PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOUPLEK RUXO BRAJA tUgTlXA &l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RTiRW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
KAN-toN
ASERT - 325.Rev.3
:025'l-83335'13 8333515 Fax. 0251-8333593
IUPHHK.HA PT, SEWAKA LAHAN SENTOSA
Jl. Pahlawan No. 7 PO Box 196 Pontianak,SK. 236/Menhut-1112007 tanggal 4 Juli 2007* 32.180 Hektar28 s/d 31 Maret 2017
LVLK,Ol1,IDN
PENGUMUMAN HAS:IL AUDITSERIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAYI,, PADA IUPHHK
Nomor : 188/A-SERT/V/2017
LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Alamat Kantorc. Nomor Izind. Luase. Tanggal Pelaksanaan
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI"
standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
"LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (s-
LK) dengan Nomor : SLK.98/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 27 April2017 sampai dengan
26 Aptil 2020.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tetulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Bogot,2Mei 2017
PT RU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Lsyanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kalu (VLK)
Emrll:[email protected]
w.b.h.:wwway"marusenlfi k si.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.cedifi [email protected]. id
Website : www.avamarusertifikasi.co.id
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOIiPLEK RUKO BRAJA USTIXA B-ll, L.ntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321. Rev.3 YrenrLPPHPL.Ml.IONtvl K-011- tDN
Menimbang
It/le ng in g at
Tanggal '1 Juni 2016
. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 98/A-SERT-VLruKpts/lV/201 7
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. SEWAKALAHAN SENTOSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HANOMOR : SK. 236/MENHUT]U2007 TANGGAL 4 JULI 2007
SELUAS t 32.180 HEKTAR
1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. S EWAKA LAHANSENTOSA telah dilakukan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuaidengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 83/SLS/Pll(Xl/2016/1 22lASERTA/Ll(XU20 1 6 tanggal 22 November 201 6;
3. Bahwa berdasarkan pengambrlan keputusan, IUPHHK-HA PT. SEWAKALAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayuuntuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS",sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.
Layanan Sertifikasi : Emrll:.s.rteay!meruslnif llosl,@.id
ur.bt :
www.ay"marui.rtifi kasi.co.id
1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O1 1-lDN;
2, Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-lV/SET/2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV|BPPHH12012 Tentang Penetapan Lembaga Pentlai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menterr Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3O/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.1 4/PHPL/SEf 1412016 tanggal 29 April 201 6 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang lzin danhak Pengelolaan;
5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14lPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Pemeganglzin dan Hak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen [\Iutu;
Hal 1 dari 2
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
ASERT - 321.Rev.3
8. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk MenjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HA PT. SEWAKALAHAN SENTOSA dengan Nomor : SLK.98/ASERT/LVLK-01'l-lDN masaberlaku 27 April 2017 sampai dengan 26 Aptil2020.
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HAPT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.
IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA berhak menggunakan Sertifikat,Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
LVLK PT. AYAI\iIARU SERTIFI KASI
lr. AkhmadDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2
Ditetapkan di : BogorPada f anooal : 27 April 2017
SERTIFIKfrT LEGALITAS KAYU YT(AT{Komite Akreditasi Nasional
LVLK.OI t-tDX
No : SLK.98/ASERT/LVLK-01 1 -lDNTanggaf Penetapan :27 April2017
Berlaku hingga :26 April 2020
Diberikan kepada :
PT. SEWAKA LAHAN SENTOSASK IUPHHK-HA NomorLuas & LokasiAlamat Kantor
SK.236/MENHUT-ll/2007, Tanggal 4 Juli 2007t 32.180 Hektar - Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratJl. Pahlawan No. 7, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak SelatanKota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesuai dengan :
peraturan Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor : P.30/MenLHKSetjen/PHPL'3/3/2016tentang penilaian KlnerJa pengelolaan fiuhn-Produkii L$tari dan Verlfikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
danLamplran 2.1 dan Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P'14/PHPUSET 1412016
tentang Stairdar dan pedoman pelaksanaan Penllaian Kinerja Pengelolian Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verlflkasi Legalitas Kayu (VLK)
lr. madDireKur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 'l . Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001 , Bogo|1611'l - INDONESIA
Sertitikat ini tidak boleh difeproduksi sebagian, kecuali secara kesaluruhan dengan izin terh,lis dari PT. AYAMARU SERTlFll(Asl
y,f,tfu ASERT-324.Rcv.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Ak re d it a si N asio n al
LVLK.()11.IDN
PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-OO1-IDN,
tanggal 2 September 2010
Re-akreditasi Tanggal 2 September 2Ot4 berlaku s/d
1 September 2018
LVLK-011-IDN
Tanggal 23 November 20L2
KOMPLEK RUKO BRAIA MUSIKA B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id
Ir. Akhmad
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen lPHPL.3l3l2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4|PHPL|SET1412016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HI IUPHHK-
RE, dan Hak Pengelolaan.
3. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.|4/PHPL|SET1412016
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
RESUME
AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA
KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-1
&:Ii
y,ffiil ASERT-32,1.Rev.i
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS]
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin
b. Keputusan Menteri Kehutanan
- Nomor
- Tanggal
- Luas
- Lokasi
- Masa berlaku izin
c. Alamat Perusahaan
- Kantor
d. Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama
- Komisaris
- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur
Komite Akreditasi NasionalLVLK.O11.IDN
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak
Pengelolaan.
4. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPLlSEf 1412076
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor VLK)
2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLK)
Ir. Akhmad
PT. Sewaka Lahan Snetosa
sK. 236lM EN H UT-II/20 17
4 Juli 2007
32.180 Hektar
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
20 tahun (terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2002)
ll. Pahlawan 7
Kelurahan Benuamelayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat
Telp. 0561 -721856; Fax. 0561-721583
Imbran Susanto
Ny. Trisnowati Gunawan
Ir. H. Mamat Mulyana
Roesman Nilam
Ir. Tri Hardjanto
Tanggal 1 Juni 2016 Hal -2
y,fitl, ASERT-32-l.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(3) Ringkasan Tahapan
Komite Akreditasi NasionalLVLK.O11.IDN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1 Konsultasi Publik Meeting Room, Hotel
Starlet Lt. 4 Sandai,
Kabupaten Ketapang
Tanggal 30 Maret
2077,
. Kegiatan Konsultasi Publik dihadiri
sebanyak 18 orang, yaitu masyarakat
atau perwakilan dari 3 (tiga) desa,
yakni Riam Dadap, Batu LaPis dan
Sekukun, perwakilan dari PT. Sewaka
Lahan Sentosa dan Auditor VLK PT
Ayamaru Sertifikasi.
. Memberikan penjelasan mengenai
rencana audit sertifikasi legalitas kayu
PT. Sewaka Lahan Sentosa dan
tahapannya
. Penunjukkan Manajemen Representatif
dan petugas perusahaan yang akan
mendampingi dalam audit dokumen
dan lapangan
. Penandatanganan berita acara
Konsultasi Publik oleh LVLK PT.
Ayamaru Sertifikasi, PT. Sewaka Lahan
Sentosa dan salah satu saksi dari Desa
Riam Dadap.
1 Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan
PT. Sewaka Lahan
Sentosa, di Camp
Pawan Utara (Camp
Kenibung)
Tanggal 30 Maret 2017
. Perkenalan Tim Audltor dan
penyampaian rencana pelaksanaan
kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas
Kayu (VLK).
. Penjelasan mengenai rencana jadwal
audit dokumen, audit laPangan dan
metodologi yang digunakan dalam
kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas
Kayu (VLK).
. Penunjukkan Manajemen Representatif
dan petugas perusahaan yang akan
mendampingi dalam audit dokumen
dan lapangan
. Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan.
3 Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
PT. Sewaka Lahan
Sentosa, di Camp
Pawan Utara (Camp
. Verifikasi dokumen legal (dokumen
perizinan dan pemenuhan kewajiban,
PUHH, dokumen lingkungan dan
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3
,*rI a:1'"...r.t"1*'
y,tll, ASERT-324.Rev.i
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Ak re d itasi N as i o n al
LVLK.Ol1.IDN
perencanaan serta ketenagakerjaan)
. Melakukan observasi lapangan dan uji
petik pelaksanaan PUHH, lacak balak,
implementasi RKL dan RPL,
implementasi K3, dan ketenagakerjaan'
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Blok
RKT 2016 dan RKT 2017, kawasan
lindung, TPN, TPK Hutan dan TPK
Antara.
. Wawancara dengan karyawan Yang
bertanggungjawab Pada tiaP-tiaP
bidang.
. Melakukan klarifikasi temuan lapangan
Kenibung)
Blok RKT 2016 dan
2017, TPN, TPK Hutan
dan TPK Antara
Tanggal 30 Maret s.d.
01 April 2017
. Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee
. Penyampaian hasil verifikasi (temuan
lapangan) terhadap prinsip-prinsip
yang dinilai dalam pelaksanaan dan
penerapan legalitas kayu
. Penandatanganan hasil temuan, dan
Berita Acara Pertemuan PenutuPan
(Closing Meeting)
Ruang Pertemuan
PT. Sewaka Lahan
Sentosa, di Camp
Pawan Utara (Camp
Kenibung)
Tanggal 01 April 2017
4 Pertemuan Penutupan
. Hasil pengambilan keputusan
diputuskan bahwa PT. Sewaka Lahan
Sentosa telah "MEMENUHI" standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh
norma penilaian pada setiap verifier
yang dapat diverifikasi dan dinyatakan
"LULUS" verifikasi legalitas kayu.
. Atas dasar tersebut, maka LVLK
PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT.
Sewaka Lahan Sentosa, dengan Nomor
: SLK.9B/ASERT /LVLK-011-IDN, masa
berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal keputusan
penerbitan sertifikat yaitu Pada
tanggal 27 April2077 sld 26 APril
2020.
Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 27 April20t7
6.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-4
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
&i^I j
Y,TJITIIASERT-32"1.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
Komite Akreditasi NasionalLVLK.O11.IDN
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianIrlorma
Penilaian
Pl. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areat unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(ruPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).
a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK
IUPHHK)
. Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait perizinan perusahaan
atau dokumen lain yang merupakan bagian dari persyaratan
dalam perolehan izin pemanfaataan hutan.
. Tersedia dokumen izin pemanfaatan hutan, berupa SK sebagai
berikut :
a. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 29 Tahun 2002, tanggal 5
Pebruari 2002 tentang Pemberian Izin UPHHK PT. Sewaka
Lahan Sentosa seluas t 20.000 hektar di Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimanatan Barat.
b. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 28
Pebruari 2002 tentang Addendum Izin UPHHK PT. Sewaka
Lahan Sentosa seluas * 14.000 hektar di Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat.
c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236/MENHUT-1112007,
tanggal 4 )uli 2007 tentang Pembaharuan Izin UPHHK Dalam
Hutan Alam PT. Sewaka Lahan Sentosa Atas Areal Hutan
Produksi Seluas + 32.180 hektar di Provinsi Kalimantan Barat
beserta lampiran peta skala 1: 100.000. Lampiran Peta Areal
Kerja skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri
Kehutanan H. MS Ka'ban.
. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja PT'
Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 :
100.000, Luas : * 32.180 (Lampiran Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 236lMENHUT-II12}O7, tanggal 4 )uli 2007);
dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan serta Wilayah Tertentuyang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan
Barat skala 1 : 250.000, (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor
SK. 733l Men h ut-lU 2014, ta nggal 2 September 2014), di ni lai tela h
sesuai peruntukkannya sebagai areal untuk pemanfaatan hutan
alam.
Memenuhi
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK)
. Tersedia bukti setor iuran IIPH sebesar Rp. 1.109.000.000,- yang
dilunasi dalam 5 (lima) tahap. Terdapat kesesuaian antara bukti
setor iuran IIPH dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
Nomor : S.676|Y[-BIKPPHH/2007 tanggal 16 Agustus 2007.
Memenuhi
c. Penggunaan kawasan
yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada)
. Tdak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor
kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun
pemanfaatan lalnnya.
. Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Tanggal'l Juni 2016 Hal-5
Y,iltttlLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional
LVLK.O11.IDN
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianNorma
Penilaian
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. pemegang izin memiliki rencana penebangan pada arealtebangan yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
2.1.1.RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/Bagan
Kerja/ RTT beserta
lampirannya yang
telah disahkan olehpejabat yang
berwenang, mellputi :
- DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yang
disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan
dan dilaksanakanoleh Ganis PHPL
Timber Cruising
dan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/ RTT
yang disusunberdasar-kanRKU/RPKH dan
disahkan olehpejabat yang
berwenang atauyang disahkan
secara self approval
- Peta rencanapenataan areal kerjayang dibuat oleh
Ganis PHPL Canhut
. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasls IHMB Periode Tahun
2011 sid 2020,yang telah disetujuioleh A.n Menteri Kehutanan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha
Hutan Alam melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor :
SK.i37IVI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011, dokumen
tersebut tersedia lengkap beserta lampirannya.
' Tersedia RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHK-HA 2015
untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA 2017yang disetujui
oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Peta
Rencana PAK pada RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHK-
HA 2015 untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA2017,
dibuat oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan.
Memenuhl
b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada
Rfi/Bagan Kerja/RTT
dan buktiimplementasi- nya di
lapangan
. Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh yang digambarkan
dalam Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Peta Lampiran Surat
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Tentang Persetujuan Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 untuk
Periode Tahun 2016, dan peta Lampiran dokumen RKIUPHHK-HA
2017 skala : 1 : 50.000, areal yang tidak boleh ditebang yang
digambarkan dalam peta terdiri dari areal KPPN, bufferzone,
sempadan sungai dan batas persekutuan yang belum di tata batas
yaitu dengan IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur.
. Terdapat bukti kesesuaian dan implementasi penandaan batas-
batas areal yang tidak boleh ditebang sesuai perkembangan
kegiatan RKI-UPHHK-HATahun 2015 dan Cary OveTRKTUPHHK-
HA 2015 ke periode tahun 2016.
Memenuhi
Tanggal 1 Juni 20'16 Hal-6
ASERT-324.Rev.i
&i I i'',". ^.{
gtlll r\SE,R'l -i2-l.Rcv.l
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mite Akredita si N a si o n al
LVLK.()1,I.IDN
Memenuhi. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan plotting pada Peta
Lampiran RKTUPHHK-HA 2016, menunjukan bahwa posisi blok
dan petak tebangan di lapangan telah benar dan sesuai dengan
peta lampiran dokumen RKT yang telah mendapatkan pengesahan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
. Tersedia peta blok tebangan RKT 2015 dan lampiran SK. Carry
Over RKfUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016 dan Peta
Lampiran RKTUPHHK-H A 2017. Pada setiap lokasi petak tebangan
yang diizinkan terdapat tanda cap (stempel) sebagai pengesahan
dari Dinas Kehutanan Provisi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebangan benar dan
terbukti di lapangan sesuai dengan peta lampiran dokumen RKT
dan SK. Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016
dan RKTUPHHK-HA 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
c. Penandaan lokasi bloktebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangan
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
z.2.t.Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Memenuhi. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun
2011 s/d 2020, yang telah disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan
Direktur lenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha
Hutan Alam, melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor :
SK.137/VI-BUHAlz}lI, tanggal 13 Oktober 2011. \. Dokumen tersebut dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 20ll sld
2020 Pada Penutupan Lahan dan Pada Sediaan Tegakan Kayu
Diameter 40 Cm UP dibuat dengan skala 1: 100.000. Dalam
penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-1112009 tanggal 21
Agustus 2009, tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam.
a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan Hasil
Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses) denganlampiran-lampirannya
. PT. Sewaka Lahan Sentosa bukan pemegang izin pada IUPHHK-
HTI dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak
ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri,
. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.
b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam pada
areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan
Memenuhi. Terdapat rekapitulasi dokumen LHP untuk tahun 2016 sebanyak 6
(enam) LHP, dengan rincian sebagai berikut: LHP Nomor 1 - 5
dengan jumlah 1.950 batang dan dengan volume sebesar
9.518,05 m3.
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-7
Prinsipl Kriteria/ Hasil PenilaianNorma
Penilaian
&i I al
"rr. ^,
.rrct1
Y,TAfUASERT-i2-l.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi N asion al
LVLK.O11.IDN
. Dokumen LHP telah dibuat secara elektronik melalui Aplikasi
SIPUHH Online oleh Petugas Pembuat LHP yang dltetapkan
melalui Keputusan Direktur Nomor: 98/SLS/PTK/X12016 tanggal
24 Oktober 2016 tentang Penetapan PLHP an. Sdr. Ahmad
Saripudin (No. Reg. 00593-8/PKB-R/XVIV2016),
. Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu dan dapat
ditemukan berdasarkan informasi label ID Barcode pada kayu
bulat dan nomor batang kayu bulat hasil scan informasi ID
barcode pada kayu bulat di TPK serta dapat ditemukan
tunggaknya pada petak tebangan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut ketuar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasilhutan
Surat keterangan sahnya
hasil hutan danlampirannya dari :
-TPK hutan ke TPK
Antara,
-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu
terdaftar,
-TPK Antara ke industriprimer hasll hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar
. Seluruh angkutan kayu bulat dari TPK Hutan menuju ke TPK
Antara Km 131 dan dari TPK Antara menuju ke TPK Antara Km
110 dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
(SKSHHK) dinilai telah sesuai dengan ketentuan, dan diterbitkan
secara online.
. Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam
LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan kayu.
Memenuhi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu
bulat dari pemegang
IUPHHK.HA bisa
dilacak balak
. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda PUHH yang
diterapkan pada kayu bulat menunjukkan terdapat tanda-tanda
PUHH/Barcode pada Kayu Bulat yang diterapkan adalah sebagai
berikut:
a. Pemasangan label barcode berwarna kuning pada bontos kayu
bulat.
b. Penulisan nomor Daftar Ukur Sementara (DUS) atau Nomor
Urut Produksi (internal) dengan menggunakan cat warna
merah dan dipahat di bontos kayu.
' Hasil pemeriksaan uji petik kesesuaian nomor pada label barcodeyang diterapkan pada bontos kayu bulat sampling sebanyak 15
batang di TPK Antara Km. 110, menunjukkan bahwa tanda-tanda
PUHH dan barcode SIPUHH Online pada kayu bulat telah sesuai
dengan dokumen (LHC, Buku Ukur, dan LHP).
Memenuhi
b. Identitas kayu
diterapkan secara
konsisten olehpemegang izin
' Terdapat sistem penandaan pada kayu bulat baik di TPK Antara
maupun diTPK Hutan berupa label barcode berwarna kuning,
penandaan nomor produksi (Daftar Ukur Sementara/DUS)
berwarna merah serta dipahat di bontos kayu, dan dapat
dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen angkutan yang sah
hasil hutan kayu. Penerapan pengidentitasan/ penandaan pada
kayu bulat diterapkan secara konsisten.
Memenuhi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-B
Prinsip/ Kriteria/IndikatorlVerifier
Hasil PenilaianNorma
Penilaian
y,f,lll, ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akre dita si N asi on a I
LVLK.O,Il.IDN
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianNorma
Penilaian
3.t.4.Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman
' Dari hasil verifikasi dokumen pengangkutan yang tetah diterbitkan
dari bulan Januari 2016 hingga Maret 2017 melalui SI-PUHH
online, dapat diketahui telah diterbitkan dokumen SKSHHK
sebanyak 346 dokumen, dengan rincian sebanyak 233 dokumen
diterbitkan diTPK Hutan (1.950 batang = 9.041,42 m3), dan
sebanyak 113 dokumen diterbitkan diTPK Antara Km 131 (642
batang = 4.816,50 m3).
' Tersedia arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK
Antara Km 131 dan Km 110, dengan lampiran Daftar Kayu Bulat
secara lengkap dan sah, diterbitkan secara self assesment melalui
Aplikasi SIPUHH online oleh petugas Penerbit SKSHHK yang telah
ditetapkan oleh Direktur PT. Sewaka Lahan Sentosa dan terdaftar
datam Aplikasi SIPUHH online, dan 2).
. Terdapat arsip SKSHHK pada setiap penerimaan kayu bulat dari
TPK Hutan sampai ketempat tujuan (TPK Antara) yang dibuktikan
dengan tersedianya dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh
Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
Memenuhi
K3.2. Pemegang izin tetah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.Z.L.Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
a, Dokumen SPP (Surat
Perlntah Pembayaran)
DR dan/atau PSDH
telah diterbitkan
. Dari hasil verifikasi rekap Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PSDH dan DR dari
Bulan September 2016 hingga Maret 2017, terdapat total jumlah
nominal PSDH dan DR yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.
697.200.320,- dan US$. 153.913,20.
. Berdasarkan hasil uji petik perbandingan antara Bukti Pembuatan
Tagihan PNBP pada Aplikasi SiIMPONI dengan LHP yang disahkan
dalam hal kelompok jenis volume dan tarif dalam Bukti Pembuatan
Tagihan PNBP pada aplikasi SIMPONI dinilai telah sesuai dengan
LHP yang disahkan dengan dengan tarif sesuai ketentuan: (a)
Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014, tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Kehutanan; dan (b) Peraturan Menteri
Kehuta na n Nomor P. 6B/Men hut'lll 20t4 Tentang Penetapa n Ha rga
Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan
dan Penggantian Nilai Tegakan.
Memenuhi
b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH
. Semua tagihan DR dan PSDH periode bulan September 2016 sld
Maret 2017 telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah
kewajiban yang harus dibayar dalam dokumen SPP DR dan PSDH.
Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PSDH dan DR berupa Bukti Penerimaan Negara pada aplikasi
SIMPONI.
Memenuhi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-9
mI I '''' u"+;1"s'i'
Y WffiWASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional
LVLK.O11.}DN
Memenuhi. Pembayaran PSDH dan DR dipenuhi berdasarkan persyaratan
ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yakni: (a)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014
tentang lenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (b) Surat
Edaran Nomor: SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/7014, dan (c) Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-lll20t4 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan Ganti RugiTegakan dan Penggantian Nilai
Tegakan.
c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutantanaman
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
. PT. Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau, melainkan sebagai pemasok kebutuhan bahan baku
Industri IUIPHHK PT. Harjohn Timber dan IUIPHHK PT. Suka Jaya
Makmur di Provinsi Kalimantan Barat.
. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.
Dokumen PKAPT
3.3.2.Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapat yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah
. PT. Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan pengangkutan kayu
antar putau sehingga tidak tersedia dokumen yang menunjukkan
identitas kapal angkutan ke luar pulau.
. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tldak diverifikasi.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
K3,4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
. PT. Sewaka Lahan Sentosa belum mendapatkan sertifikat legalitas
kayu (S-LK) dan belum dapat mengimplementasikan tanda V-Legal
sesuai ketentuan
. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier tidak diverifikasi.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungan tsb
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL), Rencana Kelota Lingkungan (RKL)/ dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkan sesuai peratu ran yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan peraturan dan
perundang-undangan, dan sesuai Berita Acara Pembahasan
Dokumen KA-ANDAL, tanggal 1 Desember 2005 yang
ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi
Kalimantan Barat dan Anggota meminta kepada PT' Sewaka
Lahan Sentosa untuk menyusun Dokumen Audit Lingkungan.
. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 30 Tahun 2001, karena AMDAL merupakan perangkat atau
DokumenAMDAL/DPPL/UKL_
UPL/RKL-RPL
Tanggal 1 Juni 2016 Hal- 10
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianNorma,
Penilaian
y,tlil ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VER]FIKAS] LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akr edi ta si N a sion al
LVLK-O11.IDN
Indikator/VerifierHasil Penilaian
NormaPenilaian
alat yang dipergunakan untuk menilai suatu usaha/kegiatan
dinyatakan layak lingkungan sebelum usaha/kegiatan tersebut
beroperasi (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentanq
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 8
ayat 1 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 2
ayat 1).
. Terdapat temuan Tim Audit Lingkungan yang menyatakan bahwa
PT. Sewaka Lahan Sentosa telah melaksanakan kegiatan
operasional dan kemudian dihentikan pada bulan Agustus 2005.
Selanjutnya kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa diwajibkan untuk
melaksanakan Audit Lingkungan yang mengacu pada Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001,
Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang
Diwajibkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan
Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas
Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat,
. Tersedia Laporan Audit Lingkungan RKL dan RPL (Mei, 2016) yang
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor:435 Tahun 2006, tanggal 25 Juli 2006 tentang Audit
Lingkungan PT. Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan
Barat. Kegiatan audit lingkungan mencakup seluruh areal
sebagaimana Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 29 Tahun 2002,
tanggal 5 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa
Seluas t 20.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 61
Tahun 2002, tanggal 28 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT' Sewaka Lahan
Sentosa Seluas + 14.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat.
4.L.2. Pemegang izin memiliki taporan petaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi damPa k lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
a. Dokumen RKL dan
RPL
. PT. Sewaka Lahan Sentosa telah menyusun laporan pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2016 dan
Semester II tahun 2016. Laporan tersebut telah dilaporkan ke
BLHD Provinsi Kalimantan Barat dan BLH Kabupaten Ketapang.
. Penyusunan Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) mengacu
pada format sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005, tentang Pedoman
Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL.
. Dalam penyusunan RKL dan RPL telah merujuk pada rekomendasi
hasil audit lingkungan yang disusun oleh Pusat Pengembangan
Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas
Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat.
Memenuhi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-11
y,illf{ ASERT-124.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Ak ed itasi N asion al
LVLK.O1.I.IDN
Memenuhib. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial
. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
mengacu pada rekomendasi hasil audit lingkungan.
. Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
terhadap kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi:
- Pembuatan persemaian di Camp Keriau seluas 0,7 hektar.
- Pengamatan tegakan di areal sempadan Sungai Benawa di Blok
RKT 2016 (Desember 2015).
- Pemasangan papan nama dan penandaan sempadan Sungai
Benawa di Blok RKT 2016 sepanjang 1.052,46 meter atau 10,52
hektar. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap
kawasan areal efektif untuk produksi :
Aspek fisik - kimia :
- Pembuatan bangunan konservasi dan saluran drainase di jalur
angkutan blok tebangan 2015 dan RKT 2016, seperti jembatan,
gorong gorong dan pemadatan jalan, pengerasan jalan
angkutan dan pemadatan tanah
- Pemantauan curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara
- Pemantauan debit air Sungai Keriau, pengamatan erosi di eks
TPN dan jalan sarad pada areal bekas tebangan blok Rfi 2016
Petak R.55 dengan metode stick
- Pemasangan rambu-rambu peringatan/imbauan, pengamatan
terhadap kondisi hidrologi Sungai Gentarang (31 Desember
2015), Sungai Menuwa/Benawa (19 Juli 2016) dan Sungai
Keriau (19 September 2016) melalui uji kualitas air di Fakultas
Pertanian Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan
Universitas TanjungPura,
Aspek Biologi :
- Melakukan inventarisasi dan identifikasi satwa liar di areal blok
tebangan RKT 2015 Carry Overpada Petak R48,
- Inventarisasi dan analsis vegetasi di areal blok tebangan RKT
2015 Carry Averpada Petak R4B dan Petak S48.
Aspek Sosial Ekonomi dan BudaYa:
- Penerimaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja harian,
kesepakatan pemberian fee kompensasi produksi kepada
masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap,
Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp.
7.500/m3 untuk jenis non Bangkirai dan Rp, 24.000/m3 untukjenis Bangkirai, realisasi Program PMDH RKT 2015 adalah Rp'
76.824,000, dengan jenis kegiatan peningkatan saranaprasarana sosial ekonomi dan sosial budaya.
- Pemberian dana partisipasi pembangunan desa RKT 2015
kepada masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap,
Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp.
3.000/m3.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12
,#}h:) z
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianNorma
Penilaian
y,f,ltr, .ASER-f-i24.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS K,AYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional
LVLK.O11.IDN
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
Hasil PenilaianNorma
Penilaian
- Realisasi program PMDH RKI- 2016 sebesar Rp.
156.545.731.045731,- dengan jenis kegiatan sarana dan
prasarana ekonomi, sarana keagamaan dan peningkatan
ekonomi. Realisasi program PMDH sudah mencakuppembayaran fee kayu produksi kepada masyarakat Desa Riam
Dadap sebesar Rp.84.501.555.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 ' Tersedia SOP terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Terdapat struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terbitkan oleh Direktur dengan
Nomor: OS/SLSi PTK/I 12017, tanggal 16 lanuari 2017. Susunan
keanggotaan organisasi P2K3 sudah diajukan ke Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang untuk
mendapatkan pengesahan.
Memenuhi
b. Ketersediaan
peralatan K3
. Tersedia peralatan K3 di lingkungan keqa perusahaan (Camp
Pawan Utara, Camp Produksi, Bengkel dan Camp Km. 110 Keriau).
Terdapat persediaan peralatan K3 dengan jenis-jenis peralatan K3
yang dapat dibuktikan ketersediaannya di Gudang Logistik Camp
Pawan Utara. Jumlah peralatan K3 dinilai cukup memadai dan
berfungsi baik serta belum kadaluarsa.
Memenuhi
c. Catatan kecelakaan
kerja
' Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam waktu setahun terakhir
(2016). Terdapat upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk
menekan tingkat kecelakaan kerja berupa pemasangan rambu-
rambu/papan peringatan lalu lintas jalan angkutan kayu, dan
pemasangan poster imbauan wajib menggunakan Alat Pelindung
Diri (APD) di lokasi Camp Produksi, Camp TPK Antara Km 110
Keriau, Bengkel dan Camp Pawan Utara.
Memenuhi
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan
yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
' PT. Sewaka Lahan Sentosa belum membentuk Serikat Pekerja.
' Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
melalui Surat Keputusan Direktur, Nomor : 27 lSLSlPfKlUzOlTTanggal 16 Januari 2016. Berdasarkan hasil wawancara dapat
disimpulkan bahwa terdapat pemberian kebebasan oleh
perusahaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.
Memenuhi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan DokumenKKB atau PP
. Tersedia Peraturan Perusahaan PT Sewaka Lahan Sentosa yang
dibuat pada tanggal 25 November 2015 oleh Direktur PT' Sewaka
Lahan Sentosa.
. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan melalui Keputusan
Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Ketapang, Nomor : 09 Tahun 2016, Tanggal 26 Januari 2016,
Memenuhi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal- 13
-&.it 1:l^-',Ia"11:i""qt'
..&hr) i,.
y,ffif,fiI ASERT-324.Rev.i
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIF]KASIKomile Akreditasi Nasional
LVLK-O11.IDN
Hasil Penilaian
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sewaka Lahan
Sentosa. Peraturan Perusahaan berlaku selama (dua) tahun.
. Dalam dokumen tersebut telah mengatur hak-hak pekerja terdiri
dari Bab - bab yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai
berikut : Bab L Ketentuan Umum, Bab II' Hubungan Keria, Bab
IlL Pelaksanaan Kerja, Bab IV. Cuti Tahunan/Ijin Khusus, Bab V
Pendidikan, Pelatihan, Bab VI. Pengupahan, Bab VII' Kesehatan,
Pengobatan dan Perawatan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga
Berencana, Bab VIIL Keselamatan, Keamanan Kerja dan
Perlengkapan Kerja, Bab. IX Tata Tertib Perusahaan dan Sanksi
Pelanggaran, Bab X. Keluh Kesah Karyawan dan Bab XI. Penutup'
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
. Tidak ditemukan pekerja anak atau pekerja yang masih di bawah
umur, serta terdapat komitmen perusahaan untuk tidak
mempekerjakan anak atau pekerja dibawah umur sebagaimana
terdapat pernyataan tertulis berupa Surat Keterangan No'
286/Adumpers/SLS/ CPU-XII/2O16, tentang penerimaan karyawan
PT. Sewaka Lahan Sentosa dan Pernyataan tidak ada karyawan
yang di bawah umur atau <18 tahun).
Memenuhi
Bogor, April 2Ot7
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad
Direktur
Tanggal 1 Juni 2016 Hal- 14
Prinsip/ Kriteria/ NormaPenilaian