1

“TEORI POLITIK KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN

ANGGARAN”

MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Manajemen Keuangan Publik

Yang Dibina Oleh Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP

Oleh :

ERIN DAMAYANTI (135030118113001)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

2014/2015

2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal hingga saat ini anggaran merupakan bagian integral dari

sistem politik bangsa, karena anggaran diletakkan pada pengambilan

kebijakan publik, artinya dapat dimaknai sebagai investasi politik warga

dengan memiliki hak untuk menentukan dalam setiap proses politik yang

diselenggarakan negara. Upaya untuk menemukan formulasi yang tepat

dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan anggaran, maka

seharusnya politik anggaran tentu akan berkaitan erat dengan usaha negara

dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat. Pola

hubungan yang transparan, akuntabel, demokratis antara pemerintah dengan

rakyat akan berdampak pada rasa curiga akan terhindari manakala mampu

melakukan proses dengan baik. Substansi politik anggaran sebagai kajian

keilmuan perlu mendapat tempat agar dalam realitas mampu menjadi rujukan

dan paradigma di era demokrasi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana kasus pemborosan anggaran publik ?

1.2.2 Bagaimana analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi kasus

pemborosan anggaran publik .

1.3.2 Untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi

analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik.

3

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Politik Keungan Publik dan Kebijakan Anggaran

2.1.1 Pengertian Politik

Ditinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu

“polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa

didapatkan beberapa kata, diantaranya :

1. polities => warga negara

2. politikos => kewarganegaraan

3. politike episteme => ilmu politik

4. Politicia => pemerintahan Negara

Jadi jika ditinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum

dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau

Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan

bagaimana melaksanakan tujuannya.

Sedangkan pengertian politik menurut para ahli, antara lain :

1. Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalahinteraksi

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama

masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayahtertentu.

2. Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk

memperoleh kekuasaan atausebagai tekhnik menjalankan kekuasaan-

kekuasaan”.

4

3. Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai

aktivitas perilaku atau prosesyang menggunakan kekuasaan untuk

menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yangsah

berlaku di tengah masyarakat.

4. Menurut Aristoteles bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga

negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

2.1.2 Pengertian Politik Anggaran

Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses

anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah

membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan

disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang

apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk

meningkatkan pelayanan publik. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria).

Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai

pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas

pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran

yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan

anggaran.

Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasan atau kekuatan politik

di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun

alokasi anggaran.

2.1.3 Teori politik keuangan negara

Politik bisa terlibat dalam keseluruhan urusan kenegaraan,

termasuk di dalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanan,

pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik Keuangan Negara yang

baik adalah yang relatif menurut ideologi. Teori politik Keuangan Negara

yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas

politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang

memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara.

(David N Hyman, 2010)

5

Dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam KN:

Negara dengan sistem otokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang

kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil

(oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki, sosialis, theokrasi,

dsb, dimana segala aktivitas negara dipegang sepenuhnya oleh

penguasa negara. Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada

biasanya berupa gerakan bawah tanah.

Negara dengan sistem demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan

politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik

secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan

(demokrasi perwakilan). Aktivitas politik sangat besar, termasuk di

dalamnya pengelolaan KN, sebagaimana negara penganut liberalisme,

globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi pancasila sebagai ciri khas

Indonesia.

2.1.4 Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah

pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik

karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan

jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini

mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar,

namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan

belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan

arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan

ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan

kemakmuran masyarakat.

2.2 Jenis Kebijakan Anggaran

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah

kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari

6

pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya

sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah

kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada

pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika

perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas

(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget), terjadi ketika pemerintah

menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik

anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan

disiplin.

4. Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan

Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi

meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu

ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.

2.3 Keterlibatan Politik dalam Keuangan Negara

Penentuan rencana program kerja pemerintah, baik mulai dari perencanaan

sistem pembangunan nasional, RPJP, hingga Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).

Penentuan prioritas APBN, baik belanja negara maupun penerimaan

negara.

Penentuan kebijakan anggaran, yang menentukan perlunya pos

pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).

Penentuan besaran alokasi anggaran per pos belanja.

2.4 Politik Anggaran dan Arah Kebijakan Keuangan Negara Di

Indonesia

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik

anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan

7

Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses

pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai

dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah

satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran

DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan

APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif

merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan

kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif

yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check

and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan

pemberian layanan publik yang efisien.

a. Politik Anggaran Pemerintah Pusat

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI

1945) BAB VIII HAL KEUANGAN, Di dalam Pasal Pasal 23 dinyatakan Bahwa:

1) Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbaan Dewan Perwakilan Daerah.

3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran

pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Bila kita lihat dari bunyi pasal tersebut diatas hanya merupakan kalimat

retorik yang tidak memenuhi segi filosofis anggaran. Hal ini disebabkan APBN

bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara tetapi merupakan wujud

kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR.

Visi misi Presiden terpilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijadikan dasar

8

dalam penyusunan RPJMN. RPJMN merupakan acuan bagi pemerintah dalam

menyusun rencana tahunan yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan

alokasi anggaran dalam bentuk APBN.

Dalam Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kebijakan anggaran

diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal,

optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan

pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta

penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Tahun 2002‐2004.

Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan

anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran,

pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan

kemiskinan. Tahun 2005‐2009. Pemerintahan JK; sulit terlacak karena satu paket

dengan kebijakan anggaran dengan SBY. Ada beberapa catatan tentang upaya JK

dalam upaya penurunan defisit anggaran melalui pengurangan subsidi BBM dan

listrik sehingga beberapa langkah konversi pernah dilakukan dari konversi minyak

tanah ke batubara sampai konversi minyak tanah ke gas.

Implikasi ; Menguatnya nilai rupiah karena masuknya modal dari luar

negeri karena program divestasi perbankan, privatisasi BUMN, membaiknya

indikator makro, terkendalinya laju inflasi antara lain karena kecukupan pasokan

pangan (Implikasi Positif Era Megawati), privatisasi BUMN juga menjadi

bumerang terhadap penguasaan atas aset negara terhadap modal asing (Implikasi

Negatif Era Megawati). Sedangkan Era SBY; Adanya pergeseran signifikan

belanja barang dan jasa dan bantuan sosial, peningkatan tax ratio, dan upaya

optimalisasi pembiayaan dalam negeri (Positif), tetapi angka kemiskinan juga

relatif tinggi (negatif).

Di lain pihak juga upaya JK menyebabkan konsekuensi alokasi anggaran

untuk daerah-daerah konflik yakni dana otsus bagi papua dan NAD. Sampai saat

ini kebijakan dana otsus tidak memberikan konstribusi singnifikan terhadap

kesejahteraan rakyat Aceh dan Papua yang masih jauh tertinggal dibandingkan

daerah lain.

9

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, yang dimulai mulai dari tanggal

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Tahapan

Penganggaran yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan (budget preparation)

2. Tahapan Pengesahan (budget authorization)

3. Tahapan Pelaksanaan (budget execution)

4. Tahapan Pertanggungjawaban (budget accountability).

Pemerintah menetapkan politik anggaran untuk pangan pada tahun 2012,

diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat

sepanjang tahun. Produk yang akan dijaga ketat ketersediaannya itu adalah beras.

Dalam koran ini di tulis bahwa Pemerintah sedang membuat strategi

khusus ketersediaaan pangan. Jadi upaya Pertama, adalah meningkatkan produksi

pangannya sendiri. Jadi revitalisasi produktivitas pertanian. Kedua, menjaga

cadangan beras pada tingkat yang aman. Ketiga, memastikan bagaimana kalau

terjadi gejolak harga pangan akibat pengaruh dunia, masyarakat kelompok paling

miskin itu bisa terjaga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal

(BKF) Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Jumat

(12/8/2011).

Menurut Bambang, ketiga program itu dibuat dalam satu kerangka kerja.

Dalam kerangka kerja itu ada program yang membutuhkan anggaran, dan ada juga

hanya membutuhkan dukungan kebijakan. "Yang pasti ada revitalisasi produksi

pertanian, yakni harus memastikan adanya pasokan yang cukup pada sumber daya

air, misalnya, dengan irigasi," ujarnya. Dengan cara itu, Indonesia diharapkan

tidak terlalu tergantung dengan produksi pangan luar negeri. "Pertanian harus

diperkuat. Artinya produksi pangan paling tidak kita tidak banyak tergantung

keluar," ungkapnya.

b. Politik Anggaran Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung

jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai

kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah

10

dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas

kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi

pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.

Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah

adalah proses pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan.

Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan

daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan

kemandirian keuangan daerah.

Oleh sebab itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan berikut: “Mengapa

pertumbuhan kelompok Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mengimbangi laju

pertumbuhan kelompok pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain lain

Pendapatan Daerah yang Sah?”, “Mengapa otonomi daerah justru membuat

ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin

tinggi?”, “Mengapa, dalam setiap perencanaan, proyeksi pendapatan cenderung

lebih kecil dari potensi yang sebenarnya?”

Bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing daerah adalah tidak sama,

karena menyangkut tersedianya sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan

sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk

didalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan

daerah, perlu diberikan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk menggali

potensi sumber Administrasi Keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat

digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah.

Dimensi reformasi telah mengantarkan perubahan sistem dan tatanan

pemerintahan negara kita. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Walaupun demikian Jaminan Undang-

undang belum cukup karena sampai saat ini otonomi daerah tanpa disertai dengan

pelimpahan keuangan money follow fuctions.

Sehingga ini menyulitkan bagi daerah untuk benar-benar mandiri. Salah

satu alasan hambatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah

11

kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung bagi terbentuknya akses dan kontrol

masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran

diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga

perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut

misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD.

Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam

penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber

dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak)

maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang

transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah

maupun oleh BUMN/BUMD.

Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem,

prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di

dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari

reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang

membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah

melekat pada jabatan yang diemban oleh para pemangku kekuasaan.

Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya

serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah

dengan lebih berkualitas. Terminologi Pengelola Keuangan Negara merujuk pada

semua jabatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari

pimpinan tertinggi sampai staf terrendah.

Karena ruang kepentingan politik terhadap anggaran negara dan anggaran

daerah, maka seyogyanyalah pengelolaan keuangan Negara harus berbasis kinerja.

Bukan hasil dari sulap-menyulap dari eksekutif dan legislatif.

Adanya Dinamika Perkembangan Pembaharuan di Bidang Politik Baik di

Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Kebutuhan Transparansi dan

Akuntabilitas didalam Pengelolaan Keuangan. Adanya perubahan perangkat

hukum formal yang didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

bersifat dinamis dan modern.

12

Good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas fiskal,

merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI

(Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulau-

pulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang

terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya

masing-masing serta agama yang berbeda pula.

Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi

sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama

konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di

Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena

adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi

dan akuntabilitas fiskal.

Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan salah satu demokratisi

dalam pembangunan bangsa, meskipun harus disikapi secara skeptis akan tetapi

wajib bagi kita untuk menanamkan harapan terhadap model pembangunan seperti

ini. Harapan tidak harus mewujud menjadi sebuah ekspeksi yang berlebihan, akan

tetapi harus diwujudkan dengan membangun dan meningkatkan partisipasi dalam

proses yang sedang berjalan, secara, politik masyarakat sebagai salah satu pilar

demokrasi tidak hanya berhak mengikuti akan tetapi juga berhak mengontol

berbagai proses politik yang berjalan. Kontrol yang dibangun tidak hanya berupa

sikap kritis terhadap lembaga atau institusi politik yang dihasilkan oleh proses

politik tersebut, akan tetapi juga pada system yang dikembangkan. Capaian ideal

otonomi daerah dalam konteks politik menurut hemat penulis adalah lahirnya

masyarakat daerah yang kritis, kreatif, dan mandiri serta mampu hidup

berdampingan secara damai dalam suatu kehidupan masyarakat yang heterogen.

Dilapangan perekonomian, pemerintah daerah mempunyai pekerjaan

rumah yang cukup besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan

dasar atau kesejahteraan rakyat itu bukan hanya menunggu tetesan dari

pembangunan ekonomi. Bukan hanya menunggu, tapi harus dibangun sejak awal.

Dalam pembangunan ekonomi pun kita letakkan sekaligus pemberdayaan

13

masyarakat, sehingga kebutuhan dasar itu menjadi sasaran dalam pembangunan

ekonomi kita sejak awal. Disamping kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan investasi, mesti ada program-program khusus yang menyerap tenaga kerja

secara riil, dikabupaten dan provinsi di Indonesia.

14

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perjalanan Dinas Pegawai Picu Pemborosan Anggaran

JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini

menyatakan ada pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga

pemerintahan khususnya terkait soal perjalanan dinas pegawai. Presentase

diperkirakan mencapai 40 persen dari total anggaran perjalanan dinas setahun

sekitar Rp18 triliiunan.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mendesak

presiden terpilih Joko Widodo mengatasi pemborosan ini. Menurutnya

perspektif atau pemahaman pejabat dan pegawai di kementerian bahwa

anggaran harus bisa diserap seoptimal mungkin itu harus diubah. Pemahaman

seperti ini lanjutnya menyebabkan pemborosan di mana anggaran yang ada di

kementerian harus dihabiskan.Dia mengatakan pemborosan anggaran di

kementerian juga disebabkan kurangnya pengawasan. Hingga saat ini DPR

tambahnya tidak pernah tahu pengawasan terhadap anggaran di kementerian

yang dilakukan pemerintah. Pemerintahan Jokowi lanjutnya harus bisa

melakukan pengawasan anggaran di kementerian secara menyeluruh.

Arif Wibowo menjelaskan, "Untuk aparat pemerintahan sendiri memang

perlu diawasi secara ketat dan intensif dan oleh institusi apapun namanya

yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Faktanya sekarang setiap

kementerian/lembaga memiliki irjen sendiri atau pengawasan internal itu dan

kemudian ada lagi yang namanya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan) itu pun tergantung permintaan jadi kalau BPKP tidak

dilibatkan maka kemudian pengawasannya cukup di lembaga kementerian

itu."

15

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas

mengungkapkan presiden Jokowi nantinya harus mewajibkan kepada

kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan anggarannya mulai dari

perencanaan penggunaan anggaran hingga implementasinya, sehingga publik

bisa mengawasi. Firdaus Ilyas mengatakan penghematan terhadap pos-pos

kementerian juga harus dilakukan."Tidak hanya melihat anggaran dalam

konteks anggaran yang berimbang, misalnya kalau anggaran 2 milliar harus

dibelanjakan sebesar Rp2 milliar. Bagaimana kalau kita bisa melakukan

penghematan dan kemudian itu semacam model silva atau model apapun

namanya sehingga untuk tahun ke depan kita bisa cukup baik dan positif

sehingga program-program kesejahteraan, investasi publik bisa berjalan," ujar

Firdaus.

Sementara, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri

mengatakan ada tiga modus pemborosan anggaran dengan indikasi

manipulasi untuk pengumpulan dana taktis yaitu secara fiktif, nonfiktif dan

penggelembungan biaya. Hasan menyatakan perilaku pemborosan anggaran

sangat dekat dengan praktek manipulasi. Dia mencontohkan modus

pemborosan dengan cara fiktif dilakukan dengan cara memalsukan tiket

pesawat atau kartu naik pesawat. Tiket dan kartu naik pesawat palsu

diperoleh dari biro atau agen perjalanan. Menurut Hasan, pemborosan

anggaran di kementerian harus segera diatasi. BPK pun lanjutnya juga serius

dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi manipulasi

anggaran di kementerian. "Karena kami sudah online oleh seluruh angkasa

pura seluruh wilayah dan beberapa maskapai penerbangan yang besar maka

otomatis bisa kami cek nanti dan itu pasti akan ketahuan," kata Hasan Bisri.

Pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan

bukan hanya soal perjalanan dinas pegawai tetapi juga terkait rapat di

Kementerian. Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan

memangkas penggunaan anggaran negara dengan mengajak melakukan rapat

di kantor-kantor kementerian ketimbang melaksanakan di hotel-hotel. Rapat-

16

rapat kementerian dan lembaga itu membutuhkan uang sekitar trilliunan

rupiah setahun.

3.2 Analisis Kasus

Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bertanggung

jawab salah satu isu strategis adalah bagaimana pengelolaan angaran ini bisa

dihindarkan dari kebocoran serta pemberosan dalam pembelanjaannya. Dari

kasus pemborosan dana tersebut, tidak salah jika banyak orang berpendapat

bahwa pemerintah hanya menghabiskan anggaran untuk suatu hal yang tidak

penting. Pasalnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak

bersifat transparasi. Apabila memang sebelumnya telah direncanakan,

hendaknya pemerintah merealisasikannya di awal tahun setelah anggaran

tersebut disetujui. Supaya tidak ada simpang siur antara pemerintah dan

masyarakat.

Memang sudah menjadi hal yang biasa apabila anggaran belum habis lalu

pemerintah berupaya untuk menghabiskan anggaran tersebut dengan hal-hal

yang tidak bermanfaat. Padahal hal tersebut tidak ada dalam perancanaan.

Rapat yang seharusnya bisa dilakukan di kantor-kantor kementrian, diganti

dengan dilakukan di hotel-hotel mewah yang memakan anggaran cukup

besar. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai bisa

membengkak, dengan mengada-ngada kwitansi dengan melakukan kerja

sama diberbagai intansi. Apabila hal tersebut terus menerus dilakukan, maka

masyarakatlah yang menerima dampaknya.

Hal ini menggambarkan bahwa anggaran yang disusun tidak

menggambarkan kepentingan untuk bisa meningkatkan pelayanan

pemerintahan serta potret dari kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi

karena kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses

penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan

sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Nilai

transparasi dan akuntabilitas seharusnya dapat diterapkan dengan maksimal.

Bank Dunia mengatakan bahwa dengan menyertakan informasi yang jelas

tentang kinerja pemerintah, anggaran kinerja akan dapat meningkatkan

17

akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (World

Bank, 2003). Namun dalam kenyataannya mesti sistem ini di berlakukan

persoalan dalam pembelanjaan anggaran cenderung terjadi pemborosan dan

tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah seharusnya juga lebih

mengutamakan pelayanan publik dibndingkan dengan belanja pegawai yang

membengkak yang sering memakan banyak anggaran.

Dengan adanya pemborosan anggaran, sebaiknya BPK lebih berperan

aktif dalam melakukan pengawasan terhadap APBN atau APBD. Audit data

seharusnya diterapkan dengan maksimal, agar penyelewengan-

penyelewengan yang ada dapat diketahui dan segera ditindak tegas oleh KPK.

18

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum masalah anggaran adalah masalah yang menjadi

tanggungjawab negara untuk memberikan pelayanan, keadilan, dan hak-

hak bagi publik. Apa yang terjadi pada saat ini persoalan anggaran menjadi

arena baru bagi kekuasan dan elit-elit kepentingan untuk berebut

mengajukan ketersediaan anggaran yang diasumsikan menurut mereka

semata untuk kepentingan publik. Walaupun terjadi era otonomi,

perubahan paradigma pengelolaan anggaran, kepentingan anggaran tetap

terjadi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Upaya yang harus diformulasikan dalam masalah anggaran adalah

bagaimana keadilan anggaran menjadi political will oleh eksekutif maupun

legislatif, maka politik anggaran adalah bagaimana negara memberikan

jaminan sosial yang tepat bagi rakyat atas dasar hak-hak rakyat sebagai

pihak yang dilayani bukan penggebiran anggaran dengan dalih untuk

rakyat. Dengan demikian anggaran dapat dimaknai sebagai terbangunnya

sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan, keadilan,

partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan

pelayanan publik bagi masyarakat.

4.2 Saran

Seharusnya BPK lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan

terhadap anggaran-anggaran yang telah disetujui. Implementasi harus

sesuai dengan rencana awal. Anggaran yang ada tidak hanya digunakan

untuk keperluan politik saja tetapi anggaran untuk pelayanan publik harus

lebih diperhatikan.

19

DAFTAR PUSTAKA

http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Pertemuan-5-Teori-Politik-KN-

Kebijakan-Anggaran.pdf

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0

CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fmatapenainstitute.com%2Fartikel%2FArtikel

%2520Politik%2520Anggaran.doc&ei=mC8_VLWXBuPDmwXa0ICYBQ&usg=

AFQjCNENDNho1mLDQ4KINZ9qAo9GpEpR1w&sig2=Copojh6ydMc6sGPAI

RVgkQ

http://aryonoputra.blogspot.com/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/11/teori-politik-keuangan-

publik-dan.html

http://fia-ub.blogspot.com/2013/02/teori-politik-keuangan-publik-dan.html

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0

CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Finteraktif.ub.ac.id%2Findex.php%2Finteraktif

%2Farticle%2Fview%2F114%2F108&ei=AE5CVIfFO4y4uATlu4LgDg&usg=A

FQjCNGopHiRGvtJCnHuVgwkBzareZlqEw&sig2=WCLBHN4H4UIrca_5dVng

oQ&bvm=bv.77880786,d.c2E

http://revolsirait.com/pengertian-politik/

http://www.academia.edu/4732686/Pengertian_Politik_Menurut_Para_Ahli_Defin

isi

http://www.pikiran-rakyat.com/node/298006