Download - Seminar LKM Jember 27 Maret 2014 Jawa Timur
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Lembaga
Keuangan Mikro
Oleh:
DR. FIRDAUS DJAELANIKepala Eksekutif Pengawas IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
Jember, 27 Maret 2014
Materi Pembahasan
2
Otoritas Jasa Keuangan 1. Tujuan Pembentukan OJK2. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK3. Wewenang Pengawasan OJK
Lembaga Keuangan Mikro1. Latar Belakang UU LKM 2. Pokok-pokok Pengaturan LKM3. Peran LKM dalam Pengembangan Asuransi Mikro dan
Pembiayaan Pemberdayaan UMKM
1. Penggolongan UMKM dan Perannya dalam Perekonomian2. Akses UMKM dalam Perusahaan Penjaminan Kredit3. Perusahaan Penjaminan Kredit Sebagai Pelaksana
Penjaminan KUR
3
Tujuan Pembentukan OJK
4
Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK
Fungsi
Tugas
• menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
• pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, & lembaga jasa keuangan lainnya
5
Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
• menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
• menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• menetapkan peraturan mengenai pengawasan;
• menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
Wewenang Pengawasan
• melakukan pengawasan dan perlindungan Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal & IKNB
• memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran.
• memberikan perintah tertulis kpd LJK & menunjuk Pengelole Statuter.
• menetapkan sanksi administratif
6
Wewenang Pengawasan OJK
• pengaturan dan pengawasan microprudential bank, meliputi: kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas, khususnya dengan Bank Indonesia dan LPS dalam pengawasan bank
Perbankan
• pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, termasuk kegiatan pemeriksaan dan penyidikan;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas, termasuk dengan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil penyidikan.
Pasar Modal
• pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
• berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas.
Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan L JK lain.
7
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Latar Belakang UU LKM
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang BPRLembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang no 1 Tahun 2013 tentang LKM.
9
POKOK-POKOK PENGATURAN UU TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
Definisi LKM
Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Kegiatan Usaha dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM
Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui: Pinjaman/Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat; Pengelolaan Simpanan; dan Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
Luas cakupan wilayah usaha LKM adalah satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, disesuaikan dengan skala usaha LKM.
12
Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan LKM
• Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
• Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
• Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
• Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.
• Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
13
Data LKM yang Belum Berbadan Hukum
Sumber : Naskah Akademik RUU LKM inisiatif DPR-RI dan GTZ (2000)
Naskah Akademis RUU LKM inisiatif DPR tahun 2010
Pemerintah
Nama LKM Jumlah Nama LKM Jumlah Keterangan
A. Lembaga eks Pasal 58 UU Perbankan: Lembaga Dana dan Kredit
Pedesaan/LDKP
Badan Kredit Desa
B. LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat (BMT, BTM, Credit Union, LSM)
C. LKM pendukung program Pemerintah (termasuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/UPPKS yang jumlahnya 548.839)
1.626
5.345
24.392
606.475
A. Lembaga eks Pasal 58 UU Perbankan:
Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan/LDKP
Badan Kredit Desa (sumber: BRI tahun 2011s/d sekarang)
B. LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat (BMT, BTM)
Sumber: Inkopsyah tahun 2012
C. UPPKS merupakan salah satu LKM pendukung program pemerintah dari BKKBN, tidak melakukan kegiatan usaha simpan pinjam (tidak masuk dalam perhitungan LKM)
Sumber : database BKKBN
1.626
4.615
1.250
90.659
LKM pendukung program pemerintah yang melakukan simpan pinjam dan usaha jasa berdasarkan inventarisasi Kementerian Dalam Negeri per Oktober 2012 di 26 provinsi, 263 kabupaten/kota adalah sebanyak 83.243 LKM (total kabupaten/kota 497).
Kementerian Dalam Negeri merencanakan transformasi 5000 LKM menjadi BUMDES. Saat ini baru 86 LKM yang berubah menjadi BUMDES.
Berdasarkan inventarisasi Kemenegkop dan UKM, kurang lebih 17.251 LKM berpotensi menjadi KSP namun belum dapat diperoleh informasi apakah LKM tersebut berasal dari eks Pasal 58 UU Perbankan, LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat atau LKM pendukung program pemerintah.
Total 637.838 Total 98.150
Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan UU LKM
Sosialisasi UU LKM Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan penyusunan Peta
Geografis LKM Penyusunan Peraturan Pelaksana UU LKM Pelatihan bagi SDM Pemda dan bagi Pengurus LKM
Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan sosialisasi UU LKM
Pemetaan dan capacity building SDM Pemerintah Kab/Kota
Penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
pembinaan dan pengawasan
LKM yang ada tetap dapat
beroperasi dan wajib
memperoleh izin usaha
+ 2 tahun + 3 tahun
UU LKM mulai berlaku
Batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha
UU LKM diundangkan
Timeline Pelaksanaan UU LKM
Peran LKM dalam Pengembangan Asuransi Mikro dan Pembiayaan
Pengembangan Asuransi Mikro Dalam rangka perlindungan terhadap risiko keuangan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi musibah, OJK sedang mengembangkan produk asuransi mikro.
Asuransi mikro merupakan produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga ekonomis, mudah didapat, memiliki fitur, manfaat dan administrasi produk sederhana serta proses pembayaran klaim yang cepat.
Asuransi mikro sebagai alternatif pengalihan risiko bagi keluarga berpenghasilan rendah dapat ditawarkan dalam berbagai bentuk :o Pendidikano Kesehatano Perlindungan bagi petani kecil terhadap ancaman gagal panen
Peran LKM dalam Pengembangan Asuransi Mikro dan Pembiayaan
Karakteristik Asuransi Mikro:Sederhana - menyediakan perlindungan dasar atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Polis sederhana dan mudah dipahami.Mudah didapat - dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum seperti kantor pos, pegadaian, minimarket, supermarket dan lembaga lainnya.Ekonomis - premi harus terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat optimal.Segera - proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko.
LKM sebagai Agen Asuransi MikroPenyebaran LKM yang menyentuh lapisan masyarakat mikro sampai dengan tingkat desa, LKM diharapkan dapat juga berperan sebagai agen asuransi mikro.
LKM sebagai Agen Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk kegiatan usaha Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen.
Banyaknya jumlah LKM yang ada sampai dengan tingkat pedesaan membuat LKM lebih dekat pada masyarakat sehingga LKM memiliki potensi untuk ikut berperan sebagai agen perusahaan pembiayaan
Peran LKM dalam Pengembangan Asuransi Mikro dan Pembiayaan
19
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
UsahaBesar
UsahaMenengah
UsahaKecil
UsahaMikro
Definisi Berdasarkan UU No. 20/2008 tentang UMKM
Kekayaan bersih > Rp10 M, atau Hasil penjualan/th > Rp50 M
Kekayaan bersih > Rp500 juta s.d. Rp10 M, atau
Hasil penjualan/th > Rp2,5 M s.d. Rp50 M
Kekayaan bersih > Rp50 juta s.d. Rp500 juta, atau
Hasil penjualan/th > Rp300 juta s.d. Rp2,5 M
Kekayaan Bersih < Rp50 juta, atau
Hasil Penjualan/th < Rp300 juta
Jumlah unit usaha ±4.677 unit (0,01%) Sumbangan terhadap:
TK 2,70% PDB 43,47% Ekspor non migas 82,96%
Jumlah unit usaha ± 41.133 unit (0,08%) Sumbangan terhadap:
TK 2,71% PDB 13,47% Ekspor non migas 11,65%
Jumlah unit usaha ± 546.675 unit (1,04%)
Sumbangan terhadap: TK 3,56% PDB 9,96% Ekspor non migas 3,87%
Jumlah unit usaha ± 52.176.795 unit (98,88%)
Sumbangan terhadap: TK 91,03% PDB 33,08% Ekspor non migas 1,51%
Sumber: BPS & Kemenkop UKM, 2010 20
Penggolongan UMKM Berdasarkan UU tentang UMKM
Peran Dalam Perekonomian
UMKM
Pemerintah
Pemerintah Daerah
pembiayaan
masyarakat
dunia usaha(termasuk BUMN dan
usaha besar nasional/asing)
peningkatan sumber
pembiayaan
pinjaman, hibah,
penjaminan, dll
peningkatan akses
pembiayaan
peran aktif
Pemberdayaan UMKM dalamUU No. 20/2008 tentang UMKM
UMKM
Pemerintah
Pemerintah Daerah
penumbuhan iklim usaha
kemitraanpembiayaan
pengembangan usaha
masyarakat
dunia usaha(termasuk BUMN dan
usaha besar nasional/asing)
Menteri Negara Koperasi dan UKM
Pemberdayaan UMKM dalam
UU No. 20/2008 tentang UMKM
pengendalian
koordinasi
Akses UMKM dalam Perusahaan Penjaminan Kredit
UMKM seringkali memiliki kendala untuk mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.
Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan, yaitu: tidak memiliki agunan; memiliki agunan namun tidak
mencukupi; memiliki agunan namun tidak
memenuhi aspek legalitas (misal: tanah tidak bersertifikat).
Perusahaan Penjaminan Kredit diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang feasible namun belum bankable.
Perusahaan Penjaminan Kredit berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank.
Dasar Hukum Perusahaan Penjaminan: Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008
tentang Lembaga Penjaminan; Peraturan Menteri Keuangan No.
222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011.
No Nama Perusahaan Tanggal Izin Usaha
1 PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia 21 Juli 1997
2 Perum Jamkrindo 22 April 2009
3 PT Jamkrida Jawa Timur 17 Des 2009
4 PT Jamkrida Bali Mandara 30 Des 2010
5 PT Jamkrida Riau 1 Agustus 2012
6 PT Jamkrida NTB Bersaing 6 Des 2012
7 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 28 Des 2012
8 PT Jamkrida Jawa Barat 30 Jan 2013
Perkembangan Posisi Keuangan
Perkembangan Outstanding Penjaminan
Perkembangan Perusahaan Penjaminan Kredit
Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable, Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan November 2007.
KUR adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta, yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan Kredit.
Sumber dana penyaluran KUR seluruhnya berasal dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat ( tabungan, giro, dan deposito), namun Imbal Jasa Penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan dibayar Pemerintah.
Perkembangan Penjaminan KUR
Perusahaan Penjaminan Kredit Sebagai Pelaksana Penjaminan KUR
2009 2010 40878 41244 41609 2009 2010 40878 41244 41609
Outstanding Penjaminan Jamkrindo
3905.508108235
8698.18937208
25657.4638841216
39439.8823707215
53418.581945984
Outstanding Penjaminan Askrindo
12752.16001 7394.96852 15904.465 24570.933 39287.7912568242
Total Outstanding
16657.668118235
16093.15789208
41561.9288841215
64010.8153707215
92706.3732028082
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
65,000
75,000
85,000
95,000
(dala
m M
ilia
r R
up
iah
)
Dalam jutaan rupiah
Total pengajuan klaim tertinggi terjadi pada tahun 2012 berjumlah Rp. 944.3 miliar di Perum Jamkrindo. Klaim dalam proses, terjadi kenaikan pada Tahun 2013 di mana pada bulan Desember sudah mencapai 1,014 triliun
No Uraian 2007 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Akumulasi
1 Jumlah KUR yang dijamin
2.533.753
1.371.755
6.663.845 20.219.866
22.798.471 20.926.984
74.514.674
2 Jumlah Nilai Penjaminan
1.773.627
960.229
4.669.157 14.509.483
16.423.529 15.082.556
53.418.581
3 Jumlah UMKM
184.009
173.778
685.571 1.119.242
1.148.377 929.873
4.240.850
4 Tenaga Kerja UMKM
279.223
223.583
639.554 1.553.479
1.590.636 1.426.070
5.712.545
5 Jumlah Pengajuan Klaim
2.272
35.212
103.723 368.812
944.366 1.014.601
2.468.986
6Jumlah Klaim Yang Telah dibayar
1.922
29.002
86.143 232.725
630.625 901.368
1.881.785
7 Jumlah Klaim Yang Ditolak
-
1.056
6.777 31.804
49.813 120.947
210.398
8 Jumlah Klaim dalam Proses
-
-
27.939 103.981
36.459 208.423
376.802
Kinerja Penjaminan KUR Perum Jamkrindo Tahun 2007- Desember 2013
Penjaminan KUR Perum Jamkrindo berasal dari penyaluran KUR BRI kemudian Bank Mandiri diurutan kedua dan urutan ketiga adalah BNI.
BRI MANDIRI BNI BNI SYARIAH
BUKOPIN BTN BSM BPD -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
Penjaminan KUR Perum JamkrindoTahun 2007 s.d Desember 2013
Dalam jutaan rupiah
Kinerja Penjaminan KUR PT Askrindo (Persero) Tahun 2007- Desember 2013
No. Uraian 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 Akumulasi
1. Jumlah KUR yang Dijamin 8.563.278 4.150.601 3.205.424 6.718.421 12.114.814 22.661.153 57.413.692
2. Jumlah Nilai Penjaminan 5.932.916 2.820.467 2.216.246 4.795.485 8.805.820 16.424.464 40.995.397
3. Jumlah UMKM 1.144.903 703.925 444.540 623.821 799.123 1.401.227 5.117.539
4. Tenaga Kerja UMKM 2.287.251 1.400.737 881.026 1.224.953 1.633.176 2.842.365 10.269.508
5. Jumlah Pengajuan Klaim 4.530 395.086 486.692 377.306 283.845 566.896 2.114.355
6.Jumlah Klaim yang Telah Dibayar 3.339 280.629 357.945 246.079 271.614 414.128 1.573.733
7. Jumlah Klaim yang Ditolak 69 26.702 67.752 56.683 24.024 48.750 223.981
8. Jumlah Klaim dalam Proses - - - - 69.836 84.197 154.033
Total pengajuan klaim tertinggi terjadi pada tahun 2012 berjumlah Rp. 283,8 miliar di PT Askrindo (Persero). Klaim dalam proses, PT Askrindo mengalami kenaikan pada Tahun 2013 di mana pada bulan Desember sebesar Rp. 566,8 miliar.
Penjaminan KUR PT Askrindo (Persero)Tahun 2007 s.d Desember 2013
Penjaminan KUR PT Askrindo (Persero) yaitu berasal dari penyaluran KUR BRI kemudian disusul BNI dan urutan ketiga adalah Bank Mandiri.
BRI MANDIRI BNI BUKOPIN BTN BSM BPD -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
30
Terima Kasih