Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1
Sasaran Program
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian
Pagu Anggaran : Rp 8.800.000.000
Realisasi Anggaran TW III : Rp 6.121.546.664
Persentase Realisasi Anggaran TW III : 69,56%
Nilai Kinerja Sasaran (NKS) TW III : 100%
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 383 mempunyai
tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber
daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan
permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
e. Pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan
ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi;
f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pembiayaan
infrastruktur;
IKU 3 : Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Latar Belakang
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2
g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Dalam Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah terdiri atas :
1. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Asisten Deputi Telematika dan Utilitas;
3. Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda;
4. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi;
5. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
juga memiliki pekerjaan tambahan (add hoc) yang meliputi :
1. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Penyelesaian Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dikoordinasikan bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas;
2. Sinkronisasi Peta yang telah Terkompilasi dan Terintegrasi yang dikoordinasikan bersama
Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta; dan
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang dikoordinasikan dengan Sekretriat Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
Potensi dan permasalahan bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah digali
berdasarkan tantangan yang ada pada tahun 2015-2019. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target
outcome pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai di tahun 2019 antara lain pemenuhan
akses air minum layak 100%, akses sanitasi layak 100%, kawasan kumuh perkotaan 0 ha,
kemantapan jalan nasional 98%, pengembangan 450 pelabuhan dan 252 bandara, pangsa
angkutan umum 32%, kabupaten/kota yang dijangkau pitalebar 100%, kapasitas air baku 118,6
m3/detik dan pembangunan 49 waduk.
Dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan atas kendala dan tantangan tersebut,
terutama untuk mencapai tujuan bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
perlu dilakukan beberapa kegiatan koordinasi kebijakan yang meliputi: rapat koordinasi, focus
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3
group discussion, monitoring dan evaluasi lapangan, dan perekrutan tenaga pendukung/tenaga
ahli. Output akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut berupa paket rekomendasi kebijakan bidang
koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.Output akhir dari pelaksanaan
kegiatan tersebut berupa rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang
koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Tujuan kebijakan pendayagunaan sumber daya air adalah untuk mewujudkan ketahanan
Berdasarkan fungsi Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah, pada tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah melakukan kegiatan-kegiatan yang terfokus dalam mencapai output
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian dan menghasilkan beberapa
rekomendasi yang meliputi :
1. Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air
2. Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas
3. Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
4. Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
5. Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
Pengukuran capaian IKU Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Triwulan III telah mencapai
target yang ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi tersebut telah dihasilkan dan
ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya berupa rekomendasi kebijakan
sebagai berikut:
1) Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air
a. Status pembangunan bendungan s.d. September 2019 antara lain telah selesai 14
bendungan, konstruksi 40 bendungan, dan tahap penyiapan dan transaksi 11 bendungan
Target Kinerja
Capaian Kinerja
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4
b. Pelaksanaan impounding 3 bendungan (Mila, Gondang, dan Muara Sei Gong) serta
groundbreaking 4 bendungan (Sidan, Rukoh, Bagong, dan Meninting)
c. Koordinasi pelaksanaan 5 PSN bidang irigasi
d. Koordinasi pelaksanaan pembangunan 139.410 Ha jaringan irigasi baru dan rehabilitasi
349.176 Ha jaringan irigasi di 2019
e. Koordinasi percepatan pembangunan 7 PSN di Bidang Air Minum
f. Koordinasi penetapan rencana aksi pemenuhan target 10 Juta sambungan rumah air
minum pada tahun 2020 – 2024
g. Koordinasi penyusunan Tim Koordinasi sesuai dengan amanat Perpres 46 Tahun 2019
tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minium
h. Koordinasi sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
i. Koordinasi implementasi perizinan Online Single Subbmision (OSS) di KPBPB dalam rangka
peningkatan daya saing di KPBPB
j. Koordinasi tindaklanjut Pelaksanaan Joint Study KEK dengan EDB Singapura
k. Joint Investment Promotion (JIP) ke Osaka dalam rangka business meeting dengan
pengusaha/ calon investor Jepang.
l. Pelaksanaan Co Chairs Meeting Indonesia Singapura dalam rangka update kegiatan dan
merumuskan rencana kegiatan WG BBK
m. Pelaksanaan Senior Official Meeting Indonesia Singapura sebagai tindaklanjut kerjasama
Indonesia Singapura
n. Mendukung Pelaksanaan Ministerial Meeting Indonesia Singapura
o. Koordinasi pelaksanaan kajian penyusunan Roadmap Peningkatan Investasi dalam rangka
Pembangunan KPBPB BBK
p. Koordinasi upaya percepatan pembangunan pelabuhan Malarko di KPBPB Karimun
2) Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas
a. Koordinasi dukungan infrastruktur TIK untuk ekonomi digital
b. Koordinasi percepatan pengembangan industri telepon seluler/komputer
genggam/tablet sesuai dengan TKDN (Batam)
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5
c. Koordinasi penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur dengan
skema KPBU serta non KPBU
d. Koordinasi Proyek Satelit Multifungsi SATRIA
e. Evaluasi masterplan dan quick win smart city di 75 Kabupaten/Kota dan pendampingan
penyusunan masterplan dan quick win smart city di 25 Kota/Kabupaten dalam program
Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas
f. Rekomendasi Pengelolaan Sampah terkait revisi peraturan tentang jarak TPA dan sampah
spesifik serta usulan penambahan unsur dalam Standar Biaya Penanganan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
g. Dukungan Penyusunan Naskah Akademis dan Regulasi Pembebasan PPN Air Limbah untuk
Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Permukiman (FORKALIM)
h. Koordinasi Penyusunan Pedoman Tarif Retribusi Pengelolaan Air Limbah (Domestik)
i. Koordinasi percepatan penyelesaian pengembangan PLTSa di 12 lokasi (Surabaya, Legok
Nangka - Jabar, Surakarta, DKI Jakarta, Tangerang, Palembang, Tangerang Selatan,
Makassar, Bali, Manado, Semarang, Bekasi)
3) Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
a. Koordinasi percepatan penyelesaian pembangunan 64 PSN Jalan Tol, Jalan Tol dan Akses
Bandara, Jalan Akses Kawasan Industri
b. Koordinasi pembahasan integrasi infrastruktur di Kawasan Industri JIIPE Manyar Gresik
c. Koordinasi percepatan penyelesaian pembangunan 4 PSN infrastruktur transportasi
perkotaaan
d. Koordinasi percepatan penyelesaian pembangunan 9 PSN Sektor Kereta Api, 2 PSN Kereta
Api Akses Bandara Koordinasi pengelolaan transportasi perkotaan Jabodetabek.
e. Koordinasi penyelesaian pembangunan 7 PSN Bandara
f. Koordinasi pengoperasian, mitigasi bencana dan aksesibilitas bandara YIA
g. Koordinasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat udara kelas ekonomi untuk
penerbangan domestik dan industri pesawat
h. Koordinasi penyelesaian pembangunan 10 PSN Pelabuhan dan rencana pengembangan
Pelabuhan
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6
i. Koordinasi perkembangan pelaksanaan Perpres Nomor 81 Tahun 2018 2018 tentang
Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala
Tanjung
j. Koordinasi pengembangan dan pengelolaan pelabuhan yang mendukung KEK & KI
k. Koordinasi kerja sama teknis dengan JICA melalui program JUTPI 2 (Pendetailan RITJ, Pilot
Project dan TOD Model Project)
4) Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
a. Penerbitan PP No. 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut pada tanggal 6 Mei
2019
b. Fasilitasi penyusunan Rinpres dan Rencana Aksi Masterplan Percepatan Pembangunan
Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara yang dalam pembahasan di Sekretariat Kabinet
c. Koordinasi dalam penyiapan penyusunan Masterplan PLBN Tahap II sesuai Inpres No. 1
Tahun 2019
d. Koordinasi percepatan pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pembangunan KTM Tanjung Selor
e. Koordinasi debottlenecking hambatan pembangunan Kawasan Industri Kendal dan KIM
Tanggamus
f. Failitasi koordinasi penyelesaian permasalahan tata ruang dalam Pelaksanaan PSN
g. Koordinasi percepatan penetapan RDTR dalam rangka OSS dengan diterbitkannya SE
Mendagri kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Percepatan
Penyusunan dan Penetapan RDTR dan PZ dalam rangka Pelaksanaan OSS pada tanggal 18
September 2019
h. Penyelesaian Rencana Induk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Penajaman Masterlist Project dan RanPerpres
5) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
a. Realisasi Program Sejuta Rumah capaian sampai dengan September 2019 sebesar 933.350
unit dengan rincian MBR 676.983 unit dan Non MBR 256.367 unit
b. Capaian penanganan kumuh, rumah tidak layak huni, dan program BSPS
c. Koordinasi pengembangan housing guarantee system
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 7
d. Koordinasi penyusunan RPP Arsitek
e. Evaluasi pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
f. Mendukung penyusunan RUU Pertanahan
g. Inisiasi kerangkan kebijakan nasional untuk Land Value Capture
h. Koordinasi penyelesaian debottlenecking pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur
i. Koordinasi draft penyusunan Permenko tentang mekanisme penetapan Non PSN untuk
mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan
j. Pembahasan revisi Perpres 38 tahun 2015 tentang KPBU dan PermenPPN/Bappenas No
4/2015
k. Koordinasi pengembangan alternatif pembiayaan melalui Revenue Based Loan dan KPBU
skala kecil
l. Pembahasan penyusunan kajian UU Pembiayaan Infrastruktur
m. Koordinasi penyelesaian PSN Kereta Api Kalimantan Tengah Purukcahu – Batanjung
melalui Bangkuang
n. Restrukturisasi BPWS
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8
Pemutahiran Data Key Monitoring Indicators (KMI)
- Capaian Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air
1. Progres Pembangunan PSN Bendungan
Selama periode Juni-September 2019, terdapat 1 bendungan yang telah
selesai/impounding yaitu Bendungan Mura Sei Gong dan 1 bendungan yang di-
groundbreaking yaitu Bendungan Meninting.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
Key Monitoring Indicators (KMI)
Sumber: Ditjen SDA, Kementerian PUPR (2018)
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 9
Program rehabilitasi 3 Juta Ha dan program pembangunan 1 juta Ha dengan target
penyelesaian 100% di tahun 2019 dimana masih diperlukan pembangunan 381.467 Ha
jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 155.328 Ha jaringan irigasi eksisting.
3. Status pembangunan 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) Bidang Irigasi
Status pembangunan 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) Bidang Irigasi yang telah
dikoordinasikan sejak tahun 2017 dan diharapkan dapat beroperasi di tahun 2019 dan
2020. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, masih ada 4 PSN Bidang Irigasi yang
masih dalam proses konstruksi dan 1 PSN Bidang Irigasi sudah selesai dilaksanakan.
4. Capaian penyelesaian delineasi daerah irigasi permukaan semua kewenangan di 15
Provinsi Lumbung Padi Nasional
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018 2019
Penyiapan Konstruksi Selesai
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0% 100.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Capaian Delineasi DI Permukaan 15 Provinsi Lumbung Padi Nasional
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 10
Total penyelesaian delineasi daerah irigasi permukaan semua kewenangan di 15
Provinsi Lumbung Padi Nasional dari Januari sampai dengan September 2019 adalah
32.674 DI (100%).
5. Peningkatan Kapasitas Air Baku
Capaian peningkatan kapasitas air baku untuk mendukung program 100% akses air
minum layak pada tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 118,96 m3/det.
6. Akses Air Minum Layak
Sumber: Susenas BPS 2015-2018
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 11
- Capaian Kebijakan Telematika dan Utilitas
1. Pembangunan Palapa Ring
Perkembangan Pembangunan Palapa Ring hingga September 2019 untuk paket Barat,
Tengah, dan Timur telah mencapai angka 100%.
2. Pembangunan Smart City
Pe
nyu
sun
an m
ast
erp
lan
&
qu
ickw
in
75
25
0
20
40
60
80
TW III2019
Evaluasi Pendampingan
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 12
Setelah sebelumnya terpilih 100 Kabupaten/Kota dalam program Gerakan Menuju
100 Kota Cerdas, saat ini telah dilakukan evaluasi masterplan dan quick win smart
city di 75 kab/kota serta pendampingan penyusunan masterplan dan quickwin
smart city di 25 kab/kota terhadap Kabupaten/Kota yang telah terpilih tersebut.
Selanjutnya, Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas akan dilanjutkan dengan memilih
100 kota/kab lainnya pada 2020-2024.
3. Progres Percepatan pencapaian Universal Access bidang pengelolaan sampah dan air
limbah
Dalam rangka mendukung pencapaian Universal Access pada bidang sanitasi dan air
minum, pada pengelolaan sampah pada triwulan III tahun 2019 adalah telah diinisiasi
penyusunan Kajian Perhitungan Standar Biaya penanganan sampah dari mulai
pengumpulan, pengangkutan, TPS, TPS3R dan TPST oleh Kementerian PUPR dan
menjadi rujukan bagi rancangan Permendagri mengenai tarif Retribusi Pengelolaan
Sampah.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 13
4. Pembangunan PLTSa dan TPA Regional
Status Pembangunan PLTSa di 12 Kota di Indonesia pada Triwulan III Tahun 2019 yaitu
6 kota (Surabaya, Jakarta, Solo, Bali, Bekasi dan Tangerang) sudah berada pada tahap
pelaksanaan proyek. Sedangkan sisanya (Semarang, Makassar, Tangerang Selatan,
Manado dan Palembang) masih dalam tahap persiapan.
Untuk pembangunan TPA Regional pada Triwulan III tahun 2019, terdapat penambahan
fokus infastruktur terbangun yaitu selain TPA Regional Antar Kota/Kabupaten yang
sumber dananya menggunakan APBN, TPST/TPS3R yang didanai oleh APBN di beberapa
kota sebagai salah satu bentuk peningkatan kapasitas pelaku pengelolaan sampah di
daerah.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 14
- Capaian Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
1. Progres Capaian Keterpaduan Sistem Transportasi Jalan
Sampai dengan bulan September 2019 telah dilaksanakan koordinasi untuk percepatan
penyelesaian pembangunan jalan tol sebanyak 64, jalan akses bandara sebanyak 3 dan
1 jalan akses kawasan industry.
2. Progres Capaian Keterpaduan Sistem Transportasi Kereta Api
Sampai dengan bulan September 2019 telah dilaksanakan koordinasi untuk percepatan
penyelesaian dan pengoperasian 4 transportasi perkotaan, 9 kereta api antar kota dan
1 kereta api akses bandara.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 15
3. Progres Capaian Keterpaduan Sistem Transportasi Udara
Sampai dengan bulan September 2019 telah dilaksanakan koordinasi untuk percepatan
pembangunan 3 PSN bandara, pengembangan 4 PSN bandara, dan 1 pengoperasian,
mitigasi bencana, dan aksesibilitas bandara.
4. Progres Capaian Keterpaduan Sistem Transportasi Laut
Sampai dengan bulan September 2019 telah dilaksanakan koordinasi untuk percepatan
pembangunan 5 PSN pelabuhan, pengembangan 3 PSN pelabuhan, 2 rencana
pembangunan pelabuhan PSN, dan 6 pengembangan pelabuhan pendukung KEK dan KI.
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 16
- Capaian Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
1. Progres Capaian Percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan rencana zonasi
dalam rangka pelaksanaan PSN dan RPJMN 2015-2019
2. Penyelesaian Perpres Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 17
3. Penyelesaian Regulasi-Regulasi Perencanaan Ruang Laut
4. Progres Capaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 18
5. Penyelesaian SOP Perizinan di Wilayah Perairan
6. Progres Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
7. Progres Capaian Pelaksanaan Renaksi Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri
Tanjung Selor
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19
- Capaian Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
1. Progres Program Sejuta Rumah
Capaian PSR pada tahun 2015 adalah sebesar 699.770 unit (69%), tahun 2016
sebesar 805.169 unit (80%), tahun 2017 sebesar 904.758 unit (90%), dan tahun 2018
sebesar 1.132.621 unit (113%).
Capaian PSR untuk tahun 2019 sampai dengan kuartal III telah mencapai 933.350
unit yang terdiri dari 676.983 unit untuk MBR dan 256.367 unit untuk nonMBR.
2. Progres Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 20
Target peningkatan kualitas permukiman kumuh dari tahun 2015 – 2019 adalah
32.222,00 Ha. Sampai saat ini (tahun 2015-2018) telah mencapai nilai kumulatif
nasional sebesar 23.407 Ha. Sisa target peningkatan kualitas permukiman kumuh
untuk tahun 2019 sebesar 8.814,92 Ha. Untuk Target program KOTAKU Tahun 2019
sebesar 7.926 Ha, progress pencairan sebesar 67% di 1.090 kelurahan/desa dan
progress fisik telah mencapai 34% per 17 September 2019.
3. Progres Reforma Agraria
Legalisasi Aset Tranah Transmigrasi pada Triwulan III sudah mencapai 55.452 Bidang
Legalisasi Aset (Prona & PTSL) pada Triwulan III sudah mencapai 16.457.789 Bidang
Redistribusi Tanah Ex-HGU, tanag terlantar dan tanah negara lainnya pada Triwulan
III sudah mencapai 644.837 Bidang
4. Progress RUU Pertanahan
Timeline progress RUU Pertanahan
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21
5. Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh LMAN
Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh LMAN (Tahun Anggaran 2016 – 2018)
6. Proyek Infrastruktur KPBU Solicited
Progress dari proyek-proyek KPBU Solicited yang akan kami bantu proses penyelesaian
pembangunannya.
Sumber: Materi Kantor Bersama untuk Rapat Tim Teknis Kantor Bersama , September 2019
Laporan Capain Kinerja Triwulan III Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 22
Dalam rangka mendukung tercapaiannya sasaran Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Perekonomian dan Indikator Kinerja Utama Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
maka akan dilaksanakan sejumlah kegiatan pada periode selanjutnya di tahun 2019, antara lain:
1. Perlunya optimalisasi monitoring dan kontrol kinerja oleh penanggung jawab kegiatan.
2. Perlunya dorongan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas dan kegiatan reguler.
3. Perlunya peningkatan koordinasi internal lingkup Deputi VI sehingga setiap penugasan yang
diberikan dapat terselesaikan dengan baik.
4. Perlunya pembinaan mental pegawai melalui kegiatan capacity building.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja