Download - pr audit 2 (1)
Nama : Keke Karisma B
NIM : 1401083626
Kelas : 07 PAZ
Soal
Hai
Tugas perorangan Chapter 2 adalah sbb :
1. Mengerjakan Learning Check No. 2-9, 2-12
2. Mengerjakan Comprehensive Question No. 2-23, 2-27, 2-29
3. Jelaskan kondisi yang memungkinkan diberikannya opini Unqualified, Qualified,
Disclaimer dan Adverse sesuai SPAP (agar disebutkan nomor sectionnya)
4. Jelaskan kode etik Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
5. Jelaskan isi materi section 404 dari Sarbanes Oxley Act of 2002
Selamat mengerjakan
Salam
iswandi
Jawaban :
1. Learning Check
2 – 9
a. Implied dari Konsep dari reasonable assurance( konsep keyakinan) terhadap financial
statement yang bebas dari misstatement material artinya adalah seorang auditor
bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaannya walaupun demikian
seorang auditor hanya melakukan tes atau sampling saja yang dimana seorang auditor
sangat jarang melakukan tes 100%, oleh sebab itu seorang auditor tidak dapat
menjamin atau memberikan garansi keakuratan yang ada di dalam financial statement
yang di auditnya tersebut. Seorang auditor juga harus memiliki pengalaman dalam
pengaplikasian keahlian dan penilaian sebelum melakukan pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan bukti – bukti yang ada dan terlihat. Seorang auditor
memberikan komentar atau menyimpulkan tentang data yang ada di financial
statement tersebut berdasarkan GAAP.
b. (1) biaya kontrol internal tidak seharusnya melebihi manfaat yang diharapkan akan
diperoleh
(2) manfaat termasuk mengurangi risiko terkait dengan gagal untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan
2 – 12
a. – Sebuah opini atau pendapat terhadap Financial Statement
- Sebuah opini atau pendapat dari penafsiran management yang berkaitan dengan
internal kontrol dari financial reportingnya.
- Sebuah opini tentang keefektifan sebuah sistem internal kontrol pada financial
reportingnya.
b. Tanggung jawab atau responsibility seorang auditor di perusahaan swasta atau private
company hanya melakukan pelaporan atau reportingnya hanya pada financial
statementnya saja.
2. Comprehensive Question
2-23
a. Diagram of relationship between accounting and auditing in the preparation
and audit of financial statement
b. Pernyataan tentang pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak
management dan independent auditor yang berhubungan dengan pernyataan yang
terkandung dalam financial statement atau laporan keuangan hal ini kurang begitu
tepat karena keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda dan tidak dapat di
sama ratakan, managemen memiliki tanggung jawab dalam membuat laporan
keuangan atau financial statement untuk perusahaannya tersebut dan bertanggung
jawab juga dengan hasil laporan keuangan atau financial statement yang dibuatnya,
sedangkan seorang auditor memiliki tanggung jawab atas opini yang di berikan atas
hasil sampling atau tes yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan atau financial
statementnya tersebut, akan tetapi seorang auditor tidak memiliki tanggung jawab
atau memberikan garansi atas kebenaran laporan keuangan yang telah diaudit atau di
tesnya tersebut.
c. Alasan perusahaan publik merekrut auditor selain karena untuk mematuhi
peraturan dari SEC adalah perusahaan public membutuhkan seorang auditor untuk
melaporkan pernyataan manajemen tentang pengendalian internal dab melaporkan
efektivitas sistem entitas pengendalian internal yang ada, karena hal tersebut
merupakan tanggung jawab yang harus di miliki oleh seorang auditor. Dan seorang
auditor yang bekerja di perusahaan public juga memiliki tanggung jawab untuk
melaporkan kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal kepada
manajemen dan komite audit , hanya kelemahan material dilaporkan ke public.
2-27
a. Bukti tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Reed yang dimana menemukan
kesalahan dan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh Smith adalah Reed harus
melakukan uji sampling terhadap kesalahan, kecurangan atau fraud dan tindakan illegal
yang dilakukan oleh Smith dalam laporan keuangan atau financial statement yang telah
dibuatnya. Setelah itu Reed harus memberikan bukti yang cukup dari hasil sampling yang
telah dilakukan dengan cara mendesain audit, dan tahapan terakhir yang harus dilakukan
oleh Reed adalah cara pelaksanaan dan pengevaluasian dari hasil tahapan audit yang telah
ia buat agar dapat membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan, kecurangan / fraud dan
tindakan illegal yang dilakukan oleh Smith.
b. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Reed dalam menangani
kesalahan dan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh Smith berdasarkan AICPA
adalah sebagai seorang auditor Reed harus memberitahukan kepada komite audit
bahwa Smith telah melakukan kesalahan dan kecurangan atau fraud, pernyataan yang
berguna atau bermanfaat maupun pendapat yang merugikan tentang laporan keuangan
sangat berpengaruh, pendapat yang tidak memenuhi persyaratan atau pun memenuhi
persyaratan atas financial reportingnya dan memberitahukannya kepada komite audit
atau dewan direksi jika lingkup audit telah dibatasi dengan adanya kemungkinan
kesalahan, fraud dan tindakan illegal yang telah dilakukan, dan pertimbangan tentang
pemberitahuan kepada pihak luar tentang kesalahan, fraud atau tindakan ilegal dalam
keadaan tertentu.
2-29
a. GAAS ( Generally Accepted Auditing Standard) didefinisikan dalam paragraf
lingkup. Sedangkan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) didefinisikan
dalam paragraf pendapat atau opini.
b. Dua cara yang di sepakati dalam GAAS (Generally Accepted Auditing
Standard), adalah :
- GAAS untuk seorang auditor di perusahaan publik yang disepakati oleh
PCAOB
- GAAS untuk seorang auditor di perusahaan swasta disepakati oleh Dewan
Standar Auditing (ASB), yang merupakan bagian dari AICPA.
GAAP merupakan suatu standard yang harus diikuti dalam pembuatan laporan
keuangan. Pernyataan FASB dan GASB diakui sebagai GAAP.
c. Mengapa pada saat melakukan pengauditan laporan keuangan yang dilakukan
oleh seorang auditor harus sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles) karena GAAP merupakan suatu standard yang digunakan untuk
menentukan apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material.
d. Hubungan antara Statement on Auditing Standard dengan GAAS adalah
adanya laporan tentang Standar Audit dan Standar Audit PCAOB yang menjelaskan
adanya sepuluh GAAS.
3. Di dalam SPAP terdapat empat kategori opini yang mungkin diberikan atau
dikeluarkan oleh seorang auditor, yaitu:
Standar Unqualified,
Qualified,
Adverse
Disclaimer
1. Wajar tanpa syarat (Unqualified)
Auditor akan memberikan opini wajar tanpa syarat, bila kondisi-kondisi dibawah ini
udah terpenuhi, yaitu:
a. Seluruh laporan keuangan (neraca, laba rugi,perubahan ekuitas, arus kas dan catatan
atas laporan keuangan) telah lengkap.
b. Semua aspek dari ketiga standar umum SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit
tersebut.
c. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan sang auditor telah
melaksanakan penugasan audit dengan sedemikian rupa sehingga mampu
menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah ter penuhi.
d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Hal tersebut berarti pula bahwa pengungkapan informasi yang telah cukup
telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya
dalam laporan keuangan tersebut.
e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambah sebuah
paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.
Jika salah satu dari kelima kondisi laporan audit bentuk baku tidak dapat dipenuhi,
maka auditor tidak dapat memberikan clean opinion atau opini audit wajar taanpa
pengecualian.
2. Wajar dengan pengecualian (Qualified opinion)
Laporan wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan apabila adannya pembatasan
linkup audit atau kegagalan dalam mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
Pembatasan ruanglingkup audit terjadi pada saat auditor tidak dapat mengumpulkan bukti
audit yang memadai untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
standar akuntansi keuangan (PSAK), maka terdapat pembatasan atas lingkup audit, baik oleh
kllien maupun karena kondisi-kondisi diluar kendali klien atau auditor.
Laporan wajar dengan pengecualian dapat berbentuk pengecualian baik atas lingkup
maupun pendapat audit maupun pengecualian atas pendapat saja. Suatu pengecualian atas
lingkup dan pendapat audit dinyatakan hanya pada saat auditor merasa tidak mampu
mengumpulkan semua bukti audit yang diwajibkan dalam standar profesional akuntan publik
dikarenakan adanya pembatasan lingkup audit. Sedangkan pengecualian atas pendapat saja
terbatas pada situasi dimana laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan Standar
Akuntansi yang berlaku secara umum (Standar Akuntansi Keuangan).
Ketika auditor menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus
menggunakan istilah kecuali (expect for) dalam pendapat paragraf. Sebagai implikasinya,
auditor merasa puas bahwa laporan keuangan telah disajikan secara benar “kecuali” pada
aspek tertentu laporan keuangan saja.
3. Tidak wajar (Adverse opinion) atau Menolak memberikan pendapat (Disclaimer
opinion)
Pendapat tidaak wajar digunakan pada saat auditor percaya bahwa secara material
keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara tidak wajar, sehingga laporan keuangan
tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil usaha dan arus kas yang wajar sesuai
dengan prinsip akuntasi yang berlaku secara umun. Laporan pendapat tidak wajar hanya
dapat diterbitkan jika auditor memilki pengetahuan, yang diperoleh setelah melakukan suatu
investigasi mendalam, bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan PSAK. Hal ini jarang sekali
terjadi sehingga pendapat tidak wajar jarang sekali diterbitkan.
Sedangkan pernyataan tidak atau menolak memberi pendapat (Disclaimer opinion)
diterbitkan pada saat auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laopran keuangan
yang diauditnya telah disajikan secara wajar. Kewajiban untuk menolak memberikan
pendapat akan mencul jika terdapat pembatasan lingup audit atau terdapat hubungan yang
tidak independen menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya. Kedua
situasi tersebut mecegah auditor untuk mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Auditor pun memiliki pilihan untuk menolak memberikan pendapat pada suatu
masalah kelangsungan hidup perusahaan.
4. Kode Etik Akuntan Publik Indonesia ( IAPI )
Sebenarnya selama ini belum ada aturan baku yang membahas mengenai kode etik
untuk profesi Akuntan Publik. Namun demikian, baru-baru ini salah satu badan yang
memiliki fungsi untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi
akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional yaitu Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengembangkan dan menetapkan suatu standar
profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di
Indonesia.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen
Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan
Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan
Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan
anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) ini terdiri dari dua bagian, yaitu
Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi
dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode
Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi
tertentu.
Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan
oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang
merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan
jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum
dalam standar profesi dan kode etik profesi. Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di
atas selanjutnya disebut ”Praktisi”. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau
Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas tetap harus
mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik ini. Suatu KAP atau Jaringan KAP tidak
boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan
yang diatur dalam Kode Etik ini.
Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika
profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi
yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku
ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan
etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan
lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan
etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini.
Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan
laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh
informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber
ekonomi.
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan
transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI
merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan
pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International.
Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010.
Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam
proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai
di tahun 2010, berlaku efektif 2011.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan
5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:
1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Objektivitas
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
4. Prinsip Kerahasiaan
5. Prinsip Perilaku Profesional
Selain itu, Kode Etik Profesi Akuntan Publik juga merinci aturan mengenai hal-hal berikut
ini:
1. Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan
2. Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
3. Seksi 220 Benturan Kepentingan
4. Seksi 230 Pendapat Kedua
5. Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
6. Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
7. Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya
8. Seksi 270 Penyimpanaan Aset Milik Klien
9. Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional
10. Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance
Kewajiban Bagi Seorang Akuntan Publik (AP) Dan (KAP) Terdapat 5 (Lima)
Kewajiban Akuntan Publik Dan KAP Yaitu:
1. Bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan
kemahiran jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan
informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran rahasia data /
informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan tindakan tercela.
3. Menjalankan PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar
Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional
Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terutama SPM
Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (SPM-KAP).
4. Mempunyai staf / tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang
cukup. Para auditor tersebut harus mengikuti Pendidikan Profesi berkelanjutan
(Continuing Profesion education) sebagai upaya untuk selalu meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang audit dan proses bisnis (business process).
Dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor, organisasi profesi mensyaratkan
pencapaian poin (SKP) tertentu dalam kurun / periode waktu tertentu. Hal ini menjadi
penting, karena auditor harus senantiasa mengikuti perkembangan bisnis dan profesi
audit secara terus menerus.
5. Memiliki Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA
tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh
auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung (supporting) dari temuan-temuan
audit (audit evidence) dan opini laporan audit (audit report). KKA sewaktu-waktu juga
diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.
Larangan Bagi Seorang Akuntan Publik ( AP ) Dan ( KAP ) Akuntan Publik Dilarang
Melakukan 3 (Tiga) Hal :
1. dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan (general audit) untuk klien
yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kolusi antara Akuntan Publik dengan klien yang merugikan pihak lain.
2. apabila Akuntan Publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberi penugasan
(klien), maka dilarang untuk memberikan jasa.
3. Akuntan Publik juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan
perundang-undangan / organisasi profesi seperti sebagai pejabat negara, pimpinan atau
pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) atau swasta, atau badan hukum lainnya, kecuali yang diperbolehkan
seperti jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan
atau komisaris atau komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau pimpinan usaha
konsultansi manajemen. Sedangkan, KAP harus menjauhi
Ada 4 larangan yaitu,
1. memberikan jasa kepada suatu pihak, apabila KAP tidak dapat bertindak independen.
2. memberikan jasa audit umum (general audit) atas laporan keuangan untuk klien yang sama
berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
3. memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.
4. mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang menolak atau tidak
bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap
Akuntan Publik dan KAP.
5. Isi materi section 404 dari Sarbanes Oxley Act of 2002 :
Sarbanes Oxley terdiri dari 11 judul atau bagian dan dijabarkan lagi dalam section 66
yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga
hukuman pidana, sebagai berikut: .
TITLE I : PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD (9 section)
TITLE II : AUDITOR INDEPENDENCE (9 section)
TITLE III : CORPORATE RESPONSIBILITY (8 section)
TITLE IV : ENHANCED FINANCIAL DISCLOSURES (9 section)
TITLE V : ANALYST CONFLICTS OF INTEREST (1 section)
TITLE VI : COMMISSION RESOURCES AND AUTHORITY (4 section)
TITLE VII : STUDIES AND REPORTS (5 section)
TITLE VIII : CORPORATE AND CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY (7 section)
TITLE IX : WHITE-COLLAR CRIME PENALTY ENHANCEMENTS (6 section)
TITLE X : CORPORATE TAX RETURNS (1 section)
TITLE XI : CORPORATE FRAUD AND ACCOUNTABILITY (7 section)
Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan
governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai
informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi
pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite
audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:
• Mendirikan the Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang
independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal
• Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan
pihak manajemen
• Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
• Mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien
• Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud
• Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest
• Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.