Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perbankan yang dibina oleh Bapak Armanto Witjaksono, SE.,MM.,Ak.,QIA

Disusun oleh :

Denissa Intan Chairy

120110120053

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan inayah-Nya

paper berjudul “Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan Beserta

Contoh Kasus ” ini dengan lancar. Adapun pembuatan paper ini bertujuan untuk

melengkapi salah satu tugas paper yang diberikan oleh dosen mata kuliah

Akuntansi Perbankan. Selain itu paper ini dibuat untuk mengetahui bagaimana

perbedaan yang terjadi jika bank menerapkan akuntansi islam dengan akuntansi

konvensional.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan

mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kekurangan dalam penyajian

paper ini dan harap dimaklum.

Bandung, Juni 2015

Penulis

1

DAFTAR ISI

BAB I....................................................................................................................................................2

PENDAHULUAN.................................................................................................................................2

1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................2

1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................................2

BAB II

LANDASAN TEORI............................................................................................................................4

2.1 Pengertian Kredit.............................................................................................................................4

2.2 Jenis-Jenis Kredit.........................................................................................................................5

2.3 Unsur Kredit................................................................................................................................7

2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit............................................................................................................7

2.5 Jaminan Kredit.............................................................................................................................8

2.6 Prinsip Kredit...............................................................................................................................9

2.8 Prosedur Pemberian Kredit........................................................................................................10

BAB III................................................................................................................................................14

PEMBAHASAN KASUS....................................................................................................................14

3.1 Masalah Perbankan yang Terkait dengan Akuntansi.................................................................14

3.2 Analisa Kasus............................................................................................................................18

BAB IV...............................................................................................................................................21

PENUTUP...........................................................................................................................................21

4.1 Simpulan........................................................................................................................................21

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................22

Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan...........................................................................23

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat

disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun

dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan

menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank

lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya

sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan

bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada

masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung

kelancaran kegiatan utama tersebut. Karena itu perbankan mempunyai tugas yang sangat

penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam

peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat.

Ditinjau dari sudut pandang bank, kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis

dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang

dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset yang terbesar bagi bank. Dalam

hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber

pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan

yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur

bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan

dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakat

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kredit?

2. Apa saja jenis kredit dalam perbankan?

3. Apa saja unsur kredit?

4

4. Apa tujuan dan fungsi dari kredit?

5. Apa yang dimaksud dengan jaminan kredit?

6. Apa saja prinsip yang melandasi pemberian kredit?

7. Bagaimana prosedur pemberian kredit?

5

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian KreditKredit berasal dari bahasa Yunani, credere yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam

praktek sehari – hari. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu

pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan

dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati “. (Astiko, Manajemen Perkreditan

( Yogyakarta : andi Offset, 1996 ), hal 5)

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004:31.4) mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah

pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang

diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan

pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang

nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan

nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam

perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu

serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur

ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan

dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa

6

kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik

dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam

akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan

kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan

suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit ( dana

bank ) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. (Teguh P. Mulyono,

Manajemen Perkreditan Komersil ( Yogyakarta : BPFE, 1987 ), hal. 37)

2.2 Jenis-Jenis KreditSecara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a.       Segi Kegunaan

1.      Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk

keperluan rehabilitasi,

2.      Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya,

b.      Segi Tujuan Kredit

1.      Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau

produksi atau investasi.

2.      Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3.      Kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan

digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang

dagangan tersebut.

c.       Segi Jangka Waktu

1.      Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari

1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal

kerja,

7

2.      Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit

berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan

untuk melakukan investasi,

3.      Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling

panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5

tahun,

d.      Segi Jaminan

1.      Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.

Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang

dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus

melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur,

2.      Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau

orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter,

serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank

atau pihak lain.

e.       Segi Penarikan

1.      Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai

dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan

pencairan dana pinjaman,

2.      Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana

pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

f.       Segi Sifat Pelunasan

1.      Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur

dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama

yang telah disepakati oleh bank dengan debitur,

2.      Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan

terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam

pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan

kesepakatan.

g.      Segi Sektor Usaha

1.      kredit pertanian,

2.      kredit peternakan,

3.      kredit industri,

8

4.      kredit pertambangan,

5.      kredit pendidikan,

6.      kredit profesi,

7.      kredit perumahan,

8.      Sektor-sektor lain-lainnya

2.3 Unsur KreditPemberian kredit oleh perbankan  mengandung  beberapa unsur, yaitu[5] :

1.      Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik

berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang

akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2.      Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima

kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3.      Jangka waktu, Masa pengembalian kredit  yang telah disepakati bersama.jangka

waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menegah ataupun jangka

panjang.

4.      Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu

risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5.      Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang

dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil uantuk bank

syariah.

2.4 Tujuan dan Fungsi KreditDalam prakteknya Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1.             Mencari keuntungan.

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bungayang di terima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah.

Keuntunga yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat

membesarkan usaha bank.

2.         Membantu usaha nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi

maupun dana untuk modal kerja.

9

3.         Membantu pemerintah.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan ,

maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak

kucura dana dalam ragka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama

sektor riil.

Selain memiliki tujuan kredit juga mempunyai fungsi yang sangat luas  yaitu antara lain;

a.       Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan di berikannya kredit

tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa  oleh si penerima

kredit.

b.      Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah

tesebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya

c.       Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit yang di berikan oleh bank dapat di gunakan oleh debitur untuk menglah

barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d.      Meningkatkan peredaran uang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah

kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah

lainnya bertambah.

2.5 Jaminan KreditKredit tanpa jaminan sangat membahayakan bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu

kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian tarhadap kredit yang disalurkan.

Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan

dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.[8]

1.      Kredit Dengan Jaminan

a.       Jaminan benda berwujud

·      Tanah

·      Bangunan

·      Kendaraan bermotor

·      Mesin-mesin atau peralatan

·      Barang dagangan

10

·      Tanaman/kebun/sawah

b.      Jaminan benda tidak berwujud

·      Sertifikat saham

·      Sertifikat obligasi

·      Sertifikat tanah

·      Sertifikat deposito

·      Wesel

·      Surat tagihan

c.       Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan

kesanggupan untuk menanggunga segala resiko apabila kredit tersebut

macet.

2.      Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini

diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga

kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

2.6 Prinsip KreditDalam dunia perbankan prinsip pemberian kredit dikenal dengan konsep 5 C, yaitu:

[9]

a.     character (watak),

Penilaian terhadap personalitas debitur, bagaimana sifatnya, kejujurannya, rajin, masa

kerja debitur pada tempat pekerjaan terakhir, usia debitur, dan lain-lain. Watak calon debitur

juga dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran kredit di masa lalu jika ada,

sedangkan untuk nasabah non-kredit, wataknya dapat diketahui dengan melihat kebiasaan

setor/tarik, kualitas giro yang disetor atau apakah nasabah pernah membuka giro kosong.

b.    capacity (kapasitas),

Kemampuan calon debitur untuk membayar, di mana diteliti mengenai pendidikan

dan pengalaman usahanya, reputasi perusahaan, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang

usaha tersebut sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan

kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analis kredit akan melihat bagaimana

kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan

11

operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban kredit. Aspek pemasaran meliputi harga

pokok, pengelolaan, penagihan.Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis manufaktur

dan perdagangan meliputi jumlah pembelian per bulan, besarnya pembelian tunai, porsi dan

lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan

calon debitur dengan pemasok.

c.     capital (modal),

Meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada

modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan

modal kerja baik, sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula

dinilai sumber dan struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat

dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

d.    Collateral (jaminan),

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik,

jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti

keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatau masalah maka jaminan yang

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e.     Condition (kondisi).

Kondisi ekonomi social dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa

yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendknya

benar-benar memiliki prospek yang baik , sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah

relative kecil.

2.8 Prosedur Pemberian Kredita.  Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari Bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah

mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada Bank yang

bersangkutan.Permohonan/Aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan.[6]

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya

memuat hal-hal sebagai berikut:

1.    Profil perusahaan beserta pengurusnya

2.    Tujuan dan manfaat kredit

3.    Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit

12

4.    Cara pengembalian kredit

5.    Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen

pendukung dipersyaratkan yaitu:

1.  Akta pendirian perusahaan

2.  Identitas (KTP) para pengurus

3.  Tanda daftar perusahaan

4.  Nomor pokok wajib pajak

5.  Neraca dan laporan rugi laba (3 tahun terakhir)

6.  Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai

berikut :

1.      Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank

2.      Tujuan dan mamfaat kredit

3.      Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit

4.      Cara pengembalian kredit

5.      Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen

pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

1.      Foto copy identitas (KTP)

2.      KK

3.      Slip gaji yang bersangkutan

b.         Pemeriksaan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.Jika menurut pihak perbankan belum lengkap

atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas

waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya

permohonan kredit dibatalkan saja.[7]

c.         Penilaian Kelayakan Kredit

13

1.   Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-

dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen

tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

2.   Aspek Pasar dan Pemasaran, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon

kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

3.   Aspek Keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan

keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam

aplikasi kredit.

4.   Aspek Teknis/Operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan

yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi

gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

5.   Aspek Manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang

memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia

yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

6.   Aspek Sosial Ekonomi, adalah untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari

kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi

masyarakat baik secara ekonomis maupun social.

7.   Aspem AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena

merupakan salah satu persyaratan pokok  untuk dapat beroperasinya suatau perusahaan.

d.        Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan

calon peminjam.

e.         On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang

akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil

wawancara I.

f.     Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah

dilakukan on the   spot di lapangan.

g.    Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang

sebenarnya.

h.      Keputusan Kredit

14

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau

ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup:

·         jumlah uang yang diterima

·         jangka waktu

·         dan biaya-biaya yang harus dibayar

i.         Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit

dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

j.        Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka

rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

k.      Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian

kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu

·         sekaligus atau

·         secara bertahap.

15

BAB III

PEMBAHASAN KASUS

3.1 Masalah Perbankan yang Terkait dengan Akuntansi

Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat

Selasa, 18 Mei 2010

KOMPAS

Jambi,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dinilai bagaikan “Macan Ompong,” dalam

menangani kasus Kredit macet BRI Jambi, atas dana yang digunakan PT.RPL / UD (Raden

Motor.) yang jatuh tempo sejak 14 April 2008. Hingga berita ini diturunkan, belum juga

berhasil menyeret siapa tersangkanya, hingga ke meja hijau (Pengadilan).

Awal mulanya UD Raden Motor mengajukan permohonan pinjaman ke BRI Jambi

dengan mengagunkan 36 item surat berharga yang nilai likuiditasnya mencapai Rp100 miliar

sebagai jaminan, melakukan pinjaman sebesar Rp52 miliar dalam beberapa tahun. Pengajuan

pinjaman yang diajukan UD Raden Motor tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha di

bidang otomotif seperti showroom jual beli mobil bekas dan perbengkelan mobil atau

otomotif.

Namun, Penggunaan kredit tersebut oleh PT RPL tidak sesuai dengan peruntukan,

sebagaimana pengajuan pinjamannya kepada BRI. Dari itu di nilai ada penyimpangan, dan

hingga jatuh tempo pada 14 April 2008. Dana pinjaman kredit sekitar Rp 52 miliar itu tidak

bisa dikembalikan oleh pihak PT RPL/ UD Raden Motor.

Berkaitan dengan hal itu, UD Raden Motor masih diberi jangka waktu selama satu

tahun, untuk menjual asetnya, guna melunasi hutang dengan BRI. Tetapi tidak dilakukan oleh

Raden Motor. Akhirnya Kejaksaan sempat mencium adanya pelanggaran tindak pidana

korupsi dalam kasus pemberian kredit itu, dan adanya indikasi pengalihan aset-aset milik PT

RPL/UD kepada orang lain, sehingga agunan atau jaminan yang ada di bank sudah dianggap

tidak sah lagi.

Akhirnya Kejati Jambi minta keterangan beberapa pihak termasuk ZM (Zein

Muhamad )dan beberapa orang dari BRI Jambi, penyidik menemukan bahwa ada kredit yang

cair dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti bidang usaha properti. Sebagaimana

dikatakan Asisten Tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Andi Herman, pada waktu

itu Rabu (14/4- 2010) mengatakan, pihaknya telah menaikkan status kasus dugaan kredit

16

macet senilai Rp52 miliar di BRI Cabang Jambi yang diberikan kepada PT Raden Motor, ke \

tahap penyidikan.

Dikatakan, adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberikan kredit sehingga

ditemukan kerugian negara senilai Rp52 miliar. Kemudian dalam prosedur dan tahapannya

pengajuan permohonan kredit itu peruntukannya juga disalahgunakan oleh penerima kredit

Raden Motor, sehingga dalam kasus ini ada dugaan kuat telah terjadi konspirasi atau kerja

sama antara BRI Cabang Jambi dengan Raden Motor. Pihak intelejen Kejati Jambi

menetapkan pelanggaran terhadap kasus ini sesuai dengan UU No.31 tahun 1999

sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan hal itu,Kamis (6 Mei 2010,)pemeriksaan pertama kalinya untuk

tersangka Effendi Syam (ES), pegawai BRI Jambi tidak bisa dilakukan karena alasan sakit,

dan pemeriksaan dilanjutkan pada mendatang dengan agenda pemeriksaaan sebagai

tersangka," tegas Soleh. Secara resmi memang ada surat pernyataan sakit dari dokter atas

nama Effendi Syam yang diantarkan langsung oleh kuasa hukumnya kepada tim penyidik

kejaksaaan tinggi Jambi.

Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap tersangka lainnya yakni Zein Muhammad

(ZM) Pimpinan Perusahaan Raden Motor, sebagai penerima dan pengguna kucuran kredit

dari BRI Cabang Jambi, belum bisa dipastikan kehadirannya. Kedua orang itu telah

ditetapkan menjadi tersangka, terkait kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan bukti-bukti

permulaan yang didapati kejaksaan dalam penyidikan.

Diduga karena lambannya dalam proses hokum, sehingga Forum Bersama 9 LSM

(Forbes) Jambi melakukan unjukrasa di depan BRI Cabang Jambi, menuntut transparansi

pengusutan kasus kredit macet sebesar Rp 52 Miliar oleh PT RPL (Reden Motor) usaha jual

beli mobil bekas. Demo tersebut sempat membuat aktifitas di BRI Cabang Jambi berhenti

tidak melayani nasabah.. Koordinator Forbes Jambi, Rudi Ardiyansyah pada waktu itu

mengatakan dan menilai, kasus kredit macet itu terkesan “dipetieskan” oleh Kejati Jambi.

Penyelidikan kasus ini sudah sejak akhir 2008 lalu. Namun hingga kini belum ada pihak BRI

Cabang Jambi menjadi tersangka.

Menurut Forbes Jambi, agunan Reden Motor diketahui jauh lebih kecil dibandingkan

dengan kredit yang diajukan. Rudi juga mengakui bahwa pihaknya (Forbes) mendapat

informasi pihak Raden Motor memberikan hadiah, sejumlah mobil kepada pihak pejabat

kredit di BRI Cabang Jambi guna memuluskan kredit tersebut,”kata Suparman, koordinator

lapangan Forbes Jambi.

17

Kepala bagian pemberian kredit BRI Cabang Jambi, Robyansyah pada saat itu

menerima LSM Forbes Jambi mengatakan, kasus kredit macet tersebut telah diusut oleh

pihak Kejati Jambi dan kini proses hukumnya masih berjalan. Menurutnya, pejabat

pemberian kredit BRI Cabang Jambi saat itu Es, yang saat sudah bertugas di Kabupaten

Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sudah diperiksa penyidik Kejati Jambi.

Penyidik intelijen Kejati Jambi terakhir memeriksa saksi ahli adalah Direktur Utama

PT RPL Zien Muhammad, mantan account officer (AO) BRI cabang Jambi Effendi Siam,

dan akuntan publik Biasa Sitepu yang saat ini tidak ditahan. Untuk mengetahui prosedur dan

kesalahan dalam masalah pemberian kredit dari BRI ke Raden Motor. Menurut keterangan

yang dihimpun Wartawan Forum Jambi "Saksi RD tidak mengetahui langsung masalah

pencairan kredit tersebut namun Es diperiksa memang mengetahui pasti masalah kredit

tersebut karena masih menjabat waktu pemberian kredit untuk Raden Motor.Ada empat

kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat oleh akuntan publik, sehingga terjadilah

kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta

tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir dengan saksi

Biasa Sitepu sebagai akuntan publik di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan

Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan

yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor , tidak dibuat oleh

akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati

Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus tersebut dengan adil dan

menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar,

sehingga terungkap kasus korupsinya. Dalam kasus diatas, akuntan publik diduga kuat

terlibat dalam kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha Perusahaan

Raden Motor.

Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan akuntan public yang di anggap lalai dalam

pembuatan laporan keuangan perusahaan, Ia tidak membuat empat kegiatan data laporan

keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diajukan ke

BRI sebagai pihak pemberi pinjaman sehingga menimbulkan dugaan korupsi. Fitri Susanti,

kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu. Selasa

(18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan

para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik

dalam kasus ini.

18

Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu

terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam

mengajukan pinjaman ke BRI. Dalam kasus ini, seorang akuntan publik (Biasa Sitepu)

dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik ).

Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu : Pertama. Prinsip

tanggung jawab : Dalam melaksanakan tugasnya dia (Biasa Sitepu) tidak mempertimbangkan

moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat menimbulkan

berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat.

Kedua. Prinsip integritas : Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan

hingga akhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi. Ketiga, Prinsip

obyektivitas : Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Ke-Empat,

Prinsip perilaku profesional : Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai

akuntan publik telah melanggar etika profesi. Ke-Lima, Prinsip standar teknis : Dia tidak

mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya

sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Kepala KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Lelang Negara) Jambi, Indra

Safri mengatakan, Pelelangan yang dilakukan oleh perbankan, melibatkan KPKLN untuk

selanjutnya diumumkan akan adanya pelelangan itu di media massa. Indra juga menilai, apa

yang dilakukan perbankan terhadap agunan debitur itu juga sebagai syok terapi.

"Pengumuman lelang itu bisa jadi syok terapi untuk nasabah yang nunggak. Kadang belum

sempat dilelang, agunan itu sudah ditebus duluan,” ujarnya kepada wartawan.

Di KPKLN Jambi, dalam setahun ada sekira 200 permintaan lelang. Dari jumlah itu

50 persennya berasal dari perbankan ,termasuk di antaranya bank swasata. “Tapi tidak semua

agunan yang dilelang laku. 10 persen agunan yang laku itu sudah bisa dikatakan bagus,”

tuturnya didampingi salah seorang kepala seksi KPKLN Jambi, Artha. Dia menilai, banyak

faktor yang membuat recovery rate lelang tinggi. Misalnya, lokasi agunan strategis. Ini akan

membuat debitur yang asetnya dilelang berupaya bagaimana agunannya tak lepas, sementara

peserta lelang juga berupaya mendapatkannya.

Melelang agunan debitur yang kreditnya macet menjadi pilihan perbankan. Itu

menjadi salah satu cara untuk menekan angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet.

Tidak sedikit, nasabah yang kreditnya macet agunannya berakhir pada pelelangan. Alasan

perbankan melelang agunan itu untuk menutupi utang dari debitur kepada bank.

Dalam lelang, yang dicari tentu adalah harga yang tertinggi. Tetapi tidak semua uang

hasil lelang masuk ke bank. Ambil contoh, utang debitur kepada bank sebesar Rp 100 juta,

19

sementara agunan terjual Rp 120 juta. Maka, kelebihan Rp 20 juta dikembalikan kepada

nasabah.

"Adanya pelelangan ini sangat efektif untuk menekankan angka kredit di perbankan.

“Katanya menegaskan.

Pemimpin BRI Cabang Jambi, pada waktu itu Jannus Siagian mengatakan hal senada.

BRI memilih melakukan pelelangan untuk menekankan angka kredit macet. Itu merupakan

sudah ketentuan bahwa, apabila nasabah tidak sanggup membayar utang, aset yang

diagunkan akan dilelang. (Djohan).

3.2 Analisa KasusDalam kasus ini, pihak yang terlibat merupakan pihak bank dan manajemen dari

Raden Motor. Dari sisi perbankan, dapat diindikasi bahwa ada kelemahan dalam prosedur

pemberian kredit kepada Raden Motor. Keterangan yang dihimpun menjelaskan bahwa ada

beberapa kesalahan dalam prosedur pemberian kredit tersebut. Pertama, agunan yang

dijaminkan tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diterima, dalam hal ini nilai agunan atau

jaminan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterima. Hal ini

bertentengan dengan prinsip pemberian kredit yaitu, collateral atau jaminan. Bank harus

meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang

cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik,

sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula dinilai sumber dan

struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat dilihat pada laporan

keuangan perusahaan. Selain itu, bank juga harusmemperhatikan karakter, kapasitas, dan

modal dari debitur serta kondisi ekonomi pada periode peminjaman. Kedua, terdapat indikasi

adanya kerjasama kecurangan antara manajemen Raden Motor dan staf Bank BRI.

Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kredit macet ini adaah dengan melakukan pelelangan

agunan yang diberikan oleh debitur. Namun dalam kasus ini, nilai agunan tidak sebanding

dengan nilai kredit sehingga tidak dapat menutupi jumlah kerugian yang ditanggung negara.

Dari sisi akuntansi, lebih khusus lagi akuntansi publik, seorang akuntan publik (Biasa

Sitepu) dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP ( Kantor Akuntan

Publik ). Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu :

Pertama. Prinsip tanggung jawab : Dalam melaksanakan tugasnya dia (Biasa Sitepu) tidak

mempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat

menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat.

20

Kedua. Prinsip integritas : Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan

hingga akhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi. Ketiga, Prinsip

obyektivitas : Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Ke-Empat,

Prinsip perilaku profesional : Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai

akuntan publik telah melanggar etika profesi. Ke-Lima, Prinsip standar teknis : Dia tidak

mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya

sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Ada delapan prinsip etika profesi akutansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan

publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan,

perilaku profesional dan standar teknis. Apabila dugaan keterlibatan akuntan publik terhadap

kasus korupsi dalam mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari bank BRI

cabang Jambi tahun 2009 oleh perusahaan raden motor sehingga menyebabkan kredit macet

untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi

akutansi yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu:

a.     Tanggung Jawab Profesi

Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional

dikarenakan akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik

dalam hal pembuatan laporan keungan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan

pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, sehingga

menyebabkan kepercayaan masyarakat (raden motor) terhadap akuntan publik hilang.

b.     Kepentingan Publik

Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik (raden motor)

dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan Perusahaan Raden Motor

untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan mengenai

empat kegiatan.

c.      Objektivitas

Akuntan Publik tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak

ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan

laporan keuangan perusahaan Raden Motor.

d.     Perilaku Profesional

Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan

palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan

profesinya.

21

e.     Integritas

Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan

kepentingan (conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan

publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik itu.

f.      Standar Teknis

Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akutan Publik (IAI-KAP)

diantaranya etika tersebut antara lain :

       Independensi, integritas, dan obyektivitas

       Standar umum dan prinsip akuntansi

       Tanggung jawab kepada klien

       Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

       Tanggung jawab dan praktik lain

22

BAB IV

PENUTUP

4.1 SimpulanDalam menjalankan bisnis perbankan, terutama dalam pemberian kredit kepada

direktur, prinsip kredit harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari adanya permasalahan kredit macet di masa yang akan datang. Prinsip dalam pemberian kredit telah mencakup semua aspek penting dalam pemberian kredit dan merupakan salah satu tindakan preventif untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.

23

DAFTAR PUSTAKA

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html

http://merantiblogs.blogspot.com/2014/01/makalah-perkreditan.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank

http://fauziaharianty1989.blogspot.com/2013/01/makalah-kredit-perbankan_1.html

http://yunimutiastiti.blogspot.com/2014/11/tugas-kelompok-kredit-macet-rp-52.html

24

25