Tata Usaha Pemerintahan 1.234.557.000 1.200.993.141 97,28 100,00
Biro
Pemerintahan
Setda
- 180 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tata Usaha Biro Hukum 576.734.500 499.591.635 86,62 100,00 Biro Hukum
Setda
Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat 1.533.856.500 1.381.277.605 90,05 97,92
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Tata Usaha Biro Perekonomian 903.218.500 884.240.000 97,90 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan 2.555.136.000 2.152.781.080 84,25 94,92
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Tata Usaha Biro Infrastruktur dan
SDA 790.191.000 786.922.213 99,59 99,59
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Tata Usaha Biro Administrasi
Rumah Tangga Pimpinan 8.307.602.000 7.747.993.550 93,26 97,76
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Penyediaan Pelayaan Kedinasan
Biro Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan
13.823.382.000 12.638.107.136 91,43 97,75
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana 8.864.103.250 6.963.798.847 78,56 93,64
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Tata Usaha Gubernur dan Wakil
Gubernur 1.906.431.500 1.486.699.400 77,98 89,09
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Tata Usaha Sekda, Staf Ahli
Gubernur dan Asisten Daerah 221.460.000 192.199.500 86,79 100,00
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Tata Usaha Biro Umum dan
Perpustakaan Setda 8.115.574.000 7.637.715.017 94,11 100,00
Biro Umum
Setda
Pelayanan dan Penataan
Kearsipan pada Setda 449.400.000 417.670.200 92,94 100,00
Biro Umum
Setda
Pelayanan Kerumahtanggaan di
lingkungan Setda 200.000.000 193.519.000 96,76 99,92
Biro Umum
Setda
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di Lingkungan Setda 400.000.000 355.165.000 88,79 99,91
Biro Umum
Setda
Tata Usaha Biro Organisasi 429.680.075 395.810.730 92,12 100,00 Biro Organisasi
Setda
Program Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan 2.081.799.925 1.793.354.854 86,14 100,00
Biro Organisasi
Setda
Tatalaksana Organisasi 191.945.500 184.400.500 96,07 100,00 Biro Organisasi
Setda
Kebijakan Pelayanan Publik 264.994.000 255.082.500 96,26 100,00 Biro Organisasi
Setda
Kelembagaan dan Perangkat
Daerah 410.003.900 329.225.000 80,30 100,00
Biro Organisasi
Setda
Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kab/Kota 262.322.450 238.158.461 90,79 100,00
Biro Organisasi
Setda
- 181 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Analisa Formasi Jabatan 333.140.000 289.686.400 86,96 100,00 Biro Organisasi
Setda
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah 304.995.000 245.168.010 80,38 100,00
Biro Organisasi
Setda
Pelayanan Kepegawaian di
Lingkungan Setda 222.173.075 162.639.680 73,20 100,00
Biro Organisasi
Setda
Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintah Provinsi
Banten
92.226.000 88.994.303 96,50 100,00 Biro Organisasi
Setda
Program Perumusan Kebijakan
Pemerintahan 2.006.190.000 1.774.763.738 88,46 95,75
Biro
Pemerintahan
Setda
Penyelenggaraan Kerjasama Luar
Negeri 180.000.000 171.804.000 95,45 83,84
Biro
Pemerintahan
Setda
Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah 345.500.000 323.491.500 93,63 87,35
Biro
Pemerintahan
Setda
Pembinaan Kabupaten/Kota
Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
210.000.000 194.977.695 92,85 100,00
Biro
Pemerintahan
Setda
Penataan Wilayah Administrasi
dan Batas Daerah 284.000.000 229.575.543 80,84 98,54
Biro
Pemerintahan
Setda
Penyusunan Administrasi
Rupabumi dan Kode Data
Wilayah Administrasi
Pemerintahan
196.690.000 184.350.000 93,73 97,65
Biro
Pemerintahan
Setda
Penataan Daerah Otonom 210.000.000 180.053.000 85,74 100,00
Biro
Pemerintahan
Setda
Administrasi Kepala Daerah dan
DPRD 240.000.000 184.155.500 76,73 100,00
Biro
Pemerintahan
Setda
Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Daerah 340.000.000 306.356.500 90,10 98,63
Biro
Pemerintahan
Setda
Program Perumusan Kebijakan
Perekonomian 1.762.207.500 1.720.296.361 97,62 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan Lembaga
Keuangan Daerah dan BUMD 310.860.000 307.835.000 99,03 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan Penanaman
Modal dan Promosi 197.845.000 197.550.000 99,85 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan
Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
185.036.000 185.036.000 100,00 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 167.984.000 167.984.000 100,00 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
- 182 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perumusan Kebijakan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif 179.707.000 178.707.000 99,44 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan Pertanian,
Perkebunan dan Ketahanan
Pangan
362.054.500 359.509.861 99,30 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan Kelautan
dan Perikanan 189.562.000 154.850.000 81,69 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Perumusan Kebijakan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 169.159.000 168.824.500 99,80 100,00
Biro Bina
Perekonomian
Setda
Program Peningkatan Kualitas
Produk dan Pelayanan Hukum 2.488.850.500 1.817.823.850 73,04 99,96
Biro Hukum
Setda
Sosialisasi Hukum 349.522.000 266.804.350 76,33 100,00 Biro Hukum
Setda
Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum
288.564.000 261.256.600 90,54 100,00 Biro Hukum
Setda
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah 219.754.500 69.056.200 31,42 100,00
Biro Hukum
Setda
Penyusunan Keputusan dan
Peraturan Kepala Daerah Provinsi
Banten
121.362.500 109.132.500 89,92 100,00 Biro Hukum
Setda
Pengawasan Produk Hukum
Kab/Kota 109.477.000 97.396.000 88,96 100,00
Biro Hukum
Setda
Penanganan Sengketa Hukum 550.720.000 253.505.600 46,03 99,71 Biro Hukum
Setda
Pelayanan Bantuan Hukum 465.948.500 401.578.600 86,19 100,00 Biro Hukum
Setda
Peningkatan Perlindungan
Hukum dan HAM 383.502.000 359.094.000 93,64 100,00
Biro Hukum
Setda
Program Perumusan Kebijakan
Infrastruktur 1.304.847.000 1.250.672.000 95,85 96,48
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan ESDM 245.034.000 244.224.000 99,67 99,67
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang 306.550.000 286.105.000 93,33 93,33
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Pertanahan 241.850.000 222.920.000 92,17 92,17
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman 253.296.000 241.126.000 95,20 95,20
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Urusan
Perhubungan 135.097.000 135.017.000 99,94 99,94
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan bidang
komunikasi informasi, statistik
dan persandian
123.020.000 121.280.000 98,59 98,59
Biro
Infrastruktur
dan SDA Setda
- 183 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat 15.243.409.500 14.651.646.913 96,12 97,84
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
142.780.000 138.548.000 97,04 92,20
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
147.558.000 141.268.500 95,74 100,00
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan Pendidikan
dan Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olah Raga
177.650.000 169.772.500 95,57 100,00
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan Kesehatan 176.790.000 171.113.000 96,79 100,00
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan
Pengendalian Penduduk dan KB,
Kependudukan dan Catatan Sipil
180.000.000 148.658.500 82,59 98,80
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kehidupan Agama 4.413.712.192 4.366.862.932 98,94 100,00
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Koordinasi Lembaga Agama 9.567.439.308 9.109.621.681 95,21 98,62
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan Sosial 437.480.000 405.801.800 92,76 93,10
Biro
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Program Dukungan Layanan
Administrasi Pembangunan 5.666.354.000 5.002.196.161 88,28 98,09
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Analisa Data Kegiatan Pelaporan
dan Pelaksanaan Pembangunan 186.423.000 126.348.300 67,78 95,24
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan administrasi
pembangunan
288.726.000 287.026.500 99,41 99,53
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan 1.148.350.000 1.004.151.960 87,44 98,54
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Pengendalian Administrasi
Bantuan Keuangan,
Dekonsentrasi, Dana Alokasi
Khusus dan Tugas Perbantuan
750.000.000 600.711.876 80,09 98,98
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Pengendalian Administrasi
Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah
371.230.000 290.775.970 78,33 99,89
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
- 184 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan 679.595.000 590.615.000 86,91 95,85
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Pengadaan Barang dan Jasa 1.714.550.000 1.602.874.280 93,49 96,67
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Pengendalian Barang dan Jasa 527.480.000 499.692.275 94,73 99,99
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Program Fasilitasi dan Pelayanan
Pimpinan 10.728.533.250 8.698.539.981 81,08 98,24
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Setda
Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.645.256.500 5.704.995.611 74,62 94,63
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Setda
Tata Acara Pimpinan 984.730.000 981.784.000 99,70 100,00
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Setda
Pelayanan Tamu Pimpinan 708.216.000 676.055.920 95,46 98,33
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Setda
Peliputan dan Dokumentasi
Pimpinan 1.390.330.750 1.335.704.450 96,07 100,00
Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Setda
Program Pelayanan Umum 7.053.494.000 5.540.273.647 78,55 99,97 Biro Umum
Setda
Analisa Kebutuhan Sarana dan
Prasarana 471.523.000 450.622.900 95,57 99,98
Biro Umum
Setda
Distribusi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana di Lingkungan
Setda
3.221.671.000 2.155.631.247 66,91 100,00 Biro Umum
Setda
Pelayanan Pembayaran
Gaji/Tunjangan Pegawai di
Lingkungan Setda
120.300.000 103.331.000 85,89 99,99 Biro Umum
Setda
Pengelolaan Perbendaharaan dan
Verifikasi Biro Umum 290.000.000 245.500.000 84,66 100,00
Biro Umum
Setda
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 2.950.000.000 2.585.188.500 87,63 99,90
Biro Umum
Setda
Badan Penghubung 5.068.354.000 4.661.909.856 91,98 Badan
Penghubung
Program Tata Kelola Pemerintahan 2.911.891.000 2.690.128.658 92,38 100,00 Badan
Penghubung
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 23.440.000 19.833.000 84,61 100,00
Badan
Penghubung
- 185 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 35.607.000 34.539.000 97,00 100,00
Badan
Penghubung
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 163.651.500 156.684.200 95,74 100,00
Badan
Penghubung
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 449.444.000 408.909.779 90,98 100,00
Badan
Penghubung
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 1.512.032.000 1.396.317.263 92,35 100,00
Badan
Penghubung
Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.889.000 21.888.800 62,74 100,00 Badan
Penghubung
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 558.037.500 518.116.616 92,85 100,00
Badan
Penghubung
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 134.790.000 133.840.000 99,30 100,00
Badan
Penghubung
Program Pembangunan Kemitraan 2.156.463.000 1.971.781.198 91,44 100,00 Badan
Penghubung
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 440.690.000 385.183.906 87,40 100,00
Badan
Penghubung
Pelayanan Masyarakat 347.396.000 302.944.550 87,20 100,00 Badan
Penghubung
Promosi, Investasi dan Hubungan
Kelembagaan 1.368.377.000 1.283.652.742 93,81 100,00
Badan
Penghubung
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:
Sekretariat DPRD
a) Permasalahan
1. Sinergitas dalam penyusunan produk hukum baik usulan dari
eksekutif maupun inisiatif DPRD belum optimal, hal ini dalam
rangka efisiensi dan efektivitas proses penyusunan produk
hukum.
2. Penjaringan aspirasi masyarakat belum secara komperehensif
sebagai input dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi
Banten
b) Solusi
1. Penyusunan jadwal setiap tahapan penyusunan produk hukum
ditentukan secara komperehensif, meningkatkan kualitas
komunikasi yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan Biro
Hukum.
- 186 -
2. Laporan penjaringan aspirasi masyarakat dibuat secara
komperehensif dan dapat disampaikan pada saat proses
penyusunan perencanaan kerja pemerintah daerah.
Biro Umum
a) Permasalahan
1. Belanja pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak
maksimal disebabkan pengajuan pemeliharaan dari masing-
masing pemegang kendaraan dinas tidak sesuai dengan
perencanaan.
2. Belanja pengiriman kursus-kursus/pelatihan menyesuaikan
dengan surat dari penyelenggara dan disesuaikan dengan
kompetensinya, sehingga belanja pengiriman kurus-
kursus/pelatihan tidak optimal apablia tidak ada surat
penyelenggara.
3. Tingginya SILPA belanja BBM, hal ini dikarenakan pada saat
perencanaan belanja BBM belum sesuai dengan pergub 73 tahun
2014.
b) Solusi
1. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi belanja pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor, harus dilakukan pendataan asset
secara rinci dan detail beserta penyusunan jadwal pemeliharaan
berdasarkan kondisi asset tersebut.
2. Belanja kursus/pelatihan dapat diidentifikasi berdasarkan daftar
kebutuhan diklat bagi ASN Setda, dan dikomunikasikan dengan
pihak penyelenggara setahun sebelumnya untuk mengetahui
jadwalnya.
3. Penghitungan belanja BBM agar disesuaikan dengan Pergub 73
Tahun 2014.
Biro Pemerintahan
a) Permasalahan
1. Kinerja Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) belum optimal,
mengingat pentingnya kerjasama daerah baik antar
kabupaten/kota di Provinsi Banten maupun kerjasama dengan
provinsi lainnya menjadi salah satu solusi pembangunan di
Provinsi Banten.
2. Peta Administrasi Batas tidak dapat dibuat karena Pihak Ketiga
(Konsultan) mengundurkan diri pada akhir waktu, hal ini
- 187 -
dikarenakan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan standar
biaya pembuatan peta.
3. Laporan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2019 belum disusun oleh Biro Pemerintahan
b) Solusi
1. Mengoptimalkan kinerja TKKSD sehingga dapat mendukung
dalam meberikan salah satu solusi dalam perencanaan
pembangunan daerah di Provinsi Banten.
2. Dalam penyusunan anggaran hendaknya memperhatikan
prioritas belanja, sehingga dengan keterbatasan anggaran tetap
dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target capaian.
3. Biro Pemerintahan agar membentuk Tim Koordinasi SPM Provinsi
Banten, serta menyusun jadwal pertemuan rutin dalam rangka
mengevaluasi kinerja SPM di Provinsi Banten.
Biro Hukum
a) Permasalahan
1. Pada Tahun 2019 merupakan tahun Pemilihan Presiden, DPD,
DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga berpengaruh
pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah yaitu yang
membawa dampak pada agenda pembahasan Raperda, dan ada
kalanya jadwal pembahasan/Pansus berbarengan dengan jadwal
pendampingan oleh Biro Hukum sehingga tidak bisa diikuti
seluruhnya
2. Penanganan Sengketa Hukum disebabkan banyak anggaran yg
tidak terserap ketika proses persidangan, dikarenakan penggugat
mencabut gugatannya; dan tidak adanya permohonan dari OPD
ke Biro Hukum terkait Penyusunan Legal Memorandum.
b) Solusi
1. Mengoptimalkan komunikasi dengan Sekretariat DPRD sehingga
dapat menyusun jadwal pembahasan rancangan peraturan
daerah yang sinergi.
2. Perencanaan dan penganggaran untuk tahun selanjutnya agar
disesuaikan, lebih cermat dan teliti.
Biro Kesejahteraan Rakyat
a) Permasalahan
1. Perumusan kebijakan yang terkait bidang kesejahteraan rakyat
belum dilakukan secara komperehensif dan dievaluasi secara
- 188 -
berkala. Hal ini dikarenakan kebijakan terkait kesejahteraan
rakyat belum optimal mengatur kinerja masing-masing perangkat
daerah yang mempunyai tugas dan pokok terkait kesejahteraan
rakyat.
2. Kegiatan Verivikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat
terkendala terkait koring uang saku tim survey bantuan
kemasyarakatan tidak terserap seluruhnya dikarenakan proposal
pengajuan dari masyarakat tidak sesuai dengan rencana alokasi
anggaran yang disediakan, termasuk ada efesiensi kontraktual.
b) Solusi
1. Perlu dilakukan pembahasan secara berkala dengan perangkat
daerah yang mempunyai tugas dan pokok terkait bidang
kesejahteraan rakyat dan dibuat laporan secara komperehensif.
Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi penyusunan kebijakan
berikutnya.
2. Penganggaran disusun berdasarkan prioritas kinerja Biro
Kesejahteraan Rakyat.
Biro Bina Perekonomian
a) Permasalahan
1. Perumusan kebijakan terkait bidang perekonomian yang telah
disusun oleh bina perekonomian belum optimal di
implementasikan oleh perangkat daerah, sehingga permasalahan
yang dihadapi oleh Provinsi Banten belum terselesaikan seperti
masalah BUMD, daya saing daerah dan Pengangguran.
2. Evaluasi implementasi kebijaka perekonomian yang dilakukan
oleh perangkat daerah belum dilaksankan, hal ini dapat menjadi
bahan rumusan kebijakan berikutnya.
b) Solusi
1. Koordinasi dan sinergitas antara Biro Bina Perekonomian dan
Perangkat Daerah yang terkait dengan Perekonomian perlu
dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasilnya. Sehingga
permasalahan perekonomian dapat segera ditemukan solusinya.
2. Biro Bina Perekonomian melalukan evaluasi secara berkala
terhadap pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan
perekonomian.
Biro Administrasi Pembangunan Setda
a) Permasalahan
- 189 -
1. Masih banyaknya pengadaan barang dan jasa yang gagal
dilaksanakan
2. Penyelenggaraan diklat oleh LKPP masih sangat terbatas, sehingga
dalam meningkatkan kualitas SDM pejabat pengadaan
barang/jasa sangat tergantung pada LKPP.
b) Solusi
1. Perlu melakukan inventarisir permasalahan yang menjadi
hambatan perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi permasalahan
pengadaan barang/jasa. Melakukan pendampingan secara
intensif pada perangkat daerah yang banyak mengalami kendala.
Mengkomunikasikan permasalahan jadwal diklat dengan LKPP,
apakah dimungkinkan untuk menyelenggarakan diklat sendiri atau
dengan mengikuti diklat pada lembaga lainnya..
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
a). Permasalahan
Beberapa tolok ukur kegitan dengan penyerapan anggaran yang
kurang maksimal antara lain disebabkan :
1. Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Pertemuan,
Kunjungan Pimpinan Dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan Rutin
Harian Pimpinan Dengan OPD, FKPD, Lembaga Masyarakat,
Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya; dan pada tolok ukur
kegiatan Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur,
Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah tidak Optimal
dikarenakan Belanja Jamuan rutin dan bahan baku untuk
rumah dinas Sekda ditiadakan, sehingga anggaran tidak
dilaksanakan.
2. Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
disebabkan pemeliharaannya menyesuaikan dengan pengajuan
dari masing-masing pemegang kendaraan.
3. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana
Pimpinan terkait Sewa Rumah Dinas Pimpinan terkendala
peraturan daerah terkait alih fungsi rumah dinas.
4. Tolok ukur Kebersihan Sarana dan Prasarana Pimpinan, dan
tolok ukur Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana
- 190 -
Peralatan Kantor Pimpinan terkait belanja pemeliharaan Rumah
Dinas Pimpinan (Wakil Gubernur) tidak dapat dilaksanakan.
b). Solusi
Penyusunan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor agar dibuat secara detail dan rinci. Dibuat daftar kebutuhan
yang komperehensif sehingga dapat optimal dilaksanakan.
Badan Penghubung
a) Permasalahan
1. Kinerja Badan Penghubung dalam tim promosi daerah dengan Biro
Bina Perekonomian, Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum jelas
pembagiannya. Sehingga masih terdapat tumpang tindih tugas dan
fungsinya. Hal ini mengakibatkan kinerja Tim Promosi Daerah
belum optimal.
2. Koordinasi Badan Penghubung dengan Kementerian/Lembaga dan
Kedutaan Besar belum optimal, hal ini akan mengoptimalkan daya
saing daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.
a). Solusi
a. Tim Promosi Daerah perlu menyusun rencana kerja serta
pembagian tugas yang jelas masing-masing anggotanya. Dan
dievaluasi secara berkala kemudian dilaporkan kepada
pimpinan untuk dijadikan bahan perumusan kebijakn terkait
promosi daerah.
2. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi perlu dilakukan oleh
Badan Penghubung sebagai wakil Pemerintah Provinsi Banten di
Ibukota Negara, sehingga daya saing daerah Provinsi Banten
dapat meningkat dikancah Nasional dan Internasional.
2) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan
didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada
Inspektorat Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-61 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pengawasan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENGAWASAN 29.482.507.000 23.882.248.547 81,00
- 191 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Inspektorat Provinsi 29.482.507.000 23.882.248.547 81,00 Inspektorat
Provinsi
Program Tata Kelola Pemerintahan 13.696.834.200 11.975.538.814 87,43 98,58 Inspektorat
Provinsi
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 22.288.000 22.288.000 100,00 100,00
Inspektorat
Provinsi
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 87.865.000 79.182.800 90,12 93,89
Inspektorat
Provinsi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor 4.580.267.000 4.390.438.713 95,86 100,00
Inspektorat
Provinsi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 2.600.378.200 2.178.657.411 83,78 100,00
Inspektorat
Provinsi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 3.424.845.500 2.867.032.295 83,71 100,00
Inspektorat
Provinsi
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.623.990.500 1.126.821.345 69,39 93,34 Inspektorat
Provinsi
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 1.200.000.000 1.160.909.250 96,74 100,00
Inspektorat
Provinsi
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
106.500.000 104.760.000 98,37 100,00 Inspektorat
Provinsi
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 50.700.000 45.449.000 89,64 100,00
Inspektorat
Provinsi
Program Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
15.785.672.800 11.906.709.733 75,43 99,20 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Internal Bidang
Pendapatan 7.125.293.000 5.902.457.200 82,84 100,00
Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Internal Bidang
Belanja Modal dan Barang Milik
Daerah
1.922.895.800 1.380.409.300 71,79 93,63 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Internal Bidang
Belanja Barang dan Jasa dan
Bantuan Keuangan Daerah
2.167.527.300 1.296.466.400 59,81 100,00 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian
Daerah
2.335.990.000 1.487.004.000 63,66 100,00 Inspektorat
Provinsi
Penyusunan Kebijakan tentang
Sistem dan Prosedur Pengawasan 209.126.500 208.226.500 99,57 100,00
Inspektorat
Provinsi
Evaluasi Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Provinsi Banten 299.378.000 230.511.800 77,00 100,00
Inspektorat
Provinsi
Pemantauan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP
dan Itjen Kementerian
175.690.000 110.522.400 62,91 100,00 Inspektorat
Provinsi
- 192 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di
Lingkungan Provinsi Banten
1.549.772.200 1.291.112.133 83,31 100,00 Inspektorat
Provinsi
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terkendala pada
Peningkatan Kompetensi Aparatur terkait Pelaksanaan
Pengiriman Kursus, Diklat, Bimtek pejabat fungsional yang tidak
dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan
pengawasan;
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan terkendala pada Penyusunan Pergub Tentang
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi
Banten 2019 terkait Belanja Tenaga Ahli yang tidak terserap
karena disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan terkendala
pada tolok ukur Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah
terkait Honor Narasumber Pusat dan Perjalanan Dinas yang tidak
terserap karena pusat belum dapat melaksanakan tugas
bersamaa tugas lain;
4. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang
Milik Daerah terkendala pada tolok ukur kegiatan Probity Audit
Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) tahun 2018 Tahap II
tidak dilaksanakan disebabkan Pelaksanaan kegiatan
pengawasan Tahap II dialihkan penyelesaiannya pada Tahap III;
5. Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian Daerah terkendala pada :
- Tolok ukur Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi
Banten Tahun 2019 disebabkan adanya pengembalian dana
(STS) sebesar Rp.43.050.000,- karena kesalahan input pada
Anggaran perubahan 2019;
- 193 -
- Tolok ukur Kegiatan Audit Kinerja tidak dilaksanakan karena
tidak cukup waktu bersamaan dengan tugas pengawasan
diluar PKPT.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
dilingkungan Provinsi Banten pada tolok ukur kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Tim saber Pungli Provinsi Banten Tahun
2019 disebabkan belum dapat memberikan waktu terkait
Kegiatan ANEV dari Tim Saber pungli Pusat;
b). Solusi
1. Akan menyesuaikan jadwal pengiriman Diklat, Kursus dan Bintek
bagi pejabat fungsional dengan jadwal pelaksanaan pengawasan;
2. Akan dibatasi tenaga ahli pada setiap kegiatan;
3. Kedepan harus menyesuaikan jadwal pusat;
4. Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang dan jasa Tahap II
saat itu sedang pelaksanaan tugas pengawasan diluar PKPT;
5. Kedepan akan lebih teliti dalam penginputan data, sehingga tidak
terjadi lagi kesalahan input data kegiatan, serta harus dilakukan
penjadwalan yang lebih matang sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat terlaksana tepat waktu;
6. Dilakukan penyesuaian anggaran ANEV untuk tahun mendatang;
3) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan
didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program
dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-62 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Perencanaan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERENCANAAN 25.009.943.000 20.152.115.083 80,58
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 25.009.943.000 20.152.115.083 80,58
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 12.678.836.000 10.131.630.177 79,91 93,03
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 109.430.000 107.980.000 98,67 96,81
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 237.430.000 231.375.000 97,45 96,91
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- 194 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.362.000.000 1.773.604.800 75,09 86,45
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 3.073.762.000 2.762.780.453 89,88 84,72
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 6.092.322.000 4.703.223.620 77,20 93,31
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 243.862.000 173.962.300 71,34 94,12
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 542.269.000 366.416.004 67,57 94,11
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 17.761.000 12.288.000 69,19 97,80
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan 7.581.025.000 6.095.862.900 80,41 91,56
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan 5.226.000.000 4.725.424.300 90,42 96,27
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan 1.393.905.000 1.118.678.600 80,26 90,70
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kerjasama Pendanaan
Pembangunan 961.120.000 251.760.000 26,19 87,71
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Ekonomi 1.890.190.000 1.591.892.750 84,22 98,47
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Ketahanan
Pangan
648.110.000 588.265.900 90,77 99,65
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Keuangan,
Investasi dan Ketenagakerjaan
742.080.000 559.769.050 75,43 99,85
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Dunia Usaha
dan Ekonomi Kreatif
500.000.000 443.857.800 88,77 95,90
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan
1.586.536.000 1.217.431.791 76,74 99,32
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Kesejahteraan
Sosial
333.000.000 250.948.544 75,36 114,97
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan
364.680.000 297.542.174 81,59 90,49
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- 195 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Tata
Pemerintahan
603.755.000 519.754.573 86,09 99,68
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
285.101.000 149.186.500 52,33 92,13
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
1.273.356.000 1.115.297.465 87,59 95,58
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral
724.861.000 639.683.154 88,25 95,46
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah
265.530.000 220.164.200 82,92 95,86
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Komunikasi
dan Informatika
282.965.000 255.450.111 90,28 95,43
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan
didukung oleh 6 program dan 100 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 0-63 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Keuangan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEUANGAN 159.528.840.000 148.038.803.666 92,80
Badan Pendapatan Daerah 136.282.037.000 127.520.886.723 93,57
Badan
Pendapatan
Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 109.324.068.700 102.421.170.638 93,69 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 265.204.000 228.430.285 86,13 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 123.652.800 105.121.800 85,01 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor 52.458.972.600 49.135.790.777 93,67 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 196 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 2.363.440.000 2.104.353.770 89,04 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 18.210.552.800 17.569.821.502 96,48 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 556.768.000 520.707.088 93,52 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah 876.000.000 722.757.007 82,51 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 304.900.000 255.680.200 83,86 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 232.184.600 227.203.000 97,85 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
310.180.000 289.450.106 93,32 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
741.587.200 705.100.159 95,08 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
363.855.900 341.530.562 93,86 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
668.556.000 639.318.099 95,63 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
622.759.000 591.624.700 95,00 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
1.054.680.000 981.857.762 93,10 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
1.089.680.000 990.945.929 90,94 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
1.243.145.000 1.232.079.289 99,11 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 197 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
322.198.000 297.281.800 92,27 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
441.406.000 354.887.600 80,40 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
1.769.950.000 1.756.306.000 99,23 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
2.552.748.000 2.460.366.457 96,38 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
1.836.950.400 1.748.557.118 95,19 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
1.919.506.100 1.710.670.268 89,12 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
2.235.930.000 2.050.992.692 91,73 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
2.412.323.000 2.168.658.841 89,90 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
2.882.947.000 2.613.007.172 90,64 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
2.062.052.000 1.750.139.490 84,87 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
2.082.557.000 1.948.395.976 93,56 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
1.709.103.700 1.560.293.440 91,29 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 198 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
2.301.143.600 2.132.733.247 92,68 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
1.921.606.000 1.873.437.886 97,49 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikande
100.000.000 96.445.000 96,45 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cilegon
100.000.000 96.097.000 96,10 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
97.250.000 94.298.500 96,97 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serang
55.430.000 49.206.920 88,77 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Balaraja
100.000.000 99.980.000 99,98 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikokol
223.850.000 223.830.000 99,99 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciledug
150.000.000 148.437.680 98,96 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciputat
150.000.000 149.914.516 99,94 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 199 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Malingping
100.000.000 94.860.000 94,86 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pandeglang
161.000.000 150.940.000 93,75 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serpong
150.000.000 149.661.000 99,77 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 22.832.187.300 21.510.602.327 94,21 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah 3.499.113.300 3.236.695.360 92,50 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah 9.154.740.000 8.788.846.364 96,00 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1.351.760.000 1.072.428.500 79,34 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Retribusi
Daerah 324.150.000 239.981.800 74,03 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Lain-lain 256.874.000 220.010.153 85,65 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non
Pajak 441.270.000 385.852.650 87,44 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
419.028.000 416.624.000 99,43 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
341.244.000 339.821.500 99,58 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
284.140.000 283.875.000 99,91 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
305.309.000 300.966.500 98,58 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 200 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
523.758.000 454.104.000 86,70 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
481.793.000 481.793.000 100,00 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
373.852.000 318.259.800 85,13 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
372.536.000 372.480.000 99,98 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
218.758.000 214.449.000 98,03 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
355.393.000 354.193.000 99,66 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
380.530.000 376.916.000 99,05 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande
319.910.000 318.785.000 99,65 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon
319.460.000 305.442.000 95,61 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
315.905.000 303.629.000 96,11 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang
319.910.000 319.910.000 100,00 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja
347.410.000 310.996.800 89,52 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
- 201 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol
358.660.000 355.420.000 99,10 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug
358.660.000 358.404.000 99,93 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat
355.700.000 353.350.000 99,34 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping
319.910.000 305.770.000 95,58 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang
349.454.000 343.319.500 98,24 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong
382.960.000 378.279.400 98,78 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah 4.125.781.000 3.589.113.758 86,99 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan, Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
2.557.154.000 2.378.866.800 93,03 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Pembinaan dan Pengendalian
Pendapatan Daerah 944.127.000 700.493.268 74,19 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Pendapatan Daerah 624.500.000 509.753.690 81,63 100,00
Badan
Pendapatan
Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 23.246.803.000 20.517.916.943 88,26
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 15.482.047.300 13.623.691.149 88,00 97,33
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 148.927.600 148.645.600 99,81 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 285.507.000 272.517.000 95,45 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
- 202 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor 3.145.384.300 2.775.435.850 88,24 94,33
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 3.607.222.500 3.001.866.630 83,22 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 6.681.171.900 6.036.344.795 90,35 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 39.600.000 39,60 82,90
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah 600.574.000 556.778.624 92,71 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 338.080.000 236.709.650 70,02 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 575.180.000 555.793.000 96,63 98,78
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.843.144.000 1.632.984.792 88,60 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penatausahaan Realisasi Keuangan
Daerah 77.213.000 74.010.767 95,85 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penatausahaan Kas Daerah 177.620.000 176.074.769 99,13 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah 330.311.000 322.272.025 97,57 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Pedoman Anggaran 356.000.000 321.859.431 90,41 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Verifikasi Dokumen Pelaksanaan
APBD 902.000.000 738.767.800 81,90 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Penatausahaan dan Pelaporan
Keuangan Daerah 927.426.000 808.354.289 87,16 99,52
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
- 203 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Pergub Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Banten
136.478.000 121.580.330 89,08 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota
dan RaperKDH Tentang APBD dan
Perubahan APBD
92.015.000 74.985.000 81,49 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Informasi Akuntansi,
Statistik dan Laporan Keuangan 97.000.000 92.159.299 95,01 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Akuntansi 243.322.500 173.622.360 71,35 96,13
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Interim Provinsi Banten 264.926.500 258.096.300 97,42 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran APBD Provinsi Banten 22.948.000 21.406.000 93,28 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Laporan Pada
Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah
42.657.000 40.143.000 94,11 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se
Provinsi Banten dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanguungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
se-Provinsi Banten
28.079.000 26.362.000 93,89 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Penatausahaan Aset Daerah 4.994.185.700 4.452.886.713 89,16 99,37
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penatausahaan Aset Daerah 1.447.870.600 1.329.553.457 91,83 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
Daerah 268.470.000 221.789.375 82,61 99,18
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
- 204 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan Pengawasan Aset
Daerah 2.270.442.100 1.964.544.923 86,53 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Perencanaan Kebutuhan Barang 352.828.000 309.646.000 87,76 100,00
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penghapusan Barang Daerah 654.575.000 627.352.958 95,84 97,68
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Keuangan, adalah:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a). Permasalahan
Pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah terdapat efisiensi anggaran, meliputi :
Efisiensi dari Belanja Makan dan Minuman Kegiatan; Belanja
Pengiriman Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan; Belanja Jasa
Narumber; dan efisiensi Sisa kontrak/LS.
b). Solusi
Solusi dari permasalahan yang terjadi pada beberapa kegiatan yang
dilaksanakan dapat ditempuh, antara lain :
- Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
- Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana
Kerja, RKA dan DPA;
- Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara
berkesinambungan, dan meningkatkan kualitas kegiatan.
5) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian
didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
- 205 -
Tabel 0-64 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Kepegawaian)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEPEGAWAIAN 10.970.086.000 8.382.679.002 76,41
Badan Kepegawaian Daerah 10.970.086.000 8.382.679.002 76,41
Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.616.452.000 4.031.956.333 87,34 93,45
Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 100.000.000 94.308.550 94,31 98,16
Badan
Kepegawaian
Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 684.348.000 654.892.650 95,70 98,64
Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 466.263.720 261.405.000 56,06 78,69
Badan
Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 656.955.000 600.254.112 91,37 96,27
Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 1.598.485.280 1.492.787.774 93,39 92,32
Badan
Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000 104.778.500 74,84 85,66
Badan
Kepegawaian
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 785.400.000 657.600.780 83,73 95,21
Badan
Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan 10.000.000 9.877.800 98,78 100,00
Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 175.000.000 156.051.167 89,17 96,06
Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Penatausahaan Kepegawaian
Daerah 2.922.198.000 2.155.022.253 73,75 92,23
Badan
Kepegawaian
Daerah
Perencanaan, Pengadaan dan
Pengangkatan 783.719.000 226.419.673 28,89 80,86
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kepangkatan dan Penggajian 593.911.000 555.001.211 93,45 100,00
Badan
Kepegawaian
Daerah
Perpindahan, Pemberhentian dan
Pensiun 214.304.000 207.627.983 96,88 95,36
Badan
Kepegawaian
Daerah
Disiplin Pegawai 443.565.000 365.449.331 82,39 93,69
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 239.009.000 208.748.535 87,34 95,70
Badan
Kepegawaian
Daerah
Data dan Informasi Kepegawaian 647.690.000 591.775.520 91,37 87,74
Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 3.431.436.000 2.195.700.416 63,99 88,74
Badan
Kepegawaian
Daerah
- 206 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Jabatan Fungsional 262.576.000 134.715.500 51,31 87,21
Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengangkatan Jabatan Tinggi dan
Administrasi 2.731.460.000 1.711.433.193 62,66 86,61
Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Pegawai 437.400.000 349.551.723 79,92 92,39
Badan
Kepegawaian
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada tolok ukur
kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Mesin Id - Card berserta
pendukungnya tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan
mesin tersebut tidak ada/membutuhkan waktu kedatangan dari
pihak Vendor karena mesin tersebut menggunakan mekanisme
import;
2. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan sisa
anggaran yang tidak diserap karena Pelaksanaan Kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNS sebagaimana intruksi Pemerintah Pusat pada
tahun 2019 proses pelaksanaan seleksi dimaksud hanya sampai
dengan tahapan seleksi adminitrasi dan penyelesaian masa
sanggah sebelum ditetapkan sebagai calon seleksi TKD,
sedangkan pelaksanaan test dilaksanakan pada tahun 2020;
3. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional terdapat anggaran
yang tidak terserap, hal ini karena :
- Pelaksanaan pengembangan Jabatan Fungsional pada
tahapan Pelantikan bekum dapat dilaksanakan karena
menunggu koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait
dengan agenda Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka
alih fungsi pegawai dari struktural ke fungsional;
- Adanya penyesuaian cara penerapan Sosialisasi yang akan
dilaksanakan kepada masing-masing rumpun Jabatan
Fungsional guna meningkatkan pemahaman tentang
manajemen Jabatan Fungsional apabila diselenggarakan pada
masing-masing wilayah dikarenakan cara ini dipandang lebih
efektif dan tepat sasaran.
- 207 -
4. Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi terdapat
anggaran yang tidak terserap, hal ini karena :
- Penyelenggaraan Seleksi JPT peserta yang mendaftar kurang
dari jumlah yang diperkirakan sehingga mempengaruhi
terhadap penyerapan anggaran yang sudah direncanakan;
- Pengiriman assesment bagi pegawai kurang dari jumlah yang
sudah direncanakan karena kuota dari pihak penyelenggara
tidak dapat menampung jumlah usulan dari Pemerintah
Provinsi Banten karena keterbatasan waktu dan sumber daya
yang ada.
5. Penempatan ASN Pemerintah Provinsi Banten belum sesuai
dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
b). Solusi
1. Pengadaan Mesin Id Card untuk kedepannya harus disertakan
alternatif lebih dari type yang tersedia agar tidak terpaku pada
satu jenis barang;
2. Tidak banyak solusi yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah
karena pelaksanaan Seleksi CPNS merupakan agenda nasional
dan berlaku secara menyeluruh;
3. Pada tahun 2020 pola baru ini sudah ditetapkan secara
menyeluruh untuk semua rumpun jabatan fungsional;
4. Solusi dari pada Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan
Administrasi, meliputi :
- Pengumuman pelaksanaan seleksi JPT harus lebih lama,
sehingga informasi dapat tersampaikan kepada calon peserta
seleksi.
- Penyelenggaraan assesment harus dilaksanakan pada Triwulan
awal serta penyampaian kepada pihak penyelenggara harus
diinformasikan pada tahun sebelumnya.
5. Badan Kepegawaian Daerah harus menyusun Human Capital
Development Plan (HCDP), sehingga ASN Provinsi Banten dapat
dipetakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi
6) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan
Pelatihan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan
dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan
pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
- 208 -
Tabel 0-65 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Pendidikan dan Pelatihan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN 46.412.162.000 43.189.828.191 93,06
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah 46.412.162.000 43.189.828.191 93,06
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Program Tata Kelola
Pemerintahan 24.025.948.211 23.051.433.965 95,94 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
120.000.000 120.000.000 100,00 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 315.983.000 290.371.296 91,89 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor 9.704.139.609 9.290.693.585 95,74 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 3.867.486.586 3.802.136.875 98,31 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 9.019.040.016 8.562.160.003 94,93 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur 70.000.000 58.788.000 83,98 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah 713.250.000 713.203.806 99,99 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
200.319.000 198.350.400 99,02 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 15.730.000 15.730.000 100,00 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Program Pengembangan SDM
Aparatur 20.206.345.250 18.389.961.946 91,01 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan
Prajabatan
14.486.812.450 13.099.351.675 90,42 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Manajemen 794.900.000 794.900.000 100,00 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan 3.006.944.000 2.757.129.220 91,69 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
- 209 -
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum 676.026.000 618.814.000 91,54 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Teknis Substantif 762.612.800 668.678.208 87,68 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Fungsional 479.050.000 451.088.843 94,16 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Program Penilaian dan
Sertifikasi Aparatur 2.179.868.539 1.748.432.280 80,21 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Sertifikasi Kompetensi dan
Kerjasama 577.951.539 445.258.149 77,04 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Pengendalian Mutu Diklat 1.301.917.000 1.008.578.862 77,47 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Kurikulum dan Teknologi
Pembelajaran 300.000.000 294.595.269 98,20 100,00
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat tidak diselenggarakannya
Sarasehan Widyaiswara Nasional yang pada awalanya
dialokasikan di BPSDMD Provinsi Banten, kemudian dialihkan
penyelenggaraannya ke BPSDMD Kemendagri;
2. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama terkendala pada
tolok ukur Bimtek Barang dan Jasa yang pada awalnya
dialokasikan selama 7 hari menjadi 3 hari, selebihnya hanya
efisiensi anggaran honorarium narasumber, efesiensi makan dan
minum, penggandaan, perjalanan dinas.
3. Pelaksanaan diklat belum optimal mendukung peningkatan
kualitas kerja ASN Provinsi Banten, hal ini dikarenakan pada saat
BPSDM menyusun analisa kebutuhan diklat (AKD), perangkat
daerah tidak mengusulkan kebutuhan diklat bagi ASN nya.
Sehingga AKD disusun berdasarkan permasalahan yang hanya
terlihat secara makro.
- 210 -
b). Solusi
Penyusunan AKD membutuhkan dukungan dari perangkat
daerah untuk berperan aktif mengusulkan kebutuhan diklat bagi
ASN nya, dalam hal ini BPSDM dapat melakukan koordinasi langsung
pada setiap perangkat daerah apabila melalui surat tidak direspon
dengan baik..
7) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan
Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 0-66 Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019 (Bidang Penelitian dan Pengembangan)
No Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Anggaran
Realisasi
Nama PD (Rp) %
Fisik
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 3.971.063.000 2.995.823.735 75,44
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 3.971.063.000 2.995.823.735 75,44
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan
Pengembangan 3.971.063.000 2.995.823.735 75,44 99,64
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitian, Pengkajian dan
Analisis Kebijakan Strategi
Daerah
2.972.610.000 2.231.217.600 75,06 99,35 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan dan Inovasi
Kebijakan Strategi Daerah 998.453.000 764.606.135 76,58 99,93
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah :
a). Permasalahan
1. Belum ada inventarisasi kajian-kajian yang dilakukan oleh
perangkat daerah di Provinsi Banten. Sehingga terjadi duplikasi
kajian yang mengakibatkan tidak efisien dan efektif.
2. Hasil kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tidak
diimplemetasikan secara optimal.
b). Solusi
1. Perlu dibuat pedoman atau peraturan yang mengatur kegiatan
kajian yang dilakukan oleh perangkat daerah sehingga tidak
- 211 -
terjadi tumpang tindih, bisa dalam bentuk peraturan gubernur
atau setiap perangkat daerah yang akan melakukan kajian harus
berkoordinasi dengan bidang litbang sebagai leading sektor
penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi Banten.
2. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan hasil kajian yang telah
dilakukan oleh perangkat daerah secara berkala dan dilaporkan
secara resmi kepada pimpinan sehingga dapat dijadikan pedoman
dalam pengambilan kebijakan
II.2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2020
Tabel 0-67 Rekapitulasi realisasi Perangkat Daerah
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi,
Program dan
Kegiatan
Pagu
TRIWULAN I
Anggaran (Rp) Kinerja (%)
Target Realisasi (%) Targ
et
Realisa
si (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
110101 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan 1.200.580.493.000 221.194.716.450 63.358.116.071 28,64 26,89 23,86 88,73
110201 Dinas Kesehatan 858.972.217.000 156.049.248.700 105.287.417.708 67,47 25,14 25,05 99,65
110301
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
807.737.733.000 143.517.550.190 13.515.571.823 9,42 22,40 21,50 95,98
110401
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
794.438.887.000 186.325.254.000 4.609.172.845 2,47 24,35 24,10 98,97
110501 Satuan Polisi Pamong
Praja 18.229.550.000 4.951.183.435 2.407.340.950 48,62 26,37 26,23 99,48
110502
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
11.255.821.000 2.134.620.900 995.879.370 46,65 22,89 22,03 96,28
110503 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik 12.344.900.000 2.759.258.300 1.340.347.613 48,58 26,83 25,42 94,74
110601 Dinas Sosial 27.765.193.000 8.555.661.780 4.934.662.304 57,68 21,22 20,93 98,62
120101
Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
42.409.654.500 13.476.444.508 5.473.447.178 40,61 27,15 26,90 99,08
120201
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
12.886.569.000 2.565.184.450 1.310.922.558 51,10 26,69 26,69 99,99
120301 Dinas Ketahanan
Pangan 14.823.515.000 3.663.855.750 1.321.149.215 36,06 22,68 22,50 99,23
- 212 -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi,
Program dan
Kegiatan
Pagu
TRIWULAN I
Anggaran (Rp) Kinerja (%)
Target Realisasi (%) Targ
et
Realisa
si (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
120501
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
29.855.865.000 7.285.415.850 4.757.404.689 65,30 23,70 23,35 98,53
120701 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 13.037.865.000 3.124.010.740 612.400.888 19,60 27,27 27,11 99,42
120901 Dinas Perhubungan 67.367.206.000 14.904.660.804 2.803.517.295 18,81 26,00 25,46 97,93
121001
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
35.541.047.000 7.973.992.595 3.445.485.367 43,21 24,46 24,18 98,87
121101
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
25.535.886.000 3.296.851.250 1.568.204.824 47,57 23,19 22,82 98,40
121201
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
9.773.253.000 2.076.547.122 1.044.946.698 50,32 22,51 22,16 98,44
121301 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga 68.859.154.000 15.203.660.051 3.899.521.618 25,65 26,89 26,77 99,56
121701
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
14.350.814.000 2.825.099.500 2.096.629.345 74,21 28,54 28,54 100,00
200101 Dinas Kelautan dan
Perikanan 22.153.365.000 3.759.805.154 2.098.827.628 55,82 23,22 22,19 95,59
200201 Dinas Pariwisata 18.535.971.000 3.623.495.350 1.441.873.982 39,79 24,72 24,46 98,96
200301 Dinas Pertanian 54.117.011.350 14.198.092.846 7.372.050.415 51,92 21,45 21,24 99,04
200501
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
34.605.948.000 10.812.284.860 2.963.133.358 27,41 21,74 21,62 99,45
200701 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan 64.132.343.000 8.068.940.920 2.387.287.631 29,59 24,44 24,14 98,78
300103 Sekretariat DPRD 293.657.946.000 100.263.367.020 49.358.052.201 49,23 25,20 24,83 98,52
300104 Sekretariat Daerah 128.431.249.110 31.615.814.618 15.473.192.606 48,94 23,36 22,99 98,40
30010402 Biro Pemerintahan 3.468.214.000 1.040.120.700 608.818.002 58,53 23,97 22,89 95,49
30010403 Biro Hukum 2.624.261.000 662.988.600 183.879.200 27,73 25,06 25,06 100,00
- 213 -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi,
Program dan
Kegiatan
Pagu
TRIWULAN I
Anggaran (Rp) Kinerja (%)
Target Realisasi (%) Targ
et
Realisa
si (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30010404 Biro Organisasi 2.211.989.000 649.844.750 265.662.263 40,88 26,50 25,39 95,81
30010405 Biro Bina
Perekonomian 3.959.199.000 1.040.917.000 506.572.994 48,67 19,13 19,13 100,00
30010406 Biro Kesejahteraan
Rakyat 9.940.000.000 5.318.357.120 207.150.000 3,89 23,12 22,56 97,58
30010407 Biro Umum 57.281.012.000 11.801.699.136 7.301.106.995 61,86 25,02 24,67 98,60
30010408
Biro Bina
Infrastruktur dan
Sumber Daya Alam
1.994.534.000 542.742.960 324.096.036 59,71 14,85 14,70 98,95
30010409
Biro Administrasi
Pembangunan
Daerah
6.118.990.110 1.388.974.352 293.942.500 21,16 28,71 28,71 100,00
30010410
Biro Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
40.833.050.000 9.170.170.000 5.781.964.616 63,05 23,92 23,82 99,57
300105 Badan Penghubung 5.829.243.000 1.025.259.970 818.099.133 79,79 26,27 26,25 99,95
300201 Inspektorat Provinsi 21.962.331.000 5.807.445.694 2.781.962.846 47,90 19,38 19,38 100,00
300301
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
24.254.206.000 6.241.073.000 2.612.725.064 41,86 20,58 20,57 99,94
300401 Badan Pendapatan
Daerah 175.704.507.000 48.618.647.765 20.364.703.368 41,89 27,25 26,69 97,95
300403
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
16.306.101.000 2.618.555.560 2.066.934.055 78,93 20,92 20,92 100,00
300501 Badan Kepegawaian
Daerah 15.904.978.000 6.702.680.870 1.439.389.843 21,47 27,59 27,59 100,00
300601
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
44.574.659.000 11.166.735.135 5.082.737.892 45,52 25,48 25,48 100,00
TOTAL 4.985.935.480.960 1.056.405.415.137 341.043.108.381 32,28 24,24 23,85 98,41
- 214 -
Tabel 0-68 Rekapitulasi realisasi rata-rata kinerja keuangan Perangkat Daerah
No Katagori penilaian berdasarkan
persentase realisasi keuangan
Perangkat Daerah
1. Kegiatan dengan serapan Sangat
Tinggi ≥91-100
-
2. Kegiatan dengan serapan Tinggi 76-
≥90
1. Badan Penghubung
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3. Kegiatan dengan serapan Sedang 66-
≥75
1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah
4. Kegiatan dengan serapan Rendah 51-
≥65
1. Dinas Sosial
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana
3. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Pertanian
6. Biro Pemerintahan
7. Biro Umum
8. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam
9. Biro Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan
5. Kegiatan dengan serapan Sangat
Rendah ≤50
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Dinas Ketenaga Kerjaan dan
Transmigrasi
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 215 -
No Katagori penilaian berdasarkan
persentase realisasi keuangan
Perangkat Daerah
15. Dinas Pariwisata
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Sekretariat DPRD
19. Sekretariat Daerah
20. Biro Hukum
21. Biro Organisasi
22. Biro Bina Perekonomian
23. Biro Kesejahteraan Rakyat
24. Biro Administrasi Pembangunan
Daerah
25. Inspektorat Provinsi
26. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian Daerah
29. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Berdasarkan tabel diatas dapat kita cermati masih terdapat 29
Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah
9 Perangkat Daerah (29,05%), kategori Rendah (21,43%), Sedang 2
Perangkat Daerah (4,8%), Tinggi 2 Perangkat Daerah (4,8%) dan belum ada
Perangkat Daerah yang mencapai kategori Sangat Tinggi.
Untuk realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah per kegiatan sesuai
target sampai triwulan I, masih terdapat kegiatan yang capaian kinerja
dengan kategori Sedang yaitu kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar
negeri pada Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan capaian
68,82% serta beberapa kegiatan pada Program dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang capaiannya dengan kategori Sangat Rendah (masih
dibawah 50%) diantaranya adalah:
1. Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Wilayah Kab. Lebak (45,35%);
2. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Taman Budaya dan Museum
(47,20%);
3. Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang (45,35%);
4. Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang (48,88%);
5. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang (38,64%)
6. Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Padarincang Kab. Serang
(45,35%)
- 216 -
7. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak (27,33%)
8. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang (38,64%)
9. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang (27,33%)
10. Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang (42,43%)
11. Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar (45,35%)
12. Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan (45,35%)
13. Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilegon (45,35%)
14. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak (27,33%)
15. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang (27,33%)
16. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak (27,33%)
17. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang (27,33%)
Secara umum capaian kinerja triwulan I Tahun 2020 seluruh Perangkat
Daerah kinerja sudah sangat baik dengan kategori Sangat Tinggi hanya 1
(satu) Perangkat Daerah yang mencapai kategori Tinggi yaitu Dinas
Pendidikan sebesar 88,73%.
Permasalahan secara umum yang diidentifikasi dari Hasil Evaluasi
terhadap RKPD/APBD Provinsi Banten Triwulan I 2020 adalah:
1. Terdapat beberapa Sekolah Menengah Atas yang terkena dampak
Banjir Bandang sehingga berdampak pada proses belajar mengajar
dan penyelenggaraan pendidikannya;
2. Masih terdapat Sekolah yang belum ada penunjukan KPA;
3. Masih terdapat kendala dalam pemenuhan SDM pada Sekolah
Menengah sehingga berpengaruh pada administratif dan proses
penyelenggaraan pendidikan;
4. Masih terdapat SDM di Sekolah yang belum memahami seluruh
pelaporan yang harus dipenuhi;
5. Masih adanya kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
belum diinput kedalam aplikasi SIMR@L sehingga kegiatan-kegiatan
- 217 -
belum seluruhnya terlaporkan dan terverifikasi capaian kinerja
fisiknya;
6. PPTK masih belum memahami tupoksi dalam Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 sehingga belum bisa memetakan
permasalahan yang harus segera diselesaikan;
7. Dampak dari Pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak
dilaksanakan sesuai jadwal ROK/DRPK/Target Capain yang sudah
ditentukan sebelumnya;
II.2.3 EVALUASI RPJMD TAHUN 2019
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, merupakan penjabaran dari
visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang akan dilaksanakan
dan ingin diwujudkan dalam periode masa jabatannya. Untuk memahami
bagaimana implementasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 akan
dijelaskan sebagai berikut:
1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah yang didalamnya memuat indikator makro,
adapun indikator makro adalah sebagai tujuan dalam rangka
pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang
yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022.
Sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 0-69 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022
No
Uraian
Indikator
Makro
Satu
an
Capai
an
2016
TARGET DAN CAPAIAN RPJMD
2017 2018 2019 2020
2021
2022
T R T R T R T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 LPE Perse
n 5.26 5.70 5.71 6.00 5.81 6.20 5.53 5.80 5.95 6.10
2 Inflasi Perse
n 2.94 4.00 3.98 3.7 3.42 4.20 3.30 3.70 3.70 3.70
3 Penganggu
ran Perse
n 8.92 8.69 9.28 8.45 8.52 8.20 8.11 8.19 8.03 7.84
4 Kemiskina
n Perse
n 5.42 5.25 5.59 5.13 5.25 5.00 9.22 5.12 5.06 5.00
- 218 -
5 IPM Poin 70.96 71.3
5 71.4
2 71.7
7 71.9
5 72.2
0 72.4
4 72.7
5 73.2
1 73.6
8
6 Index Gini Poin 0.39 0.40
0 0.39
0 0.39
0 0.36
7 0.39
0 0.36
1 0.37
0 0.36
5 0.36
0
Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda (T = Target, R = Realisasi)
Selama dua tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai sasaran,
program dan kegiatan untuk mencapai target Indikator Makro dalam
RPJMD yang telah ditetapkan walaupun banyak variable lain yang
berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro tersebut.
Mencermati realisasi kinerja di atas, pencapaian indicator makro
khususnya pada tahun 2019 memenuhi target hanya Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tidak memenuhi target akan tetapi
melampaui di atas capaian nasional. Menjadi catatan penting di awal
tahun 2020, akibat adanya pandemic virus corona atau Covid-19
beberapa indicator makro diantaranya LPE, TPT, Kemiskinan dan TPT
tidak akan tercapai hal tersebut untuk menjadi koreksi bersama
mengingat pandemic ini melanda secara global.
2. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Misi 1. Menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Target pembangunan pada misi ini ditegaskan dalam sasaran
pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan
dicapainya. Pada periode 2017-2022, telah dilakukan beberapa program
dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran
pembangunan pada misi memantapkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Berbagai program yang telah dilaksanakan
tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program
yang direncanakan dalam RPJMD.
- 219 -
Tabel 0-70 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018-2019
Misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
NO
MISI SASARAN
NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET
RPJMD
CAPAIAN TARGET
RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDI
SI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAP
AI
AKAN
TERCAPAI
PERL
U KERJ
A KERA
S
1. Menciptaka
n tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance)
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai 2.8 3.1 3.2 2.41 3.23 77.74 100.9
4 3.5
SEKRETARIS DAERAH
Meningkatnya Penyelenggara
an Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Pemerintah Provinsi Banten
Nilai CC B BB B B 70.00 70.00 X A
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
Meningkatnya
Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung
Capaian Pelayanan Publik
% 100 100 100 100 97.31 100.0
0 97.31 X 100
BADAN
PENGHUBUNG
Terwujudnya
peran DPRD sesuai dengan fungsinya
Capaian Program-program Kerja
DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan,
Fungsi Pembentukan
% 100 100 100 98.3
3 96.78 98.33 96.78 X 100
SEKRETARIAT DPRD
- 220 -
NO
MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN
/ SASARAN
SATUAN
KONDI
SI AWAL
TARGET
RPJMD
CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT
CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDI
SI AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAP
AI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
KERJA
KERAS
Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam
Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang Akuntabel
Capaian Opini BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah
Opini WTP WTP WTP WTP WTP 100.0
0
100.0
0 X WTP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas SPIP
Capaian Maturitas SPIP
Nilai 2 2 3 3.02 3.00 151.0
0 100.0
0 X 4
INSPEKTORAT
Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah yang berkualitas
Capaian
Kesesuaian dengan Parameter
Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah
% 60,00 65 70 65 91.67 100.0
0
130.9
6 X 80
BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang
berkualitas
Cakupan Penelitian dan pengembangan
% 50 100 100 100 100 100.0
0 100.0
0 X 100
- 221 -
NO
MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN
/ SASARAN
SATUAN
KONDI
SI AWAL
TARGET
RPJMD
CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT
CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDI
SI AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAP
AI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
KERJA
KERAS
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi
ASN
% 10 10 15 17.3 29.84 173.0
0 198.9
3 X 30
BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terwujudnya
Profesionalisme aparatur
Persentase Peningkatan
Indeks Profesionalitas ASN
% 10 10 15 8.75 95 87.50 633.3
3 X 95
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah
% 62.89 59.3
0 60.6
2 61.6
8 65.06
104.01
107.32
X 64.44
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban
umum daerah yang aman dan kondusif
Rasio Penegakan Peraturan
Perundang-undangan daerah
% 70,00 75 75 75 75 100.0
0
100.0
0 X 85
SATPOL PP
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,
Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk
mendukung NKRI
Indeks Demokrasi IndonesiaProvinsi Banten
Nilai 68,46 70 74 70 73.78 100.0
0 99.70 X 80
BADAN
KESBANGPOL
Angka Kriminalitas
Nilai 5002 4800 4500 4800 4500 100.0
0 100.0
0 X
4,500
- 222 -
NO
MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN
/ SASARAN
SATUAN
KONDI
SI AWAL
TARGET
RPJMD
CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT
CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDI
SI AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAP
AI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
KERJA
KERAS
Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif
Indeks Resiko Bencana
Nilai 133 133 125 133 172.4
9 100.0
0 137.9
9 X 110
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya
Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Capaian Tertib Administrasi Kependudukan
% 50 80 80 72.0
7 77.51 90.09 96.89 X 80
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA
Meningkatnya Pelayanan
Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan
Informasi
Persentase
Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten
% 20 42.1
0 61.8
3 48.6
1 80.05
115.46
129.47
X 61,83
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Nilai 88,08 88.0
8 89
86.2
9 80.05 97.97 89.94 X 90
- 223 -
Tabel 0-71 Capaian Kinerja Program
Misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD
Tingkat Capaian
Target RPJMD Prediksi Ketercapaian
SKPD
Penanggung Jawab
Misi 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dindikbud Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan:
Skala )
2,50 2.80 3.00 2.80 3.00 100.00 100.00 X Dindikbud Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan
Dinkes Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan:
Skala )
2,50 2.80 3.00 2.91 3.00 103.93 100.00 X Dinkes Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan RSUD Banten
RSUD Banten Dinkes
Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.00 103.93 100.00 X RSUD Banten Dinkes
Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan RSUD Malingping
RSUD
Malingping Dinkes
Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.00 103.93 100.00 X RSUD Malingping Dinkes
Misi 1
- 224 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DPUPR Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala )
2,50 2.80 3.00 2.91 3.00 103.93 100.00 X DPUPR Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
DPRKP Misi 1
1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.69 2.69 96.07 89.67 X DPRKP Misi 1
Program Tata Kelola PemerintahanSatuan Polisi Pamong Praja
Satpolpp Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X Satpolpp Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesbangpol
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X Badan Kesbangpol
Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Badan
BPBD Misi 1
- 225 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Penanggulangan Bencana Daerah
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X BPBD Misi 1
Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Satpolpp Misi 1
1 cakupan pelayanan
ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Satpolpp Misi 1
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
BPBD Misi 1
1 Cakupan mitigasi dan
Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 79.16 98.00 79.16 98.00 X BPBD Misi 1
Program Pembinaan Idiologi
dan Wawasan Kebangsaan
Badan
Kesbangpol
Misi 1
1 Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan
(Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)
5,00 22.00 24.00 22.00 24.00 100.00 100.00 X Badan Kesbangpol
Misi 1
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Satpolpp Misi 1
- 226 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan:
%)
70,00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 100.00 X Satpolpp Misi 1
Program Perlindungan Masyarakat
Satpolpp Misi 1
1 Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Satpolpp Misi 1
Program Penanganan Bencana
Kebakaran
Satpolpp Misi 1
1 Cakupan koordinasi
penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Satpolpp Misi 1
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan
Bencana
BPBD Misi 1
1 Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik,
Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 84.98 100.00 84.98 X BPBD Misi 1
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
BPBD Misi 1
- 227 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Persentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana
pasca bencana (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 97.57 100.00 97.57 X BPBD Misi 1
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesbangpol
Misi 1
1 Persentase penurunan
peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Bidang
Kewaspadaan Nasional
Misi 1
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Badan Kesbangpol
Misi 1
1 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)
70,00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 100.00 X Bidang Kewaspadaan Nasional
Misi 1
Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Badan Kesbangpol
Misi 1
3 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)
68,66 0.00 70.00 70.00 100.00 X Bidang Kewaspadaan Nasional
Misi 1
4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)
56,67 65.00 0.00 65.00 100.00 X Bidang Kewaspadaan Nasional
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial
Dinsos Misi 1
- 228 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X Dinsos Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Disnakertrans Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X Disnakertrans Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana
DP3AKKB Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X DP3AKKB Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas
Ketahanan Pangan
Dinas Ketapang Misi 1
- 229 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.92 3.19 104.29 106.33 X Dinas Ketapang Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DLHK Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.93 106.33 X DLHK Misi 1
Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil
DP3AKKB Misi 1
1 Rasio bayi berakte
kelahiran (Satuan: %)
60,00 64.86 67.38 61.64 92.04 95.04 136.60 X DP3AKKB Misi 1
2 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)
20,00 23.33 30.81 24.37 32.93 104.46 106.88 X DP3AKKB Misi 1
3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)
80,00 85.76 86.47 91.95 98.82 107.22 114.28 X DP3AKKB Misi 1
4 Rasio kepemilikan akta
kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)
77,00 79.19 80.99 74.29 92.58 93.81 114.31 X DP3AKKB Misi 1
5 Cakupan data dan informasi kependudukan
(Satuan: %)
80,00 85.00 100.00 83.62 100.00 98.38 100.00 X DP3AKKB Misi 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Misi 1
- 230 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Dinas PMD Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.90 3.19 103.57 106.33 X Dinas PMD Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas
Perhubungan
Dishub Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.93 106.33 X Dishub Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Diskominfo Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.93 106.33 X Diskominfo Misi 1
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Diskominfo Misi 1
1 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)
10,00 20.00 40.00 24.98 32.02 124.90 80.05 X Diskominfo Misi 1
- 231 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas KUKM Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.93 106.33 X Dinas KUKM Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP Misi 1
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.93 106.33 X DPMPTSP Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
Dispora Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.80 3.19 100.00 106.33 X Dispora Misi 1
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Diskominfo Misi 1
- 232 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang
terintegrasi (Satuan: %)
30,00 50.00 60.00 50.00 60.00 100.00 100.00 X Diskominfo Misi 1
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Misi 1
1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)
30,00 50.00 60.00 50.00 100.00 100.00 166.67 X Bappeda Misi 1
Persandian Misi 1
Program Tata Kelola Persandian Diskominfo Misi 1
2 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)
10,00 20.00 40.00 20.00 40.00 100.00 100.00 X Diskominfo Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah
DPKD Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X DPKD Misi 1
- 233 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan
DKP Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X DKP Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas Pariwisata
Dispar Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 Dispar Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian
Distan Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Distan Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas ESDM Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Dinas ESDM Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Disperindag Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Disperindag Misi 1
- 234 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD
Set DPRD Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.80 3.00 100.00 100.00 X Set DPRD Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Biro Umum
Setda Biro
Umum
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Umum
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan
Setda Biro ARTP
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro ARTP
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Setda Biro Adpem
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Adpem
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Bina Perekonomian
Setda Biro Perekonomian
Misi 1
- 235 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Perekonomian
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Biro Kesra
Misi 1
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro
Kesra
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Organisasi
Setda Biro Organisasi
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Organisasi
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan
Setda Biro Pemerintahan
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Pemerintahan
Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Setda Biro
Infrastruktur
Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Infrastruktur
Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Biro Hukum
Setda Biro
Hukum
Misi 1
- 236 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Setda Biro Hukum
Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Penghubung
Badan Penghubung
Misi 1
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.80 3.30 100.00 110.00 X Badan
Penghubung
Misi 1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Set DPRD Misi 1
1 Capaian % Kinerja Fungsi
DPRD (Satuan: %)
0,00 100.00 100.00 95.00 94.37 95.00 94.37 X Set DPRD Misi 1
2 Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan
dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)
0,00 100.00 100.00 100.00 98.92 100.00 98.92 X Set DPRD Misi 1
3 Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)
0,00 100.00 100.00 100.00 97.17 100.00 97.17 X Set DPRD Misi 1
Program Pembangunan
Kemitraan
Badan
Penghubung
Misi 1
- 237 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
1 Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 97.31 100.00 97.31 X Badan Penghubung
Misi 1
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Setda Biro Organisasi
Misi 1
3 Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
B (Satuan: %)
10,00 30.00 50.00 30.00 50.00 100.00 100.00 X Setda Biro Organisasi
Misi 1
Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
Setda Biro Pemerintahan
Misi 1
1 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)
65,00 70.00 75.00 70.00 95.75 100.00 127.67 X Setda Biro Pemerintahan
Misi 1
Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
Setda Biro Hukum
Misi 1
1 Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 X Setda Biro Hukum
Misi 1
3 Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi
hukum nasional (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 100.00 X Setda Biro Hukum
Misi 1
- 238 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
5 Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik (Satuan: %)
50,00 70.00 80.00 70.00 80.00 100.00 100.00 X Setda Biro Hukum
Misi 1
Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Setda Biro Kesra
Misi 1
1 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 93.75 X Setda Biro Kesra
Misi 1
Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
Setda Biro Adpem
Misi 1
1 Persentase keselarasan kebijakan di bidang
Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 100.00 X Setda Biro Adpem
Misi 1
3 Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi
Pembangunan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 96.00 80.00 128.00 100.00 X Setda Biro Adpem
Misi 1
Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
Setda Biro ARTP
Misi 1
1 Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 72.13 100.00 90.16 X Setda Biro ARTP
Misi 1
- 239 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
2 Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 72.50 80.00 96.67 100.00 X Setda Biro ARTP
Misi 1
3 Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 79.98 100.00 99.98 X Setda Biro ARTP
Misi 1
Program Pelayanan Umum Setda Biro Umum
Misi 1
1 Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)
100,00 75.00 80.00 70.00 80.00 93.33 100.00 X Setda Biro Umum
Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Inspektorat
Inspektorat Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 Inspektorat Misi 1
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inspektorat Misi 1
2 Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %) (Satuan: %)
55,00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 100.00 X Inspektorat Misi 1
3 Indek Integritas (Satuan: poin) (Satuan: Point)
72,48 73.48 74.48 72.01 74.48 98.00 100.00 X Inspektorat Misi 1
4 Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai) (Satuan: Nilai)
2,00 2.00 3.00 3.00 3.00 150.00 100.00 X Inspektorat Misi 1
- 240 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
5 Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini) (Satuan: Opini)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Inspektorat Misi 1
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Bappeda Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X Bappeda Misi 1
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Bappeda Misi 1
1 Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)
100,00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 X Bappeda Misi 1
2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 X Bappeda Misi 1
3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
(Satuan: %)
70,00 80.00 85.00 80.00 100.00 100.00 117.65 X Bappeda Misi 1
4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan
dengan RTRW (Satuan: %)
50,00 70.00 75.00 70.00 100.00 100.00 133.33 X Bappeda Misi 1
- 241 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
Bappeda Misi 1
1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam
dokumen perencanaan (Satuan: %)
50,00 70.00 75.00 70.00 100.00 100.00 133.33 X Bappeda Misi 1
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan
Bappeda Misi 1
1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang
diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)
50,00 70.00 75.00 70.00 100.00 100.00 133.33 X Bappeda Misi 1
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Misi 1
1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)
50,00 70.00 75.00 70.00 100.00 100.00 133.33 X Bappeda Misi 1
- 242 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
BPKAD Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.91 3.19 103.86 106.33 X BPKAD Misi 1
Program Tata Kelola
Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah
BPD Misi 1
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 3.00 0.00 100.00 X BPD Misi 1
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
BPD Misi 1
1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)
55,60 57.58 58.94 59.09 62.38 102.62 105.84 X BPD Misi 1
2 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)
44,40 42.42 41.06 41.62 41.46 98.11 100.97 X BPD Misi 1
- 243 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD Misi 1
1 Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan:
%)
75,00 80.00 85.00 80.00 85.00 100.00 100.00 X BPKAD Misi 1
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
BPD Misi 1
6 Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah
yang dapat diselesaikan (Satuan: %)
2,36 14.20 15.22 27.27 21.76 192.04 142.97 X BPD Misi 1
Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
BPKAD Misi 1
1 Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah (Satuan: %)
70,00 80.00 90.00 80.00 90.00 100.00 100.00 X BPKAD Misi 1
Program Penatausahaan Aset
Daerah
BPKAD Misi 1
1 Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 96.01 100.00 96.01 100.00 X BPKAD Misi 1
- 244 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah
BKD Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 2.80 3.28 100.00 109.33 X BKD Misi 1
Program Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
BKD Misi 1
1 Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)
0,00 85.00 90.00 82.09 54.17 96.58 60.19 X BKD Misi 1
3 Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai
(Satuan: %)
0,00 85.00 90.00 85.00 98.44 100.00 109.38 X BKD Misi 1
4 Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)
0,00 85.00 90.00 77.04 90.00 90.64 100.00 X BKD Misi 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BKD Misi 1
1 Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)
70,00 85.00 90.00 67.85 92.16 79.82 102.40 X BKD Misi 1
Pendidikan dan Pelatihan Misi 1
- 245 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
BPSDM Misi 1
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala)
2,50 2.80 3.00 3.03 3.21 108.21 107.00 X BPSDM Misi 1
Program Pengembangan SDM
Aparatur
BPSDM Misi 1
1 Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen
dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)
70,00 80.00 85.00 88.72 99.02 110.90 116.49 X BPSDM Misi 1
2 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan:
%)
70,00 80.00 85.00 89.76 97.20 112.20 114.35 X BPSDM Misi 1
Program Penilaian dan
Sertifikasi Aparatur
BPSDM Misi 1
1 Prosentase kompetensi dan
profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)
70,00 80.00 85.00 93.97 93.97 117.46 110.55 X BPSDM Misi 1
2 Cakupan Ketersediaan
Bahan Penunjang
70,00 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 X BPSDM Misi 1
- 246 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Kerja
Keras Target Target Target Target Target Target
Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)
Penelitian dan Pengembangan Misi 1
Program Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Misi 1
1 Persentase hasil penelitian
yang dimanfaatkan (Satuan: %)
30,00 50.00 60.00 40.00 100.00 80.00 166.67 X Bappeda Misi 1
2 Persentase inovasi yang
diadopsi (Satuan: %)
30,00 50.00 60.00 50.00 100.00 100.00 166.67 X Bappeda Misi 1
- 247 -
Capaian yang telah diperoleh dari Misi Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) terdapat poin penting
antara lain:
a. Dari 103 indikator kinerja program, yang telah tercapai adalah 88
indikator program (85,4%), yang belum tercapai adalah 15
indikator program (14,6%), untuk indikator indeks kepuasan
masyarakat hanya 1 (satu) perangkat daerah yang belum tercapai
namun demikian meski masih ada yang belum tercapai pada dua
tahun periode RPJMD dapat dipastikan akan tercapai pada akhir
periode RPJMD yaitu pada Tahun 2022 meskipun untuk indikator
program capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
harus bekerja keras dari semua unsur Perangkat Daerah yang
terlibat untuk mencapai predikat A;
b. Dari capaian seluruh indikator pada Misi I ini sudah sangat baik,
artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah
berjalan optimal, hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi
yaitu perubahan pada pola pikir dan budaya kerja yang harus
didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang memiliki
integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan
memberikan pelayanan prima, serta pertanggungjawaban terhadap
penggunaan anggaran, budget savig, serta perbaikan pelayanan
publik yang bermanfaat bagi masyarakat, pembangunan Zona
Integritas mengalami peningkatan jumlah unit yang diajukan,
terdapat peningkatan penegakan punishment atas pegawai yang
melakukan pelanggaran disiplin, serta terdapat peningkatan atas
pelaksanaan pengawasan terkait pelaporan gratifikasi;
c. Faktor pendukung yang dicapai pada Misi Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik ini adalah: Komitmen Pimpinan,
dukungan anggaran, Dasar Hukum yang kuat, Dukungan dari
lingkungan Internal dan Masyarakat, adanya kolaborasi
/kerjasama antar Perangkat Daerah serta inisiatif internal,
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah
dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan baik layanan
kepada masyarakat maupun kepada pengguna layanan internal;
d. Faktor penghambat: kinerja masih berbasis output, koordinasi
lintas sektor masih belum maksimal, keterpaduan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian
masih belum optimal, keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan
daerah masih kurang, penggunaan sumberdaya yang ada belum
efektif dan efisien, implementasi Reformasi Birokrasi belum
dilakukan secara merata dan terintegrasi pada seluruh unit kerja,
- 248 -
belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Grand Design teknologi informasi (Road Map E-Government)
3. Evaluasi Capaian Indikator Misi 2. Membangun dan meningkatkan
kualitas infrastruktur
Target pembangunan pada misi ini ditegaskan dalam sasaran
pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan
dicapainya. Pada periode 2017-2022, telah dilakukan beberapa program
dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran
pembangunan pada misi Membangun dan meningkatkan kualitas
infrastruktur. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut
sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang
direncanakan dalam RPJMD
- 249 -
Tabel 0-72 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Misi 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
NO MISI SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
/ SASARAN SATUA
N
KONDISI
AWAL TARGET RPJMD
CAPAIAN TARGET
RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD PREDIKSI KETERCAPAIAN
KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERCA
PAI
PERLU KERJA KERA
S
2. Membangun dan meningkat
kan kualitas infrastruktur
Capaian kinerja infrastruktur daerah
% 50 100 100 0.00 0.00 100 SEKRETARIS DAERAH
Meningkatnya Infrastruktur jalan dan
jembatan yang handal
Tingkat Kemantapan Jalan
% 78,98 87.43 89.00 91.40 98.15 104.54 110.28 X 89.00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Meningkatny
a sarana dan prasarana jaringan
sumberdaya air
Persentase pemulihan dan pencegahan banjir
% 15,51 20.89 26.27 20.84 26.89 99.76 102.36 X 26.27
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemenuhan tingkat layanan irigasi
Ha 15.118,5 15332.98 16721.78 15312.06 15826.06 99.86 94.64 X 16.721,78
Meningkatny
a Perencanaan dan Pengendalia
n
Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang
% 80 82.5 85 88.50 88.70 107.27 104.35 X 85
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 250 -
NO MISI SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
/ SASARAN
SATUA
N
KONDISI
AWAL TARGET RPJMD
CAPAIAN TARGET
RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD PREDIKSI KETERCAPAIAN
KONDISI AKHIR
2022
PENANGGUNG
JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERCA
PAI
PERLU KERJA KERA
S
Pemanfaatan Ruang
Meningkatny
a Perumahan dan Pemukiman
yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
lingkungan, serta Pengelolaan Sampah
regional
Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani
Ha 375.29 114.6 203.2 58.22 101.16 50.80 49.78 X 375.29
DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
N
Persentase Rumah Layak Huni
% 82.86 84.02 85.18 97.01 93.13 115.46 109.33 X 88.66
cakupan penyediaan
pengelolaan sampah % 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 80.00
Meningkatnya Sarana dan prasarana
bangunan pada kawasan Strategis
Provinsi
Persentase Gedung
strategis Provinsi dalam kondisi baik
% 30,00 40.00 50.00 36.84 39.89 92.10 79.78 X 50
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
- 251 -
NO MISI SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
/ SASARAN
SATUA
N
KONDISI
AWAL TARGET RPJMD
CAPAIAN TARGET
RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD PREDIKSI KETERCAPAIAN
KONDISI AKHIR
2022
PENANGGUNG
JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERCA
PAI
PERLU KERJA KERA
S
yang berkualitas
Meningkatnya
keselamatan dan kelancaran lalulintas
Persentase penurunan
angka kecelakaan lalu lintas
% 0 10 20 10 20 100.00 100.00 X 20
DINAS PERHUBUN
GAN
Meningkatnya Kinerja pelayanan,
pembangunan sarana dan prasarana
transportasi yang lebih baik
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
% 0 10 20 10 20 100.00 100.00 X 90
- 252 -
Tabel 0-73 Capaian Kinerja Program
Misi 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator
Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian SKPD
Penanggung Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja
Keras
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
DPUPR Misi 2
2 Persentase Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Mantap (Satuan: %)
74,45 79.56 84.67 91.41 98.15 114.8
9
115.92 X DPUPR Misi 2
3 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis
(Satuan: %)
26,60 27.20 28.99 27.20 37.40 100.00
129.01 X DPUPR Misi 2
4 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan:
%)
83,00 86.30 89.70 88.70 90.70 102.78
101.11 X DPUPR Misi 2
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
DPUPR Misi 2
1 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)
0,00 10.00 20.00 9.07 13.87 90.70 69.35 X DPUPR Misi 2
Program Pembangunan Sumberdaya Air
DPUPR Misi 2
1 Luas Layanan Jaringan Irigasi
Teknis Provinsi (Satuan: Ha)
15.118,
50
15332.9
8
16721.78 15312.0
6
15826.0
6
99.86 94.64 X DPUPR Misi 2
2 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)
46,21 51.59 56.97 46.21 97.19 89.57 170.60 X DPUPR Misi 2
3 Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan: %)
15,51 20.89 26.27 20.81 26.89 99.62 102.36 X DPUPR Misi 2
Program Penataan
Ruang
DPUPR Misi 2
- 253 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator
Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD
Tingkat Capaian
Target RPJMD Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggu
ng Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)
0,00 25.00 37.50 20.00 20.00 80.00 53.33 X DPUPR Misi 2
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Misi 2
Program
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
DPRKP Misi 2
1 Luas Kawasan Kumuh yang
ditata (Satuan: Ha)
375,29 114.60 203.20 58.22 101.16 50.80 49.78 X DPRKP Misi 2
2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)
82,86 84.02 85.18 309.50 93.13 368.36
109.33 X DPRKP Misi 2
Program Penataan
Bangunan dan Lingkungan
DPRKP Misi 2
1 persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)
0,00 28.00 69.00 28.00 62.56 100.00
90.67 X DPRKP Misi 2
2 persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
(Satuan: %)
0,00 25.00 50.00 25.00 39.89 100.00
79.78 X DPRKP Misi 2
Program Keciptakaryaan
DPRKP Misi 2
1 Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)
71,05 72.75 76.15 74.90 73.68 102.96
96.76 X DPRKP Misi 2
- 254 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator
Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD
Tingkat Capaian
Target RPJMD Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggu
ng Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
3 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)
67,94 72.86 75.57 71.09 79.71 97.57 105.48 X DPRKP Misi 2
Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan
Dishub Misi 2
1 Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan
transportasi yang diterapkan (Satuan: %)
0,00 20.00 20.00 20.00 62.50 100.00
312.50 X Dishub Misi 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Dishub Misi 2
3 Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap
kebutuhan (Satuan: %)
10,00 10.00 20.00 9.70 50.00 97.00 250.00 X Dishub Misi 2
5 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana
perkeretaapian (Satuan: %)
0,00 10.00 20.00 10.00 27.89 100.00
139.45 X Dishub Misi 2
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Dishub Misi 2
1 Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi
(Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 23.38 24.67 23.38 24.67 X Dishub Misi 2
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
Dishub Misi 2
- 255 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator
Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD
Tingkat Capaian
Target RPJMD Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggu
ng Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan
(Satuan: %)
0,00 100.00 100.00 42.86 37.66 42.86 37.66 X Dishub Misi 2
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut dan Udara
Dishub Misi 2
1 Persentase pembangunan
pelabuhan pengumpan regional (Satuan: %)
0,00 0.00 20.00 0.00 50.00 250.00 X Dishub Misi 2
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Diskominfo
Misi 2
1 Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)
12,41 30.26 48.38 34.32 48.38 113.42
100.00 X Diskominfo
Misi 2
- 256 -
Capaian yang telah diperoleh dari Misi Membangun dan Meningkatkan
Kualitas Infrastruktur terdapat poin penting antara lain:
a. Dari 21 indikator kinerja program, yang telah tercapai adalah 13
indikator program (61,9%), yang belum tercapai adalah 8 indikator
program (38,1%), namun demikian meski ada yang belum tercapai
pada dua tahun periode RPJMD dapat dipastikan akan tercapai pada
akhir periode RPJMD yaitu pada Tahun 2022;
b. Dari capaian seluruh indikator pada Misi II ini sudah sangat baik, bisa
terlihat pada tabel di atas hampir di semua indikator program
mengalami peningkatan;
c. Faktor pendukung yang dicapai pada Misi II antara lain: Komitmen
Pimpinan untuk penyelesaian bidang infrastruktur, dukungan
anggaran yang optimal untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan
infrastruktur, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan
pembangunan infrastruktur sesuai kewenangan, dukungan Peraturan
seperti Perda, dukungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan
konstruksi;
d. Faktor penghambat: kinerja masih berbasis output, koordinasi lintas
sektor masih belum maksimal, gagal lelang sehingga pekerjaan terkait
kontrak tidak terlaksana/terlambat, pembebasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur yang sering terlambat baik karena adanya
sengketa lahan ataupun penolakan dari pemilik lahan, terjadi bencana
alam, keterbatasan SDM teknis serta sarana prasarana penunjang
kegiatan.
4. Evaluasi Capaian Indikator Misi 3. Meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
Target pembangunan pada misi ini ditegaskan dalam sasaran
pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan
dicapainya. Pada periode 2017-2022, telah dilakukan beberapa
program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran
pembangunan pada misi Meningkatkan akses dan pemerataan
pelayanan Pendidikan berkualitas. Berbagai program yang telah
dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari
program-program yang direncanakan dalam RPJMD.
- 257 -
Tabel 0-74 Capaian Kinerja Sasaran
Misi 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
NO MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDI
SI AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT
CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERC
APAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
3. Meningkatkan
akses dan pemerataan pelayana
n Pendidikan berkualit
as
Indeks Pembangunan
Manusia
% 70.96 71,77 72,20 71.95 72.44 100.25 100.33 73,68 SERETARIS
DAERAH
Meningkatnya Akses
dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus
Harapan lama sekolah
Tahun 12.7 13 13.5 13 13.5 100.00 100.00 X 15
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata rata lama sekolah
Tahun 8.37 8.47 8.7 8.71 8.7 102.83 100.00 X 9.3
Meningkatnya Kelembagaa
n PUG (Pengarusutamaan
Gender)
Indeks
pembangunan gender (IPG)
Nilai 91.39 91.67 91.95 86.12 91.67 93.95 99.70 X 92.79
Meningkatnya Akses dan dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
% 71.13 72.9 74.67 115.54 84.23 158.49 112.80 X 80
DINAS PENDIDIKAN
- 258 -
NO MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
Kulaitas Pelayanan Pendidikan
Menengah dan Khusus
DAN KEBUDAYAAN
Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah Menengah
% 57.21 58.77 60.33 105.53 62.02 179.56 102.80 X 65
Meningkatn
ya Pelestarian Kebudayaan
Persentase
pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah
% 0.00 100 100 72.90 100 72.90 100.00 X 100
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terwujudny
a pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga
yang berprestasi
Indeks Pembangunan Kepemudaan
Nilai 0.00 10 20 10 20 100.00 100.00 X 45
DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Indeks
Pembangunan Olahraga
Nilai 0.00 10 20 10 20 100.00 100.00 X 45
Meningkatnya Pengarusta
maan Gender
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Nilai 68.74 69.54 70.34 68.30 71.14 98.22 101.14 X 72.74
DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
- 259 -
NO MISI SASARAN NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
Meningkatnya Budaya
Literasi
Persentase peningkatan minat
baca masyarakat
% 25.1 30 35 30 59.79 100.00 170.83 X 35.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH
Meningkatnya
Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang
berkualitas
Persentase OPD
yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan
Kearsipan
% 70 80 85 80 93 100.00 109.41 X 100
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH
Tabel 0-75 Capaian Kinerja Program
Misi 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Pendidikan Misi 3
Program Pendidikan Menengah
Dindikbud Misi 3
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Menengah (Satuan: %)
71,13 72.90 74.67 84.23 84.23 115.54 112.80 X Dindikbud Misi 3
2 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan:
%)
57,21 58.77 60.33 62.02 62.02 105.53 102.80 X Dindikbud Misi 3
- 260 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
3 Angka Putus Sekolah SMA
(Satuan: %)
0,25 0.2200 0.1900 0.2100 0.002
4
95.45 1.26 X Dindikbud Misi 3
4 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)
98,83 98.64 98.85 100.00 100.00
101.38 101.16 X Dindikbud Misi 3
5 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)
50,70 51.96 53.22 50.63 54.55 97.44 102.50 X Dindikbud Misi 3
6 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS
(Satuan: %)
47,60 48.68 49.76 43.88 49.47 90.14 99.42 X Dindikbud Misi 3
7 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)
0,50 0.4400 0.3800 0.3200 0.0048
72.73 1.26 X Dindikbud Misi 3
8 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)
99,87 99.89 99.90 100.00 99.92 100.11 100.02 X Dindikbud Misi 3
9 Nilai Rata-rata Ujian SMK
(Satuan: %)
54,70 55.50 56.30 41.85 44.06 75.41 78.26 X Dindikbud Misi 3
10
Persentase SMK yang menerapkan link and match
(Satuan: %)
10,00 17.00 34.00 76.15 70.31 447.94 206.79 X Dindikbud Misi 3
Program Pendidikan Khusus
Dindikbud Misi 3
1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)
15,00 17.00 34.00 33.33 27.10 196.06 79.71 X Dindikbud Misi 3
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Dindikbud Misi 3
1 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK
(Satuan: %)
56,23 56.98 57.74 56.23 56.23 98.68 97.38 X Dindikbud Misi 3
- 261 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
2 Nilai Uji Kompetensi Guru
(UKG) SMA (Satuan: %)
64,57 64.86 65.14 64.57 64.57 99.55 99.12 X Dindikbud Misi 3
3 Persentase guru SMA yang bersertifikat
(Satuan: %)
95,26 96.21 97.16 96.48 42.80 100.28 44.05 X Dindikbud Misi 3
4 Persentase guru SMK yang bersertifikat
(Satuan: %)
48,28 54.63 60.97 92.85 25.90 169.96 42.48 X X Dindikbud Misi 3
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran
Dindikbud Misi 3
2 Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)
10,00 20.00 30.00 27.50 85.00 137.50 283.33 X Misi 3
Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
DP3AKKB Misi 3
1 Cakupan Perencanaan Responsif Gender
(Satuan: %)
50,00 50.00 55.00 38.12 76.47 76.24 139.04 X DP3AKKB Misi 3
2 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)
50,00 60.00 63.33 60.00 57.61 100.00 90.97 X DP3AKKB Misi 3
3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)
58,72 58.72 62.27 55.11 72.75 93.85 116.83 X DP3AKKB Misi 3
4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)
70,00 75.00 75.00 71.37 100.00
95.16 133.33 X DP3AKKB Misi 3
- 262 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
5 Indek Ketahan Keluarga
(Satuan: %)
65,19 66.66 67.62 64.93 86.64 97.40 128.13 X DP3AKKB Misi 3
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
DP3AKKB Misi 3
1 Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)
75,00 85.00 95.00 84.11 83.10 98.95 87.47 X DP3AKKB Misi 3
2 Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak
(Satuan: %)
75,00 85.00 95.00 81.38 81.38 95.74 85.66 X DP3AKKB Misi 3
3 Rasio Perlindungan Khusus Anak
(Satuan: %)
6,67 26.67 6.67 58.63 59.84 219.84 897.15 X DP3AKKB Misi 3
Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan
Dispora Misi 3
1 Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda
Mandiri (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 79.67 100.00 99.59 X Dispora Misi 3
2 Persentase Pemuda
Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)
0,00 75.00 80.00 75.00 79.71 100.00 99.64 X Dispora Misi 3
- 263 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga
Dispora Misi 3
2 Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)
50,00 70.00 75.00 70.00 71.43 100.00 95.24 X Dispora Misi 3
Program Peningkatan
Prestasi Olah Raga
Dispora Misi 3
1 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event
wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)
50,00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 100.00 X Dispora Misi 3
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dispora Misi 3
1 Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)
60,00 75.00 80.00 66.00 79.46 88.00 99.33 X Dispora Misi 3
Program Pelestarian Kebudayaan
Dindikbud Misi 3
2 Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)
70,00 85.00 90.00 90.00 76.00 105.88 84.44 X Dindikbud Misi 3
3 Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan:
%)
70,00 85.00 90.00 90.00 90.00 105.88 100.00 X Dindikbud Misi 3
- 264 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
4 Cakupan organisasi kesenian
(pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya (Satuan: %)
70,00 85.00 90.00 90.00 90.00 105.88 100.00 X Dindikbud Misi 3
5 Cakupan Apresiasi Seni dan
Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)
70,00 85.00 90.00 90.00 90.00 105.88 100.00 X Dindikbud Misi 3
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Dindikbud Misi 3
1 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)
0,00 85.00 90.00 90.00 88.00 105.88 97.78 X Dindikbud Misi 3
2 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)
0,00 85.00 90.00 90.00 88.00 105.88 97.78 X Dindikbud Misi 3
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dindikbud Misi 3
1 Cakupan Pelayanan Museum
(Satuan: %)
70,00 85.00 90.00 90.00 87.00 105.88 96.67 X Dindikbud Misi 3
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
DPKD Misi 3
1 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum,
perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (Satuan: %)
75,00 85.00 90.00 85.00 85.71 100.00 95.23 X DPKD Misi 3
- 265 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab
Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu Kerja Keras
Program
Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan
DPKD Misi 3
1 Cakupan Pelayanan
Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)
70,00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 100.00 X DPKD Misi 3
Kearsipan Misi 3
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
DPKD Misi 3
1 Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)
70,00 80.00 85.00 80.00 85.00 100.00 100.00 X DPKD Misi 3
2 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)
70,00 80.00 85.00 80.00 85.00 100.00 100.00 X DPKD Misi 3
3 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan:
%)
70,00 85.00 90.00 85.00 93.00 100.00 103.33 X DPKD Misi 3
- 266 -
Capaian yang telah diperoleh dari Misi Meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
terdapat poin penting antara lain:
a. Dari 41 indikator kinerja program, yang telah tercapai adalah 31
indikator program (61%), yang belum tercapai adalah 10 indikator
program (39 %), namun demikian meski ada yang belum tercapai
pada dua tahun periode RPJMD dapat dipastikan akan tercapai
pada akhir periode RPJMD yaitu pada Tahun 2022;
b. Dari capaian seluruh indikator pada Misi III ini sudah sangat baik,
bisa terlihat pada tabel di atas terjadi hampir di semua indikator
program mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa
capaian indikator program yang menurun pada tahun 2019
dibandingkan dengan tahun 2018 antara lain: Persentase SMK
yang menerapkan link and match, Cakupan Layanan Sekolah
Khusus dan Layanan Khusus, Persentase guru SMA yang
bersertifikat, Persentase guru SMK yang bersertifikat, Cakupan
Data Terpilah Gender dan Anak, Cakupan Penyelesaian pengaduan
KDRT, serta Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
c. Faktor pendukung yang dicapai pada Misi III antara lain: komitmen
pimpinan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan;;
d. Faktor penghambat: kinerja masih berbasis output, belum
memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik,
belum meratanya fasilitas pendidikan menengah, koordinasi lintas
sektor masih belum maksimal, keterlambatan proses pengadaan
barang & jasa.
5. Evaluasi Capaian Indikator Misi 4. Meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Target pembangunan pada misi ini ditegaskan dalam sasaran
pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan
dicapainya. Pada periode 2017-2022, telah dilakukan beberapa
program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran
pembangunan pada misi Meningkatkan akses dan pemerataan
pelayanan Kesehatan berkualitas. Berbagai program yang telah
dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari
program-program yang direncanakan dalam RPJMD
- 267 -
Tabel 0-76 Capaian Kinerja Program
Misi 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Dinkes Misi 4
1 Persentase Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (Satuan: %)
45,00 65.00 81.00 84.35 83.39 129.77 102.95 X Dinkes Misi 4
2 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)
50,00 55.00 60.00 55.00 100.00
100.00 166.67 X Dinkes Misi 4
3 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)
100,00 100.00
100.00 100.00
100.00
100.00 100.00 X Dinkes Misi 4
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Dinkes Misi 4
1 Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)
75,00 90.00 100.00 91.50 94.23 101.67 94.23 X Dinkes Misi 4
2 Persentase pelayanan kesehatan
yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)
45,00 65.00 81.00 75.21 90.00 115.71 111.11 X Dinkes Misi 4
3 Persentase Terbangunnya Rumah
Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)
10,00 20.00 35.00 20.00 35.00 100.00 100.00 X Dinkes Misi 4
- 268 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
4 Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)
0,00 20.00 30.00 20.00 30.00 100.00 100.00 X Dinkes Misi 4
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten
Dinkes Misi 4
2 Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)
88,00 88.00 88.00 70.00 65.18 79.55 74.07 X Dinkes Misi 4
3 Capaian SPM Pelayanan
Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)
70,00 70.00 70.00 88.00 88.00 125.71 125.71 X Dinkes Misi 4
4 Capaian pemenuhan Standar
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %)
70,00 70.00 75.00 69.00 75.00 98.57 100.00 X Dinkes Misi 4
Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit
Dinkes Misi 4
1 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian
penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)
60,00 75.00 85.00 75.00 100.00
100.00 117.65 X Dinkes Misi 4
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Dinkes Misi 4
1 Jumlah Dokter/Dokter Gigi,
Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)
0,00 70.00 170.00 70.00 126.0
0
100.00 74.12 X Dinkes Misi 4
- 269 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
2 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)
65,00 70.00 80.00 95.33 80.00 136.19 100.00 X Dinkes Misi 4
3 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)
40,00 50.00 60.00 31.03 94.51 62.06 157.52 X Dinkes Misi 4
Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Dinkes Misi 4
1 Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di
layani (Satuan: %)
27,00 32.00 37.00 32.00 48.94 100.00 132.27 X Dinkes Misi 4
Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
Dinkes Misi 4
1 Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)
5,00 6.40 6.40 6.40 100.00 0.00 X Dinkes Misi 4
Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping
Dinkes Misi 4
1 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum
Malingping (Satuan: %)
50,00 60.00 70.00 48.00 79.92 80.00 114.17 X Dinkes Misi 4
3 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)
50,00 60.00 70.00 44.50 74.53 74.16 106.47 X Dinkes Misi 4
- 270 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Awal
RPJMD
Target RPJMD Capaian Target
RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggun
g Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Tercapai Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
6 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)
30,00 40.00 50.00 17.99 58.18 44.98 116.36 X Dinkes Misi 4
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Misi 4
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
DP3AKKB Misi 4
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49
tahun) (Satuan: %)
2,40 2.33 2.29 2.30 2.21 98.71 96.51 X DP3AKKB Misi 4
2 Persentase pemakaian
kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)
59,00 60.90 61.00 73.17 69.88 120.15 114.56 X DP3AKKB Misi 4
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)
10,30 10.26 10.18 13.20 14.13 128.65 138.80 X DP3AKKB Misi 4
4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)
2,60 2.53 25.18 2.50 35.68 98.81 141.70 X DP3AKKB Misi 4
- 271 -
Capaian yang telah diperoleh dari Misi Meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
terdapat poin penting antara lain:
a. Dari 23 indikator kinerja program, semua indikator telah tercapai
(100%);
b. Dari capaian seluruh indikator pada Misi IV ini sudah sangat baik,
namun masih terjadi kematian ibu dan kematian bayi serta
muculnya beberapa kasus stunting;
c. Faktor pendukung yang dicapai pada Misi IV antara lain: komitmen
pimpinan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan
d. Faktor penghambat: kinerja masih berbasis output, koordinasi
lintas sektor masih belum maksimal, keterlambatan proses
pengadaan barang & jasa, distribusi tenaga kesehatan masih
belum merata serta keterbatasan penggerakan masyarakat untuk
melaksanakan PHBS.
6. Evaluasi Capaian Indikator Misi 4. Meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Target pembangunan pada misi ini ditegaskan dalam sasaran
pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan
dicapainya. Pada periode 2017-2022, telah dilakukan beberapa
program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran
pembangunan pada misi Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi. Berbagai program yang telah dilaksanakan
tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program
yang direncanakan dalam RPJMD.
- 272 -
Tabel 0-77 Capaian Kinerja Sasaran
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
NO MISI SASARAN
NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
5. Meningkatkan kualitas pertumbuh
an dan pemerataan ekonomi
Laju
Pertumbuhan Ekonomi
% 5.26 6 6.2 5.82 5.53 97.00 89.19 7 SEKRETARIS
DAERAH
Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Jumlah Nilai
Investasi Triliyun 52,30 54.40 60.80 56.52 48.73 103.90 80.15 X 60,80
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Indeks Kepuasan Pelayanan
Investor
% 82.16 85.09 85.22 83.62 88.45 98.27 103.79 X 85.97
Meningkatnya Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal
LPE Sektor
Perindustrian % 3.05 3.7 3.95 6.63 6.02 179.19 152.41 X 4.7
DINAS PERINDUSTRI
AN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi
yang terkendali
LPE Sektor Perdagangan
% 3.82 4.9 5.4 10.90 11.27 222.45 208.70 X 6.9
- 273 -
NO MISI SASARAN
NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan
Strategis
% 4,19 4.00 4.00 4.00 2.47 100.00 61.75 X 4,00
Meningkatnya Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal
Pertumbuhan
Sektor Pertanian
% 7,05 5.30 5.60 3.58 2.21 67.55 39.46 X 5,6
DINAS PERTANIAN
Meningkatya Pertumbuhan Sektor Perikanan
yang optimal
Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan
Terhadap PDRB
% 4,48 4.55 4.67 2.93 2.63 64.40 56.32 X 4,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya
Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga
Indeks
Ketahanan Pangan Daerah
% 82.4 89.2 90.6 89.10 83.29 99.89 91.93 X 85.00
DINAS
KETTAHANAN PANGAN
Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal
Kontribusi
Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
% 2.84 2.89 2.94 2.88 2.89 99.65 98.30 X 2.94
DINAS
PARIWISATA
Meningkatnya
Kualitas Koperasi
Persentase Peningkatan Kualitas
kelembagaan Omset Koperasi
% NA 6 6 5.67 6 94.50 100.00 X 12
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Meningkatnya Usaha Kecil
Persentase Peningkatan Aset dan
% NA 1 1 1 1 100.00 100.00 X 2
- 274 -
NO MISI SASARAN
NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
menjadi usaha menengah
Omset Usaha Kecil
Meningkatnya
Lingkungan Hidup yang berkualitas
Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup
Nilai 43.67 44.17 44.67 49.02 56.86 110.98 127.29 X 52.79
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal
Rasio Cakupan Tutupan Hutan
% 30.6 31.21 31.71 32.41 39.53 103.84 124.66 X 33.21
Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah,
Mineral dan Batubara yang efektif
Persentase Pertumbuhan
Sektor Sumber Daya Mineral.
% 12 12.5 13 12.5 18.43 100.00 141.77 X 13
DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
% 58.06 59.01 60.01 60.27 60.39 102.14 100.63 X 5.74
DINAS
KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRA
SI
Meningkatnya kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Persentase Desa Mandiri
% 14 16.40 18.80 16.40 16.40 100.00 87.23 X 18.8
DINAS PEMBERDAY
AAN MASYARAKAT DAN DESA
- 275 -
NO MISI SASARAN
NDIKATOR
KINERJA TUJUAN / SASARAN
SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET RPJMD CAPAIAN
TARGET RPJMD TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD
PREDIKSI KETERCAPAIAN KONDISI
AKHIR
2022
PENANGGUNG JAWAB
2016 2018 2019 2018 2019 2018 2019 TERCAPAI
AKAN TERC
APAI
PERLU KERJA
KERAS
Menurunnya PMKS
Persentase Penanganan Jumlah PMKS
% 8.24 4.49 3.89 4.79 6.96 106.68 178.92 X 2.08 DINAS SOSIAL
Tabel 0-78 Capaian Kinerja Program
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan Terca
pai
Perlu Kerja
Keras
Program Rehabilitasi Sosial
Dinsos Misi 5
1 Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi
Sosial (Satuan: %)
1.429,00 573.00 608.00 733.00 693.00 127.92
113.98 X Dinsos Misi 5
Program Pemberdayaan
Sosial
Dinsos Misi 5
1 Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi
sosialnya (Satuan: Orang)
1.624,00 1505.00 1520.00 1730.00 1671.00 114.95
109.93 X Dinsos Misi 5
Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinsos Misi 5
1 Persentase Updating Data
Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: (%))
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0
0
100.00 X Dinsos Misi 5
- 276 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
2 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan
(Satuan: Orang)
2.120,00 1300.00 1300.00 1300.00 2352.00 100.00
180.92 X Dinsos Misi 5
3 Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: KK)
48.150,00 30000.00 25000.00 32412.00 49511.00 108.04
198.04 X Dinsos Misi 5
Program Penanganan Fakir Miskin
Dinsos Misi 5
1 Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas
Pemberdayaan Sosial (Satuan: Orang)
1.850,00 940.00 949.00 1021.00 949.00 108.62
100.00 X Dinsos Misi 5
2 Cakupan Penanganan Fakir
Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Kab/Kota)
0,00 0.00 0.00 Dinsos Misi 5
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Dinsos Misi 5
1 Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan
Sosial (Satuan: Orang)
390,00 110.00 110.00 110.00 130.00 100.00
118.18 X Dinsos Misi 5
Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti
Dinsos Misi 5
- 277 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan:
Orang)
280,00 160.00 230.00 160.00 255.00 100.00
110.87 X Dinsos Misi 5
2 Cakupan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar dan anak telantar
di dalam panti (Satuan: %)
0,00 0.00 0.00 Dinsos Misi 5
Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakertrans
Misi 5
1 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)
4,31 4.35 4.40 6.82 4.78 156.78
108.64 X Disnakertrans
Misi 5
Program Peningkatan Hubungan Industri
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Disnakertrans
Misi 5
1 Capaian Hubungan Industrial
(Satuan: %)
2,93 3.66 4.40 3.02 3.93 82.51 89.32 X Disnakertra
ns
Misi 5
2 Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
(Satuan: %)
10,00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
100.00 X Disnakertrans
Misi 5
3 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)
9,49 9.51 9.53 10.00 10.00 105.15
104.93 X Disnakertrans
Misi 5
Program Pengawasan
Ketenagakerjaan
Disnakertrans
Misi 5
- 278 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)
2,92 2.98 3.04 0.93 1.18 31.21 38.82 X Disnakertrans
Misi 5
Program
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Disnakertra
ns
Misi 5
1 Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)
14,95 15.25 15.55 13.92 13.59 91.28 87.40 X Disnakertrans
Misi 5
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri
Disnakertrans
Misi 5
1 Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)
1,25 1.25 1.26 2.05 3.06 164.00
242.86 X Disnakertrans
Misi 5
Program
Peningkatan Ketahanan Pangan
Dinas
Ketapang
Misi 5
1 Ketersediaan pangan
(Satuan: %)
93,90 95.10 96.30 99.91 89.83 105.0
6
93.28 X Dinas
Ketapang
Misi 5
Program Peningkatan
Keterjangkauan Pangan
Dinas Ketapang
Misi 5
1 Keterjangkauan/ akses pangan
(Satuan: %)
80,09 82.50 85.50 82.50 82.19 100.0
0
96.13 X Dinas
Ketapang
Misi 5
Program Perlindungan Konsumen Pangan
Dinas Ketapang
Misi 5
1 Pemanfaatan Pangan
(Satuan: %)
73,21 90.00 90.00 90.00 77.84 100.0
0
86.49 X Dinas
Ketapang
Misi 5
- 279 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
DLHK Misi 5
1 Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok)
203,00 52.00 60.00 88.00 62.00 169.2
3
103.33 X DLHK Misi 5
2 Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)
51,00 51.50 52.00 44.87 52.07 87.13 100.13 X DLHK Misi 5
3 Indeks Kualitas Udara (Satuan:
Nilai)
58,80 59.00 59.20 72.36 73.35 122.6
4
123.90 X DLHK Misi 5
Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas PMD Misi 5
1 Cakupan Desa Tertinggal
menjadi Berkembang (Satuan: Desa)
158,00 2.00 2.00 4.00 2.00 200.0
0
100.00 X Dinas PMD Misi 5
2 Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)
1.022,00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 X Dinas PMD Misi 5
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Dinas PMD Misi 5
1 Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam
41,00 41.00 41.00 41.00 41.00 100.00
100.00 X Dinas PMD Misi 5
- 280 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Kategori Baik (Satuan: Lembaga)
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Dinas PMD Misi 5
1 Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa
Mandiri (Satuan: Desa)
58,00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 X Dinas PMD Misi 5
Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Dinas
KUKM
Misi 5
1 Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain (Satuan: %)
1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00
100.00 X Dinas KUKM
Misi 5
Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
Dinas KUKM
Misi 5
1 Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)
6,00 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00
100.00 X Dinas KUKM
Misi 5
Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan
Koperasi
Dinas KUKM
Misi 5
- 281 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan: %)
0,00 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00
100.00 X Dinas KUKM
Misi 5
Program Pelatihan
SDM Koperasi dan UMKM
Dinas
KUKM
Misi 5
1 Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta
pelatihan Koperasi (Satuan: %)
0,00 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00
100.00 X Dinas KUKM
Misi 5
2 Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan
terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)
0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00
100.00 X Dinas KUKM
Misi 5
Penanaman Modal Misi 5
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi
DPMPTSP Misi 5
1 Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun )
12,40 13.40 13.80 18.63 20.71 139.03
150.07 X DPMPTSP Misi 5
2 Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun )
39,90 43.00 47.00 37.88 28.02 88.09 59.62 X DPMPTSP Misi 5
Program Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi Penanaman Modal
DPMPTSP Misi 5
- 282 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)
75,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 X DPMPTSP Misi 5
Program Pelayanan
Perizinan Penaman Modal
DPMPTSP Misi 5
1 Persentase Realisasi Perizinan
sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0
0
100.00 X DPMPTSP Misi 5
Program
Pengendalian Penanaman Modal
DPMPTSP Misi 5
1 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan:
Cakupan )
16,96 17.03 17.09 26.13 26.14 153.44
152.95 X DPMPTSP Misi 5
Program Peningkatan
Produksi Perikanan Tangkap
DKP Misi 5
1 Persentase Produksi Perikanan
(Satuan: %)
7,49 8.01 8.08 8.00 8.08 99.88 100.00 X DKP Misi 5
Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
DKP Misi 5
1 Luas Laut Yang Terawasi
(Satuan: %)
50,00 60.00 20.00 22.72 65.00 37.87 325.00 X DKP Misi 5
Program Peningkatan Daya
Saing Perikanan
DKP Misi 5
- 283 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
1 Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)
50,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 X DKP Misi 5
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
DKP Misi 5
1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: Poin)
115,00 116.00 117.00 123.25 125.00 106.25
106.84 X DKP Misi 5
Pariwisata Misi 5
Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dispar Misi 5
1 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi
Kreatif (Satuan: Sentra)
2,00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.0
0
100.00 X Dispar Misi 5
Program
Pemasaran Produk Pariwisata
Dispar Misi 5
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan
(Satuan: Orang)
14705763,00 15146936.0
0
15601344.
00
13191096.0
0
14327432.0
0
87.09 91.83 X Dispar Misi 5
2 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)
1,33 1.36 1.39 1.36 1.31 100.00
94.24 X Dispar Misi 5
3 Rata-Rata Pengeluaran
Wisatawan (Satuan: Rp)
3.634.490,00 3743525.00 3852216.0
0
2859840.00 3418582.00 76.39 88.74 X Dispar Misi 5
- 284 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dispar Misi 5
1 Jumlah tenaga kerja yang
terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang )
200,00 300.00 300.00 300.00 400.00 100.0
0
133.33 X Dispar Misi 5
Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dispar Misi 5
1 Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)
20,00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
100.00 X Dispar Misi 5
2 Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis
Sapta Pesona (Satuan: %)
0,00 0.00 0.00 Dispar Misi 5
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Distan Misi 5
1 Capaian Produksitivitas
Tanaman Padi (Satuan: Kw/Ha)
55,68 57.35 59.07 48.88 48.43 85.23 81.99 X Distan Misi 5
2 Capaian Produksi Tanaman
Padi (Satuan: Ton)
2396688,00 2408671.00 2420714.0
0
1603556.00 2183582.00 66.57 90.20 X Distan Misi 5
- 285 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
3 Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)
20551,00 21579.00 22657.00 210556.00 111274.00 975.74
491.12 X Distan Misi 5
4 Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)
6801,00 7141.00 7498.00 14751.00 1427.00 206.57
19.03 X Distan Misi 5
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Distan Misi 5
1 Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)
7.498,00 8246.00 8970.00 10977.00 11444.00 133.12
127.58 X Distan Misi 5
2 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)
700,00 735.00 771.75 920.70 1497.00 125.27
193.97 X Distan Misi 5
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan
Distan Misi 5
1 Peningkatan Produtifitas
Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Ton)
3.184,00 3343.20 3510.36 2043.93 3047.00 61.14 86.80 X Distan Misi 5
2 Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)
3.184,00 0.00 0.00 Distan Misi 5
3 Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)
1.694,00 1728.00 1762.00 4167.54 3063.00 241.18
173.84 X Distan Misi 5
4 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)
43.116,00 43978.00 44858.00 44833.49 42743.00 101.95
95.29 X Distan Misi 5
- 286 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Peternakan
Distan Misi 5
1 Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)
33,52 33.52 34.18 23.47 21.14 70.02 61.85 X Distan Misi 5
Program Peningkatan Prasarana Sarana
dan Penyuluhan Pertanian
Distan Misi 5
1 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)
80,00 85.00 87.00 85.00 87.00 100.00
100.00 X Distan Misi 5
Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Distan Misi 5
1 Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 X Distan Misi 5
Program
Pengelolaan dan Konservasi Hutan
DLHK Misi 5
1 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat
(Satuan: %)
38,00 10.00 10.00 11.28 11.58 112.80
115.80 X DLHK Misi 5
- 287 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
2 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Ha)
69.466,00 5000.00 5000.00 7990.00 7297.00 159.80
145.94 X DLHK Misi 5
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
Dinas ESDM
Misi 5
1 Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)
60,00 65.00 70.00 65.00 70.82 100.00
101.17 X Dinas ESDM
Misi 5
2 Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)
37,67 41.10 44.52 41.10 44.52 100.00
100.00 X Dinas ESDM
Misi 5
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
Dinas ESDM
Misi 5
1 Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: ss)
10.000,00 10000.00 10000.00 10000.00 7965.00 100.00
79.65 X Dinas ESDM
Misi 5
Program
Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
Dinas
ESDM
Misi 5
1 Pelaku usaha ketenagalistrikan
yang memenuhi standar (Satuan: %)
9,92 16.17 22.83 16.17 39.83 100.0
0
174.46 X Dinas
ESDM
Misi 5
- 288 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Disperindag Misi 5
1 Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)
5,00 5.00 5.00 5.00 0.29 100.00
5.80 X Disperindag Misi 5
2 Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)
5,00 10.00 12.00 10.00 24.30 100.00
202.50 X Disperindag Misi 5
3 Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok (Satuan: %)
6,93 5.00 5.00 5.00 1.09 100.00
21.80 X Disperindag Misi 5
4 Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)
100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 X Disperindag Misi 5
Program Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri
Disperindag Misi 5
1 Surplus Neraca Perdagangan
(Satuan: Triliun )
2.828,83 297027.00 311879.00 -849.97 3356.47 -0.29 1.08 X Disperindag Misi 5
Program Perlindungan dan
Pengawasan Industri
Disperindag Misi 5
1 Indeks Tendensi Konsumen
(Satuan: Indeks)
104,65 108.00 112.00 108.55 109.11 100.5
1
97.42 X Kepala
Bidang Perdagangan Luar Negeri
Misi 5
- 289 -
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program Indikator
Kinerja Awal RPJMD
Target RPJMD Capaian Target RPJMD Tingkat Capaian Target RPJMD
Prediksi Ketercapaian
SKPD Penanggung
Jawab Misi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 Terca
pai
Akan
Tercapai
Perlu
Kerja Keras
Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang
Disperindag Misi 5
2 Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)
75,00 80.00 85.00 80.00 85.00 100.00
100.00 X Disperindag Misi 5
Perindustrian Misi 5
Program
Peningkatan Daya Saing Industri
Disperindag Misi 5
1 Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan
Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan (Satuan: %)
0,00 20.00 20.00 30.00 20.00 150.00
100.00 X Disperindag Misi 5
2 Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)
0,00 20.00 20.00 24.00 20.00 120.00
100.00 X Disperindag Misi 5
3 Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: Rasio)
0,00 20.00 20.00 20.00 25.71 100.00
128.55 X Disperindag Misi 5
Program Pelayanan Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
Disperindag Misi 5
1 Jumlah produk industri kecil
berstandar dan bersertifikasi (Satuan: Jumlah)
1.200,00 200.00 200.00 359.00 421.00 179.5
0
210.50 X Disperindag Misi 5
- 290 -
Capaian yang telah diperoleh dari Misi Meningkatkan kualitas
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terdapat poin penting antara
lain:
a. Dari 78 indikator kinerja program, yang telah tercapai adalah 65
indikator program (83,3%), yang belum tercapai adalah 13
indikator program (16,7%), namun demikian meski ada yang
belum tercapai pada dua tahun periode RPJMD dapat dipastikan
akan tercapai pada akhir periode RPJMD yaitu pada Tahun 2022;
b. Dari capaian seluruh indikator pada Misi V ini sudah sangat baik,
namun masih perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi dari
pengambil kebijakan untuk peningkatan nilai investasi PMA dan
Peningkatan produksi daging, sehingga bila capaian indikator
program tercapai dapat meningkatkan potensi ketercapaian
indikator sasaran terutama untuk capaian indikator
Pertumbuhan Sektor Pertanian dan laju pertumbuhan sektor
perikanan terhadap PDRB;
c. Faktor pendukung yang dicapai pada Misi V antara lain:
Komitmen Pimpinan untuk peningkatan sektor perekonomian,
dukungan anggaran yang optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat, koordinasi dan kerjasama yang baik
antar Perangkat Daerah;
d. Faktor penghambat: kinerja masih berbasis output, koordinasi
lintas sektor masih belum maksimal, masih terbatasnya
kesempatan kerja dan masih rendahnya kualitas dan
produktivitas sumberdaya pencari kerja, , krisis keuangan global
sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan dan
investasi terutama PMA, masih rendahnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan dan produksi daging.
Selama dua tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.
Mencermati realisasi kinerja sesuai capaian indikator sasaran dan
indikator program di atas, maka kinerja program pembangunan secara
umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya
beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang
lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai
target.
- 291 -
7. Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD TA
2020 Untuk Penanganan Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa
terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan
stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui
Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring
perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya
penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan
APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.
Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai
pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan
117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun
2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan
Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK
No.35/2020).
Pemerintah Provinsi Banten sudah melakukan penyesuaian APBD
tersebut yang dituangkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45
Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dan sudah
disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri.
Berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangkan potensi
penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak
dan retrbusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan
masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga
memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di masing-masing
daerah yang memerlukan pencegahan/penanganan secara cepat
dengan anggaran yang memadai. sesuai ketentuan SKB dan PMK No.
35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-
masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja
- 292 -
pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan
penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja
daerah, dengan memperhatikan:
a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total
rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-
kuranganya 35%;
b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak
dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian,
dan/atau
c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah
yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran
yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan
bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial,
dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.
- 293 -
Tabel 0-79 Ringkasan Perubahan APBD TA 2020 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak
Langsung Langsung
Jumlah
Belanja
Tidak
Langsung Langsung
Jumlah
Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
78,147,705,000
77,969,240,000
(178,465,000)
1,426,501,367,300
3,727,874,794,000
5,154,376,161,300
1,397,103,543,300 1,676,598,193,661
3,073,701,736,961
(2080674424339.
Pendidikan - - -
1,158,857,367,300
1,197,130,493,000 2,355,987,860,300
1,138,165,759,300 896,478,268,000
2,034,644,027,300 (321,343,833,000)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- - -
1,158,857,367,300
1,197,130,493,000 2,355,987,860,300
1,138,165,759,300
896,478,268,000
2,034,644,027,300 (321,343,833,000)
Kesehatan
77,505,240,000
77,459,240,000
(46,000,000)
118,451,000,000
858,972,217,000 977,423,217,000
114,934,020,000 506,626,983,363
621,561,003,363 (355,862,213,637)
Dinas Kesehatan
77,505,240,000
77,459,240,000
(46,000,000)
118,451,000,000
858,972,217,000 977,423,217,000
114,934,020,000
506,626,983,363
621,561,003,363 (355,862,213,637)
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
642,465,000
510,000,000
(132,465,000)
61,300,000,000
807,737,733,000 869,037,733,000
59,272,677,000 88,885,974,000
148,158,651,000 (720,879,082,000)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
642,465,000
510,000,000
(132,465,000)
61,300,000,000
807,737,733,000
869,037,733,000
59,272,677,000 88,885,974,000
148,158,651,000
(720,879,082,000)
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman - - -
17,560,000,000
794,438,887,000 811,998,887,000
16,962,990,000 140,295,806,000
157,258,796,000 (654,740,091,000)
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
- - -
17,560,000,000
794,438,887,000 811,998,887,000
16,962,990,000 140,295,806,000
157,258,796,000 (654,740,091,000)
Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- - -
47,633,000,000
41,830,271,000 89,463,271,000
45,882,871,000 27,607,059,298
73,489,930,298 (15,973,340,702)
Satuan Polisi Pamong
Praja - - -
20,160,000,000
18,229,550,000 38,389,550,000
19,429,516,000 12,900,911,000
32,330,427,000 (6,059,123,000)
- 294 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah - - -
14,208,000,000
11,255,821,000 25,463,821,000
13,684,193,000 6,985,880,833
20,670,073,833 (4,793,747,167)
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik - - -
13,265,000,000
12,344,900,000 25,609,900,000
12,769,162,000 7,720,267,465
20,489,429,465 (5,120,470,535)
Sosial - - -
22,700,000,000
27,765,193,000 50,465,193,000
21,885,226,000 16,704,103,000
38,589,329,000 (11,875,864,000)
Dinas Sosial - - -
22,700,000,000
27,765,193,000 50,465,193,000
21,885,226,000 16,704,103,000
38,589,329,000 (11,875,864,000)
URUSAN WAJIB
BUKAN PELAYANAN
DASAR
2,493,050,000
1,203,400,000
(1,289,650,000)
246,831,000,000
329,429,668,500
576,260,668,500
237,855,010,000 174,800,385,815
412,655,395,815
(163605272685.00
Ketenaga Kerjaan
2,086,640,000
1,011,640,000
(1,075,000,000)
51,574,000,000
42,409,654,500 93,983,654,500
49,675,247,000 24,557,914,000
74,233,161,000 (19,750,493,500)
Dinas Ketenaga Kerjaan
dan Transmigrasi
2,086,640,000
1,011,640,000
(1,075,000,000)
51,574,000,000
42,409,654,500 93,983,654,500
49,675,247,000 24,557,914,000
74,233,161,000 (19,750,493,500)
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
- - -
17,612,000,000
9,531,269,600 27,143,269,600
16,984,630,000
5,929,902,400
22,914,532,400 (4,228,737,200)
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
- - -
17,612,000,000
9,531,269,600 27,143,269,600
16,984,630,000
5,929,902,400
22,914,532,400 (4,228,737,200)
Pangan - - -
16,479,000,000
14,823,515,000 31,302,515,000
15,865,226,000 9,719,153,000
25,584,379,000 (5,718,136,000)
Dinas Ketahanan Pangan - - -
16,479,000,000
14,823,515,000 31,302,515,000
15,865,226,000 9,719,153,000
25,584,379,000 (5,718,136,000)
Lingkungan Hidup
165,360,000
69,360,000
(96,000,000)
39,900,000,000
21,080,865,000 60,980,865,000
38,460,138,000 13,684,501,500
52,144,639,500 (8,836,225,500)
- 295 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
165,360,000
69,360,000
(96,000,000)
39,900,000,000
21,080,865,000 60,980,865,000
38,460,138,000 13,684,501,500
52,144,639,500 (8,836,225,500)
Administrasi
Kependudukan dan Capil - - - -
1,165,299,400 1,165,299,400 - 642,397,600
642,397,600 (522,901,800)
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
- - - -
1,165,299,400 1,165,299,400 - 642,397,600
642,397,600
(522,901,800)
Pemberdayaan
Masyarakat Desa - - -
13,825,000,000
13,037,865,000 26,862,865,000
13,313,224,000 8,084,173,000
21,397,397,000 (5,465,468,000)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- - -
13,825,000,000
13,037,865,000 26,862,865,000
13,313,224,000
8,084,173,000
21,397,397,000 (5,465,468,000)
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana - - - -
2,190,000,000 2,190,000,000 - 1,114,108,000
1,114,108,000 (1,075,892,000)
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
- - - -
2,190,000,000 2,190,000,000 - 1,114,108,000
1,114,108,000
(1,075,892,000)
Perhubungan
241,050,000
122,400,000
(118,650,000)
27,385,000,000
67,367,206,000 94,752,206,000
26,367,437,000 31,635,100,000
58,002,537,000 (36,749,669,000)
Dinas Perhubungan
241,050,000
122,400,000
(118,650,000)
27,385,000,000
67,367,206,000 94,752,206,000
26,367,437,000
31,635,100,000
58,002,537,000 (36,749,669,000)
Komunikasi dan
Informatika - - -
16,617,000,000
34,300,467,000 50,917,467,000
16,013,265,000 21,129,346,915
37,142,611,915 (13,774,855,085)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
- - -
16,617,000,000
34,300,467,000 50,917,467,000
16,013,265,000 21,129,346,915
37,142,611,915 (13,774,855,085)
- 296 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah - - -
12,315,000,000
25,535,886,000 37,850,886,000
11,858,063,000 8,908,182,000
20,766,245,000 (17,084,641,000)
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah - - -
12,315,000,000
25,535,886,000 37,850,886,000
11,858,063,000 8,908,182,000
20,766,245,000 (17,084,641,000)
Penanaman Modal - - -
18,310,000,000
9,773,253,000 28,083,253,000
17,700,364,000 6,423,800,000
24,124,164,000 (3,959,089,000)
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- - -
18,310,000,000
9,773,253,000 28,083,253,000
17,700,364,000 6,423,800,000
24,124,164,000 (3,959,089,000)
Kepemudaan dan
Olahraga - - -
15,285,000,000
68,859,154,000 84,144,154,000
14,723,067,000 30,448,590,000
45,171,657,000 (38,972,497,000)
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga - - -
15,285,000,000
68,859,154,000 84,144,154,000
14,723,067,000 30,448,590,000
45,171,657,000 (38,972,497,000)
Statistik - - - -
943,840,000 943,840,000 - 461,408,000
461,408,000 (482,432,000)
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan
Persandian
- - - -
630,000,000 630,000,000 - 290,698,000
290,698,000
(339,302,000)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- - - -
313,840,000 313,840,000 - 170,710,000
170,710,000
(143,130,000)
Persandian - - - -
610,580,000 610,580,000 - 256,053,400
256,053,400 (354,526,600)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
- - - -
610,580,000 610,580,000 - 256,053,400
256,053,400 (354,526,600)
Kebudayaan - - - -
3,450,000,000 3,450,000,000 - 1,969,296,000
1,969,296,000
(1,480,704,000)
- 297 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan - - - -
3,450,000,000 3,450,000,000 - 1,969,296,000
1,969,296,000 (1,480,704,000)
Perpustakaan - - -
17,529,000,000
11,779,500,000 29,308,500,000
16,894,349,000 8,331,912,000
25,226,261,000 (4,082,239,000)
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah - - -
17,529,000,000
11,779,500,000 29,308,500,000
16,894,349,000 8,331,912,000
25,226,261,000 (4,082,239,000)
Kearsipan - - - -
2,571,314,000 2,571,314,000 - 1,504,548,000
1,504,548,000 (1,066,766,000)
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah - - - -
2,571,314,000 2,571,314,000 - 1,504,548,000
1,504,548,000 (1,066,766,000)
URUSAN PILIHAN
719,430,000
441,900,000
(277,530,000)
143,762,000,000
202,319,638,350 346,081,638,350
138,656,144,000
90,974,565,500
229,630,709,500 (116450928850.00
Kelautan dan Perikanan
371,714,000
212,700,000
(159,014,000)
31,300,000,000
22,153,365,000 53,453,365,000
30,153,843,000 9,259,136,000
39,412,979,000 (14,040,386,000)
Dinas Kelautan dan Perikanan
371,714,000
212,700,000
(159,014,000)
31,300,000,000
22,153,365,000
53,453,365,000
30,153,843,000 9,259,136,000
39,412,979,000
(14,040,386,000)
Pariwisata - - -
15,810,000,000
18,535,971,000 34,345,971,000
15,223,724,000 9,964,608,000
25,188,332,000 (9,157,639,000)
Dinas Pariwisata - - -
15,810,000,000
18,535,971,000 34,345,971,000
15,223,724,000
9,964,608,000
25,188,332,000 (9,157,639,000)
Pertanian
261,200,000
180,000,000
(81,200,000)
51,640,000,000
54,117,011,350 105,757,011,350
49,902,889,000 30,379,051,000
80,281,940,000 (25,475,071,350)
Dinas Pertanian
261,200,000
180,000,000
(81,200,000)
51,640,000,000
54,117,011,350 105,757,011,350
49,902,889,000
30,379,051,000
80,281,940,000 (25,475,071,350)
Kehutanan - - - -
8,775,000,000 8,775,000,000 - 3,894,169,500
3,894,169,500 (4,880,830,500)
- 298 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan - - - -
8,775,000,000 8,775,000,000 - 3,894,169,500
3,894,169,500 (4,880,830,500)
Energi dan Sumberdaya
Mineral - - -
21,925,000,000
34,605,948,000 56,530,948,000
21,137,305,000 17,582,648,000
38,719,953,000 (17,810,995,000)
Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral - - -
21,925,000,000
34,605,948,000 56,530,948,000
21,137,305,000 17,582,648,000
38,719,953,000 (17,810,995,000)
Perdagangan - - - -
6,596,779,400 6,596,779,400 - 1,843,034,324
1,843,034,324 (4,753,745,076)
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan - - - -
6,596,779,400 6,596,779,400 - 1,843,034,324
1,843,034,324 (4,753,745,076)
Perindustrian
86,516,000
49,200,000
(37,316,000)
23,087,000,000
57,535,563,600 80,622,563,600
22,238,383,000
18,051,918,676
40,290,301,676 (40,332,261,924)
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
86,516,000
49,200,000
(37,316,000)
23,087,000,000
57,535,563,600 80,622,563,600
22,238,383,000 18,051,918,676
40,290,301,676 (40,332,261,924)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
12,528,003,211,388
10,701,079,080,376 (1826924131012.
6,411,361,358,128
726,311,380,110 7,137,672,738,238
7,426,045,075,233 533,498,309,125
7,959,543,384,358 821,870,646,120
Administrasi
Pemerintahan
113,000,000
50,000,000
(63,000,000)
262,682,350,000
427,918,438,110 690,600,788,110
256,487,557,000 359,593,287,252
616,080,844,252 (74,519,943,858)
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah - - -
12,473,350,000 - 12,473,350,000
12,473,350,000 -
12,473,350,000 -
Sekretariat DPRD - - -
99,000,000,000
293,657,946,000 392,657,946,000
98,248,974,000 261,684,033,000
359,933,007,000 (32,724,939,000)
Sekretariat Daerah - - -
144,810,000,000
128,431,249,110 273,241,249,110
139,573,666,000 94,085,226,224
233,658,892,224 (39,582,356,886)
Badan Penghubung
113,000,000
50,000,000
(63,000,000)
6,399,000,000
5,829,243,000 12,228,243,000
6,191,567,000 3,824,028,028
10,015,595,028 (2,212,647,972)
- 299 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Pengawasan - - -
47,200,000,000
21,962,331,000 69,162,331,000
45,566,441,000 14,732,376,000
60,298,817,000 (8,863,514,000)
Inspektorat Provinsi - - -
47,200,000,000
21,962,331,000 69,162,331,000
45,566,441,000 14,732,376,000
60,298,817,000 (8,863,514,000)
Perencanaan - - -
40,700,000,000
18,524,046,000 59,224,046,000
39,606,536,000 13,245,532,382
52,852,068,382 (6,371,977,618)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah - - -
40,700,000,000
18,524,046,000 59,224,046,000
39,606,536,000 13,245,532,382
52,852,068,382 (6,371,977,618)
Keuangan
12,511,462,201,388
10,693,142,779,376
(1818319422012.00
5,996,938,008,128
192,010,608,000 6,188,948,616,128
7,022,443,878,233 107,649,453,000
7,130,093,331,233 941,144,715,105
Badan Pendapatan Daerah
8,056,844,495,388
6,322,707,737,376
(1734136758012.00
217,835,000,000
175,704,507,000 393,539,507,000
215,362,155,000
97,290,986,000
312,653,141,000 (80,886,366,000)
SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
4,454,617,706,000
4,370,435,042,000
(84,182,664,000)
- - - - -
- -
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
- - -
34,175,000,000
16,306,101,000 50,481,101,000
32,949,668,000
10,358,467,000
43,308,135,000 (7,172,966,000)
SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
- - -
5,744,928,008,128 - 5,744,928,008,128
6,774,132,055,233 -
6,774,132,055,233 1,029,204,047,105
Kepegawaian - - -
35,571,000,000
15,904,978,000 51,475,978,000
34,684,189,000
9,425,700,000
44,109,889,000 (7,366,089,000)
Badan Kepegawaian
Daerah - - -
35,571,000,000
15,904,978,000 51,475,978,000
34,684,189,000 9,425,700,000
44,109,889,000 (7,366,089,000)
Pendidikan dan Pelatihan
16,428,010,000
7,886,301,000
(8,541,709,000)
28,270,000,000
44,574,659,000 72,844,659,000
27,256,474,000
26,481,588,491
53,738,062,491 (19,106,596,509)
- 300 -
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung Jumlah Belanja
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 4 5 = 4 - 3 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
16,428,010,000
7,886,301,000
(8,541,709,000)
28,270,000,000
44,574,659,000
72,844,659,000
27,256,474,000 26,481,588,491
53,738,062,491
(19,106,596,509)
Penelitian dan Pengembangan
- - - -
5,416,320,000 5,416,320,000 - 2,370,372,000
2,370,372,000
(3,045,948,000)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah - - - -
5,416,320,000 5,416,320,000 - 2,370,372,000
2,370,372,000 (3,045,948,000)
JUMLAH 12,609,363,396,388 10,780,693,620,376 (1,828,669,776,012) 8,228,455,725,428 4,985,935,480,960 13,214,391,206,388 9,199,659,772,533 2,475,871,454,101 11,675,531,226,634 (1,538,859,979,754)
- 301 -
II.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2019 yang meliputi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada
tabel berikut :
Tabel 0-80. Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2019
URAIAN
INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN
2017 2018 2019
Target
RPJMD Realisasi
Target
RPJMD Realisasi
Target
RPJMD Realisasi
I P M (Poin) 71,35 71,42 71,77 71,95 72,20 72,22*
L P E (%) 5,70 5,71 6,00 5,82 6,20 5,53
Persentase
Penduduk Miskin(%) 5,25 5,59 5,13 5,25 5,00 4,94
Persentase
Pengangguran
Terbuka (%)
8,69 9,28 8,45 8,52 8,20 8,11
Tingkat Inflasi (%) 4,00 3,98 3,70 3,42 4,20 3,30
Gini Ratio (%) 0,400 0,390 0,390 0,367 0,390 0,361
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020
Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi Banten
Tahun 2017-2019 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami
peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT),
Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.
Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator
kinerja Tahun Anggaran 2019 pada setiap program yang diukur/dievaluasi
capaiannya pada 127 program 227 indikator kinerja, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
- 302 -
Tabel 0-81. Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten 2019
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja
Awal RPJMD (baseline)
Target Realisasi Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Tata Kelola Pemerintahan
Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4) 2.5 3.00 3.19 106.33 ST Seluruh OPD
2 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
B (Satuan: %)
10 50.00 50.00 100,00 ST Setda (Biro Organisasi)
3 Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
Persentase keselarasan kebijakan di bidangPemerintahan (Satuan: %)
65 75,00 95,75 127,67 ST Setda (Biro Pemerintahan)
4 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian
Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi(Satuan: %)
16.27 18.28 18.28 100.00 ST Setda (Biro Bina Perekonomian)
5 Program Peningkatan Kualitas
Produk dan Pelayanan Hukum
Persentase realisasi target
prolegda(Satuan: %) 0 100.00 100.00 100.00 ST
Setda (Biro
Hukum)
Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan
regulasi hukum nasional(Satuan: %)
70 80,00 80 100,00 ST Setda (Biro
Hukum)
Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik(Satuan: %)
50 80,00 80 100,00 ST Setda (Biro Hukum)
6 Program Perumusan Kebijakan
Infrastruktur
Persentase keselarasan kebijakan di
bidang infrastruktur (Satuan: %) 70 80,00 80,00 100,00 ST Setda (Biro Bisda)
7 Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra(Satuan: %)
70 80,00 75,00 93,75 ST Setda (Biro Kesra)
8 Program Dukungan Layanan
Administrasi Pembangunan
Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi
Pembangunan(Satuan: %)
70 80,00 80,00 100,00 ST Setda (Biro
Adpem)
- 303 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa(Satuan: %)
70 80.00 80,00 100,00 ST Setda (Biro Adpem)
9 Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
Capaian % kinerja pelayanan
Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)
70 80.00 72.13 90.16 ST Setda (Biro ARTP)
Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( (Satuan: %)
70 80.00 80.00 100.00 ST Setda (Biro ARTP)
Capaian % kinerja Pelayanan
Keprotokolan(Satuan: %) 70 80,00 79.98 99.98 ST Setda (Biro ARTP)
10 Program Pelayanan Umum
Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan
Setda dalam kondisi baik(Satuan: %)
70 80,00 80,00 100,00 ST Setda (Biro Umum)
11
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Keuangan(Satuan: %)
75 85,00 85,00 100,00 ST BPKAD
12 Program Penatausahaan dan
Pelaporan Keuangan Daerah
Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi
Pemerintah(Satuan: %)
70 90,00 90,00 100,00 ST BPKAD
13 Program Penatausahaan Aset Daerah
capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST BPKAD
14 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Capaian Nilai Sakip (Satuan: %) 55 75,00 75,00 100,00 ST Inspektorat
Indeks Integritas (Satuan: poin) 72.48 74,48 74,48 100,00 ST Inspektorat
Capaian Leveling Kapabilitas APIP(Satuan: nilai)
2 3,00 3,00 100,00 ST Inspektorat
- 304 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)
100 100,00 100,00 100,00 ST Inspektorat
15
Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)
12.41 48,38 48,38 100,00 ST Diskominfo
16 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik(Satuan: %)
10 40,00 32,02 80,05 T Diskominfo
17 Program Tata Kelola Persandian
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan
Keamanan Informasi (Satuan: %)
10 40,00 40,00 100,00 ST Diskominfo
18 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Persentase keterpakaiandata dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)
30 60,00 60,00 100,00 ST Diskominfo
19
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Persentase dokumen perencanaan RPJPD RTRW dan RPJMDyang
telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)
100 100.00 100,00 100,00 ST Bappeda
Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST Bappeda
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)
70 85.00 100,00 121.43 ST Bappeda
Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)
50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
20 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)
50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
- 305 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
21
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan lingkup
bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)
50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
22
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan (Satuan: %)
50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
23 Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah
Prosentase pegawai yang
didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)
0 90,00 54,17 60,19 R BKD
Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)
0 90,00 98,44 109,38 ST BKD
Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)
0 90,00 90,00 100,00 ST BKD
24
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase penempatan pegawai
sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)
70 90,00 92,16 102,40 ST BKD
25 Program Pengembangan SDM
Aparatur
Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan. manajemen dan
pemerintahan yang lulusberkategori baik (Satuan: %)
70 85,00 99,92 117,55 ST BPSDM
Rasio peserta Diklat Teknis Umum. Substantif. dan Fungsional yang lulus berkategori baik(Satuan: %)
70 85,00 97,20 114,35 ST BPSDM
26 Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
Prosentase kompetensi dan
profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)
70 85,00 93,97 110,55 ST BPSDM
- 306 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek
Aparatur (Satuan: %)
70 85,00 100,00 117,65 ST BPSDM
27 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)
55.6 58,94 62,38 105,84 ST BAPENDA
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)
44.4 41,06 41,46 100,98 ST BAPENDA
28 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di
selesaikan (Satuan: %)
2.36 15,22 21,76 142,98 ST BAPENDA
29 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST Satpol-PP
30 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)
70 75,00 75,00 100,00 ST Satpol-PP
31 Program Perlindungan
Masyarakat
Cakupan perlindungan masyarakat
(Satuan: %) 100 100,00 100,00 100,00 ST Satpol-PP
32 Program Penanganan Bencana Kebakaran
Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST Satpol-PP
33 Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Cakupan pembinaan dan
penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila. UUD 1945. Bhineka Tunggal Ika. NKRI(Satuan: %)
5 24,00 24,00 100,00 ST Badan Kesbangpol
34 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %)
0 100,00 100,00 100,00 ST Badan Kesbangpol
- 307 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
35 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan(Satuan:
%)
70 70,00 70,00 100,00 ST Badan Kesbangpol
36 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)
68.66 70,00 70,00 100,00 ST Badan Kesbangpol
37 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Cakupan mitigasidan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)
100 100,00 98.00 98.00 ST BPBD
38 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik. Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)
100 100,00 84.98 84.98 T BPBD
39 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi. sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan:
%)
100 100,00 97,57 97,57 ST BPBD
40 Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: %)
60 67,38 92,04 136,60 ST DP3AKKB
Rasio Pasangan berakte nikah
(Satuan: %) 20 30,81 32,93 106,88 ST DP3AKKB
Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)
80 86,47 98,82 114,28 ST DP3AKKB
Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk(Satuan: %)
77 80,99 92,58 114,31 ST DP3AKKB
Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)
80 100,00 100,00 100,00 ST DP3AKKB
41 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)
0 100,00 94,37 94,37 ST Set DPRD
- 308 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Rasio Ketersediaan Prasarana
danSarana Perkantoran danPeningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)
0 100,00 97,17 97,17 ST Set DPRD
Capaian % Pelayanan Keprotokolan. kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)
0 100,00 98,92 98,92 ST Set DPRD
42 Program Pembangunan Kemitraan
Cakupan koordinasi Badan
Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)
0 100,00 97,31 97,31 ST Badan Penghubung
43 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)
70 60,00 100,00 166,67 ST Bappeda
Persentase inovasi yang
diadopsi(Satuan: %) 70 60,00 100,00 166,67 ST Bappeda
44 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap(Satuan: %)
74.45 84,67 98,15 115,92 ST DPUPR
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan:
%)
26.6 28,99 37,40 129,01 ST DPUPR
Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)
83 89,70 90,70 101,11 ST DPUPR
45 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)
0 20,00 13,87 69,35 S DPUPR
46
Program Penataan Ruang Persentase Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)
0 37,50 20,00 53,33 R DPUPR
47 Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)
375.29 203.20 101.16 49.78 SR DPRKP
- 309 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)
82.86 85,18 93,13 109,33 ST DPRKP
48 Program Keciptakaryaan
Cakupan Rumah Tangga yang
memiliki Akses Air Bersih(Satuan: %)
71.05 76,15 73,68 96,76 ST DPRKP
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)
67.94 75,57 79,71 105,48 ST DPRKP
Cakupan pelayanan pengelolaan
sampah Regional (Satuan: %) 0 20,00 0,00 0,00 SR DPRKP
49 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan
Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)
0 20,00 62,50 312.5 ST Dishub
50 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi
(Satuan: %)
100 100.00 24.67 24.67 SR Dishub
51 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
Persentase Pengendalian. penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan:
%)
0 100,00 37,66 37.66 SR Dishub
52 Program Pembangunan Sumberdaya Air
Cakupanpemulihan dan pencegahan banjir(Satuan: %)
15.51 26,27 26,89 102.36 ST DPUPR
Luas Layanan Jaringan Irigasi
Teknis Provinsi(Satuan: ha) 15,118.50 16721,78 15826,06 94.64 ST DPUPR
Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi(Satuan: %)
46.21 56,97 55,37 97,19 ST DPUPR
53 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
persentase penyelenggaraan
bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)
0 50,00 39,89 79,78 T DPRKP
- 310 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)
0 69,00 62,56 90,67 T DPRKP
54 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase ketersediaan rambu-
rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)
10 20,00 50 250 ST Dishub
Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)
0 20,00 27,89 139,45 ST Dishub
55
Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara
Persentase pelabuhan pengumpan
regional operasional (Satuan: %) 0 20.00 50.00 250.00 ST Dishub
56 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah(Satuan: %)
71.13 74.67 84.23 112.80 ST Dindikbud
Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah Menengah(Satuan: %) 57.21 60.33 62.02 102.80 ST Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)
0.25 0.19 0.0024 98.74 ST Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)
0.5 0.38 0.0048 98.74 ST Dindikbud
Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 98.83 98,85 100,00 101,16 ST Dindikbud
Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99.87 99,90 99,92 100,02 ST Dindikbud
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA
(Satuan: %) 50.7 53,22 54,55 102,50 ST Dindikbud
- 311 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)
54.7 56,30 44,06 78,26 T Dindikbud
Nilai Rata-rata Ujian SMAIPS (Satuan: %)
47.6 49,76 49,47 99,42 ST Dindikbud
Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)
10 34,00 70,31 206,81 ST Dindikbud
57 Program Pendidikan Khusus Cakupan Layanan Sekolah Khusus
dan Layanan Khusus(Satuan: %) 15 34,00 27,10 79,70 T Dindikbud
58 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK(Satuan: Nilai)
56.23 57,74 56,23 97,38 ST Dindikbud
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)
SMA (Satuan: Nilai) 64.57 65,14 64,57 99,12 ST Dindikbud
Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)
95.26 97,16 42,80 44,05 SR Dindikbud
Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)
48.28 60,97 25,90 42,48 SR Dindikbud
59 Program Peningkatan Mutu Pembelajaran
Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran(Satuan: %)
10 30.00 85.00 283.33 ST Dindikbud
60 Program Pelestarian Kebudayaan
Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)
70 90,00 90,00 100,00 ST Dindikbud
Cakupan organisasi kesenian
(pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)
70 90,00 90,00 100,00 ST Dindikbud
- 312 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)
70 90,00 90,00 100,00 ST Dindikbud
Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya
(Satuan: %)
70 90,00 76,00 84,44 T Dindikbud
61 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)
0 90,00 87,00 96,67 ST Dindikbud
62 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)
0 90,00 88,00 97,78 ST Dindikbud
Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya(Satuan: %)
0 90,00 88,00 97,78 ST Dindikbud
63 Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan
Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)
70 80,00 79,67 99,59 ST Dispora
Persentase Pemuda Wirausahawan
Baru yang difasilitasi (Satuan: %) 0 80,00 79,71 99,64 ST Dispora
64 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga
Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga(Satuan: %)
50 75,00 71,43 95,24 ST Dispora
65 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
Cakupan Keikutsertaan cabang
olahraga pada event wilayah. nasional dan internasional(Satuan: %)
50 80,00 80,00 100,00 ST Dispora
66 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan
pembinaanolahraga(Satuan: %) 60 80,00 79,46 99,33 ST Dispora
- 313 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
67 Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Sejahtera
Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak(Satuan: %)
50 63.33 57.61 90.97 ST DP3AKKB
Cakupan Perencanaan Responsif Gender(Satuan: %)
50 55,00 76,47 139,04 ST DP3AKKB
Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif. swasta dan pemerintah (Satuan: %)
58.72 62,27 72,75 116,83 ST DP3AKKB
Cakupan Kabupaten/Kota yang
memiliki Lembaga Sadar Gender(Satuan: %)
70 75,00 100,00 133,33 ST DP3AKKB
Indek Ketahan Keluarga(Satuan: %) 65.19 67,62 86,64 128,13 ST DP3AKKB
68 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Cakupan Penyelsaian pengaduan
KDRT(Satuan: %) 75 95.00 83.10 87.47 T DP3AKKB
Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak(Satuan: %)
75 95.00 81.38 85.66 T DP3AKKB
Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)
75 63.33 59.84 94.49 ST DP3AKKB
69
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan pembinaan perpustakaan
Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)
75 90.00 85.71 95.23 ST DPK
70
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Perpustakaan
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal
Perpustakaan (Satuan: %)
70 80,00 80,00 100,00 ST DPK
71 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)
70 85,00 85,00 100,00 ST DPK
- 314 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)
70 85,00 85,00 100,00 ST DPK
Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)
70 90,00 93,00 103,33 ST DPK
72 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)
45 81,00 83,39 102,95 ST Dinkes
Persentase balita gizi buruk yang
dirawat dan ditangani (Satuan: %) 100 100,00 100,00 100,00 ST Dinkes
Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)
50 60,00 100,00 166,67 ST Dinkes
73 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan
Kesehatan (Satuan: %)
75 100,00 94,23 94,23 ST Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP. FKRTL. Laboratorium) (Satuan: %)
45 81,00 90,00 111,11 ST Dinkes
Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat (Satuan: %)
10 35,00 35,00 100,00 ST Dinkes
Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)
0 30,00 30,00 100,00 ST Dinkes
74 Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit
Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
pencegahan. pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)
60 85,00 100,00 117,65 ST Dinkes
75
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Jumlah Dokter/Dokter Gigi. Tenaga
Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang)
0 170 126 74,12 S Dinkes
- 315 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan(Satuan:
%)
65 80,00 80,00 100,00 ST Dinkes
Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)
40 60,00 94,51 157,52 ST Dinkes
76 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)
27 37,00 48,94 132,27 ST Dinkes
77 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Capaian SPM Pelayanan Medis
RSUD Banten (Satuan: %) 70 70.00 65.18 93.11 ST Dinkes
Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)
88 88,00 88,00 100,00 ST Dinkes
Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Banten (Satuan: %)
70 75,00 75,00 100,00 ST Dinkes
Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping(Satuan: %)
50 70,00 79,92 114,17 ST Dinkes
Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)
30 50,00 58,18 116,36 ST Dinkes
Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)
50 70,00 74,53 106,47 ST Dinkes
78 Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)
2.4 2,29 2,21 96,51 ST DP3AKKB
- 316 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence
rate/CPR)(Satuan: %)
59 61,00 69,88 114,56 ST DP3AKKB
Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)
10.3 10,18 14,13 138,80 ST DP3AKKB
Tingkat putus pakai kontrasepsi(Satuan: %)
2.6 25,18 35,68 141,70 ST DP3AKKB
79
Program Peningkatan Iklim,
Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN
(Satuan: triliyun) 12.4 13.8 20.71 150.07 ST DPMPTSP
Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)
39.9 47.00 28.02 59.62 R DPMPTSP
80 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal
Rasio Pemanfaatan Informasi
Penanaman Modal(Satuan: %) 75 100,00 100,00 100,00 ST DPMPTSP
81 Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal
Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST DPMPTSP
82 Program Pengendalian Penanaman Modal
Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi(Satuan: %)
16.96 17,09 26,14 152,93 ST DPMPTSP
83 Program Peningkatan Daya Saing Industri
Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan (Satuan: %)
0 20,00 20,00 100,00 ST Disperindag
Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)
0 20,00 20,00 100,00 ST Disperindag
Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)
0 20,00 25,71 128,55 ST Disperindag
- 317 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
84 Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan
bersertifikasi(Satuan: jumlah)
1,200 200 421 210,50 ST Disperindag
85 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Koefisien Variasi Harga Kebutuhan
Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)
0 5,00 0,29 194.00 ST Disperindag
Pertumbuhan Omset Pedagang(Satuan: %)
5 12,00 24,30 202,50 ST Disperindag
capaian stabilitas harga barang
pokok(Satuan: %) 6.93 5,00 1,09 178.00 ST Disperindag
Neraca ketersediaan barang pokok(Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST Disperindag
86 Program Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri
Surplus Neraca Perdagangan
(Satuan: Juta USD) 2,828.83 3,118.79 3,356.47 107.62 ST Disperindag
87 Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
Indeks Tendensi Konsumen(Satuan: Nilai)
104.65 112.00 109.11 97.42 ST Disperindag
88 Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)
75 85,00 85,00 100,00 ST Disperindag
89 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Persentase Produksi Perikanan(Satuan: %)
7.49 8,08 8,08 100,00 ST DKP
90 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Luas Laut Yang Terawasi(Satuan: %)
50 65,00 65,00 100,00 ST DKP
91 Program Peningkatan Daya
Saing Perikanan
Persentase Usaha Perikanan yang
bersertifikat SNI(Satuan: %) 50 100,00 100,00 100,00 ST DKP
- 318 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
92 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
Nilai Tukar Nelayan (NTN)(Satuan: nilai)
115 117 125 106,84 ST DKP
93 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan(Satuan: %) 93.9 96,30 89,83 93,28 ST Dinas Ketapang
94 Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan
Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)
80.09 85,50 82,19 96,13 ST Dinas Ketapang
95 Program Perlindungan
Konsumen Pangan Pemanfaatan Pangan(Satuan: %) 73.21 90,00 77,84 86,49 T Dinas Ketapang
96 Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)
2 1 1 100,00 ST Dispar
97 Program Pemasaran Produk
Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan(Satuan: Orang) 14,705,763 15,601,344 14,327,432 91,83 ST Dispar
Rata-Rata Lama Kunjungan(Satuan: Hari)
1.33 1,39 1,31 94,24 ST Dispar
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)
3,634,490 3,852,216 3,418,582 88,74 T Dispar
98
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi
kreatif (Satuan: Orang)
200 300 400 133,33 ST Dispar
99 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)
20 20,00 20,00 100,00 ST Dispar
100
Program Pengembangan
Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 0 6,00 6,00 100,00 ST Dinas K-UKM
- 319 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
101 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan
Koperasi
Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)
0 6,00 6,00 100,00 ST Dinas K-UKM
102 Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM
Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan:
%)
0 6,00 6,00 100,00 ST Dinas K-UKM
Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil
(Satuan: %)
0 1,00 1,00 100,00 ST Dinas K-UKM
103 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)
0 1,00 1,00 100,00 ST Dinas K-UKM
104 Program Rehabilitasi Sosial Cakupan PMKS yang Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial(Satuan: Orang) 1,429 608 693 113,98 ST Dinsos
105 Program Pemberdayaan Sosial Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial(Satuan: Orang)
1,624 1,520 1,671 109,93 ST Dinsos
106 Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Persentase Updating Data
PMKS(Satuan: %) 100 100,00 100,00 100,00 ST Dinsos
Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)
2,120 1,300 2,352 180,92 ST Dinsos
Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial(Satuan: kk)
48,150 25,000 49,511 198,04 ST Dinsos
107 Program Penanganan Fakir Miskin
Cakupan PMKS Fakir Miskin
Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial(Satuan: kk)
1,850.00 949 949 100,00 ST Dinsos
108 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan
390 110 130 118,18 ST Dinsos
- 320 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)
109
Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Dalam Panti
Cakupan PMKS yang dilayani dan
dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial(Satuan: Orang)
280 230 255 110.87 ST Dinsos
110 Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)
10,000 10,000 7,965 79,65 S Dinas ESDM
111 Program Pengembangan
Pemanfaatan Ketenagalistrikan
Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan:
%)
9.92 22,83 39,83 174,48 ST Dinas ESDM
112
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral
dan Batubara
Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)
60 70,00 70,82 101,17 ST Dinas ESDM
Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)
37.67 44,52 44,52 100,00 ST Dinas ESDM
113 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Cakupan Desa Tertinggal menjadi
Berkembang (Satuan: Desa) 158 2,00 2,00 100,00 ST Dinas PMD
Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)
1,022 2,00 2,00 100,00 ST Dinas PMD
114 Program Peningkatan PemberdayaanLembaga
Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan:
Jumlah)
1,022 41,00 41,00 100,00 ST Dinas PMD
115
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan Kerjasama Desa yang
menigkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah)
58 2,00 2,00 100,00 ST Dinas PMD
116 Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)
4.31 4,40 4,78 108,64 ST Disnakertrans
- 321 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
117
Program Peningkatan
Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)
2.93 4,40 3,93 89,38 T Disnakertrans
Capaian Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)
10 10,00 10,00 100,00 ST Disnakertrans
Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)
9.49 9,53 10,00 104,93 ST Disnakertrans
118 Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)
2.92 3,04 1,18 38,82 SR Disnakertrans
119 Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)
14.95 15,55 13,59 87,40 T Disnakertrans
120 Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri
Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)
1.25 1,26 3,06 242,86 ST Disnakertrans
121
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51 52,00 52,07 100,13 ST DLHK
Indeks Kualitas Udara(Satuan: Nilai)
58.8 59,20 73,35 123,90 ST DLHK
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)
203 60 62 103,33 ST DLHK
121 Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)
69,466 5,000 7,297 145,94 ST DLHK
- 322 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)
38 10,00 11,58 115,80 ST DLHK
122
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman Pangan
Capaian Produksitivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)
55.68 59,07 48,43 81,99 ST Distan
Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)
2,396,688 2,420,714 2,183,582 90,20 T Distan
Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)
20,551 22,657 111,274 491,12 ST Distan
Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)
6,801 7,498 1,427 19,03 ST Distan
123 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)
7,498 8,970 11,444 127,58 ST Distan
Capaian Produksi Tanaman
BawangMerah (Satuan: Ton) 700 771,75 1,497 193,97 ST Distan
124 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan
Kakao (Satuan: Kg/Ha)
3,184 3,510 3,047 86,80 T Distan
Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)
1,694 1,762 3,063 173,84 ST Distan
Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)
43,116 44,858 42,743 95,29 ST Distan
125 Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Peternakan
Peningkatan Produksi Daging
(Satuan: Ton) 33.52 34,18 21,14 61,85 ST Distan
- 323 -
No Program Indikator Kinerja Program RPJMD
(Outcome)
Indikator Kinerja Awal RPJMD
(baseline) Target Realisasi
Tingkat Capaian
Predikat Kinerja
OPD
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
126 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Pertanian
PersentaseSarana Produksi Pertanian (Satuan: %)
80 87,00 87,00 100,00 ST Distan
127
Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)
100 100,00 100,00 100,00 ST Distan
Rata-rata Capaian 122.14 ST
Ket : ST= Sangat Tinggi ≥91-100, T=Tinggi 76-≥90, S=Sedang 66-≥75, R=Rendah 51-≥65, SR=Sangat Rendah ≤50
- 324 -
Dari capaian indikator diatas dapat menggambarkan pelaksanaan
program pembangunan selama tahun 2019 yang dilaksanakan oleh
aparatur pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi serta memberikan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing.
Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan
mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan akan
memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan
Provinsi Banten.
Dari capaian seluruh program, Pemerintah Provinsi Banten sudah sangat
baik, yang termasuk kategori Sangat Tinggi mencapai 104 program
(81.89%), Tinggi 11 program (8.66%), Sedang 3 program (2.36%), Rendah 4
program (3.16%) dan Sangat Rendah 5 program (3.94%).
Program dengan kategori Sangat Rendah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
untuk penanganan luas kawasan kumuh yang ditata tidak tercapai,
dikarenakan adanya pergeseran target prioritas penanganan;
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas disebabkan
masih difokuskan di perkotaan serang karena sebagai ibukota
Provinsi yang ruang lingkupnya terbatas, juga terkendala koordinasi
dan kewenangan jalan-jalan terhubung.
3. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan tidak tercapai
dikarenakan:
a. SDM secara kuantitatif cukup namun secara kualitatif
(kompetensi) masih sangat terbatas terutama untuk PPNS;
b. Terbenturnya dengan agenda kepolisian daerah dalam melakukan
penangan terkait UU Lalu Lintas;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak
tercapai dikarenakan untuk peningkatan kompetensi guru
pergeseran target penangan;
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan tidak tercapai dikarenakan:
a. Rasio Kebutuhan Jumlah Pengawas tidak sesuai dengan
banyaknya jumlah perusahaan di Provinsi Banten.
b. Belum banyaknya perusahaan yang menerapkan Program SMK3.
c. Kekurangan SDM Pengawas Ketenagakerjaan, pada saat ini
kebutuhan sebanyak 200 pengawas, sementara yang tersedia
baru ada 72 pengawas.
- 325 -
Program dengan kategori Rendah diantaranya program sebagai berikut:
1. Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah tidak tercapai karena:
a. Alokasi kebutuhan pegawai yang menggunakan pola rekuitmen tidak
mendapatkan sesuai jumlah yang diusulkan. Provinsi Banten
berdasarkan ANJAB ABK/ Bezzeting pegawai masih mengalami
kekurangan sebanyak 21.368 pegawai. Persentase pegawai yang
didistribusikan sesuai hasil pemetaan, dalam perjanjian kinerja
tahun 2019 ditetapkan target sebesar 90% dan sampai dengan akhir
tahun anggaran 2019 mencapai realisasi sebesar 54,17% sehingga
nilai capaian indikator kinerja program adalah 60,19% dalam kata
lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan
oleh beberapa hal yaitu; Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi
Banten telah mengusulkan formasi sebanyak 480 pegawai yang
didasarkan kepada urgensi kebutuhan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah, akan tetapi jumlah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat hanya sebanyak 253 pegawai.
b. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui perpindahan/mutasi dari
Luar Pemerintah Provinsi Banten ke Pemerintah Provinsi Banten
sampai dengan saat ini masih dalam proses.
2. Program Penataan Ruang tidak tercapai, berdasarkan persentase
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 (delapan) Kawasan Strategis
Provinsi untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 37,5 % atau untuk
penyusunan 3 (tiga) perda yaitu :
a. Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
b. Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten
Lama
c. Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Serang Cilegon
namun pada akhir tahun 2019, penyusunan ketiga Perda ini belum
dapat dilaksanakan terealisasi dikarenakan :
- Untuk Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Banten Lama dan Penyusunan Perda RTR Kawasan
Strategis Provinsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) secara materi teknis, Draft Ranperda, KLHS sudah
disusun dan sudah mendapat rekomendasi Badan Informasi
Geospasial (BIG), dan pada tahun 2019 sudah masuk dalam
agenda prolegda prioritas dari DPRD Provinsi Banten, namun
- 326 -
terhambat dengan pelaksananaan Pemilihan Legislatif (pemilihan
Anggota dewan) yang berbarengan dengan Pilpres, sehingga di
undur menjadi agenda prioritas DPRD tahun 2019, serta belum
mendapatkannya Rekomendasi KLHS dari Kementerian
Lingkungan Hiduk dan Kehutanan dan belum mendapatkan
Persetujuan Subtansi dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN RI.
- Sedangkan untuk Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis
Provinsi Serang Cilegon secara Materi Teknis, Draft Ranperda,
KLHS sudah di susun, namun untuk peta dasar, tematik dan
rencana belum mendapat Rekomendasi BIG dan KLHS belum
mendapat rekomendasi/Valiadasi dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
- Sehingga Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8
Kawasan Strategis Provinsi sebesar 20 % terhadap target realisasi
indikasi kinerja program 37,5% untuk 3 (tiga) Perda sehingga
capaian prosentase realisasi terhadap target Indikator Kinerja
sebesar 53,3 %. Capaian kinerja program ini dihitung dari
beberapa indikator atau variabel yang mempengaruhi proses
dalam penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP),
antara lain:
a) Dokumen Materi Teknis (Buku Rencana, Naskah Akademis, Draft
Rancangan Perda, Album Peta dan Dokumen KLHS);
b) Rekomendasi/Validasi Dokumen KLHS dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c) Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG);
d) Rekomendasi Gubernur;
e) Persetujuan DPRD Provinsi Banten;
f) Rekomendasi Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;
g) Evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
3. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi tidak
tercapai dikarenakan belum maksimalnya penyelesaian masalah pada
proyek besar :
- 327 -
a. PT Multimas Nabati Asahan (Perijinan Rencana Pembangunan
Terminal Umum, Belum adanya regulasi ijin Usaha Kawasan
Industri, Infrastruktur akses jalan di Bojonegara)
b. PT Lotte Chemical (tumpang tindih kepemilikan lahan).
Program dengan kategori Sedang diantaranya program sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak tercapai disebabkan
kendala yang dihadapi sebagai berikut :
- Adanya perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 ke UU Nomor 2 Tahun
2017.
- Kurangnya animo masyarakat terhadap sertifikasi tenaga ahli
- Belum adanya penyesuaian perda no.4 tahun 2011 Tentang Jasa
Konstruksi.
2. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian tidak
tercapai
dikarenakan Rekruitmen tenaga kesehatan ditargetkan sebanyak 170
orang sedangkan yang terealisasi sebanyak 126 orang, hal tersebut
dikarenakan adanya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri saat proses
seleksi dam mengundurkan diri karena telah diterima sebagai CPNS.
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan tidak tercapai disebabkan penerima BANSOS tersebut
sudah tidak memenuhi persyaratan akibat kendala teknis dan berkaitan
dengan data dari TNP2K tentang rumah tangga miskin yang layak
mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, by name by adress (harus
sesuai dengan ID calon konsumen), serta data dari PT. PLN (Persero)
tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID. Pelanggan PLN, serta data
tersebut bersifat dinamis artinya sukar diprediksi apa dan bagaimana
serta kapan data tersebut berubah.
II.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
a. Bidang Pendidikan
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Ada keterkaitan
antara kedua indikator ini, yakni peningkatan angka Harapan Lama
Sekolah dalam jangka panjang akan menaikkan angka Rata-rata
Lama Sekolah.
Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah telah
meningkat sebanyak 1,86 tahun. Meningkatnya Harapan Lama
- 328 -
Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada
sistem pendidikan di Banten. Kondisi yang demikian sekaligus juga
menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat
bersekolah. Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan
jumlah penduduk yang bersekolah, relatif lebih sedikit dibandingkan
tahun sebelumnya.
Gambar 0-13. Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Banten Tahun 2010-2019
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 telah mencapai 12,88
tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun
2019, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan
tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.
- 329 -
Gambar 0-14. Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) BantenTahun 2010-2019
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2019 telah
mencapai 8,74 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25
tahun ke atas pada tahun 2019 telah mengenyam pendidikan hingga kelas
IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah
yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk
Banten terus mengalami peningkatan. Malah, dalam periode setahun ini
peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun
sebelumnya.
Pada tahun 2019, penduduk Banten usia 7-24 tahun yang masih sekolah
sebanyak 68,51 persen. Untuk kelompok umur 7-12 tahun yang masih
sekolah sebanyak 99,44 persen, kemudian kelompok umur 13-15 tahun
sebanyak 95,79 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 68,72
persen, dan kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 21,43 persen.
Pada tahun 2019, di Provinsi Banten terdapat Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA), di Provinsi Banten terdapat 571 unit Sekolah Menengah Atas
(SMA) dengan 10.075 guru dan 196.585 murid, serta 731 unit Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dengan 12.424 guru dan 265.367 murid.
Disamping sekolah umum tersebut, di Provinsi Banten juga terdapat 419
unit Madrasah Aliyah (MA) serta 4.574 pondok pesantren.
b. Bidang Kesehatan
- 330 -
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga
aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak
terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan
meningkatnya angka IPM, umur panjang dan hidup sehat juga
menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur
panjang dan hidup sehat. Sepanjang periode 2010 hingga 2019, Banten
telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,34
tahun. Selain itu, pertumbuhan UHH nya dalam setahun terakhir ini
mengalami peningkatan. Bahkan, angka pertumbuhannya ini secara
keseluruhan dalam rentang periode 2010-2019 cenderung meningkat.
Adapun Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2019 ini, mencapai
69,84 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada
tahun 2019 dapat berharap untuk hidup sampai usia 69 tahun 10 bulan.
Gambar 0-15. Perkembangan Komponen Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Banten Tahun 2010-2019
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya
adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan
secara makro ditentukan, antara lain:
1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas, dan
balai pengobatan;
- 331 -
2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan,
dan apoteker;
3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin
luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus
dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau
masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin
besar beban tugas yang harus dilakukan.
Selain beberapa faktor layanan kesehatan yang memadai, tentunya
akses pembiayaan kesehatan khususnya pada masyarakat miskin juga
harus ditingkatkan. Berdasarkan sumber banten dalam angka tahun 2020,
realisasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin Provinsi
Banten hanya mancapai 25,40%. Walaupun demikian jika dilihat
perkembangannya, penerima bantuan iuran 2019 ada peningkatan jumlah
yang signifikan dibandingkan dengan realisasi PBI tahun 2018 yang hanya
mencapai 13,43%.
Penyakit Demam Berdarah Dengue masih merupakan permasalahan di
Provinsi Banten dimana pada tahun 2018 Incidence Rate (IR) penyakit
DBD sebesar 11,5 per 100.000 penduduk dengan Case Fatality Rate (CFR)
sebesar 0,9 persen. Disamping penyakit menular yang masih merupakan
masalah kesehatan, penyakit degenerative seperti jantung koroner,
diabetes melitus, gagal ginjal setiap tahun mengalami peningkatan.
Perilaku hidup yang tidak sehat seperti kurang olah raga, konsumsi
makanan yang kurang serat, merokok, dan juga lingkungan yang sudah
mengalami polusi merupakan penyebab meningkatnya penyakit
degeneratif/penyakit tidak menular. (Sumber : Dinas Kesehatan 2019)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11
bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB
menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang
berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan
antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB,
serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah
tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Jika melihat
perkembangan jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Banten adalah pada
tahun 2018 terjadi kematian bayi sebanyak 1.158 kasus dan tahun 2019
terjadi kenaikan kasus kematian bayi menjadi 1258 kasus.
- 332 -
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-
ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi
oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang
kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada
kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas
pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya
angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah
dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan
obstetri yang rendah pula.
Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke
pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat
daruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal
tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas
kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu
itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu
tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan
(<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak
kelahiran/paritas (<2 tahun). Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi
Banten pada tahun 2016 Sebanyak 240 Kasus, 2017 sebanyak 226 kasus,
Tahun 2018 sebanyak 247 Kasus dan tahun 2019 terjadi penurunan
menjadi 209 kasus.
Kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu tertinggi Tahun 2018
adalah Kota Tangerang yaitu 77 kasus, diikuti Kabupateten Serang 61
kasus, dan Pandeglang 53 kasus. Kabupaten/kota dengan kasus kematian
ibu terendah adalah Kota. Tangerang Selatan yaitu 13 kasus, diikuti Kota
Cilegon 14 kasus, dan Kota Serang 24 kasus.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Sebagai upaya pencapaian indicator makro dan bentuk upaya
optimalisasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta merujuk
pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
- 333 -
Minimal (SPM). Dalam melaksanakan ketentuan diatas maka secara teknis
diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018
tentang penerapan standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan. Dimana Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan
Daerah Provinsi terdiri dari : Pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
provinsi; dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian
luar biasa provinsi. Maka bentuk ketaatan terhadap regulasi tersebut,
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban
terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.
Pada tahun 2019, fasilitas kesehatan yang tersedia di Provinsi Banten
antara lain 65 unit Rumah Sakit, 13 Rumah Sakit Khusus, 87 Puskesmas
Rawat Inap, 139 Puskesmas Non Rawat Inap, 128 Puskesmas Keliling, dan
240 Puskesmas Pembantu.
Tabel 0-82 Tenaga Kesehatan di Provinsi banten tahun 2019
Tenaga Kesehatan Jumlah Satuan
Jumlah Dokter Spesialis 1.858 Orang
Jumlah Dokter Umum 1.418 Orang
Rasio Dokter (spesialis+umum) 26,89 per 100.000 penduduk
Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis
644 Orang
Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)
5,33 per 100.000 penduduk
Jumlah Bidan 5447 Orang
Rasio Bidan per 100.000 penduduk 45.05 per 100.000 penduduk
Jumlah Perawat 8.902 Orang
Rasio Perawat per 100.000 penduduk
73,63 per 100.000 penduduk
Jumlah Perawat Gigi 222 Orang
Jumlah Tenaga Kefarmasian 1.646 Orang
Jumlah Tenaga Kesehatan
Masyarakat 278 Orang
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungn
255 Orang
Jumlah Tenaga Gizi 389 Orang
Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020
- 334 -
c. Bidang Infrastruktur
Berdasarkan data capaian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Banten per awal Tahun 2020, dari 762,03 km Panjang Jalan hasil
survey lapangan DPUPR jalan di Provinsi Banten, sepanjang 736,56 km
dalam kondisi mantap (96,66%), kemudian 25,47 km dalam kondisi rusak
(3,34 %), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 0-83 Rekap Kondisi Perkerasan Jalan Provinsi Banten Tahun 2020
No
Kondisi Awal Tahun 2018 Pembangunan 2018
Awal Tahun 2019 (Km)
Pembangunan 2019
Awal Tahun 2020 (Km)
Pembangunan 2020
Km % Km Km % Km %
1 MANTAP 641,82
84,21
62,3
680,46
89,28
79,78
736,56
96,66
25,47
BAIK 470,22
61,69
536,02
70,33
597,35
78,39
SEDANG 171,61
22,52
144,44
18,95
139,21
18,27
2 RUSAK 120,36
15,79
81,67
10,72
25,47
3,34
RUSAK RINGAN
68,87
9,04
54,06
7,09
10,25
1,35
RUSAK BERAT
51,49
6,76
27,61
3,62
15,21
2,00
762,18
100,00
762,13
100,00
762,03
100,00
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten Tahun 2020
d. Bidang Sosial
Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan September 2019
sebesar 4,94 persen, mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibanding
periode sebelumnya (Maret 2019) yang sebesar 5,09 persen. Hal ini sejalan
dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 13,04 ribu orang
dari 654,46 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 641,42 ribu orang pada
September 2019.
II.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
a. Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 6,05 juta orang,
memperlihatkan jumlah yang mengalami sedikit peningkatan dari 5,83 juta
orang pada Agustus 2018. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang
meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami
peningkatan dari 63,49 persen menjadi 64,52 persen. TPAK sebesar 64,52
- 335 -
persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 64
hingga 65 orang yang aktif secara ekonomi.
Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 220.000 orang,
sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi
8,11 persen pada Agustus 2019 dari 8,52 persen pada Agustus 2018.
Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 13,03
persen.
Pada Agustus 2019, lebih dari separuh penduduk bekerja berstatus
buruh/karyawan/pegawai yaitu sekitar 56,11 persen (3,12 juta orang).
Kondisi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Sementara itu, hampir sepertiga dari penduduk yang bekerja
atau sekitar 1,70 juta orang merupakan entrepreneur atau pengusaha baik
berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap maupun berusaha
dibantu buruh tetap. Persentase pekerja formal di Banten selama beberapa
tahun terakhir lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus 2019,
pekerja formal tercatat sekitar 58,74 persen atau 3,27 juta orang. Angka ini
mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 yang
sebesar 56,92 persen atau 3,04 juta orang. Sementara itu, persentase
pekerja informal turun dari 43,08 persen di tahun sebelumnya menjadi
41,26 persen. Ini menggambarkan kondisi yang baik di mana penyerapan
tenaga kerja lebih banyak di sektor formal dibanding sektor informal.
II.3.3 URUSAN PILIHAN
a. Bidang Pertanian
Pada tahun 2018, produksi padi di Provinsi banten sebesar 1,64 ton
dan pada tahun 2019 sebesar 2,18 ton, terjadi peningkatan sebesar 0,54
ton dengan produktifitas sebesar 4,91 ton/ha pada tahun 2018, sedangkan
pada tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 4, 84 ton/ha.
Produksi tanaman palawija, untuk jagung sebesar 331.865 ton pada
tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 111.274 ton ; produksi
tanaman jagung mengalami pertumbuhan melambat sebesar 220.591 ton,
sementara itu untuk tanaman kedelai produksinya pada tahun 2018
sebesar 18.094 ton dan pada tahun 2019 sebesar 1.427 ton, tanaman ini
juga mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 16.667 ton.
Pada bidang hortikultura, pada tahun 2018, komoditas utamanya
untuk sayuran adalah cabe dan bawang merah.
Produksi cabe pada tahun 2018 sebesar 11.937 ton, dan produksi tahun
2019 sebesar 11.344 ton, disini terjadi perlambatan peningkatan produksi
- 336 -
sebesar 53 ton. Produksi bawang merah pada tahun 2018 sebesar 880 ton,
sedangkan produksi tahun 2019 sebesar 1.497 ton sehingga terjadi
peningkatan produksi sebesar 617 ton. Produksi florikultura utama
Provinsi Banten adalah tanaman anggrek dan sedap malam dengan
produksi anggrek pada tahun 2018 sebesar 7.026.131 tangkai dengan luas
lahan budidaya sebesar 132 763 m persegi.
Bunga sedap malam produksi tahun 2018 sebesar 609 510 tangkai
dan luas lahan budidaya sebessr 75 860 m persegi.
Produksi biofarmaka utamanya adalah tanaman jahe dengan produksi jahe
pada tahun 2018 sebesar 343.3332 ton
Untuk tanaman buah utamanya yaitu durian, produksi durian pada
tahun 2018 sebesar 77 629 ton.
Komoditi perkebunan utama Banten antara lain coklat, dan kelapa.
Produksi coklat pada tahun 2018 sebesar 2.352 ton, dan produksi kelapa
pada tahun 2018 sebesar 43.046 ton.
Komoditi peternakan utama Provinsi Banten adalah kerbau dan
unggas dalam hal ini ayam, akan tetapi ternak sapi juga sudah mulai
memasyarakat.
Produksi daging (sapi, sapi perah, kerbau, kambing dan domba pada
tahun 2018 sebesar 23,47 ribu ton. Produksi daging ternak ungggas pada
tahun 2018 sebesar 106.339.940 kg. Produksi telur pada tahun 2018
sebesar 84.543.422 kg.
b. Bidang Kelautan dan Perikanan
Ekosistem mangrove pada tahun 2018 seluas 25 650,71 ha tersebar
di Kab. Tangerang( t.pasir; t. Kait; t. Burung; pantai mauk; pantai muara
dadap dan pantai kronjo) Kab dan Kota Serang (Pantai Tirtayasa, Tanjung
Pontang, Pulau Dua, Pulau Satu; Pulau Panjang dan Pulau Sangiang); Kota
Cilegon (Tanjung Peni; Citangkil dan pulau Merak Besar); Kabupaten
Pandeglang (Panimbang; Sumur; sebelah utara TNUK;Tanjung Lesung; P
Panaitan dan P Peucang) dan Kabupaten Lebak ( Tanjung Lalayar dan
Tanjung Panto).
Ekosistem terumbu karang pada tahun 2018 terdapat di kota Cilegon
dengan luas 2 223 ha; Kab Serang sebesar 117 ,27 ha; Kabupaten
Tangerang 15 ha; kabupaten Lebak 3,5 ha.
Ekosistem padang lamun pada tahun 2018 terdapat di Kab. Serang
120,69 ha , Kab. Pandeglang 615 ha; Kab lebak 17,85 ha.
Bidang perikanan tangkap sangat didukung oleh tempat pelelangan
ikan yang memadai, Provinsi Banten mempunyai 18 TPI, dengan TPI
- 337 -
utamanya TPI Kronjo di Kabupaten Tangerang, TPI Binuangeun di Kab.
Lebak dan PPP Labuan di Kabupaten Pandeglang. Rumah tangga perikanan
tangkap pada tahun 2018 sebesar 13.654 buah dengan jumlah nelayannya
sebesar 30.336 orang dan jumlah armada tangkapnya sebesar 13.817 unit,
adapun produksinya sebesar 107 364 ton, dan produksi pada tahun 2019
sebesar 100 631 ton.
Rumah tangga perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 24 184
unit dengan jumlah pembudidaya 24 184 orang dengan luas lahan
budidaya sebesar 15,376,97 ha dan produksinya sebesar 121,261,676 ton
terdiri dari ikan dan rumput laut).
Ikan hias di provinsi banten umumnya ikan hias air tawar, dengan
jumlah Rumah tangga pembudidaya ikan hias air tawar pada tahun 2018
sebesar 130 unit dengan produksinya sebesar 3,669,740 ekor.
Produksi benih ikan pada tahun 2018 sebesar 1,587 milyar ekor dan
pada tahun 2019 sebesar 3,11 milyar ekor.
Usaha pengolahan ikan terdiri dari Unit Pengolahan Ikan Mikro dan
Unit Pengolahan mikro besar. Unit Pengolahan Ikan Mikro terdiri dari 1 462
unit (fermentasi, surami, pemindangan,penanganan produk, pengasapan,
penggaraman/pengeringan dan pengolahan lainnya) dengan jumlah
produksi pada tahun 2018 sebesar 11 498 292 kg. Unit Pengolahan Ikan
Mikro besar terdiri dari 25 RTP UPPN ( pembekuan,penanganan produk,
pengalengan, penggaraman/pengeringan dan pengolahan lainnya) dengan
jumlah produksi pada tahun 2018 sebesar 74.100.379 kg. Pengolahan hasil
perikanan pada tahun 2018 sebesar 1 262 unit dan pemasaran hasil
perikanan ( hidup, segar, olahan) sebesar 9157 unit Cold storagenya
terdapat 15 unit tersebar di kab. Pandeglang , Kab Serang, Kab Tangerang,
Kota Tangetang dan Kota Tangerang selatan dengan kapasitas 3.065 ton
c. Kehutanan
Luas kawasan hutan di Provinsi Banten berupa hutan lindung seluas
10.396,78 Ha, suaka alam dan pelestarian alam seluas 145,647,56 Ha,
hutan produksi seluas 84,287.53 Ha dan Jumlah luas hutan dan perairan
seluas 240,331.87 Ha. Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 0-84 Luas Kawasan Hutan Dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten (hektar), 2019
Kabupaten/ Kota
Hutan Lindung
Suaka Alam dan Pelestarian Alam
Hutan Produksi Jumlah Luas Hutan dan Perairan Darat Perairan Terbatas Tetap
Dapat dikonversi
1 2 3 4 5 6 7 8
Kabupaten
- 338 -
Kabupaten/ Kota
Hutan Lindung
Suaka Alam dan Pelestarian Alam
Hutan Produksi Jumlah Luas Hutan dan Perairan Darat Perairan Terbatas Tetap
Dapat dikonversi
1 2 3 4 5 6 7 8
Lebak 3.324,76
32.014,00
-
30.641,06
16.924,91
-
82.904,73
Pandeglang 4.298,46
62.953,36
44.337,00
7.059,00
26.456,04
-
145.103,86
Serang 717,14
5.590,35
720,00
1.882,84
901,88
-
9.812,21
Tangerang 1.601,60
-
-
-
-
-
1.601,60
Kota Kota Cilegon
454,82
-
-
-
244,28
-
699,10
Kota Serang -
32,85
-
-
177,52
-
210,37
Kota Tangerang
-
-
-
-
-
-
-
Kota Tangerang Selatan
-
-
-
-
-
-
-
BANTEN 10.396,78
100.590,56
45.057,00
39.582,90
44.704,63
-
240.331,87
SIPD Provinsi Banten, 2020
II.3.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten
yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, dan 4 (empat) kota yaitu
Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah
kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan
Kelurahan menjadi 1.551.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan
Provinsi Banten pada Tahun 2019 sebanyak 9.999 Orang, jumlah laki-laki
sebanyak 5.382 orang dan perempuan sebanyak 4.617 orang.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel maka
dihubungkanlah hal itu dengan capaian nilai IKM untuk tahun 2018 kita
ditargetkan 2,80, capaian nilai IKM 2018 adalah 2,41 dan pada Tahun 2019
ditargetkan 3,2 dan capaiannya adalah 3,23.
Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu
parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga
maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi
Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini
dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah
Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah.
- 339 -
Tabel 0-85. Penilaian BPK Terhadap APBD Provinsi Banten
Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sumber : BPK RI 2020
Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan
sistem aplikasi terpadu antara e-planning, e-budgeting dan e-monev
dengan aplikasi bernama SIMRAL. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah
satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah
daerah.
Tabel 0-86. Nilai LAKIP Pemerintah Provinsi Banten
NO TAHUN NILAI
1 2015 CC
2 2016 CC
3 2017 B
4 2018 B
5 2019 B
Sumber : Kemenpan RB, 2020
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan
Birokrasi (Kemenpan RB), melakukan penilaian terhadap akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah. Laporan dan hasil penilaian akuntabilitas
kinerja pemerintahan (AKIP) untuk pemerintah daerah dengan nilai-nilai
tertentu. Pemerintah daerah Provinsi Banten dalam 3 tahun terakhir nilai
SAKIP terus mengalami peningkatan meskipun predikatnya masih B, untuk
itu perlu peningkatan kinerja agar bisa mendapat nilai A.
Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten
membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama
dan di setiap SKPD/OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan
Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi
Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur
No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan
diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- 340 -
Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi
publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus
menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi
Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-
Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.
Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi
Publik, bahwa :
1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik;
2) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana;
3) Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang
tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PPID Pemerintah Provinsi Banten secara ex officio dikelola oleh Dinas
Komunikasi Informasi Statistik dan persandian dengan dibantu oleh PPID
pembantu pada Perangkat Daerah. DImana tingkat laporan PPID pembantu
sebesar 75% . Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Banten memberikan
penghargaan keterbukaan informasi publilk kepada 10 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten dan lima kabupaten kota di
Provinsi Banten.ini merupakan upaya agar setiap Perangkat daerah bisa
semakin baik dalam pelaporan PPID dan melayani masyarakat.
- 341 -
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah memuat penjelasan
tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang
antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional, dan
regional ataupun kondisi perekonomian Banten sendiri. Adanya Pandemik
COVID-19 yang secara cepat menyebar hampir ke seluruh negara di dunia
tentu saja akan berimbas bagi perekonomian global yang pada akhirnya
juga memperngaruhi kondisi perekonomian di daerah.
III.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
III.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
Pandemik COVID-19, seperti yang telah ditetapkan oleh PBB pada
bulan Maret 2020, menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga bukan
hanya sektor transportasi serta sektor pariwisata saja yang terpengaruh
melainkan merambat ke beberapa sektor lainnya seperti perdagangan,
kesehatan dan lainnya. Berbagai langkah antisipatif sepertinya kebijakan
“lockdown” diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran lebih
lanjut COVID-19, berdampak pada terhambatnya kegiatan pekonomian dan
memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Proyeksi
Perekonomian Dunia Akibat Dampak COVID-19 menyatakan bahwa
Pandemic Global berakibat pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi
secara global pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sebagian
besar negara di dunia diperkirakan akan mengalami laju pertumbuhan
ekonomi yang negative. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2020 diproyeksikan
sebesar -5,9 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi China sebesar
1,2 persen jauh menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,1%.
Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan dan perlu langkah antisipatif
mengingat negara Amerika Serikat dan China merupakan pangsa pasar
eksport maupun import utama dari komoditas yang yang dihasilkan dunia.
Dalam lingkup regional ASEAN, dampak Pandemic global Covid-19
diproyeksikan akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan negatif sebesar
0,6% dari total perekonomian lima negara Asean yang dilakukan
- 342 -
penghitungan. Hasil proyeksi LPE beberapa negara disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 0-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Negara Negara Dunia 2019 (Real), 2020 dan 2021 (Proyeksi)
Negara Real GDP
Proyeksi
2019 2020 2021
Advanced Asia 1,2 4,5 3,8
- Jepang 0,7 -5,2 3,2
- Korea 2.0 –1.2 3.4
- Australia 1.8 –6.7 6.1
- Taiwan Province of China 2.7 –4.0 3.5
- Singapore 0.7 –3.5 3.0
- Hong Kong SAR –1.2 –4.8 3.9
- New Zealand 2.2 –7.2 5.9
Emerging and Developing Asia 5.5 1.0 8.5
- China 6.1 1.2 9.2
- India 4.2 1.9 7.4
ASEAN-5 4.8 –0.6 7.8
- Indonesia 5.0 0.5 8.2
-Thailand 2.4 –6.7 6.1
- Malaysia 4.3 –1.7 9.0
- Philippines 5.9 0.6 7.6
- Vietnam 7.0 2.7 7.0
United States 2.3 –5.9 4.7
Germany 0.6 –7.0 5.2
France 1.3 –7.2 4.5
Italy 0.3 –9.1 4.8
Spain 2.0 –8.0 4.3
Netherlands
Sumber: International Monetary Fund April 2020
Tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil proyeksi akobat Pandemi
COVID-19 membuat ekonomi global diproyeksikan kontraksi tajam sebesar
–3 persen pada tahun 2020, jauh lebih buruk daripada selama krisis
keuangan 2008. Pilihan kebijakan Lockdown atau pun isolasi sebagai
pilihan terbaik untuk saat ini yang diambil beberapa negara tidak hanya
menyebabkan penurunan di sektor transportasi namun telah merambah
pada industri, penjualan ritel, atau pun investasi turun secara dramatis
pada bulan Januari dan Februari. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh
beberapa lembaga di dunia terlihat bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh
pada penurunan Foreign Dirrect Investmen (FDI) sebesar 30-40%,
penurunan Perdagangan dunia sebesar 13-32%, Penurunan perjalanan
- 343 -
turis dubis sebesar 40.1%, serta peningkatan votalitas pasar keuangan
sebesar 215%.
Selain berkurangnya produksi, dampak lain akibat Pandemi Covid-
19 adalah penurunan tajam beberapa harga komoditas di dunia. Dari
pertengahan Januari hingga akhir Maret, harga logam dasar turun sekitar
15 persen, harga gas alam turun 38 persen, dan minyak mentah turun
sekitar 65 persen (penurunan) sekitar $ 40 per barel). Pasar berjangka
mengindikasikan harga minyak akan tetap di bawah $ 45 per barel 2023,
sekitar 25 persen lebih rendah dari rata-rata harga di tahun 2019 harga.
Jika hal ini terjadi hal tersebut menunjukan bahwa permintaan konsumsi
minyak dunia akan relatif selalu rendah.
Meski demikian tabel di atas juga menunjukan bahwa Pandemi
Covid-19 dapat teratasi setelah melewati pertengahan tahun. Dalam
skenario baseline, yang mengasumsikan bahwa pandemi memudar pada
paruh kedua tahun 2020 dan kebijakan lockdown atau pun karantina yang
ketat secara bertahap dibatalkan, ekonomi global diproyeksikan akan
tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2021.
Harga Komoditas Dunia
Gambar 0-1. Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Sumber : IMF, 2020
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa negara
disamping upaya penagangan Pandemi Covid-19 dari aspek medis
diharapkan membuahkan hasil dan manfaat positif bagi perekonomian
2020=100
- 344 -
setelah melewati pertengahan tahun. Dalam skenario baseline, yang
mengasumsikan bahwa pandemi memudar pada paruh kedua tahun 2020
dan kebijakan lockdown atau pun karantina yang ketat secara bertahap
dibatalkan, ekonomi global diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,8 persen
pada tahun 2021 (Tabel, III.1).
III.1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Sebelum pandemi Covid-29 perekonomian Indonesia digambarkan
terus menguat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,02
persen, tahun 2018 sebesar 5,17 pesen, namun menurun kembali tahun
2019 sebesar 5,02 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari
Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,80 persen, diikuti
Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61
persen; Konstruksi sebesar 0,58 persen; dan Informasi dan Komunikasi
sebesar 0,49 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari
lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019
mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua
komponen, yaitu PK-RT; PK-LNPRT; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
(PK-P); dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara komponen
lainnya yaitu Ekspor Barang dan Jasa; dan Impor Barang dan Jasa
mengalami kontraksi. Komponen PK-LNPRT merupakan komponen yang
mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62
persen; diikuti Komponen PK-RT sebesar 5,04 persen; dan Komponen PMTB
sebesar 4,45 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019,
sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,73
persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 1,47 persen. Sedangkan
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen Sementara
sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia dari komponen lainnya
sebesar 0,82.
Selanjutnya pada tahun 2020, Pemerintah Pusat memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi indonesia pada kisaran 5,1 - 5,5 persen.
Proyeksi pertumbuhan di kisaran angka 5,1 – 5,5 mendapat koreksi
setelah merebaknya Pandemi Covid-19. Selain kebijakan beberapa negara
tujuan eksport/import Indonesia yang menerapkan Lockdown, keluarnya
Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
- 345 -
tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti dengan
pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi
landasan atas koreksi target pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan
berbagai langkah kebijakan antisipatif yang sedang dan akan ditempuh
Pemerintah, pertumbuhan ekonomi ditahun 2020 diperkirakan mencapai
angka 2,3%. Berdasarkan base line angka tersebut, pemerintah
menetapkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5,3%.
III.1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI BANTEN
1. Kondisi dan Proyeksi PDRB
Perekonomian Banten Tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp
664,96 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 51,44 juta. Ekonomi
Banten tahun 2019 tumbuh 5,53 persen, lebih rendah dibanding capaian
tahun 2018 sebesar 5,82 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Lapangan Usaha Komunikasi dan Informasi sebesar 8,98
persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) yang tumbuh sebesar
7,47 persen.
Ekonomi Banten triwulan IV-2019 bila dibandingkan triwulan IV-2018
(y-on-y) tumbuh 5,90 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,19 persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Total Net
Ekspor sebesar 20,58 persen.
Ekonomi Banten triwulan IV-2019 meningkat sebesar 1,46 persen (q-
to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha
Konstruksi sebesar 6,09 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai
oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah yang meningkat sebesar 42,44
persen.
Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Tahun 2019 masih
didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi
terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,94 persen,
kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,80 persen, Provinsi
Jawa Barat sebesar 22,40 persen. Sementara itu, Provinsi Banten
memberikan kontribusi sebesar 7,01 persen.
Pemerintah Pusat (Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 5,20 persen, berdasarkan
proyeksi Bank Indonesia perwakilan Banten, pertumbuhan ekonomi
- 346 -
Banten diperkirakan 6 – 6,5% dengan Inflasi banten diprakiran pada
rentang 2.5% plus minus 1%, kondisi ini akan dicapai dengan asumi-
asumsi seperti Pengembangan destinasi pariwisata, recovery ekonomi
UMKM, Investasi PMA & PMDN.
Tabel 0-2. PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019 (Triliun Rp)
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Tabel 0-3. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019 (Persen)
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
- 347 -
Pengeluaran kapital (PMTB) selama periode Tahun 2017 -2019
memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 29 – 31 persen, dengan
kontribusi pada Tahun 2017 sebesar Rp126,30 Triliun, Tahun 2018 sebesar
Rp135,17 Triliun dan Tahun 2019 sebesar Rp144,63 trilliun. Trend positif
ini diharapkan tetap berlanjut selama Tahun 2020 ataupun Tahun 2021
mendatang.
Berdasarkan kondisi tersebut disusun angka proyeksi sebagaimana
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 0-4. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2016–2020
2020
Uraian
2016
2017
2018
2019
(Angka
Proyeksi)*
1. PMTB adhk 2010 115,88 126,30 135,17 144,63 156,283
2. Pertumbuhan PMTB 6,3
8,91
7,12
7,94
7,1
adhk 2010 (Persen)
Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi*
Tabel 0-5. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan UsahaTahun 2017-2019 (persen)
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
- 348 -
Tabel PDRB sisi produksi menunjukan bahwa faktor pembentuk
terbesar PDRB adalah Industri pengolahan sebesar 30,59 di tahun 2019.
Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Banten adalah provinsi yang memiliki
basis industri yang kuat, setelahnya ada sektor Perdagangan besar dan
eceran 12,85, transportasi dan pergudangan 10,88, real estate 7,91 dan
Pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 5,57.
Capaian perkembangan perekonomian provinsi Banten sebagaimana
disampaikan sebelumnya akan sulit terwujud kembali di tahun 2020.
Kejadian Pandemic Covid-19 secara global sangat dirasakan memberikan
dampak bagi perekonomian di wilayah Banten. Sektor Industri yang selama
ini menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Banten mendapatkan
pukulan ketika negara tujuan eksport menerapkan pembatasan (lockdown)
di negaranya yang tentu saja berimbas pada penurunan konsumsi. Selain
itu, keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan
Penangangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan
Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan
Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten tentu
saja berimbas pada roda perekonomian di ketiga wilayah tersebut.
Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini, ketiga wilayah tersebut
(Tangerang Raya) setiap tahunnya memberikan kontribusi hampir
mencapai 60% terhadap PDRB provinsi Banten
Tabel 0-6 Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019
Pandeglang 4,25 4,27 4,27 4,27 4,23
Lebak 4,32 4,34 4,33 4,31 4,32
Serang 11,74 11,74 11,65 11,55 11,49
Cilegon 16,1 15,81 15,71 15,63 15,57
Kota Serang 4,57 4,64 4,67 4,69 4,75
Total non Tangerang Raya 40,98 40,8 40,63 40,45 40,36
Kab Tangerang 21,23 21,1 21,03 21,01 21,08
Kota Tangerag 26,04 26,27 26,33 26,39 26,18
Kota Tangsel 11,75 11,83 12,01 12,15 12,38
Total Tangerang Raya 59,02 59,2 59,37 59,55 59,64
Diolah dari Banten dalam angka 2020
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Kota Tangerang dan
Kabupaten Tagerang merupakan dua wilayah yang memberikan kontribusi
- 349 -
terbesar bagi PDRB Provinsi Banten. Penerapan PSBB selama dua pekan
yang kemudian diperpanjang lagi tentu akan memberikan dampak luas
terhadap perekonomian di wilayah ini yang didominasi sektor industri dan
jasa.
Rilis BPS Provinsi Banten pada terkait pertumbuhan Ekonomi
Banten triwulan I-2020 memberikan gambaran bahwa kondisi
perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan global. Meski
penerapan PSBB di provinsi Banten baru diterapkan pada pertengahan
April 2020 namun karena kebijakan pengetaan di beberapa bagian negara
di dunia sudah dilakukan sejak bulan Februari dampak terhadap
perekonomian di Triwulan I sudah mulai terlihat. Ekonomi Banten triwulan
I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 3,09 persen (y-on-y), melambat
dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,45 persen. Karena itu
berdasrkan perkembangan kondisi yang ada, target LPE provinsi Banten
tahun 2020 sebesar 5,80 perlu mendapatkan koreksi.
Hasil Penelitian International Center for Applied Finance and
Economics (InterCAFE) yang bekerja sama dengan Bidang Penelitian dan
Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
menyebutkan bahwa Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2020
diperkirakan akan menurun akibat adanya Pandemi Covid 19. Dari sisi
permintaan, terjadi penurunan angka proyeksi ekspektasi konsumsi dan
investasi. Pasca penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona,
kebijakan work from home (WFH) untuk ASN Pemprov dan Kab/Kota serta
mengganti kegiatan belajar mengajar menjadi online untuk memutus mata
rantai penyebaran virus tersebut tentu akan berpengaruh. Himbauan
untuk tinggal di rumah dan mengurangi kegiatan berkumpul diduga akan
mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat mengingat presiden Jokowi
Indonesia telah menetapkan darurat sipil. Hal ini ditambah penundaan
investasi pada industri pengolahan khususnya pada sub sektor dari negara
terdampak seperti China yang diperkirakan mencapai US$ 0.42 miliar.
Dari sisi penawaran, penurunan pertumbuhan PDRB diduga terjadi
pada beberapa sektor yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan
eceran, transportasi, dan pariwisata. Penurunan sektor transportasi dan
pariwisata merupakan akibat pembatasan operasional terminal 1 dan 2
yang berlaku hingga 29 Mei 2020 mengacu pada Keputusan Menteri
Kesehatan Republik lndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 jo SE
Dirjen Perhubungan Udara No.6 Tahun 2020 (Aisyah, 2020).
- 350 -
Tabel 0-7 Sektor Terdampak Paling Besar Akibat Corona
No
Perkiraan Sektor
Terdampak Paling Besar
Akibat Corona
Proyeksi
Pertumbuhan
Th. 2020
Final Demand
Awal (Rp Juta) 1
Tambahan
Final
Demand
Tahun
2020 (Rp
Juta)
Faktor Koreksi Penurunan (konsumsi)
Th. 2020 sebagai Dampak Wabah
Corona (Rp Juta)
Skenario
Optimis
Skenario
Moderat
Skenario
Pesimis
1
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
4.2% 41,020,391 1,721,787 25% 35% 50%
2 Angkutan Darat 6.0% 11,022,778 666,152 25% 50% 70%
3 Angkutan Laut 4.5% 2,294,607 103,346 25% 50% 70%
4 Angkutan Udara 10.9% 21,124,269 2,296,229 25% 35% 70%
5 Penyediaan Akomodasi 6.7% 440,748 29,477 25% 35% 50%
6 Jasa Hiburan, Rekreasi
dan Kebudayaan Swasta 5.8% 1,706,279 99,621 50% 75% 100%
7 Industri Tekstil 0.5% 12,694,557 68,533 25% 35% 50%
8
Industri Barang dari
Logam, Komputer,
Barang Elektronik
2.1% 10,053,078 212,420 25% 35% 50%
9
Tertunda/Batalnya
Investasi China di
Sektor Tekstil th 2020 2
(500 miliar)
Sumber:
1Tabel IO Banten 2010
2https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4936207/gambaran-dampak-virus-corona-
bagi-perekonomian-banten
2https://kemenperin.go.id/artikel/20179/Pengusaha-China-Investasi-Rp10-Triliun
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah disamaikan
sebelumnya. INTERCAFE IPB menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Provinsi Banten tahun 2020 diprediksi menjadi 4.76 persen (4.63% – 4.87%)
pada simulasi optimis, 4.04 persen (3.92% - 4.16%) pada simulasi moderat,
dan 3.92 persen (3.8% - 4.04%) pada simulasi pesimis.
Penurunan PDRB akibat wabah virus Corona diduga hanya
sementara (tahun 2020) dan perekonomian akan tumbuh kembali pada
tahun 2021. Dari sisi permintaan, proyeksi awal untuk pertumbuhan PDRB
ADHK 5,55 persen/tahun hingga tahun 2020 disumbang oleh
pertumbuhan oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat (4.64 persen)
pengeluaran pemerintah (4.12 persen), investasi (1.14 persen), dan
- 351 -
1,67
2,38
2,953,303,423,31
3,012,54
1,98
1,38
0,80
0,000,501,001,502,002,503,003,504,00
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
Per
sen
Tri
liu
n R
up
iah
PK_Lembaga Growth_PK_Lembaga
4,154,40
5,364,92
4,254,18
5,215,124,44
4,03
4,98
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
0,001,002,003,004,005,006,007,008,00
Per
sen
Tri
liu
n R
up
iah
PKRT Growth_PKRT
inventori (3.95 persen). Pertumbuhan investasi berkaitan dengan adanya
berbagai proyek infratruktur nasional serta ekspansi usaha pengusaha di
provinsi Banten. Proyek strategis Provinsi Banten tahun jamak yaitu
pembangunan Sport Center diharapkan dapat memberikan dampak pada
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten hingga tahun 2021. Sebaliknya, net
ekspor mengalami pertumbuhan negatif (3 persen) walaupun pertumbuhan
ekspor positif (8.67 persen). Pertumbuhan positif dari ekspor didukung oleh
perdagangan antar daerah terutama untuk komoditas logam dasar dan
kimia serta ekspor produk manufaktor tertentu seperti alas kaki, tekstil dan
produk tekstil, serta makanan dan minuman. Namun pertumbuhan ekspor
belum mampu mengimbangi pertumbuhan impor (4.51 persen) yang
memiliki nilai cukup tinggi. Tingginya ketergantungan pada bahan baku
impor mendorong pertumbuhan nilai impor provinsi Banten, seperti pada
industri pengolahan seperti elektronik serta tekstil dan produk tekstil.
Lampiran tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi terbesar dimiliki
oleh net ekspor artinya komponen ini akan merasakan dampak terburuk
dari pandemi (kisaran pertumbuhan -5.6 persen hingga 2 persen)
dibandingkan komponen lainnya.
- 352 -
Gambar 0-2 Proyeksi Nilai dan Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Provinsi Banten
Tabel III-7 menunjukkan proyeksi pertumbuhan dan share PDRB
sektoral Provinsi Banten dari sisi produksi. Dari sisi penawaran, sektor
yang memiliki share tertinggi adalah industri pengolahan; perdagangan
besar dan eceran, reparasi mobil dan reparasi motor; dan konstruksi.
Sebaliknya tiga sektor yang memiliki share terendah adalah pengadaan air,
pengelolaan sampah & limbah daur ulang; pengadaan listrik dan gas; dan
pertambangan dan penggalian.
Tabel 0-8 Proyeksi Pertumbuhan dan Share PDRB ADHK Sektoral Provinsi Banten
Sektor Item 2020 2021
Sektor A Growth 6.64 6.60
Share 5.58 5.58
- 353 -
Sektor Item 2020 2021
Sektor B Growth 1.83 1.83
Share 0.59 0.57
Sektor C Growth 3.60 3.60
Share 35.72 35.31
Sektor D Growth 0.46 0.46
Share 0.89 0.82
Sektor E Growth 6.06 6.06
Share 0.10 0.10
Sektor F Growth 7.95 7.88
Share 10.17 10.36
Sektor G Growth 7.09 7.37
Share 13.47 13.47
Sektor H Growth 6.25 6.26
Share 6.49 6.49
Sektor I Growth 7.44 7.44
Share 2.61 2.66
Sektor J Growth 10.05 10.05
Share 6.08 6.23
Sektor K Growth 6.99 6.99
Share 2.83 2.83
Sektor L Growth 7.68 7.68
Share 9.07 9.25
Sektor M, N Growth 6.67 6.67
Share 1.07 1.09
Sektor O Growth 6.36 6.36
Share 1.74 1.74
Sektor P Growth 7.06 7.06
Share 3.16 3.21
Sektor Q Growth 4.34 4.34
Share 1.29 1.31
Sektor R,S,T,U Growth 6.68 6.68
Share 1.57 1.60
KETERANGAN A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
J. Informasi dan Komunikasi
B. Pertambangan dan Penggalian K. Jasa Keuangan dan Asuransi C. Industri Pengolahan L. Real Estate D. Pengadaan Listrik dan Gas M,N. Jasa Perusahaan E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
F. Konstruksi P. Jasa Pendidikan G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
H. Transportasi dan Pergudangan R,S,T,U. Jasa lainnya I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020
Tiga sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor
transportasi dan pergudangan, real estate, dan jasa lainnya. Sedangkan
tiga sektor yang memiliki pertumbuhan terendah adalah pengadaan listrik
dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah & limbah daur ulang, serta
pertambangan dan penggalian. Lampiran 3 dan 4 menunjukkan bahwa
standar deviasi dari pertumbuhan dan share PDRB sangat kecil.
Tabel 0-9 Capaian Pertumbuhan Ekonomi 2017, 2018, 2019, Prediksi 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 (persen)
URAIAN
2017
2018
2019
PREDIKSI TARGET
2020 2021
Dunia 3,7 3,5 2,9 3,3* 3,4*
Nasional 5,07 5,17 5,02 2,3** 5,3**
Banten 5,73 5,82 5,53 3,92-4,76*** 5,5** *) Prediksi IMF
**) target yang ditetapkan oleh Pusat ***) target yang ditetapkan Provinsi Banten
Untuk mewujudkan hal terebut, beberapa rekomendasi untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Banten sebagai berikut:
3 share terendah
3 share tertinggi
3 growth terendah
- 354 -
Mendorong pertumbuhan sektor kunci provinsi Banten yang memiliki
multiplier output dan keterkaitan ke belakang tinggi. Hasil analisis
multiplier output menunjukkan bahwa industri pengolahan (industri
besi, baja dan barang dari logam (2.12); industri komputer, elektronik,
dan peralatan listrik (2.06); industri kertas (1.97); dan industri karet
(1.96)), konstruksi (1.94) dan transportasi (1.95) memiliki potensi tinggi
untuk pertumbuhan output provinsi Banten. Sektor-sektor tersebut juga
memiliki keterkaitan ke belakang yang tinggi, artinya pertumbuhan
sektor tersebut juga akan meningkatkan permintaan bahan baku.
Dari sisi penawaran, pemerintah daerah harus mendukung
pertumbuhan konsumsi masyarakat melalui peningkatan pendapatan
masyarakat dan menjaga tingkat inflasi. Peningkatan daya beli
masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong perkembangan sektor
ekonomi potensial yang menyumbang peningkatan pendapatan. Sektor
yang memiliki multiplier pendapatan tinggi di provinsi Banten adalah
industri pengolahan (industri kimia (3.26); industri makanan & minuman
dan tembakau (2.58), dan industri besi baja dan barang dari logam (2.00),
transportasi laut (2.26) dan udara (2.20)), dan perdagangan (1.90).
Tahun 2021 merupakan tahun recovery perekonomian setelah keluar
dari permasalahan akibat Pandemi Covid 19. Selain mendorong
pertumbuhan sektor kunci hal lainnya yang perlu dilakukan adalah
upaya penguatan ekonomi masyarakat dengan membangkitkan usaha
mikro dan kecil yang sebelumnya terdampak pandemi. Kebijakan
peningkatan akses permodalan, kemudahan bahan baku dan distribusi
pemasaran, standardisasi produk yang dihasilkan dan percepatan
inovasi teknologi merupakan alternatif kebijakan yang perlu diatuangkan
dalam program dan kegiatan.
Permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak Covid-19,
perlu kembali dilakukan selain untuk meningkatkan daya beli
masyarakat juga bertujuan menjaga kondusifitas sosial.
2. Investasi
Perkembangan perekonomian PMA dan PMDN di Provinsi Tahun 2017-
2019 menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih sangat menarik bagi
Investor. Sektor yang sangat diminati oleh Investor yaitu :
1) Listrik, gas, dan air sebesar ;
2) Transportasi, Pergudangan, dan telekomunikasi;
3) Pertambangan;
4) Pengolahan makanan; dan
5) Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.
- 355 -
Gambar 0-3. Realisasi investasi berdasarkan lokasi Januari – Desember 2019
Sumber: BKPM RI
Tabel 0-10 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2017- 2019
PMDN PMA
TAHUN
PROYEK
INVESTASI
PROYEK
INVESTASI (JUTA
(MILIAR RUPIAH)
USD)
2017 699 15.141,9 2.479 3.047,5
2018 718 18.637,56 1.895 2.827,3
2019 2.389 20.708,4 2.559 1.868,2
Sumber: BKPM RI
Pada tahun 2019, PMDN Banten masuk peringkat enam setelah DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur. Sedangkan
untuk PMA, Provinsi Banten masuk pada peringkat Empat setelah Jawa
Barat dan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Secara kumulatif sepanjang
Januari-Desember 2019, realisasi investasi mencapai Rp 48,7 triliun
dengan kurs rupiah 15.000 per USD sesuai dengan APBN 2019.
Investasi pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan mengalami
permasalahan seiring dengan Pandemi Covid 19. Menurut Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (mengutip laporan lembaga keuangan
- 356 -
Dunia) menyebutkan bahwa kemungkinan terjadi penurunan Foreign
Dirrect Investmen (FDI) sebesar 30-40%. Hal ini menunjukan bahwa
adanya kemungkinan penurunan arus investasi Penanaman Modal Asing
(PMA) terutama investasi yang berasal dari negara negara yang terdampak
COVID-19.
Tabel 0-11 Realisasi Investasi sepuluh negara terbesar Penanaman Modal Asing di Provinsi Banten
No Negara Asal Investor
Jumlah Proyek
Nilai Investasi
Juta Rupiah Ribu US$
1 Singapura 485 7.922.585,16 528.172,40
2 Tiongkok 308 5.550.687,92 370.045,90
3 Hongkong 111 3.893.599,11 259.573,30
4 Thailand 36 3.679.046,73 245.269,80
5 Malaysia 133 2.204.117,81 146.941,20
6 British 138 1.059.274,42 70.618,30
7 Korea Selatan 540 836.338,42 55.755,90
8 Jepang 221 611.801,94 40.786,80
9 Belanda 133 586.865,95 39.124,40
10 Belgia 2 409.289,97 27.286,00 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa negara Tiongkok termasuk
sebagai salah satu negara dengan nilai investasi yang cukup besar dengan
total proyek 308 buah. Sebagai negara asal muasal penyebaran virus
Corona yang kemudian menerapkan kebijakan Lockdown tentu saja akan
banyak mempengaruhi niat para investor dari negara tersebut untuk
mengembangkan investasinya dinegara lain. Hal ini dapat dilihat dari
realisasi investasi yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
yang menyebutkan pada triwulan I tahun 2020 menunjukan adanya
penurunan nilai investasi PMA yang masuk ke wilayah provinsi ini jika
dibandingkan nilai investasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada TW I 2020 jumlah investasi yang masuk ke Banten hanya US$ 322,1
juta jauh menurun dibandingkan TW I tahun 2019 yang mencapai US$
533, 790 juta atau menurun sebesar 39,58%.
Adanya penurunan arus investasi ke wilayah provinsi Banten tentu
saja harus diantisipasi oleh pemmerintah daerah dengan berupaya
mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah perijinan.
Program perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal atau Online
Single Submission (OSS) yang dilakukan pemerintah dalam upaya
meningkatkan angka ease of doing business diharapkan akan
meningkatkan daya Tarik investor asing ke Indonesia. Selain itu, hal
lainnya yang harus dilakukan adalah memberikan keyakinan kepada para
investor terkait kepastian dan efektivitas upaya pencegahan penyebaran
virus Corona di kawasan industri melalui pelaksanaan protokol kesehatan
secara penuh di wilayah industri.
- 357 -
Penurunan masuknya PMA ke wilayah provinsi Banten juga perlu
diantisipasi dengan berupaya meningkatkan masuknya Penanaman Modal
Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Banten bersama sama dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota harus mewujudkan fasilitas penunjang
infrastruktur industri sehingga dapat menurunkan ongkos produksi atau
pun biaya distribusi dari produk yang dihasilkan.
3. Kondisi dan Proyeksi Inflasi
Inflasi terjadi karena tiga faktor: (1) demand pull – faktor tarikan dari
sudut permintaan dan (2) supply push – faktor dorongan dari sudut
permintaan, dan (3) demand-supply side – dua faktor ini berinteraksi
karena respon terhadap perubahan salah satunya. Demand pull terjadi
karena tekanan permintaan yang sifatnya siklikal atau musiman seperti
pada awal bulan karena masyarakat mendapatkan tambahan penerimaan
berupa upah dan gajih dan pada saat hari besar keagamaan seperti bulan
Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Harga-harga pasti akan
mengalami kenaikan karena terjadi kelebihan permintaan (excess demand).
Sementara inflasi berbasiskan tekanan dari faktor supply berupa kenaikan
harga-harga barang dan jasa baik kerena faktor fundamental seperti
perubahan pada indikator ekonomi makro dan faktor non-fundamental
yaitu volatile food (bergerak naik harga pangan) dan administrated price
(kebijakan harga pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan TDL).
Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 3,30 persen,sedangkan
inflasi “Year on Year” (IHK Desember 2019 terhadap Desember 2018)
sebesar 3,30 persen. Kemudian inflasi “Year on Year” (IHK November 2019
terhadap November 2018) tercatat sebesar 3,73 persen. Berdasarkan data
pergerakan inflasi di Provinsi Banten, faktor utama penyumbang inflasi
adalah bahan makanan diikuti oleh biaya kesehatan dan makanan jadi
termasuk rokok dan perumahan. Manajemen rantai pasok pangan seperti
beras, cabai dan bawang merah sangat krusial dalam mengendalikan
inflasi. Volatilitas harga-harga pangan sebagian besar karena faktor
gangguan produksi baik karena hama penyakit dan alam seperti hujan dan
kekeringan dan transportasi dari pusat produksi sampai kepada pasar
eceran termasuk di dalamnya empat fungsi pemasaran: perubahan tempat
(place), perubahan bentuk (form), perpindahan kepemilikan (ownership) dan
perbedaaan waktu (time). Jika keempat fungsi pemasaran ini dapat dikelola
dengan baik maka harga pangan dapat dikendalikan.
Di tingkat provinsi terdapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
yang beranggotakan lembaga-lembaga pemangku kepentingan yaitu Kantor
Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Firdausy (2016)
membagi fungsi TPID dalam mengendalikan inflasi: kecukupan produksi,
kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi ekspektasi.
- 358 -
a) Kecukupan Produksi
1) Dinas Pertanian atau dinas terkait memastikan produksi bahan
pangan khususnya melihat permintaan siklikal dan juga
perubahan iklim. Kebijakan pengadaan benih atau bibit dapat
menjadi pilihan untuk memberikan insentif kepada
petani/peternak agar dapat meningkatkan kapasitas produksi.
Karena produksi pertanian tergantung kepada faktor alam, harus
ada kebijakanyang bersifat adopsi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim seperti penyediaan bibit/benih yang adaptif
terhadap perubahan iklim (suhu, hujan) serta informasi parameter
cuaca yang tepat agar petani dapat melakukan penyesuaian jadwal
tanam.
2) Memetakan potensi produksi (jenis, waktu tanam, luas, lokasi dan
potensi gangguan produksi) secara real time dan berbasis IT
sehingga dapat diketahui potensi dan produksi dari waktu ke
waktu. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian antara
produk/pasokan dan konsumsi/permintaan (gap analysis).
3) Dinas PU memastikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan
usahatani/perdesaan pendukung produksi pertanian berfungsi
dengan baik.
b) Kelancaran Distribusi
1) Dinas Perdagangan memastikan persediaan pangan mencukupi
terutama jaminan pasokan dari daerah termasuk kantong-kantong
atau gudang-gudang penyimpanan baik yang dimiliki oleh swasta
atau lembaga milik pemerintah.
2) BUMD yang begerak di bidang perdagangan dapat menjadi badan
penyangga pergerakan harga baik sebaik pembeli produksi petani
maupun operasi pasar ketika harga di atas ambang batas terutama
pada kota atau daerah yang menjadi indikator inflasi di Provinsi
Banten, yaitu Tangerang.
3) Bekerjasama dengan Kementrian Pertanian/Dinas
Pertanian/BUMD perdagangan membangun toko tani atau warung
tani pada daerah yang tidak memiliki pasar tetap.
c) Keterjangkauan Harga
1) Mengembangkan pusat informasi harga secara real time yang
dapat diakes oleh semua kalangan. Dengan informasi harga ini
konsumen akan mendapatkan harga yang wajar dan menjadi
penghambat pihak-pihak yang akan memanfaatkan ketidaktahuan
konsumen. Dengan data harga ini dapat diketahui pula koneksitas
atau integrasi pasar sehingga dapat diketahui transmisi perubahan
harga pangan. Pemerintah dapat lebih cepat melakukan antisipasi
dan mitigasi kenaikan harga pangan.
2) Operasi pasar murah ketika terjadi trend kenaikan harga akibat
karena permintaan yang tinggi dangangguan produksi. Data
- 359 -
historis dapat memberikan petunjuk kapan terjadi kelangkaan
pasokan.
d) Komunikasi Ekspektasi
a) Melakukan komunikasi dengan para asosiasi agar memberlakukan
harga wajar walaupun ada potensi keuntungan yang cukup besar
b) Melakukan komunikasi dengan media masa tentang kebijakan
pengendalian inflasi dan edukasi masyarakat agar dapat
berbelanja pada tingkat kewajaran.
Dengan berbagai langkah antisipatif sebagaimana disampaikan
sebelumnya serta melihat kecenderungan, inflasi di Provinsi Banten pada
tahun 2021 akan berkisar pada angka 4 ± 1%. Inflasi yang besar berasal
dari food inflation. Tekanan infllasi merupakan dampak dari perekonomian
global dengan ekspor yang melambat dan juga pengaruh merebaknya virus
corona. Aktivitas ekonomi yang terganggu karena kebijakan Working From
Home (WFH) dan terjadi kepanikan belanja (panic buying) pada beberapa
tempat khususnya diperkotaan yang berkontribusi kepada tingginya inflasi
pada tahun 2021. Inflasi tertinggi pada bulan-bulanan perayaan agama
seperti Tahun Baru, Ramadhan-Idul Fitri dan Natal.
Tabel 0-12. Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (%)
INDIKATOR 2018
2019
2020 (ANGKA PROYEKSI)* 2021 (ANGKA
PROYEKSI)*
OPTIM
IS
MODER
AT
PESIMI
S
OPTI
MIS
MOD
ERAT
PESI
MIS
Nasional 3,13 2,72 2,88 2,0 – 4,0 3,39 3
Target
RPJMD 3,7 4,2 3,7 3,7
Banten 3,42 3,3 2,85 3,2 3,6 3 4 5
Keterangan: Sumber, BPS Provinsi Banten *adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten
2. Kondisi dan Proyeksi ICOR
Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR
adalah: ICOR = K/ Y dimana: K = Penambahan barang modal
baru/kapasitas terpasang Y = Perubahan/penambahan output (BPS
Provinsi Banten, 2018). Dalam praktek, data yang diperoleh bukan
merupakan penambahan barang modal baru atau kapasitas terpasang
melainkan besarnya investasi yang ditanamkan. Sehingga dengan
mengasumsikan K = Investasi, maka rumus diatas dapat dimodifikasi
menjadi. ICOR = I/ Y dimana: I = Investasi, Y = Perubahan output.
Dengan metode penghitungan tersebut maka nilai yang diperoleh merupaka
- 360 -
Gross ICOR yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit
kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output
pada suatu periode tertentu. Berdasarkan perhitungan PDRB ADHK
2010 pada Tahun 2019 PDRB Provinsi Banten tercatat sebesar
458,02 Triliun rupiah dengan Pertumbuhuan sebesar 5,53 persen dari
tahun sebelumnya yakni 433,01 Trilyun. Pembentukan Modal Tetap Bruto
dan inventori sebesar Rp Rp144,63 Triliun sehingga ICOR Provinsi Banten
sebesar 5,30. Yang artinya untuk melakukan 1 investasi diperlukan modal
sebesar 5,30. Kondisi Ideal yaitu pada ICOR pada skala 2,0 – 3,0. Hal ini
juga menggambarkan bahwa Penciptaan Lapangan Kerja di Provinsi Banten
masih didominasi oleh Investasi Padat Modal bukan Padat Karya.
Tabel 0-13 Proyeksi ICOR
Sumber:* BPS Provinsi Banten, 2018 **Hasil Penghitungan Bappeda Provinsi Banten
3. Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebesar 5,56 juta
orang, naik sekitar 230 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan
Agustus 2018. Pada periode yang sama juga terjadi penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,52 persen menjadi 8,11 persen pada
Agustus 2019. TPT lulusan SMK menempati posisi tertinggi dibanding
jenjang pendidikan lain yaitu 13,03 persen pada Agustus 2019. Dengan
struktur lapangan pekerjaan utama terbesar meliputi industri pengolahan
sebesar 24,09 persen atau 1,34 Juta orang, perdagangan sebesar 20,91
persen atau 1,16 juta orang, pertanian, pertambangan dan penggalian
sebesar 10,41 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar
penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan yaitu sebesar 3,12
juta. Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja
informal. Pada Agustus 2019, pekerja formal tercatat sebanyak 3,27 juta
orang atau sebesar 58,75 persen.
TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
PDRB* 349.351.228 368.377.203 387.835.089 410.045.924 433.884.318
PMTB* 103.115.307 109.012.807 115.877.264 126.206.252 135.188.334
INVENTORY* 3.325.710 1.145.827 109.301 103.131 112.634
ICOR** 5,79 5,66 5,22 5,30
- 361 -
Tabel 0-14. Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Februari 2018 – Februari 2019
Sumber : BPS Provinsi Banten
Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja
tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja
tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam
seminggu).
Gambar 0-4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari 2016- Agustus 2019 (persen)
Sumber : BPS Provinsi Banten
- 362 -
Angka pengangguran menunjukkan penurunan dari 8,52 persen
pada Agustus 2018 menjadi 8,11 persen pada bulan Agustus 2019. Angka
pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi
dibanding angka pengangguran nasional. Di Provinsi Banten banyak
terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke
Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak
semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah
pengangguran (pencari kerja) di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang
berpendidikan tinggi lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Pada
Agustus 2019, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat
pertama terbesar nasional, di mana angka pengangguran nasional tercatat
sebesar 5,28 persen.
Dilihat berdasar tren sektoral, penyerapan tenaga kerja di Provinsi
Banten terbesar yaitu di sektor Industri (1,34 juta orang) kemudian diikuti
oleh sektor Perdagangan (1,16 juta orang).
Gambar 0-5. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Banten, Agustus 2019 (persen)
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus sebagai
buruh/karyawan yaitu sebesar 3,12 juta. Jumlah buruh/karyawan dalam
satu tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 254 ribu orang.
Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada status pekerjaan berusaha sendiri
dan buruh/karyawan. Status pekerjaan utama dapat digunakan sebagai
pendekatan untuk menyusun dua kelompok kegiatan ekonomi yakni formal
dan informal.
- 363 -
Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh
tetap dan mereka yang berstatus buruh/karyawan. Sementara sisanya
digolongkan ke dalam kegiatan informal. Persentase pekerja formal di
Provinsi Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus
2019, pekerja formal tercatat sebanyak 3,27 juta orang atau sebesar 58,75
persen. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang
sebesar 56,92 persen. Dengan kata lain penyerapan tenaga kerja pada
periode satu tahun terakhir lebih banyak terjadi pada kegiatan ekonomi
formal.
Tabel 0-15. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2016 - Agustus 2019 (dalam ribuan)
Sumber : BPS Provinsi Banten
Dilihat dari komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari
kerja di Provinsi Banten didominasi oleh mereka yang berpendidikan
menengah (SMA/SMK). Persentase pencari kerja yang berpendidikan
menengah maupun tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dibanding
tahun lalu. Sementara itu, persentase pencari kerja yang mengenyam
pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 52,81 persen
(Agustus 2018) menjadi 55,24 persen (Agustus 2019).
- 364 -
Gambar 0-6. Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan di Provinsi Banten, Agustus 2018 - Agustus 2019 (persen)
Tabel 0-16. Realisasi Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Proyeksi Tahun 2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(ANGKA PROYEKSI)* (ANGKA PROYEKSI)*
Nasional 5,34 5,34 *7,8 – 8,5 *7,5 – 8,2
Banten 8,52 8,11 8,19 8,03
Target RPJMD 8,45 8,20 7,95 8,01
Banten
Sumber : * Proyeksi Bappenas, ** RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.
Beberapa kebijakan pembangunan untuk mendorong pencapaian target
sebagaimana tertuang dalam tabel diatas diantaranya melalui:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan intensifikasi
lembaga pelatihan
2. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuaran melalui peningkatan link and
Match dengan dunia usaha
3. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk kegiatan padat karya tunai
4. Peningkatan minat generasi muda untuk pembangunan usaha
pertanian dalam arti luas.
4. Kondisi dan Proyeksi Kemiskinan
Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) bulan September 2019 sebesar 4,94 persen, mengalami
penurunan sebesar 0,15 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2019)
yang sebesar 5,09 persen. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah
- 365 -
penduduk miskin sebanyak 13,04 ribu orang dari 654,46 ribu orang pada
Maret 2019 menjadi 641,42 ribu orang pada September 2019. Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2019 sebesar 4,12
persen turun menjadi 4,00 persen pada September 2019. Sementara
persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar
7,49 persen turun menjadi 7,31 persen pada September 2019.
Selama periode Maret 2019-September 2019, jumlah penduduk
miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 7,5 ribu orang (dari 378,73
ribu orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 ribu orang pada September
2019), demikian pula di daerah perdesaan turun sebanyak 5,6 ribu orang
(dari 275,73 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 270,13 ribu orang pada
September 2019). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2019,
sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan
tercatat sebesar 71,61 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan
kondisi Maret 2019 yang sebesar 71,66 persen. Jenis komoditi makanan
yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2019 di
perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur
ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta roti. Sementara komoditi non
makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan
perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan
dan perlengkapan mandi.
Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan September 2019
mencapai 4,94 persen.
Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019, maka
selama enam bulan terjadi penurunan sebesar 0,15 poin (dari posisi 5,09
persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan
mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun
dari 4,12 menjadi 4,00 dan persentase penduduk miskin di perdesaan
turun dari 7,49 pada Maret 2019 menjadi 7,31 pada September 2019.
Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin
di Banten pada periode yang sama berkurang sebanyak 13,04 ribu orang
dari 654,46 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 641,42 ribu orang pada
bulan September 2019.
- 366 -
Tabel 0-17. Jumlah dan Persentase Penduduk MiskinMenurut Daerah, Maret 2019 –September 2019
Sumber : BPS Provinsi Banten
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Banten Tahun 2002-2019
Secara umum cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun
persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015,
September 2017dan September 2018. Kenaikan jumlah dan persentase
penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang
kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
Perubahan Garis Kemsikinan September 2019, Garis Kemiskinan di
pergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompok kan penduduk
menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan. perkembangan Garis Kemiskinan pada periode Maret-
September 2018. Selama periode Maret-September 2019, Garis Kemiskinan
naik sebesar 4,83 persen, yaitu dari Rp 462.726,- per kapita per bulan pada
Maret 2019 menjadi Rp. 485.096,- per kapita per bulan pada September
2019. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang
terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri
dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM
terhadap GK pada September 2019 adalah sebesar 71,61 persen,
mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2019 yang sebesar
71,66 persen.
- 367 -
Tabel 0-18. Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2019 - September 2019
Sumber : BPS Provinsi Banten
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait
dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.
Pada periode Maret 2019-September 2019, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya
mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,763
pada Maret 2019 menjadi 0,800 pada September 2019. Demikian pula
Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,176 menjadi 0,226 pada periode
yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin
menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin melebar.
- 368 -
Tabel 0-19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2019 - September 2019
Sumber : BPS Provinsi Banten
Dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Provinsi Banten
yang Pro Poor seperti, Pembangunan Rumah Layak Huni, Penanganan
Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Program Pendidikan Gratis
melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) pada SMA Negeri,
SMK Negeri, dan SKH Negeri serta Pemberian Hibah BOSDA Kepada
Sekolah Swasta, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PBI
JAMKESDA Provinsi Banten, Pembangunan Infrsatruktur Permukiman
Kumuh, dan juga program bantuan sosial berupa Jamsosratu, dan program
yang mendukung terkait penerima sasaran masyarakat yaitu program
pengelolaan data kemiskinan dan program administrasi kependudukan dan
catatan sipil, Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS; Perlindungan
dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi
Korban Bencana Provinsi; Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti; penurunan stunting
terintegrasi; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi
kejadian luar biasa provinsi; Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk
miskin; pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa; pemberdayaan
Lembaga Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan.
Tabel 0-20 Realisasi penurunan Kemiskinan Tahun 2018, Prediksi Tahun 2019,
dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(ANGKA PROYEKSI)* (ANGKA PROYEKSI)*
Nasional 9,66 9,22 8,5 8,50 - 9,00
- 369 -
Banten 5,25 4,94 5,12 5,06
Sumber : BPS Provinsi Banten
5. Kondisi dan Proyeksi Indek Gini
Indeks Gini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan atau
ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks Gini Provinsi Banten pada
September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang
diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,361. Angka ini turun 0,004 poin
jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,365. Gini
Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,355
turun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,360. Demikian pula
Gini Ratio di daerah perdesaan menurun dari 0,294 pada Maret 2019
menjadi 0,292 pada September 2019. Pada September 2019, distribusi
pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,55
persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat
ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan
angkanya tercatat sebesar 18,53 persen dan di daerah perdesaan sebesar
22,23 Persen.
6. Kondisi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia
Sebagaimana dipublikasikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan
Regional Provinsi Banten oleh Bank Indonesia, Pada Tahun 2019 bahwa
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten secara konsisten
mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari IPM Nasional. Namun
demikian secara spasial terlihat lebarnya perbedaan antara IPM di
Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang
mencerminkan masih adanya kesenjangan kualitas hidup masyarakat
antara wilayah Banten Utara dengan Banten.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang
menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah.
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan
hidup sehat dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH).
Dimensi Pengetahuan dicerminkan oleh indikator Harapan lama sekolah
dan Rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi Standar Hidup layak
digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan.
Tabel 0-21 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Banten Tahun 2018-2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(ANGKA PROYEKSI)* (ANGKA PROYEKSI)*
Nasional 71,20 71,34 71,47 71,5
- 370 -
Banten 69,64 69,84 70,36 70.66
Sumber : BPS Provinsi Banten, *Bappenas Proyeksi Penduduk Indonesia
Tabel 0-22. Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Banten Tahun 2018-2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(ANGKA PROYEKSI)* (ANGKA PROYEKSI)*
Nasional 12,91 12,95 n/a n/a
Banten 12,85 12,88 14 14,5
Sumber : *RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Tabel 0-23. Capaian dan Target Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Banten Tahun 2018-2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(Target Capaian)* (Target Capaian)*
Nasional 8,17 8,34 n/a n/a
Banten 8,62 8,74 8,9 9,1
Sumber : *RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Tabel 0-24. Capaian dan Target Pengeluaran Per Kapita Provinsi Banten Tahun 2017-2020 (ribu rupiah)
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(ANGKA PROYEKSI)* (ANGKA PROYEKSI)*
Nasional 11.131 11.300 11.283 n/a
Banten 11.994 12.267 12.610 n/a
Sumber : BPS Provinsi Banten,2020
Pada tahun 2019, IPM Banten telah mencapai 72,44, atau meningkat
0,49 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,95. Pada tahun 2019,
IPM Banten tumbuh 0,68 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2018.
Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,68 persen, lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencapai 0,74 persen.
Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk.
Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah
(RLS), sedangkan yang terendah untuk komponen Umur Harapan Hidup
(UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah
(HLS), RLS, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, masing-masing 69,84
tahun, 12,88 tahun, 8,74 tahun, dan 12,3 juta rupiah. Meningkatnya IPM
Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah
tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,48) dan Kabupaten Lebak
(63,88)
- 371 -
Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami
kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM Banten telah mencapai 72,44, atau
meningkat 0,68 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,95.
Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2019 lebih lambat
dari tahun sebelumnya. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai
0,68 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2018 yang lebih besar
yaitu 0,74 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2019,
masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut,
diperoleh Banten sejak tahun 2015. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada
semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk
komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan yang
terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
Pencapaian IPM dan salah satu komponen penyusun yaitu Rata-rata
Lama Sekolah dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah untuk
terus melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah Selatan yang saat
ini juga masih menjadi daerah tertinggal.
Tabel 0-25. Capaian dan Target IPM Provinsi Banten Tahun 2018-2021
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021
(TARGET)* (TARGET)*
Nasional 71,39 71,92 72,51 73,19 – 73,26
Banten 71,95 72,44 72,80 73,30
Sumber : BPS Provinsi Banten,2020
Dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi Secara
Nasional dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 Telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 18
tahun 2020, dengan Sasaran Pembangunan 2020-2024 sebagai berikut :
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6 – 6,2 Persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 Persen
3. Penurunan Tingkat Kemiskinan 6,0 – 7,0 Persen
4. Indeks Pembangunan Manusia 75,54
5. Indeks Gini Rasio 0,360 – 0,374
III.1.4 PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PROVINSI
BANTEN
Berdasarkan indicator makro ekonomi yang ada dengan beberapa
prospek dan tantangan yang terjadi pada kondisi ekonomi saat ini, maka
arah kebijakan pembanguan ekonomi Provinsi Banten yaitu:
1. Menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan
proyeksi tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat ditargetkan
paling tidak mampu mencapai angka 5,8% di bandingkan tahun
- 372 -
sebelumnya. Terciptanya stabilitas politik pascca pemilu yang
berimplukasi pada stabilitas ekonomi atau pun pelaksanaan Pilkada
Serentak di beberapa wilayah di provinsi Banten pada tahun 2021 di
harapkan dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Meski demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah
langkah:
Penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkualitas serta
optimalisasi program padat karya tunai
Menjaga kondusifitas wilayah yang melaksanakan Pilkada
Peningktan efektivitas sasaran penerima Bansos
Peningkatan usaha ekonomi wilayah pedesaan
2. Optimalisasi belanja pemerintah, dapat dilakukan melalui prioritas
belanja yang diarahkan pada belanja operasional dan belanja lainnya
yang mendukung belanja modal.
3. Peningkatan iklim investasi daerah percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi.
4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan hubugan
industrial antara pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
5. Inovasi teknologi untuk peningkatan nilai tambah komoditas yang
dihasilkan masyarakat.
Arah kebijakan untuk mencapai LPE dari sisi Produksi dilakukan
dengan arah kebijakan sebagi berikut:
1. Dukungan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Banten masih
akan terus berlangsung di tahun 2020 sampai 2021.
2. Menjaga inflasi di Banten agar permintaan masyarakat Banten akan
kebutuhan sandang, pangan, papan dan komunikasi dapat menjadi
faktor pendorong utama sektor PDRB agar terus meningkat.
3. Mendorong stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama Banten
yaitu industri pengolahan, transportasi, konstruksi, pertanian,
kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar eceran, reparasi
mobil, dan sepeda motor.
4. Pengembangan kawasan industri di beberapa wilayah seperti Industri
besar Wilmar di Kabupaten Serang akan mewujudkan pertumbuhan
trend positif Industri pengolahan.
5. Mengembangkan produk unggulan Banten yang berorientasi ekspor
melalui: ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi,
pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
6. Percepatan pembangunan BUMD Agro yang akan dilanjutkan pada
tahun 2020 dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbasis produk
pertanian sebagai sektor unggulan Banten;
7. Pengembangan dan perkuatan klaster usaha di kabupaten/kota
berbasis komoditas unggulan lokal;
- 373 -
III.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan
proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk Mengetahui kemampuan
daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk
secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan
strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang
tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,
pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah
dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun
diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun
nonfisik.
III.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
- 374 -
Tabel 0-26. Realisasi Penganggaran TA 2019 dan Proyeksi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2021 dan TA 2022
NO
URAIAN
REALISASI
REALISASI
TARGET
TARGET
PROYEKSI
P-APBD TA 2018
P-APBD TA 2019
APBD TA 2020
APBD TA 2021
APBD TA 2022
A B c d e f g
4 PENDAPATAN DAERAH 10.477.855.594.717 11.831.983.759.800 12.609.363.396.388 10.984.935.531.619 12.489.070.103.000
4.1 Pendapatan Asli Daerah 6.296.107.366.717 7.344.821.272.800 8.154.745.690.388 6.654.439.567.619 8.054.352.930.000
4.1.1 Pajak Daerah 5.942.765.440.000 6.967.729.412.400 7.748.115.000.000 6.334.237.282.555 7.750.902.440.000
4.1.2 Retribusi Daerah 19.826.483.520 18.569.771.200 20.700.708.000 9.636.262.100 21.321.720.000
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 51.614.659.419 55.300.000.000 51.511.432.000 49.966.089.040 53.056.770.000
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 281.900.783.778 303.222.089.200 334.418.550.388 260.599.933.924 229.072.000.000
Daerah yang Sah
4.2 Dana Perimbangan 4.176.078.228.000 4.481.092.487.000 4.404.115.987.000 4.324.295.964.000 4.428.517.173.000
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 707.384.582.000 711.779.997.000 510.061.378.000 609.695.082.000 711.779.997.000 Hasil Bukan Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.072.903.468.000 1.140.003.353.000 1.159.302.397.000 1.049.158.451.000 1.256.853.696.000
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.395.790.178.000 2.629.309.137.000 2.734.752.212.000 2.665.442.431.000 2.459.883.480.000
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah 5.670.000.000 6.070.000.000 50.501.719.000 6.200.000.000 6.200.000.000 Yang Sah
4.3.1 Pendapatan Hibah 5.670.000.000 6.070.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000
4.3.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 44.301.719.000,-
5 BELANJA DAERAH 11.055.264.730.612 12.154.531.396.800 13.214.391.206.388 10.964.935.531.619 13.002.532.723.000
5.1 Belanja Tidak Langsung 6.904.550.820.612 7.626.033.770.600 8.243.712.852.778 7.032.110.531.619 8.463.638.453.000
5.1.1 Belanja Pegawai 1.849.085.000.000 2.218.718.430.000 2.503.911.304.150 1.972.647.212.745 2.595.032.413.000
5.1.2 Belanja Hibah 2.132.051.721.820 2.310.418.836.000 2.307.991.952.200 2.164.668.429.000 2.280.418.830.000
- 375 -
NO
URAIAN
REALISASI
REALISASI
TARGET
TARGET
PROYEKSI
P-APBD TA 2018
P-APBD TA 2019
APBD TA 2020
APBD TA 2021
APBD TA 2022
5.1.3 Belanja Bantuan Sosial 69.735.000.000 105.979.000.000 80.979.000.000 80.979.000.000 105.979.000.000
5.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada 2.370.396.604.634 2.502.794.028.200 2.783.518.606.928 2.406.055.889.874 2.986.514.740.000 Kabupaten/Kota
5.1.5 Belanja Bantuan Keuangan 464.093.476.400 432.693.476.400 522.311.989.500 344.760.000.000 432.693.470.000 Kepada Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa dan Partai
Politik
5.1.6 Belanja Tidak Terduga 19.189.017.758 55.430.000.000 45.000.000.000 63.000.000.000 63.000.000.000
5.2 Belanja Langsung 4.150.713.910.000 4.528.497.626.200 4.970.678.353.601 3.932.825.000.000 4.538.894.270.000
5.2.1 Belanja Pegawai 266.963.509.100,00 55.587.557.000 74.850.085.000 90.777.880.000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.119.833.963.595 2.785.054.925.626 2.846.091.880.025 2.723.336.554.000
5.2.3 Belanja Modal 1.763.916.437.305 1.687.855.143.574 2.049.736.388.585 1.724.779.836.000
SURPLUS/(DEFISIT) (577.409.135.895) (322.547.637.000) (605.027.810.000,) 20.000.000.000 (513.462.620.000)
6 PEMBIAYAAN 577.409.135.895 322.547.637.000 605.027.810.000 (20.000.000.000) 513.462.620.000
6.1 Penerimaan Pembiayaan 752.409.135.895 453.547.637.000 655.027.810.000 563.462.620.000
6.1.1 SiLPA Tahun Anggaran 752.409.135.895 453.547.637.000 655.027.810.000 563.462.620.000 Sebelumnya
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 175.000.000.000- 131.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000
6.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah 175.000.000.000 131.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 Daerah
7 SILPA Tahun Anggaran - - - - - Berkenaan
- 376 -
III.2.2 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD
secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pendapatan Daerah terdiriatas Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi yang
ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,
1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang
kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional
dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan
pengoperasian alat bantu untuk menyederhanakan prosedur; 2)
Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif
dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan
investasi dapat merata; 3) Penyesuaian Tarif Pajak Tarik Pajak Kendaraan
Bermotor Pribadi dan pemberlakuan tariff pajak progresif;
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara
lain sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan
kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan
daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah.
Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan
antara lain dengan, pendataan potensi pendapatan daerah, pembebasan
dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, penyesuaian pajak
- 377 -
progresif, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga,
operasionalisasi penagihan pajak daerah, mengoptimalkan penagihan
pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada,
pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu
dikabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain-
lain.
Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp
10.984.935.531.619,00. Rincian Pendapatan Daerah yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp 6.654.439.567.619,00
terdiri atas:
a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 6.334.237.282.555,00
yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 9.636.262.100,00
yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
ditargetkan sebesar Rp 49.966.089.040,00 yang terdiri dari
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan
NonBank.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar
Rp 260.599.933.924,00 yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset
Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro,
Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi,
Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat,
Pemakaian Barang Milik Daerah, BULD dan Lain-lain.
2. Dana Perimbangan, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp
4.324.295.964.000,00 terdiri atas:
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp
609.695.082.000,00. Merupakan bagian dana perimbangan
untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat
dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara
Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian
penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri
dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Bagi Hasil Sumber daya Alam.
- 378 -
b. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp
1.049.158.451.000,00. Merupakan dana transfer yang bersifat
umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan
horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap
daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU
untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang
bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerahpropinsi.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp
2.665.442.431.000,00.
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2021
ditargetkan sebesar Rp 6.200.000.000. yang terdiri atas
pendapatan hibah sebesar Rp. 6.200.000.000,00.
Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan
kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi
masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang
menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang
dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.
Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin
dicapai pada Tahun 2021 maka strategi kebijakan umum pendapatan
daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan,
terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga
kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan tersebut dibuat untuk:
1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah
dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan
mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak
daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan layanan.
Salah satu upaya yang harus dilakukan dan dijadikan andalkan
untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-
sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan
yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yangberlaku
Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada
langkah-langkah sebagai berikut:
- 379 -
1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan PendapatanLain-lain;
2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatandaerah;
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan
masyarakat;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan, razia pajak daerah, dan
penagihan pajak langsung pada masyarakat wajib pajak;
5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;
6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat
Keliling dan Samsat drive thru;
7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajakdaerah;
8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak
daerah;
9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi
pendapatan.
10) Melihat kecenderungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari
sektor pajak yang statis, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi
Banten pada Tahun 2018, yang telah dirintis sejak Tahun 2015
adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta Unit-unit Pelayanan Teknis
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain
meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan
prinsip efisiensi dan produktivitas, dimana pendapatan BLUD
memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai
pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan
retribusi daerah.
b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain
Pendapatan yang Sah
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya,
meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena
tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 380 -
juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-
program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK
baik itu DAK fisik dan Non Fisik. Sedangkan peningkatan pendapatan dari
bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas
perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi
akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.
Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas
perekonomian daerah.
III.2.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka
ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan
terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka
pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan
dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang
sistimatis dan terpola.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomana Penyusunan APBD sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011,
Struktur belanja daerah dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung. Belanja Daerah TA 2021 sebesar
Rp.10.964.935.531.619,00. dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Tidak langsung
Belanja Tidak langsung pada Tahun 2021 direncanakan sebesar
Rp.7.032.110.531.619,00. Penganggaran Belanja Tidak langsung
terdiri dari:
1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang- undangan. Belanja Pegawai tahun 2021 direncanakan
sebesar Rp. 1.972.647.212.745,00.
2) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 2.164.668.429.000,00
digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan
pemberian hibah kepada instansi vertikal, pemberian hibah kepada
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam
APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai
dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan
keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan
urusan wajib dan tugas- tugas pemerintahan daerah lainnya dalam
- 381 -
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada
masyarakat. Perlu juga diinformasikan bahwa besarnya belanja
hibah pada pemerintah provinsi banten lebih didominasi oleh
Belanja Hibah Dana BOS untuk Pendidikan dasar dan Pendidikan
menengah;
3) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan sebesar
Rp.80.979.000.000,00,- digunakan dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial
diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatas;
4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar
Rp.2.406.055.889.874,00 Penganggarannya berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut
telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah pada Tahun 2020, sedangkan pelampauan target
Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota
akan ditampung dalam P-APBD Tahun 2021;
5) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.
344.760.000.000,00 difokuskan untuk bantuan keuangan yang
bersifat khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah
kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat
dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program
prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah.Adapun bantuan
keuangan khusus ke Pemeritah Kabupaten/ Kota di fokuskan
untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar. Pemberian
bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 17 tentang Perubahaan Atas
Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan
Tertib Administrasi . Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
6) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.63.000.000.000,00
ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat,
yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam
bentuk program/kegiatan. mengacu pada Peraturan Daerah
- 382 -
Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Kebencanaan.
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung Tahun 2021 dianggarkan sebesar
Rp.3.932.825.000.000,00,- Belanja Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan
dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan
urusan pemerintahan fungsipenunjang.Berdasarkan jenis belanja,
Belanja Langsung diklasifikasikan kedalam belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan
pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa
merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang
dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk
pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan.
Penetapan Jenis Belanja pada Belanja Langsung TA 2021 dapat
ditentukan besaranya secara pasti setelah APBD ditetapkan yang
didasarkan pada standar satuan harga yang berlaku pada TA 2021.
Dengan pendekatan perhitungan PAD Tahun Anggaran
sebelumnya, komposisi belanja langsung diproyeksikan dengan
sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Pengelolaan APBD harus di administrasikan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas
sebagai berikut :
1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan
selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
- 383 -
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan
masyarakat;
2) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan
kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah,
penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna
mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta
diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
3) Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target
kinerja pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan (input),
keluaran (output) dan fungsi output (outcome);
4) Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun
atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang lebih baik.
Prioritas Belanja pembangunan Tahun Anggaran 2021 sebagai Berikut :
NO PERANGKAT DAERAH PRIORITAS BELANJA
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Belanja Pengadaan Lahan USB
2. BOS dan BOSDA SMA, SMK dan SKH 3. Pembangunan RKB (*)
2 Dinas Kesehatan 1. Belanja BPJS (PBI) untuk sementara 9 bln 2. Pembangunan Gedung RSUD Banten
3. Pembangunan RSUD Cilograng
4. Pengendalian Penyakit Menular
5. Penanganan Stunting
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan
lanjutan 2020
2. Pembebasan Lahan Fly over 3. Pembebasan Lahan Palima-Baros
4. Pembebasan Lahan Boru – Cikeusal
5. Pembebasan Lanjutan pembebasan lahan
Palima Pakupatan
6. Pembebasan Lahan Banten Lama – Tonjong 7. Pembebasan Lahan Sempu dukuh kawung
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Pembangunan Sport Center 2. Pembangunan RUTILAHU
3. Pembangunan Destinasi Wisata Ziarah
Cikaduen dan Caringin
5 Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penegakkan Peraturan Per UU Daerah
2. Penanganan Bencana Kebakaran
- 384 -
NO PERANGKAT DAERAH PRIORITAS BELANJA
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Koordinasi Kedaruratan dan 2. Koordinasi Penyediaan Logistik
Penaggulangan Bencana;
3. Koordinasi Rekontruksi dan Rehabilitasi
Kebencanaan
4. Koordinasi kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
7 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
1. Pencegahan Dini Potensi Kerawanan
Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA;
2. Pendidikan Politik Masyarakat.
8 Dinas Sosial 1. Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan
Sosial
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Penanganan Fakir miskin 4. Pelayanan dan Rehab Sosial dalam Panti
9 Dinas Ketenaga Kerjaan
dan Transmigrasi
1. Upaya Penanganan Pengangguran
2. Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Peningkatan Kualitas BLKI
10 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan dan anak;
2. Kependudukan;
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana 4. Kegiatan PKK
11 Dinas Ketahanan Pangan 1. Peningkatan ketahanan pangan;
2. Keterjangkauan Pangan;
3. Perlindungan Konsumen
12 Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Hidup;
2. Pengelolaan dan Konservasi Hutan;
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Hutan
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Desa;
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
14 Dinas Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
dan Kualitas layanan perhubungan
15 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
1. Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi (Bandwidth);
2. Pengembangan Teknologi Informasi;
3. Pengembangan Sarana Aplikasi;
4. Keterbukaan Informasi Publik
16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Recovery ekonomi UMKM
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pencapaian Target Investasi PMDN dan PMA,
berupa :
1. Peningkatan Kualitas Layanan Investasi dan Kerjasama Investasi;
2. Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal;
3. Pelayanan Perizinanan Penanaman Modal
18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga;
2. Peningkatan Prestasi Olah Raga
- 385 -
NO PERANGKAT DAERAH PRIORITAS BELANJA
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1. Pengembangan Budaya Baca; 2. Pembinaan Perpustakaan
3. Koleksi Buku dan Kualitas Layanan
Perpustakaan
20 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan; 3. Peningkatan Daya Saing Perikanan
21 Dinas Pariwisata 1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
2. Pengembangan dan Penataam Destinasi
Pariwisata; 3. Pemasaran Produk Pariwisata
22 Dinas Pertanian Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan,
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan; 2. Standarisasi Perizinan ESDM;
3. Pengembangan Pemanfaatan
Ketenagalistrikan;
4. Elektrifikasi
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Recovery Ekonomi
2. Pembangunan Pusat Distribusi 3. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan
Menengah (SIKIM)
25 Sekretariat DPRD Fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dan
anggota DPRD
27 Biro Pemerintahan Perumusan Kebijakan Pembangunan
Pemerintahan
28 Biro Hukum Peningkatan kualitas Produk dan Pelayanan
Hukum
29 Biro Organisasi Penataan Organisasi dan tata Laksana
30 Biro Bina Perekonomian Perumusan Kebijakan Pembangunan
Perekonomian
31 Biro Kesejateraan Rakyat Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
32 Biro Umum Pelayanan Umum
33 Biro Bina Infrastruktur
dan Sumber Daya Alam
Perumusan Kebijakan Pembangunan
Infrastruktur
34 Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
Dukungan Layanan Administrasi
Pembangunan
35 Biro Administrasi Rumah
Tangga Pimpinan
Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan
36 Badan Penghubung Pembangunan Kemitraan
37 Inspektorat Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran;
2. Implementasi Hasil Penelitian
39 Badan Pendapatan Daerah Optimalisasi Pendapatan Daerah (Intensifikasi
dan Extensifikasi Pendapatan)
- 386 -
NO PERANGKAT DAERAH PRIORITAS BELANJA
40 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
41 Badan Kepegawaian
Daerah
Pemetaan Kompetensi Aparatur
42 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah
Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur
(Diklatsar, Pimpinan)
5) Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek
administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan
hasil.
III.2.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
dalam hal terjadi defisit ataupun surplus anggaran. Dengan
diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan struktur
anggaran dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi
ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan
surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Pada
Tahun 2021 struktur anggaran diperkirakan akan mengalami defisit
sebesar Rp.0,00. Pada pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp.20.000.000.000,00, untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 300 ayat ( 1 ) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah
Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dapat melakukan
pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- 387 -
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
Penetapan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 didasarkan
atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 dan capaian RPJMD Tahun 2017-2022, identifikasi isu
strategis yang berkembang serta permasalahan-permasalahan mendesak
tingkat Nasional dan Regional, kerangka ekonomi daerah, dan kerangka
pendanaan tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tahun 2021 juga memperhatikan:
1. Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun
2017-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Banten sebagai upaya
penyelesaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten yang
sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun
2021.
Prioritas Pembangunan Daerah didukung dengan pelaksanaan
program pembangunan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022.
IV.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian yang integral dari
perencanaan pembangunan nasional, perlu dilakukan penyelarasan
program/kegiatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap
sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Untuk kepentingan
penyelarasan arah kebijakan Pemerintah kabupaten/kota terhadap
Prioritas Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021, dirumuskan arah
kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Usulan
Program/Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota, dan Usulan
Program/Kegiatan yang akan didanai melalui Bantuan Keuangan Provinsi
Tahun 2021.
Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten antara lain mengacu
kepada Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017-2022.
- 388 -
Adapun isu terkait tata ruang wilayah di Provinsi Banten pada tahun 2017-
2022 adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong
orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan
perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi
mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan
yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat
pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan
perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian
dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar
global.
2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa
implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam
perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu
diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga
mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan
melalui pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah
Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten,
berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan
mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas)
yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas
demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW
Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut,
dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan
dengan RTRW Jawa-Bali.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu
dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut
okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan.
Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung
di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan
pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan
pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan
dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan
berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan
sosial ekonomi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut
yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan
optimal.
- 389 -
IV.2 Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Selanjutnya tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah
Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer
Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan
Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang
Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.
Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas
966.292 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh
dua) hektar yang terdiri atas :
a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang,
Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)
meliputi:
a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa,
perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan
pendidikan;
b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan,
pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa,
perdagangan, dan pertambangan; dan
c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan,
pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri
dan perkebunan dan pendidikan.
- 390 -
Gambar I0-1. Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten
Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten meliputi kebijakan
pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang, serta
kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten.
IV.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Guna menyelaraskan langkah dalam mewujudkan visi pembangunan
pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 tahap akselerasi II dengan
RPJMD ke IV (empat) sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dimana Tujuan
dan Sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan
jangka panjang daerah Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk
komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Misi 1 (satu)
Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan
sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani
masyarkat.
Sasaran Daerah : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel, efektif, dan efisien.
b. Misi 2 (dua)
- 391 -
Tujuan : Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada
peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.
Sasaran Daerah : Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah.
c. Misi 3 (tiga)
Tujuan : Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial
Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan
Berdaya Saing.
Sasaran Daerah : 1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan
Menengah dan Khusus, 2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, 3.
Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat, 4.
Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender).
d. Misi 4 (empat)
Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan
pelayanan kesehatan.
Sasaran Daerah : Meningkatnya Pelayanan kesehatan.
e. Misi 5 (lima)
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan
Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal
Sasaran Daerah :
1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan,
2. Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat,
3. Meningkatnya Daya Saing Daerah,
4. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
IV.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
IV.4.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Pasal 3 ayat (1)
huruf c menyatakan Rencana Kerja Pemerintah merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh.
RKP 2021 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN
2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya
- 392 -
manusia. Tema RKP 2021 adalah “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI
DAN REFORMASI SOSIAL”.
Guna mendukung arah kebijakan yang sudah ditentukan, strategi
pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional
(PN) yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2)
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil,
Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi,
dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Tabel 0-1. Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional
Prioritas Nasional Sasaran RKPD
(Sasaran Tahunan)
Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Dan Berdaya Saing
Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan
- Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)
- Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)
Meningkatnya Akses pelayanan Kesehatan
- Penurunan Jumlah Kematian Ibu
- Penurunan Jumlah Kematian Bayi
Revolusi Mental Dan
Pembangunan
Kebudayaan
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah
Meningkatnya Gemar dan Budaya baca, Kunjungan masyarakat dan Koleksi Buku Perpustakaan
Indek Minat Baca Masyarakat
Memperkuat Infrastruktur
Untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah
Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur
Meningkatnya pembangunan sarana prasarana Infrastruktur di wilayah Provinsi Banten
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi
Meningkatnya peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang Provinsi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 393 -
Prioritas Nasional Sasaran RKPD
(Sasaran Tahunan)
Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkatnya perumahan dan pemukinan yang layak, ketersediaan air minum dan air limbah regional serta pengelolaan sampah regional
Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani
Meningkatnya Sarana dan
prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas
persentase
penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
Meningkatnya kinerja layanan infrasruktur transportasi
Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana
transportasi yang lebih baik
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana
transportasi
Meningkatnya Infrastruktur energi lisdtrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga pelosok
Rasio elektrifikasi
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Memperkuat Ketahanan
Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang
Berkualitas Dan
Berkeadilan
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat
Indeks Keuangan Inklusif
Meningkatnya Daya Saing Daerah
Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia
Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
Emisi Rumah Kaca
Meningkatnya Kualitas Iklim usaha dan Investasi
Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan
LPE Sektor Perindustrian
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
LPE Sektor Perdagangan
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian
Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Perikanan
Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Daerah
Meningkatnya destinasi Pariwisata sebagai Sumber
pertumbuhan ekonomi
Persentase peningkatan nilai PDRB sektor
Pariwisata
Meningkatnya Nilai Tambah Koperasi dan UKM
Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi
- 394 -
Prioritas Nasional Sasaran RKPD
(Sasaran Tahunan)
Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)
Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil
Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja;
Persentase pekerja Penuh Waktu
Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, Dan
Perubahan Iklim
Meningkatnya kualitas ligkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam
Rasio Cakupan Tutupan Hutan
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi Pelayanan Publik
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan
Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah
Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi
Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif
Persentase Manajemen Reformasi birokrasi
Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima
Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima
Meningkatnya Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan
Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan
Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah
Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah
- 395 -
Prioritas Nasional Sasaran RKPD
(Sasaran Tahunan)
Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah
Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah
Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung
Capaian Pelayanan Publik
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam
Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK
Capaian Opini BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah
Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Capaian Maturitas SPIP
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah
Meningkatnya Kompetensi Aparatur
Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN
Meningkatnya Profesionalisme aparatur
Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN
Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk
Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi
Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa
Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Persentase Sarana dan Prasarana Persandian
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah untuk kebutuhan Informasi Publik
Maturitas Data Base Statistik Sektoral
- 396 -
Prioritas Nasional Sasaran RKPD
(Sasaran Tahunan)
Indikator Kinerja
Sasaran
Revolusi Mental Dan
Pembangunan
Kebudayaan
Meningkatnya Kepedulian Sosial Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan pengembangan
Cakupan Penelitian dan pengembangan
Meningkatnya Sistem Informasi pembangunan Daerah secara elektronik
Maturitas SIPD
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi
Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai
Ketentuan Kearsipan
Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana
Indeks Resiko Bencana
Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten:
1. Jalan Tol Serang – Panimbang (± 785 Ha/84 Km)
2. Jalan Tol Kunciran – Serpong (± 103,96 Ha/11,20 Km)
3. Jalan Tol Serpong – Cinere (± 76 Ha/10,14 Km)
4. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (± 123 Ha/14,19 Km)
5. Jalan Tol Serpong – Balaraja (± 437,57 Ha/39,82 Km)
6. Jalur KA Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman) (± 30,36 Ha)
7. Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang)
8. Bendungan Sindang Heula (± 155 Ha)
9. Bendungan Karian (± 2.226,44 Ha)
10. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (± 153 Ha)
11. Kawasan Industri Wilmar Serang (± 1.200 Ha)
12. Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih untuk 10
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung
IV.4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021
merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-
2022. Sebagai bagian dari RPJMD, RKPD dilaksanakan untuk mewujudkan
Visi RPJMD, yaitu: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera
dan Berakhlaqul Karimah. Visi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut
akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah, yaitu:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
- 397 -
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Dalam kaitannya dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 tersebut, dan didasari permasalahan pembangunan yang sudah
dipetakan pada Bab II Tabel 2.38, maka perumusan prioritas pembangunan
daerah dapat diindetifikasi menjadi isu strategis. Berikut isu strategis
pembangunan Provinsi Banten tahun 2021
Tabel 0-2. Identifikasi Isu Strategis
No. Permasalahan Isu Strategis
1.
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya kualitas sekolah menengah dan khusus
Masih rendahnya daya beli masyarakat
Masih perlunya perluasan kesempatan dan lapangan kerja
Masih kurangnya Indeks pembangunan gender
Masih rendahnya akses pendidikan,kualitas dan belum optimalnya penyediaan biaya operasional Sekolah Menengah dan Khusus
Masih kurangnya Indeks Pembangunan olahraga dan Indeks pembangunan pemuda
Masih kurangnya akses layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Masih tingginya jumlah PMKS dan Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap daruratbagi korban bencana
Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja dan Belum optimalnya capaian Indeks pembangunan ketenaga kerjaan
Masih banyaknya Angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi dan Masih rendahnya
pelayanan kesehatan
Masih rendahnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Masih belum optimalnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang merata dan terjangkau
Masih belum optimalnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
- 398 -
No. Permasalahan Isu Strategis
Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR
Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat
2.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Belum optimalnya infrastruktur daerah untuk menunjang pekonomian daerah
Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang yang Berkelanjutan
Masih banyak kawasan kumuh yang belum
tertangani
Masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas
Belum optimalnya Pelayanan kelistrikan dan energy terbarukan
Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
3.
Peningkatan Tranformasi Ekonomi
Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
Masih kurangnya layanan keuangan bagi masyarakat
Belum optimalnya Peningkatan daya saing daerah
Masih rendahnya pembangunan ramah karbon
Masih rendahnya realisasi PMA dan PMDN
Masih kurangnya LPE Sektor Perindustrian
Masih kurangnya LPE Sektor Perdagangan
Belum optimalnya pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal
Masih rendahnya laju pertumbuhan sektor perikanan
Belum terpenuhinya ketersediaan pangan
Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan
Masih rendahnya kualitas koperasi
Masih minimnya Realisasi peningkatasn
omset usaha kecil
Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral
Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
- 399 -
No. Permasalahan Isu Strategis
Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara
Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan dan Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung
4.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP)
Masih kurangnya penerapan E_ GOVERNMENT
Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah (LKPJ)
Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah
Belum maksimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah
Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah
Masih kurangnya pelayanan Kesejahteraan Rakyat
Belum efektifnya layanan Pimpinan daerah
Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan
Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDA
Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah
Kurangnya koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra Strategis dan Belum efektifnya kepuasaan pelayanan badan penghubung terhadap masyarakat
Belum optimalnya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD
Belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja
daerah dan Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya Capaian Maturitas SPIP
Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal
- 400 -
No. Permasalahan Isu Strategis
Belum Optimalnya layanan kediklatan dan Belum meningkatnya Indeks Kompetensi ASN Provinsi Banten
Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik dan Belum baiknya peringkat Indeks Profesionalitas ASN
Belum efektifnya Pelayanan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Belum baiknya profil kependudukan
Masih belum baiknya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Belum optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah dan integrasi data daerah
Belum optimalnya SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan
Dari isu strategis sesuai tabel di atas dapat ditetapkan prioritas
pembangunan daerah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 yang diarahkan untuk :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan,
Pendidikan dan Life Skill.
2. Penguatan Pembanguan Infrastruktur.
3. Penguatan Daya Saing Perekonomian.
4. Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan
(Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
Dari Prioritas tersebut dengan Fokus Pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan,
Pendidikan dan Life Skill, dengan fokus pembangunan sebagai berikut
:
a. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah
Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus;
b. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
- 401 -
c. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus;
d. Pengadaan Sapras Gedung Life Skill (Pemuda);
e. Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Miskin;
f. Pengembangan Rumah Sakit Cilograng;
g. Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
h. Pengendalian Stunting;
i. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat;
j. Pembangunan RSUD Banten Sebagai RS Rujukan Regional (Multi
Years);
k. Peningkatan Sapras Balai Latihan Kerja
2. Penguatan Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus pembangunan
sebagai berikut :
a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan/ Jembatan Kewenangan
Provinsi;
b. Pembangunan Jalan untuk Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
c. Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
d. Pembangunan Infrastruktur mendukung Pemgembangan
Perekonomian Daerah dan Kawasan Strategis Provinsi;
e. Pemenuhan Elektrifikasi (Listrik Perdesaan);
f. Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
g. Penataan Kawasan Kumuh;
h. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
i. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU;
j. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Penguatan Daya Saing Perekonomian, dengan fokus pembangunan
sebagai berikut :
a. Peningkatan produksi pertanian dan Perkebunan;
b. Peningkatan produksi Kelautan dan perikanan;
c. Penataan destinasi wisata;
d. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
e. Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil
dan ekonomi kreatif;
f. Peningkatan Kemudahan Pelayanan perijinan bagi investor;
g. Memperkuat Link and Match antara Dunia Usaha/Industri dengan
lembaga pendidikan kejuruan
4. Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan
(Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), dengan fokus pembangunan
sebagai berikut :
- 402 -
a. Peningkatan kualitas perencanaan dan Akuntabilitas Pelaksanaan
Pembangunan;
b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
c. Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan) (Manajemen Perubahan,
Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi,
Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik);
d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi
Banten Tahun 2021 terdapat pada tabel berikut:
Tabel 0-3. Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten Tahun 2021
No Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Pembangunan
1 Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
yang berdaya saing
Melalui Pembangunan
Akses & Mutu Pelayanan
Kesehatan, Pendidikan
dan Life Skill
a. Pengembangan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
b. Peningkatan Kualitas Sapras dan Sumberdaya Manusia , Standarisasi dan Kompetensi;
c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Meningkatkan Layanan Pencari Kerja Melalui Pelatihan, Pemagangan, Kelembagaan, Akreditasi dan Pembinaan Produktifitas;
d. Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Kelembagaan, Perawatan dan Pengasuhan
2 Penguatan Interkonektivitas melalui Pembanguan Infrastruktur
a. Pembangunan Sapras Transportasi;
b. Pembangunan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Mendukung Kawasan Strategis, Kemaritiman, Pariwisata , Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;
c. Peningkatan Sapras Olahraga;
d. Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman Kumuh
3 Penguatan Daya Saing Perekonomian
a. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian, Untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumsi dan Bahan Baku Industri;
b. Pembangunan Destinasi Wisata Yang Berkualitas;
c. Pengembangan Bidang Usaha dan Industri Kreatif Pariwisata;
- 403 -
No Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Pembangunan
d. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing;
e. Pengembangan Kualitas Produk Industri Kecil;
f. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
g. Pengembangan SDM Yang Berdaya Saing ;
h. Kemudahan Akses Modal Bagi Koperasi Aktif.
4 Reformasi Birokrasi
Melalui Pemantapan 8 (Delapan ) Area Perubahan ( Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik )
a. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
b. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi.;
c. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan;
d. Peningkatan Kualitas Penataushaan Keuangan dan Aset Daerah;
e. Peningkatan Tatakelola Pelayanan Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
IV.4.3 INTERKONEKSI ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Provinsi
Banten berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan Provinsi Banten
dengan prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut:
- 404 -
Tabel 0-4. Interkoneksi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional
Prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya,
kemudian dijabarkan menjadi program pembangunan sebagaimana tabel
di bawah ini.
Tabel 0-5. Sinkronisasi Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan
No SASARAN RKPD PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
1 Meningkatnya
aksesibilitas dan
mutu Pendidikan
Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia
yang berdaya
saing Melalui
Pembangunan
Akses & Mutu Pelayanan
Kesehatan,
Pendidikan dan
Life Skill
Asisten
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatnya
Partisipasi Angkatan
kerja, dan
penyerapan tenaga kerja
Asisten
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatnya
Koordinasi
Kelembagaan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Asisten
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
- 405 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Meningkatnya aksesibilitas,
Kualitas dan mutu
Pendidikan
Menengah dan
Khusus
Program Pendidikan
Menengah Atas
DINDIKBUD
Program Pendidikan
Menengah
Kejuruan
DINDIKBUD
Program
Pendidikan
Khusus
DINDIKBUD
Program
penyelenggaran pendidikan
menengah dan
khusus
DINDIKBUD
Program
Peningkatan
Mutu Pembelajaran
DINDIKBUD
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
DINDIKBUD
Meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan,
masyarakat
berolahraga dan
prestasi olahraga
Banten di Tingkat Nasional
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Kepemudaan
DISPORA
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Olah Raga
DISPORA
Program Peningkatan
Prestasi Olah
Raga
DISPORA
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga
DISPORA
Meningkatnya Pengarusutamaan
gender dan
perlindungan anak
Program Pemberdayaan
Perempuan
DP3AK2B
Meningkatnya
pemberdayaan dan
perlindungan anak dan perempuan
Program
Perlindungan
Perempuan dan Anak
DP3AK2B
- 406 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Meningkatnya perlindungan sosial
dan pemberdayaan
bagi rumah tangga
miskin dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Program Rehabilitasi
Sosial
Dinas Sosial
Program
Pemberdayaan
Sosial
Dinas Sosial
Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
Program
Penanganan Fakir
Miskin
Dinas Sosial
Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam
Panti
Dinas Sosial
Program
Pelayanan dan
Perlindungan
Sosial Dalam Panti
Dinas Sosial
Meningkatnya
Lapangan Pekerjaan
dan Mengurangi
Angka
Pengangguran di
Provinsi Banten
Program
Pelatihan dan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
DISNAKERTRANS
Program Pelayanan
Pelatihan Tenaga
Kerja Industri
DISNAKERTRANS
Meningkatnya
Kualitas pelayanan
Kesehatan
Asisten
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Akses
pelayanan
Kesehatan
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
DINKES
Program
Pencegahan
Pengendalian Penyakit
DINKES
Meningkatnya
Aksesibilitas
Layanan Kesehatan
Masyarakat yang
merata dan terjangkau
Program
Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
DINKES
Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
DINKES
- 407 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Kesehatan dan
Kefarmasian
Program Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
DINKES
Program Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Kesehatan
DINKES
Meningkatnya
Pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan minimal
Program
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan RSUD
Banten
DINKES/RSUD
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan RSUD Malingping
DINKES/RSUD
Meningkatnya
pengendalian
Penduduk
Program
Kependudukan,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga
DP3AK2B
Meningkatnya
pelestarian dan
Pengembangan
kebudayaan lokal
Program
Pelestarian
Kebudayaan
DINDIKBUD
Meningkatnya
Gemar dan Budaya
baca, Kunjungan masyarakat dan
Koleksi Buku
Perpustakaan
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Dinas PERPUSDA
Program
Pengembangan
Koleksi dan Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perpustakaan
Dinas PERPUSDA
2 Meningkatnya
Ketersedian
Infrastruktur Daerah
Penguatan Interkonektivitas
melalui
Pembanguan
Infrastruktur
Asisten
Pembangunan Dan
Perekonomian
Meningkatnya
pembangunan
sarana prasarana
Infrastruktur di
wilayah Provinsi Banten
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Dinas PUPR
- 408 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Dinas PUPR
Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur Dasar
dan Sumber Daya Air
Program
Pembangunan
Sumberdaya Air
Dinas PUPR
Meningkatnya peran
rencana tata ruang
sebagai pedoman
dalam pemanfaatan
ruang Provinsi
Program
Penataan Ruang
Dinas PUPR
Meningkatnya
perumahan dan pemukinan yang
layak, ketersediaan
air minum dan air
limbah regional
serta pengelolaan sampah regional
Program
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman dan
Perumahan
Dinas PERKIM
Program
Keciptakaryaan
Dinas PERKIM
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana gedung
Strategis Provinsi yang berkualitas
Program
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Dinas PERKIM
Meningkatnya
kinerja layanan
infrasruktur
transportasi
Program
Peningkatan
Pelayanan
Penyelenggaraan
Perhubungan
Dinas DISHUB
Program
Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Dinas DISHUB
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Dinas DISHUB
Meningkatnya pembangunan
sarana dan
prasarana
transportasi yang
lebih baik
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Dinas DISHUB
Program
Peningkatan Pelayanan
Perhubungan
Laut dan Udara
Dinas DISHUB
Meningkatnya
Infrastruktur energi
lisdtrik yang mendukung
pertumbuhan
ekonomi dan akses
listrik terhadap
Program
Pengembangan
dan Pengelolaan Infrastruktur
Energi dan
Ketenagalistrikan
Dinas ESDM
- 409 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
rumah tangga
hingga pelosok
Program Pengembangan
Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
Dinas ESDM
Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi Informasi Komunikasi
Program
Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Dinas KOMINFO
3 Meningkatnya Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Unggulan
Penguatan Daya
Saing
Perekonomian
Asisten
Pembangunan Dan
Perekonomian
Meningkatnya
Layanan Keuangan
Pada Masyarakat
Asisten
Pembangunan Dan
Perekonomian
Meningkatnya Daya
Saing Daerah
Asisten
Pembangunan Dan
Perekonomian
Terwujudnya Pembangunan
Rendah Karbon
Asisten Pembangunan Dan
Perekonomian
Meningkatnya
Kualitas Iklim usaha
dan Investasi
Program
Peningkatan
Iklim, Promosi
dan Kerjasama Investasi
DPMPTSP
Program
Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
Penanaman
Modal
DPMPTSP
Program Pelayanan
Perizinan
Penaman Modal
DPMPTSP
Program
Pengendalian
Penanaman Modal
DPMPTSP
Meningkatnya Nilai
Tambah
Produksi Industri
Pengolahan
Program
Peningkatan Daya
Saing Industri
Dinas INDAG
Program
Pelayanan
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi
Industri
Dinas INDAG
- 410 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Meningkatnya Nilai Tambah
Penyelenggaraan
Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan
Dalam Negeri
Dinas INDAG
Program
Perlindungan
Konsumen dan Pengawasan
Industri
Dinas INDAG
Program
Pengembangan
Perdagangan Luar
Negeri
Dinas INDAG
Program
Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu
Barang
Dinas INDAG
Meningkatnya Nilai
Tambah
Produksi Pertanian
Program
Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan
Dinas Pertanian
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas Hortikultura
Dinas Pertanian
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Perkebunan
Dinas Pertanian
Program
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas
Peternakan
Dinas Pertanian
Program
Peningkatan
Prasarana Sarana dan Penyuluhan
Pertanian
Dinas Pertanian
Program
Penanganan
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Dinas Pertanian
Meningkatnya Nilai
Tambah
Produksi Perikanan
Program
Peningkatan
Produksi
Perikanan
Tangkap
Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
- 411 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Program Peningkatan Daya
Saing Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program
Pengelolaan
Sumber Daya
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dinas Kelautan
dan Perikanan
Meningkatnya
Ketahanan Pangan
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Dinas Ketapang
Program
Peningkatan
Keterjangkauan Pangan
Dinas Ketapang
Program
Perlindungan
Konsumen
Pangan
Dinas Ketapang
Meningkatnya
destinasi Pariwisata sebagai Sumber
pertumbuhan
ekonomi
Program
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Dinas Pariwisata
Program
Pemasaran
Produk Pariwisata
Dinas Pariwisata
Program Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata
Program
Pengembangan Industri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata
Meningkatnya Nilai
Tambah
Koperasi dan UKM
Program
Pengembangan
Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
Dinas Koperasi
dan UKM
Program
Peningkatan
Kualitas Usaha
dan
pemberdayaan Koperasi
Dinas Koperasi
dan UKM
Meningkatnya
kemitraan strategis
antara usaha besar
dengan Koperasi dan
Usaha Kecil (KUK)
Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi Usaha Kecil
Dinas Koperasi
dan UKM
Meningkatnya
pembinaan
pengembangan
Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Dinas ESDM
- 412 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
energi baru
terbarukan dan
konservasi energi
Pemanfaatan
Geologi dan Air
Tanah
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Mineral dan
Batubara
Dinas ESDM
Meningkatnya kompetensi dan
penyaluran tenaga
kerja;
Program Peningkatan
Hubungan
Industri dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
DISNAKERTRANS
Program
Pengawasan Ketenagakerjaan
DISNAKERTRANS
Program
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
DISNAKERTRANS
Meningkatnya
kualitas ligkungan hidup dan
pengendalian
dampak perubahan
iklim untuk
kesejahteraan
masyarakat
Program
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Dinas LHK
Program
Penataan
Penegakan
Hukum dan
Peningkatan
Kapasitas Lingkungan
Hidup
Dinas LHK
Meningkatnya
pengelolaan daerah
aliran sungai
melalui konservasi sumber daya alam
Program
Perencanaan dan
Pemanfaatan
Hutan
Dinas LHK
Program
Pengendalian
DAS dan
Konservasi Hutan
Dinas LHK
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Reformasi
Birokrasi
Melalui
Pemantapan 8
(Delapan ) Area Perubahan (
Manajemen
Perubahan,
Panataan
Peraturan,
Penataan dan Penguatan
ASISTEN
ADMINISTRASI
UMUM
Meningkatnya tata
kelola pemerintahan
yang Akuntabel
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Meningkatnya Kerjasama dan
penyelenggaraan
Program Perumusan
Biro Pemerintahan
- 413 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
adminstrasi
pemerintahan
Organisasi,
Penataan
Tatalaksana,
Penataan Sistem
Manajemen SDM ,
Penguatan
Akuntabilitas,
Pengawasan,
dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Publik )
Kebijakan
Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Produk
Hukum Daerah
Program Peningkatan
Kualitas Produk
dan Pelayanan
Hukum
Biro Hukum
Meningkatnya
Tatalaksana Orgnisasi Daerah
Yang Efektif
Program
Penataan dan Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Biro Organisasi
Meningkatnya
Pelayanan Umum
yang Prima
Program
Pelayanan Umum
Biro Umum
Meningkatnya
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
Program
Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat
Biro Kesra
Meningkatnya
Pelayanan dan
fasilitasi Pimpinan
Program Fasilitasi
dan Pelayanan
Pimpinan
Biro ARTP
Meningkatnya Administrasi
Pembangunan
Daerah
Program Dukungan
Layanan
Administrasi
Pembangunan
Biro ADPEM
Meningkatnya
Kebijakan Infrastruktur
Daerah
Program
Perumusan Kebijakan
Infrastruktur
Biro Infrastruktur
Meningkatnya
Kualitas Kebijakan
Perekonomian
Daerah
Program
Perumusan
Kebijakan
Perekonomian
Biro Perekonomian
Meningkatnya
Kepuasan Pelayanan Publik Badan
Penghubung
Program
Pembangunan Kemitraan
Badan
Penghubung
Meningkatnya
pelayanan
penyelenggaraan
administrasi, pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD
Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD
Program
Dukungan
Layanan Aspirasi
Masyarakat,
Komunukasi dan Informasi DPRD
Sekretariat DPRD
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah yang
Akuntabel dan Transparan untuk
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
- 414 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
mendukung
penilaian Opini BPK
Program Penatausahaan
dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Program
Penatausahaan
Aset Daerah
Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah
dari Sektor
Pendapatan Asli
Daerah dan
Meningkatnya
Pelayanan Pajak Daerah yang
berbasis teknologi
Informasi
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pendapatan
Daerah
BAPENDA
Program
Peningkatan
Pajak Daerah
BAPENDA
Program Peningkatan
Retribusi Daerah
dan Pendapatan
Lain-lain
BAPENDA
Meningkatnya Peran
Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) untuk
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Program
Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Inspektorat
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
BAPPEDA
Program Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Ekonomi
BAPPEDA
Program
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Sosial dan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
BAPPEDA
Program
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan
BAPPEDA
- 415 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Meningkatnya Kompetensi
Aparatur
Program Penilaian dan Sertifikasi
Aparatur
BPSDM
Program
Pengembangan
SDM Aparatur
Kompetensi Teknis dan
Fungsional
BPSDM
Program
Pengembangan
SDM Aparatur
Kompetensi
Manajerial dan Pemerintahan
BPSDM
Meningkatnya
Profesionalisme
aparatur
Program
Penatausahaan
Kepegawaian
Daerah
BKD
Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
BKD
Program
Peningkatan
Kualitas Kinerja Aparatur
BKD
Meningkatnya
ketentraman dan
Ketertiban Umum
Masyarakat
Program
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
SATPOL PP
Program
Penegakan
Peraturan Perundang-
undangan Daerah
SATPOL PP
Program
Perlindungan
Masyarakat
SATPOL PP
Program
Penanganan Bencana
Kebakaran
SATPOL PP
Meningkatnya
Kualitas
Administrasi
Kependudukan dan
Profil Penduduk
Program
Administrasi
Kependudukan
dan Catatan Sipil
DP3AK2B
Meningkatnya Pembangunan dan
pemberdayaan
Masyarakat Desa
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Dinas PEMDES
- 416 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Ekonomi
Desa/Kelurahan
Dinas PEMDES
Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahan
Dinas PEMDES
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik.
Program
Peningkatan
Akses dan
Kualitas
Informasi Publik
Dinas KOMINFO
Program Tata Kelola Persandian
Dinas KOMINFO
Meningkatnya
Pengelolaan Data
dan Informasi
Pembangunan
Daerah untuk kebutuhan
Informasi Publik
Program
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah Dinas
Komunikasi Informatika,
Statistik dan
Persandian
Dinas KOMINFO
Meningkatnya
Kepedulian Sosial
Program
Pembinaan
Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan
KESBANGPOL
Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional
KESBANGPOL
Program
Peningkatan Ketahanan Sosial
dan Ekonomi
KESBANGPOL
Program
Peningkatan
Pendidikan Politik
Masyarakat
KESBANGPOL
Meningkatnya Kualitas Penelitian
dan pengembangan
Program Penelitian dan
Pengembangan
BAPPEDA
Meningkatnya
Sistem Informasi
pembangunan
Daerah secara
elektronik
Program
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
BAPPEDA
Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Arsip Daerah yang
Berbasis Teknologi Informasi
Program
Pengelolaan
Sistem Kearsipan
PERPUSDA
Meningkatnya
Kapasitas
Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
BPBD
- 417 -
No SASARAN RKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Program OPD
Ketangguhan
terhadap Bencana
Penanggulangan
Bencana
Program Kedaruratan dan
Logistik
Penanggulangan
Bencana
BPBD
Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan
Bencana
BPBD
Tabel 0-6. Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2021 terhadap Prioritas Nasional RKP 2021
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas Dan Berdaya Saing
Program Pendidikan Menengah Atas
Program Pendidikan Menengah Kejuruan
Program Pendidikan Khusus
Program penyelenggaran pendidikan
menengah dan khusus
Program Peningkatan Mutu
Pembelajaran
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Pemberdayaan
Kepemudaan
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Olah Raga
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan dan
Anak
Program Rehabilitasi Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
- 418 -
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
Program Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Dalam Panti
Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga
Kerja Industri
Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Program Pencegahan Pengendalian
Penyakit
Program Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Program Pemberdayaan Sumberdaya
Kesehatan dan Kefarmasian
Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan RSUD Malingping
Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
2 Revolusi Mental Dan Pembangunan
Kebudayaan
Program Pelestarian Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Koleksi dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
3 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Pembangunan Sumberdaya Air
Program Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman dan Perumahan
Program Keciptakaryaan
Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Program Peningkatan Pelayanan
Penyelenggaraan Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
- 419 -
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut dan Udara
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan
Program Pengembangan Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
4 memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi
Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
Program Pelayanan Perizinan Penaman
Modal
Program Pengendalian Penanaman
Modal
Program Peningkatan Daya Saing
Industri
Program Pelayanan Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengawasan Industri
Program Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Program Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Peternakan
Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
Program Penanganan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 420 -
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
Program Peningkatan Daya Saing
Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Keterjangkauan
Pangan
Program Perlindungan Konsumen Pangan
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Pemasaran Produk Pariwisata
Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Kelembagaan
dan Pengawasan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Usaha
dan pemberdayaan Koperasi
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah
Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
Program Peningkatan Hubungan
Industri dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
Program Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Program Penataan Penegakan Hukum
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan
Program Pengendalian DAS dan
Konservasi Hutan
6 Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Program Tata Kelola Pemerintahan
Seluruh OPD
Program Perumusan Kebijakan
Pemerintahan
Program Peningkatan Kualitas Produk
dan Pelayanan Hukum
- 421 -
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
Program Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Program Pelayanan Umum
Program Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Program Fasilitasi dan Pelayanan
Pimpinan
Program Dukungan Layanan
Administrasi Pembangunan
Program Perumusan Kebijakan
Infrastruktur
Program Perumusan Kebijakan
Perekonomian
Program Pembangunan Kemitraan
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Dukungan Layanan Aspirasi
Masyarakat, Komunukasi dan Informasi
DPRD
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Penatausahaan dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Program Penatausahaan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pajak Daerah
Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
Program Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Kemasyarakatan
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Program Penilaian dan Sertifikasi
Aparatur
Program Pengembangan SDM Aparatur
Kompetensi Teknis dan Fungsional
Program Pengembangan SDM Aparatur
Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan
- 422 -
NO Prioritas Nasional Program Prioritas Daerah
Program Penatausahaan Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Kinerja
Aparatur
Program Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Program Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah
Program Perlindungan Masyarakat
Program Penanganan Bencana
Kebakaran
Program Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan
Program Bina Pemerintahan
Desa/kelurahan
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Program Tata Kelola Persandian
Program Penyediaan Data Pembangunan
Daerah Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
7 Revolusi Mental Dan Pembangunan
Kebudayaan
Program Pembinaan Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional
Program Peningkatan Ketahanan Sosial
dan Ekonomi
Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
8 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
Dan Perubahan Iklim
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
- 423 -
Tabel 0-7. Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Meningkatnya
Akses dan Mutu
Pendidikan
Menengah dan
Khusus
Harapan lama
sekolah
Meningkatnya
aksesibilitas dan
mutu Pendidikan
14,5
Tahun
Rata rata lama
sekolah
9,1 Tahun
Meningkatnya
Daya Beli
Masyarakat
Daya beli Meningkatnya
Daya Beli
Masyarakat
100%
Meningkatnya
Ketersediaan
Lapangan Kerja
bagi Masyarakat
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
Meningkatnya
Partisipasi
Angkatan kerja,
dan penyerapan
tenaga kerja
100%
Meningkatnya
Kelembagaan
PUG
Indeks
pembangunan
gender (IPG)
Meningkatnya
Koordinasi
Kelembagaan
Perlindungan
92,51 Nilai
- 424 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
(Pengarusutamaa
n Gender)
Perempuan dan
Anak
Meningkatnya
Akses dan
Kualitas
Pelayanan
Pendidikan
Menengah dan
Khusus
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Sekolah
Menengah
1 Program
Pendidikan
Menengah Atas
Meningkatnya
aksesibilitas,
Kualitas dan
mutu Pendidikan
Menengah dan
Khusus
Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %) 0,13 % 78,22 %
Angka Partisipasi
Murni (APM)
Sekolah
Menengah
Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 99,28 % 63,44 %
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %) 55,74 %
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %) 51,92 %
Presentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke
Perguruan Tinggi (Satuan: %)
55,00 %
Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi
minimal B (Satuan: %)
75,00 %
2 Program
Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %) 0,26
- 425 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Menengah
Kejuruan
Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99,83
Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %) 57,90
Persentase SMK yang Menerapkan link and Match
(Satuan: %)
68,00
Persentase Lulusan SMK yang Terserap di Pasar Kerja
(Satuan: %)
85,00
3 Program
Pendidikan
Khusus
Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan
Khusus (Satuan: %)
68,00
Cakupan
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimal
Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
4 Program
penyelenggaran
pendidikan
menengah dan
khusus
Angka Putus Sekolah
(Satuan: %)
0,20 100%
Angka Kelulusan (Satuan: %) 99,61
- 426 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %) 55,19
Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan
Khusus (Satuan: %)
68,00
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD
Kabupaten Lebak (Satuan: %)
46,82
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD
Kabupaten Lebak (Satuan: %)
42,34
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD
Kabupaten Lebak (Satuan: %)
42,45
Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD
Kabupaten Lebak (Satuan: %)
100,00
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD
Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)
47,33
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD
Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)
43,86
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD
Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)
42,45
Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD
Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)
100,00
- 427 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah
KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang
(Satuan: %)
52,86
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah
KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang
(Satuan: %)
46,54
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD
Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan:
%)
46,35
Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah
KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang)
(Satuan: %)
100,00
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah
KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)
53,35
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah
KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)
47,25
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD
Kabupaten Tangerang (Satuan: %)
44,25
Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah
KCD Kabupaten Tangerang) (Satuan: %)
100,00
- 428 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah
KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan:
%)
63,68
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah
KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan:
%)
56,86
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)
50,35
Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah
KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan:
%)
100,00
5 Program
Peningkatan
Mutu
Pembelajaran
Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan
komunikasi pendidikan dan Kebudayaan (Satuan: %)
100,00
6 Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: %) 59,25
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: %) 65,71
Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %) 99,05
- 429 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %) 73,66
Persentase Mutu guru SKH yang bersertifikat
(Satuan: %)
100,00
Terwujudnya
pemuda
wirausahawan
baru dan Olah
Raga yang
berprestasi
Indeks
Pembangunan
Kepemudaan
8 Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Kepemudaan
Meningkatnya
peran pemuda
dalam
pembangunan,
masyarakat
berolahraga dan
prestasi olahraga
Banten di Tingkat
Nasional
Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan
kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)
90,00 40,00 Nilai
Indeks
Pembangunan
Olahraga
9 Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Olah Raga
Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga (Satuan:
%)
85,00 40,00 Nilai
10 Program
Peningkatan
Prestasi Olah
Raga
Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event
wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)
90,00
11 Program
Pembinaan dan
Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %) 90,00
- 430 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Pemasyarakatan
Olah Raga
Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
12 Program
Pemberdayaan
Perempuan
Meningkatnya
Pengarusutamaa
n gender dan
perlindungan
anak
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman
(Satuan: %)
16,47 71,94 Nilai
Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di
Bidang Ekonomi (Satuan: %)
33,13
Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga
Pemberdayaan Perempua (Satuan: %)
20,00
Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat
Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan: %)
93,33
Meningkatnya
Kelembagaan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak yang
berkualitas
Pemenuhan
Cakupan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
13 Program
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Meningkatnya
pemberdayaan
dan perlindungan
anak dan
perempuan
Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan (Satuan: %)
100,00 77,27 %
Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA
Kategori Nindya (Satuan: %)
37,50
- 431 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan
Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Satuan: %)
37,50
Menurunnya
PMKS
Persentase
Penanganan
Jumlah PMKS
16 Program
Rehabilitasi
Sosial
Meningkatnya
perlindungan
sosial dan
pemberdayaan
bagi rumah
tangga miskin
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi
Sosial (Satuan: %)
718,00 2,68 %
17 Program
Pemberdayaan
Sosial
Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya
(Satuan: Orang)
1.483,00
18 Program
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan
PSKS (Satuan: (%))
100,00
Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan
jaminan sosial (Satuan: KK)
50.000,00
- 432 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana provinsi (Satuan: Orang)
1.300,00
19 Program
Penanganan
Fakir Miskin
Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas
Kabupaten/Kota (Satuan: Kab/Kota)
8,00
20 Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Sosial Dalam
Panti
Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial
(khususnya gelandang dan pengemis) dan
penyandang disabilitas telantar di dalam panti
(Satuan: %)
100,00
21 Program
Pelayanan dan
Perlindungan
Sosial Dalam
Panti
Cakupan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia telantar dan anak telantar di dalam panti
(Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Tenaga Kerja
yang Berkualitas
Indeks
Pembangunan
Ketenagakerjaan
22 Program
Pelatihan dan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya
Lapangan
Pekerjaan dan
Mengurangi
Angka
Pengangguran di
Provinsi Banten
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %) 4,44 5,72 %
- 433 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja Berbasis
Masyarakat (Satuan: %)
1,13
23 Program
Pelayanan
Pelatihan
Tenaga Kerja
Industri
Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %) 1,28
Meningkatnya
Pelayanan
kesehatan
Angka Kematian
Ibu (Per 100.000
kelahiran hidup)
Meningkatnya
Kualitas
pelayanan
Kesehatan
290,00
Jumlah
Angka Kematian
Bayi (Per 1000
kelahiran hidup)
28,00
Jumlah
Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
berkualitas dan
Mudah di Akses
Penurunan
Jumlah Kematian
Ibu
24 Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
Akses pelayanan
Kesehatan
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan (Satuan: %)
90,00 232,00
Jumlah
Penurunan
Jumlah Kematian
Bayi
Prevalensi Stunting (Satuan: %) 23,60 1.134,00
Jumlah
Cakupan Kabupaten/Kota Sehat (Satuan: Kab/Kota) 8,00
- 434 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
25 Program
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit
keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di
Kab/Kota (Satuan: %)
90,00
Prevalensi HIV (Satuan: %) -0,50
Pevalensi Hipertensi (Satuan: %) 19,00
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi (Satuan: %)
100,00
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar
biasa provinsi (Satuan: %)
100,00
Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL 95%) (Satuan: %)
87,50
Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota
(Satuan: Kab/Kota)
8,00
Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk) (Satuan:
Kasus)
-49,00
Meningkatkan
Jaminan
Kesehatan
Persentase
penduduk yang
26 Program
Peningkatan
Akses dan Mutu
Meningkatnya
Aksesibilitas
Layanan
Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan
Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)
100,00 100%
- 435 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Masyarakat dan
Kualitas Tenaga
Kesehatan
memiliki Jaminan
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat yang
merata dan
terjangkau
Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi
(FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)
90,00
Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)
75,00
Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten
Selatan (Satuan: %)
50,00
27 Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang
diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan:
Orang)
470,00
Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan (Satuan: %)
100,00
Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan:
%)
80,00
28 Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium
kesehatan yang di layani (Satuan: %)
53,00
- 436 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Kesehatan
Daerah
29 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Kesehatan
Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan
Masyarakat (Satuan: Orang)
150,00
Meningkatnya
Pelayanan
kesehatan sesuai
dengan standar
pelayanan
minimal
BOR (Bed
Occupancy
Ratio). RSUD
Banten
30 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
RSUD Banten
Meningkatnya
Pelayanan
kesehatan sesuai
dengan standar
pelayanan
minimal
Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan
keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)
93,00 75,00 %
Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten
(Satuan: %)
93,00
Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten
(Satuan: %)
93,00
Capaian Pemenuhan standar sarana dan prasarana
RSUD Banten dan presentase kelengkapan pengisian
rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan
(Satuan: %)
90,00
Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit (Satuan: %)
90,00
- 437 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam
setelah selesai pelayanan (Satuan: %)
90,00
BOR (Bed
Occupancy
Ratio).RSUD
Malingping
31 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
RSUD
Malingping
Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping
(Satuan: %)
100,00 70,00 %
Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD
Malingping (Satuan: %)
100,00
Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan:
%)
100,00
Meningkatnya
Layanan Keluarga
Berencana
Angka Kelahiran
Total (TFR)
32 Program
Kependudukan,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga
Meningkatnya
pengendalian
Penduduk
Persentase perangkat daerah Provinsi yang
memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan
(Satuan: %)
100,00 2,23 %
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang
Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %)
4,70
Persentase peserta KB Aktif (Satuan: %) 0,03
- 438 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Meningkatnya
Pelestarian
Kebudayaan
Persentase
pelestarian dan
inovasi nilai
budaya daerah
7 Program
Pelestarian
Kebudayaan
Meningkatnya
pelestarian dan
Pengembangan
kebudayaan lokal
Cakupan Pembinaan Organisasi Seni Budaya
(Satuan: %)
100,00 100%
Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan
Budaya (Satuan: %)
100,00
Persentase Kebijakan di bidang pengelolaan cagar
budaya dan pengelolaan museum yang
diimplementasikan (Satuan: %)
100,00
Persentase Kebijakan di bidang pembinaan sejarah
dan pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat yang diimplementasikan (Satuan: %)
100,00
Persentase Kebijakan di bidang pembinaan kesenian
dan bahasa yang diimplementasikan (Satuan: %)
100,00
Persentase Pengelolaan Museum dan Taman Budaya
Daerah sesuai standar (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Budaya Literasi
Indek Minat Baca
Masyarakat
14 Program
Pengembangan
Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan
Meningkatnya
Gemar dan
Budaya baca,
Kunjungan
masyarakat dan
Koleksi Buku
Perpustakaan
Cakupan pembinaan perpustakaan Umum,
perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah
(Satuan: %)
100,00 45,00 Nilai
- 439 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
15 Program
Pengembangan
Koleksi dan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perpustakaan
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar
Minimal Perpustakaan (Satuan: %)
85,00
Meningkatnya
Ketersedian
Infrastruktur
Daerah
Persentase
Pembangunan
dan Penanganan
Infrastruktur
Meningkatnya
Ketersedian
Infrastruktur
Daerah
85,00 %
Meningkatnya
Infrastruktur
jalan dan
jembatan yang
handal
Persentase Jalan
Provinsi Dalam
Kondisi Mantap
33 Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya
pembangunan
sarana prasarana
Infrastruktur di
wilayah Provinsi
Banten
Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang
Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m)
(Satuan: %)
67,53 100%
Persentase
Jembatan
Provinsi Dalam
Kondisi Mantap
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
(Satuan: %)
100,00 95,90 %
Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
(Satuan: %)
95,90
- 440 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah
Serang Cilegon (Satuan: %)
100,00
Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah
Tangerang (Satuan: %)
100,00
Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah
Pandeglang (Satuan: %)
100,00
Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah
Lebak (Satuan: %)
100,00
Prosentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km) (Satuan:
%)
35,00
34 Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Presentase badan usaha jasa konstruksi yang
memenuhi standar (Satuan: %)
40,00
Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi
bangunan (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
jaringan
sumberdaya air
Persentase
Penanganan
Pencegahan
Banjir dan Abrasi
35 Program
Pembangunan
Sumberdaya Air
Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur
Dasar dan
Sumber
Daya Air
Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi
(Satuan: Ha)
19.387,46 37,09 %
- 441 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase
penyediaan
prasarana air
baku
Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %) 68,06 100%
Luas layanan
irigasi
Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan: %) 37,39 19.387,46
Hektar
Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana
sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan:
%)
100,00
Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana
sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan:
%)
100,00
Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana
sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan:
%)
100,00
Meningkatnya
Perencanaan dan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang
36 Program
Penataan Ruang
Meningkatnya
peran rencana
tata ruang
sebagai pedoman
dalam
pemanfaatan
ruang Provinsi
Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang
(RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan:%)
75,00 90,00 %
- 442 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan
Ruang (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Perumahan dan
Pemukiman yang
layak, Penyediaan
Air Minum dan
Sanitasi
lingkungan, serta
Pengelolaan
Sampah regional
Luasan Kawasan
Kumuh yang
ditangani
37 Program
Penyelenggaraan
Kawasan
Permukiman
dan Perumahan
Meningkatnya
perumahan dan
pemukinan yang
layak,
ketersediaan air
minum dan air
limbah regional
serta pengelolaan
sampah regional
Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 333,30 333,30
hektar
cakupan penyediaan perumahan dan PSU
permukiman (Satuan: %)
33,33
Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang
Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi
Korban Provinsi (Satuan: %)
100,00
Persentase
Rumah Layak
Huni
38 Program
Keciptakaryaan
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air
Minum (Satuan: %)
88,04 87,50 %
cakupan
penyediaan
pengelolaan
sampah
cakupan penyediaan prasarana persampahan
Regional (Satuan: %)
20,00 20,00 %
- 443 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air
Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan:
%)
15,00
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana
bangunan pada
kawasan Strategis
Provinsi yang
berkualitas
persentase
penyelenggaraan
bangunan dan
lingkungan
dikawasan
strategis Provinsi
39 Program
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana
gedung Strategis
Provinsi yang
berkualitas
persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi
(Satuan: %)
89,00 88,00 %
persentase penyelenggaraan bangunan dan
lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)
88,00
persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan
bangunan dan lingkungan dikawasan strategis
Provinsi (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
keselamatan dan
kelancaran
lalulintas
Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Darat, Laut dan
Udara
40 Program
Peningkatan
Pelayanan
Penyelenggaraan
Perhubungan
Meningkatnya
kinerja layanan
infrasruktur
transportasi
Persentase Perencanaan Transportasi yang
diterapkan (Satuan: %)
50,00 100,00 %
41 Program
Pengendalian
dan
Persentase Pengendalian, penertiban dan
pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan: %)
100,00
- 444 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Pengamanan
Lalu Lintas
Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan: %)
15,00
Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas
(Satuan: %)
20,00
42 Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan
Regional (Satuan: %)
100,00
Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana
Transportasi Darat (Satuan: %)
20,00
Meningkatnya
Kinerja
pelayanan,
pembangunan
sarana dan
prasarana
transportasi yang
lebih baik
Persentase
kebutuhan
sarana dan
prasarana
transportasi
43 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Meningkatnya
pembangunan
sarana dan
prasarana
transportasi yang
lebih baik
Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal
(Satuan: %)
10,00 20,00 %
Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana
Transportasi (Satuan: %)
30,77
- 445 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
(Satuan: %)
Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
(Satuan: %)
15,00
44 Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Laut dan Udara
Persentase Ketersediaan dan Pengawasan
Kepelabuhanan (Satuan: %)
100,00
Persentase Pengendalian, Penertiban dan
Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Pelayanan
kelistrikan dan
energi terbarukan
yang optimal
Rasio elektrifikasi 45 Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Infrastruktur
Energi dan
Ketenagalistrika
n
Meningkatnya
Infrastruktur
energi lisdtrik
yang mendukung
pertumbuhan
ekonomi dan
akses listrik
terhadap rumah
tangga hingga
pelosok
Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: ss) 10.000,00 100,00 %
46 Program
Pengembangan
Pemanfaatan
Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi
standar (Satuan: %)
37,42
- 446 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Ketenagalistrika
n
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi yang
Memadai
Indeks SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)
47 Program
Pengembangan,
Pendayagunaan,
Peningkatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Komunikasi
Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) (Satuan: %)
85,08 3,90 Nilai
Persentase pengelolaan sarana dan prasarana
Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
(Satuan: %)
85,08
Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan
Sistem Layanan Pengadaan (Satuan: Jumlah)
13,00
Meningkatnya
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Unggulan
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Unggulan
Meningkatnya
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Unggulan
6,40 %
Meningkatnya
Layanan
Indeks Keuangan
Inklusif
Meningkatnya
Layanan
2,90 Nlai
- 447 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Keuangan Pada
Masyarakat
Keuangan Pada
Masyarakat
Meningkatnya
Daya Saing
Daerah
Peringkat Daya
Saing Provinsi
dibandingkan
Provinsi Lain di
Indonesia
Meningkatnya
Daya Saing
Daerah
6,00 Nilai
Terwujudnya
Pembangunan
Rendah Karbon
Emisi Rumah
Kaca
Terwujudnya
Pembangunan
Rendah Karbon
100,00 %
Meningkatnya
Penanaman
Modal Asing
(PMA) dan
Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
dan Kemudahan
Berusaha
Jumlah Realisasi
Investasi (PMA +
PMDN)
49 Program
Peningkatan
Iklim, Promosi
dan Kerjasama
Investasi
Meningkatnya
Kualitas Iklim
usaha dan
Investasi
Jumlah calon investor yang mendaftar (Satuan:
Investor)
1.000,00 51,30
Triliyun
Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan: BUMD) 2,00
50 Program
Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi
Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal
(Satuan: %)
100,00
- 448 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Penanaman
Modal
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Investor
51 Program
Pelayanan
Perizinan
Penaman Modal
Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar
Pelayanan (Satuan: %)
100,00 85,72 %
52 Program
Pengendalian
Penanaman
Modal
Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan:
Cakupan )
17,22
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Perindustrian
yang optimal
LPE Sektor
Perindustrian
53 Program
Peningkatan
Daya Saing
Industri
Meningkatnya
Nilai Tambah
Produksi Industri
Pengolahan
Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan
SDM secara Link and Match (Satuan: Jumlah)
40,00 4,45 %
Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor industri
yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal
(Satuan: %)
3,00
54 Program
Pelayanan
Pengembangan
Teknologi dan
Standarisasi
Industri
Cakupan Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi
Industri Kecil Menengah (Satuan: Jumlah)
50,00
- 449 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Perdagangan yang
optimal dan
Inflasi yang
terkendali
LPE Sektor
Perdagangan
56 Program
Pengembangan
Perdagangan
Dalam Negeri
Meningkatnya
Nilai Tambah
Penyelenggaraan
Perdagangan
Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar
Waktu dan Wilayah (Satuan: %)
5,00 6,40 %
Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %) 100,00
Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar
pada Retail Modern (Satuan: %)
10,00
Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar
Lelang Komoditi Berjangka (Satuan: Komoditi)
2,00
57 Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengawasan
Industri
Indeks Keberdayaan Konsumen (Satuan: %) 32,00
Persentase barang beredar diawasi yang sesuai
ketentuan (Satuan: %)
1,00
Persentase penyelesaian sengketa konsumen
(Satuan: %)
55,00
- 450 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Peningkatan Industri yang ber SNI
(Satuan: %)
10,00
Tingkat Inflasi
Bahan Pokok
57 Program
Pengembangan
Perdagangan
Luar Negeri
Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Triliun ) 3.438,46 4,00 %
Calon eksportir baru (Satuan: eksportir) 5,00
Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor
(Satuan: jumlah)
6,00
58 Program
Pelayanan
Pengujian dan
Sertifikasi Mutu
Barang
Cakupan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang (Satuan: %)
35,00
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Pertanian yang
optimal
Pertumbuhan
Sektor Pertanian
yang optimal
59 Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Pangan
Meningkatnya
Nilai Tambah
Produksi
Pertanian
Capaian Produksitivitas Tanaman Padi (Satuan:
Kw/Ha)
51,93 6,00 %
Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton) 2.116.802,00
Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton) 24.980,00
- 451 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton) 8.266,65
Penyediaan benih sumber Tanaman pangan (Padi,
Jagung, Kedelai) (Satuan: Ton)
20,00
Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari
gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)
5,00
Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih
tanaman pangan (Satuan: %)
10,00
60 Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton) 10.692,00
Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan:
Ton)
850,85
Penyediaan benih sumber Tanaman Hortikultura
(Satuan: Ton)
30,00
Pengamanan Produksi Tanaman Hortikultura dari
gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)
5,00
Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih
tanaman Hortikultura (Satuan: %)
10,00
- 452 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Pengembangan Kawasan Buah Durian (Satuan: Ha) 50,00
61 Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Perkebunan
Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton) 3.072,00
Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton) 1.834,00
Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton) 46.670,00
Penyediaan Benih Sumber tanaman perkebunan
(Kakao, Kelapa) (Satuan: Batang)
100,00
Pengamanan Produksi Tanaman Perkebunan dari
gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)
10,00
Pengawasan Benih Perkebunan (Satuan: Komoditi) 3,00
62 Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Peternakan
Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton) 147.978,00
Peningkatan Capaian Retribusi UPTD BP3T (Satuan:
%)
10,00
- 453 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
63 Program
Peningkatan
Prasarana
Sarana dan
Penyuluhan
Pertanian
Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %) 100,00
64 Program
Penanganan
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
(PHMS) (Satuan: Kasus)
25,00
Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan
(Satuan: Unit)
25,00
Peningkatan Capaian Retribusi UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner (Satuan: %)
10,00
Meningkatnya
Pertumbuhan
Sektor Perikanan
yang optimal
Laju
Pertumbuhan
Sektor Perikanan
65 Program
Peningkatan
Produksi
Perikanan
Tangkap
Meningkatnya
Nilai Tambah
Produksi
Perikanan
Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %) 8,23 4,80 %
Persentase capaian kinerja pelayanan usaha
kepelabuhanan (Satuan: %)
100,00
- 454 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
66 Program
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %) 30,00
67 Program
Peningkatan
Daya Saing
Perikanan
Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI
(Satuan: %)
100,00
Jumlah ruang lingkup pengujia dan mutu hasil
perikanan pada ISO 17025 (Satuan: Dokumen)
1,00
Produksi Benih Ikan Laut dan Payau (Satuan: Milyar) 1,25
68 Program
Pengelolaan
Sumber Daya
Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: Poin) 119,00
Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan
dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara
Provinsi Banten (Satuan: %)
100,00
- 455 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan
dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan
Provinsi Banten (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Ketahanan
Pangan Daerah
yang terjaga
Indeks
Ketahanan
Pangan Daerah
69 Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Meningkatnya
Ketahanan
Pangan
Ketersediaan pangan (Satuan: %) 94,50 84,50 %
70 Program
Peningkatan
Keterjangkauan
Pangan
Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %) 85,50
71 Program
Perlindungan
Konsumen
Pangan
Pemanfaatan Pangan (Satuan: %) 81,50
Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang
terdaftar atau tersertifikasi (Satuan: %)
10,00
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Pariwisata yang
optimal
Persentase
peningkatan nilai
PDRB sektor
Pariwisata
72 Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya
destinasi
Pariwisata
sebagai Sumber
pertumbuhan
ekonomi
Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis
Sapta Pesona (Satuan: %)
20,00 3,04 %
- 456 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
73 Program
Pemasaran
Produk
Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) 17.528.110,0
0
Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari) 1,54
74 Program
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor
kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang )
300,00
75 Program
Pengembangan
Industri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp) 4.327.965,00
Meningkatnya
Kualitas Koperasi
Persentase
Peningkatan
Kualitas Koperasi
76 Program
Pengembangan
Kelembagaan
dan Pengawasan
Koperasi
Meningkatnya
Nilai Tambah
Koperasi dan
UKM
Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6,00 6,00 %
77 Program
Peningkatan
Kualitas Usaha
Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan: %) 6,00
- 457 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
dan
pemberdayaan
Koperasi
Meningkatnya
Usaha Kecil
menjadi usaha
menengah
Persentase
Peningkatan
Omset Usaha
Kecil
78 Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Kecil
Meningkatnya
kemitraan
strategis antara
usaha besar
dengan Koperasi
dan Usaha Kecil
(KUK)
Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif
dengan dunia usaha lain (Satuan: %)
1,00 1,00 %
Meningkatnya
Pengendalian,
Geologi, Air
Tanah, Mineral
dan Batubara
yang efektif
Kontribusi Sektor
Pertambangan
Terhadap PDRB
83 Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Geologi dan Air
Tanah
Meningkatnya
pembinaan
pengembangan
energi baru
terbarukan dan
konservasi energi
Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan
air tanah (Satuan: %)
76,94 0,63 %
84 Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Mineral dan
Batubara
Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan
batubara (Satuan: %)
86,30
- 458 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Meningkatnya
Daya Saing
Tenaga Kerja
Persentase
pekerja Penuh
Waktu
85 Program
Peningkatan
Hubungan
Industri dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Meningkatnya
kompetensi dan
penyaluran
tenaga kerja;
Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %) 6,17 45,00 %
Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja (Satuan: %)
10,00
Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %) 9,55
86 Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja
(Satuan: %)
3,11
87 Program
Penempatan
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %) 16,18
Meningkatnya
Lingkungan
Hidup yang
berkualitas
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
79 Program
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
kualitas
ligkungan hidup
dan pengendalian
dampak
Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 53,00 51,83 Nilai
- 459 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
perubahan iklim
untuk
kesejahteraan
masyarakat
Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 68,80
Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium
Lingkungan (Satuan: %)
17,60
80 Program
Penataan
Penegakan
Hukum dan
Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap
peraturan lingkungan hidup (Satuan: %)
98,00
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(Satuan: Kelompok)
76,00
Meningkatnya
Pengelolaan dan
konservasi hutan
yang optimal
Rasio Cakupan
Tutupan Hutan
81 Program
Perencanaan
dan
Pemanfaatan
Hutan
Meningkatnya
pengelolaan
daerah aliran
sungai melalui
konservasi
Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat
(Satuan: %)
10,00 32,71 %
- 460 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
sumber daya
alam
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan
Tangerang (Satuan: Kelompok)
3,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon (Satuan: Kelompok)
3,00
82 Program
Pengendalian
DAS dan
Konservasi
Hutan
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS
(Kawasan/DAS) (Satuan: %)
20,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
(Satuan: Kelompok)
10,00
Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi
masyarakat (Satuan: Batang)
180.000,00
Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (Satuan: %) 12,50
Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak
dan Tangerang (Satuan: Ha)
2.500,00
- 461 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan: Ha)
2.500,00
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
Pemerintah
Provinsi Banten
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
85,00 %
Capaian Indeks
Reformasi
Birokrasi
85,00 %
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
89 Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Seluruh OPD
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang Akuntabel
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian
dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah (Satuan: %)
100,00 85,00 %
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah (Satuan: %)
100,00
- 462 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)
100,00
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan
pencapaian kinerja program yang mendukung yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
(Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Kerjasama dan
penyelenggaraan
adminstrasi
pemerintahan
Persentase
Realisasi
Kebijakan
kerjasama
Pemerintahan
12
4
Program
Perumusan
Kebijakan
Pemerintahan
Meningkatnya
Kerjasama dan
penyelenggaraan
adminstrasi
pemerintahan
persentase realisasi kebijakan kerjasama
pemerintahan (Satuan: %)
100,00 100,00 %
Capaian Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Banten
persentase realisasi kebijakan administrasi
kewilayahan (Satuan: %)
100,00 100,00 %
persentase realisasi kebijakan administasi
pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Kualitas Produk
Hukum Daerah
Persentase
realisasi produk
hukum daerah
dan HAM yang
terpublikasi
12
5
Program
Peningkatan
Kualitas Produk
dan Pelayanan
Hukum
Meningkatnya
Kualitas Produk
Hukum Daerah
persentase realisasi target propemperda (Satuan: %) 100,00 100,00 %
- 463 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Fasilitasi keselarasan peraturan
perundangan daerah atau Kabupatan/ Kota dengan
regulasi hukum nasional (Satuan: %)
100,00
Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk
Hukum (Satuan: %)
100,00
persentase pelayanan bantuan hukum (Satuan: %) 100,00
Meningkatnya
Tatalaksana
Orgnisasi Daerah
Yang Efektif
Persentase
Manajemen
Reformasi
birokrasi
12
6
Program
Penataan dan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Meningkatnya
Tatalaksana
Orgnisasi Daerah
Yang Efektif
persentase ketercapaian kebijakan penataan
kelembagaan (Satuan: %)
100,00 100,00 %
Presentase ketercapaian kebijakan ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Satuan: %)
100,00
Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemda (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Pelayanan Umum
yang Prima
Persentase
Peningkatan
Pelayanan Umum
yang Prima
12
7
Program
Pelayanan
Umum
Meningkatnya
Pelayanan Umum
yang Prima
Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja
di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)
100,00 100,00 %
Meningkatnya
Kebijakan
Persentase
Kebijakan
12
8
Program
Perumusan
Kebijakan
Meningkatnya
Kebijakan
Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan
Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahtaraan Keluarga
(Satuan: %)
100,00 100,00 %
- 464 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Kesejahteraan
Rakyat
Kesejahteraan
Rakyat
Kesejahteraan
Rakyat
Kesejahteraan
Rakyat
Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang
Sosial dan Keagamaan (Satuan: %)
100,00
Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta
Perlindungan Masyarakat (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Pelayanan dan
fasilitasi
Pimpinan
Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Fasilitas
Pimpinan
12
9
Program
Fasilitasi dan
Pelayanan
Pimpinan
Meningkatnya
Pelayanan dan
fasilitasi
Pimpinan
Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga
Pimpinan (Satuan: %)
90,00 100,00 %
Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan
(Satuan: %)
90,00
Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan:
%)
90,00
Meningkatnya
Administrasi
Pembangunan
Daerah
Persentase
Realisasi Layanan
dan
Pembangunan
Administrasi
Daerah
13
3
Program
Dukungan
Layanan
Administrasi
Pembangunan
Meningkatnya
Administrasi
Pembangunan
Daerah
Persentase keselarasan kebijakan di bidang
Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)
90,00 100,00 %
- 465 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Realisasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan (Satuan: %)
90,00
Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan
Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan: %)
90,00
Meningkatnya
Kebijakan
Infrastruktur
Daerah
Persentase
Rumusan
Kebijakan
Infrastruktur
Daerah (Total 40
Kebijakan)
48 Program
Perumusan
Kebijakan
Infrastruktur
Meningkatnya
Kebijakan
Infrastruktur
Daerah
Persentase Rumusan kebijakan di bidang
infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Satuan:
%)
60,00 76,19 %
Persentase Rumusan kebijakan di bidang
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Satuan: %)
76,47
Persentase Rumusan kebijakan di bidang
infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Informasi
dan Persandian (Satuan: %)
71,40
Meningkatnya
Kebijakan
Perekonomian
Daerah dan
Pembinaan
Pengendalian
Capaian
Kebijakan Bidang
Perekonomian
Daerah
88 Program
Perumusan
Kebijakan
Perekonomian
Meningkatnya
Kualitas
Kebijakan
Perekonomian
Daerah
Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian
(Satuan: Dokumen)
12,00 100,00 %
- 466 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Bidang
Perekonomian
Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan
Ketenagakerjaan (Satuan: Dok)
11,00
Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah
(Satuan: Dok)
16,00
Meningkatnya
Kepuasan
Pelayanan Publik
Badan
Penghubung
Capaian
Pelayanan Publik
90 Program
Pembangunan
Kemitraan
Meningkatnya
Kepuasan
Pelayanan Publik
Badan
Penghubung
Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap
Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan:
indeks)
4,00 100,00 %
Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota
Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan: Indeks)
4,00
Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan
Pemberdayan Masyarakat di Ibu Kota Negara
(Satuan: %)
100,00
Terwujudnya
peran DPRD
sesuai dengan
fungsinya
Capaian Program-
program Kerja
DPRD untuk
Melaksanakan
Fungsi
Pengawasan,
Fungsi
91 Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
Meningkatnya
pelayanan
penyelenggaraan
administrasi,
pelaksanaan
tugas dan fungsi
DPRD
Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %) 100,00 100,00 %
- 467 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Pembentukan
Perda, dan
Fungsi Anggaran
Dalam Dokumen
RPJMD maupun
Dokumen RKPD
92 Program
Dukungan
Layanan
Aspirasi
Masyarakat,
Komunukasi
dan Informasi
DPRD
Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan
dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD
(Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah yang
Akuntabel
Capaian Opini
BPK terhadap
laporan keuangan
pemerintah
daerah
93 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah yang
Akuntabel dan
Transparan
untuk
mendukung
penilaian Opini
BPK
Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan:
%)
95,00 100,00 %
94 Program
Penatausahaan
dan Pelaporan
Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah (Satuan: %)
100,00
- 468 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Keuangan
Daerah
95 Program
Penatausahaan
Aset Daerah
Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %) 100,00
Meningkatnya
Pendapatan
Daerah yang
Optimal
Rasio PAD
terhadap
pendapatan
daerah
10
9
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Pendapatan
Daerah dari
Sektor
Pendapatan Asli
Daerah dan
Meningkatnya
Pelayanan Pajak
Daerah yang
berbasis
teknologi
Informasi
Jumlah Inovasi yang Terimplementasikan (inovasi)
(Satuan: Inovasi)
3,00 63,19 %
Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan
Daerah (Satuan: Per Kejadian)
25,00
Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun
Anggaran (%) (Satuan: %)
35,00
Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Satuan:
indeks)
3,00
- 469 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
11
0
Program
Peningkatan
Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan: %) 8,00
Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang
dapat diselesaikan (Satuan: %)
18,10
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan: %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan: %)
10,12
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan:
%)
10,22
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
(Satuan: %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping (Satuan: %)
10,16
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan: %)
10,26
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan: %)
10,21
- 470 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan: %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan: %)
10,23
Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug (Satuan: %)
10,24
Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan: %)
10,24
11
1
Program
Peningkatan
Retribusi
Daerah dan
Pendapatan
Lain-lain
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain (Satuan: %)
2,96
Meningkatnya
Kualitas SPIP
Capaian
Maturitas SPIP
96 Program
Pembinaan dan
Pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Peran Aparat
Pengawas
Internal
Pemerintah
(APIP) untuk
Pembinaan dan
Pengawasan
Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan
(Satuan: %)
100,00 4,00 Nilai
- 471 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Penyelenggaraan
Pemerintah
Capaian
Kapabilitas APIP
Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal
dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)
100,00 3,00 Level
Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa
dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)
100,00
Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan
Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %)
100,00
Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)
100,00
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
dan BPK RI (Satuan: %)
100,00
Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan (Satuan: %)
100,00
Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Capaian
Kesesuaian
dengan
Parameter
97 Program
Perencanaan,
Pengendalian
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan dan
Penganggaran
Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)
100,00 80,00 %
- 472 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Daerah yang
berkualitas
Penilaian
Dokumen
Perencanaan
Daerah
dan Evaluasi
Pembangunan
Pembangunan
Daerah
Penilaian
Perencanaan,
Pengukuran,
pelaporan dan
capaian kinerja
Persentase kesesuaian pelaksanaan program
Perencanaan terhadap kinerja Perangkat daerah
(Satuan: %)
80,00 80,00 %
Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD
(Satuan: Rupiah)
5.000.000.00
0
98 Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi
yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
(Satuan: %)
85,00
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra
Bidang Perekonomian (Satuan: %)
80,00
99 Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan
Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan (Satuan: %)
85,00
- 473 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Sosial dan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra
Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan: %)
80,00
10
0
Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang
diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)
85,00
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra
Bidang IPW (Satuan: %)
80,00
Persentase keselarasan Perencanaan tata ruang
dengan Pemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)
80,00
Terwujudnya
Kompetensi
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Indeks
Kompetensi ASN
10
3
Program
Penilaian dan
Sertifikasi
Aparatur
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan
dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)
100,00 25,00 %
- 474 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Rasio ASN Provinsi Banten yang lulus uji
kompetensi/ sertifikasi (Satuan: %)
95,00
Capaian kesesuaian mutu penyelenggaraan diklat
(Satuan: %)
100,00
10
4
Program
Pengembangan
SDM Aparatur
Kompetensi
Teknis dan
Fungsional
Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan
Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)
95,00
10
5
Program
Pengembangan
SDM Aparatur
Kompetensi
Manajerial dan
Pemerintahan
Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan,
manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori
baik (Satuan: %)
95,00
Terwujudnya
Profesionalisme
aparatur
Persentase
Peningkatan
Indeks
Profesionalitas
ASN
10
6
Program
Penatausahaan
Kepegawaian
Daerah
Meningkatnya
Profesionalisme
aparatur
Persentase ASN Provinsi Banten sesuai dengan
kebutuhan (Satuan: %)
90,00 90,00 %
10
7
Program
Peningkatan
Kapasitas
Persentase tingkat pencapaian kualifikasi pendidikan
(Satuan: %)
90,00
- 475 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Sumber Daya
Aparatur
Persentase Peningkatan Kompentensi Pegawai
melalui Pegembangan Kompetensi (Satuan: %)
90,00
10
8
Program
Peningkatan
Kualitas Kinerja
Aparatur
Persentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %) 100,00
Persentase kinerja pegawai dalam kategori baik
(Satuan: %)
94,00
Meningkatnya
Ketentraman dan
ketertiban umum
daerah yang
aman dan
kondusif
Rasio Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan daerah
11
2
Program
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Meningkatnya
ketentraman dan
Ketertiban Umum
Masyarakat
cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum
daerah provinsi (Satuan: %)
100,00 80,00 %
11
3
Program
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan
Daerah
Presentase Penegakan Peraturan Perundang-
undangan daerah (Satuan: %)
80,00
- 476 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
11
4
Program
Perlindungan
Masyarakat
Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %) 100,00
11
5
Program
Penanganan
Bencana
Kebakaran
Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran
(Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Administrasi
kependudukan
yang tertib dan
akuntabel
Cakupan
Database
Kependudukan
Tingkat Provinsi
12
3
Program
Administrasi
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
Meningkatnya
Kualitas
Administrasi
Kependudukan
dan Profil
Penduduk
Persentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman
dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %)
87,50 100,00 %
Persentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
(Satuan: %)
100,00
Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %)
100,00
Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %)
91,18
Meningkatnya
kapasitas
Lembaga
Capaian Lembaga
Kemasyarakatan
Desa, Lembaga
13
0
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Meningkatnya
Pembangunan
dan
Lembaga Kemasyarakatan desa yang diberdayakan di
48 Desa tertinggal (Satuan: Desa)
16,00 33,33 %
- 477 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Kemasyarakatan
Desa, Lembaga
Ekonomi Desa
dan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Ekonomi Desa
dan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
di 48 desa
tertinggal dan
berkembang yang
diberdayakan
Lembaga
Kemasyarakatan
pemberdayaan
Masyarakat Desa
13
1
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Lembaga
Ekonomi
Desa/Kelurahan
Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan di
48 desa Tertinggal (Satuan: Desa)
16,00
13
2
Program Bina
Pemerintahan
Desa/kelurahan
Pendampingan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang diberdayakan di 48 desa
berkembang (Satuan: Desa)
16,00
Meningkatnya
Pelayanan
Pemerintahan
Yang Berbasis
Teknologi dan
keterbukan
Informasi
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Persandian
13
4
Program
Peningkatan
Akses dan
Kualitas
Informasi Publik
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik.
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik (Satuan: %)
80,00 100,00 %
- 478 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik
13
5
Program Tata
Kelola
Persandian
Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan
informasi (Satuan: %)
80,00 90,00 Nilai
Meningkatnya
ketersediaan data
dan Statistik
Sektoral yang
dikelola secara
elektronik
Maturitas Data
Base Statistik
Sektoral
13
6
Program
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah Dinas
Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Meningkatnya
Pengelolaan Data
dan Informasi
Pembangunan
Daerah untuk
kebutuhan
Informasi Publik
Ketersediaan Database Sektoral (Satuan: %) 75,00 100,00
Nilai
Meningkatnya
Wawasan
Kebangsaan,
Keamanan dan
Stabilitas Daerah
yang kondusif
untuk
mendukung NKRI
Indeks Demokrasi
Indonesia
Provinsi Banten
11
6
Program
Pembinaan
Idiologi dan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
Kepedulian Sosial
Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus
Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka
Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)
29,00 78,00 Nilai
Penanganan
konflik
masyarakat
11
7
Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional
dalam Mendukung Stabilitas Daerah (Satuan: %)
100,00 100,00 %
- 479 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
11
8
Program
Peningkatan
Ketahanan
Sosial dan
Ekonomi
Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan
(Satuan: %)
75,00
11
9
Program
Peningkatan
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Angka pemilu/pemilukada (Satuan: %) 0,00
Meningkatnya
Penelitian dan
pengembangan
yang berkualitas
Cakupan
Penelitian dan
pengembangan
10
1
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Meningkatnya
Kualitas
Penelitian dan
pengembangan
Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan
(Satuan: %)
80,00 100,00 %
Meningkatnya inovasi yang diadopsi (Satuan: %) 80,00
Meningkatnya
Ketersediaan data
dan informasi
perencanaan
pembangunan
secara elektronik
Maturitas SIPD 10
2
Program
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
Sistem Informasi
pembangunan
Daerah secara
elektronik
Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan
Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan: %)
80,00 75,00 %
Meningkatnya
Pengelolaan arsip
Persentase OPD
yang
13
7
Program
Pengelolaan
Meningkatnya
Kualitas
Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan:
%)
95,00 95,00 %
- 480 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
pemerintah
daerah yang
berkualitas
Menyelenggaraka
n kearsipan
sesuai Ketentuan
Kearsipan
Sistem
Kearsipan
Pengelolaan Arsip
Daerah yang
Berbasis
Teknologi
Informasi
Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah
(Satuan: %) 95,00
Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar
(Satuan: %) 100,00
Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan:
%) 95,00
Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah
(Satuan: %)
95,00
Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar
(Satuan: %)
100,00
Meningkatnya
Penanggulangan
Kebencanaan
yang efektif
Indeks Resiko
Bencana
12
0
Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan
Bencana
Meningkatnya
Kapasitas
Ketangguhan
terhadap
Bencana
Indek Ketahanan Daerah (Satuan: %) 0,53 115,00
Nilai
- 481 -
SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PROGRAM
SASARAN RKPD
(Sasaran
Tahunan)
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
INDIKATOR
(Outcome)
TARGET
INDIKATO
R
SASARAN
12
1
Program
Kedaruratan
dan Logistik
Penanggulangan
Bencana
Persentase penanganan darurat bencana (Satuan: %) 100,00
Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan
penanggulangan bencana (Satuan: %)
100,00
12
2
Program
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Penanggulangan
Bencana
Persentase penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (Satuan: %)
100,00
- 482 -
IV.4.4 TEMA RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, yaitu “AKSELERASI DAYA SAING
DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”,
tema ini ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari
upaya pencapaian target pembangunan yang harus selaras dengan tema
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yaitu “MEMPERCEPAT
PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”, dengan fokus pada
Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, serta Reformasi pada Sistem
Kesehatan Nasional, Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Sistem
Ketahanan Bencana.
Sinkronisasi tema dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2021
dapat dilihat pada bagan berikut ini :
TEMA RKP 2021 :
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial
TEMA RKPD 2021 :
Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia Dan Pemantapan Infrastruktur
Prioritas RKP 2021 :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dn
menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan;
5. Memerkuat infrastruktur untuk
mendukung pembangunan ekonomi
dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam
dan transformasi pelayanan publik.
Prioritas RKPD 2021 :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang berdaya saing Melalui
Pembangunan Akses & Mutu
Pelayanan Kesehatan, Pendidikan
dan Life Skill.
2. Penguatan Interkonektivitas melalui
Pembanguan Infrastruktur.
3. Penguatan Daya Saing Perekonomian.
4. Reformasi Birokrasi Melalui
Pemantapan 8 (Delapan) Area
Perubahan (Manajemen Perubahan,
Panataan Peraturan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan
Tatalaksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas, Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)
- 483 -
IV.5. Arah Kebijakan Holistik Tematik Integratif Spasial Pembangunan Provinsi Banten
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Banten tahun
2017-2022 melakukan pendekatan holistik – tematik, integratif spasial
pada 6 tema pembangunan dengan mempertimbangkan:
1. Tematik tersebut merupakan agenda pembagunan nasional yang
selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan
yang ada di Provinsi Banten;
2. Tematik tersebut merupakan isu strategis pembangunan daerah
yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap
persoalan yang ada di Provinsi Banten;
3. Tematik tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan
daerah yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap
persoalan yang ada di Provinsi Banten;
4. Tematik tersebut merupakan pilihan tema pembangunan daerah
yang selaras dengan sasaran strategis dalam rencana pembangunan
jangka panjang daerah yang ingin dikembangkan di Provinsi Banten.
Arah kebijakan tematik sesuai RPJMD 2017-2022 tersebut yaitu :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
2. Ketahanan Pangan;
3. Pariwisata;
4. Kota Metropolitan Serang;
5. Daya saing daerah;
6. Daya saing perekonomian daerah.
Untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten menetapkan kebijakan
pembangunan berbasis tematik antara lain :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran
2. Pembangunan Pariwisata.
3. Daya saing perekonomian daerah.
Tabel 0-8. Kerangka Fikir Perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik
SEKTOR SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , BANTUAN DANA BERGULIR, BANTUAN SOSIAL
SEKTOR PENDIDIKAN
PENDIDIKAN, BEASISWA PENDIDIKAN (MISKIN WAJAR 9 & 12 TAHUN) PENINGKATAN SDM YANG BERDAYA SAING FASILITASI PENDIDIKAN, AKSES
UMKM & KOPERASI
PEMBERIAN AKSES MODAL KREDIT, PENGELOLAAN DANA BERGULIR
SEKTOR TENAGA KERJA
PADAT KARYA, BANTUAN ALAT PRODUKSI, PELATIHAN PRODUKTIF
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR ,
SEKTOR PU/PERMUKIMAN
PEMBANGUNAN RUTILAHU PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA BERBASIS PADAT KARYA
SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN I DAN
UKM
MENDORONG TUMBUHNYA DUNIA USAHA, INDUSTRI PADAT KARYA, GUNA MEMBUKA DAN MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA DAN
SEKTOR PERTANIAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SEKTOR PERTANIAN
PENANGGULANGA
N KEMISKINAN
DAN
PENGANGGURAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR , NELAYAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR ,
- 484 -
Tabel V.2. Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Tematik,
Holistik, Integratif Dan Spasial sebagaimana Terlampir.
IV.6. Inovasi daerah
Provinsi Banten merupakan Provinsi yang strategis untuk
pertumbuhan sektor industri, perdagangan, pertanian dan jasa. Saat ini
terjadi bencana pandemi covid-19 yang memberi dampak penurunan
pertumbuhan ekonomi di Banten dimana terjadi penurunan daya beli
masyarakat, Peningkatan pengangguran yang berdampak pada
kesejahteraan masayarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi
serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi
Banten melakukan berbagai upaya melalui terobosan atau inovasi yang
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PERTANIAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGADAAN KAPAL IKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PEMBANGUNAN SPBU UNTUK NELAYAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN SMK PERIKANAN/KELAUTAN DAN PERTANIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
• PEMBANGUNAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER
• PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI SENTRA PERTANIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI
KEDAULATAN
PANGAN
(KETERSEDIAAN
BERAS, DAGING DAN IKAN)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN MENUJU OBJEK DESTINASI WISATA
DISPERINDAG/UMKM
PEMBANGUNAN PUSAT OLEH-OLEH/JAJANAN PEMBINAAN PELAKU INDUSTRI EKONOMI KREATIF
DINAS PERTANIAN
SUPLY PRODUK PERTANIAN UNTUK KEBUTUHAN HOTEL DAN RESTORAN
DINAS PARIWISATA
PENATAAN DESTINASI DISEKITAR OBJEK WISATA ADVOKASI SADAR WISATA
DINAS ESDM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN SMK PARIWISATA
DINAS PERHUBUNGAN
PENYEDIAAN PJU MENUJU OBJEK WISATA PENYEDIAAN RAMBU-RAMBU PENYEDIAAN MODA TRANSPORTASI PEMBANGUNAN DERMAGA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DESTINASI WISATA
- 485 -
berkaitan dengan pelayanan baik pelayanan wajib terkait dengan pelayanan
dasar maupun non pelayanan dasar. Peningkatan kualitas pelayanan ini
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan kemudian dijabarkan lebih jelas
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah, dijelaskan terkait Inovasi Pelayanan Publik dan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik sebagai berikut:
a. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah
terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide
kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung;
b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kompetisi
adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian
penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah,badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah.
Inovasi yang dimaksud diatas adalah sebagai Berikut :
IV.6.1 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, DAN
PELAPORAN
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Laporan
(SIMRAL) dianggap dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas bagi
Aparatur Sipil Negara di 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menggunakan kas daerah. Dalam penggunalan aplikasi SIMRAL ini
pihaknya turut menggandeng Badan Pengkajian dan Pengerapan Teknologi
(BPPT). Melalui kerjasama dengan lembaga non pemerintahan yang berada
dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, aplikasi ini
saling terintegrasi serta sangat mudah dimonitor.
Pola arsitektur dan siklus akuntabiltas yang digunakan dalam
aplikasi SIMRAL menggunakan filosopi, hirarki dan struktur sudah
menyesuaikan dengan kaidah peraturan perundangan yang berlaku.
- 486 -
Gambar I0-2. Siklus Akuntabilitas Kinerja
Dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan
mekanisme sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan siklus sebagai berikut :
Gambar I0-3. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Aplikasi SIMRAL
Dari siklus dapat dilihat indikator kinerja yang terukur sehingga
rangkaian proses perencanaan hingga pelaporan menggunakan data dan
target yang ada dalam proses perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Rensta OPD.
- 487 -
Gambar I0-4. Indikator yang disajikan dalam SIMRAL
Berdasarkan indikator yang berada dalam dokumen
perencanaan baik dalam RPJMD dan Renstra OPD dapat dilakukan
pengukuran secara terntegrasi dengan bantuan aplikasi SIMRAL pada
modul fase pelaporan kinerja.
Gambar I0-5. Diagram Hirarki Akuntabilitas Kinerja Daerah
- 488 -
SISTEM OTOMASI DISTRIBUSI DATA PADA APLIKASI SIMRAL PADA
MODUL PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN
- 489 -
- 490 -
- 491 -
- 492 -
IV.6.2 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan
suatu sistem yang melingkupi proses pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan hingga proses penyampaian data dan informasi mengenai
kepegawaian di suatu daerah tertentu. Pengembangan dari sistem
informasi yang diterapkan untuk pendataan pegawai ini merupakan suatu
metode yang memungkinkan terlaksananya pendataan kepegawaian
dengan lebih efektif dan efisien. SIMPEG dalam perkembangan selanjutnya
tidak semata hanya merujuk pada pendataan pegawai saja melainkan dapat
pula dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain yang dapat
meningkatkan kualitas para pegawai, antara lain: pendidikan dan
pelatihan, pembinaan, disiplin pengembangan karir, dan kinerja pegawai
hingga kebutuhan-kebutuhan pegawai lainnya.
- 493 -
Dashboard Aplikasi SIMPEG Provinsi Banten
https://simpeg.bantenprov.go.id/
a. Manfaat sistem informasi manajemen kepegawaian, antara lain;
1. Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil
Kepegawaian) yang cepat dan akurat 2. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.
3. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala
4. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan
kepegawaian seperti angka kredit pegawai 5. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai
pendidikan dan kompetensinya 6. Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai ) 7. Memudahkan pemantauan jatah cuti
8. Memudahkan dalam pengelolaan beban kerja kepada pegawai 9. Memudahkan dalam presensi dan penggajian pegawai
10. Serta memudahkan dalam prekrutan pegawai
B. Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian, antara lain;
1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan
akurat 2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. 3. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan SDM
4. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 5. Memperbaiki produktivitas SDM dalam perusahaan
6. Menyediakan Informasi Pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai
- 494 -
7. Membantu Kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan
Dashboard pada SIMPEG Provinsi Banten
1.1.Menu Data Induk Pegawai
1.2.Menu Identitas Pegawai
1.3.Menu Cek Perubahan dan Persetujuan Data Pegawai
- 495 -
1.4.Menu Laporan Rekapitulasi Pegawai
Pengembangan SIMPEG terus menerus dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang akan digunakan
sebagai bahan kebijakan. Pengembangan yang telah dilakukan adalah
integrasi dengan Aplikasi Disiplin dan Kinerja Pegawai serta dashboard
pimpinan yang sebelumnya manual menjadi berbasis SIMPEG. Laporan
kinerja harian dan bulanan (SIKAP) serta laporan kehadiran harian (SIPO)
sudah terintegrasi secara langsung dengan data SIMPEG sehingga
memperpudah pimpinan dalam memantau data serta kinerja dan disiplin
pegawai.
Pengembangan Simpeg dengan Aplikasi Lainnya
- 496 -
Sistem Informasi Presensi Online Link : https://sipo.bantenprov.go.id
Dashboard Apel Link : https://app-bkd.bantenprov.go.id/dashboard
- 497 -
Sistem Informasi Kinerja Aparatur Link : https://sikap.bantenprov.go.id
Kenaikan Gaji Berkala Link : https://simpeg.bantenprov.go.id/kgb
- 498 -
Seluruh Pegawai di Lingkungan Provinsi Banten sudah diberikan
fiture login ke dalam aplikasi SIMPEG serta secara langsung melakukan
input data kinerja harian dan secara langsung melakukan kehadiran online
melalui fingerface. Data yang dihasilkan oleh system serta keakuratan
datanya dapat secara langsung dilihat di menu laporan serta dashhboar
pimpinan.
Pegawai secara langsung dapat mengelola atau mengupdate data
kepegawaiannya dan dapat memantau perubahan data kepegwaiannya
data hasil kineja dan hehadirannya secara langsung melalui aplikasi yg
sudah disediakan.
Pengembangan dan Perubahan Futur Aplikasi SIMPEG 2020
- 499 -
IV.6.3 SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI BANTEN
Data Merupakan yang paling disoroti dalam setiap pengambilan
kebijakan pembangunan. Kesimpangsiuran data sering menjadi perdebatan
antara kementrian dan lembaga lainnya, sehingga berdampak kepada
kurang efektifnya setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah
telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia, hal ini bertujuan untuk harmonisasi data yang diperoleh
masing-masing lembaga agar lebih akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.
Dasar Hukum Satu Data Banten
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten.
Point Penting Inovasi :
1. Memastikan ketersediaan data tidak tergantung pada individu tetapi
pada sistem tata kelola data.
2. Menyatukan dua regulasi (Perencanaan pengendalian evaluasi dan satu
Data Indonesia).
3. Efektif memastikan proses perencanaan data dan pengumpulan data.
- 500 -
4. Efisien dengan mengoptimalkan tata kelola birokrasi yang telah
berjalan (Pengendalian SAKIP bulanan perangkat daerah).
5. Adaptif dengan perubahan, koordinasi, kolaborasi dan interoperabilitas
lintas sistem karena berdasar prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Gambaran Umum
Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten efektif dilaksanakan
pada Bulan januari Tahun 2021.
Untuk mempersiapkan hal tersebut telah disusun rencana kegiatan di
perangkat daerah terkait :
1. Penguatan SDM pengelola Data
2. Penguatan Kelembagaan Forum Data
3. Penyediaan Regulasi teknis pendukung
4. Penyediaan infrastruktur data dan Informatika.
IV.6.4 BOSDA NEGERI DAN SWASTA
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SKH Negeri
Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Merupakan salah satu bentuk
inovasi pemberian layanan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan
gaji bagi tenaga pendidik/kependidikan yang berstatus Non ASN, hal
ini mengingat ketidakcukupan anggaran BOS SMA/SMK/SKH pada
Tahun 2018 dari pemerintah pusat yang masing-masing untuk SMA
Rp.1,4 juta siswa/tahun, SMK Rp.1,4 juta siswa/tahun dan SKH Rp.2
Juta siswa/tahun.
Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD pada setiap tahunnya
mengganggarkan Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 0-9. BOS DAN BOSDA UNTUK SMA, SMK DAN SKh NEGERI
URAIAN 2018 2019 2020
BOSNAS 260.554.800.000 283.481.866.413 340.680.200.000
SMAN 159.250.000.000 164.828.924.443 194.408.600.000
SMKN 100.534.000.000 116.747.570.595 143.934.600.000
SKhN 770.800.000 1.905.371.375 2.337.000.000
BOSDA 366.864.925.000 716.346.386.650 408.278.650.000
SMAN 219.908.200.000 419.678.268.650 225.134.000.000
SMKN 146.394.625.000 295.475.829.000 177.732.650.000
SKhN 562.100.000 1.192.289.000 5.412.000.000
JUMLAH 627.419.725.000 999.828.253.063 748.958.850.000
Sumber : APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020
- 501 -
Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA sebesar Rp.3,6 juta
siswa/tahun, untuk SMK Rp.4 Juta siswa/tahun, dan untuk SKH
Rp.1,5 Juta siswa/tahun.
Selanjutnya melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
dengan total anggaran sebesar Rp. 716.346.386.650,- . Biaya
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA sebesar Rp.
419.678.268.650,- , SMK sebesar 295.475.829.000,- dan SKh sebesar
Rp. 1.192.289.000, -
Sedangkan pada Tahun 2020 total anggaran sebesar Rp.
408.278.650.000,- Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA
sebesar Rp.225.134.000.000,- , SMK sebesar Rp.177.732.650.000,-
dan SKh sebesar Rp.5.412.000.000, -
b. Biaya Operasional sekolah SMA dan SMK Swasta
Pemerintah Provinsi Banten selain menganggarkan BOSDA untuk
SMA/SMK/SKH Negeri juga mengalokasikan Biaya Operasional untuk
SMA dan SMK Swasta
Tabel 0-10. BOSDA UNTUK SMA, SMK, DAN SKh SWASTA
URAIAN 2018 2019 2020
BOSDA SMA, SMK, SKh Swasta
159.680.300.000
120.723.850.000
119.731.050.000
Sumber : APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020
IV.6.5 PONDOK PESANTREN
Sejalan dengan Visi Provinsi Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya
Saing, Sejahtera dan berakhlakul Karimah, pondok pesantren sebagai salah
satu lembaga pendidikan telah mendapat perhatian dari Pemerintah
Provinsi Banten sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren. Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan
islam tertua di indonesia termasuk di Provinsi Banten. Pondok pesantren
sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki akar yang kuat pada
masyarakat di Provinsi Banten. Pada kenyataannya pondok pesantren
dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai
tempat penyiaran agama Islam dimana para santri (santriwati/santriwan)
di didik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis, maka
dari itu pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan
masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral/perilaku bagi
masyarakat umum.
Masyarakat umum memandang pondok pesantren sebagai
komunitas khusus yang ideal terutama dalam bidang kehidupan
moral/perilaku. Dan bahkan pondok pesantren dianggap sebagai tempat
- 502 -
mencari ilmu dan mengabdi, tetapi pengertian ilmu menurut mereka
tampak berbeda dengan pengertian ilmu dalam arti science. Bagi mereka,
ilmu dipandang suci dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
ajaran agama. Mereka selalu berfikir dalam kerangka keagamaan, artinya
semua peristiwa empiris dipandang dalam struktur relevansinya dengan
ajaran agama.
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 memberikan hibah
kepada pondok Pesatntren sebesar Rp. 60 Milyar dengan sasaran 3.122
Pondok Pesantren masing-masing Rp. 20 juta, selanjutnya pada Tahun
2020 Pemerintah Provinsi Banten telah memberikan hibah kepada pondok
pesantren di Provinsi Banten sebanyak 3.926 pondok pesantren dengan
nilai 30 juta untuk masing-masing pondok pesantren dengan total
anggaran 117,78 Milyar. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas lembaga pendidikan pondok pesntren, Pemerintah Provinsi
Banten Berkomitmen untuk terus membantu penyelengaraan pendidikan
keagamaan.
IV.6.6 REPLIKASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
a. Latar Belakang
Penduduk miskin di Provinsi Banten menurut Berita Resmi Statistik
Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten No. 31/07/36/Th.VIII, 1 Juli
2014 sebesar 5,35 % sedangkan rata-rata Nasional penduduk miskin di
Indonesia pada tahun 2013 mencapai 11,37 %, artinya persentase
kemiskinan di Provinsi Banten lebih kecil dibanding rata-rata nasional.
Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Program
Penanggulangan Kemiskinan di Banten dapat dinilai berhasil menekan
tingginya angka kemiskinan. Namun demikian bahwa berdasarkan
PPLS tahun 2011 di Provinsi Banten masih terdapat 629.962 RTM
(Rumah Tangga Miskin) tentunya masih perlu mendapat perhatian
serius, salah satu upaya Provinsi Banten dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas kebijakan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adalah melalui Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu “JAMSOSRATU” (Jaminan
Sosial Rakyat Banten Bersatu).
JAMSOSRATU merupakan replikasi dari program Kementerian
Sosial yaitu Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan
Keberdayaan Sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui sektor
pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diperuntukan bagi RTM
berdasarkan data PPLS 2011, PPLS 2011 adalah Pendataan Program
Perlindungan Sosial yang dilaksanakan BPS dan dipublish oleh TNP2K
(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang
- 503 -
menghasilkan basis data terpadu rumah tangga dan keluarga sebagai
sasaran berbagai Program Perlindungan Sosial.
Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan JAMSOSRATU sebagai
wujud komitmen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan sosial, JAMSOSRATU merupakan skema
yang melembaga di bawah supervisi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bertugas melakukan koordinasi dan
pengendalian pelaksanaan peanggulangan kemiskinan di tingkat
Provinsi. Dimana dalam pelaksanaannya JAMSOSRATU tentu
melibatkan berbagai Dinas/Instansi terkait sehingga perlu adanya
sinergitas untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan
secara baik.
Pelaksanaan JAMSOSRATU pada tahun 2013 berpedoman pada
Peraturan Gubernur Banten No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten,
tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial
Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten, sedangkan mulai tahun
2015, JAMSOSRATU Provinsi Banten berpedoman pada Peraturan
Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu. Namun sejak
tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 51
Tahun 2017 Tentang Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Banten.
Sebagai sebuah perlindungan sosial, JAMSOSRATU sangat ideal
dilaksanakan di Provinsi Banten mengingat dengan berjalannya
JAMSOSRATU diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan
b. Dasar hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
- 504 -
4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang berkeadilan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 30);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
c. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Umum
a. Meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial bagi rumah tangga
kurang mampu, mengurangi angka dan memutus rantai
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta
berubahnya perilaku yang kurang mendukung peningkatan
kesejahteraan;
b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Tujuan Khusus
Secara khusus, tujuan JAMSOSRATU dilaksanakan sebagai upaya
dalam:
a. Memutus mata rantai kemiskinan antar generasi;
b. Terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan
Rumah Tangga Sasaran (RTS);
c. Meningkatkan aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan.
d. Sektor Pendidikan :
1) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTS;
2) Mengurangi Angka Putus Sekolah.
3) Adanya jaminan dalam kehidupan masa depan RTS karena
adanya investasi dalam bentuk pendidikan bagi anak-anaknya.
e. Sektor Kesehatan :
1) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas,
anak balita RTS;
- 505 -
2) Meminimalisir Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Ibu (AKI), prevalensi serta prosentase Gizi Buruk pada
Bayi dan Balita;
3) Meningkatkan angka cakupan Ibu bersalin oleh Tenaga
Kesehatan, persentase desa yg mencapai UCI (Universal Child
Imunization), serta Indeks pembangunan dan pemberdayaan
Gender.
f. Meningkatkan kemampuan RTS dalam menghadapi masalah yang
mendesak melalui investasi dalam bentuk tabungan.
g. Membangun dan mengembangkan modal sosial (social capital),
seperti kepercayaan, jaringan, dan kegotong-royongan melalui
kelompok dan pendampingan.
3. Manfaat
a. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada RTS
dengan pengurangan beban pengeluaran melalui Bantuan Tunai
Bersyarat.
b. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar
generasi melalui:
1) Peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan
kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak
RTS).
2) Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya
(insurance effect).
c. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian
yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
d. Mengurangi pekerja anak.
e. Mempercepat pencapaian SDGs (melalui peningkatan akses
pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan
kematian balita, peningkatan kesetaraan gender, dan
pemberantasan kemiskinan).
d. Sasaran
Jamsosratu diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang
terpilih berdasarkan data PPLS tahun 2011 yang dilaksanakan BPS dan
dipublish secara resmi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan) sesuai kriteria yang ditetapkan, yaitu
dalam anggota keluarganya terdapat:
a. Ibu hamil/menyusui/nifas
b. Anak balita usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun
- 506 -
c. Anak yang sedang menjalani jenjang pendidikan SD/MI, anak yang
sedang menjalani jenjang pendidikan SMP/MTs atau anak yang
sedang menjalani jenjang pendidikan SMA/MA atau sederajat.
- 507 -
Tabel 0-11. SEBARAN RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) JAMSOSRATU PROVINSI BANTEN
NO KAB./KOTA TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
1 Kab. Pandeglang 505 8,62 15,157 11,151 11,151 8,557 12,687 12,688
2 Kab. Serang 587 8,708 11,402 10,93 10,93 8,001 11,501 11,5
3 Kab. Lebak 631 7,038 14,291 13,506 13,506 8,471 11,397 11,348
4 Kota Serang 277 3,2 4,2 3,796 3,796 1,668 5,522 5,5
5 Kota Cilegon - 1,75 2,95 2,768 2,768 1,482 1,905 1,685
6 Kota Tangerang Selatan -
684 1 999 999 502 1,002 1,179
7 Kota Tangerang - - - 2 2 1 2,936 3
8 Kab. Tangerang -
-
- 3 3 1,517 3,05 3,1
JUMLAH 2 30 49 48,15 48,15 31,198 50 50 54
- 508 -
e. Jenis bantuan
Peserta JAMSOSRATU diberi bantuan untuk meningkatkan
keberfungsian dan keberdayaan sosial, berupa Bantuan Tunai Bersyarat
JAMSOSRATU sebesar Rp 2.250.000,- per tahun/KPM sampai tahun 2017,
pada tahun 2018 % 2019 mjd Rp 1.750.000,- per tahun/KPM, pada tahun
2020 sekarang menjadi Rp 1.250.000,- per tahun/KPM, dengan kewajiban
peserta mengakses layanan kesehatan dasar dan Pendidikan yaitu
memeriksakan anggota keluarganya (ibu hamil/nifas, balita) ke fasilitas
kesehatan dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran
minimal 85% setiap sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
f. Kewajiban Peserta
Rumah Tangga Sasaran (RTS) peserta JAMSOSRATU berkewajiban
sebagai berikut :
1. RTS yang mempunyai ibu hamil/nifas
a. Memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama
kehamilan dan mendapatkan tablet suplemen ferium;
b. Proses kelahiran ditangani tenaga medis;
c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya
setidaknya minimal 2 (dua) kali setelah melahirkan.
2. RTS yang mempunyai anak balita (0 tahun sampai dengan 5 tahun)
a. Usia 0 sampai dengan 11 bulan melakukan imunisasi lengkap
(BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh
kembang anak setiap bulan di fasilitas pelayanan kesehatan
dasar;
b. Usia 6 bulan sampai dengan 11 bulan melakukan pemberian
Vitamin A (2 (dua) kali setahun;
c. Usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan melakukan imunisasi dan
pemantauan tumbuh kembang setiap bulan;
d. Pemantauan tumbuh kembang anak usia prasekolah (5 tahun
sampai dengan 6 tahun).
3. RTS yang mempunyai anak yang sedang menjalani jenjang
pendidikan SD, SMP, SMA/sederajat
a. Mendaftarkan anak usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun di SD
sampai dengan SMA/sederajat dengan kehadiran minimal 80%
dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran
berlangsung;
b. RTS/ peserta JAMSOSRATU yang mempunyai anak usia lebih
dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan universal
(SD sampai dengan SMA), dapat menerima bantuan apabila anak
- 509 -
tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan
(Paket A-B-C);
c. Mendaftarkan anak usia 15 sampai dengan 18 tahun di
SMA/sederajat, dengan kehadiran minimal 85% dari hari sekolah
dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
g. Kelembagaan Jamsosratu
JAMSOSRATU merupakan skema yang melembaga di bawah supervisi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi
Banten, dalam pelaksanaannya tentu melibatkan berbagai
Dinas/Instansi terkait sebagai berikut :
1) Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Sosial sebagai Tim
Pengendali dan pengelola JAMSOSRATU;
2) Dinas Pendidikan dan Kesehatan Prov./Kab./Kota mempunyai
fungsi layananan Faslitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan serta
bekerja sama dengan pendamping JAMSOSRATU dalam membantu
proses verifikasi komitmen peserta terhadap kewajibannya
mengakses layanan kesehatan dasar dan Pendidikan;
3) Dinas Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebagai Tim Pengendali
JAMSOSRATU Kabupaten/Kota (TPJ-Kab./Kota) mempunyai fungsi
pelaksana sosialisasi, koordinasi dan pengendalian di daerah
masing-masing;
4) Pendamping JAMSOSRATU mempunyai fungsi fasilitasi, verifikasi
data RTM dalam rangka keberhasilan pelaksanaan JAMSOSRATU;
5) Operator JAMSOSRATU (OP-JAMSOSRATU) mempunyai fungsi
pendataan melalui fasilitas Teknologi Informasi yang tersedia;
6) Kelompok JAMSOSRATU sebagai mobilisator.
Lembaga Penyalur
Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 penyaluran bansos
Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu dilaksanakan oleh PT. Pos
Indonesia melalui Wesel Pos, sedangkan pada tahun 2017 penyaluran
Bansos dilaksanakan secara non Tunai melalui Perbankan sesuai
dengan Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai. Untuk tahun 2017 alokasi bansos untuk sebanyak
48.150. RTS sampai dengan saat ini dalam proses perbankan untuk
persiapan penyaluran.
- 510 -
h. Pendamping Jamsosratu
Pendamping JAMSOSRATU adalah pekerja sosial masyarakat yang
direkrut dan ditetapkan oleh Dinas Sosial selaku Tim Pengendali
JAMSOSRATU Provinsi (TPJ-Prov) melalui proses seleksi dan pelatihan
untuk melaksanakan tugas pendampingan rumah tangga sangat
miskin sebagai peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang
membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.
Pendamping JAMSOSRATU melakukan pendampingan kepada RTS
dalam rangka keberhasilan JAMSOSRATU. Pendamping melakukan
sosialisasi, pengawasan, verifikasi dan pendampingan kepada peserta
JAMSOSRATU dalam pengembangan usaha mereka. Pendamping
JAMSOSRATU melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam
melaksanakan tugasnya. Pendamping JAMSOSRATU mempunyai
tugas menyediakan data hasil validasi pemenuhan komitmen peserta
JAMSOSRATU sebagai dasar pemberian Bantuan JAMSOSRATU.
Pendamping merupakan ujung tombak pelaksanaan JAMSOSRATU,
karena mereka bertugas untuk memverifikasi komitmen RTS terhadap
kewajiban-kewajiban mereka dalam pendidikan, kesehatan dan
menabung. Peran pendamping menjadi penting sebagai kontrol pada
RTS agar tetap berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kewajiban
mereka hingga maksud dan tujuan JAMSOSRATU untuk
meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan sosial RTS peserta
dapat tercapai dengan baik.
REKAPITULASI PENDAMPING DAN OPERATOR JAMSOSRATU PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
NO KAB./KOTA PENDAMPING OPERATOR JUMLAH
1 Kota Serang 28 1 29
2 Kab. Serang 67 3 70
3 Kota Cilegon 19 1 20
4 Kota Tangsel 7 1 8
5 Kab. Pandeglang 91 3 94
6 Kab. Lebak 88 3 91
7 Kab. Tangerang 18 1 19
8 Kota Tangerang 12 1 13
9 Provinsi 0 3 3
Jumlah 330 17 347
- 511 -
i. Keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan Tema RKPD
Tema RKPD Tahun 2021 yaitu Akselerasi Daya Saing Daerah melalui
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan
Infrastruktur dan Tema RKP adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial. Keterkaitan tema RKP dan RKPD 2020 dengan
JAMSOSRATU yang merupakan Replikasi Program Keluarga Harapan
sangat berkaitan. JAMSOSRATU merupakan replikasi dari program
Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan bertujuan untuk
meningkatkan Keberdayaan Sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui
sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diperuntukan bagi RTM
.Dengan JAMSOSRATU diharapkan dapat meningkatkan kondisi
kesejahteraan sosial bagi rumah tangga kurang mampu, mengurangi angka
dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia, serta berubahnya perilaku yang kurang mendukung peningkatan
kesejahteraan.
j. Penutup
Sebagai sebuah perlindungan dan jaminan sosial, berjalannya
JAMSOSRATU diharapkan RTS di Provinsi Banten dapat meningkat
kesejahteraan sosialnya seiring dengan meningkatnya keberdayaan sosial
melalui sektor pendidikan dan kesehatan. JAMSOSRATU memiliki
Multiplier effect yang sangat luas terhadap Indeks Pembangunan
Pendidikan dan Kesehatan juga secara otomatis akan mendongrak Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) hingga sinergitas lintas sektoral dari seluruh
stake holders sangatlah diharapkan.
Terhadap Jamsosratu Perlu dilakukan kegiatan promotif yang massive,
ini penting selain untuk mensosialisasikan Jamsosratu kepada masyarakat
luas juga agar memberikan pemahaman yang utuh pada semua pihak
bahwasanya Jamsosratu tidak dapat secara instant mengurangi kemiskinan
karena Program ini dan program-program lain yang sejenis merupakan
sebuah Investasi Kesejahteraan Sosial (Social Investment), dimana hasilnya
baru dapat dirasakan setelah anak-anak yang berasal dari RTS memiliki
derajat kesehatan dan taraf pendidikan yang lebih baik dibanding orang tua
mereka, hingga anak-anak dari Keluarga Jamsosratu kedepan mampu lebih
mandiri, berdaya dan berfungsi Sosial.
Jamsosratu merupakan program perlindungan dan jaminan sosial
bersifat konsolidatif, sinergis dan lintas sektoral karena syarat-syarat yang
diberikan pada RTS Jamsosratu akan memotivasi mereka untuk
- 512 -
meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang secara
otomatis akan berdampak positif terhadap meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia. Untuk itu penguatan peran TKPKD yang dimotori
oleh Bappeda sangatlah penting untuk dioptimalkan
JAMSOSRATU tentunya masih perlu disempurnakan secara terus
menerus hingga perubahan dan penyempurnaan yang konstruktif
terhadapnya masih sangat diperlukan.
- 513 -
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
V.1. RENCANA PEMBANGUNAN DI SETIAP WKP
V.1.1 RENCANA PEMBANGUNAN DI WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN
(WKP I) KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, DAN KOTA
TANGERANG SELATAN
Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, WKP I telah disusun rencana
pembangunan berupa:
1. Pembangunan ruang kelas baru dan laboratorium SMA;
2. Pengadaan media pembelajaran SMA;
3. Pembangunan ruang kelas baru dan praktek siswa SMK;
4. Pengadan lahan pendidikan menengah;
5. Pembangunan jembatan penyeberangan orang di Kota Tangerang;
6. Pemeliharan jalan dan jembatan kewenangan provinsi
7. Pengadaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja Serpong;
8. Rehabilitasi TPI Cituis Kabupaten Tangerang;
9. Kawasan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Tangerang;
10. Pengawasan Pangan Segar;
11. Recovery Ekonomi ;
12. Peningkatan keselamatan pelayaran;
13. Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;
14. Pelayanan perijinan perikanan tangkap;
15. Dem area padi sawah kronjo Kabupaten Tangerang;
16. Pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan di sentra produksi
perikanan;
17. Pelayanan perijinan produk pengolahan hasil perikanan di sentra
produksi perikanan;
18. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan utara
jawa;
V.1.2 RENCANA PEMBANGUNAN DI WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN
(WKP II) KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG, DAN KOTA
CILEGON
Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, WKP II telah disusun rencana
pembangunan berupa:
1. Pembangunan Pusat Distribusi (Kab. Serang Kecamatan Kopo Desa
Mekarbaru );
2. Pembangunan Sport Center ;
3. Peningkatan Keselamatan Lalulintas Jalan;
- 514 -
4. Pembangunan Exit Tol Cikeusal – Boru (6 km);
5. Pengadaan Lahan Pendidikan Menengah;
6. Recovery Ekonomi;
7. Lanjutan Penataan Kawasan Kesultanan Banten (Kota Serang);
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru ( SMA dan SMK );
9. Pembangunan RS Jiwa Tahap II (Kota. Serang)
10. Pembangunan Penerangan jalan Umun Palima- Cinangka;
11. Penataan Trotoal Banten Lama – Tasikardi (2 km);
12. Pelayanan perijinan perikanan tangkap;
13. Dem area padi sawah Pontang,Tirtayasa, ciruas, walantaka
Kabupaten Serang;
14. Pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan di pesisir utara
Kabupaten Serang;
15. Pelayanan perijinan produk pengolahan hasil perikanan di tempat
pelelangan ikan, Pelabuhan Perikanan Nusantatara Karangantu;
16. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan teluk Banten dan
Selat Sunda;
17. Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Serang, Kota Serang
dan Kota Cilegon;
18. Pengawasan Pangan Segar;
19. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan dan Lembaga Distribusi
Usaha Pagan (LDPM);
20. Pipanisasi di Sentra produksi padi Kecamatan Cikeusik dan
malingping;
21. Pemenuhan cadangan pangan daerah.
V.1.3 RENCANA PEMBANGUNAN DI WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN
(WKP III) KABUPATEN PANDEGLANG, DAN KABUPATEN LEBAK
Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, WKP III telah disusun rencana
pembangunan berupa:
1. Pembangunan RS Tingkat Pratama di Cilograng (Kab. Lebak);
2. Lanjutan Pengembangan RS Malingping (Kab. Lebak);
3. Penataan Destinasi Wisata Ziarah Cikaduen dan Caringin
(Kabupaten Pandeglang : Wisata Ziarah Cikaduen: Desa Cikaduen
Kel.Cipeucang Kec. Cimanuk, Wisata Ziarah Caringin : Desa
Caringin, Kec.Labuan – Pemberdayaan Masyarakat Wisata / Sadar
Wisata/ Pokdarwis);
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Laboratorium SMA;
- 515 -
5. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Ruang Praktek Siswa SMK;
6. Pembangunan Gedung Samsat Malingping;
7. Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada ruas Jalan Provinsi;
8. Peningkatan Keselamatan Pelayaran (Labuan);
9. Peningkatan Keselamatan Lalulintas Jalan;
10. Pengadaan Lahan Pendidikan Menengah;
11. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak ;
12. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang ;
13. Pelayanan perijinan perikanan tangkap;
14. Dem area padi sawah Labuan, Binuangeun, Cikeusik, Panimbang;
15. Pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan di Labuan dan
Binuangeun;
16. Pelayanan perijinan produk pengolahan hasil perikanan di Labuan
perikanan pantai labuan (P3 Labuan) dan TPI Binuangen;
17. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan
Samudra Indonesia dan Selat Sunda;
18. Rehabilitasi Break Water TPI Binuangeun;
19. Pemagaran TPI Binuangeun;
20. Rehabilitasi TPI Labuan;
21. Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak;
22. Pengawasan Pangan Segar;
23. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan dan Lembaga Distribusi
Usaha Pagan (LDPM);
24. Pemantauan harga pangan pokok;
25. Pengembangan kawasan strategi pariwisata;
V.1.4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
Berkenaan dengan surat dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah (DIRJEN BANGDA) Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM)
Provinsi di seluruh Indonesia Nomor 670/2019/Bangda tanggal 11 Mei
2020 perihal Perencanaan Target Pembangunan Urusan Energi dan
Sumber Daya Mineral Tahun 2021, bersama ini perkenankan kami
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 516 -
1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021 di
Provinsi Banten, saat ini baru memasuki tahapan penyusunan RENJA
Final hasil MUSRENBANG RKPD Provinsi Banten, yang telah
dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2020 melalui mekanisme zoom
meeting.
2. Target perencanaan pembangunan urusan energi dan sumber daya
mineral dalam Draft RENJA Final Dinas ESDM tahun 2021 tersebut
belum mengalami perubahan dan masih sesuai dengan hasil
kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan
Pembangunan Tahun 2020 Regional II di Kota Bandung, tanggal 9 s.d
13 Maret 2020 (Berita Acara Kesepakatan RAKORTEKRENBANG untuk
Dinas ESDM Provinsi Banten terlampir).
3. Untuk pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 terkait
dengan Porsi EBT dan Rasio Elektrifikasi, dapat disampaikan bahwa :
a. Untuk porsi EBT, yang pada tahun 2020, diimplementasikan
dengan pembangunan PLTS Rooftop sebanyak 1 unit kapasitas 48
kwp gedung Dinas ESDM Provinsi Banten melalui kegiatan
Pengembangan Infrastruktur EBT, dihapus alokasi anggarannya
sebesar Rp. 2.150.000.000,- untuk Refocussing Anggaran untuk
Penanganan COVID-19 di Provinsi Banten.
b. Sedangkan untuk peningkatan Rasio Elektrifikasi, yang
diimplemantisikan dengan pembangunan Listrik Perdesaan
(Instalasi dan Sambungan Rumah) di Provinsi Banten sebanyak
10.000 RTS, masih dilaksanakan dan saat ini dalam tahapan
pengerjaan pemasangan Instalasi Rumah dengan progress
pelaksanaan kegiatan sebesar 53,56%.
4. Berdasarkan data sebagaimana point 1 dan 2 diatas, perencanaan
target kinerja urusan ESDM tahun 2021 dalam RENJA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, masih konsisten dan
sesuai dengan berita acara kesepakatan dalam Rapat Koordinasi
Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Regional II di Kota
Bandung, tanggal 9 s.d 13 Maret 2020. Sedangkan untuk target porsi
EBT Tahun 2020 (1 unit PLTS Rooftop 48 kwp) yang batal terlaksana
karena Refocussing Anggaran untuk Penanganan COVID-19 di
Provinsi Banten akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten untuk perhitungan
ulangnya.
- 517 -
Tabel 0-1. PERENCANAAN TARGET PEMBANGUNAN URUSAN ESDM TAHUN
2021 TERKAIT PORSI EBT DAN RASIO ELEKTRIFIKASI
No. INDIKATOR KEGIATAN
PENDUKUNG Kebutuhan Anggaran
1. Porsi EBT
Target Nasional :
14,5%
Target Daerah :
6,01%
Pengembangan
Infrastruktur Energi
Baru Terbarukan
(Target Utama : 2
unit PLTS Rooftop)
Rp. 2.150.000.000,-
2. Rasio Elektrifikasi
Target Nasional :
100%
Target Daerah :
100%
Pengembangan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan
(Target Utama :
20.000 RTS IR dan
SR
Rp. 36.832.100.000,-
Kegiatan Pendukung
:
- Pengendalian
pengembangan
infrastruktur Energi
Rp.2.306.106.000,-
- Pembinaan Teknis
Ketenagalistrikan
Rp.540.000.000,-
- Pengusahaan
ketenagaistrikan
Rp.500.000.000,-
- Pengendalian
ketenagalistrikan
Rp.700.000.000,-
JUMLAH Rp.43.028.206.000,-
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Banten, 2020
- 518 -
V.2. Arahan Kebijakan PembangunanPemerintah Kabupaten/Kota
Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota
V.2.1 INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/ KOTA
Tabel 0-2. Indikator Makro Kabupaten Pandeglang
No Indikator Satuan Kondisi
Awal (2015)
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Point
62,72 63,33 63,94 64,56 65,19 65,82 66,46
2 Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan
% 10,43 8,81 8,45 8,10 7,77 7,45 7,13
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
% 10,22 9,08 8,83 8,57 8,32 8,06 7,08
4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %
5,97 5,30 5,30 5,40 5,50 5,50 5,60
5 Opini Laporan Keuangan Daerah (LKD)
Tingkat WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
6
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja / Nilai Kualitas Kinerja
Tingkat
CC CC CC B B B B
7 Nilai Tukar Petani Indeks - 102,32 102,46 102,60 102,75 102,89 103,04
8 Jumlah Wisatawan Orang 3.362.231 3.836.537 4.377.753 4.995.318 5.700.002 6.504.095 7.421.621
9 Kondisi jalan
a. Baik % 29,11 32,80 36,71 40,80 45,00 49,28 53,55
b. Sedang % 34,02 32,72 31,26 29,66 27,93 26,11 24,22
c. Buruk % 15,78 15,01 14,19 13,31 12,40 11,46 10,52
d. Rusak Berat % 21,09 19,46 17,84 16,23 14,67 13,15 11,71
Tabel 0-3. Indikator Makro Kabupaten Lebak
No Indikator Satuan Target
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 IPM Point 64,03 64,51 64,99 65,43 65,99 66,46
2 Tingkat Kemiskinan % 8,23 8,071 7,74 7,58 7,41 7,24
3 TPT % 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1
4 LPE % 5,36 5,55 5,74 5,92 6,11 6,3
5 PDRB Perkapita 22.387.056 23.985.666 25.575.618 27.190.303 28.729.861 30236317
6 Gini Ratio Point < 0,34 < 0,34 < 0,34 < 0,34 < 0,34 < 0,34
Tabel 0-4. Indikator Makro Kabupaten Tangerang
No Indikator Satuan Capaian Target Target RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 LPE % 5,84 5,84* 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3
- 519 -
2 Inflasi % 3,5 3,5* 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25
3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 10,57 9,70 9,65 9,61 9,32 9,05 8,80
4 Kemiskinan % 5,39 5,18 5,10 5,05 5,00 4,95 4,90
5 IPM Point 70,97 71,59 71,6 71,7 71,8 71,9 72
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahu 2019-2023
Tabel 0-5. Indikator Makro Kabupaten Serang
No Indikator Satuan 2019 2020 2021
Realisasi Target
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
% 5,08 6,65 6,74
2 Nilai PDRB ADHK Rp.Milyar 54.404 62,42 66,62
3 Nilai PDRB ADHB Rp.Triliun 76.943 92,54 102,73
4 Nilai PDRB ADHB per Kapita Rp.Juta per
Jiwa 51,01 61,13 67,65
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 10,65 13,10 12,74
6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kategori
(A/B/C/D) B B A
7 Persentase Penduduk Miskin (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)
% - 16,42 15,53
Sumber: • Hasil Analisis penghitungan elastisitas tahun 2019-2021 • *angka prediksi (Penyusunan PDRB 2019)
Tabel 0-6. Indikator Makro Kota Tangerang
No Indikator Satuan Kondisi Awal Target
2019 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Point 77,92 78,11 78,67 78,98 79,55 80,03
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6,10 6,20 6,35 6,70 6,70 6,85
3
Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) % 4,76 4,53 4,41 4,28 4,15 4,02
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,41 6,84 6,83 6,39 6,15 5,92
5 Indeks Gini (rasio Gini) Point 0,360 0,350 0,335 0,320 0,305 0,290
Sumber: RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Hasil Analisis, Tahun 2019
- 520 -
Tabel 0-7. Indikator Makro Kota Cilegon
No Indikator Satuan Realisasi
2019 2020 2021
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
% 5,65 2,1-2,5 2,1-2,5
2 PDRB Perkapita Juta Rupiah 238,44
3 Pertumbuhan Realisasi Investasi % 4,55 >5,80 >6
4 Inflasi % 3,54 3,19 2,83
5 TPT % 9,68 8,5-9,0 8,5-9,0
6 Tingkat Kemiskinan % 3,03 <3,25 <3,25
7 IPM Point 73,01 73,45 73,45
Tabel 0-8. Indikator Makro Kota Serang
No Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 Indek Pembangunan Manusia Poin 72,07 72,47 72,89 73,37 73,92
2 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,63 8,64 8,65 8,66 8,68
3 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,67 12,69 12,71 12,74 12,77
4 Usia Harapan Hidup Tahun 67,80 68,03 68,25 68,53 68,75
5 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00
6 Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI) Poin 57,70 60,70 63,50 66,00 70,00
7 Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah % 71 74 76,8 80,2 83
8 Persentase kawasan kumuh % 2,01 2,00 1,09 1,08 1,07
9 Persentase potensi titik kemacetan % 40 32 24 16 12
10 Indeks kualitas lingkungan hidup Point 50,20 50,35 50,40 50,60 51,30
11 Indeks kualitas mutu udara Poin 53 51 50 49 48
12 Indeks kualitas mutu air Poin 65 67,5 68 69 71
13 Indeks kualitas mutu tutupan lahan Poin 37 37 37,5 38 39
14 Cakupan penanggulangan bencana % 100 100 100 100 100
15 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,51 6,61 6,71 6,81 6,91
16 Tingkat inflasi daerah % 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
17 Indeks daya beli Poin 79,59 80,44 81,32 82,32 83,61
18 PDRB per kapita Juta Rp 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5
19 Indeks Ketimpangan Regional Williamson Poin 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5
20 Angka Kemiskinan % 5,26 5,16 5,06 4,96 4,86
21 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,16 8,08 8,05 8,03 7,98 7,93
22 Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Poin 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00
23 Indeks kepuasan masyarakat (SKM) Poin 73 75.00 77.00 ,0079 81,00
24 Nilai LPPD Kota Kategori Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
25 Hasil Evaluasi AKIP Kategori B B B B B
- 521 -
26 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kategori WTP WTP WTP WTP WTP
Tabel 0-9. Indikator Makro Kota Tangerang Selatan
No Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun
2016* 2017* 2018 2019 2020
1 Jumlah Penduduk 1.543.209 1.593.812 1.644.889 1.696.308 1.747.906 1.799.605
2 Laju Pertumbuhan Penduduk 3,36% 3,28% 3,20% 3,13% 3,04% 2,96%
3
Indeks Pembangunan Manusia / IPM 79,38 79,40-79,45 79,42-79,52 79,44-79,60 79,46-79,67 79,49-79,74
4 Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (tahun) 11,57 11,575-11,580 11,580-11,590 11,585-11,600 11,590-11,610
11,595-11,620
5 Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,61 13,615-13,620 13,620-13,630 13,625-13,640 13,630-13,650
13,635-13,660
6 Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun) 72,12 72,124-72,125 72,125-72,127 72,126-72,129 72,127-72,131
72,128-72,133
7 Kemampuan Daya Beli (Juta Rp.) (PPP) 14,59 14,60-14,66 14,62-14,73 14,63-14,81 14,65-14,88 14,66-14,96
8 Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE 7,25% 6% - 7,5% 6% - 7,5% 6% - 7,5% 6% - 7,5% 6% - 7,5%
9 PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Trilyun Rp.) 56,04 59,41-60,25 62,97-64,77 66,75-69,62 70,75-74,85 75,00-80,46
10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp.) 45,68 48,42-49,10 0 51,32-52,78 54,40-56,74 57,66-61,00 61,12-65,57
11 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 36,32 37,27-37,80 38,28-39,37 39,35-41,04 40,48-42,82 41,68-44,71
12 Tingkat Inflasi 3,24% 3% - 6% 3% - 6% 3% - 6% 3% - 6% 3% - 6%
13 Tingkat Kemiskinan 1,69% 1,68% - 1,95% 1,67% - 1,94% 1,66% - 1,93% 1,65% - 1,92%
1,64% - 1,91%
14
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 98,31%
98,05%-98,32%
98,06%-98,33%
98,07%-98,34%
98,08%-98,35%
98,09%-98,36%
15 Tingkat Pengangguran 6,23% 6,22% - 12%
6,21% - 11,99%
6,20% - 11,98%
6,19% - 11,97%
6,18% - 11,96%
16 Angkatan Kerja (Ribu Orang) 729 717-765 740-790 763-814 787-839 810-864
17 Indeks Pembangunan Gender 93,41 93,417-93,454 93,426-93,501 93,436-93,548 93,445-93,595
93.454-93,641
18 Indeks Pemberdayaan Gender 64,07 64,116-64,166 64,166-64,266 64,216-64,366 64,266-64,466
64,316-64,566
- 522 -
V.2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
1. KABUPATEN PANDEGLANG
a. Arah kebijakan Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 pada Tahap
Penguatan dan Pengembangan, yaitu :
1. Optimalisasi Penanggulangan kemiskinan terpadu
2. Pengembangan pertanian unggulan dan pusat agrobisnis,
serta distribusi agro skala Kabupaten / Provinsi
3. Penguatan organisasi pusat pelayanan petani dan nelayan
(call centre/SMS Centre)
4. Pengembangan produk kelautan yang berkelanjutan dan
lahan maritim industri
5. Penguatan Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait
untuk reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan
6. Peningkatan kualitas kawasan/destinasi wisata
b. Isu Strategis pada Tahun 2021
1. Kemiskinan
2. Investasi
3. Layanan dasar pendidikan dan kesehatan
4. Daya saing daerah
5. Infrastruktur
6. Pengelolaan potensi daerah; sektor pariwisata dan pertanian
7. Tata kelola pemerintahan Prioritas Pembangunan
c. Prioritas Pembangunan pada Tahun 2021
1. Penanganan kemiskinan terpadu;
1. Peningkatn kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan
2. Pemantapan infrastrukutur
3. Pengelolaan potensi dasar pariwisata dan pertanian
4. Penguatan daya saing daerah
5. Peningkatan investasi
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
d. Fokus Pembangunan
1. Pembangunn Tata Kelola Pemerintahan meliputi Layanan
berbasis Elektronik, Peningkatan kepuasan masyarakat
dalam layanan publik, Penataan Kelembagaan (SOTK),
Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah,
keuangan dan aset daerah
- 523 -
2. Pembangunan Infrastruktur meliputi Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan/ Jembatan kabupaten, Pembangunan
Jalan untuk Membuka Interkoneksi wilayah, ring road,
Pembangunan Pusat pemuda kratif , Pembangunan
Infrastruktur mendukung Pemgembangan potensi
perikanan, wisata dan pertanian, Mendorong Pemenuhan
Elektrifikasi (Listrik Perdesaan, Pembangunan/ Rehabilitasi
Jaringan Irigasi, Penataan Kawasan Kumuh, Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pembangunan dan
Pemeliharaan Rambu laulintas, Pemerliharaan dan
pembangunan drainase jalan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia meliputi penurunan
stunting terintegrasi, Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas
Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SD, SLTP DAN Sekolah
Khusus, Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan
BOSDA), Peningkatan mutu pendidikan SD, SLTP dan Sekolah
Khusus, Pengadaan Sapras Gedung Life Skill (Pemuda),
Penyediaan Bantuan Sosial dan pendidikan dan kesehatan
Masyarakat Miskin, Pengembangan Lab. Kesehatan terpadu,
Penambahan/Pengembangan Rumah, Penanganan,
Kemiskinan, penganguran dan Stunting, Pengembangan
Aplikasi SIMPUS, Peningkatan Standara Layanan Kesehatan
(Multi Years), Peningkatan Sapras Balai Latihan Kerja untuk
Sektor Padat karya dan potensial penerapan tenaga kerja
4. Pengelolaan Potensi Daerah meliputi Peningkatan produksi
pertanian dan Perkebunan, Peningkatan produksi Kelautan
dan perikanan, Penataan Akses, Infrastruktur dan destinasi
wisata, Pengembangan Pusat Distribusi Agro, Peningkatan
akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil dan
ekonomi kreatif pengelolaan potensi daerah, Perbaikan
Regulasi dan Peningkatan Kemudahan Pelayanan perijinan
bagi investor, Memperkuat Link and Match antara Dunia
Usaha/Industri dengan lembaga kelitbangan dan pendidikan
vokasi
- 524 -
2. KABUPATEN LEBAK
a. Arah kebijakan Kabupaten Lebak pda Tahun 2021 yaitu
Peningkatan iklim usaha, investasi, sektor kepariwisataan, serta
daya tarik obyek dan destinasi pariwisata
b. Prioritas Pembangunan
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan
penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata
melalui Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Peraihan Opini BPK Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan
Berinvestasi Pariwisata, Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan,
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola
Keuangan serta Aset Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Mendorong Tumbuh Kembangnya
Inovasi Daerah
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung
daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara
berkelanjutan melalui Pembangunan Jalan dan Jembatan,
Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan,
Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana,
Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum, Pembangunan
Sarana Prasarana Air Limbah, Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan
Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Optimalisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan
berdaya saing tinggi melalui penurunan stunting terintegrasi ,
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan
Dasar, Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Keterampilan Berbasis
Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era
Industri 4.0, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pencegahan dan
Penangangan Stunting, Pengembangan Rumah Sakit Tipe D
dan Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK)
- 525 -
4. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi
Pariwisata potensial melalui Penetapan Geopark Bayah Dome
Menjadi Geopark Nasional, Pengembangan Wisata Ecotourism
Landscape Baduy, Citorek, Cibarani, dan Guradog, Pelestarian
Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah, Penataan
Sarana Prasarana Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi
Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai Event Pariwisata,
Penguatan Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan
Tourism Information Center (TIC)
3. KABUPATEN TANGERANG
a. Arah Kebijakan Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang
yang Religius, Cerdas Sehat dan Sejahtera
b. Target Sasaran Makro pada Tahun 2021
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,00 (%)
2. Indeks Pembangunan Manusia 72,00 %
3. Prosentase Penduduk Miskin 4,90 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 8,30 %
c. Prioritas Pembangunan pada Tahun 2021
1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur meliputi Reduksi
sampah di TPST 10 Unit, Replikasi teknologi incinerator mini
di Unit 3 TPST, pembangunan insfrastruktur untuk
biokonfersi melalui Maggot dan konsep waste to energy Di 3
TPST, Optimalisasi TPA Jatiwaringin, Bank Sampah 50 Unit,
Penataan Ruang Terbuka Hijau, Penanganan Kemacetan 4
titik (Simpang 3 Sulang, Simpang 4 Sepatan, Simpang 4 Oja,
Simpang 3 Pasar Kemis), Peningkatan Kondisi jalan dan
jembatan (pembangunan fly over Cisauk dan Under Pass
Bitung), Penambahan sasaran penerima Pondok pesantren
salafi 200 Pesantren, Pengembangan Urban Farming di
Pesantren, Penataan DAS cisadane 2 titik, Normalisasi Aliran
Sungai untuk pencegahan Banjir, Peningkatan Layanan Air
Bersih Masyarakat, Lanjutan Program Gebrak Pakumis (PGP)
1.500 Unit, Peningkatan Sanitasi Masyarakat, Penuntasan
Alun-alun tigaraksa, Penataan Pedestrian Bojong Pemda,
Pembangunan Diorama.
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi Lanjutan Pembangunan
Pusat Hortikultura dan Penyediaan Sarana dan Prasarana
- 526 -
Pustura, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari,
Peningkatan produktivitas LP2B Pembangunan Daerah
Irigasi, Optimalisasi Pasar Tradisional di Ceplak dan Cisauk,
Pengembangan Sentra Budidaya Ikan Air Tawar di Jambe,
Lanjutan Pembangunan Tangerang Mangrove Centre (TMC),
Pembangunan Kawasan Cituis (Pusat Kuliner), Penuntasan
Pembangunan Desa Ketapang (Kawasan Urban Aquacultur),
Optimalisasi Budidaya Air Payau (Ds. Kronjo, Ds. Kemeri),
Perluasan Bantuan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha
Mikro, Pembinaan bagi koperasi dan usaha mikro,
Penyelengaraan Festival/Event untuk promosi, Optimalisasi
50 Bumdes, Pembentukan Kampung Tematik,
Pendampingan 25 Inovasi OPD, Pengembangan Wira Usaha
Baru, Optimalisasi BLK, Persiapan pembangunan BLK
Kosambi, Job Fair
3. Peningkatan Kualitas SDM meliputi penurunan stunting
terintegrasi , Pencegahan dan Penanganan Penyakit menular
dan tidak menular, Pencegahan dan Penanganan Stunting,
Pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu,
Penerapan GSM, Pembangunan 2 Unit TK Negeri (Rajeg dan
Kronjo), Beasiswa MBR 1.450 Siswa, Peningkatan
Kompetensi Tenaga Pendidikan, Insentif guru ngaji, BTQ
siswa SD dan SMP, Insentif Petugas Pemulasaran jenazah,
Jumling, Tarling dan Festival Al Amjad, Ruang Terbuka
Bermain Ramah Anak di kecamatan, Sekolah Ramah Anak,
Puskesmas Ramah Anak, Optimalisasi stadion mini
Kecamatan, Perluasan sport center, Senam Bersama
Masyarakat
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan meliputi Optimalisasi
PATEN Kecamatan, Pengembangan SIMRAL, SIPINTER,
Sistem Pendapatan Daerah Asli Daerah dan system
pengelolaan asset yang terintegrasi, Peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan, Optimalisasi Command Center
4. KABUPATEN SERANG
a. Arah kebijakan Kabupaten Serang pada Tahun 2021
- 527 -
1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan &
kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia & berbudaya
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi
lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta
pelayanan publik yang prima didukung kapasitas
birokrasi yang berintegritas, kompeten & profesional
4. Memantapkan fungsi & peran agama sebagai landasan
moral & spiritual dalam kehidupan individu,
bermasyarakat & bernegara.
5. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah,
penataan ruang dan permukiman yang memadai,
berkualitas dan berwawasan lingkungan
b. Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021
1. Penanggulangan kemiskinan dan penganguran serta
peningkatan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas,
berahlaqul karimah dan penurunan stunting terintegrasi.
3. Peningkatan dan pemerataan kualitas daya saing
perekonomian
4. Peningkatan kulitas penataan ruang, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan
bencana
5. Pengembangan daya dukungn dan daya saing startegis
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta
pelayanan publik yang prima
c. Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021
1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 68,72 Point
2. Angka kemiskinan 15,53 %
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi, 6,74 Point
4. Pengangguran Terbuka 12, 74 %
5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup 66 Point
6. Indeks Kepuasan Masyarakat A (A/B/C/D)
7. Penyelesaian Konflik Sara 100 %
- 528 -
5. KOTA TANGERANG
a. Arah kebijakan Kota Tangerang pada Tahun 2021 adalah
Peningkatan Daya Saing Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang
Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah
b. Permasalahan Umum Pembangunan
1. Bidang Sumber Daya Manusia yang berkualitas meliputi
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan
pelayanan publik
2. Bidang Infrasturktur Kota yang handal meliputi
Kemacetan dan Pelayanan Transportasi, Banjir dan
Genangan, Permukiman Kumuh, Layak Huni dan
terjangkau, Sanitasi, Persampahan
3. Bidang Perekonomian Daerah meliputi Investasi, UMKM,
Pariwisata
4. Bidang Lingkungan yang berkelanjutan meliputi
Pencemaran Lingkungan, Ruang Terbuka Publik
5. Bidang Pemerintahanyang baik meliputi Pelayanan
Publik
c. Prioritas Pembangunan
1) Daya Saing Sumber Daya Manusia meliputi Penyusunan
KurikulumKarakter, Pembangunan Sekolah TK Negeri,
Penciptaan Kreatifitas siswa, Renovasi/Pembangunan
Gedung Sekolah, Bantuan siswamiskin jenjang SD,SMP
(Tangerang Cerdas), Pemberian Insentif Pendidik dan
Tenaga Kependidikan TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,
Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan
Nasional, Peningkatan Gizi Masyarakat, Layanan
Kunjungan Rumah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat
Laboratorium, Penigkatan Layanan BLUD UPT Puskesmas,
Program P2WKSS, umkmdan GSI, Pemulangan orang
terlantar, sakit dan meninggal, Bantuan Paket Permakanan
Khusus bagi Kelompok Rentan, Pemberian Bantuan
Kematian bagi Orang Miskin, Pemberian Bantuan keluarga
miskin (diluar penerima manfaat PKH dan Jamsos RATU),
Peningkatan Ketersediaan Pangan, Penempatan Tenaga
Kerja/Job fair, Penciptaan tenaga kerjamandiri menjadi
wirausaha baru, Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas,
- 529 -
Pelatihan Pencari Kerja, Pemberdayaan dan Pengembangan
Pemuda pelatihan keterampilanbagi pemuda
2) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Meliputi Pengembangan
Dan Pengelolaan Transportasi Massal, Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah), Pengembangan
Perpipaan Air Minum, Pengembangan Ipal (Zona 2 Dan Zona
3), Pembangunan Rusunawa (Usulan Ke Pusat),
Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi Ii & Iii,
Pembangunan Jembatan Gedung Cisadane - Simpang
Tujuh, Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Rel Ka –Sta
11, Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Maulana
Hasanuddin – Syphon, Pembangunan Turap; Pembangunan
Embung, Pembangunan Dan Pemeliharaan Pintu Air, Sisim
Pengendalian Banjir
3) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah meliputi
Pelayanan Perijinan Terintegrasi dan Terpusat (Mall
Pelayanan Publik, Pelatihan dan Pembinaan Koperasi,
Pengembangan Kemitraan koperasi, Pelatihan dan
Pembinaan UMKM, Promosi dan Pengembangan Kemitraan
UMKM, Penyelenggaraan Greatsale barbasi produk UMKM,
Pembinaan Produk IKM standar ekspor, Pengembangan
Sumber Daya Industri, Pengembangan kerjasama dan
promosi produk industri, Pengembangan Kampung Tematik
Perikanan, Pengembangan Pertanian Perkotaan (Kampung
Bibit), Stabilitas harga pangan
4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi
Pengelolaan Limbah B3, Kajian Dampak Lingkungan,
Adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklim,
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Penanaman Pohon,
Penanganan Sampah Operasionalisasi TPA di Kota
Tangerang,Pengembangan Kemitraan koperasi,
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman,
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dekorasi
Kota dan Reklame
5) Tatakelola Birokrasi dan Pelayanan Publik meliputi,
Penyediaan Infrastruktur Internet dan Data Center,
Penyediaan akses internet pada ruang public,
Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen
- 530 -
Pemerintahan, Peningkatan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik, Pencegahan Bencana, Kedaruratan Bencana,
Administrasi Kependudukan berbasis aplikasi, Peningkatan
layanan Perpustakaan Daerah, layanan arsip digital,
Pelayanan PBB dan BPHTB berbasis aplikasi, Pengelolaan
Pendapatan Daerah berbasis aplikasi, Penyusunan
anggaran berbasis aplikasi, Peningkatan kompetensi
aparatur, Peningkatan penghasilan aparatur berbasis e
kinerja, Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Perencanaan
Berbasis e-planning
6. KOTA CILEGON
a. Target Pembangunan Daerah Tahun 2021
1. Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) 73,45
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Lpe) 2,1 – 2,5 %
3. Tingkat Kemiskinan <3,25 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 8,5 – 9,0 %
Arah Kebijakan Kota Cilegon Tahun 2021
1. Target LPE mempertimbangkan dampak dari Pandemi
COVID-19 yang sudah pasti mempengaruhi perekonomian
dunia, termasuk Kota Cilegon;
2. Target IPM, Kemiskinan dan Pengangguran mengacu pada
target pada tahun 2020, dengan harapan kondisi tersebut
dapat dipertahankan dengan langkah penanganan dan
mitigasi yang tepat.
b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
1. Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meliputi Perluasan
Infrastruktur Dasar, Perluasan Infrastruktur Kota,
Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Dan Antar Fungsi
Ekonomi, Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan,
Perluasan Infrastruktur Tik Untuk E-Government
Arah Kebijakannya :
• Meningkatkan akses terhadap layanan air bersih dan
sanitasi yang layak
• Membangun tandon di titik-titik banjir, dan melakukan
normalisasi saluran/drainase secara berkelanjutan
• Membangun dan mengelola infrastruktur transportasi
perkotaan
- 531 -
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
perkotaan secara merata
• Membangun infrastruktur mitigasi struktural dan non
struktural kebencanaan
• Memperluas infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk mendukung E-Government
2. Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Meliputi
Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan Dasar, Peningkatan Akses Dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Akses, Kualitas
Konsumsi Dan Diversifikasi Pangan, Pelestarian Kekayaan
Dan Keragaman Budaya Lokal, Kualitas Perlindungan
Sosial Dan Pemberdayaan Pmks Serta Penduduk Miskin,
Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan
Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Kompetensi,
Kapabilitas Dan Peran Pemuda
Arah Kebijakannya :
• Meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui
peningkatan kompetensi tenaga pendidik, kurikulum,
sistem dan manajamen pendidikan serta sarana dan
prasarana pendukungnya secara merata
• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat
• Meningkatkan akses, kualitas konsumsi dan
diversifikasi pangan sesuai dengan Pola Pangan
Harapan (PPH) yang baik
• Meningkatkan upaya pelestarian dan pengelolaan
kekayaan dan keragaman budaya lokal
• Meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan
pemberdayaan PMKS serta penduduk miskin
• Meningkatkan akses anak terhadap pelayanan tumbuh
kembang yang berkualitas, penguatan sistem
perlindungan anak serta peningkatan efektifitas
kelembagaan perlindungan anak
• Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan, perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan
efektifitas kelembagaan
- 532 -
• Mempersiapkan fungsi keluarga dalam menghadapi era
digital
• Diseminasi informasi terkait keluarga berencana dan
kesejahteraan keluarga
• Meningkatan partisipasi pemuda dalam bidang sosial
dan politik, menguatkan kapasitas kelembagaan serta
mencegah perilaku beresiko
3. Kualitas Dan Daya Saing Perekonomian Meliputi
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Penguatan
Kewirausahaan, Umkm Dan Koperasi, Pemenuhan
Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan
Ekonomi Yang Berkualitas, Pengendalian Harga Dan
Perlindungan Konsumen, Peningkatan Produktifitas
Pertanian Dan Perikanan, Peningkatan Daya Tarik Wisata
Daerah, Peningkatan Dan Pengendalian Investasi Daerah
Arah Kebijakannya :
• Meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
• Meningkatkan peran usaha mikro kecil melalui
pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan
akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan
kapasitas teknologi informasi
• Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
kegiatan perekonomian
• Mengoptimalkan fungsi pasar, pengendalian harga dan
perlindungan konsumen
• Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
dan nelayan
• Mengembangkan objek destinasi tujuan wisata (ODTW)
yang dapat menjadi ikon pariwisata kota cilegon
• Meningkatkan kemudahan dan pengendalian investasi
melalui optimalisasi sistem perijinan
4. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup Meliputi Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup Dan Peningkatan Kualitas Penataan
Ruang
Arah Kebijakannya :
- 533 -
• Meningkatkan perencanaan, pengendalian,
pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan hidup
• Meminimalisir masalah persampahan dengan
mengoptimalkan pola 3R (Reduce, Reuse Recycle)
• Meningkatkan kualitas penataan ruang melalui
penyedian regulasi, pengendalian dan pemanfaatan
ruang secara berkelanjutan
5. Kinerja Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Serta Kualitas
Ketentraman, Ketertiban, Demokrasi Dan Hukum Meliputi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Sinergi
Pembangunan Daerah, Peningkatan Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Peningkatan Fungsi Pengawasan,
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Arah Kebijakannya :
• Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat
daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana
perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian
program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan
didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)
• Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional maupun jabatan secara berkesinambungan
• Meningkatkan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi
aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian
kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan
fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/
pengembangan karir pegawai
• Meningkatkan peran sektor non pemerintah untuk
turut serta dalam pembangunan daerah
• Meningkatkan penegakan hukum untuk kualitas
ketentraman dan ketertiban masyarakat
• Meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja
• Meningkatkan kapasitas SDM dan penggunaan
teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan
publik
- 534 -
7. KOTA SERANG
a. Isu Strategis Kota Serang Tahun 2021
1. Ekonomi : Inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi daerah
2. Lingkungan Hidup dan Taat Ruang : Perubahan Rencana
Tata Ruang Wilayah
3. SDM meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan,
Bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat
4. Infrastruktur dan Konektivitas meliputi
PerumahandanPermukiman, Infrastruktur Penunjang
pendidikan dan kesehatan, Infrastruktur, Konektifitas
Perhubungan
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi
Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi
b. Rancangan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2021
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
pengarusutamaan gender
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata
ruang dan mitigasi bencana
4. Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan
ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah
5. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan
masalah sosial
6. Penguatan reformasi birokrasiSasaran Strategis
c. Prioritas Dan Fokus Pembangunan Tahun 2021
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
pengarusutamaan gender meliputi Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan,
Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi, peningkatan
kerjasama pendidikan, Peningkatan mutu pendidikan dan
tenaga kependidikan, PAUD dan pendidikan masyarakat,
Pengembang an RSUD, Peningkatan pelayanan dan sarana
prasarana kesehatan, Peningkatan sumberdaya kesehatan
(tenaga medis dan paramedis), Peningkatan upaya promotif,
preventif dan kuratif, Pengendalian penduduk dan
pelayanan KB, Pengarustamaan gender dan perlindungan
anak, Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta
- 535 -
Pembinaan kepemudaan dan olahraga, Peningkatan minat
baca dan budaya literasi
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar
meliputi Pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan, Pembangunan dan peningkatan gedung
pemerintahan dan fasilitas umum, Peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi, Peningkatan drainase dan
pengendalian genangan air, Peningkatan dan penataan
Ruang Terbuka Hijau, Penataan Kawasan Kumuh dan
RTLH, Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih
dan sanitasi, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas
(PSU) Perumahan, Peningkatan manajemen lalu lintas dan
penanganan kemacetan, Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum (PJU), Penataan Kawasan Kesultanan Banten,
Infrastruktur smart city
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata
ruang dan mitigasi bencana meliputi Pengelolaan sampah
dan limbah B3, Pengendalian pencemaran dan kerusakan
LH, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, Mitigasi dan
penanganan bencana
4. pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi
yang berbasis sumber daya unggulan daerah meliputi
Pengelolaan dan implementasi nilainilai budaya daerah,
Peningkatan sarana prasarana, produksi, promosi dan
pemasaran hasil Pertanian, Pemantapan ketahanan
pangan, Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan
(PKL), Stabilitasi harga dan pasokan barang, Revitalisasi
Koperasi dan peningkatan daya saing UKM, Pengembangan
dunia usaha dan ekonomi kreatif, Penataan dan promosi
destinasi wisata, Peningkatan kerja sama dan iklim
investasi daerah
5. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan
penanggulangan masalah sosial meliputi Penanganan dan
pemberdayaan PMKS, Partisipasi dan kualitas angkatan
kerja serta perluasan kesempatan kerja, Peningkatan akses
masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
6. Penguatan reformasi birokrasi meliputi Peningkatan inovasi
daerah dan pemanfaatan hasil kelitbangan, Peningkatan
- 536 -
kompetensi dan profesionalitas aparatur, Peningkatan
akuntabilitas, penataan kelembagaan dan kinerja perangkat
daerah, Penigkatan fungsi pengawasan, Peningkatan
pelayanan publik melalui Implementasi e-government
d. Program Mendesak pada Tahun 2021
1. Penataan PKL
2. Pengurangan Kemacetan
3. Pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan
air
4. Penegakan Perda K3
e. Program Unggulan pada Tahun 2021
1. Alun-alun/ruang publik di setiap kecamatan
2. Kampung/kelurahan tematik
3. Pembangunan Mesjid Agung
4. Pengembangan Serang Smart City
5. Peningkatan destinasi wisata
8. KOTA TANGERANG SELATAN
a. Arah Pembangunan Kota Tangerang Sekatan Tahun 2021
1. Kualitas sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk
3. Sarana dan prasarana wilayah
4. Perekonomian Daerah
5. Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial
b. RKPD Kota Tangerang Selatan
1. Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
3. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
c. Prioritas RKPD Tahun 2021
Arah Kebijakan Pembangunan:
PENGUATAN EKONOMI KOTA BERBASIS JASA DAN
PERDAGANGAN
1. Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya investasi
Meningkatnya perekonomian perkotaan
- 537 -
Meningkatnya produk unggulan daerah
Output :
Penyediaan sarana dan interior gedung pelayanan & galeri
UKM
Operasional dan pemeliharaan KPT, Puskeswan, dan BPP
Jombang
Operasional UPT Pasar dan UPT Kemetrologian
Alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat
2. Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran :
Meningkatnya konsistensi perencanaan & penganggaran
pembangunan
Meningkatnya pelayanan publik
Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah
Output :
Pembangunan gedung perkantoran
Pemeliharaan bangunan
Penyediaan sarana dan interior depo arsip
Pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis
teknologi informasi
3. Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
Sasaran :
Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar
Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas angkatan kerja
Output :
Bosda, Bosnas dan honorarium guru non ASN
Pembangunan 2 SMP dan RKB 1 SMP; Sarana dan
Prasarana 3 SD
Perpustakaan Kota, UHC;
Pembangunan 2 Gedung Puskesmas, Operasional RS &
Puskesmas, Penyediaan rumah singgah, Pelatihan
keterampilan bersertifikasi
4. Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
Sasaran :
- 538 -
Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah
Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal
Output :
Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Pembangunan Jalur Pedestarian
Operasional & kerjasama pengelolaan sampah
Bedah rumah (RUTLH)
Pengadaan tanah IPLT dan SPAM
Penyediaan air minum (SPAM Kali Angke)
Pengendalian banjir
KPBU Pembangunan Transportasi Masal Berbasil REL
- 539 -
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI.1. Rencana Program Kegiatan Tahun 2021
Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten
yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi
pembangunan Tahun 2019, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2021
serta pagu indikatifnya. Rencana Kerja dan Pembangunan Tahun 2021
merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program
dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses dan tahapan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.
Pokok Pikiran DPRD
Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam
implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up
yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD
Provinsi Banten.
Berdasarkan hasil input Pokok pikiran DPRD untuk penyusunan
RKPD Tahun 2021 terdapat sebanyak 1.649 Usulan kegiatan. Usulan
kegiatan sebagaimana dimaksud secara umum berkaitan dengan :
1. Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni;
2. Pembangunan/rehabilitasi gedung pendidikan;
3. Pembangunan/rehabilitasi gedung kesehatan;
4. Pembangunan/rehabilitasi gedung/balai warga dan sarana olahraga;
5. Pembangunan jalan lingkungan, drainase, turap jalan lingkungan;
6. Pembangunan/rehabilitasi rawa, sungai, pintu air, situ dan turap
sungai;
7. Pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah, majelis taklim, dan
pesantren;
8. Pengadaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
9. Pengadaaan bibit tanaman, ikan, dan hewan ternak;
10. Honor guru ngaji;
11. Pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
Usulan Program kegiatan yang dituangkan dalam pokok – pokok
pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi
kewenangan Provinsi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program
kegiatan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
- 540 -
VI.1.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER
DANA APBN TAHUN 2021
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal
tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk
memastikan dukungan masing-masing dalam pencapaian target
pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah,
sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi teknis merupakan salah
satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk
secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk
mencapai target pembangunan nasional yang hanya bisa dicapai jika
dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas.
Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana kegiatan yang di
danai dari APBN dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan
Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana kegiatan tersebut diusulkan oleh
Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas
melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan
(RAKORTEKRENBANG), Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB) dan
Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional
(MUSRENBANGNAS). Pada tabel tersebut disajikan program dan kegiatan
Tahun 2021 yang bersumber dari APBN (beberapa kementerian). Hal ini
merupakan bentuk kolaborasi pendanaan pembangunan antara
pemerintah Pusat dan Daerah.
- 541 -
Tabel V0I-1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang di Danai oleh APBN untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
KEMENTERIAN DAERAH PENGUS
UL USULAN
VOLUME
SATUAN
KESIAPAN DAERAH
KEGIATAN DAERAH YANG
MENDUKUNG PN (APBD)
LOKASI
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN
EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG
BERKUALITAS
04 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman,
perikanan dan kelautan
04 - Peningkatan produksi, produktivita
s, standardisasi mutu dan nilai tambah
produk kelautan dan perikanan
02 - Peningkatan Produksi Perikanan
032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Provinsi Banten
035 - Pembangunan/Rehabilitasi Penahan Gelombang
(Breakwater PP Cituis)
60,98 Meter Penyerahan P3D antara Kab. Tangerang
dan Provinsi Banten telah
selesai
3603-Kab. Tangerang
03 - MENINGKATKAN SDM
BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
07 - PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING
02 - Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama
Industri
03 - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
026 - KEMENTERIAN KETENAGAKE
RJAAN
Kab. Lebak
006 - Pembangunan Asrama BLK dan Penyediaan Alat
Pelatihan Perhotelan dan Mesin
1 Unit Penyediaan Dana Pelatihan
Keterampilan Kerja Bagi Masyarakat
3602-Kab. Lebak
05 - MEMPERKU
AT INFRASTRUKTUR UNTUK
MENDUKUNG PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR
01 - INFRASTRU
KTUR PELAYANAN DASAR
03 - Penyediaan
Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan
Aman
02 - Pengembangan
Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak
dan Aman
033 - KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Provinsi Banten
019 - Peningkatan Akses Sanitasi
Layak
1 Ha Lahan dan FS
3604-Kab.
Serang, 3673-Kota Serang
- 542 -
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
KEMENTERIAN DAERAH PENGUS
UL
USULAN VOLUME
SATUAN
KESIAPAN DAERAH
KEGIATAN DAERAH YANG
MENDUKUNG PN
(APBD)
LOKASI
Kota Serang
034 - Optimalisasi TPA Cilowong Kota
Serang
114170
KK - Tahun 2016 : DED
cell - Tahun 2019 : DED BEroncong,
CEDE jalan akses TPA, dan DED IPAL
Pengolahan air lindi - Lahan status SPH
dan AJB
--Pengelolaan Pengembangan
Sampah TPA Cilowong (Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)
3673-Kota
Serang
02 - INFRASTRU
KTUR EKONOMI
02 - Konektivitas
Jalan
06 - Preservasi jalan nasional
(termasuk peningkatan/pelebaran)
033 - KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Provinsi Banten
003 - Pelebaran dan Pembangunan
Jalan Nasional, Ruas Serang - Pandeglang
16 Km Lahan oleh Pemprov
Banten
36-Provinsi
Banten
Kab.
Tangerang
009 - Rehabilitasi
Drainase Jalan Raya Serang Kabupaten Tangerang
4 Km Daerah
Milik Jalan (ROW) Jalan Nasional
Lokasi Jalan raya Serang KM 17-21
1103.37-Penataan
Koridor Jalan Raya Serang KM 17-21 (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
Air)
3603-
Kab. Tangerang
Kab. Lebak
016 - Pemeliharaan Jalan Nasional dan Saluran/Gorong-
gorong
22 Km Penyediaan Dana untuk
Pemeliharan dan Peningkatan Jalan
Kabupaten
3602-Kab. Lebak
- 543 -
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
KEMENTERIAN DAERAH PENGUS
UL
USULAN VOLUME
SATUAN
KESIAPAN DAERAH
KEGIATAN DAERAH YANG
MENDUKUNG PN
(APBD)
LOKASI
yang terhubung
langsung dengan jalan nasional
ruas Cikande-Rangkasbitung
Kota Tangerang Selatan
023 - Penataan / Pembangunan Drainase Jalan
Nasional
5 Lokasi lahan / jalan merupakan
kewenangan pemerintah pusat,
pembangunan akses drainase lanjutan /
terusan dari drainase utama /
jalan nasional
1.03.1.1.03.01.00.06.201.05-Penataan /
Pembangunan Drainase Jalan Nasional (Dinas Pekerjaan Umum)
3674-Kota Tangeran
g Selatan
03 -
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
02 -
Transportasi Perkotaan
06 -
Pembangunan jalan perkotaan
033 -
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Provinsi
Banten
002 - Pembangunan
Fly Over Sudirman (Kota Serang)
2 Km Pengadaan
Lahan oleh Pemerintah Provinsi Banten
36-
Provinsi Banten
06 - MEMBANGU
N LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKAT
KAN
02 - PENINGKAT
AN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM
02 - Penanggula
ngan Bencana
07 - Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di daerah terdampak bencana
033 - KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kab. Tangeran
g
007 - Pembangunan dan Turap Sungai
Cisadane
6,2 Km Lahan Tersedia/S
udah berada di Garis Sepadan
Sungai
3603-Kab.
Tangerang
- 544 -
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
KEMENTERIAN DAERAH PENGUS
UL
USULAN VOLUME
SATUAN
KESIAPAN DAERAH
KEGIATAN DAERAH YANG
MENDUKUNG PN
(APBD)
LOKASI
KETAHANAN BENCANA,
DAN PERUBAHAN IKLIM
Lokasi Kecamatan
Teluknaga dn Kecamatan Kelapa Dua
Kab. Tangerang
Sumber : Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020, Provinsi Banten (https://bantenprov.krisna.systems/selaras/2021/selaras-berita)
- 545 -
VI.1.2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY ( CSR )
Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan
kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target
kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya
proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang
dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat
effect multiplier (efek pengganda).
Bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu
skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan
(TJSKBL / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup
banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari
skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang
didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan
program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di
masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun
Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.
Dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan, dengan sasaran Program Meningkatkan Kualitas
Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, pada Indikator
RPJMD
Tabel 0I-2. Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (rupiah)
Indikator
Target
Tahun Ke-3
(2020)
Tahun Ke-4
(2021)
Tahun Ke-5
(2022)
Tahun Ke-6
(2022)
Tingkat Ketersediaan
Pembiayaan Non-APBD
(rupiah)
4.000.000.000,- 5.000.000.000,- 6.000.000.000,- 6.000.000.000,-
Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana
TJSKBL Perusahaan meliputi :
a. Sosial, yang di fokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta
pemberdayaan sosial;
b. Pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi Ruang
Kelas Baru (RKB), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB),
penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan
dengan perusahaan;
- 546 -
c. Kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya
serta pariwisata;
d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan
pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan;
e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan
pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
f. Pemberdayaan Masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan
UMKM/IKM;
g. Infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak
huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana
dan prasarana sanitasi serta air bersih;
h. Lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan
tempat pembuangan sampah.
VI.1.3 RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA APBD
PROVINSI BANTEN.TAHUN 2021
Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021 beserta pagu
indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan
tahun 2021, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja
pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022. Untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi
Penunjang urusan Pemerintahan telah ditetapkan Program dan kegiatan
sebagaimana pada lampiran.
- 547 -
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
periode masajabatan
Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan
bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-
programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan
akumulasi kinerja OPD. Selain Indikator kinerja daerah ditetapkan pula
indicator kinerja Perangkat Daerah.
VII.1. Indikator Kinerja Daerah
Indikator kinerja daerah merupakan target kepala daerah yang harus
dicapai dan didukung PD, merupakan target selama lima tahun dalam
RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, target ditetapkan dan dicapai
secara bertahap setiap tahunnya. Adapun target indikator makro sebagai
tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah pada tahun 2021
terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 0-1. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021
No Indikator Satuan Tahun 2019 Target Tahun 2021
Targetet Realisasi RPJMD RKPD
1 LPE Persen 6,20 5,53 5.95 5.30
2 Inflasi Persen 4,20 3,30 3,70 3,50
3 Pengangguran Persen 8,20 8,11 8,03 8,03
4 Kemiskinan Persen 5,00 4,94 5,06 5,20
5 IPM Poin 72,20 72.22 73,21 73,30 Sumber : RPJMD Provinsi Banten 2017-2022
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pencapaian target
pada indikator makro pembangunan tersebut diperlukan angka proyeksi
yang diharapkan dapat dicapai oleh Kabupaten/Kota sampai sebagaimana
Tabel berikut:
- 548 -
Tabel 0-2. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten
dan Kabupaten/Kota Tahun 2021
No Daerah
LPE Pengangguran Kemiskinan I P M
Capaia
n 2019
Target
2021
Capaia
n 2019
Target
2021
Capaia
n 2019
Target
2021
Capaia
n 2019
Target
2021
Provinsi Banten
5,54 5,20 8,11 10,10 5,09 5,20 72,44 73,30
1 Kab. Pandeglang
5,04 6,1 8,71 8,92 9.42 9,16 64,91 67,1
2 Kab.Lebak 5,77 5,74 8,05 7,4 8.30 8,14 63,88 66,92
3 Kab. Tangerang
5,88 6,5 8,91 6,88 5.14 4,49 71,93 72,77
4 Kab.Serang 5,08 6,85 10,65 12,78 4.08 4,3 66,38 67,78
5 Kota Tangerang
4,31 6,48 7,13 6,39 4.43 4,28 78,43 78,98
5 Kota Cilegon 5,65 6,35 9,68 9,9 3.03 3,2 73,01 74,1
7 Kota Serang 6,44 8,1 8,08 7,74 5.28 4,94 72,10 73,97
8 Kota Tangerang Selatan
7,35 8,75 4,79 4,66 1.68 1,38 81,48 83,21
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020
Indikator kinerja RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022
menyajikan penetapan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja
daerah terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3
(tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek
pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.
1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan
(indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi
maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk
Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan
lain-lain.
2. Aspek Pelayanan Umum
Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- 549 -
3. Aspek Daya Saing Daerah
Merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian
daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi
dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju investasi,
pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, dan
jumlah kunjungan wisatawan.
Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan
indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 0-3. Target Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2021
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 3.4
2 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi BB
3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
BB
4 Capaian kinerja infrastruktur daerah 100
5 Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur
85
6 Indeks Pembangunan Manusia 73.30
7 Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan 0.363
8 Kemiskinan 5.20
9 Tingkat Pengangguran Terbuka 10.10
10 Harapan Lama Sekolah 14.5
11 Rata Rata Lama Sekolah 9.1
12 Daya Beli 100
13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 100
14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92.51
15 Angka Harapan Hidup 70.66
16 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) 290
17 Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) 28
18 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5.20
19 Tingkat Inflasi 3.50
20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 6.2
21 Indeks Keuangan Inklusif 2.9
22 Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia
6
23 Emisi Rumah Kaca 100
- 550 -
VII.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Setelah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah disusun pula Indikator
Kinerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sebagai Lampiran RPJMD Tahun 2017-2022, Indikator tersebut dapat
dilihat pada tabel 7.4 berikut ini :
Tabel 0-4. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN
1 2 3
1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1101 Pendidikan
1 Harapan lama sekolah 14,50
1 Rata rata lama sekolah 9,10
1102 Kesehatan
1 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) 290,00
1 Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) 28,00
1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1106 Sosial
1 Persentase Penanganan Jumlah PMKS 2,68
1201 Ketenaga Kerjaan
1 Daya beli 100,00
1 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 5,72
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 100,00
2 ASPEK PELAYANAN UMUM
2 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1101 Pendidikan
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah 78,22
2 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah 63,44
2 Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
100,00
1102 Kesehatan
2 Penurunan Jumlah Kematian Ibu 232,00
2 Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
100,00
2 Penurunan Jumlah Kematian Bayi 1.134,00
2 BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten 75,00
2 BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping 70,00
1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur
85,00
2 Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi 37,09
2 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap 100,00
2 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap 95,90
2 Luas layanan irigasi 19.387,46
2 Persentase penyediaan prasarana air baku 100,00
1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 551 -
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN
2 Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani 333,30
2 persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
88,00
2 Persentase Rumah Layak Huni 87,50
2 cakupan penyediaan pengelolaan sampah 20,00
1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten 78,00
2 Indeks Resiko Bencana 115,00
2 Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah
80,00
2 Penanganan konflik masyarakat 100,00
2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1201 Ketenaga Kerjaan
2 Persentase pekerja Penuh Waktu 45,00
1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,94
2 Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak
77,27
2 Indeks pembangunan gender (IPG) 92,51
1203 Pangan
2 Indeks Ketahanan Pangan Daerah 84,50
1205 Lingkungan Hidup
2 Emisi Rumah Kaca 100,00
2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 51,83
1206 Administrasi Kependudukan dan Capil
2 Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi 100,00
1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan
33,33
1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 Angka Kelahiran Total (TFR) 2,23
1209 Perhubungan
2 Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
20,00
2 Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara
100,00
1210 Komunikasi dan Informatika
2 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
3,90
2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90,00
1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 Indeks Keuangan Inklusif 2,90
2 Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi 6,00
2 Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil 1,00
1212 Penanaman Modal
- 552 -
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN
2 Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia
6,00
2 Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) 51,30
2 Indeks Kepuasan Pelayanan Investor 85,72
1213 Kepemudaan dan Olahraga
2 Indeks Pembangunan Kepemudaan 40,00
2 Indeks Pembangunan Olahraga 40,00
1214 Statistik
2 Maturitas Data Base Statistik Sektoral 100,00
2 Maturitas SIPD 75,00
1215 Persandian
2 Persentase Sarana dan Prasarana Persandian 100,00
1216 Kebudayaan
2 Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah 100,00
1217 Perpustakaan
2 Indek Minat Baca Masyarakat 45,00
1218 Kearsipan
2 Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan
95,00
2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2001 Kelautan dan Perikanan
2 Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan 4,80
2002 Pariwisata
2 Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata 3,04
2003 Pertanian
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 6,40
2 Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal 6,00
2004 Kehutanan
2 Rasio Cakupan Tutupan Hutan
32,71
2005 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 Rasio elektrifikasi 100,00
2 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 0,63
2006 Perdagangan
2 LPE Sektor Perdagangan 6,40
2 Tingkat Inflasi Bahan Pokok 4,00
2007 Perindustrian
2 LPE Sektor Perindustrian 4,45
2 Fokus Administrasi Pemerintahan
3001 Administrasi Pemerintahan
2 Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD
100,00
- 553 -
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN
2 Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi
100,00
2 Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100,00
2 Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah
100,00
2 Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah 100,00
2 Capaian Pelayanan Publik 100,00
2 Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan
100,00
2 Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima 100,00
2 Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan 100,00
2 Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)
76,19
2 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten
85,00
2 Persentase Manajemen Reformasi birokrasi 100,00
2 Capian Indeks Reformasi Birokrasi 85,00
2 Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
100,00
2 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
85,00
3002 Pengawasan
2 Capaian Maturitas SPIP 4,00
2 Capaian Kapabilitas APIP 3,00
3003 Perencanaan
2 Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah
80,00
2 Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja
80,00
3004 Keuangan
2 Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
100,00
2 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah 63,19
3005 Kepegawaian
2 Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN 90,00
3006 Pendidikan dan Pelatihan
2 Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN 25,00
3007 Penelitian dan Pengembangan
2 Cakupan Penelitian dan pengembangan 100,00
3 ASPEK DAYA SAING DAERAH
3 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 90,00
554
BAB VIII PENUTUP
RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan penjabaran dan
pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-
2022, momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan di
Provinsi Banten yang akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan
pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2021.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 pada Bab
II, telah dilakukan Identifikasi Permasalahan Pembangunan yang
selanjutnya dielaborasi menjadi isu strategis sebagai dasar dalam untuk
menentukan prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan disusun
dalam rangka pencapaian target yang dibatas dengan kemampuan sumber
daya yang tersedia.
Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas
pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan
kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada
Bab VI, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten
perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia
usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran
guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi
Banten Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan
pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa
kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini
merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik,
baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam
APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dalam rangka
mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4. Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun
Anggaran 2021, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan
yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
555
5. Setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan
melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil
pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
menjaga efektifitas pelaksanaan program.
Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 dalam rangka
menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2021 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS. Oleh
karenanya RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 harus menjadi pedoman
Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan
Pembangunan Tahun 2021 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-
PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2021
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara
pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-
sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana
yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 agar mampu
memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan
merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten maju,
mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlaqul karimah.
GUBERNUR BANTEN,
WAHIDIN HALIM