Lampiran Surat No : 575/EQ.S/IX/2016, tanggal 21 September 2016
PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), sebagai berikut :
I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada :
II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang IUI : PT KHARISMA ROTAN MANDIRI
Nomor IUI : 530/05/IB.B/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
Produk : Furnitur dari Kayu
Kapasitas Produksi : 1.200 M³/Tahun
Alamat : Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak
Kab. Sukoharjo
Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177
III. Waktu Pelaksanaan : 22 s.d. 24 Agustus 2016
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KHARISMA ROTAN
MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA
TENGAH BERHAK MEPERTAHANKAN DAN
MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS
KAYU (S-LK).
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 21 September 2016
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 079.1/EQI-KEP.Cert/IX/2016
TENTANG
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( RE-SERTIFIKASI)
PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI
DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012
KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
KHARISMA ROTAN MANDIRI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 075/EQI-F090
tanggal 09 September 2016;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 075/EQI-F037 tanggal 09 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 082.3/EQI-F039 tanggal 14 September
2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 082.3 tanggal 14 September 2016
menunjukkan PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian
untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015
tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari
Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober
2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15
April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 076.1/EQI-F065/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI
NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012 KAPASITAS PRODUKSI 1.200
M³/TAHUN.
PERTAMA : PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang Sertifikat) yang telah
mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 064.2/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk
setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 064.3/EQC-VLK/X/2016.
KETIGA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan
tanggal 15 Oktober 2022 selama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 September 2016
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI, di Sukoharjo;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
[email protected]; [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Juni Adi Wiguna ( Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Kharisma Rotan Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK IUI
: 530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012
c. Kapasitas : 3.600 pcs setara 1.200 M3 / Tahun
d. Kapasitas : 1.200 M3/Tahun
e. Alamat kantor : DK Gesingan RT 02 RW 09 Desa Luwang, Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
f. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
- 0271-780483
- 0271-783177
g. Pengurus
- Komisaris Utama
- Komisaris I
- Komisaris II
- Direktur
:
:
:
:
Maryani
Mia Kharisma Andriyani
Yuni Artha Brilliani
Supriyadi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 9
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Agustus
2016 di ruang rapat
PT Kharisma Rotan
Mandiri, Sukoharjo –
Jawa Tengah.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang
Meeting Kantor PT Kharisma
Rotan Mandiri, Sukoharjo – Jawa
Tengah. Perkenalan anggota Tim
Audit, menyampaikan tujuan dan
ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana
kerja verifikasi, menyampaikan
metodologi dan prosedur verifikasi,
menyampaikan ketidaksesuaian
pada verifikasi, serta
mengkonfirmasikan waktu, tempat,
dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 22 – 24
Agustus 2016
- Kantor PT
Kharisma Rotan
Mandiri
- Observasi di
Gudang bahan
baku.
- Pabrik
Pengolahan dan
Gudang barang
jadi.
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
dan menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.5
Peraturan Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk
menguji kebenaran data, tim Audit
melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik menggunakan
kriteria dan indikator pada
Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal
PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan Tanggal 24 Agustus
2016 di ruang rapat
PT Kharisma Rotan
Mandiri
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada PT Kharisma Rotan
Mandiri, atas kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 14
September 2016, di
Ruang Meeting PT
EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan
meninjau dokumen verifikasi yang
diajukan untuk menjamin bahwa
verifikasi dilakukan secara efektif
dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 9
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memilik i iz in yang sah
Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memilik i iz in yang sah
Verif ier a
Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
MEMENUHI Auditee telah memiliki akta pendirian perusahaan yang
diterbitkan oleh Notaris Drs. Aziz Wilopo, SH., SpN. berupa Akta
Nomor : 19 tanggal 31 Mei 2000. Akta telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor :
C-5808.HT.01.01.TH.2001 tertanggal 25 April 2001.
Akta perubahan terakhir pada tanggal 25 April 2013 berupa
Akta Nomor : 67 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Aryati
Nurul Aini, SH. Telah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sesuai
Surat Keputusan Nomor : AHU-49107.AH.01.02, tahun 2013.
Verif ier.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam izin industry.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki
dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
terbaru dengan Nomor: 16/11.35/PM/II/2016 Tanggal 23
Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen
SIUP berlaku sampai 22 Februari 2021, dan ruang lingkup
usaha telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki
Auditee.
Verif ier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Izin
Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor :
503/HO/390/IX/2013 tanggal 30 September 2013. Berlaku
sampai dengan 29 September 2018 dan telah sesuai dengan
bidang usahanya.
Verif ier.d.
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki dokumen
TDP terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor :
113513100213 tanggal 23 Februari 2016, berlaku sampai
dengan tanggal 22 Februari 2021. Dan telah sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee memiliki dokumen
perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.980.098.6-
532.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor :
PEM-00068/WPJ.32/KP.0803/2007 dan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-
00069/WPJ.32/KP.0803/2007 yang ditandatangani oleh
Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2007.
Informasi yang terdapat dalam dokumen pajak telah sesuai
dengan dokumen legalitas lainnya.
Verif ier.f .
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/ dokumen
lingkungan hidup lain yang setara).
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki
dokumen lingkungan yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya. Dan telah memperoleh Rekomendasi Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor:
660.1/138/RKL/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
Semester II tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan bukti Tanda
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 9
Terima dari BLH Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk
laporan semester pertama tahun 2016 masih dalam
penyusunan.
Verif ier g.
IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT).
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki Izin Usaha
Industri (IUI-B) dengan Nomor : 530/08/IB.P/III/2011 tanggal
19 Maret 2011 dengan jenis industri furniture dari rotan dan
bambu. Untuk industri furniture dari kayu Nomor :
530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012. Berlaku sampai
dengan tanggal 27 Juni 2017. Jenis usaha yang dijalankan
telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verif ier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak
terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI),
sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memil ik i iz in yang sah.
Verif ier
Dokumen identitas importir
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1 .2 .2. Importir memilik i mekanisme uji tuntas (due dil igence )
Verif ier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verif ier a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verif ier b
Internal Audit anggota kelompok
- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil o lahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
Verif ier a.
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembeliani
MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku
Auditee Selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh
pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak suplai
bahan baku, purchase order, serta bukti pembayaran baik
transfer maupun tunai.
Verifier b.
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
- Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu bulat dari
hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak
diterapkan.
Verif ier c.
Berita acara serah terima
kayu dan/ atau bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku
kayu periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh penerimaan
bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa
Berita Acara Serah Terima Kayu (BAST) dan dokumen surat
angkutan yang sesuai.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 9
Verif ier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman bahan
baku selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai.
Pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dengan stock dan laporan mutasi pada periode yang sama
menunjukan kesesuaian dan tidak terdapat dokumen atau
Surat Angkutan Lelang (SAL).
Verif ier. e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan selama periode Agustus 2015
- Juli 2016, Auditee memakai bahan baku kayu bekas REL
Kereta Api yang dibeli dari Toko bahan bangunan khusus kayu
bekas Rel dari kota Jogya. Sesuai dengan Perdirjen LHK No
P1/VI-BPPHH/2015, perihal penggunaan DKP dimana bila
bahan baku dibeli dari toko cukup dilampirkan Nota bukti
pembelian.
Verif ier.f .
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri.
- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan
merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verif ier g.
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Sertifikat
legalitas bahan baku yang menyuplai auditee, selama periode
Agustus 2015-Juli 2016, terdapat 3 pemasok yang sudah
memiliki SLK dan pemasok yang belum memiliki SLK telah
melengkapi dengan DKP.
Auditee telah mempunyai prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang bertanggung
jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok.
Verif ier.i .
Informasi Terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Bahan baku setengah jadi yang diterima auidtee selama
periode audit, berasal dari pemasok telah memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu (SLK) dan persediaan sesuai dengan dokumen
pendukung. Sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas
Bahan Baku (VLBB).
Verif ier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verif ier.a.
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor
Verif ier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian
ada dokumen Bill Of Lading
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak
memiliki Packing List Impor
Verifier. d.
Invoice
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian
tidak memiliki invoice
Verifier. e.
Deklarasi
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 9
Verifier. g.
Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian
tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.
Verifier. h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian
tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verif ier.a.
Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi
pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan
melakukan sistem Administrasi antar bagian dalam kegiatan
proses produksi, mulai dari pemakaian bahan baku, sehingga
bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee
dapat ditelusuri asal usulnya.
Verif ier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku
dan hasil produksi realisasi produksi selama satu tahun
terakhir antara bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah sesuai
dengan LMHHOK serta rendemen produksi sebesar 60%,
menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input bahan
baku dengan output hasil produksi.
Verif ier.c.
Produksi industry tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi audite selama
periode Agustus 2015 – Juli 2016, jenis produk sesuai dengan
jenis produk dalam izin dan hasil produksi tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan, pemanfaatan kapasitas produksi
hanya sebesar 42,09 %.
Verif ier.d.
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
- Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang
sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verif ier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat dan
dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi
secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode
Agustus 2015-Juli 2016, pemeriksaan meliputi data
persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan
akhir dimana seluruh data tersebut terdapat kesetimbangan
dan telah sesuai dengan data pendukung lainya demikian juga
dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan
persediaan akhir bulan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain ( industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verif ier a
Dokumen S-LK/DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan penyedia jasa (pihak lain).
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d - Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 9
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Verif ier
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik,
seluruh perdagangan atau penjualan mebel selama periode
Agustus 2015 – Juli 2016 untuk tujuan lokal telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan berupa surat jalan sesuai dengan
jenis produknya.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verif ier .a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan
bahan baku, hasil produksi, penjualan dan dokumen ekspor
dalam periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,
semua jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk
yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produksi
mebel yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan
hasil produksi sendiri.
Verif ier. b.
PEB
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor selama
periode audit, Auditee dapat menunjukan kelengkapan
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai
pelaksanaan ekspor selama periode Agustus 2015 – Juli
2016. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of
Lading).
Verif ier. c.
Packing list
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor
selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,
telah dilengkapi dokumen Packing List sesuai jumlah dokumen
PEB. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
Verif ier.d.
Invoice
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh kegiatan ekspor
selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016,
telah dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan jumlah
dokumen PEB, dimana informasi yang tercantum telah sesuai
dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing
List dan Bill of Lading).
Verif ier e.
B/L
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman ekspor
selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah
dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan jumlah
PEB. Dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau
forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai
dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verif ier .f .
Dokumen Lisensi Ekspor (V-
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan
penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor
periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 9
Legal) dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB. Informasi dalam
dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
seperti dokumen PEB dan Invoice, dimana seluruh
pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di gudang Auditee
sendiri. Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari
lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan dokumen V-
legal.
Verif ier. g.
Hasil verifikasi teknis
(laporan surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, verifikasi yang
dilakukan adalah terhadap komponen rotan, bukan produk
kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verif ier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
- Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan
hasil verifikasi teknis, tidak termasuk ke dalam kelompok
produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana
dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012
Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verif ier. i .
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang di batasi perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan
untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari
jenis kayu Jati (Tectona grandis), Mindi (Melia azedarach),
Mahoni (Sweetenia sp.) yang merupakan jenis kayu yang tidak
dibatasi perdagangannya
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
Verif ier
Tanda V – Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada
kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk tanda V - Legal
telah sesuai dengan ketentuan. Auditee tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat
penyalahgunaan Tanda V-Legal.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verif ier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen
prosedur Implementasi K3, personil penanggungjawab dalam
kegiatan implementasi kegiatan operasional K3 dan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah
disahkan dengan nomor : 21/P2K3/KK/2015, tanggal 25
Agustus 2015.
Verif ier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Untuk implementasi K3, auditee telah menyediakan peralatan
penunjang pelaksanaan K3 yang terdiri dari daftar peralatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee, diantaranya :
APAR, masker kain, masker filter, sarung tangan karet, dan
Kotak P3K. Serta tanda jalur evakuasi yang dipasang pada
tempat yang bebas dari segala hambatan, menuju titik
kumpul, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu
kasus.
Verif ier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki
rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang digunakan untuk
mengevaluasi implementasi K3. Penanganan kecelakaan kerja
dengan melakukan kerja sama dengan rumah sakit terdekat.
Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan telah
menerapkan Prosedur kerja serta kelengkapan sarana
keselamatan lainnya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 9
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4 .2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja,
Auditee belum memiliki kepengurusan, tetapi Pimpinan
Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 01
September 2015, yang menyetujui apabila pegawai terlibat
atau membentuk serikat pekerja selama demi kebaikan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verif ier :
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan
dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) untuk tahun 2014 – 2016, telah habis masa
berlakunya pada tanggal 18 Agustus 2016. Peraturan
Perusahaan yang baru dalam tahap pemeriksaan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.
Indikator. 4 .2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verif ier :
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan, karyawan
auditee terdiri dari karyawan Staf, karyawan harian dan
karyawan borongan lepas, tidak terdapat karyawan dibawah
umur.