dr. hj. y. rini kristiani, m. kes. kepala dinas kesehatan ... · pdf filepeta jalan aspek...
TRANSCRIPT
Dr. Hj. Y. Rini Kristiani, M. Kes.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Disampaikan pada
DIALOG WARGA TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Kebumen, 19 September 2013
Sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mempunyai
maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat Indonesia.
Sistem Yan Jamkes_DS 2
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Suatu sistem yang mengatur pembiayaan danpelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhankebutuhan dasar kesehatan yang baik.
Sistem Yan Jamkes_DS 3
SISTEM JAMINAN KESEHATAN
LATAR BELAKANG
Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil, dan makmur
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rencana aksipengembangan faskes, nakes,
sistem rujukan dan infrastruktur
Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanankesehatan) terhadap standar yang ditetapkan
Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baikmasyarakat maupun perorangan
• Distribusi belum merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan belum optimal
• CaraPembayaran
belum optimal
-Perluasan dan Pengembangan
faskes dan nakes secara
komprehensif -Evaluasi dan
penetapan pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata• Sistem rujukan
berfungsi optimal• Pembayaran
dengan cara prospektif dan
harga keekonomian untuk semua
penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauanfaskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.
Penyusunan Standar,
prosedur dan pembayaran
faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga
keekonomian5
• PT ASKES Menjadi BPJS
• Jaminan Kesehatan Jamsostek, PNS, TNI/POLRI, Jamkemas Dikelola Oleh BPJS
• Pemerintah Membiayai PBI
• Program Yang Sama
• Menuju Universal Coverage
Sistem Yan Jamkes_DS 6
Apa yang terjadi setelah 1 Januari 2014
BPJS : SUATU BADAN HUKUM YANG
DIBENTUK UTK MENYELENGGARAKAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Sistem Yan Jamkes_DS 7
BPJS
PESERTA DAN IURAN
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah ( Fakir miskin dan tdk mampu).
10
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
PASAL 22 UU ttg SJSN
Bersifat pelayanan perseorangan
Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,
Termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. (kec. darurat).
11
BPJS bertugas
untuk:
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta
b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
12
Lanjutan BPJS
bertugas untuk:
f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
13
Kesiapan BPJS
Peserta Database Nasional Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kualitas dan moral petugas BPJS (SDM) memuaskan peserta.
Fasilitas penunjang yang memadai.
Sosialisasi UU SJSN dan UU BPJS.
PerPres pedoman/peraturan pelaks operasinal BPJS
14
Manfaat Jaminan Kesehatan
Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan
Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan)
Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25
Ketersediaan Faskes
Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah &
swasta yang bekerjasama dgn BPJS
Dalam kondisi darurat pelayanan dapat
dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama
Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS
memberikan kompensasi diberikan (diatur
melalui peraturan Menteri)
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40
Upaya Pelayanan Jaminan Kesehatan :
Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar.
Sistem Pelayanan Kesehatan Spesialistik.
Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Sistem Pelayanan Kesehatan Perbekalan FarmasiPendukung Pelayanan Kesehatan BPJS.
Sistem Yan Jamkes_DS 17
PELAYANAN KESEHATAN BPJS
a. KONSULTASI MEDIS
b. LABORATORIUM SEDERHANA
c. TINDAKAN MEDIS KECIL
d. PEMERIKSAAN &PENGOBATAN GIGI
e. PEMERIKSAAN BUMIL/NIFAS/BUSUI, BAYI , BALITA
f. PELAYANAN KB
g. PEMBERIAN OBAT
Sistem Yan Jamkes_DS 19
PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA
a. PENANGANAN GAWAT DARURAT
b. PERAWATAN PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN
c. PERWATAN PASIEN RAWAT INAP
d. PERAWATAN ONE DAY
e. TINDAKAN MEDIS
f. PEMBERIAN OBAT
g. PEMERIKSAANJ LAB
h. PELAYANAN RUJUKAN
i. PERTOLONGAN SEMENTARA PERSIAPAN RUJUKAN
j. OBSERVASI
Sistem Yan Jamkes_DS 20
PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA
ANC
PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI KEHAMILAN
PENATALAKSANAAN PERSALINAN
PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI PERSALINAN
PELAYANAN NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR
PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI NIFAS
PENATALAKSANAAN BAYI BARU LAHIR DENGAN KOMPLIKASI
PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN
Sistem Yan Jamkes_DS 21
PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN
Sistem Yan Jamkes_DS 22
Sistem Pelayanan Rujukan
(PERMENKES 001/MENKES/PER/XI/2012)
Sistem pelayanan kesehatan
berjenjang, terstruktur
dengan prinsip portabilitas
dari PPK pertama hingga PPK utama
atau spesialistik
1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara jenjangsesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanankesehatan tingkat pertama
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapatdiberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatantingkat pertama
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapatdiiberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatantingkat kedua atau tingkat pertama
4. Ketentuan dikecualikan pada keadaaan gawat daruat,bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasiendan pertimbangan geografi.
Sistem Yan Jamkes_DS 23
Tahapan Sistem Rujukan
Sistem Yan Jamkes_DS
24
Sistem pelayanan rujukan
dilaksanakan secara
berjenjang dan terstruktur
untuk mencapai efektifitas
dan efisiensi
upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
PERAN PEMDA dalam BPJS
• SIAP :
- sistem : Puskesmas dan jaringannya
- logistik : sarana prasarana, obat, BHP dll
- Legal : PERDA TARIP RETRIBUSI YANKES.
• OTORITASmengatur :
- Agar tidak terjadi kesenjangan /disparitas yan
- Keseimbangan /pemerataan / akses yankes
KESIAPAN PEMDA
1. MENINGKATKAN DAN MEMPERMUDAH AKSES PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatkan kualitas / mutu pelayanan di PUSKESMAS dan jaringannya.
Jalur rujukan yang baik.
Peningkatan pusk mjd pusk rawat inap dansarana-prasarana di Puskesmas dan jaringannya (termsk obat / BHP).
2. MENGEMBANGKAN SDM KESEHATAN
Dokter, dr spesialis, Bidan, perawat, nakes lainnya. 26
LANJUTAN KESIAPAN PEMDA
3. RUMAH SAKIT
RS (Pem dan swasta) wajib memperkuat
yankes untuk masy tidak mampu :
Menambah jumlah kelas III ( di Kebumen rata-rata baru 30%) 50%
Jumlah RS yang melayani JAMKESMAS,JAMKESDA,JAMPERSAL, ASKES di tambah (belum semua )
Meningkatkan kualitas SDM : Dokter spesialis, dokter, nakes lainnya.
27