Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 1
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang …………………………………………….... 4 B. Organisasi, Peran dan Fungsi Pusat Kesehatan Haji
dalam Pembangunan Kesehatan …………………………..
4 BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ……………… 9 B. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji ………… 11 C. Tujuan ……………………………………………………….... 12 D. Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Haji ……………….. 13 E. Penetapan Kinerja Pusat Kesehatan Haji …………………. 13 1. Pelayanan Kesehatan Haji ………………………………. 13 a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji ……………. 13 b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji ……….. 15 c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji …………………. 17 d. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji……. 17 2. Penyediaan PKHI Selama Operasional Haji …………... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017 A. Akuntabilitas Kinerja Pusat Kesehatan Haji ………………. 24 B. Capaian Kinerja Pusat Kesehatan Haji Tahun 2017 ……... 25 1. Pelayanan Kesehatan Haji ………………………………. 25 a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji ……………. 25 b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji ……….. 32 c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji …………………. 36 d. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji ...…. 37 2. Penyediaan PKHI Selama Operasional Haji ………….. 38 C. Analisis Capaian Kinerja …………………………………….. 45 1. Pelayanan Kesehatan Haji ………………………………. 49 a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji ……………. 49 b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji ……….. 50 c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji …………………. 53 d. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji…….. 54 2. Penyediaan PKHI Selama Operasional Haji …………... 55 D. Realisasi Anggaran ……………………………………..…… 58
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………... 59 A. Simpulan ………………………………………………………. 59 B. Saran ………………………………………………………….. 60
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 2
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan tingkat pendidikan ...... 5
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Haji ......................................... 6
Gambar 3. Visi dan Misi Presiden RI sebagai Landasan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015–2019 .................................................................... 9
Gambar 4. Program Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ............................................................................................................ 11
Gambar 5. Penyelenggaraan Kesehatan Haji .................................................... 13
Gambar 6. Capaian hasil pemeriksaan tahap II kesehatan jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan ...................................................................... 24
Gambar 7. Jemaah Haji berdasarkan kriteria Istithaah Kesehatan ................... 31
Gambar 9. Aplikasi Haji Sehat ............................................................................ 35
Gambar 10. Kartu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Elektronik...................... 35
Gambar 10. Capaian hasil pemeriksaan tahap II kesehatan jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan ...................................................................... 46
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 3
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji..................................... 14
Tabel 2. Distribusi & Kebutuhan Tenaga TKHI dan PPIH Tahun 2017 ............. 20
Tabel 3. Daftar Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) 2017 ............................. 23
Tabel 4. Distribusi Pembekalan Operasional Petugas Pembina Kesehatan Haji di Kabupaten/Kota ............................................................................................... 27
Tabel 5. Distribusi & Pengerahan TKHI dan PPIH ............................................. 41
Tabel 6. Jadwal Pelatihan TKHI Berdasarkan Embarkasi ................................. 44
Tabel 7. Distribusi Tenaga Pendukung Kesehatan ............................................ 45
Tabel 8. Target Indikator Kinerja Pusat Kesehatan Haji dan Realisasi ............. 46
Tabel 8. Penyelenggaraan Pertemuan Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data Siskohatkes ................................................................................................. 53
Tabel 9. Pencapaian Rekrutmen PKHI TA. 2017 ............................................... 55
Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2017 ........................................................ 58
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka pertanggungjawaban
APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan (LK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj).
Kementerian Kesehatan selaku pengguna anggaran menyusun LK sebagai
pertanggungjawaban APBN kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan LKj
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Pusat Kesehatan Haji Tahun 2017,
merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada
Menteri Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian
hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi
keberhasilan selama kurun waktu 2017 yang dapat dijadikan lesson learn pada
perencanaan strategis tahun kedepan.
Selain itu laporan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
B. Organisasi, Peran dan Fungsi Pusat Kesehatan Haji dalam Pembangunan Kesehatan
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji adalah unsur pendukung
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 5
pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan haji yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui
Sekretaris Jenderal.
Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan operasional perkantoran, personil Pusat Kesehatan
Haji berjumlah 52 orang aparatur sipil negara dan didukung oleh 4 orang tenaga
honorer.
Tingkat pendidikan pegawai dengan jenjang S3 sejumlah 2 orang, S2
sejumlah 27 orang, S1 sejumlah 17 Orang, dan Diploma sejumlah 6. Berikut
(gambar 1) grafik berdasar tingkat pendidikan:
Gambar 1. Pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan tingkat pendidikan
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan
fungsi:
• Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian
faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan
kesehatan haji;
11.54%
32.69%51.92%
3.85%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DIII S1 S2 S3N=52
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 6
• Pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko,
pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembimbingan dan
pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi
pelayanan kesehatan haji; dan
• Pelaksanaan administrasi Pusat.
Susunan organisasi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji;
c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Pusat Kesehatan Haji disajikan pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Haji
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 7
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat dan
menyelenggarakan fungsi:
• Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
• Pengelolaan informasi kesehatan haji;
• Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
• Penataan organisasi dan tata laksana;
• Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah
tangga, dan perlengkapan; dan
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Informasi Kesehatan Haji; mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan informasi
kesehatan haji.
b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; mempunyai tugas
melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum; mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan
perlengkapan.
2. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembimbingan dan Pengendalaian
Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:
• Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan
pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji; dan
• Penyiapan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan
pengendalian faktor risiko kesehatan haji.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 8
Bidang Pembimbingan dan Pengendalaian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri
atas:
a. Subbidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan; mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di
bidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji. dan
b. Subbidang Pengendalian Faktor Risiko; mempunyai tugas melakukan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang
pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pemantauan faktor risiko
kesehatan umrah.
3. Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji
Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan
kesehatan haji.
Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji menyelenggarakan fungsi:
• Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan
sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan
• Penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan
fasilitasi pelayanan kesehatan haji.
Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji
terdiri atas :
a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; mempunyai
tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan haji. dan
b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji. mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di
bidang fasilitasi pelayanan kesehatan haji.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 ditetapkan
visi dan misi, yang sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong” sebagaimana tergambar pada gambar 3 berikut:
Gambar 3. Visi dan Misi Presiden RI sebagai Landasan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015–2019
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 10
ditetapkannya RPJMN 2015-2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun
Renstra Tahun 2015-2019.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:
(1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
(2) meningkatnya pengendalian penyakit;
(3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
(4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
(5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
(6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu:
(1) paradigma sehat, yaitu pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif dan pemberdayaan masyarakat;
(2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan
akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care
dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
(3) jaminan kesehatan nasional jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan
strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 11
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan terdapat 12 program
Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan
meningkatkan responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
sosial dan finansial bidang kesehatan seperti gambar 4 berikut:
Gambar 4. Program Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Keduabelas program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
bersama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lintas Program terkait.
Sasaran kegiatan peningkatan kesehatan Jemaah haji
B. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan unit kerja Pusat
Kesehatan Haji dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar hasil berbagai
Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pusat Kesehatan
Haji. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji merupakan indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 12
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi Jemaah haji yang
menunjukkan peran utama Pusat Kesehatan Haji dalam tanggungjawabnya
meningkatkan pelayanan kesehatan haji.
Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kesehatan Haji adalah Presentase jemaah
haji yang mendapatkan pembinaan istithaah (kemampuan) kesehatan haji
dengan definisi operasional Jumlah jemaah haji yg telah mendapat penilaian
istithaah kesehatan haji paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pertama
jemaah tiba di embarkasi /quota tahun berjalan x 100%, berdasarkan data
siskohatkes. Target tahun 2017 IKK Pusat Kesehatan Haji adalah 70%, dengan
sasaran meningkatnya pembinaan kesehatan jemaah haji mencapai istithaah.
(Renstra Kemenkes 2015-2019).
C. Tujuan Dalam penyelenggaraan kesehatan haji seperti yang tercantum dalam
Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
terdapat 5 tujuan penyelenggaraan haji, yang meliputi:
(1) mencapai kondisi isthithaah kesehatan Jemaah haji;
(2) mengendalikan faktor risiko;
(3) menjaga kondisi Jemaah haji dalam keadaan sehat selama di Indonesia, di
perjalanan dan di tanah suci;
(4) mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa oleh Jemaah
haji dari dan ke luar Indonesia;
(5) peran serta masyarakat dengan melibatkan keluarga.
Penyelenggaraan kesehatan haji dilaksanakan dalam bentuk pembinaan,
pelayanan dan perlindungan kesehatan haji.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 13
Gambar 5. Penyelenggaraan Kesehatan Haji
D. Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pada tahun 2017 Pusat Kesehatan Haji melaksanakan strategi
penyelenggaraan kesehatan haji yaitu :
a. Penguatan penyelenggaraan kesehatan terhadap Jemaah haji,
b. Penguatan kapasitas kepada Petugas kesehatan haji dan
c. Implementasi kebijakan istithaah kesehatan haji.
E. Penetapan Kinerja Pusat Kesehatan Haji 1. Pelayanan Kesehatan Haji
a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji
Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna diperoleh dari
serangkaian kegiatan terkait dengan pembinaan kesehatan jemaah
haji pada tahun anggaran 2017. Serangkaian kegiatan tersebut telah
ditetapkan melalui RKA-KL Pusat Kesehatan Haji Kementerian
Kesehatan tahun 2017.
Setiap kegiatan untuk mencapai pembinaan kesehatan haji yang
tepat guna memiliki tujuan, sasaran dan output masing-masing yang
ditetapkan dalam kerangka acuan kerja atau Terms of Reference
(TOR). Sasaran kegiatan pembinaan kesehatan haji pada tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 14
anggaran 2017 antara lain Jemaah haji dengan masa tunggu 2 tahun
sebelum keberangkatan, petugas pengelola kesehatan haji Dinas
Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, kantor kesehatan pelabuhan,
petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji, asosiasi pemerhati haji,
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Penetapan kegiatan beserta sasaran, tujuan dan ouputnya secara
rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
1) Pembekalan pembinaan Kesehatan Haji bagi petugas
kabupaten/kota.
2) Petunjuk teknis penyuluhan dan pembimbingan kesehatan haji.
3) Penyusunan Permenkes Penyelenggaraan Kesehatan Umrah.
4) Advokasi dan kemitraan dengan asosiasi dan atau praktisi haji
umrah (KBIH/PIHK/AKHI/PERDOKHI).
5) Evaluasi nasional penyelenggaraan kesehatan haji.
Tabel 1. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji
Rencana Kerja Sasaran Tujuan Output
1. Pembinaan terpadu jemaah haji
• Petugas pengelola kesehatan haji Provinsi
• Lintas Program Kemenkes RI
• Kementerian Agama
• Jemaah Haji • KBIH
• Meningkatkan kualitas petugas pengelola kesehatan haji
• Meningkatkan pembinaan kesehatan secara terpadu, terintegrasi, terkoordinasi dengan instansi terkait
Tercapainya Istithaah Kesehatan Jemaah Haji
2. Pembekalan pembinaan kesehatan haji bagi petugas kabupaten/kota
• Petugas pemeriksa kesehatan Jemaah haji di Puskesmas
• Petugas pengelola kesehatan haji Kabupaten / Kota
• Kementerian Agama
• Meningkatkan kemampuan petugas pengelola kesehatan haji di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan haji secara terpadu, terintegrasi dan
Terlaksananya pembekalan pembinaan Kesehatan Haji bagi petugas kabupaten/kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 15
Rencana Kerja Sasaran Tujuan Output
terkoordinasi dengan instansi terkait
3. Advokasi kemitraan dengan Asosiasi dengan KBIH, PIHK, AKHI dan Perdokhi
• KBIH • PIHK • AKHI • Perdokhi
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji
• Mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan haji
Terjalinnya kemitraan dengan kelompok organisasi masyarakat, KBIH, PIHK, AKHI dalam penyelenggaraan pembinaan kesehatan haji
4. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
Pengelola program kesehatan haji di Kabupaten/kota, Puskesmas dan KKP
• Terpantaunya pelaksanaan pembinaan Jemaah dan
• Teridentifikasinya faktor risiko kesehatan haji
Terselenggaranya monitoring PPFR
5. Pemantauan Hygiene sanitasi asrma haji dan katering bagi jemaah haji
Asrama haji, Katering jemaah haji
• Terpantaunya Hygiene sanitasi asrama haji
• Terpantaunya katering jemaah haji
Rekomendasi penilaian dan perbaikan asrama haji sesuai dengan standar kesehatan
b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.
Kegiatan Pengendalian Faktor Kesehatan Haji terdiri dari :
1) Sosialisasi Haji Sehat.
Sosialisasi haji sehat yang dilakukan pada Jemaah haji yang akan
berangkat minimal 2 tahun masa tunggu dengan tujuan untuk
menyiapkan kondisi kesehatan Jemaah haji agar mencapai
istithaah dari sisi kesehatannya.
2) Gelang risti.
Penandaan jemaah haji risiko tinggi dengan memberikan gelang
yang terdiri dari warna hijau untuk jemaah haji yang berusia ≥60
tahun, warna kuning untuk jemaah haji yang berusia <60 tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 16
dengan penyakit) dan warna merah untuk jemaah haji yang berusia
≥60 tahun dengan penyakit.
3) Seminar Kesehatan Haji.
Seminar kesehatan haji dilakukan sebagai upaya untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
khususnya calon cemaah haji dan juga petugas kesehatan tentang
kesehatan haji.
Seminar membahas isu-isu terkini mengenai kesehatan haji seperti
istithaah kesehatan haji, sengatan panas, Mers CoV dan masalah-
masalah lain yang mempengaruhi kesehatan jemaah haji.
Kegiatan seminar ini direncanakan dilakukan sebanyak 2 kali
dengan melibatkan stake holder, organisasi masyarakat dan
organisasi profesi dalam upaya meningkatkan kesehatan jemaah
haji.
4) Pemantauan Hygiene sanitasi asrama haji dan katering bagi
jemaah haji.
Pemantauan Hygiene sanitasi asrama haji dan katering bagi
jemaah haji 6 bulan dan satu minggu sebelum masa operasional
dan masa operasional haji yang dilakukan pada 13 asrama haji
embarkasi/debarkasi haji.
5) Monitoring Faktor Risiko Kesehatan Haji di embarkasi dan
debarkasi haji.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada
jemaah haji dan pengendalian faktor risiko kesehatan baik penyakit
menular maupun tidak menular perlu dilakukan monitoring selama
masa operasional penyelenggaraan haji di embarkasi dan
debarkasi haji, baik embarkasi/debarkasi utama maupun antara.
Saat ini ada 13 embarkasi utama yaitu; Aceh, Medan, Batam,
Padang, Palembang, Jakarta, Bekasi, Semarang, Surabaya,
Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang dan Lombok, sedangkan
embarkasi antara ada di 5 lokasi yaitu, Jambi, Bengkulu, Lampung,
Palangkaraya dan Gorontalo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 17
6) Aplikasi Haji Sehat.
Pusat Kesehatan Haji meluncurkan Aplikasi Haji Sehat untuk
memberikan layanan informasi kesehatan haji yang mudah dan
cepat kepada jemaah haji. Jemaah haji dapat menggunakan
handphone berbasis android untuk menggunakan aplikasi ini.
7) Kartu Kesehatan Haji Elektronik.
Pusat Kesehatan Haji mengembangkan kartu kesehatan haji
elektronik yang dipergunakan sebagai identitas jemaah haji dan
dapat menampilkan data kesehatan jemaah haji.
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji.
Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data Siskohatkes
Pelayanan Kesehatan Haji sesuai Permenkes nomor 15 tahun
2016 terdiri dari 3 (tiga) tahap pemeriksaan. Hasil pemeriksaan
tersebut selanjutnya dientry kedalam siskohatkes. Cakupan hasil
pemeriksaan kesehatan tahap II yang dientry ke dalam siskohatkes
merupakan indikator kinerja Pusat Kesehatan Haji.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan cakupan hasil
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan yang dientry ke dalam
siskohatkes, dilakukan pertemuan di 34 provinsi. Pertemuan tersebut
dihadiri oleh pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi,
Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP).
Output dari keputusan tersebut adalah terselenggaranya
pertemuan di 34 provinsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
dan kapasitas pengelola program kesehatan haji yang dapat
mendongkrak cakupan entry hasil pemeriksaan dalam siskohatkes.
d. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji.
Pelayanan kesehatan haji sangat tergantung dengan ketersediaan
sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan adalah segala
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 18
bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat
kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang
dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
Sumber daya kesehatan sangat penting dalam mendukung
penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air, selama perjalanan
ke/dari tanah suci, maupun di Arab Saudi.
1) Pertemuan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan pertemuan sumber daya pelayanan kesehatan
menghasilkan usulan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan haji.
Untuk meningkatkan mutu dan kecukupan sediaan farmasi dan
logistik kesehatan haji diperlukan perencanaan kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan (perbekkes) haji, sehingga tersedia obat
esensial dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu
dalam jumlah dan jenis yang cukup. Proses penyediaan obat dan
perbekkes bekerja sama dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekkes melaksanakan proses pengadaan berdasarkan usulan
Pusat Kesehatan Haji.
Berkaitan dengan peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan haji di Arab Saudi, maka dilakukan pertemuan integrasi dan
koordinasi sistem pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan haji.
Pertemuan bertujuan mendapatkan masukan dan usulan sistem
pelaporan obat dan perbekkes sesuai dengan situasi dan kondisi
pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.
2) Pertemuan Revisi Permenkes Rekutmen PKHI.
Untuk mendukung pelaksanaan rekrutmen petugas kesehatan haji
maka diperlukan revisi Permenkes 25 Tahun 2013 tentang Pedoman
Rekrutmen PKHI, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan
pelayanan kesehatan haji.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 19
2. Penyediaan PKHI selama Operasional Haji Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) harus memenuhi
persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang
dilakukan melalui seleksi secara professional. Oleh karena itu
pelaksanaan rekrutmen PKHI dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
transparan, profesionalitas dan akuntabilitas.
PKHI terdiri dari Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang
menyertai jemaah di kelompok terbang (kloter) dan Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan kepada jemaah haji di Arab Saudi. TKHI terdiri dari dokter dan
perawat, sedangkan PPIH Bidang Kesehatan terdiri dari Tim Promotif dan
Preventif (TPP) yang akan fokus pada proses pembinaan kesehatan, Tim
Gerak Cepat (TGC) yang fokus bertugas pada perlindungan terhadap
jemaah haji, dan Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), fokus bertugas pada
pelayanan kesehatan.
Jumlah dan komposisi PKHI haruslah tepat dan sesuai, guna
menunjang pelayanan kesehatan haji yang baik. Kebutuhan akan PKHI
Tahun 2017 disajikan pada tabel 2 berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 20
Dokter Perawat1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM BTJ 11 222 SUMATERA UTARA MES 22 443 SUMATERA BARAT PDG 12 244 BENGKULU 4 85 SUMATERA SELATAN PLM 16 326 BANGKA BELITUNG 3 67 LAMPUNG JKG 19 388 DKI JAKARTA 20 409 BANTEN 24 48
10 JAWA TENGAH SOC 86 17211 DAISTA YOGYAKARTA 9 1812 KALIMANTAN SELATAN BDJ 12 2413 KALIMANTAN TENGAH 5 1014 KALIMANTAN TIMUR BPN 6 1215 KALIMANTAN UTARA 1 216 SULAWESI TENGAH 4 817 SULAWERI UTARA 2 418 GORONTALO UPG 3 619 SULAWESI SELATAN 16 3220 SULAWESI TENGGARA 4 821 MALUKU 2 422 MALUKU UTARA 3 623 PAPUA 2 424 PAPUA BARAT 2 425 SULAWESI BARAT 3 626 NUSA TENGGARA BARAT LOP 10 2027 JAWA BARAT JKS 96 19228 RIAU BTH 11 2229 KALIMANTAN BARAT 6 1230 KEPULAUAN RIAU 3 631 JAMBI 7 1432 JAWA TIMUR SUB 80 16033 BALI 2 434 NUSA TENGGARA TIMUR 1 2
JUMLAH 507 1014
NO. PROVINSI EMBARKASIKUOTA
Tabel 2. Distribusi & Kebutuhan Tenaga TKHI dan PPIH Tahun 2017
TKHI
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 21
PPIH
Tim Manajerial
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM
MOBILE TOTAL KKHI SEKTOR KKHI SEKTOR
1 PENANGGUNG JAWAB 1 1 2 KABID KESEHATAN/ PPK 1 1 3 SEKRETARIS/SANSUR 1 1 4 KASI TGC 1 1 5 KASI TPP 1 1 6 KASI DAKER MAKKAH 1 1 7 KASI DAKER MADINAH 1 1 8 KASI PERBEKALAN KESEHATAN 1 1 9 BENDAHARA/PUM JEDDAH 1 1
10 PUM MADINAH 1 1 11 PUM MAKKAH 1 1 12 ADMINISTRASI UMUM 2 2
Subtotal 9 2 0 2 0 0 13
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM
MOBILE TOTAL KKHI SEKTOR KKHI SEKTOR 1 Ahli Gizi 3 0 2 0 0 5 2 Ahli Rekam Medik 4 0 2 0 0 6 3 Analis Kesehatan 2 0 1 0 0 3 4 Apoteker 4 7 3 0 1 15 5 Dokter 18 18 7 10 2 55 6 Dokter Gigi 1 0 0 0 0 1 7 Dokter Spesialis Anastesi 2 0 0 0 0 2 8 Dokter Spesialis Bedah Umum 1 0 1 0 0 2
9 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 2 0 1 0 0 3
10 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 3 0 2 0 0 5 11 Dokter Spesialis Paru 4 3 3 0 1 11 12 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 1 2 0 1 6 13 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 0 0 0 0 1 14 Dokter Spesialis Saraf 1 0 1 0 0 2 15 Penata Roentgen 1 0 0 0 0 1 16 Perawat 39 22 20 10 9 100 17 Sanitarian/Surveilans Epidemiolog 8 0 6 0 0 14 18 Siskohatkes 2 0 1 0 0 3 19 Teknisi Elektromedik 2 0 1 0 0 3 20 Tenaga Lainnya 0 0 3 0 0 3 21 Tenaga Teknis Kefarmasian 1 4 1 0 0 6
Subtotal 101 55 57 20 14 247
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 22
Tim Asistensi
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM MOBILE TOTAL
1 KETUA 1 2 SEKRETARIS 1 3 KOORDINATOR TGC 1 4 ASISTENSI TPP DAN TGC 1 5 KOORDINATOR TPP 1 6 ASISTENSI TPP 1 7 PENDAMPING 1 8 PENDAMPING 1
Subtotal 8 TOTAL 268
Rekrutmen Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK)
Salah satu tenaga pelayanan kesehatan yang diperlukan pada saat
operasional haji di Arab Saudi adalah TPK. Pengaturan pengadaan TPK dalam
penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi bertujuan untuk memperoleh TPK
yang berintegritas, profesional, jujur, dan bertanggungjawab sesuai dengan
tugas yang diberikan, guna menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan
kesehatan haji di Arab Saudi. TPK terdiri atas:
a. Tenaga penghubung rumah sakit;
b. Tenaga pendamping orang sakit;
c. Tenaga kebersihan;
d. Tenaga evakuasi;
e. Tenaga gerak cepat;
f. Tenaga pendukung penyuluh kesehatan;
g. Tenaga perbekalan kesehatan;
h. Tenaga pengemudi;
i. Tenaga administrasi; dan
j. TPK lainnya.
Langkah awal pengadaan TPK ini dengan melakukan pengumuman
penerimaan TPK terlebih dahulu secara online melalui website Pusat
Kesehatan Haji. Selanjutnya calon pendaftar TPK melakukan registrasi
secara online pada aplikasi rekrutmen PKHI di website Pusat Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 23
Haji, dengan alamat www.puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen. Kemudian
mengisi formulir registrasi yang telah disediakan, membuat nomor akun dan
mengupload berkas kelengkapan dokumen.
Seleksi administrasi online dilaksanakan oleh tim pengadaan TPK
dengan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan,
nominasi calon peserta ujian tertulis, tes EBA, wawancara dan ujian praktek.
Hasil seleksi calon TPK diumumkan melalui website rekrutmen.
Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh satuan kerja pada
Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelatihan
berkoordinasi dengan unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang
menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
Tabel 3. Daftar Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) 2017
NO JENIS TUGAS JUMLAH
1. Pendamping Orang Sakit 35
2. Perawat 5
3. TGC 20
4. TPP 19
5. Pengemudi Ambulance 48
6. Pengemudi Operasional 14
7. Pengemudi TPP 4
8. Administrasi Perhajian 8
9. Tenaga Perbekalan Kesehatan 6
10.. Tenaga Kebersihan 14
11. Tenaga Rekam Medis 6
12. Tenaga Administrasi Perbekes 3
13. Tenaga Administrasi Bidang 3
14. Mekanik 1
TOTAL 186
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017
A. Akuntabilitas Kinerja Pusat Kesehatan Haji Presentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah
(kemampuan) kesehatan haji satu bulan sebelum masa operasional pada tahun
2017 sebesar 84,90%. Hal ini melebihi target indikator yaitu sebesar 70%.
Capaian hasil pemeriksaan tahap II jemaah haji perpropinsi sebagaimana
gambar 6 berikut:
Gambar 6. Capaian hasil pemeriksaan tahap II kesehatan jemaah haji berdasarkan tempat
pemeriksaan
Pencapaian indikator kegiatan peningkatan kesehatan jemaah haji adalah
persentase jemaah haji yang telah mendapatkan penilaian istitaah kesehatan haji
dan dientry kedalam siskohatkes satu bulan sebelum operasional. Persentase
diperoleh dari total jumlah Jemaah haji regular yang diperiksa dan di-entry dalam
siskohatkes pada satu bulan sebelum operasional dengan denominator sebesar
204.000 orang (jumlah jemaah haji reguler). Capaian terbesar diperoleh provinsi
Yogyakarta.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 25
Dari hasil pemeriksaan kesehatan, status istithaah kesehatan jemaah haji
dikelompokkan sebagai berikut :
1. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebesar 70,60%.
2. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji Dengan Pendampingan
sebesar 29,02%.
3. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji Untuk Sementara sebesar
0,30%.
4. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebesar 0,08%.
Dari seluruh jemaah haji yang diperiksa terdapat 128.666 (63,4%) jemaah risiko
tinggi.
B. Capaian Kinerja Pusat Kesehatan Haji tahun 2017 1. Pelayanan Kesehatan Haji a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji.
Persiapan kesehatan Jemaah Haji sebelum berangkat ke tanah suci
dilakukan dengan pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara
terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan program.
Pembimbingan merupakan proses penyampaian informasi,
komunikasi, dan edukasi secara terencana, sistematis dan
berkesinambungan terhadap jemaah haji sehingga dapat meningkatkan
kondisi kesehatan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan; sedangkan
pembinaan merupakan serangkaian kegiatan deteksi dini penyakit,
pembimbingan kesehatan, penyuluhan kesehatan, konseling yang
terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur baik di Indonesia maupun di
Arab Saudi.
i) Kebijakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji
Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji
harus didukung oleh kebijakan atau peraturan yang mendukung
pelaksanaannya. Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan
terstandarisasi dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota sehingga
diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 26
Terdapat beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
yang telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam program
kesehatan haji, antara lain:
a. Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan
Jemaah Haji.
b. Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Jemaah Haji.
c. Permenkes Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengadaan Tenaga
Pendukung Kesehatan dalam operasional kesehatan haji di
Arab Saudi.
Selain kedua Permenkes diatas, juga telah disusun:
1. Juknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji
sebagai penjelasan dari Permenkes Nomor 15 Tahun 2016.
2. Juknis Vaksin Meningitis Meningokokus.
3. Juknis Penatalaksanaan penyakit kardiovaskuler pada jemaah
haji.
4. Juknis Penatalaksanaan penyakit paru dan saluran pernafasan
pada jemaah haji.
5. Media advokasi dan promosi istithaah kesehatan jemaah haji.
6. Media rilis kesehatan haji tahun 2017.
ii) Pembinaan terhadap petugas
Pembinaan terhadap petugas dilaksanakan dengan kegiatan
pembekalan operasional pembinaan kesehatan haji kepada petugas
kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas. Pesertanya terdiri dari
pengelola program kesehatan haji, pengelola program penyakit tidak
menular dan pengelola kesehatan olah raga di dinkes kabupaten/kota
serta KBIH yang tergabung di kabupaten/kota. Kegiatan ini sudah
dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu wilayah barat (Provinsi Jawa Barat,
Banten dan DKI jakarta), wilayah tengah (Provinsi Jawa tengah dan
DI Yogyakarta) dan wilayah timur (Provinsi Jawa timur) dengan jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 27
petugas yang mengikuti pertemuan sebanyak 119 orang. Berikut data
jumlah petugas yang mendapatkan pembekalan operasional
pembinaan kesehatan haji di 3 lokasi.
Tabel 4. Distribusi Pembekalan Operasional Petugas Pembina Kesehatan Haji di Kabupaten/Kota
No Provinsi Jumlah
1 Jawa Barat 27 2 Banten 8 3 DKI Jakarta 6 4 Jawa tengah 35 5 DI Yogyakarta 5 6 Jawa Timur 38
Total 119
iii) Pembinaan terhadap jemaah haji.
• Pembinaan di Indonesia
Pembinaan kesehatan Jemaah haji dilaksanakan berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan. Pembinaan kesehatan dilaksanakan
kepada seluruh Jemaah haji, baik yang resiko tinggi (risti) maupun
non risti. Pembinaan yang dilakukan setelah pemeriksaan tahap
pertama adalah pembinaan masa tunggu.
Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama,
dilanjutkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan
setelah diumumkan kuota keberangkatan pada tahun berjalan.
Rekomendasi pemeriksaan kesehatan tahap kedua menghasilkan
rekomendasi/penetapan kriteria istithaah. Jemaah haji yang tidak
memenuhi syarat istithaah kesehatan, diusulkan untuk ditunda atau
tidak perlu diberangkatkan. Pembinaan kesehatan setelah
pemeriksaan kesehatan tahap kedua ini adalah pembinaan
kesehatan masa keberangkatan. Pembinaan masa keberangkatan
adalah pembinaan yang dilakukan setelah jemaah haji melakukan
pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan.
Pembinaan kesehatan di masa keberangkatan dilakukan pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 28
jemaah haji yang telah memiliki kuota keberangkatan, artinya Jemaah
tersebut sudah dipastikan akan berangkat tahun berjalan, setelah
memperoleh konfirmasi keberangkatan dari Kementerian Agama.
Kegiatan pembinaan kesehatan yang dapat dilakukan pada masa
keberangkatan adalah sebagai berikut:
1) Konseling.
Konseling dilaksanakan di puskesmas atau rumah sakit oleh
tenaga kesehatan berupa pemberian nasehat dan informasi terkait
penyakit yang diderita oleh jemaah haji. Salah satu tujuan
konseling adalah mengendalikan faktor risiko penyakit yang
terdapat pada jemaah haji sehingga jemaah haji menyadari faktor-
faktor risiko yang ada pada dirinya dan ikut berperan aktif menjaga
kesehatannya.
2) Latihan Kebugaran.
Latihan kebugaran dilaksanakan oleh puskesmas bekerjasama
dengan organisasi masyarakat. Bentuk latihan kebugaran antara
lain:
a. Jalan Sehat;
b. Senam Haji Sehat;
c. Senam Lansia;
d. Senam Jantung Sehat;
e. Senam Kesegaran Jasmani;
f. Aklimatisasi.
3) Pemanfaatan Posbindu.
Jemaah haji dapat mengikuti program Posbindu (Pos
Pembinaan Terpadu) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina
oleh Puskesmas. Posbindu akan memberikan pembinaan
kesehatan, cek tekanan darah, test gula darah, lingkar perut, berat
badan, tinggi badan dan Index Massa Tubuh. Jemaah haji akan
dipantau kondisi kesehatannya secara berkala.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 29
4) Kunjungan rumah.
Pembinaan istithaah kesehatan haji dilaksanakan melalui
kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan secara berkala
melakukan pembinaan kepada Jemaah haji dan memberdayakan
keluarganya sehingga tercapai peningkatan status kesehatan
Jemaah haji. Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan
program keluarga sehat dan program perawatan kesehatan
masyarakat.
5) Bimbingan Manasik kesehatan Haji.
Manasik haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
Pemerintah daerah cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat
bekerjasama dalam pelaksanaan manasik kesehatan. Manasik
kesehatan haji berisi pesan kepada Jemaah haji agar berperilaku
hidup bersih dan sehat antara lain istirahat cukup, tidak merokok,
makan makanan bergizi, mengelola stress dan cuci tangan pakai
sabun serta memahami kondisi perjalanan, cuaca dan lingkungan
di Arab Saudi.
6) Pembinaan Terpadu Jemaah Haji.
Merupakan bentuk pembinaan yang terintegrasi antara
Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama.
Kementerian kesehatan sendiripun merupakan integrasi dari
berbagai program yaitu program posbindu, latihan kebugaran, dan
kesehatan haji. Kegiatan sehari dilaksanakan di luar ruangan dan
di dalam ruangan. Kegiatan di luar ruangan dimulai di pagi hari yaitu
deteksi dini penyakit tidak menular yang dilanjutkan dengan
pengukuran kebugaran dan senam haji sehat. Acara kemudian
berpindah ke dalam ruangan yang diisi dengan materi terkait
ibadah dari Kementerian Agama dan materi penyuluhan kesehatan
dari Kementerian Kesehatan.
Pembinaan terpadu Jemaah haji merupakan kegiatan yang
menyatukan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tekanan Darah,
Gula Darah, dan Kolesterol) yang merupakan kegiatan dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 30
program posbindu. Pengukuran Kebugaran dengan menggunakan
metode Rockport, dan Senam Haji Sehat merupakan kegiatan
Kesehatan kerja dan olahraga. Penyuluhan Kesehatan Haji bagian
dari Promosi Kesehatan.
Kegiatan advokasi dan kemitraan dengan organisasi
masyarakat dan organisasi profesi.
Telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
antara Pusat Kesehatan Haji dengan:
a. Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI).
b. Perhimpunan Kardiologi Indonesia (PERKI).
Selain kerjasama dengan organisasi profesi, Pusat Kesehatan
Haji juga melakukan pembinaan kesehatan kepada jemaah haji.
Pembinaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan dengan kegiatan
di luar ruangan dan di dalam ruangan. Kegiatan di luar ruangan
dengan melaksanakan pengukuran kebugaran bagi jemaah haji
yang sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan tekanan darah, suhu,
nadi, gula darah dan kolesterol. Apabila ada hasil dari pemeriksaan
kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan mengikuti
pengukuran kebugaran dengan metode Rockport, maka jemaah
haji tersebut dilakukan pengukuran kebugaran dengan metode six
minutes walking test.
Setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan
pengukuran kebugaran, maka jemaah haji masuk ke ruang
pertemuan untuk pembimbingan dan penyuluhan kesehatan di
dalam ruangan pertemuan. Penyuluhan kesehatan meliputi
perilaku hidup bersih dan sehat, aklimatisasi, cara memelihara
kesehatan sebelum, selama dan setelah melaksanakan ibadah
haji.
Pembinaan kesehatan Jemaah Haji di Indonesia sudah
dilaksanakan di 65 lokasi dengan jumlah jemaah haji sebanyak
11.130 jemaah haji. Terlampir pada lampiran I lokasi dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 31
jumlah jemaah haji masing–masing yang mendapatkan pembinaan
kesehatan haji.
Merupakan bentuk pembinaan yang terintegrasi antara
Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama.
Kementerian kesehatan sendiripun merupakan integrasi dari
berbagai program yaitu program posbindu, latihan kebugaran, dan
pusat kesehatan haji. Tujuan dari pembinaan Kesehatan jemaah
haji untuk Mencapai Istithaah Kesehatan.
Adapun hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan dapat
terlihat dalam bentuk grafik pada gambar 7 dibawah ini, bahwa
kriteria yang memenuhi Syarat lebih banyak jika dibandingkan
dengan Kriteria Tidak Memenuhi Syarat Sementara.
Gambar 7. Jemaah Haji berdasarkan kriteria Istithaah Kesehatan
• Pembinaan Kesehatan di Arab Saudi
Pembinaan kesehatan di Arab Saudi adalah pembinaan
yang dilakukan sejak jemaah haji tiba di Arab Saudi, selama
melaksanakan ibadah haji sampai dengan keberangkatan kembali
ke Indonesia. Pembinaan kesehatan dilaksanakan oleh Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang Kesehatan bekerjasama
dengan pihak terkait di Arab Saudi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 32
Pembinaan kesehatan haji selama di Arab Saudi
diselenggarakan di KKHI, Sektor, Pemondokan jemaah haji,
fasilitas lain yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan,
dan di perjalanan.
Pembinaan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh
TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan Tenaga
Pendukung Kesehatan.
b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.
1. Sosialisasi Haji Sehat.
Sosialisasi Haji Sehat merupakan upaya Pemerintah dalam
mempersiapkan Jemaah Haji sekaligus melaksanakan
implementasi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sehingga Jemaah
Haji tetap sehat dan dapat melaksanakan ibadah haji sesuai
dengan Rukun Haji, Wajib Haji dan Syarat Haji.
Selama tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan kegiatan
Sosialisasi Haji Sehat di 65 kabupaten/kota dengan jumlah jemaah
sebanyak 11.130 orang.
2. Gelang Risti.
Penandaan risiko tinggi kepada jemaah haji dengan
memberikan gelang yang terdiri gelang warna hijau, kuning dan
merah. Gelang warna hijau diberikan kepada jemaah haji yang
berumur lebih dari 60 tahun dan tidak memiliki risiko penyakit
tertentu, gelang warna kuning diberikan kepada jemaah haji yang
berumur kurang dari 60 tahun tetapi memiliki risiko penyakit
tertentu dan Gelang warna merah diberikan kepada jemaah haji
yang berumur lebih dari 60 tahun dan memiliki risiko penyakit
tertentu.
Jumlah gelang penanda jemaah risti berwarna hijau
sebanyak 12.570 buah, warna kuning sebanyak 61.653 dan warna
merah sebanyak 55.777 buah. Gelang-gelang tersebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 33
didistribusikan ke 13 embarkasi haji dan diberikan kepada jemaah
haji risti pada saat berada di embarkasi menjelang keberangkatan
ke tanah suci.
3. Monitoring Faktor Risiko Kesehatan Haji di embarkasi dan
debarkasi haji.
Monitoring faktor risiko kesehatan haji bertujuan
mengidentifikasi dan mengendalikan serta mengeleminasi faktor
risiko yang terjadi di embarkasi dan debarkasi haji baik saat pra
operasional maupun pada saat operasional haji.
Selama masa pra-operasional dan operasional
penyelenggaraan kesehatan haji telah dilakukan monitoring
sebanyak 26 kali. Monitoring dilakukan ke 13 embarkasi utama,
yaitu embarkasi Banda Aceh, Batam, Medan, Padang, Palembang,
Jakarta pondok gede, Jakarta bekasi, Solo, Surabaya,
Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, dan Lombok.
4. Pemantauan Hygiene sanitasi asrama haji.
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilaksanakan
dengan berkoordinasi Kantor kesehatan Pelabuhan, Balai Teknis
Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dinas
kesehatan provinsi, dan Kementerian Agama.
Kegiatan Inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama
adalah melakukan pemantauan hygiene sanitasi asrama haji pada
saat 6 bulan sebelum jemaah haji masuk asrama haji.
Sasaran kegiatan terdiri dari 13 embarkasi utama dan 5
embarkasi antara dengan total 18 embarkasi, adapun capaiannya
88,9% (16 embarkasi).
Kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan tahap kedua dan
ketiga dilaksanakan pada saat satu minggu sebelum jemaah
masuk asrama haji untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 34
haji dan selama jemaah haji berada di asrama haji saat
embarkasi/debarkasi.
5. Seminar Kesehatan Haji.
Sebagai upaya mengingkatkan pengetahuan dan
pemahaman petugas kesehatan dan jemaah haji, telah dilakukan
seminar kesehatan sebanyak 2 kali, yaitu seminar kesehatan lanjut
usia dan seminar menghadapi wabah kolera dengan melibatkan
WHO.
Seminar kesehatan lanjut usia dilaksanakan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2017 dengan mengundang jemaah haji usia
lanjut. Selain kegiatan seminar kesehatan juga dilakukan
pemeriksaan kesehatan dan senam lansia.
Seminar menghadapi wabah kolera dilaksanakan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta. Seminar ini dilaksanakan
sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah dalam
menghadapi wabah kolera yang terjadi di Yaman menjelang
operasional haji tahun 1438 H/ 2017 M.
6. Aplikasi Haji sehat.
Aplikasi haji sehat dimaksudkan untuk memberikan layanan
informasi kesehatan haji yang mudah dan cepat kepada jemaah
haji. Materi-materi penyuluhan kesehatan dapat diakses oleh
jemaah haji dalam aplikasi ini. Materi penyuluhan antara lain:
a. pencegahan penularan penyakit,
b. mencegah kelelahan dan sengatan panas,
c. tips antisipasi MersCov,
d. panduan sehat berhaji,
e. pembinaan dan pemeriksaan kesehatan haji.
Aplikasi ini dapat digunakan dengan memanfaatkan handphone
berbasis android. Untuk mengakses aplikasi ini dapat didownload
dari playstore dengan kata kunci “Haji Sehat”. Terobosan aplikasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 35
ini merupakan pengembangan teknologi informasi yang
dicanangkan agar publik dapat memperoleh informasi terkait
kesehatan haji.
Gambar 8. Aplikasi Haji Sehat
7. Kartu Kesehatan Jemaah Haji.
Sejak Tahun 2017, dikembangkan kartu kesehatan haji elektronik.
kartu tersebut berisi data kesehatan jemaah haji yang terkoneksi
dengan sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan
(SISKOHATKES). Terdapat efektifitas dan efisiensi dalam
penggunaan kartu kesehatan haji elektronik tersebut. Hal ini
dilakukan sebagai pengembangan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan kesehatan haji.
Gambar 9. Kartu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Elektronik
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 36
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data Siskohatkes
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data Siskohatkes telah
dilaksanakan di 20 provinsi dengan rata-rata peserta per-provinsi sekitar
20 orang. Adapun Indikator Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah
Haji yang diinput kedalam Siskohatkes tercapai sebesar 84,9%, artinya
berhasil mencapai diatas target tahun 2017 sebesar 70%.
Kendala selama pelaksanaan adalah:
• Perubahan siskohatkes dari Gen 3 menjadi Siskohatkes SHAR’I
untuk menyesuaikan dengan Permenkes nomor 15 tahun 2016.
• Data estimasi keberangkatan Jemaah haji dari Kanwil Kemenag
terlambat diterima oleh dinkes kabupaten/kota, sehingga
pemeriksaan kesehatan dan pembinaan Jemaah haji belum bisa
dilaksanakan.
• Sebagian besar pengelola program kesehatan haji di dinkes
kabupaten/kota merupakan petugas yang baru (mengalami
rotasi pegawai) dan belum mendapat pelatihan input data dan
pengelolaan data Siskohatkes.
Adapun upaya antisipasi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala
tersebut adalah sebagai berikut:
• Melakukan penyegaran pelatihan siskohatkes SHAR’I kepada
pengelola program kesehatan haji di dinkes kabupaten/kota.
• Menyiapkan data jemaah haji yang akan diberangkatkan, dan
menjalin hubungan baik dengan Kantor Kemenag
kabupaten/kota, sehingga bila ada kendala mengenai data
jemaah dapat langsung dikoordinasikan.
• Untuk petugas Siskohatkes yang belum mendapat pelatihan
Siskohatkes, maka dilakukan pelatihan bagi Petugas
Siskohatkes kabupaten/kota di 34 provinsi tahun 2016.
Pengelola program kesehatan haji provinsi juga harus
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 37
melaksanakan sosialisasi ataupun menganggarkan pelatihan
penggunaan aplikasi siskohatkes kepada petugas yang belum
mendapat pelatihan. Pusat Kesehatan Haji juga melakukan
bimbingan teknis kepada petugas siskohatkes di
kabupaten/kota.
d. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
Pertemuan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan
Untuk memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan dan alat habis
pakai, dilakukan pertemuan penyusunan usulan kebutuhan tersebut yang
dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Januari 2017 di Hotel Mercure Cikini
Jakarta dengan melibatkan Ditjen Faralkes, Pusat Kesehatan Haji, Dinas
Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, KKP, Mantan PPIH dan TKHI. Hasil
pertemuan ini berupa usulan kebutuhan perbekes dan alat habis pakai.
Pertemuan integrasi dan koordinasi sistem pengelolaan obat haji
dan perbekkes dalam siskohatkes dilaksanakan di Hotel Ibis Arcadia
Jakarta tanggal 7 – 8 Desember 2017 dan di Hotel Mercure Jakarta pada
tanggal 14 – 15 Desember 2017. Pertemuan dihadiri oleh Inspektorat
Jenderal, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Tata Kelola Obat
Publik dan Perbekkes, dan Pusat Kesehatan Haji.
Pertemuan penyusunan revisi Permenkes Rekrutmen PKHI
dilakasanakan 3 kali yaitu :
2. Pertemuan Penyusunan Revisi PMK Rekrutmen PKHI I
dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Oktober 2017 di Hotel Ibis Style, Bogor.
Peserta adalah Pusat Kesehatan Haji, Biro Hukum dan Organisasi, Biro
Kepegawaian, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pertemuan ini didapatkan draft
permenkes tentang pengadaan petugas kesehatan haji, dan draft petunjuk
teknis permenkes tentang pengadaan petugas kesehatan haji.
3. Pertemuan Penyusunan Revisi PMK Rekrutmen PKHI II
dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Desember 2017 di Hotel Ibis Jakarta.
Peserta adalah Pusat Kesehatan Haji, Biro Hukum dan Organisasi. Dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 38
hasil pertemuan ini didapatkan draft revisi permenkes dan juknis
permenkes disatukan dan dijadikan sebagai lampiran permenkes.
Sementara dihasilkan draft permenkes tentang pengadaan tim kesehatan
haji indonesia dan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang
kesehatan.
4. Pertemuan Penyusunan Revisi PMK Rekrutmen PKHI III
dilaksanakan tanggal 14 Desember 2017 di Hotel Mercure Cikini Jakarta.
Peserta adalah Pusat Kesehatan Haji, Biro Hukum dan Organisasi. Dari
hasil pertemuan ini didapatkan draft permenkes baru tentang pengadaan
tim kesehatan haji indonesia dan panitia penyelenggara ibadah haji Arab
Saudi bidang kesehatan. Draft ini masih perlu penyempurnaan dalam hal
alur dan penempatan PPIH. Karena terbatasnya waktu sehingga perlu
pembahasan lebih lanjut pada tahun berikutnya.
Penyusunan LAKIP dilaksanakan melalui pertemuan yang
dilaksanakan di Puri Avia Bogor pada tanggal 24 – 26 September 2017,
dengan mengundang Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan sebagai
narasumber dan peserta dari seluruh pegawai Pusat Kesehatan Haji.
2. Penyediaan PKHI selama Operasional Haji a. Sekretariat Rekrutmen PKHI
Rekrutmen PKHI
1) Penyelenggara rekrutmen PKHI ditetapkan melalui Surat Keputusan
Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/560/2016 tanggal 2
November 2016 tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji
Indonesia Tahun 1438H/2017M.
2) Pendaftaran Online Rekrutmen PKHI
Pendaftaran dilakukan secara online oleh pendaftar melalui alamat
website rekrutmen: puskeshaji.depkes.go.id/rekrutmen.
Pendaftaraan online dimulai dari pembuatan akun, yang sudah
dapat dilakukan oleh peminat sejak bulan Desember tahun 2013. Dan
sampai tanggal 25 September 2017 tercatat sudah sebanyak 63.976
pendaftar yang memiliki akun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 39
Pendaftar yang melengkapi data dan mendaftar pada periode
tahun 1438H/2017M memiliki Nomor Formulir 1438xxxxxx tercatat
sebanyak 6.560 orang (4.554 TKHI dan 2.006 PPIH), pendaftaran
dimulai sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai tanggal 11 Desember
2016.
Pendaftar yang telah mengambil NF1438xxxxxx melakukan tes
potensi secara online mulai dari tanggal 08 November 2016 sampai 11
Desember 2016.
Pendaftar yang mengikuti registrasi online secara tuntas sampai
memiliki nomor registrasi NR1438xxxxxx tercatat sebanyak 4.685
orang (3.165 TKHI dan 1.520 PPIH), pengambilan nomor registrasi
dibuka mulai tanggal 30 November 2016 sampai 11 Desember 2016.
3) Seleksi Berkas Rekrutmen PKHI
Proses seleksi berkas dilakukan secara serentak oleh Panitia
Penyelenggara Pusat dan Panitia Penyelenggara Provinsi,
dilaksanakan mulai tanggal 5 s/d 31 Januari 2017. Total berkas yang
diseleksi sebanyak 4.685 berkas (3.165 TKHI dan 1.520 PPIH), dan
sebanyak 3.630 berkas (2.482 TKHI dan 1.148 PPIH) dinyatakan lulus
proses seleksi.
4) Tes Psikometri
Pendaftar yang lulus seleksi berkas mengikuti tes psikometri di RS
pelaksana tes psikometri, dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari s/d
20 Maret 2017 sebanyak 3.567 orang (2.442 TKHI dan 1.125 PPIH).
5) Nominasi dan Penetapan Peserta Latih
Pendaftar yang lulus tes psikometri dilakukan seleksi kembali
melalui proses nominasi peserta latih. Nominasi TKHI daerah
dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi;
sedangkan nominasi PPIH dan TKHI pusat dilakukan oleh Panitia
Penyelenggara Rekrutmen PKHI Pusat. Sebanyak 1.792 orang (1.524
TKHI dan 268 PPIH), peserta latih TKHI dan PPIH ini ditetapkan
melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Haji No.
HK.01.07/1/778/2017 tanggal 13 April 2017 dan No.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 40
HK.02.07/3/1012/2017 tanggal 12 Mei 2017. Dalam Surat Keputusan
Pusat Kesehatan Haji tersebut peserta latih diharuskan untuk dapat
ikut serta dalam pembinaan jemaah haji di lingkungan domisili masing-
masing.
6) Penempatan dan Penetapan
Penempatan tenaga TKHI daerah dilakukan oleh Penyelenggara
Rekrutmen TKHI Provinsi, penempatan TKHI Pusat dan PPIH
dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Rekrutmen PKHI Pusat mulai
tanggal 5 – 10 Juli 2017. Penempatan TKHI sesuai dengan kloter (total
507 kloter, terdiri dari 507 Dokter dan 1.013 Perawat) keberangkatan
jemaah haji di masing-masing embarkasi. Penempatan PPIH sesuai
dengan Daerah Kerja dan Jenis Tenaga Kesehatan. Sebanyak 1.521
TKHI (507 Dokter dan 1.013 Perawat) ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/355/2017
tanggal 21 Juli 2017. Sebanyak 268 PPIH ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/III/186/2017 tanggal 14
Juli 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 41
Dokter Perawat1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM BTJ 11 222 SUMATERA UTARA MES 22 443 SUMATERA BARAT PDG 12 244 BENGKULU 4 85 SUMATERA SELATAN PLM 16 326 BANGKA BELITUNG 3 67 LAMPUNG JKG 19 388 DKI JAKARTA 20 409 BANTEN 24 48
10 JAWA TENGAH SOC 86 17211 DAISTA YOGYAKARTA 9 1812 KALIMANTAN SELATAN BDJ 12 2413 KALIMANTAN TENGAH 5 1014 KALIMANTAN TIMUR BPN 6 1215 KALIMANTAN UTARA 1 216 SULAWESI TENGAH 4 817 SULAWERI UTARA 2 418 GORONTALO UPG 3 619 SULAWESI SELATAN 16 3220 SULAWESI TENGGARA 4 821 MALUKU 2 422 MALUKU UTARA 3 623 PAPUA 2 424 PAPUA BARAT 2 425 SULAWESI BARAT 3 626 NUSA TENGGARA BARAT LOP 10 2027 JAWA BARAT JKS 96 19228 RIAU BTH 11 2229 KALIMANTAN BARAT 6 1230 KEPULAUAN RIAU 3 631 JAMBI 7 1432 JAWA TIMUR SUB 80 16033 BALI 2 434 NUSA TENGGARA TIMUR 1 2
JUMLAH 507 1014
NO. PROVINSI EMBARKASIKUOTA
Tabel 5. Distribusi & Pengerahan TKHI dan PPIH
TKHI
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 42
PPIH
Tim Manajerial
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM
MOBILE TOTAL KKHI SEKTOR KKHI SEKTOR
1 PENANGGUNG JAWAB 1 1 2 KABID KESEHATAN/ PPK 1 1 3 SEKRETARIS/SANSUR 1 1 4 KASI TGC 1 1 5 KASI TPP 1 1 6 KASI DAKER MAKKAH 1 1 7 KASI DAKER MADINAH 1 1 8 KASI PERBEKALAN KESEHATAN 1 1 9 BENDAHARA/PUM JEDDAH 1 1
10 PUM MADINAH 1 1 11 PUM MAKKAH 1 1 12 ADMINISTRASI UMUM 2 2
Subtotal 9 2 0 2 0 0 13
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM
MOBILE TOTAL KKHI SEKTOR KKHI SEKTOR 1 Ahli Gizi 3 0 2 0 0 5 2 Ahli Rekam Medik 4 0 2 0 0 6 3 Analis Kesehatan 2 0 1 0 0 3 4 Apoteker 4 7 3 0 1 15 5 Dokter 18 18 7 10 2 55 6 Dokter Gigi 1 0 0 0 0 1 7 Dokter Spesialis Anastesi 2 0 0 0 0 2 8 Dokter Spesialis Bedah Umum 1 0 1 0 0 2
9 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 2 0 1 0 0 3
10 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 3 0 2 0 0 5 11 Dokter Spesialis Paru 4 3 3 0 1 11 12 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 1 2 0 1 6 13 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 0 0 0 0 1 14 Dokter Spesialis Saraf 1 0 1 0 0 2 15 Penata Roentgen 1 0 0 0 0 1 16 Perawat 39 22 20 10 9 100 17 Sanitarian/Surveilans Epidemiolog 8 0 6 0 0 14 18 Siskohatkes 2 0 1 0 0 3 19 Teknisi Elektromedik 2 0 1 0 0 3 20 Tenaga Lainnya 0 0 3 0 0 3 21 Tenaga Teknis Kefarmasian 1 4 1 0 0 6
Subtotal 101 55 57 20 14 247
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 43
Tim Asistensi
NO. JENIS TENAGA KKH MAKKAH MADINAH TIM MOBILE TOTAL
1 KETUA 1 2 SEKRETARIS 1 3 KOORDINATOR TGC 1 4 ASISTENSI TPP DAN TGC 1 5 KOORDINATOR TPP 1 6 ASISTENSI TPP 1 7 PENDAMPING 1 8 PENDAMPING 1
Subtotal 8 TOTAL 268
b. Pembekalan Terintegrasi PKHI
Guna merumuskan kesepakatan dan kesamaan persepsi fasilitator
dan penyelenggara dalam pelaksanaan Pembekalan Terintegrasi
Petugas Kesehatan Haji, dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Persiapan
Pembekalan Petugas Kesehatan Haji Kloter (TOT dan TOC) pada tanggal
4 – 7 April 2017 di Hotel Sultan Jakarta yang melibatkan Pusat Kesehatan
Haji, 13 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Embarkasi, 13 Dinas
Kesehatan Provinsi Embarkasi, 18 KKP Embarkasi, 14 Balai Pelatihan
Kesehatan di Provinsi Embarkasi dan Unit di Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan pembekalan terintegrasi TKHI dilaksanakan di
Asrama Haji 13 Embarkasi oleh Panitia Pembekalan TKHI Bidang
Kesehatan dengan Kanwil Kemenag Provinsi. Pembekalan dilaksanakan
selama 10 hari. Jadwal dan jumlah peserta dapat dilihat pada tabel 6
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 44
Tabel 6. Jadwal Pelatihan TKHI Berdasarkan Embarkasi
Pembekalan terintegrasi PPIH dilaksanakan di Asrama Haji
Pondok Gede pada tanggal 13 – 22 Juni 2017 oleh Panitia Pembekalan
PPIH Bidang Kesehatan dengan Kementerian Agama. Pembekalan
dilaksanakan selama 10 hari dengan jumlah peserta latih sebanyak 268
orang.
Tahun 2017, PPIH dikelompokkan dalam tiga tim yaitu Tim Promotif
Preventif (TPP), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR) dan Tim Gerak Cepat
(TGC). Masing-masing tim diberikan materi pelatihan sebagai bekal dalam
penugasannya sebagai tim tersebut.
c. Penugasan PKHI ke Arab Saudi
Pemberangkatan dan penugasan TKHI sesuai dengan
pemberangkatan kloter penempatan di embarkasi masing-masing.
Pemberangkatan dan Penugasan PPIH dibagi dalam beberapa
pemberangkatan sesuai dengan daerah Kerja. Total TKHI yang
diberangkatkan 1.520 orang (507 dokter dan 1.013 perawat).
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 45
Rekrutmen Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK)
TPK yang direkrut pada tahun 2017 sejumlah 186 orang dengan
distribusi tenaga pendukung kesehatan sebagaimana terlihat pada tabel
berikut. Tabel 7. Distribusi Tenaga Pendukung Kesehatan
NO JENIS TUGAS JUMLAH
1. Pendamping Orang Sakit 35
2. Perawat 5
3. TGC 20
4. TPP 19
5. Pengemudi Ambulance 48
6. Pengemudi Operasional 14
7. Pengemudi TPP 4
8. Administrasi Perhajian 8
9. Tenaga Perbekalan Kesehatan 6
10.. Tenaga Kebersihan 14
11. Tenaga Rekam Medis 6
12. Tenaga Administrasi Perbekes 3
13. Tenaga Administrasi Bidang 3
14. Mekanik 1
TOTAL 186
C. Analisis Capaian Kinerja Analisis Keberhasilan Kinerja Sesuai dengan Renstra Kemenkes, target kinerja satuan kerja Pusat
Kesehatan Haji adalah Jumlah jemaah haji yang telah mendapat penilaian
istithaah kesehatan haji paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pertama
jemaah tiba di embarkasi dibagi quota jemaah haji tahun berjalan dikali 100%
berdasarkan data siskohatkes, pada tahun 2017 sebanyak 70%. Dari total
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 46
jemaah haji Indonesia 221.000 orang, sebanyak 204.000 merupakan jemaah haji
regular dan 17.000 yang merupakan haji khusus (PIHK).
Pada tahun 2017, target kinerja Pusat Kesehatan Haji adalah sebanyak
142.800 (70% x 204.000) jemaah haji reguler telah melakukan pemeriksaan
kesehatan haji tahap II dan mendapatkan penilaian istithaah sebelum tanggal 27
juni 2017 (1 bulan sebelum sebelum hari pertama jemaah tiba di embarkasi).
Adapun target Indikator kinerja Pusat Kesehatan Haji dari tahun 2015 s.d
2017 serta capaian hasil pemeriksaan kesehatan haji tahap II dan penilaian
istithaah di masing-masing provinsi tahun 2017dapat dilihat pada grafik dan tabel
berikut:
Tabel 8. Target Indikator Kinerja Pusat Kesehatan Haji dan Realisasi
No Tahun Anggaran
Target Indikator Realisasi
1 2015 60% 60% 2 2016 65% 65,68% 3 2017 70% 84,90% 4 2018 75% ? 5 2019 80% ?
Gambar 10. Capaian hasil pemeriksaan tahap II kesehatan jemaah haji berdasarkan
tempat pemeriksaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 47
CAKUPAN ENTRY PEMERIKSAAN TAHAP II
PER TANGGAL 27 JUNI 2017 (INDIKATOR NASIONAL PER TANGGAL 27 JUNI ADALAH 70%)
NO PROVINSI JEMAAH ENTRY PEMERIKSAAN TAHAP II
KUOTA JEMAAH (SK KEMENAG) CAKUPAN ENTRY
1 2 3 4 5 1 DIY 3.412 3.158 108,04% 2 RIAU 5.073 5.064 100,18% 3 JABAR 38.344 38.852 98,69% 4 BABEL 1.053 1.069 98,50% 5 SUMSEL 6.915 7.035 98,29% 6 JATENG 28.866 30.479 94,71% 7 BANTEN 8.983 9.493 94,63% 8 SULBAR 1.324 1.458 90,81% 9 JATIM 31.783 35.270 90,11%
10 DKI 7.035 7.952 88,47% 11 JAMBI 2.573 2.919 88,15% 12 GORONTALO 807 981 82,26% 13 SUMBAR 3.758 4.628 81,20% 14 SULTRA 1.587 2.026 78,33% 15 SULUT 556 715 77,76% 16 BENGKULU 1.267 1.641 77,21% 17 KALTENG 1.248 1.617 77,18% 18 LAMPUNG 5.415 7.074 76,55% 19 ACEH 3.344 4.393 76,12% 20 BALI 519 700 74,14% 21 SULTENG 1.426 2.000 71,30% 22 SULSEL 5.180 7.296 71,00% 23 SUMUT 5.794 8.356 69,34% 24 MALUT 716 1.080 66,30% 25 NTB 2.508 4.514 55,56% 26 KALTIM 1.587 3.012 52,69% 27 KALSEL 1.377 3.831 35,94% 28 KEPRI 455 1.295 35,14% 29 MALUKU 220 1.090 20,18% 30 PAPUA 26 1.080 2,41% 31 KALBAR 35 2.527 1,39% 32 PAPUA BRT - 725 0,00% 33 NTT - 670 0,00%
TOTAL 173.186 204.000 84,90%
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 48
Pencapaian indikator kegiatan peningkatan kesehatan jemaah haji adalah
persentase jemaah haji yang telah mendapatkan penilaian istitaah kesehatan haji
dan dientry kedalam siskohatkes satu bulan sebelum operasional. Persentase
diperoleh dari total jumlah Jemaah haji regular sebesar 204.000 orang. Pada
grafik dan tabel diatas terlihat capaian terbesar diperoleh provinsi Yogyakarta
yang mencapai lebih dari 100%. Capaian provinsi Yogyakarta dan Riau dapat
lebih dari 100% karena ada dua kemungkinan:
1. Ada jemaah haji dari provinsi diluar Yogyakarta yang melakukan
pemeriksaan di provinsi Yogyakarta. Sehingga hasil pemeriksaannya
menjadi cakupan provinsi Yogyakarta.
2. Jemaah haji cadangan pun melakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap
II, sehingga total jemaah yang melakukan pemeriksaan melebihi kuota
jemaah haji di provinsi Yogyakarta.
Dari grafik dan tabel cakupan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2017 Pusat Kesehatan Haji telah mencapai indikator yang tertuang dalam
Renstra yaitu sebesar 84.9%, capaian tersebut melebihi target yang telah
ditetapkan sebesar 70%.
a. Faktor pendukung.
1) Adanya Peningkatan koordinasi, jejaring kerja serta kemitraan antar
instansi pemerintah dan pemangku kepentingan baik di pusat, propinsi
maupun kabupaten/kota. Termasuk dalam melakukan sosialisasi haji
sehat dengan melibatkan legislatif, lintas program dan lintas sektor.
2) Adanya kesadaran jemaah haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
dan mengikuti pembinaan kesehatan haji.
3) Kerja keras tim pemeriksa kesehatan jemaah haji di puskesmas serta
pengelola program kesehatan haji di kabupaten/kota dan provinsi.
4) Terdapatnya tools untuk pencatatan dan pelaporan (Siskohatkes).
5) Adanya kebijakan tentang pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji
(PMK No. 15 Tahun 2016 dan No. 62 Tahun 2016, Juknis PMK No. 15
Tahun 2016, Surat Edaran Menteri Agama dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri).
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 49
b. Impact dari keberhasilan.
1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan haji dengan pembinaan
kesehatan sejak dini.
2) Terdapatnya status kesehatan jemaah haji, sehingga ada kesadaran
jemaah haji untuk menjaga/memperbaiki status kesehatan dengan
mengikuti pembinaan kesehatan haji.
3) Jemaah dapat mempersiapkan jasmaninya agar selalu sehat dan kuat
sehingga dapat melaksanakan perjalanan dan mudah melakukan proses
ibadah haji.
c. Tantangan utama penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017.
1) Jumlah jemaah haji menjadi 221.000 orang sementara lebih dari 2/3 nya
dengan status kesehatan resiko tinggi dan sepertiganya berusia diatas 60
tahun.
2) Pergeseran jumlah jemaah perkloter yang semula berkisar 380 orang
menjadi sebagiannya diangkut dengan pesawat lebih besar yaitu
mencapai 450 jemaah perkloter.
1. Pelayanan Kesehatan Haji a. Pembimbingan Kesehatan Jemaah Haji.
Berdasarkan capaian kegiatan-kegiatan pembinaan kesehatan
haji, terlihat adanya perbedaan antara penetapan rencana kegiatan
dengan hasil yang dicapai. Perbedaan tersebut terlihat pada jumlah
peserta dan jumlah lokasi kegiatan.
Dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, tetap perlu dilakukan peningkatan
upaya pembinaan kesehatan Jemaah haji walaupun untuk tahun 2017
sudah melampaui target yang tercantum dalam Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015 – 2019 (Target: 70 % dengan Capaian: 84,90%).
Untuk daerah/wilayah dengan cakupan pemeriksaan kesehatan
Jemaah haji tahap II terendah diperlukan pembinaan berkelanjutan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 50
kepada pengelola program kesehatan haji di Dinas Kesehatan Kab/Kota
dan Puskesmas.
b. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.
1) Sosialisasi Haji Sehat; target lokasi sebanyak 65 lokasi dengan jumlah
jemaah haji 11.130 orang
Sosialisasi Haji Sehat merupakan upaya Pemerintah dalam
mempersiapkan Jemaah Haji sekaligus melaksanakan implementasi
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji tetap sehat
dan dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan Rukun Haji, Wajib
Haji dan Syarat Haji.
Sesuai dengan Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, bahwa setiap jemaah haji berhak
mendapatkan pembinaan kesehatan untuk mencapai keadaan
istithaah kesehatan. Selain itu juga dilakukan pengukuran tingkat
kebugaran jemaah haji dan dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit
tidak menular. Proses dan hasil kegiatan pembinaan kesehatan
dicatat dan dipantau dalam status kesehatan jemaah haji yang berisi
informasi kesehatan jemaah haji dan perkembangannya serta di-entry
dalam sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan.
Kegiatan pembinaan kesehatan haji yang tersebut diatas
merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan unit-unit atau instansi
terkait lainnya dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dengan
melibatkan beberapa unit lintas program dan sektor. Lintas program
yang dimaksud antara lain: Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaaan Masyarakat, PPTM, Direktorat Kesehatan Jiwa,
Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,
Direktorat Kesehatan Tradisional dan unit-unit utama lainnya didalam
Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama Ditjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, POLRI dan TNI.
Selama tahun angaran 2017 telah dilaksanakan kegiatan
Sosialisasi Haji Sehat di 65 kabupaten/kota dengan jumlah jemaah
sebanyak 11.130 orang. Dari sisi lokasi, kegiatan Sosialisasi Haji
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 51
Sehat sudah mencapai target bahkan hampir 2 kali lipat (195%) tetapi
dari sisi jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Haji Sehat
masih kurang dari yang sudah ditargetkan, yaitu sebesar 90%.
2) Penandaan Risiko Tinggi dengan memberikan gelang risti kepada
Jemaah risti dengan target 124.701 orang.
Jemaah haji dengan risiko tinggi akan diberikan penanda berupa
gelang sesuai dengan risiko kesehatan yang dideritanya. Gelang
warna hijau diberikan kepada jemaah haji yang berumur lebih dari 60
tahun dan tidak memiliki risiko penyakit tertentu, gelang warna kuning
diberikan kepada jemaah haji yang berumur kurang dari 60 tahun
tetapi memiliki risiko penyakit tertentu dan Gelang warna merah
diberikan kepada jemaah haji yang berumur lebih dari 60 tahun dan
memiliki risiko penyakit tertentu.
Jumlah gelang penanda jemaah risti berwarna hijau sebanyak
12.570 buah, warna kuning sebanyak 61.653 dan warna merah
sebanyak 55.777 buah. Gelang-gelang tersebut didistribusikan ke 13
embarkasi haji dan diberikan kepada jemaah haji risti pada saat
berada di embarkasi menjelang keberangkatan ke tanah suci.
3) Monitoring Faktor Risiko Kesehatan Haji di embarkasi dan debarkasi
haji.
Monitoring faktor risiko kesehatan haji bertujuan mengidentifikasi
dan mengendalikan serta mengeleminasi faktor risiko yang terjadi di
embarkasi dan debarkasi haji baik saat pra operasional maupun pada
saat operasional haji.
Selama masa pra operasional dan operasional penyelenggaraan
kesehatan haji telah dilakukan monitoring sebanyak 26 kali.
Monitoring dilakukan ke 13 embarkasi utama, yaitu embarkasi Banda
Aceh, Batam, Medan, Padang, Palembang, Jakarta pondok gede,
Jakarta bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar,
dan lombok.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 52
4) Pemantauan Hygiene sanitasi asrama.
Upaya mencegah timbulnya gangguan kesehatan lingkungan
dan pencemaran lingkungan di asrama haji, dan kewaspadaan dini
terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare yang dikonsumsi oleh
jemaah haji Indonesia khususnya makanan maka perlu dilakukan
inspeksi kesehatan lingkungan.
Sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2016, Pasal 32,
penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Indonesia dilaksanakan
pada asrama haji, pesawat dan katering.
Kegiatan Inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama adalah
melakukan pemantauan hygiene sanitasi asrama haji pada saat 6
bulan sebelum jemaah haji masuk asrama haji.
Sasaran kegiatan terdiri dari 13 embarkasi utama dan 5
embarkasi antara, dengan total 18 embarkasi; adapun capaiannya
88,9% (16 embarkasi).
Kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan tahap kedua dan ketiga
dilaksanakan pada saat satu minggu sebelum jemaah masuk asrama
haji untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah haji dan selama
jemaah haji berada di asrama haji saat embarkasi/debarkasi. Adapun
capaian kegiatan tahap dua dan tiga sebesar 72,2% (13 embarkasi).
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilaksanakan dengan
berkoordinasi Kantor kesehatan Pelabuhan, Balai Teknis Kesehatan
Lingkungan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan
provinsi, dan Kementerian Agama.
5) Seminar Kesehatan Haji.
Sebagai upaya mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman
petugas kesehatan dan calon jemaah haji, Pusat Kesehatan Haji telah
mengadakan seminar kesehatan sebanyak 2 kali, yaitu seminar
kesehatan lajut usia dan seminar menghadapi wabah kolera.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 53
Seminar kesehatan lanjut usia dilaksanakan di Bandung pada tanggal
13 Juli 2017 dengan mengundang jemaah haji usia lanjut. Selain kegiatan
seminar kesehatan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan senam
lansia.
Seminar menghadapi wabah kolera dilaksanakan di Jakarta pada
tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta. Seminar ini dilaksanakan sebagai
bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah dalam mengahadapi
wabah kolera yang terjadi di Yaman menjelang operasional haji tahun
1438 H/ 2017 M. Peserta yang hadir dalam acara seminar ini berasal dari
lintas program dan lintas sektor, antara lain WHO Indonesia, SEARO,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Komite Ahli Kesehatan
Haji Indonesia serta Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji.
Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data Siskohatkes.
Kegiatan ini diawali dengan rapat persiapan yang selanjutnya
diselenggarakan pertemuan di 17 provinsi, seperti yang tercantum pada
tabel 8 di bawah ini: Tabel 9. Penyelenggaraan Pertemuan Pelayanan Kesehatan Haji Berbasis Data
Siskohatkes
No Provinsi Jumlah Peserta
Tanggal Pelaksanaan Keterangan
1 Lampung 20 23 - 24 Maret 20172 Riau 20 26 - 27 Maret 20173 Kalimantan Timur 20 30 - 31 Maret 2017
4Yogyakarta 60 10 - 11 April 2017 Yogya dan Jateng
5 Sumatera Barat 15 13 - 14 April 20176 Maluku Utara 20 17 - 18 April 20177 Kalimantan Tengah 20 17 - 18 April 20178 Maluku 15 20 - 21 April 2017 9 Jawa Timur 60 25 - 26 April 2017
10 Bangka Belitung 30 25 - 26 April 201711 Bali 14 28 - 29 April 201712 Gorontalo 18 2 - 4 Mei 201713 Sulawesi Tenggara 20 10 - 11 Mei 201714 Sulawesi Selatan 30 18 - 19 Mei 2017
15 Jawa Barat 65 27 - 28 April 2017Jabar, Jakarta, Banten
16 Papua 15 11 - 12 Mei 201717 Sumatera Selatan 25 6 - 7 April 2017
JUMLAH 467
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 54
Adapun cakupan indikator pelayanan kesehatan haji yang diinput
ke Siskohatkes pada waktu 1 (satu) bulan sebelum jemaah haji masuk
asrama (tanggal 27 Juni 2017) mencapai angka 84,9%. Hal ini berarti
cakupan setelah pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji
Berbasis Data Siskohatkes berada di atas target yang ditetapkan (70%).
d. Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Haji.
Pertemuan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan.
Dengan pelaksanaan Pertemuan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan
diharapkan dapat menghasilkan dokumen usulan kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan serta dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja
Pemerintah.
Dengan adanya daftar kebutuhan obat dan alat kesehatan habis pakai
tahun 2017, pemenuhan kebutuhan obat dan perbekkes dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berdasarkan pada data
(evidence based). Dalam penyusunan obat dan perbekkes, selain
memperhatikan ketersediaan (stok) yang ada juga disesuaikan dengan
pola penyakit tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi lingkungan yang
terjadi pada musim haji serta peningkatan kuota jemaah haji. Kebutuhan
yang disediakan yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan di Arab Saudi dan
kebutuhan untuk paket jemaah.
Perlu adanya perbaikan pengelolaan sistem pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan haji di Arab Saudi. Sistem aplikasi ini dibutuhkan
dalam mengendalikan obat dan perbekalan kesehatan setiap daerah kerja
di Arab Saudi pada tahun 2018.
Dengan adanya LAKIP, Pusat Kesehatan Haji dapat mengetahui
capaian penilaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Hal
ini dapat pula dijadikan acuan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan di
tahun yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 55
2. Penyediaan PKHI selama Operasional Haji a. Sekretariat Rekrutmen PKHI.
Rekrutmen PKHI bertujuan untuk menyediakan dan
mempersiapkan sumber daya manusia sebagai petugas kesehatan haji
untuk pelayanan kesehatan bagi jemaah haji di Arab Saudi. Adapun target
dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Pencapaian Rekrutmen PKHI TA. 2017
Indikator Target Realisasi %
Tersedianya PKHI
TKHI 1.521 orang 1.521 orang 100
PPIH 306 orang 268 orang 87,58
Penyediaan PPIH direncanakan sebanyak 306 orang, akan tetapi
Kementerian Agama menetapkan kuota petugas PPIH Bidang Kesehatan
Arab Saudi sebanyak 268 orang (87,58%), hal ini disebabkan karena
adanya pengurangan kuota dari Kementerian Agama sebanyak 38
petugas.
Kebutuhan TKHI sudah terpenuhi seluruhnya meskipun berbeda
dengan target awal yang ditetapkan. Dimana target awal adalah sebanyak
1.533 orang (511 kloter), sedangkan realisasinya sebesar 99,21% dengan
petugas TKHI sebanyak 1.521 orang (507 kloter). Kesesuaian/ketepatan
dalam alokasi tenaga TKHI bergantung dengan ketetapan dari
Kementerian Agama mengenai kuota Jemaah Haji dan jumlah kloter tahun
2017.
Tahun 2017, seluruh PKHI yang terdaftar sebagai peserta latih
diinstruksikan untuk terlibat secara langsung dalam pembinaan kesehatan
jemaah haji di daerah domisili masing-masing. Keterlibatan ini turut
membantu peningkatan kesehatan jemaah haji sejak awal sebelum masa
keberangkatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 56
Rekrutmen PKHI tahun 1439H/2018M Selain penyediaan PKHI tahun 2017, disiapkan juga kebutuhan Petugas
Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) tahun 1439H/2018M, dan dimulai
kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d Desember
2017. Adapun tahapan rekrutmen PKHI yang telah dilaksanakan yaitu :
1. Pembuatan nomor akun
Pembuatan akun pendaftar dilaksanakan sepanjang tahun. Adapun
pendaftar PKHI yang telah membuat nomor akun sampai dengan Bulan
Desember 2017 berjumlah 88.767 orang.
2. Pembuatan nomor formulir
Pembuatan nomor formulir dialksanakan mulai tanggal 14 Oktober s/d
14 Desember 2017. Adapun pendaftar PKHI yang telah membuat
nomor formulir sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 sebanyak
17.912 orang.
3. Pembuatan nomor registrasi
Pembuatan nonor registrasi dialksanakan mulaii tanggal 14 Oktober s/d
14 Desember 2017. Adapun pendaftar PKHI yang telah membuat
nomor registrasi sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 sebanyak
8.497 orang.
4. Seleksi verifikasi data online
Seleksi veriifikasi data online dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu
tanggal 4 s/d 8 Desember 2017, 11 s/d 15 Desember 2017 dan 18 s/d
22 Desember 2017.
5. Pemberkasan (pengiriman berkas lamaran)
Rencana pengiriman berkas dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 14
Januari 2018
6. Seleksi validasi berkas
Direncanakan dilaksanakan selama 2 (dua) tahap tanggal 8 s/d 12
Januari 2018 dan tanggal 15 s/d 19 Januari 2018.
7. Tes Psikometri
Pendaftar PKHI yang lulus validasi, tahapan selanjutnya pelaksanaan
pemeriksaan psikometri. Kegiatannya tersebut direncanakan tanggal
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 57
23 s/d 31 Januari 2018 di rumah sakit pelaksana pemeriksa psikometri
yang telah ditentukan.
8. Pelatihan Kompetensi
Pendaftar PKHI yang dinyatakan lulus pemeriksaan psikometri tahapan
selanjutnya pelatihan kompetensi. Adapun kegiatannya tersebut
direncanakan tanggal 12 Febuari s/d 12 Maret 2018. Penyelenggara
pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kesehatan Badan
PPSDM Kesehatan.
9. Pelatihan Integrasi
Terjadwal dengan Kementerian Agama
b. Rekrutmen Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).
Kebutuhan TPK tahun 2017 telah terpenuhi. Sebanyak 186 TPK telah
direkrut untuk menunjang penyelenggaran kesehatan haji di Arab Saudi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 58
D. Realisasi Anggaran Pagu anggaran Pusat Kesehatan Haji tahun 2017 sebesar
Rp.280.662.786.000,- dipergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji, dimana 70% anggaran berada pada Pembiayaan Penyediaan
PKHI Selama Operasional Haji. Pembiayaan tersebut diantaranya untuk biaya
sekretariat rekrutmen PKHI, Pembekalan Terintegrasi PKHI, serta penugasan
PKHI Arab Saudi.
Sedangkan Pembiayaan sebesar 30% dari pagu anggaran dipergunakan
untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji, Dukungan Layanan Internal, dan
Dukungan Layanan Perkantoran. Serapan anggaran pada tahun 2017 meningkat
jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.216.143.631.886
atau 80,49%.
Data realisasi keuangan tahun anggaran 2017 adalah sebesar
Rp.257.787.325.442,- atau 91,85% dari pagu anggaran, uraian pagu dan
realisasi komponen kegiatan disajikan dalam tabel 10 berikut: Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2017
KEMENTERIAN�NEGARA/LEMBAGA :��024 KEMENTERIAN�KESEHATANESELON�I :��01 SERETARIAT�JENDERALWILAYAH/PROPINSI :��0199 INSTANSI�PUSATSATUAN�KERJA :��258531 PUSAT�KESEHATAN�HAJIJENIS�KEWENANGAN :��KP KANTOR�PUSAT
ANGGARAN REALISASIREALISASI�DI�ATAS�
(BAWAH)�ANGGARAN
%�REAL�ANGG.
ANGGARAN REALISASIREALISASI�DI�ATAS�
(BAWAH)�ANGGARAN
%�REAL�ANGG.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A PENDAPATAN�NEGARA�DAN�HIBAHA.I.1 ���PENERIMAAN�NEGARA 0 573.204.602��������������� 573.204.602��������� 0,00 0 331.208.000���������� 331.208.000���������� 0,00A.I.1.a �����Penerimaan�Perpajakan 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00A.I.1.b �����Penerimaan�Negara�Bukan�Pajak 0 573.204.602��������������� 573.204.602��������� 0,00 0 331.208.000���������� 331.208.000���������� 0,00A.I.2 ���HIBAH 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
JUMLAH�PENDAPATAN�DAN�HIBAH 0 573.204.602��������������� 573.204.602��������� 0,00 0 331.208.000���������� 331.208.000���������� 0,00B BELANJA�NEGARAB.I.1 ���Rupiah�Murni 280.662.786.000�� 257.787.325.442������� (22.875.460.558)�� 91,85% 268.547.558.000�� 216.143.631.886�� (52.403.926.114)��� 80,49%B.I.1.a ������Belanja�Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0B.I.1.b ������Belanja�Barang 265.903.807.000�� 244.806.540.886������� (21.097.266.114)�� 92,07% 240.793.176.000�� 207.534.760.607�� (33.258.415.393)��� 86,19%B.I.1.c ������Belanja�Modal 14.758.979.000���� 12.980.784.556��������� (1.778.194.444)���� 87,95% 27.754.382.000���� 8.608.871.279������� (19.145.510.721)��� 31,02%
JUMLAH�BELANJA 280.662.786.000�� 257.787.325.442������� (22.875.460.558)�� 91,85% 268.547.558.000�� 216.143.631.886�� (52.403.926.114)��� 80,49%
2016
(Dalam�Rupiah)Untuk�Tahun�yang�berakhir�31�Desember�2017�dan�2016
Laporan�Realisasi�Anggaran�Saatuan�Kerja
2017
NO URAIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 59
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan 1. Kinerja Pusat Kesehatan Haji tahun 2017 telah mencapai indikator yang
tertuang dalam Renstra yaitu sebesar 84.9%, capaian tersebut melebihi target
yang telah ditetapkan sebesar 70%.
2. Realisasi anggaran Pusat Kesehatan Haji Tahun 2017 adalah sebesar 92,41%
(Rp. 259.347.770.478) dari pagu anggaran sebesar Rp. 280.662.786.000.
3. Dalam penyelenggaraan operasional kesehatan haji tahun 2017 Pusat
Kesehatan Haji mendapat penghargaan atas dukungan dan upaya
penyelenggaraan kesehatan haji dari Direktorat Jenderal Urusan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
4. Selain penghargaan di atas, penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017
mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Piagam Penghargaan Health Awarness Ambassador Program in Hajj Season
1438H. Penghargaan ini hanya diberikan oleh Kementerian Kesehatan Arab
Saudi kepada Pemerintah Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 60
4. Penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017 terdapat penambahan jumlah
kuota haji 168.800 menjadi 221.000, hal ini berpengaruh terhadap
penambahan jumlah petugas kesehatan haji TKHI, dan mengurangi jumlah
petugas PPIH.
5. Implementasi Istithaah berdasarkan Permenkes 15 tahun 2016 harus
terlaksana secara optimal, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk
selalu meningkatkan pemahaman jemaah terhadap syarat istithaah kesehatan
dalam menjalankan ibadah haji.
6. Penghargaan Nasional dari Menteri Kesehatan kepada tim PPIH bidang
kesehatan Arab Saudi.
B. Saran 1. Perlu dilakukan advokasi kesehatan haji dengan Kementerian/Lembaga lain,
terutama terhadap Kementerian Agama dan lembaga legislatif DPR dalam
rangka untuk memperoleh komitmen dan dukungan penuh dalam penerapan
Permenkes 15 tahun 2016;
2. Perlunya sosialisasi isthithaah kesehatan jemaah haji kepada seluruh stake
holder terkait dan para Jemaah Haji melalui kegiatan sosialisasi haji sehat dan
seminar kesehatan haji;
3. Penyebarluasan informasi kesehatan haji melalui penggunaan media massa,
pembuatan buku dan tulisan tentang istithaah kesehatan serta dengan
kegiatan analisis kesehatan haji.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 61
LAMPIRAN I
Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji tahun 2017
NO LOKASI JUMLAH JEMAAH PROVINSI KABUPATEN
1 SULAWESI SELATAN BULUKUMBA 150 2 PARE PARE 150 3 KOTA MAKASAR 102 4 SIDRAP 233 5 KABUPATEN BONE 90 6 D.I. YOGYAKARTA KULONPROGO 150 7 SLEMAN 110 8 KOTA YOGYAKARTA 200 9 SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 104
10 PALEMBANG 185 11 OGAN ILIR 150 12 KOTA PALEMBANG 70 13 JAWA BARAT KABUPATEN BEKASI 212 14 BOGOR 153 15 BANJAR 200 16 BANDUNG 201 17 PANGANDARAN 150 18 KOTA BEKASI 104 19 JAWA TIMUR KABUPATEN BLITAR 150 20 JEMBER 200 21 KABUPATEN MADIUN 150 22 KABUPATEN TULUNGAGUNG 71 23 BANTEN KABUPATEN TANGERANG 150 24 TANGERANG 200 25 KABUPATEN TANGERANG 186 26 SERANG 115 27 KOTA TANGERANG SELATAN 75 28 KOTA CILEGON 108 29 JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS 130 30 KABUPATEN BANTUL 130 31 KABUPATEN NGANJUK 150 32 KABUPATEN KENDAL 170 33 KABUPATEN BREBES 153 34 GUNUNG KIDUL 195 35 PURWAKERTO 187 36 KABUPATEN BATANG 139 37 SUMATERA BARAT KABUPATEN DHARMASRAYA 130
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 62
NO LOKASI JUMLAH JEMAAH PROVINSI KABUPATEN
38 KOTA PADANG 200 39 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI BARAT 54 40 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI 164 41 KOLAKA 138 42 SUMATERA UTARA LABUHAN BATU 110 43 KOTA MEDAN 100 44 MALUKU UTARA KOTA TERNATE 193 45 AMBON 200 46 DKI JAKARTA JAKARTA SELATAN 208 47 JAKARTA TIMUR 150 48 JAKARTA TIMUR 450 49 NUSA TENGGARA BARAT MATARAM 200 50 PROVINSI JAMBI KOTA JAMBI 400 51 PROVINSI BENGKULU KOTA BENGKULU 200 52 SULAWESI UTARA BOOLANG MONGONDOW 200 53 GORONTALO GORONTALO 288 54 RIAU PEKANBARU 110 55 KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN 330 56 SAMARINDA 120 57 KALIMANTAN BARAT KAMPAR 110 58 KALIMANTAN SELATAN BANJARMASIN 200 59 SULAWESI TENGAH PALU 300 60 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH 200 61 BANDAR LAMPUNG 200 62 PAPUA JAYAPURA 143 63 SORONG 180 64 ACEH BANDA ACEH 201 65 BABEL BANGKA 278
TOTAL 11.130
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) – Pusat Kesehatan Haji 63
Pusat Kesehatan Haji Jl. HR Rasuna Said No. X-5 Kav 4-9 Kuningan,
Jakarta 12750 Telp. / Fax : 021 - 525 1689