draft petunjuk pelaksanaan budidaya padi bebas residu...

i

Draft Petunjuk Pelaksanaan Budidaya Padi Bebas Residu Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan

berkualitas maka harus tersedia pangan secara cukup dan

bermutu. Beras yang dikonsumsi harus beras sehat bebas residu

bahan kimia, khususnya residu pestisida yang dapat

membahayakan kesehatan manusia. Pestisida kimia perlu diganti

dengan teknologi pengendalian alternatif, yang lebih banyak

memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami,

pestisida hayati dan feromon. Dengan cara ini, dampak negatif

penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan dapat

dikurangi. Untuk itu perlu digalakkan budidaya padi bebas residu.

Kegiatan bantuan pengambangan budidaya Padi Bebas Residu

diharapkan diharapkan dapat ikut mendukung peningkatan

produksi, produktivitas, mutu hasil serta meningkatkan nilai tambah

dan pendapatan petani dan dapat dijaga keberlanjutannya. Guna

mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan “Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu Tahun

2020”. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan acuan

bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam

pelaksanaan kegiatan penyusunan ini disampaikan penghargaan

dan ucapan terimakasih.

ii


Jakarta, 3 Februari 2020 An. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Direktur Serealia,

Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng. Sc NIP 196410161969031002

iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ v

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR: 51/HK.310/C/2/2020 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU

TAHUN 2020 .............................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................... 1

B. Tujuan dan Sasaran ............................................. 3

C. Waktu Pelaksanaan ............................................. 3

BAB II. KRITERIA CALON PETANI (CP) DAN CALON

LOKASI (CL) ............................................................ 4

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan ...... 4

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan ...... 5

BAB III. KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU ............................................. 7

BAB IV. MEKANISME PENGADAAN .................................... 11

A. Sosialisasi Kegiatan Budidaya Padi Bebas

Residu ................................................................. 12

B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan .............. 12

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan ......................... 15

D. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan ... 17

BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...... 20

A. Monitoring ........................................................... 22

B. Evaluasi ............................................................... 23 C. Pelaporan ........................................................... 23

D. Pembiayaan Kegiatan .......................................... 24

iv


FORM ................................................................................. 25

v


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Usulan CPCL (Kelompok Tani Melalui

Konstratani/BPP/BP3K/PPL/…) ........................... 25

Lampiran 2a. SK Penetapan CPCL Kab/Kota ............................ 26

Lampiran 2b. Lampiran SK Penetapan CPCL Kab/Kota ........... 28

Lampiran 3. Surat Persetujuan CPCL Dinas Pertanian

Provinsi ................................................................ 29

Lampiran 4. SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah .... 30

Lampiran 5. Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

(526 DIPA Pusat)Tanaman Pangan ..................... 33

Lampiran 6. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN

(526 DIPA Pusat) ................................................. 34

Lampiran 7. Contoh BAST Hibah BMN (526 DIPA Pusat) ........ 38

Lampiran 8. Contoh BAST Hibah BMN (Pengadaan Daerah) .. 41

Lampiran 9. Usulan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang .. 44

Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah TA

2020…….. ............................................................ 45

Lampiran 11. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan

Pemerintah TA 2020…….. ................................... 46

Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan

Pemerintah TA 2020…….. ................................... 47


LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR : 51/HK.310/C/2/2020

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU

TAHUN 2020

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan pestisida kimia secara masif memang dapat

menyelamatkan pertanaman dari kegagalan panen, akan tetapi

penggunaan pestisida kimia yang terus menerus dan dalam

jumlah yang tinggi dapat merugikan alam dan manusia sendiri.

Keseimbangan ekologi dapat terganggu karena terbasminya

musuh alami. Pestisida kimia juga dapat menjadi residu pada

produk yang dihasilkan. Untuk menekan dampak merugikan

tersebut perlu digalakkan budidaya tanaman yang mengurangi

penggunaan pestisida kimia.

Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan

berkualitas maka harus tersedia pangan secara cukup dan

bermutu. Beras yang dikonsumsi harus beras sehat bebas

residu bahan kimia, khususnya residu pestisida yang dapat

membahayakan kesehatan manusia. Pestisida kimia perlu

diganti dengan teknologi pengendalian alternatif, yang lebih

banyak memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk

musuh alami, pestisida hayati dan feromon. Dengan cara ini,

dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan

lingkungan dapat dikurangi. Untuk itu perlu digalakkan

budidaya padi bebas residu.

2


Dalam kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu, budidaya yang

digunakan dapat berupa organik ataupun non-organik

(konvensional). Pupuk anorganik bukan merupakan salah satu

sumber residu kimia, akan tetapi pestisida kimialah sumber

utama residu pada beras yang dihasilkan. Penggunaan pupuk

organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan

membantu mengendalikan serangan organisme pengganggu

tanaman (OPT). Mengembalikan jerami ke tanah dapat

mengundang capung (sebagai musuh alami wereng). Pestisida

hayati yang digunakan akan lebih aman bagi manusia dan tidak

meninggalkan residu kimia. Pupuk an-organik dalam budidaya

padi bebas residu masih dapat digunakan dalam ambang batas

tertentu.

Bila kelompok tani memilih cara budidaya secara organik,

sertifikasi organik bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan

padi bebas residu ini. Tetapi sertifikat padi organik merupakan

nilai tambah yang dapat diperoleh bila kegiatan budidaya padi

bebas residu secara organik ini dilanjutkan ke proses sertifikasi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan selanjutnya disusun

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu

Tahun 2020 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Dengan adanya

petunjuk pelaksanaan ini, semua pihak terkait akan berkontribusi

secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini menjadi salah satu

kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran

3


produksi padi, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat

waktu dan tepat sasaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjabaran atau

pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nomor 218/HK.310/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.

Tujuan kegiatan Padi Bebas Residu diharapkan dapat ikut

mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta

meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Sasaran kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan sarana produksi

pertanian dalam budidaya pertanian padi bebas residu sehingga

dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mutu hasil serta

meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani untuk lahan

seluas 40.000 ha.

C. Waktu Pelaksanaan

Penyaluran dan serah terima saprodi bantuan pemerintah

dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 dibuktikan

dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kelompok tani

dan Rekapitulasi BAST dari Kepala Dinas Kabupaten.

Pemanfaatan bantuan saprodi disesuaikan dengan jadwal tanam

paling lambat Desember 2020.

4


BAB II

KRITERIA CALON PETANI DAN CALON LOKASI

A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi

bebas residu adalah :

1. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan), Kelompok Tani Millenial, Kelompok Masyarakat,

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok

Usaha Bersama (KUB), Korporasi Petani, Koperasi,

Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah

yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang

berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Calon Penerima

Bantuan);

2. Calon Penerima Bantuan diusulkan secara berjenjang oleh

Petugas Lapangan/ Penyuluh/ KCD, dan/atau Pembina

Kelompok Masyarakat Lainnya dan disetujui oleh Kepala

Dinas Kabupaten/Kota setempat;

3. Calon Penerima Bantuan tidak sedang menerima bantuan

yang sejenis dari sumber lain pada musim tanam yang

sama;

4. Calon Penerima Bantuan bersedia memenuhi kewajiban

kelengkapan administrasi dan mengarsipkannya serta

5


melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil

bantuan sesuai aturan yang berlaku;

5. Calon Penerima Bantuan kegiatan padi bebas residu bukan

merupakan kelompok tani yang telah memperoleh sertifikat

padi organik;

6. Calon Penerima Bantuan bersedia menambahkan biaya

produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber

lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman karena

bantuan pemerintah bersifat sebagai stimulan.

B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan Kegiatan Padi

Bebas Residu

Budidaya padi bebas residu dapat dilakukan dengan budidaya

organik ataupun bukan organik. Beberapa urutan prioritas

yang dapat dijadikan alternatif lokasi kegiatan adalah:

1. Lahan yang memiliki status zero convertion seperti lahan

yang ditumbuhi tumbuhan liar (tidak dibudidayakan).

2. Lokasi pada lahan yang bebas dari cemaran kimia atau

rendah resiko kontaminasi kimia.

3. Lokasi pada lahan yang terbiasa tidak menggunakan input

agrokimia seperti pupuk kimia sintetis dan pestisida

sintetis.

4. Lokasi pada daerah yang sumber pengairannya aman

(bebas) dari pencemaran lingkungan, misalnya lahan yang

mendapatkan pengairan dari sumber mata air langsung.

6


5. Lokasi pada daerah dimana pertanian organik padi sudah

berkembang dan/atau daerah baru yang diproyeksikan

untuk menjadi pertanian organik.

6. Lokasi dapat berupa lahan yang pernah mengaplikasikan

kegiatan SL-PHT, SRI dan/atau tersedia fasilitas UPPO

(Unit Pengolahan Pupuk Organik).

7


BAB III

KOMPONEN BANTUAN BUDIDAYA PADI BEBAS RESIDU

Paket bantuan penerintah untuk budidaya padi bebas residu adalah

benih, pupuk organik non subsidi, dan bio pestisida. Ketentuan

bantuan Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu sebagai berikut :

1. Sarana produksi yang digunakan harus terdaftar secara resmi

di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar.

2. Kelompoktani/Gapoktan dapat menyampaikan usulan merk

dagang/varietas tertentu, namun apabila saprodi yang

diusulkan tidak tersedia PPK tidak wajib menyediakan

komponen saprodi sesuai dengan usulan kelompok tani.

3. PPK menyediakan saprodi berdasarkan pertimbangan

ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem,

ketersediaan saprodi, usulan petani dengan memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang

Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah.

4. Jika varietas atau merk saprodi yang disediakan tidak sesuai

dengan usulan kelompok tani maka PPK tidak wajib

mencarikan pengganti yang setara.

5. Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila

bantuan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak lengkap sesuai

paket teknologi yang direkomendasikan (Badan Litbang

Kementan atau instansi lainnya), maka tambahan anggaran

8


dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD

Kabupaten/Kota dan atau swadaya kelompok tani.

Spesifikasi teknis bantuan yang akan diberikan adalah sebagai

berikut :

1. Benih padi inbrida

Benih padi dalam paket bantuan adalah sebanyak 25 kg/ha.

Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain:

a. Benih padi varietas unggul yang telah dilepas Menteri

Pertanian atau varietas lokal yang telah didaftarkan oleh

Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan.

b. Bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/label biru)

dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. Masa

edar benih saat diterima oleh petani minimal satu bulan

sebelum kadaluarsa.

c. Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku (Kepmentan No.

991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan).

d. Pada kemasan dicantumkan tulisan “Bantuan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian Tahun

2020, tidak untuk diperjualbelikan”.

e. Apabila benih berasal dari provinsi lain, maka penyedia

harus melaporkan pemasukan benih ke BPSB setempat

untuk dapat dilakukan pengecekan mutu benih mengacu

9


pada Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nomor 170 Tahun 2019 tentang Standar Operasional

Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah.

Apabila benih didatangkan dari luar pulau, selain penyedia

melaporkan pemasukan benih ke BPSB setempat,

penyedia juga harus memiliki ijin dari Badan Karantina

untuk pengeluaran benih dari wilayah asal dan

pemasukkan benih ke wilayah tujuan.

2. Pupuk Organik Non Subsidi

Pupuk organik non subsidi yang diadakan dalam paket bantuan

adalah sebanyak 300 kg/ha. Pupuk organik yang digunakan

harus memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai yang diatur

pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor

261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis

Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

dan sudah terdaftar pada Kementerian Pertanian dan dalam

masa edar sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01

Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati

dan Pembenah Tanah. Pada kemasan dicantumkan tulisan

“Bantuan Pupuk Organik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan -

Kementerian Pertanian Tahun 2020, tidak untuk diperjualbelikan”,

nama produsen.

10


3. Bio Pestisida

Bio pestisida yang diadakan dalam paket bantuan disesuaikan

dengan kebutuhan. Jenis pestisida yang diusulkan disesuaikan

dengan perkiraan serangan hama yang muncul atau mungkin

terjadi. Pilihan bio pestisida menggunakan yang sudah

terdaftar di Kementerian Pertanian dan dalam masa edar

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun

2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Pada kemasan

dicantumkan tulisan “Bantuan Biopestisida Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian Tahun 2020, tidak

untuk diperjualbelikan”, nama produsen.

11


BAB IV

MEKANISME PENGADAAN

Pengadaan bantuan kegiatan padi bebas residu berupa benih padi,

pupuk NPK non subsidi dan biopestisida menggunakan mekanisme

transfer barang (akun 526311) sebagai berikut:

1. Pengadaan komponen dilakukan melalui mekanisme e-katalog

atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Pengadaan bantuan dilaksanakan oleh satker pusat (Direktorat

Serealia) dan satker daerah pelaksana kegiatan.

3. Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada

Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Perubahan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga. Pengadaan komponen bantuan

pemerintah kegiatan padi bebas residu mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa.

4. Penyedia mengadakan bantuan sesuai dengan volume kontrak

dan spesifikasi teknis. Penyedia bertanggungjawab atas

pelaksanaan kontrak meliputi ketepatan kualitas barang, jenis,

12


jumlah, waktu penyerahan dan kelompok tani penerima sesuai

SK PPK.

A. Sosialisasi Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas

Pertanian Provinsi berkewajiban untuk melakukan sosialisasi

kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu sehingga petani

memahami kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu.

B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

Prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan

padi bebas residu adalah sebagai berikut :

1. Kelompok tani atau pihak yang memenuhi kriteria CPCL

mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui

Konstratani/BPP/Petugas Lapangan dengan persyaratan

dan memuat informasi yang lengkap, diantaranya :

identitas ketua, anggota kelompok tani disertai NIK, alamat

jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih dan

saprodi lainnya), jenis varietas, jadwal tanam (Lampiran 1.

Form CPCL)

2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan

verifikasi kebenaran terhadap usulan meliputi kesesuaian

dengan kriteria dan kebenaran usulan CPCL dari

Konstratani/BPP/Penyuluh. Hasil verifikasi dtetapkan

dalam bentuk SK CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian

13


Kabupaten/Kota, selanjutnya diusulkan kepada Kepala

Dinas Pertanian Provinsi. (Lampiran 2. Form CPCL)

3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas

usulan SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Apabila disetujui, Kepala Dinas Pertanian Provinsi

membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL

dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran 3).

Selanjutnya PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima

Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA

(Lampiran 4).

4. PPK dapat berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

atau dari Dinas Pertanian Provinsi sesuai kewenangan

KPA dalam menetapkan PPK.

5. Dalam hal bantuan pemerintah menggunakan DIPA Pusat,

maka Surat Persetujuan CPCL dari Kepala Dinas

Pertanian Provinsi beserta lampirannya, disampaikan ke

pusat u.p Direktur Serealia.

6. Direktur Serealia melakukan verifikasi dan seleksi

kelayakan CPCL, selanjutnya PPK menetapkan Surat

Keputusan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA.

7. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya

memuat: (a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk

Kependudukan (NIK)/KTP; (b) jenis dan jumlah barang.

8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

bertanggungjawab terhadap kebenaran CPCL, luas lahan

serta identitas penerima Bantuan Pemerintah.

14


9. E-proposal merupakan salah satu yang dijadikan acuan

dalam usulan CPCL.

10. Proses usulan CPCL sampai dengan Penetapan SK

Penerima Bantuan Pemerintah diselesaikan dalam waktu

10 hari kalender dan dapat menggunakan sistem aplikasi

yang terintegrasi.

11. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat

dilakukan dengan justifikasi dan bukti yang dapat diterima.

Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan

melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan

mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau

perubahan.

12. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan

ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang

disahkan oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam ralat

SK Penetapan Penerima Bantuan.

13. Varietas yang diadakan sesuai dengan permintaan calon

penerima bantuan sepanjang varietas tersebut tersedia.

Apabila varietas yang diusulkan tidak tersedia, maka Pejabat

Pembuat Komitmen berhak menggantinya dengan varietas

lain yang sesuai dan tersedia. Penggantian varietas tersebut

dikomunikasikan dengan calon penerima bantuan.

14. Apabila kelompok tani mengajukan permohonan langsung

ke Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Tanaman

Pangan, maka permohonan diteruskan ke Direktur

Serealia. Selanjutnya Direktur Serealia memberitahukan

15


kepada Dinas Pertanian Kabupaten terkait dengan

permohonan dari kelompok tani di wilayahnya ditembuskan

ke Dinas Provinsi. Selanjutnya diproses mulai dari

nomor 2.

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan melalui transfer barang dalam

pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor

173/PMK.05/2016, yaitu sebagai berikut:

1. Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak

dan menyalurkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

PPK dan disahkan KPA.

2. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia

menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

dan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B) yang

ditetapkan oleh PPK (Usulan P3B dapat dlihat pada

Lampiran 9) mengenai kesiapan penyedia untuk penyaluran

bantuan.

3. Penyedia menginformasikan mengenai penyaluran bantuan

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, disamping itu Kepala

Dinas Kabupaten/Kota proaktif memonitor penyaluran

bantuan di wilayahnya sampai dengan selesainya

pelaksanaan kegiatan.

4. Sebelum bantuan disalurkan kepada penerima, P3B di

Kabupaten/Kota melakukan:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen bantuan.

16


b) Pemeriksaan fisik barang, identitas, volume, jenis, dan

masa edar.

c) Pemeriksaan barang sebelum disalurkan mengacu

pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan PPK.

5. Barang yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis

dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia

ke titik bagi.

6. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah

pihak yaitu Pengurus/Pimpinan Penerima Bantuan

Pemerintah dengan wakil dari Penyedia, serta diketahui oleh

P3B, Kostratani/Petugas Penyuluh Pertanian/ Koordinator

Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas

(KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya

seperti pada Lampiran 10.

7. Form BAST dapat diketik atau ditulis tangan dengan tulisan

yang jelas dan terbaca.

8. BAST Penerima Bantuan Pemerintah dibubuhi stempel

penerima bantuan, apabila tidak ada stempel dinyatakan

melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota

setempat.

9. Penyedia membuat rekapitulasi BAST Penerima Bantuan

Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Bantuan

dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau

Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas

17


Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat

yang mewakili atas nama Kepala Dinas Provinsi, seperti

pada Lampiran 11.

10. Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, seperti

pada Lampiran 12.

D. Organisasi Pengelolaan Kegiatan dan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan budidaya padi bebas residu merupakan

kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab

seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. Peran

dan tanggung jawab pemangku kepentingan adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana

kegiatan di lapangan bertanggung jawab antara lain:

a. Menghimpun, menerima dan melakukan identifkasi

kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan

(kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga

non pemerintah, dan lain-lain).

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan

SK usulan calon penerima bantuan, meneruskan usulan

dan seterusnya.

18


c. Melakukan pengawasan penyaluran bantuan oleh

penyedia barang sesuai dengan kontrak/SK penerima

bantuan.

d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan, dan

sasaran.

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan

maupun penyediaan saprodi pada tahun selanjutnya

untuk keberlanjutan kegiatan.

2. Kepala Dinas Propinsi

Kepala Dinas Propinsi berperan sebagai penyelia

pelaksanaan kegiatan di wilayahnya, bertanggung jawab

antara lain :

a. Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi

usulan dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak

lain sesuai ketentuan (kelompok masyarakat, lembaga

pemerintah, lembaga non pemerintah, dan lain-lain).

b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan

surat persetujuan dan meneruskan pelaporan ke

Direktur Jenderal Tananam Pangan.

c. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan yang

dilakukan dan penyaluran bantuan sesuai dengan

kontrak/SK penerima bantuan.

19


d. Melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan bantuan

sesuai dengan tujuan usulan, tujuan kegiatan dan

sasaran.

e. Mengusulkan penyediaan dana pembinaan lanjutan

maupun penyediaan saprodi pada tahun selanjutnya

untuk keberlanjutan kegiatan.

3. Direktur Serealia

Direktur Serealia bertanggung jawab pada pengelolaan

kegiatan secara nasional, memiliki tugas dan tanggung

jawab antara lain:

a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas

Propinsi.

b. Mengelola administrasi teknis kegiatan pengembangan

padi bebas residu.

c. Merencanakan dan memfasilitasi anggaran pembinaan

lanjutan untuk kegiatan budidaya padi bebas residu.

20


BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian

dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian

Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak

penyedia sarana produksi pendukung pelaksanaan kegiatan

budidaya padi tahun 2020. Pengendalian dilaksanakan secara

periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi Bebas Residu

tahun 2020 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat

pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah,

BPK, BPKP, maupun lembaga pengawas lainnya) sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip

pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean governance), maka pelaksanaan

Kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu Tahun 2020, harus

memenuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;

2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN);

21


3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan

demokratisasi;

4. Memenuhi azas akuntabilitas.

Terdapat 6 (enam) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tahap sosialisasi program/kegiatan meliputi penjelasan tujuan

dan sasaran, mekanisme pengadaan barang,

pertanggungjawab-an administrasi serta pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

2. Tahap Persiapan berupa Seleksi CPCL, memastikan Calon

Petani dan Calon Lokasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

dalam petunjuk ini;

3. Tahap pengadaan bantuan sarana produksi, memastikan

kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan

ketersediaan saprodi sesuai dengan jadwal kontrak;

4. Tahap penyaluran, memastikan bantuan saprodi disalurkan pada

lokasi yang sesuai dengan SK PPK;

5. Tahap pemanfaatan bantuan, memastikan kebenaran dan

ketepatan penggunaan, ketersediaan saprodi sesuai dengan

jadwal tanam serta dimanfaatkan sesuai dengan tujuan;

6. Tahap Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, memastikan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan antara lain:

administrasi BAST, Berita Acara Hibah Barang Milik Negara, dan

lain-lain;

22


A. Monitoring

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program

dan kegiatan tahun 2020, maka dilakukan monitoring yang

dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai

dengan pelaksanaan kegiatan baik oleh petugas pusat, provinsi

dan kabupaten/kota. Beberapa hal yang perlu menjadi

perhatian dalam pelaksanaan monitoring, antara lain :

1. Monitoring Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan realisasi

penyaluran bantuan benih dan sarana produksi lainnya

setiap minggu kepada PPK. Apabila ditemukan

penyimpangan terhadap ketentuan kontrak, maka harus

segera dilaporkan kepada PPK agar dapat segera diambil

tindakan.

2. Realisasi tanam dan panen.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pengguna bantuan

melaporkan perkembangan realisasi pemanfaatan saprodi,

penyaluran bantuan, tanam dan panen.

Hasil monitoring tersebut dikirim secara periodik setiap

minggu (Form 7) ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta

Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; alamat email.

[email protected] dan [email protected].

mailto:[email protected]


23


B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi

dan kabupaten/kota pada saat dan setelah seluruh rangkaian

kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk

menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan secara periodik

dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha

kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan

akhir kegiatan. Evaluasi meliputi : (1) efektifitas bantuan,

(2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi,

(3) Penerapan komponen teknologi budidaya, dan

(4) permasalahan dan solusi di lapangan, dan 5) aspek lainnya.

C. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari

Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi

dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia. Penerima bantuan

harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan

kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun

anggaran, yang meliputi Berita Acara Serah Terima (BAST)

dan foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya,

hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-

24


lain. Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran

serta data dukung lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan serta

dokumen BAST pengelolaan bantuan pemerintah, disampaikan

ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu–Jaksel 12520;

Telp. (021) 7806262; email. [email protected] dan

padiserealia@ gmail.com Kinerja penyampaian laporan,

peningkatan luas tanam, serapan anggaran dan capaian

produksi merupakan salah satu dasar pengalokasian anggaran

Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan

azas reward and punishment.

D. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa, pengawasan

penyaluran bantuan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

budidaya padi bebas residu dialokasikan dalam DIPA

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui DIPA Pusat dan

Tugas Pembantuan (TP) di provinsi.


25


Lampiran 1. Form Usulan CPCL (Kelompoktani melalui Kostratani/BPP/BP3K/PPL/......

Kode CPCL Kegiatan : 1762. CPCL Budidaya Padi Bebas Residu

Sumber Dana : DIPA Provinsi/ DIPA Pusat (Pilih salah satu)

Nama Poktan : xxxxxxxxxx Desa : xxxxx

Ketua/NIK : yyyyyyyyyyyy/ 197123456834 Kec : yyyyy

Anggota/ Lahan : 25 org / 30 Hektar Prov : zzzzz

Usulan CPCL No Petani/NIK Luas

lahan

(ha)

Jenis

lahan

Benih

(kg)

Varietas

Benih

Pupuk

Organik non

Subsidi

(kg)

Bio-

pestisida

(pkt)

Jadwal

tanam

Provitas

Existing

(kw/ha)

Target

Provitas

(kw/ha)

Ket

lain-

lain

1 Xxxxxxx

197398377456

10 sawah 25 VUB 300 1 Maret’20 45,7 47,0 Photo

terlam

pir

2 Yyyyyyy

196599889000

dst sawah

Jumlah 50 1.000 3.000 25 45,7 47,0

.........................., ............2020

Kostratani/Ka BPP/BP3K Kec......Kab....... Ketua Kelompoktani

Tandatangan/Stempel tandatangan/stempel

Nama/NIP/No HP Nama/No Hp

26

Lampiran 2.a. SK Penetapan CPCL Kab/Kota

28

Petunjuk Pelakasanaan Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering

Tahun 2020

Lampiran 2.B. Lampiran SK CPCL Kab/Kota …..

Kode Kegiatan : 1762. Serealia

Sumber Dana : DIPA Provinsi / DIPA Pusat (Pilih Salah Satu)

Kab/Prov : ………………..

Usulan CPCL

2 yyyyy xxx/yyyxxx/123456/H

P.081210 sawah

20 500 3.000 30 45,8 47,0

Desa/KecKetua/NIK/No

.HP

Luas

Lahan

(Ha)

Jenis

Lahan

(Ha)

Jadwal

Tanam

Provitas

existing

(Kw/Ha)

Target

Provitas

(Kw/Ha)

1 xxxxx xxx/yyyxxx/123456/H

P.081210 sawah 25

Benih (Kg)Varietas

Benih

Pupuk

Organik non

Subsidi (kg)

Biopestisida

(pkt)No

Kelompok

Tani

Nama

NIP

45,8 47,0

Jumlah

……………….,……………………… 2020

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Tanda Tangan

VUB 300 3 Maret'20

29


Tahun 2020

Lampiran 3. Surat Persetujuan CPCL Dinas Pertanian Provinsi

Tandatangan / Stempel

30


Tahun 2020

Lampiran 4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

31


Tahun 2020

32


Tahun 2020

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bersedia

33


Tahun 2020

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN (526 DIPA Pusat)

……………..,……………………..2020

Ketua …………………………………..

Tandatangan / Stempel

Nama

Materai

Rp.6.000

34


Tahun 2020

Lampiran 6. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN (526 DIPA Pusat)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA

BERUPA ………………………………………………….. ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN

PENERIMA ……………………………………….. Nomor : ……………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : Jabatan : Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan memperhatikan : 1. Surat Permohonan ………………..… Kabupaten …………………… Nomor :

………………… tanggal …………………. hal Permohonan Persetujuan hibah berupa ………………….. Kepada Penerima ……………………………

2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Kegiatan Pengadaan……………………………………. APBN TA. 2020 dari Kelompok Tani/Gapoktan Nomor : …………………………………

35


Tahun 2020

3. Surat Menteri Pertanian Nomor : ………………….. tanggal …………… hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor :………………………….…….. tanggal ……………..……. dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan ………………………….. APBN Pusat TA. 2020 berupa …………………………. Senilai Rp ………………….- (………………………. ) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian

c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp …………………………,- (………………………………..) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA; 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK -

BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)

3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;

4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).

36


Tahun 2020

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU; 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan

tujuan hibah; 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan adminitrasi,

fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4 SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan…………………………………… yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku

serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani; 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing

satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….………………… NIP.

37


Tahun 2020

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor : Tanggal :

NOKODE

BARANG

JENIS

BARANG

MERK /

TYPE /

VARIETAS

TAHUN JUMLAHNILAI

PEROLEHAN

NILAI

BUKUKONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAIK


…………..………… ………….………………… NIP

38


Tahun 2020

Lampiran 7. Contoh BAST Hibah BMN 526 (DIPA Pusat)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN PENERIMA ………………………………………..

Nomor : ……………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : Jabatan : Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa ………………………………….. dengan nilai sebesar Rp …………………………. ( ……………………………………………………………… ) yang terletak di …………………………………………. sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada ………………………………. sesuai persetujuan Nomor ………………………………… tanggal …………………….. bulan …………………………… tahun 2020.

39


Tahun 2020

3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya …………………………… berdasarkan ……………………………….

4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa …………………………………….. sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Penerima a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….………………… NIP

40


Tahun 2020

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor : Tanggal :

NOKODE

BARANG

JENIS

BARANG

MERK /

TYPE /

VARIETAS

TAHUN JUMLAHNILAI

PEROLEHAN

NILAI

BUKUKONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAIK


…………..………… ………….………………… NIP.

41


Tahun 2020

Lampiran 8. Contoh BAST Hibah BMN Pengadaan Daerah

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER DINAS PERTANIAN ……………..

KABUPATEN/KOTA ……………. (KODE SATKER)

DARI

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPADA

BUPATI KABUPATEN/KOTA …………………..

C.Q KEPALA DINAS PERTANIAN ………………… KABUPATEN/KOTA …………………… (KODE SATKER)

NOMOR :

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama : NIP : Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………….… bertindak untuk dan atas nama Bupati …………….. berkedudukan di Jalan ……………………… selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

42


Tahun 2020

Selanjutnya dengan mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan Dilingkungan Kementerian Pertanian Untuk dan Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Dinas ………………………………. yang diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas ……………….... Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini

PASAL 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ……………………. (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU untuk digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ………………………….

PASAL 3 (1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Dinas …………....

Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutasi kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

(2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………………… menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca Kabupaten/Kota ……………………..

PASAL 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

43


Tahun 2020

PASAL 5 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat), masing-masing 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ………………………….

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA a.n. Gubernur/Bupati/Walikota Asal a.n Menteri Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota ……… Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kepala Dinas Nama Satker Nama Kepala Dinas ……..…… Nama Direktur Jenderal TP ……… NIP.

44


Tahun 2020

Lampiran 9

( Kop Dinas Kabupaten/Kota )

Nomor :

Lampiran :

Hal : Usulan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan/Kepala Dinas Pertanian Provinsi (pilih salah satu) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Di Jakarta Sehubungan dengan kegiatan Bantuan Pemerintah ………………………. TA 2020, bersama ini kami usulkan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang untuk Kabupaten/Kota…………………………

yaitu :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Nomor Telepon :

Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

..................

ttd

(...............Nama………….) NIP…………………………

45


Tahun 2020

Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ………… TA. 2020

No. ............................................ Pada hari ini .......... tanggal ……...... bulan............Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Desa .........Kecamatan ........... Kabupaten/Kota ........... Provinsi ............ kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :.............. Jabatan :.............. Perusahaan :.............. Alamat :.............. Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : .............. Kelompoktani : .............. Alamat : .............. Nomor HP : ................. Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA Sesuai dengan Kontrak nomor ..................... tanggal ................ maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan …………. sebagai berikut:

Jenis Komoditas/ Varietas

Volume (Kg) Nomor

Lot/Batch No. Sertifikat Masa Edar

Jumlah

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan ……… ini dibuat, untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA Ketua/Sekretaris/Bendahara

Poktan/Gapoktan ....................

Ttd

(…………….Nama……………………)

PIHAK PERTAMA Wakil Penyedia ………….

Ttd

(…………….Nama……………………)

Petugas Kostratani/Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas

Pertanian lainnya

Ttd

(…………….Nama……………………) NIP.

Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang

Ttd

(…………….Nama……………………) NIP.

Mengetahui,

Lampiran 10

46

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah ……………………. TA. 2020

No. :...........................

Kabupaten : …......................

Nomor Kontrak : …...................…

No. No

BAST

Kec Desa Nama

Kelompok

Tani

NIK Ketua

Poktan

Varietas/

Jenis

Volume ………

(Kg)

No Lot No.

Sertifikat

Masa Edar

Jumlah

PIHAK KEDUA Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang

Ttd

(…………….Nama……………………)


Ttd

(…………….Nama……………………)

Kepala Dinas

Kabupaten/Kota…………….

Ttd

(…………….Nama……………………) NIP.

Kepala Dinas/Pejabat Yang Mewakili

Provinsi…………………. Ttd

(…………….Nama……………………) NIP.

Mengetahui,

Lampiran 11

47

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Pemerintah ………… TA. 2020

No. ............................................ Pada hari ini .......... tanggal ……...... bulan............Tahun Dua Ribu Dua Puluh di ……………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :.............. Jabatan : Direktur PT/CV. (Perwakilan Penyedia)…………… Alamat :.............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)………………… Alamat : .............. Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja nomor ………………. tanggal……….... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah ………………. TA 2020 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan

Pemerintah ………………….. TA 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Nomor Rekapitulasi Berita Acara

Tanggal

Kab

Volume ……(Kg)

Varietas/

Jenis

Keterangan

Jumlah

Lampiran 12

PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ttd

(…………….Nama……………………) NIP.


Ttd

(…………….Nama……………………)

draft petunjuk pelaksanaan budidaya padi bebas residu...

Documents