draf pedoman teknis perumusan ran tpb - · pdf filesistematika pedoman teknis perumusan ran...
TRANSCRIPT
DRAF PEDOMAN TEKNIS PERUMUSAN RAN TPB
Sekretariat SDGs
Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 23 Juni 2016
Outline
1. Sistematika Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB2. Tujuan Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB3. Integrasi TPB dengan Rencana Pembangunan
Nasional 4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB5. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam
Penyusunan RAN TPB6. Langkah Teknis7. Rencana Penyusunan RAN TPB8. Sistematika Dokumen RAN TPB 9. Contoh Matrik RAN TPB10. Pengorganisasian Pedoman Teknis Perumusan RAN
TPB
3
1. Sistematika Pedoman TeknisPerumusan RAN TPB
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Tujuan1.3 Ruang Lingkup1.4 Landasan Hukum
BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN2.1 Keterkaitan TPB dengan RPJMN
2015-20192.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019
dengan TPB
BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PERUMUSAN RAN TPB3.1 Dokumen yang Perlu
Diperhatikan dalam PerumusanRAN TPB
3.2 Langkah-langkah TeknisPerumusan RAN TPB
3.3 Pembiayaan3.4 Jadual Perumusan RAN TPB
BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB4.1 Sistematika Dokumen RAN TPB4.2 Matrik RAN TPB dan
Penjelasannya
BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB5.1 Pengorganisasian5.2 Uraian Tugas5.3 Mekanisme Kerja
BAB VI PENUTUP
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRANLampiran 1. Daftar Target dan Indikator
Global TPBLampiran 2. Rencana Pencapaian Indikator
TPB NasionalLampiran 3. Contoh matrik Kesesuaian
Target TPB dengan RPJMN 2015-2019
Memberikan panduan bagi seluruhpemangku kepentingan baik di pusatmaupun daerah dalam menyusun dokumenrencana aksi TPB, sehingga dihasilkanproduk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakannasional
4
2. Tujuan Pedoman PerumusanRAN TPB
5
3. Integrasi TPB dengan RencanaPembangunan Nasional
TU
JUA
N P
EM
BA
NG
UN
AN
B
ER
KE
LAN
JUT
AN
/TP
B
RPJPNVISI & MISI PRESIDEN
VISI & MISI KEPALA DAERAH
RPJMN
RENSTRA K/L
RKP APBN
PELAKSANAAN PROGRAM
APBDRKPDRPJMD
RENSTRA DAERAH
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (1)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
1 MengakhiriKemiskinan
i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif (Buku I Bab 6.3.3)ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu (Buku I,Bab 6.3.3)iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui
penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan(Buku I, Bab 6.3.3)
2 MenghilangkanKelaparan
(i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatanproduksi pangan pokok; (Buku I, Bab 6.7.1)
(ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1)(iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.7.1(iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1)(v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan
pembudidaya ikan (Buku I, Bab 6.7.1)
3 Hidup Sehatdan Sejahtera
(i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)
(ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.5.3)(iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (Buku I, Bab 6.5.3(iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan;
(Buku I, Bab 6.5.3(v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)(vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3)(vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
(Buku I, Bab 6.5.3(viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat
kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3)(ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (Buku I, Bab 6.5.3)(x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (Buku I, Bab 6.5.3)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (2)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
4 PendidikanBerkualitas
(i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (Buku I, Bab 6.5.2)(ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan
meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan
keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan
pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan
kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii)Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.
5 KesetaraanGender
(i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagaibidang pembangunan; (Buku I, Bab 6.2.2)
(ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender
(PUG)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (3)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
6 Air Bersih danSanitasi
(i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum danpengelolaan sanitasi; (Buku I,hal 6-100)
(ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (BukuI, hal 6-101)
(iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (Buku I, hal 6-102)
(iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (BukuI, Hal 6-158)
(v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupansehari-hari bagi masyarakat; (Buku I, Hal 6-159)
(vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomiproduktif; (Buku I, Hal 6-160)
(vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risikodaya rusak air termasuk perubahan iklim; (Buku I, Hal 6-161)
(viii)Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, danketerpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatanketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi(Buku I, Hal 6-162)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (4)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
7 EnergiTerjangkau danTerbarukan
(i) Meningkatkan produksi energi primer; (Buku I, Bab 6.7.3)(ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (Buku I, Bab 6.7.3)(iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (Buku I,
Bab 6.7.3)(iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (Buku I, Bab 6.7.3)(v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; (Buku I, Bab 6.7.3)(vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. (Buku I, Bab 6.7.3)
8 Pekerjaan Layakdan PertumbuhanEkonomi
(i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarikdaerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (Buku I, hal 6-130)
(ii) Pemasaran pariwisata nasional; (Buku I, hal 6-131)(iii) Pembangunan industri pariwisata; (Buku I, hal 6-131)(iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (Buku I, hal 6-131)(v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (Buku I, bab 6.6.10)(vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial;
(Buku I, bab 6.6.10)(vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (Buku I, bab 6.7.6)(viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (Buku I, bab 6.7.6)(ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; (Buku I,
bab 6.7.6)(x) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas
pembangunan (Buku I, bab 6.7.6)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (5)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
9 Industri, Inovasidan Infrastruktur
(i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaaninfrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4)
(ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalampembangunan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4)
(iii) Implementasi prinsip Value for Money (VfM); (Buku I, Bab 6.6.4)(iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (Buku I, Bab
6.6.4)(v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (Buku I, Bab )(vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi;
(Buku I, Bab 6.6.7)(vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan
sumber daya alam; (Buku I, Bab 6.6.7)(viii)Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (Buku
I, Bab 6.6.7(ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (Buku I, Bab 6.6.7)(x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan
hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (Buku I, Bab 6.6.8)(xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (Buku I, Bab 6.6.8)(xiii)Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi(Buku I, Bab 6.6.8)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (6)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
10 MengurangiKesenjangan
(i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (Buku I, hal. 2.11 – 13)(ii) Memperbesar investasi padat kerja; (Buku I, hal. 2.11 – 13)(iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (Buku I, hal.
2.11 – 13)(iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (Buku I, hal.
2.11 – 13)(v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampu; (Buku I, hal. 2.11 – 13)(vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor
pertanian; (Buku I, hal. 2.11 – 13)(vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. (Buku I, hal.
2.11 – 13)
11 Kota danPermukimanBerkelanjutan
(i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (Buku I, hal 6-43)(ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP);
(Buku I, hal 6-43)(iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana;
(Buku I, hal 6-43)(iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis
teknologi dan budaya lokal; (Buku I, hal 6-43)(v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. (Buku
I, hal 6-43)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (7)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
12 Pola Konsumsidan ProduksiBerkelanjutan
Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (Buku I, hal. 6-170)
13 MengatasiPerubahanIklim
(i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhanpemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalammenghadapi bencana; (Buku I. hal.6-171)
(ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasiperubahan iklim; (Buku I. hal. 6-174)
(iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyam-paianinformasi peringatan dini (iklim dan bencana); (Buku I. hal. 6-174)
(iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasipendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; (Buku I. hal. 6-174)
(v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasiMeteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diaksesdan berkesinambungan(Buku I. hal. 6-174)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (8)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
14 Sumber DayaMaritimBerkelanjutan
(i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (Buku I. Hal. 6-176)(ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan
kelestarian fungsi lingkungan laut; (Buku I. Hal. 6-178)(iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran
SDM dan Iptek Kelautan; (Buku I. Hal. 6-179)(iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat
pesisir(Buku I. Hal. 6-179)
15 PengelolaanEkosistemTerestrialBerkelanjutan
(i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalammelindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (Buku I, hal. 6-168)
(ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; (Buku I, hal. 6-169)
(iii) Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukungoleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat (Buku I, hal. 6-169)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (9)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
16 Perdamaian, Keadilan danKelembagaanyang Kukuh
(i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antarapemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (Buku I. Bab 6.2.1)
(ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (Buku I. Bab 6.2.1)(iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara
terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public; ; (Buku I. Bab 6.2.3)(iv) enerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintah dan pembangunan yang
sederhana, efesien dan transparan dan terintegrasi; (Buku I. Bab 6.2.3)(v) Penerapan open government; (Buku I. Bab 6.2.3)(vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (Buku I.
Bab 6.2.4)(vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis
merit; (Buku I. Bab 6.2.4)(viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (Buku I. Bab 6.2.4)(ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; ; (Buku I. Bab 6.2.5)(x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; ;
(Buku I. Bab 6.2.5)(xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; ; (Buku I. Bab 6.4.1)(xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (Buku I. hal.6-52)(xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (Buku I. hal.6-54)(xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Buku I. hal.6-54)(xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)(xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2(xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2(xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2)(xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (Buku
I. Bab 6.4.6)(xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; (Buku I. Bab 6.4,6)(xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal (Buku I. hal.6-63)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (10)
# Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
17 KemitraanPembangunan yang Berkelanjutan
(i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebasaktif; (Buku I. Bab 6.1.1)
(ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (Buku I. Bab 6.1.6)(iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan
triangular; (Buku I. Bab 6.1.6)(iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang
memadai, akurat dan tepat sasaran; (Buku I. Bab 6.1.10)(v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (Bk I. Hal.6-93)(vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS); (Buku I. Hal.7-16)(vii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk
meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (Buku I. Hal.6-93)(viii)Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik;
(Buku I. Hal.6-107)(ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang
ekonomi; (Buku I. Bab 6.6.11)(x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; (Buku I. Bab
6.7.7) (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan
ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasinilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya (Buku I. Bab 4.2.2)
5. Dokumen yang Perlu Diperhatikandalam Perumusan RAN TPB
1. RPJMN Tahun 2015-2019;
2. Renstra K/L Tahun 2015-2019 ;
3. RKP Tahun 2016 dan 2017;
4. Perpres No. … Tahun 2016 tentang PelaksanaanTujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait(Dokumen global – Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, RAN GRK, RAN API, RAN PG, Renas PB, RAN HAM, Stranas PPK)
6. Langkah Teknis
Langkah 1
•Penyusunan zero draf
Langkah 2
•Penyusunan jadual konsultasi & publikasi Online
Langkah 3
•Pemberitahuan awal & kampanye publik
Langkah 4
•Konsultasi dilakukan secara online dan offline
Langkah 5
•Publikasi hasil atau rangkuman konsultasi publik;
Langkah 6
•Pengesahan pedoman Teknis Perumusan RAN TPB ;
Langkah 7
•Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAN
Langkah 8
•Penyusunan DO Indikator TPB
Langkah 9
•Penyusunan Draf I RAN TPB
Langkah 10
•Sidang Pleno Pembahasan Draf I RAN TPB
Langkah 11
•Penyempurnaan Draf II RAN TPB
Langkah 12
•Reviu Draf Final RAN TPB
Langkah 13
•Pleno Pengesahan Dokumen RAN TPB
Langkah 14
•Sosialisasi RAN TPB
7. Rencana Penyusunan RAN TPB
No KegiatanBulan Pada Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyusunan Zero Draf Pedoman RAN
2Penyusunan jadual konsultasi secara rinci dan dipublikasikansecara online
M3
3 Pemberitahuan awal & kampanye publik dalam proses konsultasi M3
4Konsultasi dilakukan secara online dan offline dengan semuapemangku kepentingan
M2-M4
5 Publikasi hasil atau rangkuman konsultasi publik
6Pengesahan Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB Oleh Ketua Tim Pengarah
M4
7 Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAN
8 Penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB M1-M4
9 Penyusunan Draf I RAN oleh Masing- masing Pokja (workshop I) M1-M4
10 Sidang Pleno Pembahasan Draf I RAN M4
11 Penyempurnaan Draf II RAN TPB oleh Masing-masing Pokja M4
12 Reviu Draf Final RAN TPB oleh Tim Pelaksana TPB M4
13Pleno Pengesahan Dokumen RAN TPB oleh Ketua DewanPengarah
M4
14 Sosialisasi RAN TPB (tahun 2017)
8. Sistematika Dokumen RAN TPB
BAB I. PENDAHULUAN• Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; • Permasalahan dan Tantangan.
BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TPB• Kebijakan dan strategi;• Program, Kegiatan dan indikator .
BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
• Tanggung jawab masing-masing K/L sesuai tujuan TPB-nya;
• Waktu pelaksanaan;
• Langkah tindak lanjut.
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN- Matrik RAN TPB
9. Contoh Matrik RAN TPB
10. PengorganisasianPerumusan RAN TPB
Ketua : Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas
Sekretaris : Direktur Kementerian PPN/Bappenas
Anggota : Eselon 1 K/L terkait, Kantor Staf Presiden, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
TIM PELAKSANA
Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas
Wakil Ketua 2 : Deputi Menko PMKSekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian
PPN/BappenasAnggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil
filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta
undangan yang diperluas
POKJA IPILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas
Wakil Ketua 2 : Deputi Kemenko PerekonomianSekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/BappenasAnggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil
filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta
undangan yang diperluas
POKJA IIPILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua 1 : Sekjen KLHKWakil Ketua 2 : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa,
Kemenko Matirim dan Sumber DayaSekretaris : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/BappenasAnggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil
filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta
undangan yang diperluas
POKJA IIIPILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Polhukam, Kementerian PPN/ Bappenas
Wakil Ketua 2 : Dirjen Anggaran, Kementerian KeuanganSekretaris : Direktur Perencanaan Pengembangan
Pembangunan,Kementerian PPN/BappenasAnggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil
filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta
undangan yang diperluas
POKJA IVPILAR PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN CARA PELAKSANAAN
Keterangan:
Garis Komando
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
TIM PENGARAH
DEWAN PAKAR
SEKRETARIAT
Garis Koordinasi
(diisi oleh profesional yang diseleksi berdasar kompetensi/merit system)
TERIMA KASIH
22