SEJARAH RINGKAS TANAH PAPUA

Oleh : Frank Hamah Sagrim

Sekjend LITP

A. SEJARAH PAPUA

1. Sejarah Penemuan Pulau Papua

ari sekian tatanan sumber daya hutan adat Papua, salah satu sumber

penghasilannya adalah sebagai penghasil rempah-rempah yang cukup terkenal

pada 1521 yang merupakan cikal bakal penemuan pulau Papua oleh maritim

Spanyol dan Portugis, yaitu rempah-rempah yang disebut dengan nama ‘Buah

Pala’ dan juga bulu burung sebagai hiasan yang diperoleh dari burung Cenderawasih.

Sejarah penemuan pulau Papua

sebenarnya tercatat sebagai bagian

dari wilayah perburuan rempah-

rempah yang dilakukan oleh bangsa

Spanyol dan Portugis. Sebagaimana

yang dicatat bahwa pada awal abad

ke-16 negara-negara Eropa mulai

dalam bidang penemuan maritim

semakin relatif. Spanyol juga terlibat

dalam sebuah pergerakan

kebangkitan, terutama bidang

maritim dan mengetahui banyak tempat-tempat harta karun, termasuk Pulau Papua. Portugis

telah mengibarkan benderanya di Papua dengan penjelajahan menggunakan kapal layar yang

sering disebut-sebut sebagai Portuguese fleet.

Pada abad ini, bangsa Spanyol sudah terlalu jauh terlibat dalam sebuah pergerakan

kebangkitan maritim dan telah berhasil berlayar mengelilingi samudra raya dan mengetahui

banyak tempat penghasil harta kekayaan seperti juga pulau Papua sebagai salah satu kepulauan

penghasil rempah-rempah dan bulu burung yang diperoleh dari hutan adat. Pada abad ini, Inggris

belum meluncurkan angkatan lautnya, sementara itu, Belanda juga belum mendirikan armada

D

Gambar: Kapal layar Portugis “ Portuguese Fleet” abad-16

angkatan lautnya, sedangkan Portugis sudah lama melakukan perjalanan maritim dan telah

menguburkan Raja mereka – Cucu besar Edward III di Inggris – melalui sebuah perusahaan yang

telah mengangkat nama “Henry sebagai sang Navigator”.

Perjalanan berlayar yang dilakukan oleh maritim Spanyol pada mulanya mereka secara

perlahan-lahan berlayar dengan menggunakan kapal layar dan mereka menyusuri pantai barat

Afrika, sedikit demi sedikit satu kapten

telah melanggar jarak ketentuan batas

yang dilalui oleh pendahulunya,

sampai akhirnya pada tahun 1497,

mereka berhasil mengelilingi Cape

wilayah Afrika selatan benua tersebut

itu. Selanjutnya Portugal secara berani

dan terang-terangan melewati batasan

yang lebih jauh dari ribuan mil dan

menapaki bentang luas perairan di

wilayah timur, dan mulai menancapkan bendera di berbagai pelabuhan di samudera Hindia,

sebagaimana dilukiskan dalam peta ‘desliens’. (Lihat peta dunia ‘Desliens’- 1566). Karena

Portugis merasa mampu menjelajahi dan telah menancapkan benderanya di berbagai benua

sehingga hal itu mendorong keinginan mereka untuk berlayar lebih jauh ke Timur untuk mencari

kepulauan rempah-rempah. Mereka lalu menemukan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa,

Timor-Timor, Seram, Kepulauan Aru, dan Gilolo (Papua), mereka lalu mencapai maluku yang

telah didambakan, terkenal dan banyak memiliki rempah-rempah atau disebut dengan julukan

‘Spice Island’ dan akhirnya Portugis bekerja dan membangun benteng dan mendirikan stasiun

perdagangan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Inggris di Afrika selatan dan

ditempat lainnya.1

Sementara itu, setelah penemuan benua Amerika oleh Christopher Colombus, orang-orang

Spanyol mulai mencari pelabuhan atau navigasi baru bagi mereka dengan mengekspansi ke arah

1 Dalam grafik dari Kepulauan India Timur, mungkin diambil selama pelayaran pertama Portugis ke Kepulauan

Rempah (1511-1513), pulau Gilolo disebut Papoia. Banyak pulau-pulau yang terletak di pantai barat dan utara-barat dari New Guinea telah di ketahui oleh Portugis pada tanggal awal, dan diberi nama OS PAPUAS kolektif. Nama itu kemudian diberikan kepada bagian barat New Guinea. Menezes, seorang navigator Portugis, dikatakan telah terhempas oleh pukulan ombak dan badai dan terdampar di beberapa pulau, di mana ia tetap menunggu perubahan cuaca, cuaca mulai membaik untuk kembali berlayar.

Gambar : Peta dunia ‘Desliens’ – 1566

batas-batas Portugis dan Spanyol. Namun kemudian Paus Alexsander VI dari Portugis, lalu

bermurah hati menganugerahkan satu setengah dari dunia yang bel

kepada Spanyol, dan setengah lainnya milik Portugis.

hidupnya.

Pentingnya mengetahuia batas

hanya ditentukan secara komunal. Persoalan batas inilah yang membuat Port

bersengketa. Ini diakibatkan karena ukuran bumi yang sebenarnya tidak diketahui pada saat itu,

dan pembagian bumi oleh Paus Alexander ini di ukur dari sisi lain menurut wawasannya,

sehingga mengakibatkan tumpang tindih dan duplikasi memeta

Spanyol di longitudes dari Spices Island (lihat peta ribero), karena tumpang tindih inilah maka

tak diragukan lagi jikalau terjadi persengketaan antara kedua pihak terutama untuk memenuhi

Gambar: Magellan (seorang maritim spanyol)

The Spice Islands, dari Ribero Peta Resmi Dunia

barat dengan sasaran utama pada objek pencarian yang sama,

namun mereka menjadi sadar bahwa mereka telah berlayar

begitu jauh dari sasaran utama mereka disekitar Amerika dan

akhirnya dipisahkan oleh samudera yang luas dengan pulau

pulau yang telah ditemukan oleh Portugis.

Magellan kemudian ditetapkan dan ditunjuk dalam misi

untuk pencarian rempah-rempah ke bagian barat, Magellan

kemudian tiba di daerah-daerah dimana Portugis telah mendirikan

armadanya di daratan, sehingga timbullah sengketa mengenai

batas Portugis dan Spanyol. Namun kemudian Paus Alexsander VI dari Portugis, lalu

bermurah hati menganugerahkan satu setengah dari dunia yang belum ditemukan oleh Portugis

kepada Spanyol, dan setengah lainnya milik Portugis.

Sebagai bukti sejarah memang ini

sangat penting dan menarik, namun

secara hakiki, kita mesti melihat kembali

pada pulau-pulau tersebut dan siapa

penghuninya dan hak

pulau tersebut sebagai hak utama

mereka ketika mereka telah mampu dan

mengerti, maka dengan sendirinya

wilayah teritory mereka akan

dikelolanya sebagai surga dalam

Pentingnya mengetahuia batas-batas dalam hak ulayat adat sangat penting, walaupun itu

hanya ditentukan secara komunal. Persoalan batas inilah yang membuat Port

bersengketa. Ini diakibatkan karena ukuran bumi yang sebenarnya tidak diketahui pada saat itu,

dan pembagian bumi oleh Paus Alexander ini di ukur dari sisi lain menurut wawasannya,

sehingga mengakibatkan tumpang tindih dan duplikasi memetakan batas

Spanyol di longitudes dari Spices Island (lihat peta ribero), karena tumpang tindih inilah maka

tak diragukan lagi jikalau terjadi persengketaan antara kedua pihak terutama untuk memenuhi

The Spice Islands, dari Ribero Peta Resmi Dunia – 1529

barat dengan sasaran utama pada objek pencarian yang sama,

namun mereka menjadi sadar bahwa mereka telah berlayar

begitu jauh dari sasaran utama mereka disekitar Amerika dan

oleh samudera yang luas dengan pulau-

pulau yang telah ditemukan oleh Portugis.

Magellan kemudian ditetapkan dan ditunjuk dalam misi

rempah ke bagian barat, Magellan

daerah dimana Portugis telah mendirikan

armadanya di daratan, sehingga timbullah sengketa mengenai

batas Portugis dan Spanyol. Namun kemudian Paus Alexsander VI dari Portugis, lalu

um ditemukan oleh Portugis

Sebagai bukti sejarah memang ini

sangat penting dan menarik, namun

secara hakiki, kita mesti melihat kembali

pulau tersebut dan siapa

penghuninya dan hak-hak penghuni

pulau tersebut sebagai hak utama

mereka ketika mereka telah mampu dan

, maka dengan sendirinya

wilayah teritory mereka akan

dikelolanya sebagai surga dalam

batas dalam hak ulayat adat sangat penting, walaupun itu

hanya ditentukan secara komunal. Persoalan batas inilah yang membuat Portugis dan Spanyol

bersengketa. Ini diakibatkan karena ukuran bumi yang sebenarnya tidak diketahui pada saat itu,

dan pembagian bumi oleh Paus Alexander ini di ukur dari sisi lain menurut wawasannya,

kan batas-batas Portugis dan

Spanyol di longitudes dari Spices Island (lihat peta ribero), karena tumpang tindih inilah maka

tak diragukan lagi jikalau terjadi persengketaan antara kedua pihak terutama untuk memenuhi

keinginan masing-masing pihak dalam bersaing untuk menyertakan “The Spice Islands” dalam

belahan bumi tersendiri, terutama dimuat dalam sketsa daerah kekuasaan masing-masing.

Sebelum tahun 1529, ketika peta Ribero dibuat, Spanyol telah berlayar sepanjang 250 mil

dari pantai utara pulau Papua. Orang-orang Spanyol menemukan jejak emas di sepanjang bagian

negeri Papua, selain itu Saavendra (Kapten dari Santiago) juga menamakan negeri Papua dengan

sebutan negeri emas hijau green gold karena hutannya begitu indah dan elok hijau membentangi

sepanjang garis pantai pulau Papua. Setelah itu, Saavendra memberikan nama pulau Papua

dengan sebutan “Isla Del Oro” atau Pulau Emas. Namun digantikan dengan sebutan nama Nova

Guinea, atau New Guinea, karena masyarakat asli yang ditemukan berkulit hitam, dengan rambut

criped pendek atau wol, mirib dengan masyarakat di pantai Guinea di Afrika sehingga namanya

diganti dengan Nova Guinea.

2. Peta Papua “New Guinea” Pertama

Pada tahun 1545 Inigo Ortiz de Retez

memerintahkan San Juan untuk berlayar ke

New Guinea (Papua). Mereka berlayar dari

Tidore di Maluku, pada awal tahun dan

membuat penemuan yang luas di pantai

utara Os Papuas, atau Papua New Guinea.

Kemudian Bangsa Portugis dan Bangsa

Spanyol menggambar peta NEW GUINEA

(peta Papua) untuk pertama kalinya

sehingga dikembangkan secara sempurna

oleh Hindia Belanda, Amerika dan Jepang

lebih menyempurnakannya seperti yang kita

ketahui sekarang ini. Pada awalnya, Portugis

dan Spanyol menggambarkannya sebagai

unggas Guinea, Cenderawasih, sebagaimana

pada gambar. Peta Guinea Nova ini bahwa

ide atau wawasan mereka tentang bentuknya

Pulau itu belum sempurna namun sudah

tergolong benar. Pada waktu itu ada gagasan asli tentang bentuk suatu negara Papua namun

Gambar: Kapal layar Bangsa Spanyol

Gambar: Peta Pulau Papua pertama, di sketsa oleh bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-15

belum sesuai. Namun demikian, beberapa fitur utama penemuan dari Bangsa Portugis dan

Bangsa Spanyol di Papua dan New Guinea sampai dengan tahun 1545, hingga sekarang masih

rabun bagi sebagian sejarawan.

Sekarang kita akan melihat bersama

bahwa gilolo (Papua) ditempatkan pada

posisi yang sebenarnya, dua puluh derajat

kebarat dimana ia ditempatkan sebelum

dipeta “Ribero’s”. Sekarang peta-peta yang

didalam lingkup Portugis itu dimulai dari

mana seharusnya titik awal digambarkan?

Penemuan New Guinea oleh Bangsa Portugis

sebenarnya digambar sebagai kepala dan

leher unggas. Mereka datang atas nama OS

PAPUAS, dan pulau-pulau Menezes yang dikatakan oleh Lewi – HIC Hibernavit Georg de

Menezes – pada tahun 1526.

Ada tiga pulau besar tanpa nama, antara Os Papuas dan Nova Guinea yang diwakilinya dan

ini dibenarkan karena setelah dibandingkan maka pulau itulah yang disebut dengan kepulauan

Misory dan Jobe dari data peta moderen.

Pada waktu itu, kepulauan Aru juga dipetakan oleh bangsa Portugis dan Spanyol dan

tanimbar (tenimber) atau Kepulauan Timur juga dicantumkan dalam peta (meskipun tidak diberi

nama) sebagai pemukiman Martin Alfonso de Melo. 2

Ada beberapa kontroversi sekitar sejarah penemuan pulau New Guinea dan Australia, oleh

Eropa. Namun dari berbagai ahli sejarah berpendapat bahwa ini adalah campuran seni dengan

sejarah Untuk perspektif lain tentang sejarah tersebut. Pembaca disarankan untuk

mempertimbangkan teks yang lebih baru serta yang lain dari periode yang sudah online seperti

Sejarah Singkat Australia oleh Ernst Scott (tersedia melalui Perpustakaan Nalanda di Institut

Teknologi Nasional Kalkuta, Negara Kerala, India).

2 Dokumen-dokumen asli Portugis dan Spanyol yang digunakan dalam penyusunan peta ini telah

hilang,Peta-peta diatas disalin dari dokumen-dokumen yang berasal dari tahun 1600. Martin Alfonso de melo, adalah Seorang navigator Portugis , yang namanya belum dinyatakan atau belum dicatat dalam sejarah maritim portugis, sejauh yang saya tahu, dalam sejarah penemuan maritim di daerah Papua.

Gambar: Nova Guinea – Peta Pertama New Guinea

– Tahun 1600

Pola hunian masyarakat adat New Guinea abad-15 sebagaimana yang telah di sketsa oleh

maritim Portugis dan Spanyol adalah mereka berkelompok dan membentuk pola hunian dengan

mendirikan perumahan diatas panggung

berjejer sepanjang tepi sungai dan lereng

perbukitan. Pola hunian mereka berdasar

atas keluarga inti dan kerabat dekat yang

mana garis kekerabatannya didasarkan

atas keturunan patirilineal dan kerabat

dari garis keturunan matrilineal.

Demikian bahwa pola hunian demikian

sebagaimana pada gambar. Ada ceritera

tua yang mengatakan bahwa sistem perkumpulan semacam ini telah ada semenjak masyarakat

adat Papua New Guinea menyadari akan kebergantungan hidup antar satu dengan yang lain.

3. Sejarah Politik Papua

a. Papua dalam Penjajahan

Secara internasional persoalan Papua menjadi suatu sorotan utama, walaupun secara nasional

Indonesia mengatakan bahwa persoalan Papua adalah persoalan Indoensia, Oleh karena

demikian, maka orang Papua pun berusaha menyuarakan hak-haknya kepada dunia, dan

berusaha untuk berbicara dengan Indonesia melalui perundingan damai, dan Dialog damai agar

tercapai adanya suatu kepuasan politik dan kesejahteraan bagi rakya Papua.

Papua dalam sejarah-Pemerintah Belanda dan Inggris memasuki tanah Papua dan

memberi nama baru “New Guinea dan kemudian disebut Papua New Guinea”. Kedua negara

kerajaan itu membagai Papua menjadi West Papua New Guine dan East Papua New Guine. West

Papua New Guinea dikuasai pemerintah kerajaan Belanda dan East Papua New Guinea dikuasai

oleh pemerintahan kerajaan Inggris dan Jerman.

Papua Timur membentuk negara berdaulat dengan nama Papua New Guinea. Cakupan

wilayahnya mulai dari Western Province dan Sundown Province sampai Samarai dan kepulaun

Manus, Rabaul, Bougenville dan sekitarnya. Sedangkan Papua Barat menjadi bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia melalui PEPERA 1969, yang secara hukum internasional telah

terjadi banyak kesalahan oleh Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB. Wilayahnya

meliputi Raja Ampat sampai Merauke.

Gambar: Pola Hunian masyarakat adat New Guinea

Keberadaan pemerintah Belanda di Papua Barat telah berhasil membangun manusia

Papua melalui pendidikan dan penyebaran Injil. Bidang pembangunan yang sangat menonjol

adalah perluasan wilayah administratif pemerintahan. George Junus Aditjondro (2000: xx),

pemerintah Belanda mengadakan perubahan dalam pembagian wilayah pemerintahan daerah

yang dipimpin oleh Gubernur Van Waardenburg pada tahun 1961. Pembagian daerah ini dikutip

dari Rapport inzake Nederlands-Nieuw Guiena over hat jaar tahun 1961, terdapat pada tabel

berkut. Lanjutan sejarah

Tabel 1. Afdeling dan ibukota dengan wilayahnya

Urutan Afdeling

Wilayah Afdeling

Ibu Kota Afdeeling

Jumlah Afdeeling dan Ibukota

I

Afdeeling Holandia

Hollandia

Onerdafdeeling Hollandia dengan ibukota Hollandia Onderafdeeling Nimboran dengan ibukota Genyem Onderafdeeling Sarmi dengan ibukota Sarmi Onderafdeeling Keerom dengan ibukota Ubrub Ost-Bergland dengan ibukota Wamena (Daerah Penjajakan)

II

Afdeeling Geelvinkbaai

Biak

Onderafdeeling Schouten-Eilanden dengan ibukota Biak Onderafdeeling Yepen/Waropen dengan ibukota Serui

III

Afdeeling Cenreaal Niew Guinea

Dalam penjajakan (Enarotali)

Onderafdeeling Paniai dengan ibukota Enarotali Onderafdeeling Tigi dengan ibukota Waghete Onderafdeeling Bidden-Bergland (Daerah Penjajakan) West-Bergland (Daerah Penjajakan)

IV

Afdeeling Zued Nieuw Guinea

Merauke

Onderafdeeling Merauke ibu kota Merauke Onderafdeeling Mappi ibu kota Mappi Onderafdeeling Boven Digul dengan ibu kota Tanah Merah Onderafdeeling Asmat dengan ibu kota Agats Onderafdeeling Muyu dengan ibu kota Mindiptana

V

Afdeeling Fak-Fak

Fak-Fak

Oderafdeeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak – Fak Onderafdeeling Kaimana dengan ibu kota Kaimana Onderafdeeling Mimika dengan ibu kota Kokonao

VI

Afdeeling West-Nieuw Guinea

Manokwari

Onderafdeeling Sorong dengan ibu kota Sorong Onderafdeeling Raja Ampat dengan ibu kota Doom Onderafdeeling Manokwari dengan ibu kota Manokwari Onderafdeeling Ransiki dengan ibu kota Ransiki Onderafdeeling Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan Onderafdeeling Bintuni dengan ibu kota Steenkool

Tindakan perluasan wilayah administratif pemerintahan Belanda disertai pembangunan

unit-unit pendidikan berpola asrama secara terpadu antara lain: sekolah pamong praja di

Jayapura dan Merauke, sekolah pendidikan guru di Fak-Fak dan Kokonao, sekolah pertanian di

Paniai dan Fak-Fak dan sebagainya. Tujuannya adalah mempersiapkan orang Papua agar mampu

menghadapi perubahan-perubahan perkembangan jaman. Pemerintah Belanda memandang

pendidikan sebagai alat utama pembebasan suku bangsa di Papua barat dari kebodohan dan

kemiskinan akan pengetahuan secara modern. Agar harus terjadi enkulturasi nilai-nilai positif

yang dimiliki masing-masing suku Papua dan mengadaptasikannya dengan budaya-budaya

modern. Penerapan sistem dan model pengembangan pendidikan ini memang disesuaikan

dengan karakteristik suku bangsa Papua, sehingga sangat mudah dalam pengembangan misi

agama dan pendidikan.

Dua misi besar yang dilaksanakan pemerintah Belanda yaitu pembangunan pendidikan

berpola asrama dan pengembangan misi pekabaran Injil. Salah seorang ahli teologi

berkebangsaan Belanda yang menginjakan kaki pertama kalinya di tanah Papua barat dan

mengatakan “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang

memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa

ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Wasior, Manokwari, 25

Oktober 1925, Pdt. I.S. Kinzje). Ungkapan tersebut mau mengatakan bahwa pertama, manusia

Papua itu sungguh ada untuk mengadakan kehidupan di atas tanah Papua sebagai pengewantahan

Yang Maha Pencita langit dan bumi serta segala isinya. Kedua, martabat manusia Papua harus

dihargai sebagaimana telah tertuang di dalam Alkitab yang diimaninya dan nilai-nilai universal

manusia. Ketiga, manusia Papua suatu kelak pasti maju seperti suku bangsa lain di dunia,

sehingga harus perlu dicerdaskan berdasarkan realitasnya dengan penghayatan nilai- nilai

Kristiani dan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sungguh memerdekakan suku bangsa

Papua.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju dan canggih

beberapa tahun terakhir telah mendorong orang Papua berkembang lebih maju dari keadaan

sebelumnya, dari belum tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa. Kemajuan yang

dicapai selama 50 tahun baru sekitar 0,5% dan merupakan babak baru bagi suku bangsa Papua.

Ungkapan Kinzje sudah mulai dialami oleh masyarakat pribumi Papua pada akhir-akhir ini.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek pembangunan yang

mensejahterakan manusia masyarakat Papua sejak 1969-2012 tidak menunjukkan proporsi yang

signifikan, tidak ada keberpihakan yang berarti bagi keberlangsungan hidup orang Papua.

Konsep pembangunan manusia Indonesia belum sungguh teraktualisasi lewat satuan-satuan

pemerintahan yang ada.

b. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA 1969)

PEPERA lahir dengan mengikuti pergolakan politik dunia. Telah terbukti dalam sejarah

dunia secara umum dan secara khusus Papua Barat telah menjadi korban "PERANG DINGIN"

antara dua negara super power yakni USA dan Uni Soviet. Untuk “memperbesar serta

memperluas" wilayah kekuasaannya, maka USA telah memainkan dengan jeli, lihai dan penuh

tipu muslihatnya tanpa menghiraukan Bangsa Papua Barat sebagai pihak yang lebih berhak

dalam menentukan nasib mereka sendiri. PBB dan Belanda ibarat "KERBAU DICOCOK

LUBANG HIDUNG" dan Indonesia tertawa terbahak-bahak penuh kegirangan sebab Amerika

sebagai negara super power pada saat itu berpihak kepadanya. Rakyat Bangsa Papua dan Tanah

Papua yang kaya raya akan segala Sumber Daya Alam-nya, jatuh ke tangan Indonesia. Betapa

malangnya orang Papua Barat menjadi obyek yang diperlakukan semau mereka tanpa mengenal

belas kasihan dan nilai-nilai kemanusiaan, lebih ironisnya justru hal ini dilakukan oleh mereka

yang selalu menyombongkan dirinya dengan AZAS DEMOKRASI yang dibanggakan.

Persiapan-persiapan kemerdekaan Papua yang telah dipersiapkan oleh Belanda sebagai

negara penjajah pada saat itu dan disahkan pada tanggal 19-10-1961 hanya merupakan mimpi

indah sesaat saja dan sejarah kelabu bagi generasi penerus Bangsa Papua. Demi kepentingannya,

Amerika menekan Belanda keluar. Secara sepihak dibuat perjanjian antara mereka tanpa

melibatkan perwakilan Bangsa Papua dan disahkan dalam New York Agreement pada tanggal

15-08-1962 dan implementasinya pada PEPERA 1969 dengan isi perintahnya adalah one man

one vote tetapi kemudian telah terbukti adanya manipulasi kekuatan militer Indonesia.

Demi kepentingan pertahanan Indonesia, maka Indonesia yang baru saja merdeka akan

tapi telah mengincar Papua dan berhasil mengocok USA dengan menggunakan momentum

perang dingin dan meminta bantuan kepada Uni Soviet agar mendapat bantuan keamanan demi

merebut Papua. USA benar-benar kewalahan dan tanpa pikir panjang mendesak Belanda keluar

dari Papua demi membendung masuknya pengaruh KOMUNIS ke kawasan Pasifik. Dengan

demikian, dalam rangka mempertahankan eksistensi BLOK BARAT di kawasan Pasifik dan

membendung masuknya KOMUNIS ke wilayah tersebut, maka USA menggunakan BANGSA

dan TANAH PAPUA sebagai tameng dan jaminan.

Untuk kepentingan pembangunan Ekonomi negaranya, sejengkel tanah pun yang memiliki

kekayaan tersendiri sehingga terus dikuasainya. SDA yang sungguh luar biasa hebat dan

beraneka ragam ini telah menjadi incaran USA sejak awal dekade 60-an. Memang, Pulau New

Guinea sejak dahulu telah diketahui oleh negara-negara Barat bahwa deposit emas terbesar dunia

ada di Papua Barat bila dibandingkan dengan PNG yang terdapat 5:1 dengan PNG. Jadi, 5

bagian deposit emas Pulau New Guinea berada di Papua Barat. Untuk itulah Amerika berusaha

mendesak Belanda keluar dari tanah Papua dan "menyuruh" Indonesia menggantikan posisi

Belanda. Bagi Indonesia, hal ini benar-benar membahagiakannya tapi bagi Belanda kejadian ini

adalah "SEJARAH KELAM" yang sering mereka sebut sebagai "ZWART GESCHIEDENIS"

dan ini adalah salah satu penyebab masalah di mana Belanda berusaha melupakan Papua selama

beberapa dekade demi meredam ''sakit hatinya" itu. Salah satu proyek terbesar dunia yang

menjadi pemicu masalah pelanggaran HAM di Papua adalah Freeport Mc.Moran Copper & Gold

Inco beroperasi di Grasberg, di mana 67% saham milik Freeport, Rio Tinto Group (Inggris dan

Australia) memiliki 13% serta Pemerintah Indonesia mendapat 9,3% dan PT Indocopper

Investama Corporation memiliki 9%. Sudah sangat jelas bahwa Bangsa Papua secara umum dan

pemilik ulayat secara khusus sama sekali tidak diperhitungkan dalam hal ini. Semua demi

kepentingan ekonomi negara-negara dan bangsa-bangsa asing.

PEPERA 1969 sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan resolusi 1541 (XV) Majelis

Umum PPB tahun 1960. Di dalam resolusi itu tercatat Deklarasi Kemerdekaan Negara dan

Bangsa Kolonial mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya

sendiri. Dengan demikian, menurut resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB 1960, ada tiga cara :

a) Melalui asosiasi bebas dengan Pemerintah yang berkuasa atau dengan salah satu negara

merdeka yang lain sebagai hasil dari pilihan bebas dan sukarela oleh masyarakat wilayah

tersebut dinyatakan melalui proses informasi dan demokratis.

b) Melalui mengintegrasikan dengan pemberian kekuatan atau dengan salah satu negara

merdeka atas dasar kesetaraan penuh antara non-pemerintahan sendiri dan independen

dari negara.

c) Bila cara a dan b tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal dalam arti salah satu

Negara merdeka tidak mampu bertanggung jawab atau gagal dalam membangun

masyarakat di wilayah tersebut maka wilayah tersebut otomatis dinyatakan MERDEKA

SENDIRI tanpa alasan apapun.

Dapatlah dipastikan bahwa masalah Papua harus diselesaikan berdasarkan resolusi 1541

(XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Apabila kita kaitkan antara poin 5 a, b, dimana orang

Papua telah berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun orang Papua terus

berusaha untuk mengungkap kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Orang Papua

menuntut adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mengungkap masalah mendasar

bagi orang Papua.

Sekarang orang Papua tidak lagi berbicara tentang masalah Dekolonisasi, sebab

Pemerintah Belanda sudah serahkan Bangsa Papua kepada Indonesia dengan tujuan Pemerintah

Indonesia membangun orang Papua termasuk mempersiapkan masa depan politik yaitu secara

bebas memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih dengan bebas apakah

memilih berada dibawah Indonesia atau dengan salah satu negara merdeka yang lain atau

memilih untuk merdeka sendiri.

Namun kenyataanya lain pemerintah Indonesia MEMALSUKAN hak Orang Papua lewat

PEPERA 1969 yang mana melanggar hak Orang Papua dan Hukum Internasional. Dengan kata

lain Indonesia MENGINTEGRASIKAN Papua Barat kedalam Indonesia dengan pemalsuan,

paksaan dan kekerasan hal itu berjalan terus menerus sampai dengan hari ini.

Pemerintah Indonesia telah mengetahui tentang peraturan Dekolonisasi (poin 5 a,b,c) diatas dan

kesalahannya terhadap orang Papua dari permulaan yaitu membunuh Orang Papua dalam

berbagai aspek sampai hari ini, tidak membangun Orang Papua dengan baik. Maka pemerintah

Indonesia menawarkan OTSUS sebagai solusi "terbaik" untuk menjawab semua persoalan di

Papua, namun OTSUS tidak menjawab masalah mendasar orang Papua, gagal total. Pemerintah

Indonesia masih terus lagi menawarkan UP4B namun juga akan gagal karena ditolak oleh

Rakyat Papua. Semua program di atas (OTSUS maupun UP4B) adalah aktivitas propaganda

politik Indonesia dalam menindas hak orang Papua.

Berdasarkan kondisi riil Papau saat ini, maka secara jelas melalui berbagai media dan

forum telah menyatakan menolak dengan keras bentuk tawaran apapun yang sampaikan oleh

Pemerintah Indonesia. Sebab semuanya itu adalah propaganda politik semata-mata dan tidak

menguntungkan masa depan Rakyat Bangsa Papua, tidak akan pernah mengakui hak hidup orang

Papua di atas tanah Papua. Apakah realitas kepalsuan ini akan terus bertahan sepanjang bangsa

ini? Sekarang rakyat Papua berada pada “poin 5 c) dari isi Deklarasi dekolonisasi.

c. Pepera 1969 Adalah Sejarah Palsu Dan Cacat Hukum?

Dalam Socratez Sofyan Yoman (2011) menyediakan data secara akurat terkait

ketidakjujuran dan manipulasi hasil Pepera 1969. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia

selalu membanggakan diri dengan klaim bahwa Papua adalah bagian Indonesia yang sudah

final melalui PEPERA 1969 dan Papua merupakan bekas jajahan Belanda sehingga otomatis

masuk dalam Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun pertanyaannya ialah (1)

Menpaga penduduk asli Papua tidak pernah mengakui dan menerima PEPERA 1969 tapi

sebaliknya secara konsisten melakukan perlawanan terhadap sejarah diintegrasikannya Papua

Barat ke dalam wilayah Indonesia? (2) Apakah rakyat dan bangsa Papua Barat yang beretnis

Melanesia ini keliru dalam memahami sejarah diintegrasikan Papua ke dalam wilayah

Indonesia? (3) Kalau status Papua sudah final dalam Indonesia, mengapa harus ada UU No. 21

Tahun 2001 sebagai solusi politik yang final? (4) Mengapa Indonesia masih juga mau

memberikan UP4B dalam menyambung kegagalan UU No.21 tahun 2001 yang telah terbukti

gagal total?

Keempat pertanyaan ini mengandung alasan yang kuat karena menuntut rasa keadilan

dan pengakuan hak bangsa Papua. Karena dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah

Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan

sesudah PEPERA 1969. Terlihat dalam dokumen militer: “Surat Telegram Resmi Kol. Inf.

Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196,

tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No. TR-228/1967 TBT

tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969: “Mempergiatkan

segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan

personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain

angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus

dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan.

Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai

perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam

17/PANG OPSADAR”. “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan

musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…”

(Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200). Adapun Surat Rahasia dari

Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada

Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat

Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke. Intin isi surat rahasia adalah sebagai

berikut: “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan

dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai ketua Dewan

Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk

menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia” (Sumber: Dutch National Newspaper: NRC

Handelsbald, March 4, 2000).

Tidak saja masyarakat asli Papua yang melakukan perlawanan aneksasi Papua dan

dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, perwakilan Persirikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

untuk mengawasi PEPERA 1969 di Papua Barat, Dr. Fernando Ortiz Sanz juga menyatakan

dalam melaporkannya bahwa “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-

pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan

dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan

berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting

ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan

diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.

Ortiz menyatakan pula, “penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat

Papua sangat tidak dipercayai. Sesuai dengan penjelasan resmi, alasan pokok pemberontakan

Rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena, tanpa ragu-ragu

penduduk Irian barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Sumber: Laporan

Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260). Dr. Fernando Ortiz

Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas

orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung

pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph,

243, p.47).

Berhubungan dengan kepalsuan sejarah pelaksanaan PEPERA 1969 dibawah tekanan

militer Indonesia, anggota resmi PBB juga melakukan protes keras dalam Sidang Umum PBB

pada tahun 1969 oleh anggota resmi PBB. Mereka (anggota PBB) mempersoalkan pelaksanaan

PEPERA yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum

internasional. Karena, hasil PEPERA 1969 itu dianggap melanggar hukum internasional, maka

dalam Sidang Umum PBB hanya mencatat “take note”. Istilah “take note” itu tidak sama

dengan disahkan. Hanya dicatat karena masih ada masalah yang serius dalam pelaksanaan

PEPERA 1969 di Papua Barat. Hasil PEPERA 1969 tidak disahkan tapi hanya dicatat karena

perlawanan sengit dari beberapa Negara anggota PBB yang dimotori oleh pemerintah Ghana.

Itu menjadi terbukti dalam arsip resmi di kantor PBB, New York, Amerika Serikat, terbukti: “

…156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai dengan semua yang diterima sampai

tanggal 30 April 1969, dari pernyataan-pernyataan ini, 95 pernyataan anti Indonesia, 59

pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral” (Sumber resmi: Dok PBB di New

York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz

Sanz, August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5).

Duta Besar pemerintah Ghana, Mr. Akwei, memprotes dalam Sidang Umum PBB dengan

mengutip laporan Dr. Fernando Ortiz Sanz tentang sikap Menteri Dalam Negeri Indonesia yang

tidak terpuji yang ditunjukkan kepada peserta PEPERA di Papua Barat. “ yang dilaporkan oleh

perwakilan Sekretaris Umum bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan

bebas adalah fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik di mimbar dan benar-benar

kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia meminta anggota-anggota dewan musyawarah

untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideologi Pancasila,

satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari sabang sampai Merauke…”.

Sedangkan Duta Besar pemerintah Gabon, Mr. Davin, mengkritik sebagai berikut:

“setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kebingungan yang

luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang

dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan-

keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan

laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya

berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian

peserta sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya luar

biasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah

bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekreratis Jenderal. Contoh, kami dapat

bertanya:

Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak

dipilih oleh rakyat?

a. Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil, beberapa

dari mereka hanya sebentar saja?

b. Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur; dengan kata lain, oleh

perwakilan pemerintah?

c. Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai

calon?

d. Mengapa prinsip “one man, one vote” yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris

Jenderal tidak dilaksanakan?

e. Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri

pemerintah dan militer?

f. Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil di depan

umum dengan menyampaikan mereka bahwa “hanya hak menjawab atas pertanyaan

untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?

g. Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang

berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul tidak

dinikmati oleh seluruh penduduk asli Papua?

h. Beberapa pertanyaan di atas adalah protes dan kritik keras kelompok Negara-Negara

Afrika karena sejak tahun 1961 telah bersimpati terhadap persoalan-persoalan Papua”

(Doroglever, hal. 784).

Berkaitan rekayasa pelaksaan PEPERA 1969 ini, para sejarawan juga menemukan bukti-

bukti kepalsuan. J.P. Drooglever menemukan dalam penelitiannya : “Laporan akhir Sekjen PBB

seluruhnya didasarkan pada laporan Ortiz Sanz tentang peranannya dalam pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan Bebas. Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi dari pihak

Indonesia. Atas dasar ini, U. Thant tidak bisa berbuat lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu

(an) Kegiatan Pemilihan Bebas telah dilaksanakan. Ia (U Thant) tidak bisa menggunakan kata

depan yang tegas (the), karena nilai-nilai proses itu jauh di bawah standar yang diatur dalam

Persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan sebagai suatu penilaian yang mencibir, tetapi

pihak-pihak yang justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan New

York itu” (hal.784). ( Sumber: Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib

Sendiri”.

Lebih lanjut Drooglever mengatakan, “menurut pendapat para pengamat Barat dan orang-

orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan,

sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih

secara mutlak untuk mendukung Indonesia” (hal. 783). Ini bertentangan dengan “…karakter

nasional yang sama sekali berbeda dan hampir tidak ada paham nasionalisme Indonesia di

kalangan orang-orang Papua” (2010: hal.775).

Dr. Hans Meijer, Sejarawan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil

PEPERA 1969 di Papua Barat menyatakan bahwa “PEPERA 1969 di Papua Barat benar-benar

tidak demokratis. Sebagian besar hal menarik adalah tentang dokumen-dokumen yang benar-

benar tertulis dalam arsip. Sebab Menteri Luar Negeri, Lunz, dia menyatakan secara jelas dalam

arsip surat bahwa dia percaya PEPERA 1969 dilaksanakan dengan cara tidak jujur sebab jikalau

jujur orang-orang Papua bersuara melawan Indonesia…., sungguh-sungguh itu tidak demokratis

dan itu lelucon. Lunz juga pernah mengadakan pertemuan sangat rahasia dengan Menteri Luar

Negeri Indonesia (Adam Malik) bahwa Belanda meninggalkan Papua ketika PEPERA

dilaksanakan. Bahwa Belanda telah mengetahui bahwa PEPERA 1969 benar-benar tidak

demokratis, walaupun demikian Belanda tidak berbuat apa-apa tentang itu. Mr. Saltimar adalah

Duta Besar Belanda di Jakarta, pada waktu pelaksanaan PEPERA, dia menulis surat kepada Mr.

Schiff sebagai Sekretaris Umum Luar Negeri bahwa tentu saja dia melihat banyak hal yang salah

tetapi itu bukan tanggungjawab untuk melaporkan tentang itu dalam dokumen-dokumen resmi.

PEPERA 1969 adalah suatu penghinaan dan itu sesungguhnya tidak jujur dan itu perlu ditinjau

kembali. “ (Documents show Dutch support for West Papua take-over, ABC Radio National

Asia/Pasific Program.first broadcasting, 17 April 2001).

Akademisi Inggris, Dr. John Saltford yang melalukan penyelidikikan hasil pelaksanaan

PEPERA 1969 menyatakan: “ tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-

perundingan atau proses pengambilan keputusan orang-orang Papua Barat dilibatkan. Jadi, PBB,

Belanda dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatanganan tidak pernah melibatkan

orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur” (John Salford: United Nations

Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua (Indonesia West New

Guinea) 1968 to 1969). Saltford menyatakan, “bahwa Dr. Fernando Ortiz Sanz sendiri

menyampaikan laporan bahwa banyak pernyataan yang dia terima dalam akhir minggu tahun

1969 adalah melawan Indonesia. Dengan demikian, alasan yang dapat diterima dalam

kesimpulan bahwa jumlah sedikitnya 60% pernyataan ditujukan kepada PBB adalah melawan

Indonesia dan setuju referendum secara jujur dan terbuka. Karena itu, Ortiz Sanz sendiri memilih

untuk berhati-hati dalam Sidang Umum PBB atau dia telah disampaikan untuk melakukan

pembohongan itu oleh U.Thant”.

Pemerintah Amerika Serikat juga mengakui orang-orang asli Papua berkeinginan kuat

untuk merdeka. “Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui

kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): “bahwa 95% orang-orang Papua

mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report,

July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Pengakuan itu tidak saja datang dari pemerintah Amerika Serikat tetapi juga datang dari

pemerintah Indonesia Sudjarwo, mengakui: “ banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju

tinggal dengan Indonesia” (Sumber Resmi: UNGA Official Records MM ex 1, paragraph 126).

Akibat dari rekayasa dan kepalsuan pelaksanaan PEPERA 1969 ini, belakangan ini

datang berbagai tekanan dan gelombang protes untuk tinjau kembali status politik Papua.

Tekanan-tekanan itu dari dari anggota Kongres Amerika, Parlemen Inggris, Uni Eropa, Irlandia

dan berbagai Negara. Pada 17 Februari 2005, Eni F.H. Faleomavaega menyurat kepada

Pemerintah Amerika, “Pada tahun 1969, Indonesia menyusun suatu pemilihan yang banyak

berkaitan operasi yang brutal. Yang diketahui sebagai suatu “Act of– No Choice” atau hukum

yang tidak ada pemilihan, 1.025 pemimpin Papua Barat dibawah pengawasan militer yang kuat

diseleksi untuk memilih atas nama 809.327 orang Papua barat untuk status politik wilayah itu.

Perwakilan PBB dikirm untuk mengawasi dan melaporkan hasil proses pemilihan dan

laporannya yang berbeda yang penghancuran serius Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Pada 14 Februari 2008, Eni F.H. Faleomavaega dan Donald Payne, Anggota Kongres

Amerika melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon,

(Referendum-PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak

pernah dilaksanakan. Dalam fakta, 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kongres Amerika telah

menulis surat, pada tahun 2006, kepada Tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk

melaksanakan peneperimaan “PEPERA 1969” itu. Pada 19 Juli 2002, 34 Anggota Parlemen

Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB,

Kofi Annan, dengan pernyataan sebagai berikkut: “PEPERA 1969 lebih daripada lelucon.

Jumlah 1.025 orang Papua, semuanya dipilih oleh penguasa Indonesia yang diijinkan untuk

menyuarakan dengan menyatakan tidak ada pengawasan PBB, masa depan orang-orang Papua

Barat 800.000 penduduk asli, mereka serentak bersuara tinggal dengan Indonesia. Menyerukan

kepada Dewan dan Komisi Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB yang berhubungan dengan

PEPERA 1969 dan mempertimbangkan kembali penentuan nasib sendiri di Papua Barat untuk

menciptakan stabilitas wilayah Asia Timur Selatan” (baca: Laporan Komisi Uni Eropa, the EC

Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia, March, 2002, on unrest in West Papua).

Pada 31 Januari 1996, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua.

Bunyi resolusi sebagai berikut. “Ketidakjujuran pelaksanaan PEPERA 1969 sebagai pernyataan

yang tidak murni dalam penentuan nasib sendiri orang-orang West Papua. Maka Parlemen

Irlandia menyerukan kepada Pemerintah Irlandia meminta kepada PBB untuk menyelidiki

pelaksanaan PEPERA yang menindas dan mengkhianati hak-hak asasi manusia dan

mempertanyakan pengabsahan PEPERA 1969”.

Pada 1 Desember 2008, di gedung Parlemen Inggris, London, Hon. Andrew Smith, MP,

dan The Rt. Revd. Lord Harries of Pentregarth dan 50 anggota Parlemen dari berbagai Negara

menyatakan: “kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan jujur dan benar mengakui

penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri (Self-Determination), karena masa

depan mereka dihancurkan melalui PEPERA 1969 “Act of Free Choice 1969”. Kami

menyerukan kepada pemerintah-pemerintah melalui PBB mengatur untuk pelaksanaan

penentuan nasib sendiri dengan bebas dan jujur. Penduduk asli Papua Barat dapat memutuskan

secara demokratis masa depan mereka sendiri sesuai dengan standar-standar hak asasi

Internasional, prinsip-prinsip hukum Internasional, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Melihat akar permasalahan sejarah diintegrasikannya Papua ke delam wilayah Indonesia

yang penuh rekayasa, kepalsuan dan cacat hukum seperti ini diperlukan penyelesaian yang

berprospek damai, bermartabat dan manusiawi harus ditemukan antara penduduk asli Papua

dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

d. Papua Barat Dalam Perebutan Indonesia VS Belanda

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia

mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah Papua Barat sebagai wilayah

NKRI, Tetapi Hindia Belanda menganggap Papua Barat merupakan salah satu Provinsi Kerajaan

Belanda, sehingga Pemerintah Hindia Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan

Papua Barat sebagai sebuah Negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun

Pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua Barat menjadi daerah yang diperebutkan

antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan

dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan

Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua Barat artinya Belanda tetap bersih

tegas bahwa Papua Barat merupakan salah satu Provinsi Kerajaan Belanda, namun kemudian

Indonesia dan Belanda bersepakat untuk membicarakannya dalam jangka waktu 1 tahun

kemudian, yaitu tahun 1950.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian Barat (West Papua)

memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Namun Indonesia mengklaim

Papua Barat sebagai daerahnya, sehingga Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah

Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia

beberapa kali menggempur Papua Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua

Barat (West Papua) untuk persiapan kemerdekaan, Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi

angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Indonesia membentuk

Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur

pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Pada tanggal 6

Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di

dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan

Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun

tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.

1) Persetujuan New York (New York Agreement) - Agustus 1962

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di

Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio,

dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari

Persetujuan New York (New York Agreement) adalah:

a. Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua Barat kepada United Nations

Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal

PBB. UNTEA.

b. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.

c. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara

Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.

d. UNTEA akan membantu polisi Papua Barat dalam menangani keamanan. Tentara

Belanda dan Indonesia berada di bawah Kekuasaan Sekjen PBB dalam masa

peralihan.

e. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua

bagian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui:

1. Musyawarah dengan penduduk Papua bagian Barat

2. Penetapan tanggal penentuan pendapat

3. Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak

penduduk Papua untuk:

a. Bergabung dengan Indonesia; atau

b. Memisahkan diri

4. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam

penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional.

Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Papua barat secara sepihak

diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia karena ditekan oleh Amerika, sebelum

keputusan PBB. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan perlawanan

dari orang Papua dengan gerilya sehingga melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada

1965. Pada tahun itu, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan

pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara terhadap orang Papua. Menurut

Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini.

2) Perjanjian Roma (Roma Agreement) – September 1962 setelah Persetujuan New York.

Perjanjian ini diadakan di Roma, Ibukota Italia pada 30 September 1962 setelah Perjanjian

New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962. Perjanjian ini datang karena atas saran

Mr Elsworth Bunker. Surat itu ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan

Nederland Raya.

Perjanjian Roma yang disediakan in antara lain sebagai berikut:

� Ditetapkannya peraturan Referendum atau bebas memilih untuk PEPERA 1969

dalam kesepakatan New York, 1962.

� Indonesia mengasuh Papua Barat selama dua puluh lima tahun - efektif selama (25)

tahun mulai dari tanggal 1 Mei, 1963.

� Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Tindakan Pemilihan Bebas atau

Referendum dilakukan dengan "cara musyawarah" sesuai dengan praktek Parlemen

Indonesia.

� Laporan akhir PBB tentang pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Majelis Umum

PBB diterima tanpa debat terbuka.

� Amerika Serikat berhak melakukan investasi melalui Perusahaan-perusahaan Negara

milik Indonesia untuk Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya

yang terkandung di Papua Barat.

� AS memberikan jaminan uang kepada Bank Pembangunan Asia US $. 30 Juta yang

diserahkan kepada Bangsa Persatuan Pembangunan programe (UNDP) untuk

mengembangkan Papua Barat untuk Periode dua puluh lima (25) tahun persiapan

merdeka.

� Amerika Serikat memberikan jaminan dana dari Bank Dunia bagi Indonesia untuk

merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi untuk ditempatkan di Papua

Barat guna percepatan pembangunan Papua Barat, mulai dari tahun 1977.

Perjanjian ini ditandatangani di ibukota Italia, Roma pada 30 September 1962 setelah

Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 di Markas besar PBB. Itu ditanda tangani oleh 3

negara, yaitu Republik Indonesia, Nederland Raya, dan United State of America.

Lihat kutipan aslinya dalam bahasa inggris berikut.

3) Proposal Bungker

Sesuai dengan tugas dari Sekjend PBB ( U Than ), Elsworth Bunker pun melakukan

pengamatan masalah persengketan Papua Barat, dan mengajukan usulan yang dikenal dengan

THIS IS ROME AGREEMENT

This Agreement was held in Rome, the Capital of Italy at 30th September 1962 after New

York Agreement 15th August 1962. This Agreement came because the suggestion of Mr.

Elsworth Bunker. It was signed by Indonesia, USA, and Nederland Kingdom.

The Rome Agreement provided among other this the following :

1. Referendum or the Act of Free Choice set for 1969 in the New York

Agreement of August, 1962. To be delayed or possible cancelled.

2. Indonesia to rule West Papua for the next twenty - five years (25) effective

from the first of May, 1963.

3. Method to be use in implementation of the Act of Free Choice or Referendum

would be " musyawarah system" in accordance with the Indonesian

Parliamentary practice.

4. UN's final report on the implementation of the Act of Free Choice presented to

the UN General Assembly be accepted without open debate.

5. The United State of America be responsible to make an investment through

Indonesian State Companies for the Exploration of mineral, petroleum and

other resources of West Papua.

6. The USA guarantees the Asian Development Bank US $. 30 Million to be

granted to the United Nation Development Programe (UNDP) to develop West

Papua for a Period of twenty-five (25) years.

7. The USA guarantee the World Bank funds for Indonesia to plan and

implement its transmigration program where Indonesian were resettled in West

Papua starting from 1977.

This Agreement was signatured in the capital of Italy, Rome at 30th September 1962 after

New York Agreement at 15th August 1962 in UN Headquarter. It was signatured by 3

country; that is Republic of Indonesia, Nederland Kingdom, and United State of America.

”Proposal Bunker”. isi Proposal Bunker tersebut adalah sebagai berikut : ”Belanda harus

menyerahkan kedaulatan atas Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu

paling lambat dua tahun” Usulan ini menimbulkan reaksi :

1. Dari Indonesia : Meminta supaya waktu penyerahan diperpendek

2. Dari Belanda : Setuju melalui PBB, dengan komitmen tetap menyerahkan Kemerdekaan

kepada Papua Barat.

e. Papua Barat dalam kacamata NKRI

Ketika Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia melalu USA, karena adanya kesepakatan

khusus antara Presiden Amerika J. F. Kennedy dan Ir. Soekarno bahwa Indonesia mengelola

emas milik USA yang disepakati bersama-sama bank swis, akhirnya Soekarno lalu

memberikan Otonomi Khusus bagi Papua namun dicabut kembali oleh Soeharto. Indonesia

mulai disoroti oleh Internasional tentang wujud pertanggungjawabannya terhadap Papua

Barat, sehingga Soeharto memulai program baru, yaitu diantaranya:

1. Program Repelita I, II, III, IV, V, pada masa orde baru, namun tidak mencapai hasil, dan

kemudian pada tahun 2001, diperlakukan OTSUS bagi papua, namun hasilnya tidak

memuaskan, dan diprogramkan lagi dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan

Papua Barat (UP4B).

2. Secara nasional pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Papua Barat sudah sah sebagai

bagian dari Indonesia sesuai dengan PEPERA tahun 1969 sekarang 43 tahun. Oleh

karena itu, berbagai upaya pun dilakukan demi mempertahankan daerah Papua Barat,

dengan alasan mendasar adalah sejarah, “walaupun orang Papua menganggap sejarah

Indonesia atas Papua kebanyakan spekulatif”.

3. Selain sejarah, pulau Papua juga dianggap sebagai pulau dengan penghasil cadangan

tambang dan mineral terbesar pertama di dunia saat ini, sehingga Ali Murtopo, seorang

tokoh nasional Indonesia dengan lantang mengatakan bahwa, jika orang Papua Barat

(IRIAN JAYA) ingin merdeka, silahkan dirikan negaranya di planet lain. Sedangkan

Andy Malarangeng, mengatakan bahwa kalo orang Papua ingin merdeka, maka silahkan

minta Amerika untuk memberikan sebuah pulaunya untuk mendirikan Negara West

Papua. Sejarah Indonesia mengatakan bahwa, Indonesia yang membebaskan Papua Barat

dari penjajahan Hindia Belanda, “namun Indonesia pun tidak sadar bahwa mereka sedang

menjajah Bangsa Papua Barat”.

4. Indonesia menganggap berhasil karena telah membubarkan Negara Papua Barat, yang

dibentuk oleh Hindia Belanda yang oleh Soekarno disebut Negara Boneka buatan

Belanda.

6. Pemerintah Indoensia mengatakan bahwa Papua Barat merupakan provinsi yang

diprioritaskan oleh Negara dengan pemberian Otonomi Khusus (special outonomi) dan

Negara menganggapnya berhasil, namun dalam kenyataannya di lapangan, tidak ada

dampak yang nyata, karena hingga sekarang ini, orang Papua Barat tetap miskin.

7. Indonesia disoroti oleh dunia internasional tentang ketidak adilan di Papua Barat beserta

eskalasi politik, yang mana digolongkan sebagai Negara gagal ke 63 terbesar di dunia

(kompas, 20/6/2012), maka Indonesia mencoba mencari format baru dan akhirnya

melahirkan UP4B, lagi-lagi sebagai upaya mempertahankan Papua Barat sebagai bagian

NKRI, yang notabenenya orang Papua Barat, tetap tidak sejahtera.

f. Papua Barat dalam Kacamata Bangsa Papua - Sebuah Pernyataan

Wujud nyata Perkembangan Papua Barat menurut pandangan orang Papua secara faktuil

bahwa Papua Barat pernah merdeka dan memiliki kedaulatan sendiri yang diakui secara

internasional melalui piagam PBB, namun dianggap sebagai Negara boneka oleh Indonesia.

Selain itu, Papua di Indonesia dianggap ketinggalan total. menurut catatan data kami pada tahun

2012, yaitu :

1. Angka kemiskinan di papua mnurut laporan oleh Kepala badan pusat statistik Jarot

Soetanto, pada Jubi, Rabu 30/1/2012, semakin meningkat menjadi 40% Dari keseluruhan

total angka kemiskinan Indonesia yang totalnya 29,13 juta orang Indonesia. Apa yang

mau diharapkan kalau tiap tahun selalu meningkat.

2. Selalu terjadi konflik dan mengakibatkan banyak korban, dengan jumlah rata-rata korban

pada tahun 2012; 1) kekerasan terhadap perempuan 19% kasus Pemerkosaan, 6%

pelecehan seksual 7% pengungsian paksa, penganiayaan/kekerasan biasa 4% total = 36%.

Sedangkan kasus pelanggaran HAM 23 %. (sumber, Komnasham, dan Komnas

perempuan).

3. Orang papua tidak membicarakan kesejahteraan perut, harta, pembangunan fisik,

maupun program apapun dari Negara, tetapi mereka sedang memperjuangkan HARGA

DIRI mereka tentang sejarah Papua Barat. Itulah kesejahteraan mereka yang

sesungguhnya.

4. Persoalan Sejarah. Secara menyeluruh, orang Papua hingga sekarang ini menganggap

bahwa PEPERA tahun 1969, telah cacat hukum dan gagal total, karena ketika dilakukan

PEPERA, Indonesia melakukannya dengan cara sendiri, tidak mengikuti perjanjian

bersama dalam piagam persetujuan New York, 15 Agustus 1961 di New York, yang

mana pada Nomor 5, poin 3 & 4 dengan bunyi:

(5) Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi

penduduk Papua bagian barat (West Papua) untuk mengambil keputusan secara

bebas melalui:

(3) Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak

penduduk Papua untuk

• Tetap bergabung dengan Indonesia; atau

• Memisahkan diri

(4) Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam

penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional.

Sebagaimana dilaporkan oleh Moses Weror beberapa minggu sebelum pepera bahwa;

“Angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan membujuk

mereka dengan cara sogokan dan ancaman pembunuhan agar supaya memilih bergabung

dengan Indonesia”.

5. Orang Papua melihat bahwa tujuan Indonesia mengambil alih Papua hanya untuk harta

kekayaan alamnya, tetapi manusianya tidak dibutuhkan, hal itu sangat jelas dengan

pernyataan beberapa tokoh nasional Indonesia seperti Ali murtopo yang menyatakan

bahwa jik orang papua ingin merdeka silahkan meminta sebuah pulau di amerika untuk

mendirikan negaranya, dan Andy Malarangeng, jika orang papua mau mendirikan negara,

silahkan mencari planet lain.

6. Orang Papua merasa terjajah dan terisolir oleh karena keberadaan Indonesia ketimbang

Hindia Belanda, dan memang Indonesia secara sengaja melakukan strategi pembatasan,

dan pembodohan kepada orang papua dengan mengisolasikan mereka.

7. Secara historis, orang Papua merasa bahwa mereka sudah mempunyai Negara yang oleh

Hindia Belanda telah membentuknya, namun Indoensia menganggapnya Negara Boneka

buatan belanda, sehingga menggoreskan luka sejarah bagi setiap orang Papua.

8. Orang Papua melihat OTSUS sebagai petaka bagi mereka, karena OTSUS lahir sebagai

bay premature yang dipaksakan untuk meredam keinginan orang Papua untuk merdeka,

pasca pertemuan team 100 dengan presiden. OTSUS dianggap gagal total, karena

kewenangan yang diberikan kepda orang Papua dengan secial outonomi tidak diberikan

sepenuhnya kepada orang Papua untuk mengatur dan mengelolanya, tetapi sebagai

umpan dan kail, dimana papua sebagai umpan dan Jakarta sebagai kailnya. Sekarang

muncul UP4B dianggap omongkosong dan tidak ada nilainya.

9. Orang Papua menolak setiap tawaran Negara dengan konsep dalam bingkai NKRI. Hanya

orang bodoh yang mau membicarakan konsep dalam bingkai NKRI, karena Orang Papua

melihat bahwa, adanya suatu rencana sistematis dari Indonesia untuk membantai orang

Papua secara verbal, dan merujuk pada Genosida.

10. Orang Papua sudah siap 100% untuk mendirikan Negara Papua Barat sekarang ini,

karena berdasarkan keputusan PBB pada bulan Desember 1950, bahwa Papua bagian

barat (West Papua) memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB dan juga

Perjanjian Roma point 3). bahwa Indonesia mengasuh orang papua 25 tahun, terhitung

mulai 1963, berarti Negara Papua Barat seharusnya sudah diakui kemerdekaannya dan

berdiri pada tahun 1988.

11. Orang Papua sepanjang PEPERA hingga sekarang ini tidak merasakan kesejahteraan dan

mereka tidak sejahtera dengan Indonesia, karena terjadi pelanggaran HAM berat yang

tidak diselesaikan secara tuntas, dan juga orang Papua menganggap HARGA DIRI

mereka sebagai bangsa yang berdaulat dianggap sebuah boneka buatan Belanda. Oleh

karena itu, tuntutan utama orang papua sekarang ini adalah pengakuan HARGA DIRI

mereka (PENGAKUAN NEGARA PAPUA BARAT).

12. Orang papua hingga hari ini tau bahwa mereka sudah mempunyai Negara sendiri yaitu

Papua Barat, yang dianeksasi oleh Indonesia dan disepelekan oleh Indonesia dengan

mengatakan bahwa Irian Barat (Papua Barat) adalah Negara boneka buatan belanda.

B. PERADABAN PAPUA

1. Pendidikan Zaman Pendudukan Asing Di Tanah Papua

a. Kedatangan Orang Portugis dan Spanyol di Tanah Papua

Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, bangsa Portugis dan Spanyol terus

menelusuri laut Maluku dan terus ke Timur hingga Papua pada tahun 1521, untuk mencari

sumber rempah-rempah, hingga akhirnya menemukan pulau Maluku yang di idam-idamkan dan

diberi julukan Spice Island. Penelusuran ini akhirnya mereka menguasai pulau-pulau Maluku

seperti Ternate, Tidore, Ambon, Bacan, hingga akhirnya Gilolo atau Papua di kuasainya. Tujuan

utama daripada penguasaan kepulauan ini tidak lain adalah dalam misi mencari rempah-rempah.

Selain pencarian rempah-rempah, mereka selalu di ikuti oleh misionaris Roma Katolik. Setelah

mereka menemukan daerah baru, yang mereka kerjakan adalah menjadikan masyarakat setempat

untuk memeluk agama Roma Katolik. Setelah mereka di baptiskan, langkah selanjutnya adalah

kepada mereka (penduduk) diberi pendidikan agar agama yang baru dianut itu dapat

dipertahankan dan terus berkembang.

Agama Kristen Katolik pertama kali di kembangkan di kepulauan Maluku. Yang pertama-

tama mengembangkan agama Kristen Katolik di Maluku adalah dari Ordo Franciskan, namun

kemudia mereka terdesak oleh Ordo Yezuit di bawah pimpinan Franciscus Xaverius, dimana ia

menjadi peletak dasar katolicisme di wilayah Maluku. Untuk mengembangkan agama Kristen

Katolik itu, penguasa Portugis di Maluku Antonio Galvano pada tahun 1536 mendirikan sekolah

seminary (seminary school). Mungkin inilah lembaga pendidikan pertama yang dibentuk

sebagai sekolah di Maluku dan Indonesia. Di seminary itu, diajarkan agama Kristen Katolik dan

baca tulis huruf latin, dan juga diajarkan bahasa latin, karena pada abad itu, bahasa latin sebagai

bahasa ilmiah yang populer di dunia.

Pendudukan Portugis dan Spanyol di Maluku dan Papua tidak bertahan lama, karena pada

akhirnya Belanda dapat mengusir mereka, dan kemudian mengambil alih harta kekayaan Gereja

Katolik, termasuk lembaga pendidikannya dan diserahkan kepada Zending Protestan. Akhirnya

pada tahun 1855 dua penginjil kristen Protestan dari Jerman Otow dan Geisler tiba di Mansinam

Manokwari Kowawi Papua, dan mengucapkan doa kepada Tuhan: Dengan Nama Tuhan Kami

Menginjak Tanah Ini. Selain itu, Otow dan Geisler membuat suatu pesan dalam batu nizan di

pulau Mansinam Kowawi, bahwa: Di atas Batu ini saya meletakkan peradaban bangsa ini,

walaupun bangsa lain berkembang dan bangkit memimpin bangsa lain namun bangsa ini

akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Otow dan Geisler sebagai orang Pertama yang

memberitakan pengajaran injil kristen melalui Kristen Protestan, selain itu juga mereka berdua

melakukan pendidikan atau mengajar masyarakat setempat dengan tujuan agar pengajaran

Kristen Protestan dapat di ajarkan kepada seluruh orang Papua. Akhirnya apa yang

diperjuangkan Otow dan Geisler dapat tercapai. Awalnya mereka menangkap seorang anak muda

dan membawanya dan mendidiknya bahasa Jerman dan akhirnya anak tersebut dapat mengerti

bahasa Jerman selanjutnya ia di ajari alkitab dengan tujuan agar injil kristan dapat

disampaikannya kepada keluarga, masyarakat dan berkembang hingga keseluruhan orang Papua.

Otow dan Geisler dianggap sebagai bapak pencerahan bagi orang Papua pada abad 18, selain itu,

mereka sebagai Bapak Peradaban orang Papua.

b. Zaman VOC

Pada tahun 1596 Belanda pertama kali mendarat di teluk Banten di bawah pimpinan

Cornelius de Houtman. Kemudian mereka menelusuri ke daerah timur banten, sehingga sampai

di Jayakarta, dirubah namanya menjadi Batavia (Jakarta), dan pada tahun 1602 di dirikanlah

suatu perkumpulan dengan “Vereenigde Oost-Indische Compagnie”, yang lebih dikenal dengan

singkatan VOC. Selanjutnya keluarga Belanda membutuhkan pendidikan, baik pendidikan

umum (Pengetahuan umum maksudnya) maupun pengetahuan khusus, dan sebagai perkumpulan

dagang VOC membutuhkan tenaga pembantu dari bumi putra, maka mereka mendirikan lebaga-

lembaga pendidikan.

1) Dasar dan Tujuan Pendidikan Belanda

Sebagai perusahaan dagang, wajarlah VOC memiliki tujuan komersial, yaitu mencari

keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda pada umumnya dan pemegang saham

pada khususnya. Pada abad 17 dan 18 di Negeri Belanda segala kegiatan yang menyangkut

pendidikan dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Pemerintah tidak iktu campur dalam

penyelenggaraannya, sehingga Gereja memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Namun di Papua, VOC tidak menginginkan Gereja (lembaga keagamaan) memiliki wewenang

besar dalam mengatur masyarakat di daerah-daerah yang mereka kuasai. Sehingga kegiatan

Gereja merupakan bagian dari kegiatan VOC. Jadi perluasan agama Kristen Protestan

dilaksanakan oleh VOC sendiri, sesuai dengan instruksi tahun 1617 kepada semua Bustir di

Papua dan “Raad Van Indie” diantaranya supaya VOC memperkembangkan agama Kristen dan

mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung agama Katolik. Sekolah-sekolah tersebut di

biayai oleh VOC untuk dijadikan “Persemaian” agama Kristen Protestan.

Karena pendidikan dilaksanakan oleh kalangan Gereja, walaupun mereka sebagai pegawai

VOC, yang menjadi dasar pendidikan adalah agama Kristen Protestan, akhirnya selain sekolah-

sekolah Pendidikan Katolik atau (YPPK). Protestan mendirikan sekolah Pendidikan Protestan

(YPK). Adapun yang menjadi tujuan pendidikan adalah: Untuk mengembangkan ajaran Kristen

Protestan. Pendidikan yang diberikan kepada orang Papua untuk mendapatkan tenaga pembantu

yang murah, dan dapat dipekerjakan di VOC.

REFERENSI

Droglever. P.J. 2005. Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri:

Kanisius Yogyakarta.

Giayi. Benny. 2011. Hidup dan Karya Jhon Rumbiak. Gereja, LSM dan Perjuangan HAM Dalam

Tahun 1980an di Tanah Papua. Deiyai West Papua.

Soekadijo.RG & Aditjondro. 2001. Belanda Di Irian Jaya : Garba Budaya Jakarta.

Sofyan Socrates. 2011. West Papua Persoalan Internasional. Cendrawasih Press : West Papua

_____________. 2011. Gereja & Politik Di Papua Barat. Cendrawasih Press : West Papua

Mr. M. Bame. 2010. Sekilas Sejarah Revolusi,Tantangan,Terobosan Dan Dukungan. Artikel

Internasional.

KITLV-inventaris 36

H 1220 Collectie-Held Gerrit Jan Held, 1906-1955; taalambtenaar van het Nederlandsch

Bijbelgenootschap, taalambtenaar in gouvernementsdienst, hoogleraar te Batavia/Djakarta,

antropoloog.

Schenking mevrouw B.H.G. Cense-Haan, 1979, 1988, 1990. 0,8 meter

N.B. Stukken betreffende literatuur in de Bimanese taal met Indonesische

interlineaire vertaling en 24 kaartjes met Bimanese taalkundige aantekeningen.

Circa. 1955. 1 omslag. Overgebracht naar collectie Or. 587.

I. Algemeen

1. Curriculum vitae door G.J. Held te 's-Gravenhage opgemaakt in het Engels 22

mei 1951, met een verklaring van B.H.G. Held-Haan in het Indonesisch over de

verkoop van de auto van wijlen haar man; met een levensbeschrijving door

B.H.G. Cense-Haan 1989 en een inhoudsopgave van de collectie door A.A.

Cense. 4 stukken.

II. Taalambtenaar van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in Nieuw Guinea

2. Verklaring van zendingsconsul N.A.C. Slotemaker de Bruïne dat G.J. Held in

dienst is bij het Nederlandsch Bijbelgenootschap en recht heeft op 15% korting op

de passagekosten. [1935]. 1 stuk.

3. Ingekomen en uitgaande stukken van de zendingsconsul N.A.C. Slotemaker de

Bruïne. 1936. 1 omslag.

4. Ingekomen en uitgaande stukken van de zendingsconsuls N.A.C. Slotemaker de

Bruïne en S.C. van Randwijck. 1937. 1 omslag.

5. Ingekomen en uitgaande stukken van de zendingsconsul S.C. van Randwijck.

1938. 2 omslagen.

6. Ingekomen en uitgaande stukken van de zendingsconsuls S.C. van Randwijck en

M. de Niet. 1939. 2 omslagen.

7. Ingekomen en uitgaande stukken van de zendingsconsuls S.C. van Randwijck en

M. de Niet. 1940. 2 omslagen.

8. Copieën van kwartaalverslagen toegezonden aan het Departement van Onderwijs

en Eeredienst. 1926-1941. 1 omslag.

9. Stukken betreffende een reis naar het mandaatsgebied in Australisch Nieuw

Guinea. 1938-1939. 1 omslag.

2

10. Correspondentie met J.E. van der Stok te Wageningen over een eventueel

lectoraat van G.J. Held aan de Hogeschool te Wageningen. 1939-1940. 1 omslag.

11. Correspondentie met L. Onvlee, en met afschriften van diens brieven aan het

Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1934-1946. 1 omslag.

12. Correspondentie met J.P.B. de Josselin de Jong. 1936-1946. 1 omslag.

13. Correspondentie met H. Kraemer. 1936-1939 1 omslag.

14. Correspondentie met P. Scholten. 1936-1939. 1 omslag.

15. Correspondentie met J. Ph. Vogel, W.H. Rassers, S.J. Esser, J.Ph. Duyvendak, P.

Voorhoeve, A.J. Bernet Kempers en A. Ploeger. 1936-1941. 1 omslag.

III. Taalambtenaar in gouvernementsdienst te Bandung

16. Stukken over de benoeming van G.J. Held voor een andere post, uiteindelijk

taalambtenaar in gouvernementsdienst te Bandung. 1939-1942. 1 omslag.

IV. Hoogleraar te Batavia/Jakarta

17. Notulen van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (en Rechtsgeleerdheid en

Sociale Wetenschappen), met enkele bijlagen. 1946-1951. 1 bundel.

18. Notulen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van Sociale Wetenschap.

1947-1950. 1 bundel.

19. Correspondentie met R.W. van Diffelen van het Departement van Onderwijs en

Eeredienst/Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen. 1945-1949. 1 omslag.

20. Stukken betreffende de opleiding van leraren in Indonesië. 1946-1949. 1 omslag.

21. Stukken over de Fullbright Act voor Indonesië ten behoeve van wetenschappelijk

onderzoek, met brieven 1940, 1941 van en aan J.Ph. Duyvendak, P. Voorhoeve en

L. Onvlee; Commissie ter Voorbereiding van de Fullbright Stichting in

Indonesië.1948-1949. 1 bundel.

22. Jaarverslagen, met bijlagen, van het Instituut voor Taal- en Cultuurkunde van de

Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van Indonesië. 1949-

1950. 1 omslag.

23. Brieven van E.M. Uhlenbeck met antwoord van G.J. Held en als bijlage een

bespreking van het proefschrift van P.E. de Josselin de Jong Minangkabau and

Negri Sembilan. 1952.3 stukken.

3

24. ‘Een reis Indonesië, Europa, Amerika en terug; twee jaren’, verslag van G.J. Held

met begeleidend schrijven. 1952. Getypt, doorslag.2 stukken.

25. Stukken (waaronder een onderzoeksvoorstel) opgemaakt en ontvangen met

betrekking tot een antropologisch onderzoek in Bima voor de Universiteit

Indonesia. 1953-1955. (Zie ook no. 28-36).

26. Diverse door G.J. Held opgemaakte en ontvangen stukken, waaronder stukken

van de Verenigde Naties, lesrooster van de Universiteit Indonesia, rapport over de

sociale wetenschappen, transmigratie, public administration en brieven van R.

Needham en Ahmad Ramali. 1953-1955. 1 omslag.

V. Geschriften van G.J. Held

27. Teksten van lezingen en artikelen, getiteld ‘Lewis H. Morgan; Sovjet kerkvader

tegen wil en dank", "Rust en orde", "Wetenschappelijk- dus gemeenschappelijk

onderzoek", "Anthropology", "Religieuse causerie", "Niet van deze cultuur",

Menschelijke bewegingen", "Reizen in Nieuw Guinea", "Hoe reageert een

primitief volk op het Christendom", "Papoesche feesten en dansen", "Inzake

dansfeesten", ‘Huwelijksregeling Christen- Inlanders’, "Iets over het werk van

Margaret Mead" en "Applied Anthroyology in Government: The Netherlands".

Ca. 1936-1950. 1 bundel.

28-31. Concept-publicatie, verschillende hoofdstukken, over Sumbawa. Circa 1955. Zie

ook: inv.nr. 25

28. ‘Geschiedenis’. Met twee kaarten en aantekeningen. 1 band.

29. ‘Individu en verwantschap; Functionele groepen.’ Met vier kaarten, schema

en aantekeningen. Zie ook: inv.nr. 39.

30. ‘Politieke organisatie’. Zie inv.nr. 40

31. ‘Rijksmythe’ en ‘Structuur’, met aantekeningen en bijlagen. Zie nr. 41.

32-36. Concept publicatie over Sumbawa, posthuum bewerkt door A.A. Cense en B.H.G.

Cense-Haan. Ca. 1960. (Zie ook no. 25).

32. Individu en verwantschap (p. 1-49).- Dari (p. 53-73). 1 omslag. Zie ook no.

39).

33. Dari (p. 73-144), met schema. 1 bundel.

34. Politieke organisatie (p. 1-86), 2 versies met Engelse vertaling.1 bundel. (Zie

ook no. 40).

35. Rijksmythe. - Structuur (p. 1-188), met Engelse vertaling p. 118-188). 1

bundel. (Zie ook no. 41).

36. Tekstfragmenten. 1 omslag.

VI. Bouwstoffen voor de publicatie over Sumbawa, verzameld door G.J. Held

37. Maleis wetboek met Nederlandse vertaling. Circa 1955. 1 omslag.

4

38. ‘Tampuü mai Indra Djamrud labo Indra Kemala (drukproef) met ‘Kisasah, asal

muda kedatangan Indera Djamrud dan Indera Kemala (Indonesischtalig, getypt).

Circa 1955. 1 omslag.

39. Bimase toespraken, met Nederlandse vertaling en doorslagen, behorend bij

"Verwantschap". Circa 1955. 1 omslag. (Zie ook no. 29, 32).

40. Bimase liederen, met Nederlandse vertaling, behorend bij ‘Politieke organisatie’.

Circa 1955. 1 omslag. (Zie ook 30, 34)

41. Bimase liederen, met aantekeningen en duplikaat, behorende bij "Rijksmythe. -

Structuur". Circa 1955. 1 omslag. (Zie ook no. 31, 35).

42. "Het huis (uma)", artikel over woningen in Sumbawa, met plattegronden en

tekeningen. Circa 1955. 1 omslag.

43. Kaarten en luchtfoto's van Sumbawa. Ca. 1955. 1 omslag.

44. Uitgeschreven muziek van Dompu, oorspronkelijk op rollen opgenomen. Circa

1955. 1 omslag.

45. Fragmenten van teksten over de geschiedenis, economische en sociale toestand,

en de gebruiken van Sumbawa, met foto’s, 3 kaarten en 4 tekeningen door J.H.

Maronier. Circa 1955. 1 omslag.

VII. Andere door G.J. Held verzamelde stukken

46. ‘Report of Dr. H. Kraemer on his tour in India from November 11th 1929-

February 7th 1930’, 1 deel. Stencildruk.

47. ‘Lévi-Bruhl s theory of primitive mentality’, door R.E. Evans Pritchard. 1934. 1

deel. Verschenen in Bulletin of the Faculty of Arts, Institut Francais

d’Archeologie Orientale.

48. ‘Beschouwingen en conclusies over West-Java als zendingsveld, door H.

Kraemer. [1934]. 1 deel.

49. ‘Het volksonderwijs der zending in de buitengewesten’, rapport voor de

Nederlandsche Zendingsraad, door Graaf S.C. van Randwijck(?). Circa 1934. 1

deel.

50. ‘Papuan dances and dancing’, door E.F. Hannemann. 1935. Stencil.1 deel.

51. Verslagen van C.W. Nortier, Th.B.W.G. Gramberg, J.L. Swellengebel, over het

Christendom op Bali. 1935-1939. 1 omslag. Met correspondentie tussen en

artikelen van E. Allard en Ch.J. Grader over Bali. 1950. 1 omslag.

52. Notulen van de conferentie van beoefenaars van de taal-, land- en volkenkunde en

van het adatrecht van Nederlandsch Indië, gehouden te Makassar; opgemaakt

door E.J. van den Berg. 1937. Stencil. 1 stuk.

53. Anonieme geschriften, getiteld "Het ontstaan van de wetenschappelijke

ethnologie", uitgave van het Zendingsbureau Oegstgeest; "Volkenkunde van

Nederlandsch Indië", vermoedelijk collegedictaten van J.P.B. de Josselin de Jong.

Circa 1940. 1 bundel, 2 stukken.

54. ‘De Bataks’, dictaat J.P.B. de Josselin de Jong. 1936. Folio, getypt. 1 deel.

55. ‘Volkenkunde’, dictaat W.H. Rassers. Ca. 1940. Folio, getypt.1 deel.

56. ‘De biologische achtergrond van het bevolkingsvraagstuk op Noord-Celebes en

de Sangihe- en Talaud-archipel’, door P.M.L. Tammes. 1940. Stencil. 1 stuk.

57. Jaarverslag van de zendingsarbeid op Nias, juni 1940 tot juni 1941; door L.H. Put.

Uitgave van het Zendingsconsulaat, Batavia. Stencil.1 deel.

58. Drie scripties over ‘Les structures élémentaires de la parenté door C. Lévy-

Strauss"; (stencildruk) door A.C. van der Leeden, R.E. Dawns en een onbekende

student van J.P.B. de Josselin de Jong, met een aantekening (1989) van M. Prager.

1950. 4 stukken.

59. ‘Cultuurgeschiedenis van Indonesië; oude geschiedenis en archaeologie’,

‘Prehistoric research in Indonesia’, ‘Indonesië, de wieg der mensheid’ en

‘Indonesië, gebruik en kennis van metalen’, door A.J. Bernet Kempers.

Stencildruk. Circa 1950. 4 stukken.

60. ‘Het huis in de Indonesische samenleving; de Mentawai-eilanden’, door F.P.G.

Bär. Circa 1950. Typoscript, kopie.1 stuk.

61. Geschriften door H.Th. Chabot, getiteld ‘Minderheden’ en ‘Rassen’, dictaat van

H.Th. Chabot. Stencildruk. Circa 1950. 2 stukken.

62 . Scriptie ‘Ethnographie, kepertjajaan orang Sunda terhadap 'Machiuk Halur'’, door

Ukun Surjaman. Circa 1954. Typoscript. 1 deel.

63. ‘The role of social sciences and applied anthropology in the welfare of peoples of

the South Pacific Commission Asia’, door H.E. Maude. 1953. Stencildruk. 1 stuk.

64. ‘Outline gazetteer of native Philippine ethnic and linguistic groups’, door H.C.

Conklin. 1952. Typoscript, doorslag. 1 stuk.

65. ‘Skripsi “Bali”’, door Harsojo. Circa 1952. Typoscript, doorslag.1 deel.

6

66. Anoniem geschrift, getiteld 'Malaysia’: over de beoefening van antropologie in

Maleisië. Rede voor Pacific Science Congress 1953. Typoscript, doorslag.1 stuk.

67. Anoniem geschrift, getiteld "Anthropology; mirror for Indonesia", met summary,

vermoedelijk een rede uitgesproken bij het Pacific Science Congress 1953.

Typoscript. 1 stuk.

68. Anonieme nota ‘Uraian ringkas tentang kemasjarakatan jang dilakukan

dilapangan atas perintah Presiden Universitet Indonesia oleh dr. E. Allard,

hoofdberoepsassistente pada Lembaga Bahasa dan Budaja dari Fakultet Sastra’.

Circa 1953. Stencil. 1 stuk.

69. Scriptie ‘Kaliabang; sebuah desa di kabupaten Bekasi’, door Marbangun. 1954.

Typoscript, doorslag. 1 omslag.

70. Scriptie ‘De religie der Toba-Batak’ door P.B. Renes. 1955. Typoscript, doorslag.

1 omslag. Schrift met ‘Scriptie Cultuurkunde’ met een bespreking van A.R.

Radcliffe-Brown The Andaman Islanders. Handschrift.

71. Collegedictaat "aardrijkskunde". Z.j. 1 schrift.

72. Verslag van een sociologisch onderzoek in de residentie Lampong door

Universitet Indonesia, 1953. Getypt, doorslag. 1 stuk.

73. Verslag van een onderzoek in Noenkolo, Timor, door de Indisch predikant R.

Middelkoop, uitgebracht aan het bestuur van de Protestantse Kerk in Indonesië.

1946. Typoscript, doorslag. 1 stuk.

AANVULLINGEN, maart 1990

74. ‘Kampong en Zendingspost op Nieuw-Guinea" Nederlandsch Bijbelgenootschap,

vertrouwelijk; gestencild. 1939. 1 deel.

75. ‘Beknopt voorlopig plan voor eene Amerikaansch-Nederlandsche expeditie naar

het Nassau-Gebergte in Ned. Nieuw-Guinee onder wetenschappelijke leiding van

prof.M.W.Stirling; met de notulen van een vergadering op 12 maart 1926,

Departement van Marine; met een kaart. 1926. Typoscript. 1 stuk.

76. ‘Proceedings of Conference I & II between Representatives of Government and

Missions on Education, Health and Agricultural Aspects of Native Welfare and

Development, held at Port Moresby, Papua, 9-14 October 1946. Uitgave van

Administration of the Territory of Papua New Guinea. Typoscript, druk. 2 delen.

77. Nota ‘Arbeidsproblemen in Nieuw-Guinea’, door J.P.K.van Eechoud. 1947.

Stencil. 1 stuk.

7

78. Nota ‘Een proeve tot de ontwikkeling van de Biaksche mnoe of kampong’, door

J.V.de Bruyn. 1947. Met brief van J.P.K.van Eechoud, Resident van Nieuw-

Guinea aan het hoofd van het plaatselijk bestuur in Biak, J.V. de Bruyn, 1 oktober

1947. Stencil. 2 stukken.

79. ‘Onderwijsverslag over Nieuw-Guinea’, door L.de Jongh, inspecteur bij de

Onderwijsdienst voor Nieuw-Guinea. 1948. Stencil. 1 stuk.

80. Nota ‘Telling 1948 Papoea bevolking Onderafdeling Merauke’, door de assistentresident

van Zuid Nieuw-Guinea, L.G. Boldingh. Met bijlagen en tabellen. 1949.

Typoscript, doorslag. 1 deel.

81. Nota ‘De autochthone bevolking en de toekomstige status van Nieuw-Guinea;

voor de Studie-commissie Nieuw-Guinea (1948), voorzitter G.J.Held.

Ontwikkeling der autochthone bevolking van Nieuw-Guinea door G.J.Held.

Stencil. 2 delen.

82. ‘Tekst en bijlagen van het Nederlandsch Hoofdbestanddeel van het' rapport der

gemengde commissie Nieuw-Guinea/Irian’, door G.H. van der Kolff, J.M. Pieters

en R. van Dijk. Stencil. 1950. 1 stuk.

83. ‘The carge cult in the former mandate of New Guinea’. Door E.F. Hannemann,

1948. Extract uit de Memorie van Overgave door W.J.H. Kouwenhoven, 1947.

Typoscrpt, doorslag. 2 stukken.

84. Nota ‘Gegevens over de afdeling Soemba’.1949. Typoscript, doorslag. 1 stuk.

AANVULLINGEN, augustus 1990

85. Schriften met aantekeningen over adat, antropologie, godsdienst bij de Koraindianen,

Indiërs, Dajaks, Papoea’s, Toradja’s, magie, totemisme, Handschrift. 4

delen.

86. ‘Zelfbesturende landschappen buiten Java’, anonieme notitie. 1949. Typoscript,

doorslag. (ontbreken blz. 3 t/m 9). 1 stuk, z.d.

87. Nota ‘Hoe heeft Rassers de mythe opgevat en uitgewerkt?’ over de Pandji-mythe.

Anoniem. Z.J. Getypt. 1 stuk.

88. Nota ‘De bruikbaarheid van het materiaal van Dr. K.A.H. Hidding in zijn

'Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen'’, z.d. Getypt, doorslag. 1 stuk.

89. Nota ‘Critische beschouwing van het artikel 'Magie en koningschap' door Prof.

C.C. Berg’, z.d. Getypt, doorslag. 1 stuk.

8

89. Brief van G.J. Held, hoogleraar aan de Nood-Universiteit Batavia aan de

President van de Nood-Universiteit over een expeditie naar Nieuw-Guinea. 1946.

Met een doorslag van het rapport van G.J. Held over de Baliem-vallei, 1945. Met

een kaartje. Typoscript, doorslag, 3 stukken.

90. Stukken van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, afdeling Taal-, Land- en Volkenkunde, o.a. met notulen van de

100e vergadering in 1953, een ledenlijst, verslag van de werkzaamheden van de

Ahli Bahasa voor Bali. Djakarta. Stencil. 1953.1 omslag.

91. Scriptie ‘Mengapa Banten?’, anoniem. Circa 1955.Typoscript, doorslag.1 omslag

92. Scriptie ‘Tingkat-Bangsa (standen) di daerah Banten’, met aantekeningen. Circa

1955.Typoscript.1 omslag

SCHENKING 1979.

Mevrouw B.H.G. Cense-Haan. Deze bundel typoscripten is afkomstig van G.J. Held bij

zijn onderzoek in Bima en Dompu, 1954 en 1955. (voorheen H 1082, H 1087)

93. Bundel met:

a. S. Kortleven, ‘Bestuursmemorie over de onderafdeling Bima’ (3 blz);

b. D.J.K. MacGillavry, ‘Memorie van overgave Soembawa en Soemba, 1939 ( 5

blz.);

c. W.G.van der Wolk, Memorie Soembawa, 1941, (146 blz en 16 bijlagen).

AANVULLING 2007

94. Contract over het schrijven van de geschiedenis van het Sultanaat Bima. Getypt. 2

versies. 1955