tpb sosial

Nomor LHP dan Tgl. LHP Penyebab Rekomendasi Tindak LanjutTindaklanjut sd. 21/05/2015

Periode Pelaporan sd.21/05/2015

PERW. BPKP SULAWESI TENGGARA

Temuan

Rincian Temuan dan Tindaklanjut

LAP-02.00.01-0546/PW.20.2/1999 15/05/1999

< 0101 >

KELALAIAN PEMIMPIN PROYEK

< 0309 >

DISARANKAN KEPADA PEMIMPIN PROYEKUNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKANKEMAHALAN HARGA TERSEBUT

40.800.000,00< 0203 > 10.000.000,00

1 1 11

< 0305 >

TELAH DISETOR KE KAS NEGARA TANGGAL14-12-2000 SEBESAR Rp 10.000.000

31-01-2001 02

PROYEK BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIALPROP. SULTRA

TERDAPAT KEMAHALAN HARGA YANGSENGAJA DITINGGIKAN,YAITU DALAM OEDIMASUKKAN UNSUR PPN. PADA SAPIDANBERAS YANG MENURUT KETENTUANBUKAN BARANG KENAPAJAK SENILAI RP40.800.000,00

40.800.000,00NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.)

12.500.000,00

2

< 0305 >

Telah disetorkan sebagian ke kas negarasebesar Rp.12.500.000,00 sesuai SSBP tgl06-02-2001

28-02-2001 02

LHA-573/PW.20/2/2006 06/03/2006

< 1004 >

Kelemahan perencanaan program berupakurangnya sosialisasi program kepadamasyarakat serta penetapan jadwal waktupendataan yang terlalu singkat

< 0301 >

Bupati Konawe agar Memantau danberkoordinasi dengan BPS Kabupaten Konawedalam melakukan verifikasi kembali terhadapRTM yang belum masuk dalam daftar penerimaBLT maupun dalam daftar calon penerima BLTsusulan

< 0813 >

1 11

PKPS BBM Bidang Bantuan Langsung TunaiKab. Kendari

Rumah Tangga Miskin ( RTM ) yang layakmenerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) tetapibelum terdataBerdasarkan pengujian terhadap 1.959 rumahtangga miskin, ditemukan 308 rumah tanggayang memenuhi kriteria namun belum terdaftarsebagai penerima BLT tahap ke-1. Seluruh RTMtersebut telah didata sebagai calon penerima SLTpada pendataan susulan.

halaman ke 1 dari 36 Tanggal Cetak : 21/05/2015 12:38:38 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP




Temuan


LHA-573/PW.20/2/2006 06/03/2006

Fungsi Pemantauan dan Pengawasan Programoleh Tim yang dibentuk Pemerintah KabupatenKonawe belum berjalan.

< 0301 >

Bupati Konawe agar menginstruksikan kepadaTim Unit Pengaduan Masyarakat danPemantauan Pelaksanaan PKPS-BBMKabupaten Konawe untuk menjalankan tugasnyasesuai ketentuan serta menyediakan danaoperasional dari APBD untuk UPMP di tingkatKota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

< 0806 >

2 1

PKPS BBM Bidang Bantuan Langsung TunaiKab. Kendari

< 0503 >

Kelemahan perencanaan program berupapenetapan kriteria tambahan oleh BPS yangdilakukan setelah pendataan, pendistribusiankartu, dan pencairan dana selesai dilaksanakan.

< 0301 >

Bupati Konawe agar memantau danberkoordinasi dengan BPS Kabupaten Konawedalam melakukan verifikasi kembali terhadapKKB yang telah didistribusikan serta menarik danmembatalkan KKB pada RTM yang tidakmemenuhi kriteria.

< 0801 >

1 12

Sebanyak 13 RTM yang tidak memenuhi kriteriamenerima BLT tahap ke-1Berdasarkan pengujian terhadap 1.959 rumahtangga miskin, ditemukan 13 RTM yang tidakmemenuhi kriteria namun menerima BLT tahapke-1. Seluruh KKB dari RTM-RTM tersebut telahditarik kembali oleh BPS Kabupaten Konaweuntuk dibatalkan

Fungsi pemantauan dan pengawasan programoleh tim yang dibentuk Pemerintah KabupatenKonawe belum berjalan

< 0301 >

Bupati Konawe agar menginstruksikan kepadaTim Unit Pengaduan Masyarakat danPemantauan PKPS-BBM Kabupaten Konaweuntuk melakukan pemantauan dan pengendalianterhadap pelaksanaan PKPS-BBM bidang BLT

< 0804 >

2 1





Temuan


LAP-4129/PW.20/2/2008 14/11/2008

< 0702 >

Data yang digunakan adalah hasil pendataanyang dilakukan oleh BPS pada pelaksanaanprogram BLT Tahun 2005 yang belum pernahdiperbaharui/dimutakhirkan Adanya rumahtangga yang belum tercatat padahal kondisinyasangat miskinAdanya rumah tangga yang status ekonominyasudah tidak miskin lagiAdanya rumah tangga yang sudah meninggaldunia tanpa ahli waris yang berada pada rumahtangga yang samaAdanya rumah tangga yang sudah pindah alamatpadahal sebelumnya sudah tercatat

< 0104 >

kepada Bupati Konawe agar menyurati BadanPusat Statistik Kab.Konawe untuk memberiteguran kepada PCL atas kelalaiannya di dalammelakukan pendataan

< 0301 >

1 11

Audit Kinerja Program BLT Kab.Konawe Terdapat rumah tangga miskin yang memenuhikriteria namun tidak terdata oleh BPS.

< 0702 >

data yang digunakan adalah hasil pendataanyang dilakukan oleh BPS pada pelaksanaanprogram BLT Tahun 2005 yang belum pernahdiperbaharui/dimutakhirkan dimana masihterdapat kelemahan Adanya rumah tangga yangbelum tercatat padahal kondisinya sangat miskinAdanya rumah tangga yang status ekonominyasudah tidak miskin lagiAdanya rumah tangga yang sudah meninggaldunia tanpa ahli waris yang berada pada rumahtangga yang samaAdanya rumah tangga yang sudah pindah alamatpadahal sebelumnya sudah tercatat

< 0310 >

kepada Bupati Konawe agar menyurati BadanPusat Statistik Kab.Konawe untuk memberiteguran kepada PCL atas kelalaiannya di dalammelakukan pendataan

< 0301 >

1 12

Terdapat rumah tangga sasaran penerimaBantuan langsung tunai yang tidak memenuhikriteria, namun masih menerima bantuan.





Temuan


LAP-4129/PW.20/2/2008 14/11/2008

< 0501 >

Disebabkan kelalaian dari petugas kantor posmenyalurkan KKB/ uang kepada bukan yangberhak (menyerahkan secara kolektif kepadakepala Desa untuk selanjutnya dibagikan kepadaRTS) , serta tidak menyalurkan uang ditempatdimana masyarakat berada ( Kecamatanterdekat)

< 0104 >

kepada Bupati Konawe agar memberikan tegurankepada Kepala Desa Ladianta, Dimba, danMatadimba Kecamatan Wawonii Timur ataskelalaiannya tidak membayarkan kepada yangberhak atas bantuan langsung tunai tersebut

< 0302 >

1 13

Audit Kinerja Program BLT Kab.Konawe Terdapat RTS yang tercantum dalam daftarpenerima bantuan langsung tunai, tetapi yangbersangkutan tidak menerima baik KKB maupunuangnya senilai Rp 28.300.000,00.

< 0501 >

Disebabkan kelalaian dari petugas kantor posmenyalurkan KKB/ uang kepada bukan yangberhak (menyerahkan secara kolektif kepadakepala Desa untuk selanjutnya dibagikan kepadaRTS) , serta tidak menyalurkan uang ditempatdimana masyarakat berada ( Kecamatanterdekat)

< 0104 >

kepada Bupati Konawe agar memberikan tegurankepada Kepala Desa Kecamatan Wawonii Timuratas kelalaiannya melakukan pemotongan.

< 0302 >

1 14

Terdapat pemotongan untuk biaya transportpetugas atas penerimaan bantuan langsungtunai yang disalurkan.

LAP-3939/PW20/2/2009 15/09/2009

< 0107 >

(1)Kelalaian PPK/Penanggung jawab kegiatanyang mencairkan dana 100% tanpa didukungjaminan bank, melainkan melalui pemblokiran.

(2)Adanya pergeseran lokasi pembangunan daridaratan ke daerah pesisir laut yang mempersulitproses pengerjaan, namun tidak disertaiperubahan target fisik dan biaya satuanpekerjaan.

(3)Penetapan harga satuan per unit rumahberdasarkan plafond dana yang disiapkan dalamDIPA dengan tidak memperhitungkan biayaperolehan material yang akan digunakan untukpelaksanaan kegiatan pembangunan rumah.

< 0104 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar : (1)Menegur secara

tertulis PPK dan Penanggung jawab kegiatanatas pencairan dana 100% yang tidak didukungjaminan bank sesuai mekanisme yang ditetapkanDitjen Perbendaharaan.

(2)Menginstruksikan PPK dan Penanggungjawab kegiatan tahun anggaran berjalan untukmenaati ketentuan pencairan anggaran ataspelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

(3)Mengalihkan dana yang dibekukan darirekening rekanan, sehingga mengurangi risikodana dicairkan sendiri oleh rekanan.

(4)Memonitor/mengawasi dana yangdibekukan/diblokir tersebut, sehingga setiap saatselalu tercapai kesesuaian dengan kemajuan fisikpekerjaan.

< 1002 >

1 1 11

< 0307 >

Telah ditindaklanjuti sebagian untuk poin 3 dan 4dengan memindahkan ke rekening Dinas danhanya mencairkan angsuran pembangunansetelah cek fisik kemajuan pekerjaan.

23-12-2009 02

Program pemberdayaan Komunitas AdatTerpencil (KAT) TA 2008 pada Dinsos Prov.Sultra

Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaandan pembayaran melebihi fisik pekerjaan padapembangunan rumah petugas dan rumah wargaKAT di Desa Montigola.






Temuan


LAP-3939/PW20/2/2009 15/09/2009

2

< 0801 >

Telah ditindaklanjuti sesuai surat teguran nomor:467.1/365 tanggal 2/4/2014

01-07-2014 03


Menyetorkan ke Kas Negara atas jasa giro danayang diblokir, paling sedikit sebesar Rp1.728.538,00.

1.728.538,00< 0101 >

1.728.538,00

2 1

< 0105 >

Telah ditindaklanjuti sesuai bukti SSBP tanggal24 Nopember 2009 sebesar Rp1.728.538,00 danRp881.578,00 (temuan Rp1.728.538,00)

23-12-2009 03

Material (kayu, seng) yang digunakan untukbahan pelaksanaan kegiatan pembangunanrumah jumlahnya cukup besar dan sulitdidapatkan di lokasi kegiatan sehinggadidatangkan dari Desa Lasalimu dan KotaBau-Bau dengan jarak dan waktu tempuh sampaidi lokasi dengan menggunakan kapal boatcarteran +/- 9 jam pada waktu cuaca/iklim dalamkondisi normal. Hal ini sangat berpengaruh padajumlah hari pelaksanaan dan harga material.

< 0910 >

Sesuai dengan pasal 11 surat perjanjianpemborongan (kontrak), kepada rekanandikenakan denda maksimal atas keterlambatanpenyelesaian pekerjaan sebesar 5% dari nilaikontrak atau sebesar Rp 85.301.289,71.Penggenaan denda ini perlu dilakukan sebagaipenegakkan aturan dan pembelajaran bagirekanan. Sedangkan kenaikan harga-harga yangharus ditanggung oleh rekanan merupakan akibatdari kelalaiannya tidak segera memulai pekerjaansetelah penandatanganan kontrak. Hal ini terbuktidari tanggal kontrak 25 Juli 2008, kemajuan fisikper 31 Desember 2008 atau 5 bulan setelahnyahanya mencapai dibawah 20%.

< 0501 >

2 1





Temuan


LAP-3939/PW20/2/2009 15/09/2009

Kondisi tersebut tidak menjadi pertimbanganpada saat proses perencanaan baik harga perunit rumah maupun waktu pelaksanaan kontrak.

< 0309 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra selaku KuasaPengguna Anggaran agar : Memonitor/mengawasi secara ketatperkembangan pekerjaan fisik yang dijanjikanoleh rekanan untuk segera diselesaikan.Rekanan memberikan komitmen bahwapekerjaan yg belum selesai senilai dana ygdiblokir Rp.179.000.000,00 akan diselesaikan100% tgl. 30 September 2009.

< 0807 >

3 1 1

< 0804 >

Telah ditindaklanjuti sesuai BA PemeriksaanPelaksanaan Pekerjaan No. 35/TG/X/2009tanggal 20 Oktober 2009

23-12-2009 03


Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar : Memberikan sanksi

kepada rekanan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas ketidakmampuannya menyelesaikanpekerjaan secara tepat waktu, bahkan jauhmelampaui waktu menurut kontrak.

< 0302 >

2 1

< 0503 >

Telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala DinasSosial Prov. Sultra tanggal 5 Oktober 2009

23-12-2009 03

LAP-3941/PW20/2/2009 15/09/2009

< 0104 >

(1)Pihak rekanan dalam menyerahkan barangbantuan di beberapa lokasi KUBE dilakukanmelalui Kepala Desa atau petugas Dinas SosialKabupaten/Kota. Dalam pendistribusianselanjutnya tidak diserahkan/ diserahkansebagian/tidak tepat jumlah kepada KUBE karenaadanya pihak-pihak tertentu yang tidak berhakberusaha untuk menguasai barang bantuan danadanya sebagian anggota KUBE yang tidak mauberbagi dengan anggota kelompok.

(2)Rekanan memberikan uang kepada KUBEsebagai pengganti barang yang sulit didapatkan.

< 0802 >

Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaranagar memerintahkan Penanggung JawabProgram/Kegiatan agar:Memerintahkan kepada Rekanan untuk menarikbarang-barang yang berada dalam penguasaanpihak-pihak yang tidak berhak senilai Rp160,264.500,00 dan seterusnya menyerahkannyakepada yang berhak serta dibuatkan Berita AcaraSerah Terima Barang beserta dokumentasinya(data rincian barang dan lokasi terlampir).

< 0501 >

1 1 11

< 0203 >

Berdasarkan surat instruksi Kepala Dinas SosialNo: 412/667.G, tindak lanjut berupa suratpernyataan Penerimaan barang.

30-04-2015 03

Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin DanaDekonsentrasi pada Dinas Sosial Prov. SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2008

Terdapat bantuan untuk fakir miskin yang belumdiserahkan/ diserahkan tidak tepat jumlah/tidaksesuai spesifikasi teknis/ dialihkan kepada pihaklain sebesar Rp 235.037.500.00






Temuan


LAP-3941/PW20/2/2009 15/09/2009

Memastikan keberadaan serta penguasaan atashand traktor dan kelengkapan lainnya senilai Rp52.443.000,00 tersebut dan selanjutnya agarmerelokasikan/menyerahkannya kepadakelompok yang berhak sesuai SK Kepala Dinasdan dibuatkan Berita Acara Serah Terima barangbeserta dokumentasinya.

< 0504 >

2 1

< 0202 >

Berdasarkan surat instruksi Kepala Dinas SosialNo: 412/667.G, tindak lanjut berupa suratpernyataan Penerimaan barang

30-04-2015 03


Menarik dari rekanan dan selanjutnyamenyetorkan selisih harga sapi ke rekening kasnegara sebesar Rp 22.330.000,00.

22.330.000,00< 0101 >

22.330.000,00

3 1

< 0101 >

Atas selisih harga sapi sebesar Rp22.330.000,00 telah disetorkan ke Kas Negaraberdasarkan SSBP tanggal 25 Agustus 2009

22-11-2009 03

Memberikan teguran tertulis kepada pihak-pihakyang beritikad tidak baik atas penguasaan barangbantuan.

< 1002 >

4





Temuan


LAP-3941/PW20/2/2009 15/09/2009

< 0109 >

(1)Pelaksana Kegiatan menyerahkan dana tidaklangsung kepada yang berhak melainkan kepadaKadis/Kasubdin/Ka Seksi selanjutnya melakukanpembayaran honor tidak secara penuh/tidak tepatjumlah.(2)Tidak ada kontrol dari tenaga pendampingkecamatan/petugas desa atas jumlah honor/biayaperjalanan yang seharusnya diterima sesuaidaftar pembayaran yang ditandatanganinya, yangdisebabkan fungsi/perannya tidak optimalsebagaimana yang diharapkan, sehingga tidakada keberatan dari yang bersangkutan saatterjadi pembayaran yang tidak sesuai jumlahyang seharusnya tersebut.

< 0105 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra selaku KuasaPengguna Anggaran agar memerintahkankepada Penanggung Jawab Program/Kegiatanuntuk: Mempertanggungjawabkan sisa dana yangtidak diterima oleh nama-nama yang telahdipertanggungjawabkan melebihi realisasisebesar Rp 38.275.00,00 dengan menyetorkanke Kas Negara sebesar Rp 35.650.000,00

35.650.000,00< 0101 > 32.650.000,00

1 1 12

< 0105 >

Telah ditindaklanjuti sesuai setoran tanggal26/05/2010 Rp1.350.000,00; tanggal 23/03/2010Rp3.700.000,00; tanggal 05/04/2010Rp5.000.000,00; tanggal 01/12/2010Rp5.000.000,00; tanggal 10/01/2011Rp17.600.000,00. (Total setoranRp32.650.000,00)

19-04-2011 02


Terdapat pertanggungjawaban dana pengelolaankegiatan pemberdayaan fakir miskin yangmelebihi realisasi sebesar Rp 38.275.00,00. yakni:(1)Honor yang dibayarkan kepada TenagaPendamping Kecamatan, petugas desa rata-ratasebesar Rp. 1.000.000,00 hingga Rp1.500.000,00 dan beberapa penerima honor tidaktercantum namanya dalam Surat Keputusan,yaitu sebagai pengganti namun tidak diformalkandalam revisi SK.(2)Biaya perjalanan dinas dalam rangkapendataan/seleksi Pembentukan KUBE fakirmiskin rata-rata menerima Rp. 500.000,00 dansebagian lagi tidak menerima.


3.000.000,00

2

< 0105 >

telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor tgl, 19 Juli2010 senilai Rp. 3.000.000,-

04-07-2011 03

Memberikan teguran tertulis/sangsi yang tegaskepada Petugas Pelaksana Kegiatan yangbertanggungjawab atas pembayaran honortenaga pendamping dan biaya perjalanan dinas.

< 1002 >

2





Temuan


LAP-3941/PW20/2/2009 15/09/2009

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra selaku KuasaPengguna Anggaran agar memerintahkankepada Penanggung Jawab Program/Kegiatanuntuk: membayar kepada yang berhak sebesarRp2.625.000,00 atas nama Syukur, petugasKecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka sebesarRp 625.000,00, I Ketang dan Asep Suhada,petugas dari Desa Ambesinauwi KecamatanWolasi Kabupaten Konawe Selatanmasing-masing Rp 1.000.000,00.

2.625.000,00< 0203 >

625.000,00

3 1

< 0201 >

Telah ditindaklanjuti sesuai kuitansi penerimaanselisih honor pendamping KUBE an/ Syukursenilai Rp625.000,00 pada tanggal 18/03/2010.

19-04-2011 02


2.000.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sesuai kuitansi pembayaranselisih honor atas nama I Ketang dan AsepSahada senilai masing masing Rp1.000.000,00dengan total nilai Rp2.000.000,00 pada tanggal20 September 2012

11-06-2012 03





Temuan


LAP-3942/PW20/2/2009 15/09/2009

< 0401 >

proses seleksi target sasaran bantuan yang tidakmemperhatikan kondisi dan aktivitas KarangTaruna tersebut.

< 0105 >

Kepala Sub Dinas Sosial Provinsi Sultra selakuPPK dan Penanggung Jawab Program untuk :

(1)Memerintahkan PenanggungJawab/Pelaksana Kegiatan dalam melakukanseleksi untuk menentukan sasaran targetpenerima bantuan agar memperhatikan kriteriayang ditetapkan dan juga kondisi/aktivitas karangtaruna dimaksud.

(2)Memerintahkan PenanggungJawab/Pelaksana Kegiatan agar memberikansosialisasi atau pembinaan/pemantapan kepadakarang taruna mengenai maksud dan tujuanpemberian bantuan stimulan serta bagaimanacara mengelola bantuan tersebut agar mencapaitujuan yang diharapkan.

< 0807 >

1 11

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosialmasyarakat (dekon) TA 2008 pd Dinsos Prov.Sultra

Terdapat pemberian Bantuan Stimulan kepadaKarang Taruna yang tidak efektif karena tidaktepat sasaran.

< 0503 >

tidak efektifnya pembinaan dan proses seleksitarget sasaran bantuan dan tidak adanya laporandan monitoring atas pemanfaatan dana bantuanstimulan tersebut.

< 0105 >

Kepala Sub Dinas Sosial Provinsi Sultra selakuPPK dan Penanggung Jawab Programdirekomendasikan untuk memerintahkan kepadaPenanggung Jawab/Pelaksana Kegiatan untukmemonitor pemanfaatan bantuan stimulanttersebut dengan meminta laporanpertanggungjawaban penggunaan dana bantuanyang ditandatangani dan disetujui.diketaui olehpihak-pihak yang berkompeten.

< 0807 >

1 12

Bantuan stimulan (Rp. 5.000.000,00) kepadaKarang Taruna dimanfaatkan untuk kepentinganlain, tidak sesuai proposal yang diajukan.





Temuan


LAP-3942/PW20/2/2009 15/09/2009

< 0820 >

tidak adanya monitoring dari Pelaksana Kegiatanmengenai pemanfaatan bantuan tersebut.

< 0105 >

Kepala Sub Dinas Sosial Provinsi Sultra selakuPPK dan Penanggung Jawab Programdirekomendasikan untuk :

(1)Memerintahkan kepada PenanggungJawab/Pelaksana Kegiatan untuk memintapertanggungjawaban penyaluran dana bantuantersebut.

(2)Penanggung Jawab/Pelaksana Kegiatan agarmemantau/memonitor pemanfaatanperkembangan bantuan tersebut denganmewajibkan kepada mereka membuat laporanpemanfaatan bantuan.

< 0807 >

1 13

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosialmasyarakat (dekon) TA 2008 pd Dinsos Prov.Sultra

Tidak adanya pertanggungjawaban pemanfaatanbantuan mengakibatkan bantuan tidakdimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

LHA-4476/PW20/2/2010 07/09/2010

< 0503 >

Unsur kesengajaan dari pengurus Panti AsuhanAsmaul Husna mengalihkan bantuan kepembelian generator pembangkit listrik dengantujuan untuk mengantisipasi seringnya terjadipemadaman listrik PLN pada lokasi tersebutselain itu pihak panti lalai dalam mengamankanaset hasil pengadaan berupa laptop sehinggahilang dan Panti Asuhan Khairu UmmahKabupaten Muna mengalihkan bantuan tersebutuntuk permakanan karena dana yang diterimadari Kementerian Sosial tidak cukup untukmenutupi belanja rutin permakanan.

< 0104 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara selaku Kuasa Pengguna Anggaranmemerintahkan PPK atau penanggungjawabkegiatan agar menegur pengurus Panti AsuhanAsmaul Husna dan Panti Asuhan Khairu Ummahkarena kelalaianya membelanjakan bantuanoperasional untuk kepentingan di luar proposaldan terhadap kehilangan laptop agar membuatlaporan kehilangan barang dari kepolisiansetempat.

< 1002 >

1 1 11

< 0503 >

Telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala DinasSosial Prov. Sultra No. 463.1/108.a tanggal 17Maret 2011 & Surat Laporan Kehilangan Barangdari Kepolisian tanggal 27 Agustus 2010

05-04-2011 03

Pembinaan & Perlindungan Kesejahteraan SosialAnak Terlantar (Dana Dekonsentrasi) KemensosDinas Sosial Prov. Sultra TA 2009

Penggunaan dana bantuan operasional anaktidak sesuai dengan proposal.





Temuan


LHA-4476/PW20/2/2010 07/09/2010

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara selaku Kuasa Pengguna Anggaranmemerintahkan PPK atau penanggungjawabkegiatan agar menginstruksikan pengurus PantiAsuhan Khairu Ummah untukmempertanggungjawabkan penggunaan danabantuan operasional sesuai dengan realisasipenggunaan yang sebenarnya.

< 0502 >

2

Pembinaan & Perlindungan Kesejahteraan SosialAnak Terlantar (Dana Dekonsentrasi) KemensosDinas Sosial Prov. Sultra TA 2009

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara selaku Kuasa Pengguna Anggaranmemerintahkan PPK atau penanggungjawabkegiatan agar memonitor pemanfaatan bantuanoperasional tersebut dengan meminta laporanpertanggungjawaban penggunaan dana bantuanyang ditandatangani dan disetujui oleh KepalaDinas Sosial Kabupaten

< 0806 >

3

LHA-4507/PW20/2/2011 08/11/2011

< 0109 >

Kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Bendaharawan, PejabatPembuat dan Penandatangan SPM dalammelakukan pengelolaan keuangan Negara, dalammelakukan pembayaran/realisasi keuanganhanya berpedoman kepada dana yang tersediadalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2010

< 0104 >

Mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan cara menarikkembali dan menyetorkan ke Kas Negarasebesar Rp3.150.000,00

3.150.000,00< 0101 >

1 11

Kegiatan Perlindungan Sosial Tindak Kekerasandan Pekerja Migran pada Dinas Sosial ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010

Pembayaran Biaya Transport Lokal dan UangHarian Belum Sesuai Ketentuan SebesarRp3.150.000,00






Temuan


LHA-4507/PW20/2/2011 08/11/2011

Memberikan teguran kepada Pejabat PembuatKomitmen, Bendaharawan Pengeluaran, sertaPejabat Pembuat dan Penandatangan SPM ataskelalaiannya melakukan pembayaran yang tidaksesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.a tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03

Kegiatan Perlindungan Sosial Tindak Kekerasandan Pekerja Migran pada Dinas Sosial ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010

Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkaitdengan pengelolaan keuangan Negara, dalampenyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan

< 0903 >

3 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.a tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03

LHA-4508/PW20/2/2011 08/11/2011

< 0109 >

Kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Bendaharawan, PejabatPembuat dan Penandatangan SPM dalammelakukan pengelolaan keuangan Negara, dalammelakukan pembayaran/realisasi keuanganhanya berpedoman kepada dana yang tersediadalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2010

< 0104 >

Mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan menarik kembalidan menyetorkan ke kas Negara sebesarRp1.589.200,00

1.589.200,00< 0101 >

1 11

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Korban BencanaSosial pada Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2010

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas BelumSesuai Ketentuan Rp1.589.200,00


Memberikan teguran kepada Pejabat PembuatKomitmen, Bendaharawan Pengeluaran, sertaPejabat Pembuat dan Penandatangan SPM ataskelalaiannya melakukan pembayaran yang tidaksesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.b tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03





Temuan


LHA-4508/PW20/2/2011 08/11/2011

Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkaitdengan pengelolaan keuangan Negara, dalampenyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan

< 0903 >

3 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.b tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Korban BencanaSosial pada Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2010

LHA-4509/PW20/2/2011 08/11/2011

< 0109 >

Kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Bendaharawan, PejabatPembuat dan Penandatangan SPM dalammelakukan pengelolaan keuangan Negara,dimana pembayaran yang dilakukanmenyesuaikan dengan dana yang tersedia dalamDIPA dan RKA-KL Tahun 2010

< 0104 >

Mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan menarik kembalidan menyetorkan ke Kas Negara sebesarRp17.770.000,00

17.770.000,00< 0101 >

1 11

Kegiatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosialpada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi TenggaraTahun Anggaran 2010

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas danTransport Lokal Tidak Sesuai Ketentuan SebesarRp17.770.000,00


Memberikan teguran kepada Pejabat PembuatKomitmen, Bendaharawan Pengeluaran, danPejabat Pembuat dan Penandatangan SPM ataskelalaiannya melakukan pembayaran yang tidaksesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.f tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03

Dalam penyusunan Petunjuk OperasionalKegiatan, memperhatikan ketentuan yang berlakuterkait dengan pengelolaan keuangan Negara

< 0903 >

3 1

< 0503 >


30-04-2015 03





Temuan


LHA-4510/PW20/2/2011 08/11/2011

< 0109 >


< 0104 >


4.560.000,00< 0101 >

2.000.000,00

1 1 11

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian sesuai SSBPtanggal 13 Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00.

15-06-2012 02

Kegiatan Penyelenggaraan PencarianPenyelamatan Musibah Bencana Alam danBencana Lainnya pada Dinas Sosial Prov. SultraTA 2010

Pembayaran Biaya Transport dan PenginapanNarasumber Belum Sesuai Ketentuan SebesarRp4.560.000,00


Memberikan teguran kepada Pejabat PembuatKomitmen, Bendaharawan pengeluaran, PejabatPembuat dan Penandatangan SPM ataskelalaiannya melakukan pembayaran yang tidaksesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >

Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengansurat teguran Nomor 900/282.d tanggal 19 Maret2015

30-04-2015 03


< 0903 >

3 1

< 0503 >


30-04-2015 03

< 0109 >


< 0104 >


21.600.000,00< 0101 >

1 12

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas BelumSesuai Ketentuan Rp21.600.000,00






Temuan


LHA-4510/PW20/2/2011 08/11/2011

Memberikan teguran kepada Pejabat Pembuatkomitmen, Bendaharawan pengeluaran, PejabatPembuat dan Penandatangan SPM ataskelalaiannya melakukan pembayaran yang tidaksesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >


30-04-2015 03

Kegiatan Penyelenggaraan PencarianPenyelamatan Musibah Bencana Alam danBencana Lainnya pada Dinas Sosial Prov. SultraTA 2010


< 0903 >

3 1

< 0503 >


30-04-2015 03

LHA-4290/PW.20/2/2012 10/10/2012

< 0105 >

Ketidakcermatan PPK, yaitu pembayaran yangdilakukan hanya disesuaikan dengan besaranyang tersedia dalam DIPA dan RKA-KL Tahun2011 tanpa memperhatikan peraturanperundangan terkait

< 0104 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara agar menginstruksikan PPK untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan menyetorkan keKas Negara sebesar Rp 42.450.000

42.450.000,00< 0116 >

1 11

Laporan Hasil Audit atas Program Perlindungandan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012

Kelebihan pembayaran uang harian fullboardkegiatan sebesar Rp 42.450.000


Memberikan teguran kepada PPK atasketidakcermatan dalam melakukan pembayaran

< 1002 >

2 1

< 0503 >


30-04-2015 03





Temuan


LHA-4290/PW.20/2/2012 10/10/2012

< 0105 >

Ketidakcermatan PPK yaitu pembayran yangdilakukan hanya mendasrkan besaran anggaranyang tersedia dalam DIPA dan RKA-KL Tahun2011 tanpa memperhatikan peraturanperundangan terkait

< 0104 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara agar menginstruksikan PPK untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan menyetor ke KasNegara sebesar Rp 9.180.000

9.180.000,00< 0116 >

1 12

Laporan Hasil Audit atas Program Perlindungandan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012

Kelebihan pembayaran uang transport lokalsebesar Rp 9.180.000


Memberikan teguran kepada PPK atasketidakcermatan dalam melakukan pembayaranyang tidak sesuai ketentuan

< 1002 >

2 1

< 0503 >


30-04-2015 03

LHA-4567/PW.20/2/2012 10/10/2012

< 0106 >

Kurangnya pengawasan dan monitoringpenanggung jawab program/PPK terhadappelaksanaan pekerjaan di lapangan

< 0801 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggaraselaku KPA agar memerintahkan PenanggungJawab Program/PPK untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran tersebut dengan cara menarikkembali dari CV. Makmur Perkasa sebesar Rp14.551.837,55 dan menyetorkannya ke KasNegara

14.551.837,55< 0101 >

5.000.000,00

1 1 11

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganmenyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.5.000.000 sesuai dengan NTPN1002051403030202

26-08-2013 02

Laporan Hasil Audit Operasional atas ProgramPemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara TA 2012

Terdapat selisih antara volume kontrak denganvolume hasil pekerjaan senilai Rp 14.551.837,55


5.000.000,00

2

< 0105 >

Telah ditindaklanjuti dengan setor ke Kas Negarasebesar Rp5000.000 melalui PT Pos Indonesia(Persero) Kendari Nomor NTPN1406060308090909

30-06-2014 02





Temuan


LHA-4567/PW.20/2/2012 10/10/2012

2.000.000,00

3

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara pada tanggal 16Oktober 2014 dengan nomor NTPN0511091705010600. (bukti terlampir)

17-03-2015 02

Laporan Hasil Audit Operasional atas ProgramPemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara TA 2012

< 0101 >

Penanggung Jawab Program/PPK danBendaharawan Pengeluaran kurang memahamiketentuan yang berlaku khususnya mengenaiSBU untuk kegiatan yang menggunakan tariffullboard

< 0403 >

KPA agar memerointahkan Penanggung JawabProgram/PPK untuk mempertanggngjawabankelebihan pembayaran uang saku tersebutdengan menarik kembali kelebihan pembayrantersebut dari pegawai yang terkait danmenyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp3.900.000

3.900.000,00< 0101 >

3.200.000,00

1 1 12

< 0105 >

Telah ditindaklanjuti dengan setor ke Kas Negarasebesar Rp3.200.000 dengan NTPN0002000710031208

30-06-2014 02

Terdapat pembayaran uang saku kegiatan yangmelebihi standar biaya umum sebesar Rp3.900.000


Dinas Sosial Provinsi belum menetapkan standarbiaya kegiatan sebagai acuan bagi seluruhpelaksanaan program

< 0205 >

Menyusun dan menetapkan standar biayakegiatan yang menjadi acuan/dasar perhitunganbiaya bagi seluruh program di lingkungan DinasSosial Provinsi Sulawesi Tenggara

< 0903 >

2 1 1

< 0801 >

Telah ditindaklanjuti dengan Keputusan KepalaDinas Sosial Prov. Sultra Nomor 010/168 tanggal21/12/2014 Standar Biaya Transport PerjalananDinas Lingkungan Dinsos Sultra

30-06-2014 03

LAK-690/PW20/2/2013 02/12/2013

< 0114 >

Adanya Kesengajaan (itikad tidak baik) padaKepala Desa

< 0911 >

Direkomendasikan kepada Ketua Tim KoordinasiRaskin Kabupaten Konawe Untuk memerintahkankepada Kepala Desaagar segera menyalurkanRaskin yang sudah ditebus masing-masing DesaSanuanggamo sebesar 1.766 Kg, Ambepulusebesar 3.420 Kg, Asaki sebesar 3.000 Kg dandesa Lalousu sebesar 2.250 Kg.

28.176.000,00< 0204 >

28.176.000,00

1 1 11

< 0203 >

Telah ditindaklanjuti dengan penyaluran berasmiskin di Desa Sanuanggamo 1.796 kg,Ambepulu 3.420 k, Asaki, 3.000 kg, Lalousu2.250 kg. (bukti penyaluran beras terlampir)

17-02-2015 03

Audit Operasional Raskin Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran2013

Terdapat kekurangan penyaluran Raskin kepadarumah tangga sasaran (RTS-PM) oleh KepalaDesa






Temuan


LAK-690/PW20/2/2013 02/12/2013

Menegnakan sanksi sesuai ketentuan yangberlaku kepada kepala Desa Sanuanggamo,Puundomi, Andepusandu, Ambepulu, Asaki danLalousu yang tidak segera menyalurkan berasyang sudah ditebus

< 0306 >

2

Audit Operasional Raskin Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran2013

< 0503 >

Adanya tuntutan sebagian besar masyarakat didesa yang tidak terdaftar dalam RTS-PM untukmendapatkan beras subsudi dari pemerintah(Raskin) sehingga raskin dibagi rata kepadamasyarakat dan kurangnyasosialisasi/pemahaman masyarakat terhadaptujuan program Raskin

< 0000 >

Direkomendasikan kepada Ketua Tim Koordinasiagar meningkatkan sosialisasi kepadamasyarakat dan menginstruksikan kepada kepaladesa/kelurahan untuk melakukan pendekatankepada warga dan tokoh masyarakat setempatatas substansi Program Raskin

< 0504 >

1 12

RTS-PM Menerima Beras Kurang dari 15 Kg perBulan

< 0503 >

Adanya Kesengajaan Kepala desa membebaniRTS biaya tambahan dengan alasan untuk tujuankegiatan desa, seperti peringatan ulang tahunKemerdekaan

< 0000 >

Direkomendasikan kepoada ketua Tim koordinasiRaskin Kabupaten Konawe agar memberikansanksi sesuai dengan ketentuan yang berlakukepada para kepala desa sanuanggamo,Puudombi, Andepusandu, Ambepulu, Asaki danLalousu yang telah menaikkan harga beras

< 0504 >

1 13

RTS-PM Membayar Raskin dengan hargamelebihi ketentuan

< 0503 >

Kurangnya Pembinaan dan sosialisasipengelolaan administrasi oleh Koordinasi RaskinKabupaten.

< 0604 >

memberikan teguran kepada pelaksanaankegiatan atas kelalaiannya.

< 1001 >

1 14

Persyaratan administrasi penyaluran Raskin tidakterpenuhi





Temuan


LAK-691/PW20/2/2013 03/12/2013

< 0811 >

karena adanya tuntutan masyarakat untuk dibagisecara merata dan tidak seluruh penduduk miskinmasuk dalam Daftar RTS-PM

< 0000 >

Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Baubauagar melakukan koordinasi dengan BPS untukpendataan kembali RTS PM

< 0813 >

1 11

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program SubsidiBeras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Raskin) pada Kota Baubau Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2013

Terdapat Penerima Raskin yang Tidak Terdaftardalam Rumah Tangga Sasaran PenerimaManfaat (RTS PM)

< 1004 >

adanya pemutakhiran data RTS-PM melaluiMusyawarah Kelurahan yang jumlahnya lebihbesar dari daftar yang dikeluarkan oleh TNP2K

< 0000 >

Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Baubauagar memberikan teguran kepada pelaksanadistribusi Raskin tingkat kelurahan

< 1002 >

1 12

RTS-PM menerima Raskin dengan jumlah kurangdari 15 Kg/bulan, yaitu rata-rata sebanyak 5,24Kg/bulan

< 0503 >

pemerintah daerah dalam APBD belummenganggarkan biaya ongkos angkut dan biayaoperasional pelaksana distribusi di tingkatkelurahan

< 0305 >

Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Baubauagar berkoordinasi dengan pihak terkait untukmengusulkan anggaran operasional pelaksanadistribusi tingkat kelurahan dan ongkos angkutRaskin dalam APBD

< 0501 >

1 13

Harga Raskin dibayar oleh RTS-PM Tidak SesuaiDengan Ketentuan

< 1006 >

pelaksana distribusi di kelurahan menunggupembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dariRTS-PM terkumpul seluruhnya

< 0310 >

Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Baubauagar melakukan sosialisasi kepada masyarakatbahwa penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan

< 0706 >

1 14

Waktu Penyaluran Raskin Tidak SesuaiKetentuan





Temuan


LAK-691/PW20/2/2013 03/12/2013

< 1006 >

pelaksana distribusi di kelurahan tidak melakukanpengujian kualitas Raskin pada saat diterima

< 0702 >

Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Baubauagar menginstruksikan kepada pelaksanadistribusi untuk melakukan pengujian kualitasRaskin pada saat diterima

< 0902 >

1 15

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program SubsidiBeras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Raskin) pada Kota Baubau Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2013

Raskin yang Diterima oleh RTS-PM TidakSeluruhnya Dalam Kategori Baik

< 0811 >

kelalaian pelaksana distribusi Raskin dikelurahan dan kecamatan

< 0702 >

kepada Ketua Tim Koordinasi, Monitoring,Evaluasi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)Kota Baubau agar menginstruksikan kepadapelaksana distribusi di tingkat kelurahan dankecamatan untuk mengadministrasikan setiapada perubahan penerima Raskin

< 0501 >

1 16

Persyaratan Administrasi Penerima Raskin belumTerpenuhi

LHE-694/PW20/2/2013 03/12/2013

< 1004 >

Tidak diperolehnya pemutakhiran data RTS darikecamatan dan desa

< 0407 >

Melakukan validasi dan pemutakhiran dataRTS-PM melalui mekanismeMusdes/Muskel/Muscam.

< 0704 >

1 11

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program SubsidiBeras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) pada Kabupaten Muna Tahun 2013

Berdasarkan hasil pemeriksaan di kecamatandan desa serta konfirmasi ke RTS-PM, ditemukanpermasalahan sebagai berikut:

(1)Lurah/Kepala Desa tidak pernah mengadakanmusyawarah kelurahan atau musyawarah desauntuk mengakomodir rumah tangga yang tidakmasuk dalam data TNP2K dari pusat;

(2)Lurah/Kepala Desa tidak pernah membuatDaftar Penerima Manfaat (DPM-1) dari hasilmusyawarah kelurahan/desa tersebut;

(3)RTS-PM hanya ditetapkan berdasarkanpengklasifikasian PNS dengan non PNS, apabiladalam keluarga tersebut ada PNS, maka keluargatersebut tidak menerima pembagian raskin;

(4)RTS-PM tidak memiliki kartu raskin.





Temuan


LHE-694/PW20/2/2013 03/12/2013

Kurangnya sosialiasi program raskin di tingkatkecamatan

< 0601 >

Menginstruksikan kepada KepalaDesa/Kelurahan untuk melakukan musyawarahdesa/kelurahan yang bertujuan untuk menggantiRTS-PM yang sudah meninggal, pindah alamatatau yang dinilai tidak layak untuk menerimaraskin;

< 0704 >

2 1


< 1004 >

Tuntutan masyarakat agar alokasi raskin dibagirata kepada seluruh warga

< 1006 >

Membentuk tim untuk melakukan pengawasandan pendampingan saat penyaluran raskin untukmemastikan ketepatan sasaran pada RTS-PMdan jumlah beras yang diterima oleh RTS-PM;

< 0703 >

1 12

Beras Raskin yang diterima oleh RTS-PM kurangdari 15 Kg /bulanPembagian raskin pada 135 RTS-PM padasembilan desa di Kabupaten Muna ditemukanRTS-PM hanya menerima raskin sebanyak 2kg/bulan sampai 6 kg/bulan,

Kurangnya sosialisasi/pemahaman masyarakatterhadap program raskin

< 1006 >

Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepadamasyarakat dan tokoh masyarakat atas substansiprogram raskin yaitu untuk meringankan bebandari rumah tangga miskin

< 0504 >

2 1

Pelaksana distribusi tidak melakukanpenimbangan saat penyaluran raskin di titikdistribusi, untuk memastikan bahwa jumlahpendistribusian beras telah sesuai denganpermintaan.

< 1006 >

Menginstruksikan kepada pelaksana distribusiuntuk melakukan penimbangan secara teliti danmembuat berita acara penimbangan tersebut.

< 0813 >

3 1





Temuan


LHE-694/PW20/2/2013 03/12/2013

< 0503 >

Pemerintah Kabupaten Muna tidakmenganggarkan biaya pendamping programraskin dalam APBD;

< 0305 >

Ketua Tim Koordinator, Monitoring dan EvaluasiRaskin Kabupaten Muna agar mengusulkankepada Pemerintah Kabupaten Muna untukmengalokasikan anggaran program Raskin dalamAPBD Kabupaten Muna

< 0501 >

1 13


Harga Beras Raskin Dibayar oleh RTS-PM TidakSesuai KetentuanHarga raskin yang ditebus oleh RTS-PMditambah dengan biaya operasional yang timbuldari titik distribusi sampai titik bagi, sehinggamelebihi harga Rp1.600/kg

< 0811 >

Kelalaian dari tim koordinasi raskin KabupatenMuna yang tidak menjalankan tugas pokok danfungsinya terkait penetapan rencana penyaluranraskin

< 0701 >

Ketua Tim Koordinator, Monitoring dan EvaluasiRaskin Kabupaten Muna agar menyusun rencanapenyaluran raskin untuk Raskin Tahun Anggaran2014.

< 0501 >

1 14

Ketidaktepatan waktu penyediaan danpenyaluran Raskin sampai di Titik Distribusi (TD)

< 0811 >

kurangnya sosialisasi program raskin danpembinaan terhadap pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan

< 1006 >

Ketua Tim Koordinator, Monitoring dan EvaluasiRaskin Kabupaten Muna agar:Mendorong masyarakat di kelurahan/desa untukmengadakan muscam/musdes/muskel yang akanmemutakhirkan data RTS-PM untuk Tahun 2014;

< 0501 >

1 15

Persyaratan administrasi penerima Raskin tidakterpenuhiDari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa:

a.Sebagian besar rumah tangga penerima raskintidak mempunyai kartu RTS-PM dan tidaktermasuk dalam data RTS-PM yang bersumberdari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K;

b.Tidak adanya bukti administrasi dalampenerimaan dan penyetoran uang harga tebusraskin dari RTS-PM.





Temuan


LHE-694/PW20/2/2013 03/12/2013

< 0811 >

kurangnya sosialisasi program raskin danpembinaan terhadap pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan

< 1006 >

Ketua Tim Koordinator, Monitoring dan EvaluasiRaskin Kabupaten Muna agar melakukansosialisasi kepada RTS-PM dan pelaksanadistribusi terkait pentingnya tertib administrasidalam penyaluran raskin.

< 0504 >

1 16


Persyaratan administrasi penyaluran Raskin tidakterpenuhiDari hasil pemeriksaan ditemukan bahwapelaksana distribusi di desa/kelurahan tidakpernah membuat Daftar Realisasi PenjualanBeras (DPM-2).

< 0811 >

kurangnya sosialisasi program raskin,pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadappara pelaksana program raskin

< 1006 >

kepada Ketua Tim Koordinator, Monitoring danEvaluasi Raskin Kabupaten Muna agarMendorong Tim Koordinasi Raskin Kecamatandan pelaksana distribusi agar segera membuatLaporan Pelaksanaan Raskin Tahun 2013.

< 0501 >

1 17

Pelaksanaan tugas Timkor tidakdiadministrasikan sesuai ketentuan.

< 0503 >

Kelalaian pelaksana distribusi di tingkatdesa/kelurahan yang tidak melakukanpemeriksaan secara teliti atas raskin yangditerima

< 0601 >

Ketua Tim Koordinator, Monitoring dan EvaluasiRaskin Kabupaten Muna agar menginstruksikankepada para pelaksana distribusi agar melakukanpemeriksaan kualitas beras secara teliti dandituangkan ke dalam dokumen berita acara, danapabila tidak memenuhi kualitas beras sesuaidengan ketentuan maka dikembalikan kepadaPerum Bulog setempat.

< 0703 >

1 18

Beras Raskin yang diterima RTS-PM tidak dalamkategori baikDari hasil konfirmasi terhadap 135 RTS-PM yangditemukan adanya beras raskin yang tidak layakdikonsumsi





Temuan


LAK-706/PW20/2/2013 06/12/2013

< 0402 >

adanya tuntutan masyarakat untuk dibagi secaramerata dan tidak seluruh penduduk miskin masukdalam Daftar RTS-PM

< 1006 >

Atas permasalahan tersebut kamirekomendasikan kepada Ketua Tim Koordinasi,Monitoring, Evaluasi Beras untuk Keluarga Miskin(Raskin) masing-masing kabupaten/kota agar:

a.Menginstruksikan kepada lurah untukmelakukan musyawarah desa/kelurahan yangbertujuan untuk menyusun RTS-PM yang adameninggal, pindah alamat, atau dinilai tidak layakuntuk menerima raskin.

b.Melakukan validasi dan pemutakhiran dataRTS-PM hasil musdes/muskel/muscam

< 0501 >

1 11

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program SubsidiBeras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) pada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun2013

Berdasarkan hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara pada Kota Kendari, KabupatenKonawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utaradidapati adanya pembagian Raskin olehkelurahan tidak berdasarkan Daftar RTS-PMyang terdaftar dalam Tim Nasional PercepatanPenanggulangan kemiskinan (TNP2K), namundibagi secara merata kepada seluruh masyarakatyang menurut kelurahan dianggap tidak mampu

< 0402 >

a.Tuntutan masyarakat agar alokasi raskin dibagirata kepada seluruh warga;

b.Kurangnya sosialisasi/pemahaman masyarakatterhadap program raskin;

c.Pelaksana distribusi tidak melakukanpenimbangan saat penyaluran raskin di titikdistribusi, untuk memastikan bahwa jumlahpendistribusian beras telah sesuai denganpermintaan

< 1006 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinator, Monitoring dan Evaluasi RaskinKabupaten agar:

a.Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepadamasyarakat dan tokoh masyarakat atas substansiprogram raskin yaitu untuk meringankan bebandari rumah tangga miskin;

b.Menginstruksikan kepada pelaksana distribusiuntuk melakukan penimbangan secara teliti danmembuat berita acara penimbangan tersebut

< 0813 >

1 12

Berdasarkan hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara pada Kota Kendari, KabupatenKonawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utaradidapati RTS-PM hanya menerima raskin berkisarantara 2kg-12kg/bulan

< 0401 >

pemerintah daerah tidak menganggarkan danapendamping untuk Program Raskin dalam APBD

< 0205 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinator, Monitoring dan Evaluasi RaskinKabupaten agar mengusulkan kepadaPemerintah Kabupaten untuk mengalokasikananggaran program Raskin dalam APBDKabupaten Tahun Anggaran 2014

< 0501 >

1 13

Berdasarkan hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara pada Kota Kendari, KabupatenKonawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utaradidapati harga raskin yang ditebus oleh RTS-PMditambah dengan biaya operasional yang timbuldari titik distribusi sampai titik bagi, sehinggamelebihi harga Rp1.600/kg. Harga yang ditebusRTS-PM berkisar antaraRp1.800,00-Rp2.400,00/kg





Temuan


LAK-706/PW20/2/2013 06/12/2013

< 0109 >

Hal ini disebabkan: a.Kurangnya sosialisasi dan pengendalian yang

dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin KotaKendari;

b.Ketidakpahaman para Lurah selakupenanggungjawab pelaksanaan Raskin dikelurahan akan perutukkan dana transporttersebut

< 0604 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinator, Monitoring dan Evaluasi Raskin KotaKendari agar:

a.Memerintahkan Lurah Poasia, Lurah Lapulu,dan Lurah Abeli untuk menyetorkan danatransportasi tersebut ke Kas Daerah denganrincian Kelurahan Lapulu sebesarRp2.772.000,00, Kelurahan Poasia sebesarRp864.000,00 dan Kelurahan Abeli sebesarRp1.452.000,00.

b.Menginstruksikan kepada seluruh Lurah agarmengefektifkan dana program Raskin yang telahdianggarkan oleh Pemerintah Kota Kendari untukbiaya operasional pendistribusian Raskin ke titikbagi sehingga RTS-PM tdak dibebankan lagidengan biaya tambahan transportasi dan biayalainnya

5.088.000,00< 0104 >

1 14


Terdapat Penggunaan Dana TransportPendistribusian Raskin yang tidak sesuaiperuntukkannya sebesar Rp5.088.000,00 (KotaKendari).


< 0823 >

Hal ini disebabkan: a.Kurangnya sosialisasi program raskin dan

pembinaan terhadap pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan.

b.Kelalaian pelaksana distribusi Raskin dikelurahan dan kecamatan

< 0604 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinator, Monitoring dan Evaluasi RaskinKabupaten agar:

a.Mendorong masyarakat di kelurahan/desauntuk mengadakan muscam/musdes/muskelyang akan memutakhirkan data RTS-PM untukTahun 2014;

b.Melakukan validasi atas hasil pemutakhirandata RTS-PM dari hasil musdes/muskel/muscamtersebut.

c.Menginstruksikan kepada pelaksana distribusidi tingkat kelurahan dan kecamatan untukmengadministrasikan setiap ada perubahanpenerima Raskin

< 0501 >

1 15

Berdasarkan hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara pada Kota Kendari, KabupatenKonawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utaraditemukan bahwa sebagian besar rumah tanggapenerima raskin tidak mempunyai kartu RTS-PMdan tidak termasuk dalam data RTS-PM yangbersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola olehTNP2K serta Tidak adanya bukti administrasidalam penerimaan dan penyetoran uang hargatebus raskin dari RTS-PM





Temuan


LAK-706/PW20/2/2013 06/12/2013

< 0402 >

kurangnya sosialisasi program raskin,pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadappara pelaksana program raskin

< 0604 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinator, Monitoring dan Evaluasi RaskinProvinsi agar meningkatkan koordinasi denganTim Koordinasi Kabupaten maupun kecamatanuntuk membuat pelaporan pelaksanaan

< 0902 >

1 16


Berdasarkan hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara pada Kota Kendari, KabupatenKonawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utaraditemukan bahwa Tim Koordinasi Raskin baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan tidakpernah membuat laporan pelaksanaan programraskin

< 1006 >

pelaksana distribusi di kelurahan tidak melakukanpengujian kualitas Raskin pada saat diterima

< 0703 >

Kami merekomendasikan kepada Ketua TimKoordinasi, Monitoring, Evaluasi Beras untukKeluarga Miskin (Raskin) Kota Kendarimenginstruksikan kepada pelaksana distribusitingkat kelurahan untuk melakukan pengujiankualitas Raskin pada saat diterima, dan apabilaberas tidak sesuai dengan kriteria yang telahditetapkan maka di kembalikan ke Perum Bulogsetempat

< 0701 >

1 17

Beras Raskin yang diterima RTS-PM tidakseluruhnya dalam kategori baik.Dari hasil Audit Raskin Provinsi SulawesiTenggara melalui konfirmasi terhadap RTS-PM diKota Kendari ditemukan adanya beras raskinyang tidak layak dikonsumsi

LAO-768/PW20.2/2014 07/11/2014

< 0109 >

Ketidakpahaman PPK tentang Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor52/PMK.02/2014

< 0104 >

Mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran dengan menyetorkan ke kas negarasebesar Rp11.500.000,00

11.500.000,00< 0101 > 6.500.000,00

1 1 16

< 0106 >

telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kasnegara sesuai dengan NTPN Nomor 0301121309

06-02-2015 02

Laporan Hasil Audit Operasional ProgramRehabilitasi Sosial yang dibiayai DanaDekonsentrasi Kementerian Sosial pada DinasSosial Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1Januari 2013 s.d 31 Juli 2014

Terdapat Kelebihan Pembayaran atasPelaksanaan Kegiatan Sebesar Rp11.500.000,00






Temuan


LAO-768/PW20.2/2014 07/11/2014

Kelalaian Pejabat Penguji Tagihan /Pembayarandan Penandatanganan SPMmengesahkan/memeriksa bukti pembayaran tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku.

< 0104 >

Memberikan teguran kepada PPK, PejabatPenandatangan SPM/Pejabat Penguji Tagihan,dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran2014 atas kelalaiannya dalam melaksanakantugas

< 1002 >

2 1 1

< 0503 >

Telah ditindaklanjuti dengan surat teguran KepalaDinas Sosial Provinsi Sultra dengan Nomor surat936/56.a tanggal 22 Januari 2015. (buktiterlampir)

16-03-2015 03

Laporan Hasil Audit Operasional ProgramRehabilitasi Sosial yang dibiayai DanaDekonsentrasi Kementerian Sosial pada DinasSosial Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1Januari 2013 s.d 31 Juli 2014

LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

< 0104 >

kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen Tahun 2013 dalammelakukan pengelolaan keuangan Negara,dimana pembayaran yang dilakukanmenyesuaikan dengan dana yang tersedia dalamDIPA dan RKA-KL Tahun 2013

< 0402 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara agar Menginstruksikan PPKPerlindungan Jaminan Sosial Tahun 2013 untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran dengan menyetorkannya ke kasNegara sebesar Rp27.000.000,00

27.000.000,00< 0101 >

1.000.000,00

1 1 11

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara pada tanggal 18Februari 2015 dengan nomor NTPN0596060904140202. (bukti terlampir)

16-03-2015 02

Laporan Hasil Audit Operasional atas ProgramPerlindungan dan Jaminan Sosial pada DinasSosial Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2014

Terdapat Kelebihan Pembayaran KegiatanCommunity Meeting Sebesar Rp27.000.000,00


500.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara pada tanggal 27Februari 2015 dengan nomor NTPN 0014 06100004 1403. (bukti terlampir)

16-03-2015 02

1.500.000,00

3

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara pada tanggal 6Februari 2015 dengan nomor NTPN 021112050215 0813. (bukti terlampir)

16-03-2015 02





Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

Mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuankepada PPK Tahun 2013 atas kelalaiannyamelakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2


< 0111 >

ketidakpahaman PPK Tahun 2013,Penandatangan SPM, Bendahara DanaDekonsentrasi Perlindungan Jaminan SosialProvinsi Sulawesi Tenggara mengenaipersyaratan yang harus dipenuhi untukpembayaran honorarium yang dapat dibayarkankepada petugas yang melaksanakan kegiatan

< 0604 >

Kepada Kepala Dinas Provinsi SulawesiTenggara agar Menginstruksikan PPKPerlindungan Jaminan Sosial Tahun 2013 untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran uang saku dan uang makan tersebutdengan menyetorkan ke rekening kas Negarasebesar Rp21.962.500,00

21.962.500,00< 0101 >

6.370.000,00

1 1 12

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke Kas Negara sesuai enam SSBPdan enam NTPN tanggal 6 januari 2015 senilaiRp 6.370.000,00

10-02-2015 02

Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan yangTidak Sesuai Ketentuan SebesarRp21.962.500,00


250.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara sebesar Rp250.000,00 denganNTPN 0812 1401 1406 0414. (bukti terlampir)

16-03-2015 02

Memberikan teguran sesuai dengan ketentuankepada PPK Tahun 2013 atas kelalaiannyadalam melakukan pengawasan pelaksanaankegiatan

< 1002 >

2





Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

< 0111 >

Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat Komitmenkurang cermat dalam menerapkan PeraturanMenteri Keuangan yang menyangkutpelaksanaan APBN

< 0604 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara kami rekomendasikan agar:Menginstruksikan PPK Tahun 2013 untukmempertanggung jawabkan kelebihanpembayaran honorarium dengan menyetorkan kerekening kas Negara sebesar Rp19.830.000,00

19.830.000,00< 0101 >

200.000,00

1 1 13

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara tanggal 18 Februari 2015 denganNTPN 1013 1307 0313 0502. (bukti terlampir)

16-03-2015 02


Kelebihan Pembayaran Honorarium TimPelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat PelaksanaKegiatan Sebesar Rp19.830.000,00


500.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara tanggal 18 Februari 2015 denganNTPN 010593091411. (bukti terlampir)

16-03-2015 02

Memberikan teguran sesuai dengan ketentuankepada PPK Tahun 2013 atas kelalaian dalammelakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2

< 0104 >

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat PembuatKomitmen Tahun 2013 dalam melakukanverifikasi atas bukti pembayaran pelaksanaanperjalanan dinas

< 0702 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara kami rekomendasikan agar:

1) Menginstruksikan PPK Tahun 2013 untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran biaya penginapan denganmenyetorkan ke rekening kas Negara sebesarRp3.200.000,00

3.200.000,00< 0101 >

1.800.000,00

1 1 14

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke Kas Negara sesuai delapan SSBPdan delapan NTPN tanggal 6 Januari 2015 senilaiRp 1.800.000,00

10-02-2015 02

Kelebihan Pembayaran Biaya PenginapanSebesar Rp3.200.000,00






Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

200.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara sebesar Rp200.000,00 denganNTPN 08001301 0512 1309. (bukti terlampir)

16-03-2015 02



< 1002 >

2

< 0104 >

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat PembuatKomitmen Tahun 2013 dalam melakukanverifikasi atas bukti pembayaran pelaksanaanperjalanan dinas

< 0701 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara kami rekomendasikan agar:

1)Menginstruksikan PPK Tahun 2013 untukmempertanggung jawabkan kelebihanpembayaran biaya transport dengan menyetorkanke rekening kas Negara sebesar Rp3.800.000,00

3.800.000,00< 0101 >

2.790.000,00

1 1 15

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke Kas Negara sesuai SSBP dansembilan NTPN 1006141112131112 tanggal 8Januari 2015 senilai Rp 2.790.000,00

10-02-2015 02

Kelebihan Pembayaran Transport KegiatanPenanggulangan Resiko Banjir (PRB) danKegiatan Monitoring Sebesar Rp3.800.000,00



< 1002 >

2





Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

< 0107 >

Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat KomitmenTahun 2013 kurang cermat dalam menerapkanaturan PMK dalam pelaksana kegiatan

< 0604 >

Mempertanggungjawabakan kelebihanpembayaran uang saku dengan menyetorkan kerekening Kas Negara sebesar Rp5.280.000

5.280.000,00< 0101 >

926.000,00

1 1 16

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara tanggal 11 Maret 2015 denganNTPN 1406 1006 1508 0701. (bukti terlampir)

16-03-2015 02


Terdapat Pembayaran Biaya Transpor danHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yangTidak Sesuai dengan Ketentuan SebesarRp5.280.000,00


1.500.000,00

2

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara tanggal 16 Maret 2015 denganNTPN 0509130500050309. (bukti terlampir)

19-03-2015 02

Memberikan teguran sesua ketentuan kepadaPejabat Pembuat Komitmen Tahun 2013 ataslemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2

< 0104 >

Hal ini disebabkan ketidakpahaman PPK, Tahun2013 dalam pengelolaan keuangan Negara

< 0604 >

Menginstruksikan Pejabat Pembuat KomitmenPelindungan Jaminan Sosial Tahun 2013 untukmempertanggungjawabakan kelebihanpembayaran biaya iklan dengan menyetorkannyake rekening Kas Negara sebesar Rp1.183.000,00

1.183.000,00< 0101 > 750.000,00

1 1 17

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara sesuai SSBP dansembilan NTPN 1006141112131112 tanggal 8Januari 2015 senilai Rp 750.000,00

10-02-2015 02

Kelebihan Bayar Biaya Media Cetak DalamRangka Penyampaian Informasi SebesarRp1.183.000,00






Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

Memberikan teguran sesua ketentuan kepadaPejabat Pembuat Komitmen Tahun 2013 ataslemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2


< 0109 >

Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat Komitmenkurang cermat dalam menerapkan aturan PMKdalam pelaksana kegiatan

< 0703 >

Mempertanggungjawabakan kelebihanpembayaran uang honorarium denganmenyetorkannya ke rekening Kas Negarasebesar Rp6.480.000,00

6.480.000,00< 0101 >

231.500,00

1 1 18

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke kas negara sesuai SSBP dansembilan NTPN 031308100500068 tanggal 6Januari 2015 senilai Rp 231.500,00

10-02-2015 02

Terdapat Pembayaran Transport dan HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan yang Tidak SesauiKetentuan Sebesar Rp6.480.000,00


< 0107 >

Hal ini disebabkan kurang cermatnya PejabatPembuat Komitmen dalam menerapkanPeraturan Menteri Keuangan yang menyangkutpelaksanaan APBN

< 0604 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara selaku Pejabat Pembuat KomitmenTahun 2014 kami rekomendasikan agarmempertanggungjawabakan kelebihanpembayaran honorarium dengan menyetorkan kerekening Kas Negara sebesar Rp7.777.500,00

7.777.500,00< 0101 >

2.040.000,00

1 1 19

< 0104 >

Telah ditindaklanjuti sebagian denganpenyetoran ke Kas Negara sesuai SSBP danNTPN 15071405061202215 tanggal 8 Januari2015 senilai Rp 2.040.000,00

10-02-2015 02

Kelebihan Pembayaran Honorarium TimPelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat PelaksanaKegiatan Sebesar Rp7.777.500,00


Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggarakami rekomendasikan agar memberikan teguransesuai dengan ketentuan kepada PejabatPembuat Komitmen Tahun 2014 atas lemahnyapengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2





Temuan


LAO-770/PW20/2/2014 07/11/2014

< 0107 >

Hal ini disebabkan ketidakpahaman PPK,Penanda Tangan SPM, Bendahara DanaDekonsentrasi Perlindungan Jaminan SosialProvinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaankeuangan Negara

< 0604 >

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas SosialProvinsi Sulawesi Tenggara selaku PejabatPembuat Komitmen Perlindungan JaminanSosial Tahun 2014 untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran biaya iklan dengan menyetorkan kerekening Kas Negara sebesar Rp1.666.000,00

1.666.000,00< 0101 >

1 111


Kelebihan Bayar Biaya Media Cetak DalamRangka Penyampaian Informasi SebesarRp1.666.000,00


Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggarakami rekomendasikan agar memberikan teguransesuai dengan ketentuan kepada PejabatPembuat Komitmen Tahun 2014 atas lemahnyapengawasan pelaksanaan kegiatan

< 1002 >

2

LAO-776/PW20/2/2014 11/11/2014

< 0104 >

Lemahnya verifikasi atas pengeluaran olehPenanggung Jawab Program/Pejabat PembuatKomitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran

< 0701 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggarakami rekomendasikan agar menginstruksikanPPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran sebesar Rp3.310.000,00 denganmenyetorkannya ke Kas Negara

3.310.000,00< 0101 >

1 13

Laporan Hasil Audit Operasional ProgramPemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan yang Dibiayai Dana Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan Kementerian Sosialpada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi TenggaraPeriode 1 Januari 2013 s.d. 31 Juli 2014

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang Tidaksesuai Ketentuan sebesar Rp3.310.000,00


< 0104 >

Ketidakcermatan pengelola kegiatan atasketentuan yang berlaku dan lemahnya verifikasiatas pengeluaran oleh Penanggung JawabProgram/ Pejabat Pembuat Komitmen dan KuasaPengguna Anggaran

< 0601 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggaradirekomendasikan agar menginstruksikan PPKuntuk mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran sebesar Rp6.498.000,00 denganmenyetorkannya ke Kas Negara

6.498.000,00< 0101 >

1 16

Pengeluaran Dana Transportasi dan PerjalananDinas pada Kegiatan Kelembagaan Sosial TidakSesuai Ketentuan Sebesar Rp6.498.000,00






Temuan


LAO-776/PW20/2/2014 11/11/2014

< 0103 >

Lemahnya verifikasi atas pengeluaran olehPenanggung Jawab Program/ Pejabat PembuatKomitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran

< 0101 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggaradirekomendasikan agar menginstruksikanPejabat Pembuat Komitmen untukmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran dengan menyetor ke Kas Negarasebesar Rp6.400.000,00

6.400.000,00< 0101 >

4.000.000,00

1 1 17

< 0101 >

Telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetorke kas negara sebesar Rp4.000.000,00 denganNTPN 1212110707051414. (bukti terlampir)

16-03-2015 02


Pembayaran Biaya Penggandaan Materi Bimtekyang Tidak Benar Sebesar Rp6.400.000,00


< 0810 >

kurang cermatnya pengelola kegiatan danlemahnya verifikasi atas pengeluaran olehPenanggung Jawab Program/ Pejabat PembuatKomitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

< 0104 >

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggaradirekomendasikan agar menegur PejabatPembuat Komitmen dan pengelola kegiatan

< 1001 >

1 18

Pengeluaran Biaya Bahan Tidak Didukung Buktiyang Cukup dan Kompeten

< 0107 >

a.Kurangnya pengawasan dan pengendalianPPK dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.b.Kelalaian pendamping KAT dalammelaksanakan tugasnya.c.Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secaraberkala oleh pengelola kegiatan tingkat provinsitidak efektif

< 0604 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara kami rekomendasikan agarmenginstruksikan PPK untuk

mempertanggungjawabkan a.Dendaketerlambatan penyelesaian pekerjaan terhadapCV Nobikel Jaya sebesar 5% xRp706.068.000,00= Rp35.303.400,00 danmenyetorkannya ke Kas Negara

35.303.400,00< 0103 >

1 19

Kekurangan Volume Pekerjaan atas KontrakPengadaan Bahan Bangunan RumahPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun2013 di Desa Nesowi Kecamatan LatomaKabupaten Konawe Senilai Rp152.764.000,00


Mempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran kepada CV Nobikel denganmenyelesaikan kekurangan Bahan BangunanRumah yang belum diterima oleh masyarakatsenilai Rp152.764.000,00.

< 0203 >

2 1

< 0801 >

Telah ditindaklanjuti dengan berita acarapenyelesaian penerimaan kekurangan bantuanbangunan rumah (BBR) untuk 19 KK padatanggal 8 Desember 2014. (bukti terlampir)

16-03-2015 03





Temuan


LAO-776/PW20/2/2014 11/11/2014

< 0104 >

lemahnya verifikasi atas pengeluaran olehPenanggung Jawab Program/ Pejabat PembuatKomitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

< 0104 >

Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiTenggara selaku PPK agarmempertanggungjawabkan kelebihanpembayaran dengan menyetorkannya ke KasNegara sebesar Rp3.550.000,00

3.550.000,00< 0101 >

1 110


Pembayaran untuk Kegiatan Bimbingan Sosialdan Motivasi Secara Terpadu Tidak SesuaiKetentuan Sebesar Rp3.550.000,00



tpb sosial

Documents