dpjk for bengkulu 16112017
TRANSCRIPT
Pengembangan Kawasan Ekonomi dalam Upaya Mendorong Investasi
Fritz Horas SilalahiDirektur Perencanaan Jasa dan Kawasan
Disampaikan dalam:“Forum Investasi Bengkulu”Hotel Santika – Bengkulu, Kamis, 16 November 2017
Outline
invest in
© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
I. Target dan Realisasi Investasi Tahun 2015-2019II. Program dan Sektor Prioritas Investasi III. Pengembangan Investasi berbasis Kawasan
Ekonomi- Kawasan Ekonomi Khusus- Kawasan Ekonomi LainnyaIV. Beberapa Isu Utama di Daerah
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3Source: BKPM, 2015
2015 2016 2017 2018 2019
PMA 343.7 386.4 429.0 494.7 569.9
PMDN 175.8 208.4 249.8 297.8 363.0
Total 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0
Growth 12.2% 14.5% 14.1% 16.8% 17.7%
Berdasarkan jenis InvestasiPMA :63.6%PMDN :36.4%
Berdasarkan SEKTORPrimary :15.7%Secondary :53.5%Tertiary :30.8%
Berdasarkan LOKASIJawa :46.5%Luar Jawa :53.5%
Target total realisasi penanaman modal PMDN/PMA Tahun 2015 – 2019 mencapai Rp 3.518,6 Trn atau tumbuh 15,1% per tahunnya.
Tahun 2019 Peranan PMDN/PMA terhadap PMTB ditargetkan 13,1%.
Rp 1,629 Triliun
Rp 3,518 Triliun
+115%
Total PMA & PMDN
+15.1%
Pertumbuhan 5 tahun
Rata-rata pertumbuhan
per tahun
In IDR Trillion
Note: Government has set investment target reach IDR 795 Trillion in 2018 in order to boost economic growth in 5,6%.
Target Realisasi Investasi 2015-2019
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4Sumber: BKPM Strategic Plan 2015-2019
Region 2014
Year (IDR Trillion) Total 2015–20192015 2016 2017 2018 2019
JAVA 263.3 282.6 302.6 317.4 337.6 354.5 1,594.7
% total 56.9 54.4 50.9 46.8 42.6 38.0 46.5
SUMATRA 71.0 75.2 90.2 106.5 132.2 163.1 567.2
% total 15.3 14.5 15.2 15.7 16.7 17.5 15.9
KALIMANTAN 71.6 74.5 88.8 109.0 128.1 156.9 557.3
% total 15.5 14.3 14.9 16.1 16.2 16.8 15.7
SULAWESI 29.2 27.8 38.1 51.3 72.7 102.6 292.5
% total 6.3 5.3 6.4 7.6 9.2 11.0 7.9
BALI & NUSA TENGGARA 11.1 19.0 24.9 31.9 43.2 58.1 177.1
% total 2.4 3.7 4.2 4.7 5.5 6.2 4.8
MALUKU 1.4 7.3 9.5 13.4 16.1 18.7 65.0
% total 0.3 1.4 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8
PAPUA & WEST PAPUA 15.5 33.2 40.8 49.3 62.6 79.1 265.0
% total 3.3 6.4 6.9 7.3 7.9 8.5 7.4
TOTAL 463.1 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0 3,518.6Catatat:Pemerintah mendorong distribusi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya Luar Jawa. Investasi di Wilayah Jawa akan fokus pada labor-intensive, high technology, services dan trade. Sementara Luar Jawa akan fokus pada value-added industry, seperti natural resources-based industry (agriculture, mining, fishery and livestock) dan turunannya.
Proporsi Target Investasi Per Wilayah
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
Berdasarkan Subsektor
Berdasarkan Wilayah
SumateraRp 89,2 T(17,4%)
KalimantanRp 49,1 T(9,6%)
Maluku, Papua Rp 26,4 T(5,1%)
SulawesiRp 47,4 T(9,2%)
Jawa Rp Rp 282,8 T (55,1%)
Berdasarkan Asal Negara
Realisasi Penanaman Modal
Realisasi investasi di luar jawa sebesar Rp 230,4 triliun (44,9%) dan di jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).
Bali dan Nusa TenggaraRp 18,4 T(3,6%)
Realisasi investasi Januari-September 2017 mencapai Rp 513,2 triliun (75,6% target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun), meningkat 13,2% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2016 (Rp 453,4 T).
Realisasi Investasi Januari-September 2017
M= Miliar
T= Triliun
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
Upaya memastikan pertumbuhan investasi lebih tinggi dan jaminan kepastian investasi bagi investor
1. Membentuk PTSP Pusat di BKPM terintegrasi dengan Daerah, yang berfungsi: Mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan Bersama Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah mengevaluasi seluruh perizinan dan non perizinan
terkait investasi:a. Upaya harmonisasi perizinan/nonperizinan;b. Upaya penyederhanaan perizinan/nonperizinan; danc. Upaya integrasi PTSP Pusat di BKPM dan PTSP di DPMPTSP Daerah.
2. Melakukan debottlenecking permasalahan eksekusi proyek PMA/PMDN Memastikan kehadiran Pemerintah memfasilitasi/membantu mencari jalan keluar dalam setiap
permasalahan investasi yang dialami oleh perusahaan/pengusaha Fasilitasi proyek-proyek sektor prioritas, yaitu:
(1) Infrastruktur, (2) Industri Manufaktur (padat karya, substitusi impor, orientasi ekspor, dan hilirisasi ) dan (3) Industri Lifestyle, (4) Kemaritiman, dan (5) Pariwisata.
Setiap proyek PMA/PMDN akan mempunyai timeline penyelesaian proyek, yang dimonitor dan dievaluasi setiap tiga bulan.
3. Pengembangan Penananaman Modal Berbasis Wilayah: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan/Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (Kawasan Ekonomi
Khusus/KEK, Kawasan Industri/KI, Kawasan Pariwisata) serta revitalisasi KPBPB. Percepatan Penanaman Modal di Kawasan Timur Indonesia.
Kegiatan Prioritas BKPM 2015-2019
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Pariwisata10 Destinasi Pariwisata “Bali Baru”
Lifestyle Industrye.g: creative industry, culinary, fashion
KemaritimIncluding fisheries and cold storage
InfrastrukturEnergy, transportaion, road, railway, airport, seaport
Industri ManufakturLabor Intensive Industry, Export Orientation Industry, Import Substitution Industry, and Value added Industry
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kawasan Industri (KI)
Termasuk :
5 Sektor Prioritas Investasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
Rencana Pembangunan KI Pengembangan KEK
Kawasan EkonomiEksisting 2017 Target 2015-2019
Number Area (Ha) Number Area (Ha)
Kawasan Industri (KI) 74 36,295.5 14 28,854
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 12 16.085,72 17 -
National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 :
12 Kawasan Ekonomi Khusus Eksisting (Oktober 2017): KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, KEK Arun-Lhokseumawe, dan KEK Galang Batang
Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun 2015-2019, yakni:
1. Papua: Merauke2. Maluku3. Nusa Tenggara Timur4. Sulawesi Selatan5. Kalimantan Utara6. Kalimantan Barat
Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KI Tahun 2015-2019, yakni:1.Teluk Bintuni, Papua Barat, 2.Buli-Halmahera Timur, Maluku Utara, 3.Bitung, Sulawesi Utara, 4.Palu, Sulawesi Tengah, 5.Morowali, Sulawesi Tengah, 6.Konawe, Sulawesi Tenggara, 7.Bantaeng, Sulawesi Selatan, 8.Batulicin, Kalimantan Selatan,9.Ketapang, Kalimantan Barat, 10.Landak, Kalimantan Barat, 11.Kuala Tanjung, Sumatra Utara,12.Sei Mangkei, Sumatra Utara, 13.Tanggamus, Lampung,14.Jorong, Tanah Laut, Kalimantan.
Source: RPJMN, 2015
Kawasan Ekonomi untuk Lokasi Investasi
invest in
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
KEK merupakan sebuah terobosan yang didesain oleh Pemerintah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi melalui dengan mendorong pengembangan “new economic growth centres” (yang saat ini masih didominasi Wilayah Jawa) .
Memastikan efektifitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
KEK ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan potensi geografis dan aksesibilitas ke pasar global.
Menarik lebih banyak investasi, mengelola industri, ekspor-impor dan aktifitas ekonomi lainnya yang bernilai tinggi dan berdaya saing global, serta lapangan kerja yang berkualitas.
Region 2010 2015
Sumatera 22.4% 22.2%
Java 57.3% 58.3%
Bali & Nusa Tenggara
3.0% 3.1%
Kalimantan 9.4% 8.1%
Sulawesi 5.2% 5.9%
Maluku & Papua 2.7% 2.4%
Region 2010 2015
Sumatera 5.3% 15.5%
Java 67.1% 54.4%
Bali & Nusa Tenggara
3.2% 3.4%
Kalimantan 15.8% 17.1%
Sulawesi 5.8% 6.1%
Maluku & Papua 2.7% 3.6%
Regional Contribution to National GDP
Regional Investment Distribution to National (IDR Trillion)
Sumatera
Java
Kalimantan Sulawesi Maluku
Papua
Bali
Nusa TenggaraJakarta
Latar Belakang Pengembangan KEK
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
11
Export Processing Zone (EPZ)/Free Trade Zone (FTZ)
Kawasan Berikat
(KB)
Kawasan Industri (KI)
Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET)
1970s
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*
1980s 1990s 2000s
A combination of previous init iatives, namely to enhance the growth and competitiveness of export, encourage regional and promote equitable development.
To be the center of regional economic growth for equitable development.
Increase the growth and competitiveness of industry in regions for export and domestic interest.
Encouraging highly competitive exports, especially manufacturing, due to cheaper input costs
Developing trade sector and enhancing export competitiveness
Source: Bappenas, 2015; CSIS, 2015 (processed)
*) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Evolusi Pengembangan Kawasan Ekonomi di Indonesia
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di IndonesiaKEK SEI MANGKEIKab. Simalungun; Sumatera Utara (2,022.77 Ha)Pengelola: PTPN III
Industri, Logistik, Pariwisata
KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin; Sumatera Selatan (2,030 Ha)Pengelola: PT Belitung Pantai Intan
Industri, Logistik, Pengolahan Ekspor dan Energi
KEK MBTKKab. Kutai Timur, Kalimantan Timur (557.34 Ha)Pengelola: PT MBTK
Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor
KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah (1,500 Ha)Pengelola: PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah
Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor
KEK BITUNGKota Bitung. Sulawesi Utara (534 Ha)
Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor
KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten (1,500 Ha)Pengelola: BWJ Corporation
Pariwisata
KEK TANJUNG KELAYANGKab. Belitung, Bangka Belitung (324.4 Ha)
Pariwisata
KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (1,035.67 Ha)Pengelola: PT. ITDC
Pariwisata
KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara (1,101.76 Ha)Pengelola: PT. Jabebeka Morotai
Pariwisata, Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistic
Existing SEZs Total Area:16,085.72 Ha
Operasional (4 KEK)
Konstruksi (8 KEK)
Keterangan:
Rencana Pengembangan KEK Baru 2015-2019
KEK SORONGKab. Sorong, Papua Barat (523.7 Ha)
Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistik
Merauke, Papua
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Sulawesi SelatanNusa Tenggara Timur
Maluku
KEK ARUN LHOKSEUMAWEKota Lhokseumawe, Aceh (2.622,48 Ha)
Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, Energy, dan Pariwisata
KEK GALANG BATANGKab. Bintan, Kep. Riau(2,333.6 Ha)Pengelola: PT Bintan Alumina Indonesia
Industri Pengolahan Ekspor, Logistik, Energy
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
Dasar Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
• Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEKKeppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEKPermenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan KEK
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEKPeraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEKPP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK
11
22
33
44
55
66
77
88 PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK
PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK
Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pada KEK
Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pada KEK
99
1010
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
Tahapan Penyelenggaraan KEK
Pasal 2 PP 2/2011
PengusulanPengusulanPengusulanPengusulan
PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan
Evaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi Pengelolaan
12
34
5
Kelembagaan
Fasilitas Fiskal & Non Fiskal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Alur Pengusulan KEKUntuk pengusulan, Menurut UU 39/2009, pasal 5, dan PP 2/2011, pasal 4, Pengusulan KEK dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu (1)badan usaha (2)pemerintah kabupaten / kota (3)pemerintah Provinsi.(4)pemerintah pusat dapat juga mengusulkan KEK (PP 2/2011, pasal 5), yang bisa diusulkan oleh kementerian maupun oleh lembaga pemerintah non kementerian.
Keterangan:Pembentukan KEK harus diusulkan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan (1) Ditandatangani oleh pimpinan badan usaha jika yang mengusulkan adalah badan usaha (2) Ditandatangai oleh bupati / walikota jika yang mengusulkan kabupaten / kota dan (3) Ditandatangi oleh Gubernur jika yang mengusulkan adalah provinsi.(PP 2/2011, pasal 4).
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
Kelembagaan KEK
NasionalNasional
ProvinsiProvinsi
Kabupaten/ Kabupaten/ KotaKota
Dewan Nasional
Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)
Ketua: Menko PerekonomianAnggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK
Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
PRESIDEN
AdministratorKEK A
AdministratorKEK B
AdministratorKEK C
AdministratorKEK D
Badan UsahaKEK A
Badan UsahaKEK B
Badan UsahaKEK C
Badan UsahaKEK D
*) Anggota Dewan Nasional KEK:1. Menteri Keuangan2. Menteri Perdagangan3. Menteri Perindustrian4. Menteri Dalam Negeri5. Menteri PU6. Menteri Perhubungan7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi8. Menteri Bappenas9. Kepala BPKM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Penyelengaraan PTSP Oleh Administrator KEK
Pelimpahan Wewenang
Perizinan Penanaman Modal dari Provinsi/
Kabupaten/Kota
Pelimpahan Wewenang
Perizinan Penanaman Modal, Izin Prinsip dan Izin Usaha dari BKPM
Pelimpahan WewenangPerizinan dari
Kementerian Teknis
Administrator KEK/PTSP
22
Pemasangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) di PTSP KEK (Administrator)
11
33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di dalam KEK dengan pelimpahan wewenang perizinan dari Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta Pemerintah Daerah yang menjamin efisiensi dan kemudahan perizinan sesuai UU 97 Tahun 2014.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEKNo Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/
Lembaga
1 Surat Kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)
V - - -
2 Akta pendirian Badan Usaha V - - -
3 Profil Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit (perusahaan eksisting), atau profil keuangan 3 tahun terakhir para pemegang saham yang telah diaduit (dalam hal perusahaan baru). Kecuali BUMN dan BUMD
V - - -
4 Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan
V - V -
5 Surat Pernyataan kepemilikan nilai ekuitas minimal 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan
V - - -
6 Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan minimal memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK
V V V V
7 Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
V V V V
8 Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
V V V V
9 Studi kelayakan ekonomi dan finansial V V V V
10 AMDAL Kawasan V V V V
11 Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan Renstra Pengembangan KEK
V V V V
12 Izin Lokasi V - - -
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEK (2)
No Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/ Lembaga
13 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya
V V V -
14 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
V V V -
15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah - V V V
16 Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan
- V - -
17 Sumber pembiayaan V
Sumber: Sekdenas
invest in
Kawasan Ekonomi Lainnya
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Smelter Ferronickel Industry, Stainless Steel Industry, Stainless Steel Downstream Industry
There are at least 74 Existing Large Scale IZs (36,295 ha), 72% located in Java Island. 14 New IZs (28,854
ha) outside Java Island will be developed in 2015-2019.
North SumatraKuala Tanjung IZ
(1,000ha)
Aluminium Industry, CPO
1North Sumatra
Sei Mangkei IZ (2,002ha)
CPO Processing Industry
2Lampung
Tanggamus IZ (3,500ha)
Maritime Industry & Logistic
3West Kalimantan
Ketapang IZ (1,000ha)
Aluminium Industry
4
West KalimantanLandak IZ (306ha)
Rubber Industry, CPO
5
1
2
3
4
5
South Kalimantan
Jorong IZ (6,370ha)
Bauxite Downstream Industry, Palm Industry
6
7
South Kalimantan
Batu Licin IZ (530ha)
Stainless Steel Industry
7South Sulawesi
Bantaeng IZ(3,000ha)
Smelter Ferronickel Industry, Stainless Steel Industry, Stainless Steel Downstream Industry
8
8
910
11
1213
14
Central SulawesiPalu IZ
(1,500ha)
Rattan Industry, Rubber Industry, Cacao Industry, Smelter Industry
9Central Sulawesi
Morowali IZ(3,000ha)
Smelter Ferronickel Industry, Stainless Steel Industry, Stainless Steel Downstream Industry
10
Southeast Sulawesi
Konawe IZ (5,500ha)
11
North SulawesiBitung IZ (534ha)
Agro Industry and Logistic
12
North MalukuBuli IZ(300ha)
Smelter Ferronickel Industry, Stainless Steel Industry, Stainless Steel Downstream Industry
13
West PapuaTeluk Bintuni IZ
(2,112ha)
Fertilizer Industry, Petroleum Industry
14
Based on National Medium Term Development Plan, 2015-2019
Based on President Direction for developing 2 industrial parks in Java: 1.JIIPE, Gresik, East Java2.Kendal, Central Java
Remarks:
1
6
7
14 Kawasan Industri Prioritas Luar Jawa 2015 – 2019
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
FTZ BATAM Penetapan:PP No. 46/2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 5/2011Luas Area: 41.500 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri (logam dasar, barang logam, elektronik dan farmasi), logistik, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
FTZ BINTAN Penetapan:PP No. 47/2007Luas Area: 61.006 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.
FTZ KARIMUN Penetapan:PP No. 48/2007Luas Area: 9.666 HaSektor Prioritas:Perdagangan, maritim, industri (galangan kapal), perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.
FTZ SABANG Penetapan: UU No. 44/2007 pengganti PP No. 1/2007Luas Area: 15.300 HaSektor Prioritas:Perikanan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
Provinsi Kepulauan Riau
Total Luas Area KPBPB/FTZ di Indonesia sebesar
127.472 Ha
Provinsi Aceh
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)/Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
23
LAKE TOBA (North Sumatra)
TANJUNG LESUNG (Banten)
TANJUNG KELAYANG (Belitung)
KEPULAUAN SERIBU (DKI Jakarta)
BOROBUDUR (Central Java)
Situs Sejarah/Tempat Ibadah, Adat Tradisi, Kawasan Olahraga,
Taman Bertema
BROMO TENGGER SEMERU (East Java)
Bentang Alam, Situs Sejarah/Tempat Ibadah, Seni Kerajinan, Festival Budaya, Flora-Fauna,
Taman Nasional, Kawasan Olahraga
LABUAN BAJO(East Nusa Tenggara)
MANDALIKA (West Nusa Tenggara)
Bentang Alam, Wisata Pantai/Bahari, Adat
Tradisi, Seni Kerajinan
WAKATOBI(Southeast Sulawesi)
Bentang Alam, Wisata Pantai/Bahari, Taman
Nasional, Taman Nasional Laut
MOROTAI(North Maluku)
Wisata Pantai/Bahari, Taman Nasional
Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, dan Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata.
10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional
IndonesiaInvestment Coordinating Board
24
Beberapa Isu Utama di Daerah
Percepatan Pelayanan PM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah
Penyediaan dan Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Percepatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Terampil (Skilled Labor)
Peningkatan Iklim Investasi Daerah
Pengawalan dan Fasilitasi Realisasi Investasi
Penyediaan Lahan
Dukungan Infrastruktur
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesiat . +62 21 5292 1334
f . +62 21 5264 211 e . [email protected]
www.bkpm.go.id
Thank You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Keunggulan KEK
Beberapa keunggulan KEK di antaranya:
Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pelimpahan wewenang perizinan dari Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta Pemerintah Daerah yang menjamin efisiensi dan kemudahan perizinan;
1
Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal khusus.3
Tidak berlakunya Daftar Negatif Investasi bagi penanam modal di dalam KEK, kecuali bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi; dan
2