Download - PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHOLEH : NOVA ZANDA
Jabatan Fungsional Pengadaan
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Aplikasi RUP Sistem Informasi RUP
2014
20132012
SPSEV4
E-tendering
SIMPLE
E-Pengadaa
n Langsung
Vendor Mngnt System
Monev Online
SIRUP
Monev online
SIRUP E-Tendering Monev Online
UKP4 - TEPPA
e-PURCHASING – e-CATALOG
e-PURCHASING – e-CATALOG
Next
• Penyedia Beton Ready • Penyedia alat berat• Penyedia aspal hotmix
MANAJEMEN KONTRAK
Definisi Kontrak
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab Undang-undangHukum Perdata Pasal 1313)
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. (Peraturan Presiden RI Nomor 54 Pasal 1 angka 22)
Tahapan Pelaksanaan Kontrak
Penandatanganan Kontrak
Penyerahan Lokasi Pekerjaan
Penerbitan SPMK/SP
Rapat Persiapan Pelaksaan Kontrak
Pemeriksaan bersama lokasi
pekerjaan
Perencanaan Ulang (Bila Perlu)
PIHAK PENANDATANGAN KONTRAK
• Pengguna Anggaran : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Penyedia Barang/jasa : Direksi (yang disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/jasa atau pengurus/karyawan perusahaan berstatus sebagai tenaga kerja tetap (mendapat delegasi wewenang yang sah dari direksi)
PENANDATANGANAN KONTRAK
• Ditandatangani setelah DIPA/DPA di tetapkan• PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep kontrak
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf setiap lembar kontrak (di atas 100 milyar setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak)
• Sekurang-kurangnya 2 rangkap, dibubuhi materai• Berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat
Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak
Penyerahan Lokasi Pekerjaan
• Pekerjaan Konstruksi, jasa konsultansi• PPK berkewajiban menyerahkan Lokasi
Pekerjaan• Melakukan peninjauan lapangan bersama
Pemda/masyarakat setempat• Membuat Berita Acara Penyerahan Lokasi
Kerja
• Menyerahkan lokasi pekerjaan pada bagain tertentu apabila tidak dapat menyerahkan lokasi pekerjaan secara keseluruhan
• Apabila PPK dianggap menunda pelaksanaan pekerjaan, PPK menetapkan dalam Berita Acara sebagai Peristiwa Kompensasi
Peristiwa Kompensasi
PPK membayar ganti rugi• Apabila mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Penyedia berhak meminta perpanjangan penyelesaian waktu • Adendum Kontrak, apabila mengakibatkan
penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian, dituangkan dalam berita acara
Penerbitan SPMK/SP
SPMK • Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultansi• Selambat-lambatnya 14 hari setelah penandatanganan kontrak• Mencantumkan saat paling lambat mulai pekerjaan• Dilakukan setelah serah terima lokasi kerja• Diterbitkan hanya 1 kali untuk seluruh lingkup pekerjaan sesuai
kontrak• tanggal mulai kerja adalah saat awal periode pelaksanaan
pekerjaan sesuai kontrak• Kontrak sederhana/SPK, tanggal dapat sama dengan tanggal
kontrak• Kondisi penanganan darurat, SPMK dapat terbit sebelum
kontrak, memperoleh ijin PA/KPA
SP (Surat Pesanan)• Pengadaan barang dan jasa lainnya• Diterbitkan 14 hari sejak tanggal tandatangan kontrak, • Disetujui/ditandatangani penyedia selambat-lambatnya 7
hari sejak tanggal penerbitan SP• Dibubuhi materai• Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan
sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan barang/jasa lainnya
• Untuk pengiriman barang yang dilakukan secara berkala sesuai rencana kebutuhan, di atur dalam kontrak
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
• Dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan SPMK
• Dilaksanakan oleh PPK (Pihak Kesatu) dan Penyedia (Pihak Kedua)
Tujuan• Membahas, menyamakan persepsi,
menyepakati hal-hal dalam pelaksanaan kontrak
• Meminimalisir kendala dalam pelaksanaan kontrak
• Mencari solusi terhadap kendala yang diduga dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak
Substansi Pembahasan• Pasal-pasal penting dalam dokumen kontrak– Pekerjaan tambah kurang– Denda, pengakhiran, pemutusan kontrak – Mobilisasi dan demobilisasi– Asuransi tenaga kerja
• Prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan– Organisasi kerja– Perpanjangan waktu pelaksanaan– Gambar pelaksanaan/kerja dan kelengkapannya– Pengajuan permintaan pembayaran– Pembuatan addendum kontrak– Jadwal tenaga kerja– Penyempurnaan jadwal pelaksanaan– Serah terima pekerjaan
Peran masing-masing unsur pelaksanaan kontrak• Unsur yang terlibat :– PPK (pihak kesatu)– Penyedia sebagai pelaksana kontrak (pihak kedua)dapat pula dihadirkan :- Konsultan supervisi, pengawas (termasuk dari
unsur K/L/D/I)- Konsultan management- Tim Pendukung serta Tim Teknis PPK
PPK Sebagai pimpinan rapat• Menjelaskan kebijakan teknis pekerjaan• Menjelaskan susunan organisasi pendukung PPK• Membahas tugas penyedia• Menjelaskan mekanisme kerja antara PPK, Penyedia dan Pengawas• Menjelaskan konsekwensi keterlambatan• Menjelasakan waktu dan proses penyerahan pekerjaan/laporan• Menjelaskan standar pelaporan• Membahas metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia• Menekankan tidak ada biaya tambahan untuk quality control• Menekankan bahwa pemerintah dibebaskan dari tuntutan pihak manapun
akibat kelalaian penyedia• Menetapkan barang yang menjadi milik pemerintah yang dapat digunakan
penyedia dalam mendukung pelaksanaan kontrak• Pengusulan dan pembayaran
Penyedia barang/jasa• Menjelaskan rencana kerja• Menjelaskan struktur organisasi serta tugas
dan tanggung jawab• Menjelaskan kualifikasi personel• Menjelaskan rencana mobilisasi• Menjelaskan bagian pekerjaan yang akan di
sub-kontrakan
Konsultan Pengawas/Management• Menjelaskan kedudukannya dalam kontrak• Mencatat seluruh kesepakatan dan dituangkan
dalam berita acara• Menpersiapkan formulir isian (laporan harian,
mingguan, bulanan, perhitungan volume, permintaan kebutuhan penyedia)
• Menjelaskan struktur organisasi• Menjelaskan pengambilan lokasi dokumentasi
Materi yang dibahas dan disepakai• Dokumen program mutu• Organisasi pelaksanaan kontrak• Tatacara pengaturan pelaksanaan pekerjaan• Penyempurnaan jadwal • Jadwal mobilisasi personel• Penentuan lokasi sumber • Rencana pemeriksaan bersama
Pemeriksanaan Bersama dan Perencanaan Ulang
Tujuan• Memeriksa kesiapan penyedia barang/jasa dalam
melaksanakan pekerjaan
Pemeriksanaan terhadap- Memeriksa barang ke tempat produksi- Memeriksa peralatan yang digunakan- Memeriksa fasilitas - Memverifikasi keberadaan tenaga ahli dan personil
pendukung
• Pemeriksanaan barang termasuk inspeksi atas proses pabrikasi/peralatan khusus
• Biaya inspeksi pabrikasi termasuk dalam nilai kontrak
• Mengganti personil/peralatan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan
Pemeriksaan bersama pengadaan barang• Meyakini barang yang dipesan sesuai dengan
kontrak dan siap untuk dikirim• Mengambil langkah nyata dengan memutus
kontrak secara sepihak sesuai pasal 93 (Perpres 70/2012), apabila jumlah tidak mencukupi atau barang tidak diproduksi
PENANGANAN KEGAGALAN TEKNIS
• Identifikasi Kegagalan teknisBarang Pekerjaan konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Tidak sesuai dengan spesifikasi
Bangunan roboh Tergantung jasa yang disebutkan dalam kontrak berupa input, proses, output
Tergantung jasa yang disebutkan dalam kontrak
Performance tidak sesuai dengan karakteristik barag
Bangunan amblas Pelanggaran hak cipta
Tidak berfungsi sebagaimana mestinya
Bangunan retak-retak
Struktur bangunan patah
Penyebab Kegagalan Teknis
Kesalahan Perencanaan• TOR tidak jelas/kurang rinci• Kesalahan atau kurang profesionalnya
perencana dalam penentuan kebutuhan • Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data
penunjang perencanaan yang cukup.• penyimpangan dari prosedur baku, manual
atau peraturan yang berlaku.
Kesalahan Pelaksanaan• Tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur
(SOP)• Tidak mengikuti spesifikasi teknis sesuai
kontrak• Pemalsuan data • Tidak melaksanakan prosedur dengan benar
Kesalahan Pengawasan• Tidak mengikuti KAK• Menyetujui proposal tahapan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan spesifikasi.
Kegagalan Jasa Konsultansi• proses dan produk (mutu atau jumlah) hasil
pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja selama pelaksanaan kontrak sedang berjalan.
• Penyebab kegagalan teknisInput Process Output
Tidak terpenuhinya klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli
Tidak terpenuhinya TOR Terjadinya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)Tidak tersedianya referensi
untuk mendukung tugas jasa konsultansi dengan cukup
Tidak tersusunnya prosedur kerja dan sistem manajemen
mutu
Tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas produk sesuai
dengan kontrakTidak tersedianya sarana dan
prasana Tidak tersusunnya prosedur kerja dan sistem manajemen
mutu Terjadi keterlambatan
penyerahan hasil kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan
kontrak
Penanganan Kegagalan Teknis
• Memberikan peringatan kepada konsultan secara bertahap dari lisan sampai tertulis
• Memberikan sanksi dengan menghentikan kontrak sementara dan denda
• Memberikan sanksi pemutusan kontrak dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
• Tidak memberikan/melakukan pembayaran • Membuat Adendum Kontrak
Perselisihan dalam Pelaksanaan Kontrak
Latar Belakang• Wanprestasi/cidera janji• Pemenuhan atas klaim yang tidak adil• Kurangnya pemahaman terhadap proses
pengadaan barang/jasa• Desain/perencanaan yang buruk• Pemutusan kontrak sepihak dengan alasan
yang tidak kuat
Dokumen pendukung• Dokumen kontrak beserta addendum (apabila
ada)• Bukti kelengkapan administrasi pelaksanaan
kontrak• Bukti surat teguran keterlambatan pekerjaan
dan berita acara rapat pembuktian • Berita acara panitia peneliti pelaksanaan
kontrak
Alternatif pilihan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kontrak• Perpres 54/2010 pasal 94 ayat 1 – Menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat– Diselesaikan diperadilan umum atau di luar
pengadilan sesuai ketentuan perundangan
• Terima kasih