Transcript
Page 1: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK

(Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam

Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Muhammad Earvin Qushairy

11141120000021

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440 H/ 2018 M

Page 2: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di
Page 3: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di
Page 4: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di
Page 5: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di
Page 6: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

vi

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Padang dalam

merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap strategi Pemerintah Kota

Padang dalam melakukan relokasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model

implementasi kebijakan publik Wayne Parson dan teori strategi dari Henry

Mintzberg.

Dengan berbagai strategi seperti perencanaan (intended strategy) berupa

produk hukum, pemetaan lokasi dan pendataan pedagang, kemudian deliberated

strategy berupa pelibatan stakeholder, pembentukan tim terpadu, sosialisasi kepada

pedagang dan pemberian jaminan kepada para preman, akhirnya kebijakan relokasi

pedagang Pasar Bandar Buat dapat diselesaikan, bahkan 1 tahun lebih cepat dari

target, yaitu tahun 2017.

Pola implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang

digolongkan ke dalam model hybrid antara bottom-up dan top-down. Kebijakan

disusun oleh Pemerintah dengan matang, namun mulai dari penyusunan strategi

awal, sosialisasi hingga pelaksanaan relokasi melibatkan banyak pihak demi

mendapatkan feedback yang akan mendukung keberhasilan relokasi.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pasar, Relokasi, Kebijakan Publik, Strategi.

Page 7: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT

atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad

SAW, rasul yang telah membawa umatnya semua dari kegelapan pada masa yang

terang benderang hingga saat ini.

Skripsi yang berjudul “PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN

PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi

Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017)” disusun dalam rangka memenuhi

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu

Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Peneliti menyadari betul dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna,

dan masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai

pihak, peneliti menyadari betul penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, beserta seluruh staff dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Zulkifli, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staff dan

jajarannya.

Page 8: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

viii

3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan,

kritikan dan dorongannya selama ini.

4. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan

dorongannya selama ini.

5. Dr. Haniah Hanafie, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penelitian

ini. Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan dorongannya selama

penelitian ini.

6. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama kuliah.

7. Mahyeldi Ansharullah, Jasman, Hamdani, Aprinal, Syafnion dan

Bahrum yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

8. Orang tua tercinta Iryasman dan Meria Novianti, serta kedua adik

(Sheryn dan Zaky) yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih

sayangnya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini

dengan baik.

9. Keluarga yang telah memberikan dukungan selama peneliti menjalani

kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Tante Eva Rahmi, Om

Nel, Om Del dan Om Wid.

10. Faradiba, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada

peneliti serta menjadi tempat berbagi cerita baik keluh kesah, canda dan

tawa.

Page 9: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

ix

11. Kawan-kawan Ilmu Politik A dan B 2014 UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Rudi, Oktavia, Andre, Faris, Faruq, Denny, Joko, Reza, Silmi,

Andhika, Yayas, Annisa, Billy, Chusnul, Indah, Reni, Robith, Siska,

Ezha, Mahlizar dan Yodi, Alvin, Fitra, Aufar, Milla, Randy, Reno,

Guntur, Najmawan, Indra yang sudah menjadi sahabat terbaik bagi

peneliti selama menjadi mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

12. Sahabat terbaik Anggi, Melanie, Husnan, Reza, Vino, Ryon, Gibran,

Wifa, Fima, Novitri, Khairul, Belia, Sylvi semenjak masa sekolah hingga

saat ini.

13. Kakak-kakak terbaik, Rafsan, Sulthon, Adam, Khalid, Cena, Khairy,

Sutisna, Fikri, Farah, Habibi, Abun, Hakim, Iceng, Faruqi, Irzal, Rizqie,

Aziz, Padlan, Masayu, Tyo, Renaldy, Annisa, Famal, Sultan yang selalu

memberikan masukan dan saran kepada peneliti.

14. Sahabat-sahabat PMII Komfisip, Jaya, Fathin, Tina, Aji, Bisri, Habibah,

Cesa, Muchsin, Al, Arqellin, Kohat, Andes, Firjie, Adnan, Edy, Gaby,

Salsa, Resty Widhis, Fitara, Dimas, Afif dan masih banyak lagi yang

tidak dapat peneliti sebutkan.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas

semangat dan dukungan yang diberikan baik berupa doa, moril maupun

materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Page 10: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

x

Tanpa adanya mereka, peneliti tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan

baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT membalas

kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggungjawab penuh atas segala

kekurangan dalam penelitian ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ciputat, 30 November 2018

Muhammad Earvin Qushairy

Page 11: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

xi

DAFTAR ISI PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ....................................................................... iii PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...................................................................... iv PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................................................... v ABSTRAKSI ..................................................................................................................... vi KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ xiv DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. Pernyataan Masalah ..................................................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................................. 14

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 15

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................... 15

E. Tinjauan Pustaka ........................................................................................................ 16

F. Metode Penelitian ....................................................................................................... 18

F.1. Pendekatan Penelitian ......................................................................................... 18

F.2. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 19

F.4. Analisis Data Penelitian ...................................................................................... 22

G. Sistematika Penulisan ................................................................................................ 23

BAB II KERANGKA TEORI .......................................................................................... 25

A. Pemerintahan Daerah ................................................................................................. 25

B. Pendapatan Asli Daerah ............................................................................................. 27

C. Kebijakan Publik........................................................................................................ 28

C.1. Implementasi Kebijakan Publik ......................................................................... 29

C.2. Model Implementasi Kebijakan Publik ............................................................. 30

D. Implementasi Strategi ................................................................................................ 33

BAB III PROFIL KOTA PADANG DAN PASAR BANDAR BUAT ............................ 36

A. Profil Kota Padang..................................................................................................... 36

B. Profil Pemerintah Kota Padang .................................................................................. 39

B.1. Walikota dan Wakil Walikota (Mahyeldi-Emzalmi) ......................................... 39

B.2. Dinas Perdagangan Kota Padang ....................................................................... 50

B.3. UPTD Pasar Bandar Buat ................................................................................... 51

B.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang ............. 53

C. Profil Pasar Bandar Buat ............................................................................................ 55

Page 12: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

xii

C.1. Sejarah ................................................................................................................ 56

C.2. Pembangunan ..................................................................................................... 56

C.3. Letak Geografis .................................................................................................. 57

C.4. Kondisi Pasar Bandar Buat ................................................................................ 57

D. Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat ...................................................................... 58

D.1. Permasalahan Pasar Bandar Buat ....................................................................... 58

D.2. Tujuan Relokasi ................................................................................................. 61

D.3. Hambatan Relokasi ............................................................................................ 64

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MERELOKASI

PEDAGANG PASAR BANDAR BUAT TAHUN 2017 ................................................. 66 A. Intended Strategy ....................................................................................................... 67

A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang ...... 67

A.2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019 .. 70

B. Deliberated Strategy .................................................................................................. 74

B.1 Pelibatan Stakeholder .......................................................................................... 74

B.2. Sosialisasi Terhadap Pedagang .......................................................................... 78

B.3. Jaminan Kepada Preman .................................................................................... 81

B.4. Pengawasan Pasca Relokasi ............................................................................... 85

C. Analisis Kebijakan ..................................................................................................... 86

C.1. Kategori Strategi ................................................................................................ 86

C.2. Model Implementasi ........................................................................................... 87

BAB V PENUTUP ........................................................................................................... 92 A. Kesimpulan ................................................................................................................ 92

B. Saran.. ........................................................................................................................ 93

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 94

Page 13: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi UPTD Pasar Bandar Buat Dinas Pasar Kota

Padang ...…………………………………………………………………...53

Gambar IV.2 Strategi Sebagai Sebuah Pola …………………………………….86

Gambar IV.3 Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi

Pedagang pasar Bandar Buat Tahun 2017 ……..……………...…………....90

Page 14: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah ……………....4

Tabel I.A.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren ………………. ….…4

Tabel III.A.1 Data Penduduk Kota Padang Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tahun 2003 ………………………………………………………………37

Tabel III.B.2 Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Padang yang Ditetapkan

KPU Kota Padang ………………………………………………………..40

Tabel III.B.3 Perolehan Suara Pilkada Kota Padang Tahun 2014 ………...…...46

Tabel IV.C.1 Model Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat Tahun

2017 ……………………………………………………………………...88

Page 15: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

xv

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAN Kerapatan Adat Nagari

PAD Pendapatan Asli Daerah

PEPARATI Persatuan Pemuda Ranting Tiga

PKL Pedagang Kaki Lima

POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia

RENJA Rencana Kerja

RENSTRA Rencana Strategis

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja

TNI Tentara Nasional Indonesia

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah

Page 16: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Reformasi tahun 1998 adalah puncak curahan hati bangsa Indonesia atas

seluruh bentuk ketidakadilan dan krisis demokrasi buah dari pemimpin yang jauh

dari kata amanah. Perjuangan akan dikabulkannya gairah reformasi tidak hanya

terjadi di Jakarta, melainkan hampir di seluruh pelosok nusantara. Isu yang

berkembang memang berbeda, baik itu pembangunan yang sentralistik, korupsi,

konflik etnis dan sebagainya. Keresahan tersebut terpusat pada rasa gerah melihat

bobroknya pemerintahan kala itu.

Pemerintahan diktator akhirnya tumbang 21 Mei 1998 ditandai oleh

pengunduran diri Presiden Soeharto. Terlepas dari perdebatan yang masih hangat

mengenai konstitusional atau tidaknya pengangkatan Habibie, Indonesia pada

faktanya telah beralih komando.

Tahun 1999 akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan rakyat yang

merasa pembangunan terlalu sentralistik dengan mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Alasan beserta urgensi

pembentukan undang-undang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 pasal 4 dan 5. Dalam pasal 4 tertera bahwa Pemerintah Daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat demi

pelaksanaan asas desentralisasi.1 Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa

1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4.

Page 17: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

2

daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah,

sosial, budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya.2

Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah melalui prinsip

otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dibantu oleh DPRD

berkewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3 adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah

yang dimaksud adalah penyeleggaraan seluruh urusan pemerintahan terkecuali

beberapa aspek yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat seperti pertahanan

dan keamanan.3 Sementara posisi DPRD dalam Pemerintahan Daerah adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.4 Dalam sebuah Pemerintahan Daerah,

pasangan Gubernur/Walikota maupun Bupati dibantu oleh perangkat daerah yaitu

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusannya telah diatur

oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 9

sebagai berikut:5

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5. 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9.

Page 18: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

3

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat.

3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai

kepala pemerintahan.

Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan dan batasan

mengenai pembagian urusan masing-masing pemerintahan untuk tiap tingkatan

agar nantinya tidak ditemukan urusan yang tumpang-tindih.

Berikut adalah klasifikasi urusan pemerintahan: politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.6 Urusan-

urusan tersebut mutlak menjadi domain pemerintahan pusat.

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10.

Page 19: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

4

Tabel I.A.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

No Urusan Pemerintahan Absolut

(Pusat)

Urusan Pemerintahan Konkuren

(Daerah)

1 Politik luar negeri Urusan Pemerintahan Daerah Wajib

(berkaitan dengan pelayanan dasar)

2 Pertahanan

Urusan Pemerintahan Daerah Wajib

(tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar)

3 Keamanan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan

4 Yustisi

5 Moneter dan fiskal nasional

6 Agama Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu urusan pemerintahan konkuren terbagi ke dalam urusan

pemerintahan wajib dan pilihan7. Klasifikasinya sebagai berikut:

Tabel I.A.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

No Wajib

(Pelayanan Dasar)

Wajib

(Non Pelayanan Dasar) Pilihan

1 Pendidikan Tenaga kerja Kelautan dan

perikanan

2 Kesehatan Pemberdayaan perempuan

& perlindungan anak Pariwisata

3 Pekerjaan umum dan

penataan ruang Pangan Pertanian

4 Perumahan rakyat dan

kawasan pemukiman Pertahanan Kehutanan

5

Ketentraman, ketertiban

umum dan

perlindungan

masyarakat

Lingkungan hidup

Energi dan

sumberdaya

mineral

6 Sosial Administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil Perdagangan

7 Pemberdayaan masyarakat

dan Desa Perindustrian

8 Pengendalian penduduk dan

keluarga berencana Transmigrasi

9 Perhubungan

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.

Page 20: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

5

10 Komunikasi dan

informatika

11 Koperasi usaha kecil dan

menengah

12 Penanaman modal

13 Kepemudaan dan olah raga

14 Statistik

15 Persandian

16 Kebudayaan

17 Perpustakaan

18 Kerasipan Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah melalui persetujuan DPRD memiliki wewenang

mengelola Penerimaan Daerah. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah

dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.8 Pendapatan Daerah merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.9

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber dari Penerimaan Daerah terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain.10

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 Melalui PAD

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 1 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 2 dan 3 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 5 Ayat 1. 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 Ayat 18.

Page 21: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

6

pemerintah memiliki acuan bagaimana sebuah daerah dapat membiayai

Pemerintahan Daerah serta pembangunannya sendiri.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain adalah pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang di dapat melalui proses yang sah secara

hukum.12 Retribusi daerah salah satunya di dapat melalui retribusi pasar, oleh

karenanya pasar perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Selain itu,

tata ruang pasar juga menjadi urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah

yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren.

Pasar merupakan penggerak perekonomian masyarakat.13 Baik pemerintah

maupun masyarakat, harus mengetahui pentingnya sebuah pasar untuk memajukan

sebuah perekonomian daerah.14 Perekonomian rakyat memiliki hubungan

ketergantungan dengan pasar. Pasar sudah menjadi jantung perekonomian dan telah

menyatu dalam kehidupan masyarakat. Menurut Irman Gusman, untuk

merefleksikan ekonomi kerakyatan, kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada

rakyat. Setelah ekonomi collapse, di beberapa daerah akan tumbuh kegiatan

12 Muchlisin Riadi, “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, artikel diakses dari

www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1 pada tanggal 10 Februari

2018 pukul 10:16 WIB. 13 “Pentingnya Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat”, artikel diakses dari

http://www.ayopreneur.com/entrepreneurship/pentingnya-melakukan-revitalisasi-pasar-rakyat

pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 14:29 WIB. 14 “Pentingnya Sistem Pengelolaan Pasar Yang Baik”, artikel diakses dari

https://denpasarkota.go.id/index.php/baca-artikel/474/Pentingnya-Sistem-Pengelolaan-Pasar-

Yang-Baik pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 14:29 WIB.

Page 22: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

7

perekonomian dari level rakyat kecil berupa pasar tradisional yang memberikan

kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.15

Perhatian pemerintah terhadap sebuah pasar khususnya tradisional akan

memberikan beberapa dampak positif terhadap pengembangan daerah antara lain

menghasilkan produk-produk unggulan dan khas dari suatu daerah, menangkap

potensi masyarakat baik itu industri kecil maupun menengah, hingga meningkatkan

retribusi.16 Itulah mengapa pasar harus mendapat perhatian lebih, khususnya dari

pemerintah, baik itu fisik maupun tatanan sosial ekonomi di dalamnya.

Pemilihan Kota Padang, sebagai objek penelitian bukanlah tanpa alasan.

Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19

Kabupaten/Kota yaitu; Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,

Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota

Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padang.17

Tatanan bermasyarakat dan segala aturan adat baik itu kondisi sosial,

ekonomi, politik masyarakat Minang diatur dalam tambo Minangkabau. karya

sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan

15 “Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Kerakyatan”, artikel diakses

dari http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-

kerakyatan pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15:19 WIB. 16 Sri Muljaningsih, “Keberadaan Pasar Memberikan Multplier Effect Terhadap

Pengembangan Ekonomi Wilayah”, Agribisnis Kerakyatan, Vol 1, No 2, 2008, halaman 35. 17 “Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”, artikel diakses dari

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/341 pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 11:29 WIB.

Page 23: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

8

asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam Minangkabau. Tambo

Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Tambo berasal

dari bahasa Sanskerta, tambay yang artinya bermula.

Tambo memberi penjelasan bahwa suku Minangkabau berasal dari tigo

luhak (tiga sumur) yaitu Luhak Tanah Data (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten

Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto), Luhak Agam (Kabupaten

Agam dan Kota Bukittinggi) serta Luhak Limopuluah Kota (Kabupaten Lima Puluh

Kota dan Kota Payakumbuh). Tiap-tiap luhak memiliki karakteristik penduduknya

masing-masing, Luhak Tanah Data dengan penduduknya yang ramah, Luhak Agam

yang lebih emosional serta Luhak Limo Puluah Kota dengan masyarakatnya yang

berfikiran dingin dan rukun.18

Seperti apa yang tercantum dalam tambo Minangkabau, Kota Padang

bukanlah daerah asal suku Minangkabau. Namun sebagai ibu kota Provinsi

Sumatera Barat, Kota Padang menjadi pusat pertemuan berbagai suku yang ada di

Minangkabau, bahkan juga sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang bukan

berasal dari suku Minangkabau. Keadaan ini menjadikan Kota Padang sebagai kota

dengan penduduk yang begitu heterogen. Hal ini tentunya juga berdampak kepada

implementasi sebuah kebijakan, Pemerintah Kota Padang harus menyusun langkah-

langkah strategis agar apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota dapat

ditangkap dan direspon positif oleh masyarakat. Itulah mengapa, keberhasilan

Pemerintah Kota dalam menerapkan kebijakan relokasi di tengah masyarakat yang

18 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek

Moyang Orang Minang (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 32.

Page 24: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

9

begitu heterogen menjadi sebuah fenomena menarik dan layak untuk diteliti lebih

dalam.

Gempa dahsyat yang mengguncang kota Padang pada tahun 2006 meluluh-

lantakkan kota Padang. Beberapa kawasan perdagangan terkena dampak

dahsyatnya guncangan gempa. Belum usai revitalisasi, Kota Padang kembali

diguncang gempa dahsyat pada tahun 2009. Beberapa kawasan di Kota Padang

mulai tidak layak dan jauh dari kata kenyamanan. Kerugian diperkirakan mencapai

Rp. 21,5 Triluin.19 Kerugian besar tersebut disebabkan oleh banyaknya fasilitas

umum yang hancur, serta lumpuhnya perekonomian Kota Padang akibat banyak

bangunan pasar yang sudah tak layak pakai.

Pasca gempa, banyak pedagang kehilangan tempat di mana seharusnya

mereka berdagang.20 Bagi mereka yang tempat berdagangnya masih bisa digunakan

pun tetap merasa “was-was” mengingat bangunan tempat mereka berdagang bisa

roboh kapan saja. Bagi para pedagang, tak ada pilihan lain selain berdagang di

pinggir jalan raya. Mereka bergerombol di pinggir trotoar bahkan memakan badan

jalan. Para pedagang yang sebelumnya memiliki toko di blok-blok yang telah

disediakan bertransformasi menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).21 Semrawutnya

jalan raya, area dagang, serta terbatasnya lahan parkir menjadi sumber utama

19 Umi Kalsum, “Total Kerugian Gempa Sumbar Rp 21,5 Triliun”, artikel diakses dari

http://www.viva.co.id/berita/nasional/105885-total-kerugian-gempa-sumbar-rp-21-5-triliun pada

tanggal 21 September 2017 pukul 14:03 WIB 20 Indra Wisnu Whardana, “Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa Gejolak”,

artikel diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/23/oltdc0384-wali-

kota-padang-pindahkan -6000-pedagang-tanpa-gejolak pada tanggal 21 September 2017 pukul

14:38 WIB. 21 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Jakarta: Gramedia, 2004),

halaman 8.

Page 25: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

10

kemacetan. Itulah mengapa relokasi pedagang di Pasar Bandara Buat menjadi tugas

utama bagi Pemerintah Daerah Kota Padang.

Relokasi Pasar Bandar Buat mulai dicanangkan Pemerintah Kota Padang

periode sebelumnya, di bawah komando Fauzi Bahar selaku Walikota Padang

periode 2004-2009 dan 2009-2014. Pemerintah Daerah Kota Padang membuatkan

lahan untuk berdagang sementara. Pedagang diajak untuk menempati fasilitas baru

sebagai tempat berdagang dan meninggalkan tempat berdagang sebelumnya.

Namun, program tersebut dapat dikatakan gagal total.

Permasalahan yang terdapat di lapangan nyatanya begitu kompleks dan

tidak sesederhana yang terlihat. Masalah yang awalnya diperkirakan hanya meliputi

permasalahan primer seperti ketersediaan lapak di pasar, nyatanya memiliki

permasalahan sekunder seperti pedagang yang menolak pindah karena lokasi awal

mereka strategis, sudah memiliki langganan di lokasi sebelumnya serta penguasaan

lahan oleh preman-preman setempat.

Banyak pihak menentang kebijakan tersebut, termasuk para pedagang,

mereka berpendapat bahwa lokasi-lokasi baru tersebut tidak strategis dan minim

pembeli. Kebijakan tersebut berakibat fatal, berujung pada kericuhan yang

menyebabkan para pedagang melakukan demonstrasi dan melempari rumah dinas

Walikota Padang dengan tomat, cabai dan barang dagangan lainnya.

Kepentingan Pemerintah Kota Padang tentunya memenuhi kewajiban

penyempurnaan tata ruang kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara visual terlihat indah, selaras

dan harmoni. Tidak hanya itu, pasar yang kondusif juga akan mempermudah proses

Page 26: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

11

penarikan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara kepentingan para pedagang adalah bagaimana mereka dapat menafkahi

diri sendiri dan keluarga. Dalam keadaan tidak menguntungkan seperti ini (pasca

bencana), dua kepentingan tersebut mungkin akan sulit untuk bertemu. Sebagai

pemangku kebijakan, Pemerintah Kota tentunya harus lebih legowo, mampu untuk

mempertemukan, bukan membenturkan dua kepentingan tersebut.22

Pedagang yang enggan untuk dipindahkan tentunnya bukan tanpa alasan.

Sudah nyaman menempati kios yang telah lama mereka huni menjadi alasan utama

mereka untuk menolak relokasi. Proses relokasi akan mengganggu pemasukan,

terlebih bagi mereka yang telah memiliki pelanggan setia. Ketakutan pedagang

adalah bahwa tidak hanya pedagang yang harus beradaptasi terhadap lokasi

berdagang yang baru, melainkan juga para pembeli.

Atmosfer berbeda terjadi pada saat Pemerintah Kota beralih komando,

kepada Mahyeldi - Emzalmi selaku Walikota dan Wakil Walikota beserta susunan

perangkat daerahnya. Di luar ekspektasi, kebijakan tersebut berjalan dengan lancar

tanpa ada hambatan besar. Pembenahan pasar menjadi misi utama Pemerintah Kota

Padang periode 2014-2019.23 Tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pasar Kota Padang tahun 2014-2019, Pemerintah Kota Padang memiliki misi

“Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar.”24 Pemerintah Kota di

22 Sally Angelia, “Kajian Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Pasar Raya Padang

Terhadap Upaya Penataan Dan Relokasi”, Tesis Universitas Andalas Jurusan Magister

Perencanaan Pembangunan, 2017. 23 “Rencana Strategis (Restra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019”, diakses dari

http://bappeda.padang.go.id pada tanggal 23 September pukul 14:10 WIB . 24 “Rencana Strategis (Restra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019”, diakses dari

http://bappeda.padang.go.id pada tanggal 23 September pukul 14:10 WIB.

Page 27: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

12

bawah komando Mahyeldi memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah

Kota sebelumnya bahwa Pasar Bandar Buat sudah tidak layak dan harus segera

dibenahi. Relokasi terhadap pedagang menjadi pilihan Pemerintah Kota Padang.

Pedagang secara swadaya pindah ke lokasi baru yang disediakan. Terhitung

semenjak menduduki jabatan hingga 2018 ini, Pemerintah Daerah Kota Padang

tercatat telah berhasil merelokasi 6000 lebih pedagang tanpa gejolak.25 Dikatakan

bahwa relokasi tersebut merupakan komitmen bersama antara pedagang,

Pemerintah Kota Padang serta dibantu oleh TNI, Polri dan Satpol PP. “Ini

merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara pedagang,

pemerintah dan dukungan masyarakat”26 Ujar Mahyeldi saat menonton langsung

proses relokasi.

Pasar Bandar Buat sendiri termasuk ke dalam klasifikasi pasar tradisional.

Mengacu kepada perbedaan antara pasar modern dan tradisional, Pasar Bandar

Buat memenuhi keseluruhan aspek yang menjadikan sebuah pasar tergolong dalam

pasar Tradisional antara lain kondisi produk yang cenderung fresh, solidaritas

penjual, harga jual produk, fasilitas, sistem jual beli yang masih tawar menawar

beserta jam buka pasar.27

25 Indra Wisnu Whardana, “Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa Gejolak”,

artikel dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/23/oltdc0384-wali-kota-

padang-pindahkan -6000-pedagang-tanpa-gejolak diakses pada 21 September 2017 pukul 11:30

WIB. 26 Al Mangindo Kayo, “Pemindahan Ratusan Pedagang Pasar Bandar Buat Minus Gejolak”,

artikel diakses dari http://m.valora.co.id/berita/7106/pemindahan-ratusan-pedagang-pasar-bandar-

buat-minus-gejolak.html pada 23 September 2017 pukul 15:38 WIB. 27 Yoshi Natania, “6 Perbedaan Pasar Tradisional vs Modern”, artikel diakses dari

https://travel.idntimes.com/destination/yoshi/pasar-tradisional-vs-pasar-modern/full pada 6 Maret

2018 pukul 19:38 WIB.

Page 28: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

13

Trend akan munculnya waralaba-waralaba pasar modern tidak lantas

membuat pemerintah harus lengah terhadap pasar tradisional. Pemerintah wajib

untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional guna menjaga eksistensi

pasar tradisional. Pemerintah harus melakukan revitalisasi berupa perbaikan fisik

pasar, peningkatan kapasitas pengelola pasar, membantu para pedagang dalam

pencarian modal hingga bekerja sama dengan paguyuban pasar.28 Poin-poin

tersebut perlu kiranya menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena pasar

tradisional memiliki bidikan konsumen tersendiri.

Tidak hanya Pasar Bandar Buat, sederet relokasi juga berhasil dilakukan,

antaranya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di tugu Pasar Raya Padang ke Kapal

Kuliner.29 Relokasi pedagang di Pasar Lubuk Buaya, dan lainnya. Total ada sekitar

17 (Tujuh Belas) pasar rakyat yang menjadi target pembenahan.30

Pemerintah Kota Padang bertekad untuk selalu melaksanakan pembenahan

pasar secara persuasif meskipun kepada pedagang yang berjualan tidak disiplin.

"Kami tetap memandang pedagang sebagai saudara, sehingga saat pemindahan

tidak ada gejolak atau konflik," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang,

Endrizal.31

28 Helina Kuncahyawati, “Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar Menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014: Pasar Krendetan”, diakses dari

related:repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7548/JURNAL.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y jurnalmengenaipasar pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19:50 WIB. 29 M. R. Denya Utama, “Pemkot Padang Jadikan Kapal Kuliner Relokasi PKL”, artikel

diakses dari http://sumbar.antaranews.com/berita/186123/pemkot-padang-jadikan-kapal-kuliner-

relokasi-pkl.html pada tanggal 24 September 2017 pukul 15:49 WIB. 30 M. R. Denya Utama, “Revitalisasi 17 Pasar Rakyat di Padang Bertahap”, artikel diakses

dari http://www.antarasumbar.com/berita/176972/revitalisasi-17-pasar-rakyat-di-padang

bertahap.html pada tanggal 24 September 2017 pukul 16:01 WIB. 31 M. R. Denya Utama, “Pemkot Secara Persuasif Relokasi Pedagang”, artikel diakses dari

http://www.antarasumbar.com/berita/198082/pemkot-secara-persuasif-relokasi-pedagang.html

pada tanggal 24 September 2017 pukul 16:15 WIB.

Page 29: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

14

Keberhasilan serupa pernah dicapai oleh Joko Widodo pada tahun 2011

silam. Tiga periode sebelum Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo, selalu

mendapat penolakan dan ultimatum pembakaran kantor Walikota oleh pedagang.

Ultimatum pembakaran sudah bukan sekedar ancaman di Solo. Tercatat sudah dua

kali kantor Walikota dibakar masyarakat, yaitu pada tahun 1998 dan 1999. Jokowi

akhirnya melakukan negosiasi alot dengan berbagai paguyuban dan pedagang

hingga akhirnya relokasi berhasil dilakukan. 32

Keberhasilan Jokowi tersebut menjadi acuan bagi peneliti dan menimbulkan

ketertarikan lebih untuk meneliti fenomena yang ada di Kota Padang. Terlebih,

tentunya fenomena Solo dan Padang akan berbeda dikarenakan perbedaan kondisi

sosial masyarakat dan geopolitiknya. Dalam hal ini, yang menjadi fokus peneliti

bukanlah perbandingan kebijakan Pemerintah Kota Padang antara periode Fauzi

Bahar maupun Mahyeldi, melainkan strategi Pemerintah Daerah Kota Padang, yang

memberi dampak signifikan dalam upaya merealisasikan kebijakan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan serta pasca kebijakan tersebut terlaksana.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, peneliti memutuskan untuk

meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam beberapa pertanyaan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam kebijakan

relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang 2017?

32 “Memimpin Solo ala Jokowi”, artikel diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml pada tanggal 5

Maret 2018 pukul 13:50 WIB.

Page 30: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

15

2. Model implementasi kebijakan apa yang dipakai dalam kebijakan

relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam kebijakan

relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang tahun 2017.

2. Mengetahui model implementasi kebijakan yang dipakai dalam

kebijakan relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang 2017.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini dapat terpecahkan, maka dari itu peneliti

mengharapkan hasil penelitian ini sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat

antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan

bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi kebijakan daerah.

2. Selanjutnya peneliti mengharapkan penelitian ini nantinya dapat

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang

kajian Pemerintahan Lokal.

Page 31: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

16

E. Tinjauan Pustaka

Demi memperoleh data bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan,

peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah

lebih dahulu dilaksanakan. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan research dari

berbagai jurnal dan buku untuk membuka gambaran bagi peneliti pribadi dalam

melakukan penelitian ini.

Pertama, buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2 Juni 2013: 147-158

tulisan Tatiek Mariyati, dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Publik

dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”. Jurnal ini

memiliki beberapa fokus, salah satu yang paling dekat dengan tema tulisan kali ini

adalah bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam memberikan pernyataan

kebijakan, berupa peraturan perundang-undangan, aksi kebijakan dan evaluasi

dapat menentukan strategi selanjutnya dalam implementasi kebijakan tersebut.33

Kedua, tesis Asri Dwi Asmarani, mahasiswa Program Magister

Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia dengan judul “Strategi

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT

dan AHP”. Fokus dari penelitian tersebut adalah bagaimana pemilihan strategi

terbaik dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian

tersebut adalah pemilihan strategi haruslah menjadikan peningkatan ekonomi mikro

masyarakat sebagai target utama pembangunan.34

33 Tatiek Mariyati, “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan

Pengembangan Pengguna Internet,” Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol 11, No 2, 2013, halaman

147-148. 34 Asri Dwi Asmarani, “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten:

Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”, Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan

Publik, Universitas Indonesia, 2010.

Page 32: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

17

Ketiga, adalah jurnal Politik UI Vol 3 No 1 karya Edi Suharto, PhD dengan

judul “Modal Sosial dan Kebijakan Publik.” Jurnal ini mengaitkan hubungan antara

modal sosial dan kebijakan publik dengan melihat relasi di antara keduanya. Edi

Suharto mencoba memakai logika terbalik bahwa tak hanya modal sosial yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, namun pelaksanaan kebijakan yang

baik juga dapat semakin mengembangkan modal sosial. Menurut Edi, dalam

konteks kebijakan publik, modal sosial merujuk pada political will, dan

menciptakan jaringan serta kepercayaan melalui interaksi bersama masyarakat.35

Keempat, jurnal Prisma Vol 32 No 1 karya Edward Aspinall dengan judul

“Perselingkuhan Bisnis & Politik: Kapitalisme Indonesia Pasca Otoritarianisme.”

Jurnal ini adalah hasil penelitian sekaligus tanggapan terhadap buku The Rise Of

Capital karya Richard Robinson. Penelitian ini meletakkan analisisnya kepada

kelas dan ekonomi dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Jurnal ini mengenai

kemenangan modal dalam demokratisasi pasca Orde Baru.36

Kelima buku karya M Alfan Afian dengan judul “Menjadi Pemimpin

Politik.” Buku ini menjelaskan temuan bahwa eratnya kaitan antara pragmatisme

dengan dampaknya terhadap implementasi kebijakan maupun sebuah kontestasi

politik. Sistem filsafat pragmatism menekankan hasil akhir, sehingga terbuka

terhadap berbagai metode.37 Dalam hal ini pemegang modal terkuat cenderung

35 Edi Suharto, “Modal Sosial dan Kebijakan Publik,” Jurnal Politik UI, Vol 3, No 1, 2017,

halaman 9. 36 Edward Aspinall, “Perselingkuhan Bisnis & Politik : Kapitalisme Indonesia Pasca

Otoritarianisme,” Jurnal Prisma, Vol 32, No 1, LP3ES, 2013, halaman 2. 37 M Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),

halaman 39.

Page 33: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

18

lebih mudah untuk menarik simpati dari individu maupun kelompok pragmatis,

entah itu dalam implementasi kebijakan maupun kontestasi politik.

Berdasarkan tinjauan atas berbagai penelitian dan dan jurnal di atas,

didapatkan perbedaaan antara penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan

penelitian yang Insyaallah ingin peneliti realisasikan ini. Perbedaannya terletak

pada cara melihat sebuah strategi dan dampaknya terhadap sebuah implementasi

kebijakan. Tak hanya itu, penelitian kali ini juga menambahkan unsur-unsur kajian

politik lokal. Kajian tersebut tentunya penting untuk diikutsertakan karena menurut

hemat peneliti, tidak ada strategi terbaik, sehingga dapat diterapkan di lahan

kebijakan yang berbeda. Tinjauan di atas akan peneliti jadikan acuan agar penelitian

kali ini dapat memberikan manfaat yang berbeda.

F. Metode Penelitian

F.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti permasalahan ini

adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

kadangkala juga disebut sebagai penelitian fenomenologik, naturalistik atau

hermenetik yang didasarkan kepada paradigma berfikir.38 Penelitian kualitatif

bertujuan menghasilkan penelitian yang mendalam dengan meminimalisir atau

bahkan tanpa campur tangan manusia. Dalam penelitian kualitatif, realita adalah

suatu hal yang jamak dan hanya dapat diteliti secara menyeluruh.

38 D. D. Williams, Hand Out Penelitian Kualitatif (Padang: Universitas Negeri Padang,

2006), halaman 3.

Page 34: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

19

Peneliti memilih kualitatif sebagai metode penelitian karena ingin lebih

mengeksplorasi lebih mendalam subjek dan objek yang akan diteliti. Hal ini

dikarenakan kelebihan kualitatif adalah lebih mengandalkan pada tindakan dan

pikran responden39. Selain itu menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif

menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan data statistik atau cara

kuantifikasi lainnya. Secara prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.40

Sifat deskriptif tersebut akan membantu fokus peneliti dalam memberi

jabaran mengenai strategi yang dipersiapkan Pemerintah Daerah Kota Padang

dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat tahun 2017 yang lancar tanpa

gejolak.

F.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian “Pemerintah

Daerah dan Kebijakan Publik: Studi Mengenai Strategi Pemerintah Daerah Kota

Padang dalam Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017” mencakup

wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Data diakses dan dikaji melalui beberapa sumber seperti media cetak

maupun elektronik, jurnal, buku, skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan

dengan judul penelitian dan dapat menunjang pemahaman maupun pengetahuan

peneliti.

39 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2009), halaman 92. 40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2006), halaman

4.

Page 35: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

20

Sementara untuk interview, peneliti melakukan wawancara terhadap

Pemerintah Kota Padang dalam hal ini walikota dan wakil walikota, beserta

perangkat daerah lainnya. Selain itu demi memperkuat data, peneliti juga

mewawancarai orang terdekat mereka, pengamat politik nasional maupun daerah,

pemuka masyarakat, pedagang pasar Bandar Buat maupun masyarakat awam

selaku pembeli setia di Pasar Bandar Buat.

F.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan serta

hasil dari observasi baik itu bahan bacaan maupun lapangan dan interview yang

dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sebelum

digunakan dalam proses analisis penelitian, data yang telah diperoleh

dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.

Berdasarkan sumber pengambilannya data dibedakan atas dua macam, yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber-sumber terkait, seperti dari pihak

Pemerintah Kota Padang, orang-orang terdekat mereka, pemuka masyarakat,

pengamat politik nasional maupun daerah, pedagang Pasar Bandar Buat,

masyarakat dan pemuka masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

telah ada, dan juga dari bahan bacaan yang telah tersedia. 41

41 Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011),

halaman 146.

Page 36: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

21

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif beberapa tahun terakhir

menjadi trend tersendiri di kalangan peneliti dalam mempelajari langsung

pengalaman eksekutor maupun legislator dan kebijakannya.42 Trend ini “sengaja”

dimunculkan guna mempermudah para pembaca/penikmat hasil penelitian tersebut

untuk memahami bagaimana penelitian tersebut dilakukan.

Metode Kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, dalam

penelitian ini, wawancara mendalam dan transparan dilakukan dengan berbagai

aktor kebijakan itu sendiri, mulai dari konseptor, pelaksana hingga target dari

implementasi kebijakan itu sendiri. Dengan transparansi yang dihadirkan dalam

penelitian kualitatif, maka sistematis atau tidaknya penelitian tersebut dapat

ditelaah.

Seiring perkembangan studi zaman, metode kualitatif sering diistilahkan

dengan “payung” baru yaitu metode interpretif. Maksudnya disini adalah, peneliti

diberikan otonomi lebih untuk memberikan tafsiran terhadap data-data empirik

yang didapatkan dari hasil observasi.

Pengamatan adalah jantung dari sebuah penelitian, oleh karenanya, peneliti

melakukan wawancara ke beberapa pihak yang bias dikategorikan sebagai “peserta

dalam kejadian”. Dalam metode kualitatif, peneliti diperkenankan mengambil

peran untuk menentukan arah jalannya pembicaraan.43 Pihak-pihak yang

diwawancarai yaitu Walikota Padang, Sekretaris Dinas Perdagangan, Kepala

UPTD Pasar Bandar Buat, Ketua Pemuda Lubuk Kilangan, Kepala Seksi

42 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, (Bandung: Nusa Media, 2014), halaman 569. 43 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, halaman 577.

Page 37: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

22

Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, serta pedagang di Pasar

Bandar Buat.

Tidak hanya itu, seiring dengan pelaksanaan wawancara, peneliti juga

mendapatkan akses terhadap beberapa sumber data lainnya berupa dokumen

maupun bacaan lainnya baik dokumen cetak maupun berupa soft file, antara lain

kondisi Pasar Bandar Buat, RENSTRA Kota Padang tahun 2014-2019, RPJMD

Kota Padang tahun 2014-2019 dan beberapa data lainnya. Untuk data historis,

peneliti menggunakan data yang tersedia dari beberapa buku, website Pemerintah

Daerah Kota Padang, maupun media daring lainnya.

Setelah akses terhadap data terlaksana, analisis terhadap kebijakan “Strategi

Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun

2017” dapat dilakukan. Namun, antara proses analisis dan kerja lainnya seperti

turun ke lapangan dan pola kerja di atas meja sukar untuk dipisahkan.44

F.4. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian untuk mengelola data yang sudah dikumpulkan,

peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan

akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.45 Metode yang dipakai dalam

membahas penelitian di atas berdasarkan teori strategi dan model implementasi.

44 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, halaman 578. 45 Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan, halaman 100.

Page 38: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

23

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan

dalam mempelajari penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini kedalam

beberapa bab berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti berusaha menguraikan

permasalahan yang melatarbelakangi penulisan dengan pembahasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, sistematika penulisan serta tujuan terkait dalam penelitian mengenai

“Pemerintah Daerah dan Kebijakan Publik: Studi Mengenai Strategi Pemerintah

Daerah Kota Padang dalam Kebijakan Relokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat

(Banda Buek) Tahun 2017” dengan melalui pendekatan modal politik, kebijakan

publik serta pembangunan daerah sebagai pendekatan yang menjelaskan pokok

permasalahan penelitian ini yang berdasarkan pada metode penelitian kualitatif.

Bab II Tinjauan teori. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori yang

dipakai dalam penulisan penelitian ini, yakni teori kebijakan publik, strategi dan

Pemerintah Daerah. Bagaimana teori ini dapat menjawab rumusan masalah yang

tertulis di dalam pendahuluan, dan relevansi dari teori ini apakah layak untuk

dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.

Bab III diisi dengan biografi secara keseluruhan dari Pemerintah Kota

Padang, baik latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, partai dan berbagai

pihak pendukung serta sepak terjang dalam dunia politik. Selain itu pada bab III ini

juga digambarkan profil singkat mengenai pasar Bandar Buat serta kondisi

geografis maupun kondisi sosial masyarakatnya.

Page 39: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

24

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab IV dikaji secara

terperinci mengenai strategi yang dipersiapkan Pemerintah Kota Padang mulai dari

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan sehingga kebijakan relokasi

pedagang Pasar Bandar Buat bisa terlaksana.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran peneliti

yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Kesimpulan dan saran ini diperoleh

dari hasil-hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini.

Page 40: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

25

BAB II

KERANGKA TEORI

Sebagai landasan berpikir dalam menjawab masalah, serta untuk

memperkaya wawasan peneliti, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori

yang dapat menunjang penelitian ini.

A. Pemerintahan Daerah

Pembangunan secara sentralistis pada mulanya merupakan trend negara

berkembang di 1950-an. Munculnya trend ini pada mulanya diakibatkan pemikiran

bahwa terbatasnya sumber daya haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin. Itulah

mengapa cukup ada satu kepala dalam mengurus pembangunan sebuah negara,

yaitu pusat. Selain itu, sentralisasi juga diyakini sebagai pemacu pertumbuhan

ekonomi industri. Pemikir-pemikir desentralisasi tidak disukai pada masa itu dan

teori-teorinya cenderung dituduh sebagai pemecah-belah bangsa.

Tidak berlangsung lama, trend pembangunan sentralistis 1950-an mendapat

hadangan besar ketika mulai menginjak 1960-an. Pertumbuhan ekonomi di negara

berkembang cenderung lamban, popularitas serta efektivitas teori pembangunan

terpusat mulai dipertanyakan.1 Pertumbuhan ekonomi yang terlalu timpang

membuat negara-negara berkembang melihat adanya urgensi kuat bahwa

desentralisasi butuh untuk mendapat lirikan. Indonesia merupakan salah satu negara

yang pada akhirnya sadar akan pentingnya pembangunan desentralistik.

1 E. Koswara, Teori Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press, 2001),

halaman 71.

Page 41: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

26

Otonomi Daerah menurut definisinya adalah keleluasaan yang diperoleh

oleh pemerintah daerah guna mengurus rumah tangga daerahnya.2 Beberapa poin

yang perlu menjadi perhatian dalam memahami otonomi daerah adalah Pemerintah

Daerah serta pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara dari

pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki dua tingkatan yakni

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Merujuk pada penelitian ini,

yang akan mendapat perhatian besar adalah pemerintah kota yang mana terdiri dari

walikota, serta perangkat daerah meliputi secretariat daerah, dinas daerah dan

lembaga teknis daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

telah mengatur fungsi Pemerintah Daerah antara lain:3

a. “Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana

hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.”

2 E. Koswara, Teori Pemerintahan Daerah, halaman 67. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Page 42: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

27

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, sang penyelenggara baik itu

tingkat provinsi maupun kota memiliki wewenang wajib dan pilihan. Jika dilihat

secara umum, kewenangan wajib Pemerintah Daerah mencakup segala urusan

daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat. Sementara

kewenangan yang bersifat pilihan adalah urusan sesuai kondisi nyata yang ada di

daerah dan berhubungan dengan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu,

kondusivitas pasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan baik itu ekonomi

maupun infrastruktur. Maka dari itu, Pemerintah Daerah berkepentingan dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal untuk meningkatkan

kesejahteran daerah dan pemberi support utama pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut

sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan daerah

lainnya yang sah.4

Sementara menurut Herlina, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain yang sah dalam

menggali pendanaan dan pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asa desentralisasi.5

4 Warsito, Hukum Pajak, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2001), halaman 128. 5 Herlina Rahman, Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Arifgosita, 2005), halaman 38.

Page 43: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

28

Pasar memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap pendapatan asli

daerah, satu diantaranya didapat dari retribusi pelayanan pasar. Retribusi sendiri

merupakan pungutan daerah atas pemberian izin dan pelayanan. Meskipun tidak

tegas diatur oleh Undang-Undang, namun retribusi dibutuhkan guna memberikan

pelayanan bersifat direct kepada masyarakat. Pemerintah diizinkan memungut

retribusi dari berbagai kegiatan di pasar seperti parkir, kebersihan dan izin usaha.

Maka dari itu, pemerintah berkewajiban menciptakan kondusivitas pasar seperti

tertibnya lahan dagang, area parkir dan pengaturan terhadap kemacetan.

C. Kebijakan Publik

Teori yang selanjutnya berkaitan dengan penelitian ini adalah teori

mengenai kebijakan publik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada

suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik

individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas

manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau

aturan sosial, atau setidakya oleh tindakan bersama.6

Konsep yang sering menjadi perhatian adalah mana publik dan mana privat.

Istilah publik dan privat mulai dikenal sejak jaman romawi kuno yaitu res publica

dan res priva (Koinion & Idion). Ketegangan antara publik dan privat terus menjadi

bahasan ekonomi dan politik, hingga pada akhirnya terciptanya gagasan pasar

dalam upaya pertemuan dua gagasan itu.

6 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta:

Kencana, 2011), halaman 3.

Page 44: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

29

Bahasan selanjutnya adalah mengenai apa itu kebijakan. Dalam

penggunaannya secara umum, frasa kebijakan dianggap merupakan suatu

keputusan yang lebih besar dari keputusan tertentu namun tidak serumit gerakan

sosial.7 Sudut pandang tingkat analisis kebijakan berada pada posisi tengah.

C.1. Implementasi Kebijakan Publik

Teori implemetasi kebijakan publik muncul dan berkembang di Amerika

Serikat pada 1970-an. Pada mulanya, hingga 1960-an anggapan yang berkembang

bahwa mandat politik merupakan hal yang jelas dan dapat langsung dilaksanakan

oleh administrator publik berdasarkan keputusan pengambil kebijakan.

Berkembangnya teori implementasi kebijakan dipicu oleh pesimisme awal 1970-an

melihat bukti secara gamblang mengenai gagalnya implementasi.

Studi implementasi sendiri merupakan studi mengenai perubahan.

“Bagaimana bisa terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia

juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana

organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan

berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan

apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda”8

7 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman

14. 8 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman

463.

Page 45: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

30

Sederhananya, implementasi adalah bagaimana memunculkan sebuah

kemungkinan (keberhasilan) suatu tindakan. Implementasi kebijakan sendiri bisa

dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan sebuah kebijakan berdasarkan tujuan

kebijakan itu sendiri dengan berbagai interaksi dan sistem politik di dalamnya.

C.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

C.2.1. Model atas-bawah

Secara ringkas, menekankan kepada kemampuan sang konseptor dan

pembuat kebijakan demi menghasilkan kebijakan yang tegas serta controlling

dalam pelaksanaan kebijakan. Model atas-bawah juga dikenal sebagai model

rasional dan muncul pertama kali dalam studi implementasi kebijakan, teori ini

didasari oleh asumsi bahwa implementasi kebijakan berpusat kepada pemerintah

pusat. Pendukung dan penulis model ini adalah Pressman dan Wildavsky (1973),

Van Meter dan Van Horn (1975), Bardach (1977), serta Sabatier dan Mazmanian

(1979, 1980)

Pendekatan yang digunakan oleh penganut paham atas-bawah adalah

pendekatan preskriptif9 dengan tafsiran kebijakan sebagai faktor input dan

implementasi sebagai faktor output.10 Preskriptif di sini adalah penekanan definisi

tujuan yang ditetapkan dari atas , bukan pada pelaksana kebijakan yang berada di

lapangan. Teori ini berasumsi bahwa tujuan kebijakan murni dari pembuat

9 Preskriptif menurut Bruner adalah sebuah pendekatan untuk menetapkan metode yang

optimal. Sementara itu preskriptif bagi Reigeluth Goal oriented, pendekatan yang dimaksudkan

untuk mencapai tujuan.

(lihat: www.asikbelajar.com/2014/04/teori-deskriptif-dan-preskriptif.html?) 10 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, halaman 130.

Page 46: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

31

kebijakan. Tujuan yang telah disepakati memiliki hubungan linier dengan pola

implementasinya. Teori ini memperlihatkan besarnya kekuatan elit yang berkuasa,

dan tentunya bagi teori ini prosedur birokrasi yang kuat adalah kunci utama dalam

implementasi. Tidak hanya itu, kekuatan sumber daya milik pembuat kebijakan

juga menjadi faktor vital dalam implementasi.

Model atas-bawah berbicara bagaimana kekuatan sumber daya ditopang

oleh sistem hirarkis dengan tanggung jawab serta controlling yang tepat dalam

mengawasi pelaksana kebijakan.11

Pandangan model rasional mirip dengan kutipan Rousseau: “Segala sesuatu

adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk

di tangan manusia.”12 Maksudnya adalah gagasan bahwa dalam implementasi,

pelaksana akan melakukan apa yang diperintahkan dan melakukan kontrol dalam

sistem, selain itu implementasi juga dimaknai sebagai proses meminimalisir konflik

dari hipotesa (asumsi awal atau rencana awal) kebijakan itu sendiri.

C.2.2 Model bawah-atas

Birokrat lokal merupakan core dari sebuah kebijakan karena menganggap

implementasi penuh dengan praktik negosiasi dalam jaringan pelaksana. Teori ini

awalnya muncul sebagai kritik terhadap model atas-bawah yang terlalu

mengesampingkan keadaan riil perilaku seorang individu secara aktual di lapangan.

Model bawah-atas memilih untuk lebih memperhatikan interaksi birokrat dengan

klien mereka yang berada di lapangan.

11 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, halaman 130. 12 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, 468.

Page 47: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

32

Lipskuy dalam tulisannya memberikan penjelasan bagaimana cara

memahami model bawah-atas:

“Untuk memahami secara leih baik interaksi antara pemerintah dan warganya di

“tempat” di mana pemerintah dan orang bertemu, saya berusaha menunjukkan

faktor-faktor umum dalam perilaku birokrasi di lapangan. Saya telah menunjukkan

bahwa ada pola tertentu dalam interaksi ini, dan bahwa ada kondisi tertentu di

lingkungan kerja birokrasi ini yang tampaknya relatif menonjol dalam membentuk

interaksi birokrat-warga negara. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal

yang signifikan, birokrasi di tingkat lapangan merespons tekanan seperti yang ada

sekarang ini mungkin tidak mampu tidak mampu merespons secara baik

permintaan akan pelayanan yang lebih baik dan simpatik kepada klien (warga).

Birokrat di tingkat lapangan merespons tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan

secara sedemikian rupa sehingga, betapa pun tekanan itu bisa dipahami atau

maksudnya baik, ini akan menimbulkan efek yang merugikan, yakni mencoreng

citra yakni responsivitas dan kinerja pemerintah di mata warga. Jika pemerintah

dianggap penting oleh warga dan ada banyak interaksi dengan “perwakilan-

perwakilannya” dan interaksi tersebut mungkin menimbulkan konsekuensi penting

bagi kehidupan mereka, maka kesimpulan ini akan mendukung usulan

desentralisasi kekuasaan. Apa pun manfaat atau kesulitannya, usulan ini

menitikberatkan pada perubahan fundamental dalam lingkungan kerja para

birokrat di lapangan.”13

Model bawah-atas berpendapat bahwa ada cara pandang implementasi lebih

baik daripada sekedar birokrasi itu sendiri. Kepedulian dan hubungan komunikasi

birokrat dengan warga di lapangan perlu diperhatikan. Hubungan antara birokrat

dan warga memiliki sisi kontinuitas yang secara bertahap dapat bermanfaat dalam

keberhasilan implementasi. Warga memiliki standar responsibilitas pemerintah,

sehingga pemerintah yang dianggap tidak responsif tidak akan mendapat dukungan

warga dan berdampak kepada implementasi kebijakan. Dalam implementasi,

pemerintah perlu mendapat dukungan dari warganya meskipun hanya berinteraksi

aktif dengan para perwakilan saja. Warga yang dipahami di sini bukan hanya warga

13 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman

469.

Page 48: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

33

biasa sebagai penerima hasil kebijakan melainkan juga warga yang juga berperan

sebagai pelaksana kebijakan di lapangan seperti dokter dan guru.

D. Implementasi Strategi

Keberhasilan dalam penerapan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung

kepada modal atau sumber daya awal yang dimiliki oleh pembuat dan pelaksana

kebijakan. Keberhasilan dicapai dengan memperhitungkan berbagai macam aspek

mulai dari perencanaan, langkah-langkah ketika pelaksanaan dan sebagainya. Itulah

mengapa strategi serta perhitungan yang matang diperlukan dalam implementasi

sebuah kebijakan.

Strategi secara umum adalah langkah teknis dalam mencapai sebuah tujuan.

Bagi peneliti sendiri, strategi dapat dipahami sebagai taktik untuk memanfaatkan

sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Berdasarkan

pemahaman tersebut, sederhananya adalah bagaimana menentukan langkah paling

tepat dengan sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dalam mencapai sebuah

tujuan. Strategi diartikan bekerja tepat, cepat, akurat, ekonomis dan maksimal.

Henry Mintzberg menjelaskan strategi ke dalam 5 definisi yaitu:

a. Strategi sebagai rencana. Strategi adalah sebuah langkah yang

terencana dalam mencapai sebuah tujuan atau cita-cita (a directed

course of action)

b. Strategi sebagai pola. Strategi merupakan pola yang konsisten, strategi

dipahami lebih kepada tindakan yang dihasilkan dari sebuah

perencanaan.

Page 49: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

34

c. Strategi sebagai posisi. Strategi adalah penyusunan kerangka

konseptual untuk menentukan posisi sebuah brand dalam pasar.

d. Strategi sebagai taktik. Strategi dipahami sebagai sebuah maneuver

untuk mengelabui kompetitor atau lawan (bisnis).

e. Strategi sebagai perspektif. Strategi adalah proses eksekusi yang

didasarkan kepada insting alami manusia atau cara pikir ideologis.14

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus dimensi strategi sebagai

pola dan rencana oleh Henry Mintzberg. Strategi sebagai sebuah pola dapat

diartikan sebagai sebuah langkah pasti usai dilakukannya sebuah perencanaan.

Strategi sebagai sebuah pola dibagi oleh Mintzberg ke dalam 5 kategori yaitu:15

a. Intended strategy (perencanaan) yaitu tahapan awal dalam pembuatan

sebuah kebijakan, dimana tahapan ini akan menentukan matang atau

tidaknya sebuah kebijakan sebelum masuk ke dalam tahap

implementasi.

b. Deliberate strategy (tindakan disengaja) yaitu turunan langsung dari

tahapan perencanaan dalam bentuk tindakan strategis

c. Unrealized strategy yaitu tindakan yang termasuk dalam deliberated

strategy namun tidak dapat direalisasikan.

d. Realized strategy yaitu tindakan yang termasuk dalam deliberated

strategy yang dapat direalisasikan.

14 “Pengertian Strategi Menurut Beberapa Ahli”, artikel diakses dari

http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html pada tanggal 25

Maret 2018 pukul 15:40 WIB. 15 Artikel diakses dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-02232-

MN%20Bab2001.pdf pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 10:40 WIB.

Page 50: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

35

e. Emerging strategy yaitu langkah alternative yang diperuntukkan agar

strategi yang tidak dapat direalisasikan menjadi terealisasi.

Memahami strategi politik tidaklah terlalu berbeda dengan strategi secara

umum maupun dari sudut pandang bisnis. Strategi dalam politik adalah berbagai

macam metode guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan.16 Kebutuhan

terhadap strategi yang matang dalam sebuah implementasi kebijakan di Kota

Padang terlihat dari gagalnya relokasi pedagang oleh Pemerintah Kota pada periode

2009-2014. Untuk itulah peneliti ingin mempelajari lebih lanjut strategi seperti apa

yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 sehingga tidak

menimbulkan gejolak yang berarti.

16 Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2008), halaman 244.

Page 51: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

36

BAB III

PROFIL KOTA PADANG

DAN PASAR BANDAR BUAT

A. Profil Kota Padang

Pemilihan Kota Padang sebagai objek penelitian oleh peneliti, bukanlah

tanpa alasan. Selain dikarenakan peneliti memang keturunan asli suku

Minangkabau, peneliti mengamini keragaman budaya yang ada di Minangkabau

baik itu bahasa, tarian, adat dan makanannya.

Kota Padang, tidak hanya sekedar ibukota Provinsi Sumatera Barat,

melainkan juga sebagai tempat bertemunya ragam budaya dan adat Minangkabau

dari berbagai sebaran suku. Kemajemukan tersebut akan mengharuskan pemerintah

memberi treatment berbeda dalam merancang dan melaksanakan sebuah kebijakan.

Sebagai kota dengan masyarakat yang majemuk, Kota Padang memiliki

sebuah permasalahan khusus, dimana ragam budaya akan menjadi penghalang

apabila pemerintah tidak memiliki kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan.

Pemerintah diharuskan mendengar berbagai masukan yang pastinya tidak akan

sama, dan mencari win solution. Seperti ungkapan Mariane Farine dosen di Howard

University dalam sebuah acara Seminar Internasional dengan tema Building

Understanding With Intercultural Communication (Religious Life and Studies in

America and Indonesia) bahwa “Demokrasi merupakan salah satu jalan untuk

mencapai sebuah kesepahaman antar budaya bangsa”1

1 Rita Z, “Demokrasi Menyatukan Budaya”, artikel diakses dari

http://hminews.com/2009/02/uncategorized/demokrasi-menyatukan-budaya/ pada tanggal 19

Agustus 2018 pukul 13:25 WIB.

Page 52: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

37

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan persebaran penduduk yang

tidak merata. Pasar Bandar Buat sendiri terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan,

salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling kecil di Kota Padang.

Berikut peneliti sajikan data jumlah kecamatan, luas dan sebaran penduduk di Kota

Padang:

Tabel III.A.1 Data Penduduk Kota Padang Badan Pusat Statistik Kota

Padang, Tahun 2003.

No Kecamatan Luas (Km2) Penduduk

Jumlah Kepadatan

1 Bungus Teluk

Kabung 100,78 22.164 220

2 Lubuk

Kilangan 85,99 38.734 450

3 Lubuk

Begalung 30,91 93.203 3.015

4 Padang

Selatan 10,03 57.342 5.717

5 Padang Timur 8,15 79.413 9.744

6 Padang Barat 7,00 56.980 8.140

7 Padang Utara 8,08 69.479 8.599

8 Nanggalo 8,07 53.171 6.589

9 Kuranji 57,41 105.370 1.835

10 Pauh 146,29 47.956 328

11 Koto Tangah 232,25 141.638 610

Total 694.96 765.450 1.101 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2003.2

Padatan penduduk Kota Padang juga dipengaruhi oleh kontur wilayah.

Wilayah yang padat seperti Koto Tangah, Padang Timur dan Padang Barat

memiliki wilayah yang relative landau. Sementara kecamatan dengan penduduk

tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis yang terdiri dari perbukitan

dan cenderung terjal.

2 Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2003, “Data Persebaran Penduduk Kota Padang”,

artikel diakses dari

https://padangkota.bps.go.id/publication/2003/12/18/b3d980d54bae52e593fb157d/padang-dalam-

angka-2003.html pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 14:10 WIB.

Page 53: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

38

Secara geografis wilayah Kota Padang berada antara 00º44’00”-

01º08’35”LS dan 100º05’05”-100º34’09” BT.3 Adapun untuk batas wilayah,

wilayah utara adalah Kabupaten Pariaman, selatan berbatasan dengan Kabupaten

Pesisir Selatan, timur dengan Selat Mentawai dan batas barat nya adalah Kabupaten

Solok.

Kota Padang pada awal abad ke-17 dihuni oleh sekelompok nelayan. Pada

saat itu, Kota Padang belum menjadi pusat dagang dikarenakan perdagangan

masyarakat Minangkabau masih terpusat di sungai-sungai besar bagian timur.

Namun, seiring tidak amannya persaingan di Selat Malaka, arus dagang berpindah

ke bagian barat Sumatera. Dengan perundingan yang dilakukan antara Belanda dan

Raja-Raja dari kerajaan Pagaruyuang, akhirnya pelabuhan Teluk Bayur dibuka dan

perlahan menjadi pusat arus dagang Sumatera.4

Untuk kesekian kalinya, peneliti sampaikan bahwa pemilihan Kota Padang

sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan. Tidak salah kiranya meneliti relokasi

pedagang sebuah kota, di mana 39,11% penduduknya bergerak di sektor

perdagangan (jika dilihat dari komposisi penduduk menurut lapangan kerja).5

Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa Kota Padang menjadi tulang punggung

kehidupan daerah-daerah disekitarnya. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian

Pasar Bandar Buat akan berdampak langsung pada perekonomian Kota Solok,

3 “Profil Kota Padang”, artikel diakses dari

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumbar/padang.pdf pada tanggal 19 Agustus 2018

pukul 13:35 WIB. 4 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, “Sejarah Kota Padang”, artikel diakses dari

https://www.padang.go.id/ pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 15:30 5 “Profil Kota Padang”, artikel diakses dari

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumbar/padang.pdf pada tanggal 19 Agustus 2018

pukul 13:45 WIB.

Page 54: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

39

karena Pasar Bandar Buat dikarenakan posisinya berada di pintu masuk atau

gerbang Kota Padang dari Solok.

Selain itu, Kota Padang juga ditargetkan menjadi pusat perdagangan di

Sumatera Barat. Dilansir dari hasil wawancara terhadap Kepala Dinas Perdagangan

Kota Padang Bapak Endrizal dengan wartawan suara.com, bahwa “Dulu Kota

Padang jaya sebagai pusat perdagangan di Sumbar, pada 2017 pemerintah akan

berupaya mewujudkannya kembali”6 Target tersebut bukan tidak mungkin apabila

dilihat dari banyaknya pasar pembantu yang ada di Kota Padang (salah satunya

adalah Pasar Bandar Buat) serta keuntungan Kota Padang memiliki sebuah

pelabuhan besar Teluk Bayur.

B. Profil Pemerintah Kota Padang

B.1. Walikota dan Wakil Walikota (Mahyeldi-Emzalmi)

Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi merupakan Walikota dan

Wakil Walikota yang dinyatakan memenangkan Pilkada Kota Padang tahun 2014

secara sah. Mahyeldi-Emzalmi berhasil memenangkan Pilkada pada putara kedua.

Pilkada putaran pertama diikuti oleh 10 pasangan calon Walikota-Wakil Walikota.

6 Dythia Novianty, “Padang Bakal Jadi Pusat Perdagangan di Sumbar”, artikel diakses dari

https://www.suara.com/bisnis/2016/12/30/093426/padang-bakal-jadi-pusat-perdagangan-di-

sumbar pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 14:00 WIB.

Page 55: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

40

Berikut adalah hasil rekapitulasi suara Pilkada Kota Padang yang ditetapkan

oleh KPU:

Tabel III.B.2 Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Padang yang

Ditetapkan KPU Kota Padang.7

No Nama Total Suara

1 Emma Yohana-Wahyu Iramana Putra 25.599 (8,17%)

2 Muhammad Ichlas El Qudsi-Januadi Sumka 48.704 (15,56%)

3 Desri Ayunda-James Hellyward 59.845 (19,11%)

4 Asnawi Bahar-Surya Budi 12.626 (4,03%)

5 Ibrahim-Nardi Gusma 14.845 (4,74%)

6 Kandris Asrin-Indra Dwipa 13.762 (4,39%)

7 Maigus Nasir-Armalis 36.465 (11,60%)

8 Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi 4.470 (1,43%)

9 Syamsuar Syam-Mawardi 4.616 (1,47%)

10 Mahyeldi-Emzalmi 92.218 (29,45%) Sumber: vivanews.com

Hasil dari Pilkada Kota Padang putaran pertama memaksa harus diadakannya

Pilkada Kota Padang putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon Walikota-

Wakil Walikota dengan suara tertinggi yaitu Mahyeldi-Emzalmi (29,45%) dan

Desri Ayunda-James Hellyward (19,11%).

Pilkada putaran kedua berlangsung sengit yang menyebabkan perbedaan hasil

suara sangat tipis, Mahyeldi-Emzalmi memperoleh 148.864 suara atau 50,29% dan

Desri Ayunda-James Hellyward memperoleh 147.168 suara atau 49,71%.8 Dengan

hasil ini, Mahyeldi-Emzalmi berhasil menang secara sah dan menjadi pasangan

Walikota-Wakil Walikota Padang periode 2014-2019.

7 Vivanews, “Ini Hasil Pilkada Padang, Harus Dua Putaran”, artikel diakses dari

https://www.viva.co.id/berita/nasional/456216-ini-hasil-pilkada-padang-harus-dua-putaran pada 14

Oktober 2018 pukul 15.25 WIB. 8 Rusmanadi, “KPU Tetapkan Mahyeldi -Emzalmi Pemenang Pilkada Padang”, artikel

diakses dari https://sumbar.antaranews.com/berita/133927/kpu-tetapkan-mahyeldi-emzalmi-

pemenang-pilkada-padang pada 14 Oktober 2018 pukul 15.35 WIB.

Page 56: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

41

B.1.1. Mahyeldi Ansharullah

B.1.1.1. Masa Kecil

H. Mahyeldi Ansharullah, SP (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 25

Desember 1966). Mahyeldi melalui masa kecil di Kota Bukittinggi, seorang anak

sulung dari enam bersaudara. Mahyeldi kecil bukanlah anak yang seberuntung

anak-anak lainnya yang terlahir dari keluarga berkecukupan. Orang tuanya

hanyalah seorang buruh angkat dan sudah terbiasa mencari uang untuk keperluan

sehari-harinya sejak kecil seperti menjual kue di sekolahnya, menjual ikan di pasar

dan sebagainya.

Mahyeldi kecil atau yang akrab disapa oleh teman-temannya semasa kecil

sebagai Edi, tinggal di sebuah gubuk sederhana warisan dari nenek. Peralatan yang

tersedia di rumah tidaklah banyak, hanya beberapa alat masak yang digunakan

untuk keperluan masak sehari-hari.9

Kondisi tersebut tidak membuat Edi kecil menjadi anak yang putus asa,

justru membuatnya menjelma menjadi seorang anak yang tumbuh dengan prinsip

kuat. Mahyeldi tahu bahwa dirinya dan adik-adiknya adalah tanggung jawab orang

tua, namun ia berfikir bahwa ia tidak boleh tinggal diam dan harus mengubah nasib

keluarganya. Kondisi pahit sejak kecil inilah yang membuatnya sudah bercita-cita

untuk keluar dari getirnya kehidupan.

9 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, (Jakarta: Teras, 2017), halaman 8.

Page 57: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

42

B.1.1.2. Awal Karir Politik

Rutinitas Mahyeldi yang aktif di kegiatan keislaman dimulai semenjak

Mahyeldi duduk di bangku SMP, bahkan ketika SMA Mahyeldi sudah akrab

dengan aktivis dakwah Islam seperti Hidayat Nur Wahid.10 Sepak terjangnya ini

terus berlanjut hingga dia menjadi aktivis yang aktif melakukan kegiatan dakwah

di Universitas Andalas semasa kuliah.11

Giat dalam kegiatan dakwah sejak usia dini dan terus menjaga semangat

hingga masa kuliah inilah yang pada akhirnya mengantar Mahyeldi bergabung ke

dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang memang dari awal didirikan

babnyak dimotori oleh aktivis dakwah.

B.1.1.3. PKS dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat

Sosok Mahyeldi mulai diperhitungkan saat debutnya menjadi Ketua Dewan

Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat periode 2002-2005.12 Pada saat

Mahyeldi menjabat inilah PKS memenangkan perolehan suara untuk DPRD Kota

Padang. Hasil tersebut juga sekaligus mengantarkan Mahyeldi menjadi Wakil

Ketua DPRD Sumatera Barat pada Pemilu 2004, meskipun pada tahun 2008

Mahyeldi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan maju

menjadi calon Wakil Walikota Padang.

10 Alif Ahmad, Mahyeldi: Aktivis Dakwah yang Sukses Jadi Walikota, artikel diakses dari

https://www.covesia.com/archipelago/baca/45916/mahyeldi-aktivis-dakwah-yang-sukses-jadi-

walikota pada tanggal 16 Oktober 2018 pada pukul 14.30 WIB. 11“Biografi Mahyeldi Ansharullah”, artikel diakses dari

https://www.padang.go.id/detail/walikota-padang pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 16.14 WIB. 12 “Profil Mahyeldi Ansharullah”, artikel diakses dari https://tirto.id/m/mahyeldi-

ansharullah-eS pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB.

Page 58: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

43

Selama menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat,

Mahyeldi tidak menghentikan kegiatan dakwahnya. Jabatan tersebut disadari

Mahyeldi justru sangat strategis dan memberinya akses lebih untuk lebih

menyentuh masyarakat.13 Posisi strategis tersebut membuatnya mampu

meningkatkan kesadaran beragama yang selaras antara eksekutif, legislatif dan

masyarakat. Kegiatan dakwahnya tidak hanya sebatas ceramah, namun sering

Mahyeldi kombinasikan dengan tindakan yang dikaitkan dengan anjuran-anjuran

agama. Pola inilah yang ternyata mampu menyentuh hati masyarakat Kota Padang

dan semakin membuat sosoknya menjadi populer.

Contoh tindakan lain yang sempat menjadi buah bibir ketika Mahyeldi

menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat adalah penolakan untuk

menggunakan fasilitas baru mobil dinas Nisan Terano.14 Fasilitas khusus yang

hanya dapat dinikmati oleh pimpinan DPRD tersebut Mahyeldi kembalikan kepada

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta hak gunanya. Terlepas dari apakah

keputusan tersebut memang merupakan sikap atau mungkin saja strategi politik,

namun masyarakat menganggap masih adanya sense of crisis bagi anggota dewan.

Saat ini, Mahyeldi menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan

(MPW) Partai Keadilan Sejahtera dalam susunan Dewan Pimpinan Tingkat

Wilayah (DPTW) Sumatera Barat, hasil dari Musyawarah Wilayah (Muswil) IV

13 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, halaman 146. 14 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, halaman 147.

Page 59: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

44

DPW PKS Sumatera Barat dengan tema “PKS Berkhitmat Untuk Rakyat Sumbar”15

Jabatan ini akan Mahyeldi emban hingga tahun 2020.

B.1.1.4. Wakil Walikota

Setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD

Sumatera Barat pada tahun 2008, Mahyeldi memantapkan diri untuk maju sebagai

calon Wakil Walikota Padang. Mahyeldi yang berpasangan dengan Fauzi Bahar

berhasil memenangkan Pemilu dan dilantik pada tanggal 18 Februari 2009.16

Kemenangan tersebut diputuskan melalui rapat pleno KPU Kota Padang di Aula

RRI pada tanggal 2 Oktober 2008 dengan perolehan suara 156.339 atau 51,53%

dari total suara yang dinyatakan sah.17

Meskipun telah memiliki pengalaman dalam bidang legislatif, tentunya

jabatan eksekutif memberikan Mahyeldi tantangan tersendiri. Tahapan awal yang

dilakukannya pasca pelantikan adalah konsep sinergitas antara 3 (tiga) komponen

yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat.18 Keberadaan pemerintah adalah

hasil dari kepercayaan masyarakat, oleh karenanya pemerintah memiliki tanggung

jawab penuh kepada masyarakat. Selain masyarakat pada umumnya, pemerintah

juga harus sinergis dengan pengusaha, mengingat kelompok inilah penggerak

15 Al Mangindo Kayo, “Inilah Pengurus DPTW PKS Sumbar Periode 2015-2020”, artikel

diakses dari http://www.valora.co.id/berita/1900/inilah-pengurus-dptw-pks-sumbar-periode-2015-

2020.html pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.55 WIB. 16 “Profil Walikota Padang”, artikel diakses dari

http://humasppid.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=49

6 pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 16.10 WIB. 17 Titin Anggraini, “KPU Padang Menetapkan Fauzi Bahar-Mahyeldi Sebagai Walikota

Padang dan Wakil Walikota Padang Periode 2009-2014”, artikel diakses dari

https://tvrisumbar.wordpress.com/2008/11/02/kpu-padang-menetapkan-fauzi-bahar-mahyeldi-

sebagai-walikota-dan-wakil-walikota-padang-periode-2009-%E2%80%93-2014/ pada tanggal 16

Oktober 2018 pukul 16.35 WIB. 18 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, halaman 166.

Page 60: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

45

ekonomi yang tidak bias dipandang sebelah mata. Konsep sinergitas dan langkah-

langkah yang diiringi komunikasi massif ini mampu meingkatkan pembangunan

secara kualitas maupun kuantitas dari berbagai tingkatan.

Selain itu, masa jabatannya sebagai Wakil Walikota Padang juga

digunakannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui

koperasi. Mahyeldi adalah tokoh yang memprakarsai berdirinya Koperasi Jasa

Keuangan Syariah yang memberi akses pemodalan lapangan dan lapangan kerja

bagi warga.19 Menurut Mahyeldi, perkembangan usaha masyarakat akan dapat

tumbuh di bawah naungan koperasi. Pemerintah, yang dalam hal ini mengambil

peran sebagai pelayan masyarakat haruslah mampu membuka jalan untuk

menangani kesulitan masyarakat dalam membangun usaha di sektor rill.

B.1.1.5. Walikota Padang

Lima tahun menjabat sebagai Wakil Walikota Padang mendampingi Fauzi

Bahar, Mahyeldi akhirnya memantapkan diri untuk maju menjadi calon Walikota

Padang periode 2014-2019 didampingi oleh Emzalmi. Pengalaman sebagai Wakil

Walikota dirasa cukup untuk bertransformasi menjadi pimpinan nomor wahid di

Kota Padang.

Mahyeldi maju didampingi oleh Emzalmi. Ada sebuah fakta unik dari

kemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diusung

oleh PKS dan PPP ini. Meskipun hanya menang di 4 (empat) kecamatan, namun

pasangan ini berhasil memperoleh 148.864 suara atau 50,29% dan memenangkan

19 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, halaman 169.

Page 61: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

46

Pemilu.20 Kalah di 7 (tujuh) kecamatan, nyatanya tidak menyebabkan total suara

mereka terpuruk. Hal ini diakibatkan meski hanya menang di 4 Kecamatan yaitu

Padang Utara, Padang Timur dan Kuranji, namun kemenangan tersebut telak dan

berasal dari beberapa kecamatan yang merupakan penyumbang suara sah

terbanyak.

Berikut adalah data kemenangan Mahyeldi-Emzalmi berdasarkan

kecamatan:

Tabel III.B.3 Perolehan Suara Pilkada Kota Padang Tahun 2014.21

No Kecamatan Perolehan Suara Desri-

James

Perolehan Suara

Mahyeldi-Emzalmi

1 Padang Barat 9.186 6.926

2 Padang Selatan 11.890 10.301

3 Padang Timur 12.982 14.238

4 Padang Utara 8.637 10.109

5 Nanggalo 9.865 9.516

6 Koto Tangah 33.946 26.536

7 Kuranji 17.680 28.236

8 Lubuk Begalung 20.406 18.678

9 Lubuk Kilangan 9.140 8.426

10 Pauh 8.738 11.550

11 Bungus Teluk

Kabung

4.651 4.345

Sumber: serambiminang.com

Sosok Mahyeldi yang pada periode sebelumnya telah menjadi Wakil

Walikota dan diiringi sepak terjangnya, ditambah lagi dengan Emzalmi yang juga

sudah dikenal dikalangan birokrat karena pernah mengemban amanah sebagai

20 Abu Faguza Abdullah, “Hanya Menang di 4 Kecamatan, Mahyeldi Menangi Pilkada

Padang”, artikel diakses dari https://serambiminang.com/2014/03/hanya-menang-di-4-kecamatan-

mahyeldi.html/ pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17.05 WIB. 21 Abu Faguza Abdullah, “Hanya Menang di 4 Kecamatan, Mahyeldi Menangi Pilkada

Padang”, artikel diakses dari https://serambiminang.com/2014/03/hanya-menang-di-4-kecamatan-

mahyeldi.html/ pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17.05 WIB.

Page 62: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

47

Sekretaris Daerah Kota Padang dinilai menjadi salah satu penyebab kuat

menangnya pasangan ini.

Setelah dilaksanakannya pelantikan program kerja pasangan ini berfokus

kepada peningkatan pendidikan, perdagangan serta pariwisata yang diantaranya

adalah pengelolaan pasar seperti pasar Bandar Buat yang menjadi objek dalam

penelitian kali ini.

Selama menjadi Walikota Padang, Mahyeldi juga memiliki pengaruh kuat

atas torehan sederet penghargaan yang didapatkan oleh Kota Padang, baik itu dalam

level nasional maupun internasional. Baru-baru ini, Kota Padang berhasil meraih

dua penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan “Gold Kota Terbaik kategori

Investasi” dan penghargaan “Platinum Kota Potensial kategori Pariwisata” dalam

Indonesia Attractiveness Award 2018.22 Penganugerahan diberikan langsung oleh

Tjahjo Kumolo Bersama Tempo Media Group kepada Mahyeldi. Penghargaan

tersebut menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan yang tepat, Kota Padang

yang pada awalnya dipandang sebelah mata karena tidak memiliki hasil bumi

sebaik kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat, mendapatkan nilai lebih

karena siap untuk bersaing di bidang perdagangan dan pariwisata serta siap untuk

membuka mata investor untuk melirik Kota Padang.

22 Arie Dwi Satrio, “Kota Padang Raih Dua Kategori Penghargaan IAA 2018”, artikel diakses

dari https://news.okezone.com/read/2018/09/16/340/1951235/kota-padang-raih-dua-kategori-

penghargaan-iaa-2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11:00 WIB.

Page 63: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

48

Ketika Seorang pemimpin memperlihatkan usaha dan mampu untuk

memberikannya, tentunya akan mendatangkan respect dari masyarakat dan

menghadirkan pengikut baru.23 Sederet penghargaan tersebut menjadikan dirinya

kian dihormati oleh warga Kota Padang. Warga Kota Padang tentunya

menginginkan sebuah proud ketika menjadi bagian dalam sebuah tatanan yang

dalam hal ini menjadi “masyarakat Kota Padang”.

B.1.2. Emzalmi

B.1.2.1. Masa Kecil

Berbeda dengan Mahyeldi yang terlahir di Bukittinggi, Emzalmi

menghabiskan masa kecilnya di Kota Padang. H. Emzalmi lahir di Kota Padang

pada tanggal 28 September tahun 1952. Emzalmi yang merupakan anak sulung dari

10 bersaudara ini memang sudah terbiasa untuk bersosialisasi dengan masyarakat,

Emzalmi sudah akrab dengan kegiatan kerja bakti, kegiatan keagamaan dan adat

semenjak dirinya masih kecil.24 Emzalmi awalnya memiliki cita-cita untuk menjadi

seorang tantara.25 Namun, pada akhirnya takdir berkata bahwa Emzalmi harus

menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

23 Dio Bayu Baskara, “Menjadi Seorang Pemimpin yang Dihormati”, artikel diakses dari

https://www.dictio.id/t/bagaimana-menjadi-seorang-pemimpin-yang-dihormati/1453 pada tanggal

17 Oktober 2018 pukul 11.25 WIB. 24 Pilar Bangsa News, “Wakil Walikota Padang Emzalmi Zaini Talk Show Di RRI Reginonal

Padang Bersama Tokoh Muda”, artikel diakses dari http://pilarbangsanews.com/2017/11/02/wakil-

walikota-padang-emzalmi-zaini-talk-show-di-rri-reginonal-padang-bersama-tokoh-muda/ pada

tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11.45 WIB 25 “Profil Emzalmi”, artikel diakses dari http://emzalmi-desri.com/pages/emzalmi pada

tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11.55 WIB.

Page 64: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

49

B.1.2.2. Karir, Dunia Politik Hingga Wakil Walikota Padang

Emzalmi mengawali karir sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Lubuk Sikaping, Pasaman pada tahun 1976 yang kemudian dipindahkan ke Dinas

PU Kota Padang. Ketekunan membawanya untuk dapat melanjutkan studi di

Politektik PU ITB. Seusai studi, Emzalmi kemudian dipercaya menjadi Kepala

Dinas Tata Kota Solok pada tahun 1985, Kepala Dinas PU Kota Bukittinggi tahun

1991, Kepala Dinas Tata Kota Padang 1994, Asisten II Sekda Kota Padang tahun

1998, Kepala Bappeda Kota Padang tahun 2001, hingga pada akhirnya menjadi

Sekretaris Daerah Kota Padang pada tahun 2009 hingga 2012.26

Sukses sebagai seorang birokrat, membawanya untuk mantap maju

mendampingi Mahyeldi sebagai calon Wakil Walikota Padang. Keyakinan ini juga

didukung oleh riwayat organisasinya yang tidak main-main sehingga memiliki

modal politik lebih untuk menjadi seorang calon eksekutif tingkat kota. Riwayat

organisasinya antara lain Pembina LPPU ITB, Ketua PDK 2 KOSGORO

Bukittinggi, Penasehat Ikatan Keluarga Padang (IKP), Ketua KWARCAB Pramuka

Kota Padang, Penasehat Alumni STM Negeri Padang, Ketua KORPRI Kota

Padang, serta Majelis Pertimbangan Adat Nagari Pauh IX27. Selain itu Emzalmi

juga memiliki sederet penghargaan seperti “Penghargaan Tokoh Nasional untuk

Suksesnya Pembangunan Nasional”, “Penghargaan Nasional Abdi Setya Bakti”

dan lainnya.

26 “Profil Wakil Walikota Padang”, artikel diakses dari

https://www.padang.go.id/detail/wakil-walikota-padang pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 12:10

WIB. 27 “Profil Wakil Walikota Padang”, artikel diakses dari

https://www.padang.go.id/detail/wakil-walikota-padang pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 12:15

WIB.

Page 65: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

50

B.2. Dinas Perdagangan Kota Padang

Dinas Perdagangan Kota Padang merupakan hasil peleburan dari Dinas

Pasar serta Dinas Disperindagtamben (Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan

dan Energi). Peleburan ini mulai berlaku mulai Januari 2017.28 Penyatuan ini

dilakukan merupakan bentuk optimalisasi kinerja dan juga disebut tidak akan

mengganggu pelayanan masyarakat.

Adapun visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Padang adalah sebagai

berikut:

a. Visi:

Terwujudnya Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera

Barat tahun 2018 yang berdaya saing, tertib ukur, aman, nyaman serta

bernuansa wisata.29

b. Misi:

Untuk pencapaian visi sebagaimana di atas, maka disusun misi

Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan.

28 Harian Haluan, “Dinas Pasar Menjadi Dinas Perdagangan”, artikel diakses dari

https://www.harianhaluan.com/news/detail/61441/dinas-pasar-menjadi-dinas-perdagangan pada

tanggal 1 September 2018 pukul 09:30 WIB. 29 “Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Padang”, artikel diakses dari

http://ppid.padang.go.id/ pada tanggal 1 September 2018 pukul 09:43 WIB.

Page 66: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

51

2. Mewujudkan penataan kawasan perdagangan secara fisik dan

kewenangan.

3. Meningkatkan peranan pihak swasta dalam pengembangan

prasarana perdagangan.

4. Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

untuk peningkatan PAD.

5. Mewujudkan perdagangan di Kota Padang yang tertib, sarana

perdagangan bersih, aman dan nyaman yang bernuansa wisata.30

B.3. UPTD Pasar Bandar Buat

Guna mendukung kinerja, Dinas Perdagangan memiliki Unit pengelola

Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang

berada di bawah koordinasi Dinas Perdagangan dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas Perdagangan melalui Kepala Bagian Umum. Tugas seorang

Kepala UPTD adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di

wilayah kerja masing-masing.

Adapun fungsi UPTD Pasar adalah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan

yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, dan memberikan laporan,

saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pasar di

wilayahnya.

30 “Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Padang”, artikel diakses dari

http://ppid.padang.go.id/ pada tanggal 1 September 2018 pukul 09.47 WIB

Page 67: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

52

b. Bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi bulanan dan harian,

rekening yang dipungut oleh petugas sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

c. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan di

lingkungan UPTD Pasar.

d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 (ketertiban, kebersihan

dan keindahan) di wilayah kerjanya.

e. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan terhadap

perizinan di wilayah kerjanya.

f. Melakukan pembinaan terhadap seluruh petugas yang berada di

wilayah kerjanya seperti petugas kebersihan, pendapatan dan

keamanan.

g. Memelihara dan melakukan kerjasama dengan ketua kelompok

pedagang dan tokoh pedagang untuk kepentingan dinas dan kemajuan

pasar

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.31

31 “Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019”, halaman 19.

Page 68: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

53

Gambar III.1 Struktur Organisasi UPTD. Pasar Bandar Buat Dinas Pasar

Kota Padang.

Sumber: Presentasi Pasar Bandar Buat oleh Hamdani.32

B.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Padang.

BAPPEDA adalah sebuah unit yang menjadi core dari sebuah perencanaan

pembangunan daerah. Dengan adanya BAPPEDA, diharapkan pelaksanaan

otonomi daerah lebih efektif dan efisien.33 Tidak hanya itu, perencanaan serta

proses pembangunan di bawah kendali BAPPEDA juga diharapkan lebih mampu

memberi dampak positif terhadap peningkatan kondisi social-ekonomi suatu

daerah.

32 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat. 33 Halim Perdana Trija, “Proses Penyerahan Pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat Ke

Pemerintah Kota Padang”, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Andalas, (Padang: 2018), halaman 57.

Kepala Dinas Perdagangan Kota

Padang

Kepala UPTD Pasar Bandar Buat

Staff

Staff Retribusi Staff Kebersihan

Staff Trantib Staff Administrasi

Page 69: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

54

Tugas Pokok BAPPEDA Kota Padang adalah membantu Walikota Padang

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan

daerah dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana di atas, BAPPEDA mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang

penelitian dan pengembangan.

b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah dan bidang

penelitian dan pengembangan.

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan

pengembangan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang.

e. Perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.34

34 “Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Kota Padang”, artikel diakses dari

https://bappeda.padang.go.id/visi-dan-misi-bappeda-kota-padang pada tanggal 9 Oktober 2018,

pukul 22:05 WIB.

Page 70: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

55

Visi : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan

berdaya guna.

Misi : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan serta

meningkatkan capaian program pembangunan.35

C. Profil Pasar Bandar Buat

Pasar Bandar Buat, selaku objek dari penelitian ini adalah sebuah pasar yang

berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan. Pasar Bandar Buat adalah salah satu dari

tiga pasar yang memang sudah direncanakan untuk ditata dan diberikan treatment

khusus berupa relokasi pada tahun 2004, di samping pasar Simpang Haru dan pasar

Nanggalo. Meskipun hanya menyandang predikat sebagai pasar pembantu, fasilitas

yang dimiliki oleh pasar Bandar Buat terbilang lengkap seperti ATM Centre,

musholla, toilet umum, listrik dan air bersih.

Pasar Bandar Buat menjadi menarik bagi peneliti dikarenakan posisinya

yang sangat strategis, berada tepat jalan utama dan gerbang timur Kota Padang yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Hal ini menyebabkan semrawutnya

penataan pasar akan berdampak langsung kepada kegiatan sosial ekonomi baik

Kabupaten Solok maupun Kota Padang.

35 “Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Kota Padang”, artikel diakses dari

https://bappeda.padang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-bappeda-kota-padang pada tanggal 9 Oktober

2018, pukul 22:05 WIB.

Page 71: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

56

C.1. Sejarah

Pasar Bandar Buat dahulu terletak di Simpang Gadut dan merupakan pasar

Nagari. Nagari sendiri apabila dilihat dari struktur pemerintahannya merupakan

sebuah federasi yang berhak mengatur dirinya sendiri dengan adat yang berlaku di

wilayah naungannya.36

Pada tahun 70-an pada akhirnya pasar nigari di Simpang Gadut berpindah

tempat ke Bandar Buat dan tahun 1983 pengelolaan pasar akhirnya secara resmi

diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang dan dibangun menggunakan dana

inpres, dinamakan Pasar Pembantu Bandar Buat. Proyek tersebut dikelola langsung

oleh Dinas Pasar Kota Padang (sekarang dilebur dengan nama Dinas

Perdagangan)37

C.2. Pembangunan

Setelah kebijakan Dinas Pasar Kota Padang pada tahun 2004 yang

menetapkan bahwa Pasar Bandar Buat menjadi salah satu pasar pembantu yang

pengembangannya diserahkan kepada pihak ketiga, maka pengembangan Pasar

Bandar Buat diserahkan kepada PT. Safindo Mutiara Andalas. Selaku investor, PT.

Savindo Mutiara Andalas membangun petak toko di lantai 1 sebanyak 47 petak.

Pada tahun 2008, dengan kesepakatan lanjutan, PT. Safindo Mutiara Andalas

36Asrul Agin, “Nagari di Minangkabau”, artikel diakses dari

http://www.ranahminang.info/2016/06/nagari-di-minangkabau.html?m=1 pada tanggal 25 Agustus

2018 pada pukul 17.00 WIB. 37 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat.

Page 72: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

57

bekerjasama dengan PT. Langeng untuk membangun lantai 2 sebanyak 385 petak

toko.38

C.3. Letak Geografis

Pasar Bandar Buat terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, kecamatan

dengan kerapatan penduduk terkecil kedua di Kota Padang. Dikarenakan terletak

tepat di gerbang utama Kota Padang bagian timur yang berbatasan langsung dengan

Kabupaten Solok, Pasar Bandar Buat berada di lokasi yang merupakan area dengan

kontur tanah sedikit miring (Kota Padang merupakan dataran rendah dan

Kabupaten Solok merupakan dataran tinggi). Berikut adalah letak geografis

Kecamatan Lubuk Kilangan yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan:

a. Utara : Kecamatan Pauh

b. Selatan : Kecamatan Bungus Teluk Kabung

c. Timur : Kabupaten Solok

d. Barat : Kecamatan Lubuk Begalung

C.4. Kondisi Pasar Bandar Buat

Pasar Bandar Buat, pasar pembantu yang berdiri diatass lahan seluas

23.600m2 ini diperuntukkan untuk melayani 7 kelurahan yang ada di Kecamatan

Lubuk Kilangan. Namun dikarenakan berada di posisi strategis, pasar Bandar Buat

juga sekaligus menjadi tempat pertukaran komoditi Kota Padang dan Padang

38 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat.

Page 73: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

58

Panjang, itulah mengapa permasalahan yang ada di pasar ini akan berdampak tidak

hanya bagi Kota Padang.

Pada tahun 2015, target retribusi bulanan pasar Bandar Buat masih belum

tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain

adalah lahan parkir, terhentinya pembangunan, pungutan liar, status tanah yang

dipakai masih belum jelas serta beberapa permasalahan lainnya.39 Permasalahan

tersebut menyebabkan ketidaknyamanan baik itu di pihak pedagang maupun

pembeli sehingga mempengaruhi aktivitas jual beli di Pasar Bandar Buat.

Jumlah retribusi bulanan kondisi tahun 2015:

a. Target : Rp. 5.700.000,-

b. Tercapai : Rp. 4.800.000,-

Tidak jauh dari pasar Bandar Buat, terdapat pasar Indarung sebagai pasar

alternatif, namun pedagang dan konsumen lebih memilih pasar Bandar Buat

dikarenakan lebih mudah untuk dijangkau. Melihat prospek pasar Bandar Buat yang

memang sangat menjanjikan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek bagi

roda perekonomian Kota Padang, itulah mengapa penataan secara serius harus

menjadi fokus Pemerintah Kota Padang.

D. Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat

D.1. Permasalahan Pasar Bandar Buat

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 9 Tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk

39 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat.

Page 74: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

59

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan

asas otonomi daerah Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur urusan-urusan

daerahnya, antara lain adalah urusan-urusan umum yang menjadi kewenangan bagi

pemerintah diluar urusan yang menajdi kewenangan pemerintah pusat

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan Pasal 1, pengaturan perdagangan (termasuk pasar) adalah urusan yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini dikarenakan kegiatan perdagangan

menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah wajib

meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan.40 Terlebih lagi pasar

memberi sumbangsih dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui retribusi pasar.

Oleh karena itu masalah Pasar Bandar Buat sudah sewajarnya menjadi concern

Pemerintah Kota Padang.

Kondisi Pasar Bandar Buat sudah tidak kondusif, terlihat dari kemacetan,

sampah yang bertebaran, posisi lapak yang asal-asalan, hingga tempat parkir yang

memakan bahu jalan. Itulah mengapa Pemerintah Kota Padang telah jauh-jauh hari

merencanakan relokasi Pasar Bandar Buat. Kondisi diperparah oleh tragedi gempa

bumi pada tahun 2009 yang menyebabkan Pasar Raya Padang hancur dan para

pedagang ramai mencari lahan dagang baru, termasuk Pasar Bandar Buat. Keadaan

tersebut membuat Pasar Bandar Buat menjadi semakin ramai dan semrawut,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasman berikut ini:

“Pedagang yang kehilangan lahan dagang pasca gempa 2009 mencari lahan

berdagang di pasar-pasar pembantu. Ketika pasar pembantu pun tidak

mampu menampung pedagang, itulah yang kita lihat ada pedagang

40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 3. Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 4.

Page 75: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

60

semrawut di pesimpangan jalan dan lainnya. Di samping itu, sebelum gempa

pun kita memang sudah melihat pedagang di pasar-pasar tersebut juga sudah

ramai.”41

Kondisi ini dibiarkan berlarut sampai tahun 2014, dibiarkan dan semakin

parah. Posisi Pasar Bandar Buat terletak di pinggir jalan raya dan menghubungkan

pusat Kota Padang dengan Kota Solok, sehingga membuat kemacetan yang bisa

mencapai 2 kilo meter panjangnya.

Permasalahan yang terdapat di Pasar Bandar Buat mulai menemukan titik

terang ketika pembenahan pasar-pasar tradisional mulai menjadi concern

Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019. “Salah satu visi-misi kita 2014 sampai

2019 adalah pembenahan Pasar Raya dan pasar-pasar tradisional, tertera dalam

RPJMD”42

Poin Nomor 2 RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah “Menjadikan

Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera.”43 RPJMD

kemudian dijadikan pedoman penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas

Perdagangan Kota Padang Tahun 2014-2019 untuk menjadi acuan penetapan

langkah-langkah strategis dalam implementasi kebijakan.

41 Wawancara dengan Jasman, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6

Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. 42 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 43 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Page 76: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

61

Pembenahan Pasar Bandar Buat (dalam bentuk relokasi pedagang) tahun

2017, setidaknya didasari oleh tiga penyebab:

a. Setelah tragedi gempa bumi tahun 2009, Pasar Bandar Buat menjadi

tumpuan pedagang dari berbagai pasar seperti Pasar Raya. Kondisi

tersebut membuat pasar yang pada awalnya sudah ramai, menjadi

semakin ramai dan tidak kondusif.

b. Ramainya pasar, terbatasnya lahan parkir hingga posisi Pasar Bandar

Buat yang terletak di jalan raya yang menghubungkan Kota Padang dan

Kota Solok, membuat kemacetan Panjang setiap harinya.

c. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi fokus Pemerintah Kota Padang

dan tercantum dalam Visi-Misi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-

2019.

D.2. Tujuan Relokasi

Pada dasarnya, relokasi/penataan sebagai langkah yang diambil pemerintah

ini bukanlah kebijakan baru. Namun, pernah pada tahun 2006 pedagang dan

pemuda setempat secara terang-terangan mengambil peran sebagai pihak yang

antagonis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang. Belajar dari pengalaman,

Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 memutuskan untuk kembali

melaksanakan relokasi dengan berbagai catatan dan langkah strategis untuk

menyiasati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Hakikatnya tujuan dari penetapan sebuah kebijakan baik itu tingkat nasional

maupun daerah adalah demi kepentingan masyarakat banyak. Tujuan dari

relokasi/penataan Pasar Bandar Buat sendiri dapat dilihat dari permasalahan yang

Page 77: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

62

sudah berlarut-larut dan mendatangkan kerugian bagi banyak pihak. Sebagaimana

yang terdapat dalam powerpoint yang ditulis oleh Hamdani, tujuan pembangunan

Pasar Bandar Buat adalah:44

a. Sterilisasi Lahan Parkir

Pedagang kaki lima (PKL) di pasar Bandar Buat kerap kali menjadikan

lahan parkir sebagai tempat berdagang. Bahkan tidak jarang mereka

memilih untuk berjualan di bahu jalan, hal ini berakibat pada

pengunjung yang membawa kendaraan terpaksa untuk parkir di pinggir

jalan dan menjadi penyebab kemacetan. Relokasi pedagang ke tempat

yang telah direncanakan menjadi sebuah urgensi agar para pedagang

atau konsumen yang membawa kendaraan dapat parkir sebagaimana

mestinya.

b. Melanjutkan Pembangunan Pasar

Relokasi pedagang pernah dilakukan pada tahun 2006, namun berakhir

dengan kisruh yang terjadi antara para pedagang dan preman melawan

Pemerintah Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan kebijakan

sebelumnya bersifat lebih otoriter dan terpusat dari atas. Pedagang dan

pemuda (preman) merasa bahwa kebijakan bukan demi kepentingan

mereka. Kisruh tersebut menyebabkan pembangunan pasar menjadi

terbengkalai, PT. Savindo selaku investor tak mampu berbuat banyak,

44 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat.

Page 78: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

63

sehingga perlu dilakukan perumusan langkah-langkah strategis agar

pembangunan dapat dilanjutkan.

c. Menghentikan Pungutan Liar

Kondisi pasar yang semrawut memberi kesempatan bagi pihak-pihak

tidak bertanggung jawab untuk mengatur sistem pungutan liar,

dilaksanakan oleh preman-preman yang terorganisir. Pemerintah

berkewajiban memberikan rasa aman, nyaman dan membentuk kondisi

pasar yang tertib. Beriringan dengan diadakannya relokasi, Pemerintah

Kota Padang juga menargetkan pungutan-pungutan liar tersebut dapat

dihentikan.

d. Penegasan Status Tanah/Status Pakai

Pedagang menempati lahan dengan posisi yang tidak beraturan. Para

pedagang juga tidak memiliki acuan tetap mana lahan berdagang mereka

yang seharusnya, sehingga tidak heran banyak pedagang juga

menempati lahan parkir hingga bahu jalan. Status tanah yang tidak jelas

inilah yang menjadi alasan bagi preman-preman untuk mengintimidasi

pedagang agar mau memberikan iuran. Dengan penataan ulang ini,

pemerintah sekaligus akan memperjelas status lapak/toko kepada

pedagang dengan memberi “hak pakai” yang legal kepada pedagang.

e. Penanganan kebersihan

Lahan dagang yang tidak teratur dan jauh dari kata rapi, membuat

penanganan sampah juga tidak maksimal. Relokasi dilakukan untuk

mengatasi permasalahan kebersihan, karena dengan tidak jelasnya status

Page 79: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

64

lapak dan tidak beraturannya kondisi pasar, kondisi pasar yang kumuh

pun dirasa menjadi hal yang lumrah.

f. Peningkatan PAD

Posisi lapak yang tidak beraturan membuat jumlah pedagang tidak

terdata dengan baik. Tentunya kondisi tersebut berdampak kepada

pengelolaan retribusi dan berpengaruh kepada PAD. Selain itu, kondisi

tersebut menjadi peluang bagi birokrat-birokrat nakal untuk melakukan

praktik korupsi. Oleh karenanya relokasi harus dilakukan agar

Pemerintah Kota Padang dapat mengelola retribusi agar mencapai

target.

D.3. Hambatan Relokasi

Relokasi pedagang Pasar Bandar Buat pertama kali dirumuskan pada tahun

2004 oleh Pemerintah Kota Padang periode 2004-2009, dan pengerjaan dimulai

pada tahun 2006. Pada saat itu, pelaksanaan relokasi mengalami hambatan karena

banyak pedagang menolak pelaksanaan relokasi akibat kurangnya komunikasi.

Saat mengetahui akan diadakan relokasi kembali, para pedagang Pasar

Bandar Buat pada awalnya pesimis dengan kebijakan ini. Beberapa pedagang takut,

dan menolak dengan tegas. Ketakutan sedikit banyak dipengaruhi oleh trauma

pedagang yang dulu sempat mengalami relokasi tetapi gagal. Banyak keluhan dari

pedagang yang tidak mendapat respon dari Pemerintah Kota Padang. Menurut

Hamdani (Kepala UPTD Pasar Bandar Buat), alasan pedagang pesimis dan

menolak adalah kecemasan. Berikut penuturannya, “Pedagang yang tidak

Page 80: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

65

menerima itu dikarenakan cemas, cemas tidak bisa berdagang lagi, apalagi dulu

pernah dilakukan namun gagal.”45

Trauma terhadap masa lalu yang dimiliki pedagang ini mau tidak mau

menjadi tanggungan Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019. Pekerjaan rumah

pertama yang didapat oleh pemerintah adalah meyakinkan pedagang bahwa pola

relokasi yang akan dilakukan pada tahun 2017 tersebut berbeda dengan yang

dilakukan sebelumnya.

Selain hambatan yang telah dikemukakan di atas (berasal dari pedagang),

hambatan juga berasal dari para preman setempat. Relokasi pedagang pada tahun

2006, terdapat pemuda/preman setempat yang mengambil peran sebagai pihak

antagonis terhadap kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aprinal selaku

ketua PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga, Bandar Buat), “Dahulunya

pemuda ini (para preman) bahkan sampai lempar-lemparan batu dengan Pemerintah

Kota.”46 Preman merasa bahwa relokasi ini akan menghilangkan mata pencaharian

mereka yang sudah bertahun-tahun mereka geluti. Inilah yang kemudian menjadi

hambatan selanjutnya dalam relokasi yang tentunya memerlukan strategi khusus.

45 Wawancara dengan Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, pada tanggal 7 Juni 2018

pukul 10.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Bandar Buat. 46 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),

pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.

Page 81: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

66

BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM

MERELOKASI PEDAGANG PASAR BANDAR BUAT TAHUN

2017

Bab ini merupakan analisis dari penelitian “Strategi Pemerintah Kota

Padang dalam Merelokasi Pedagang Pasar Bandar Buat Tahun 2017”. Penelitian

fokus pada strategi Pemerintah Kota Padang dalam proses relokasi Pasar Bandar

Buat, sehingga dapat berjalan lancar tanpa kisruh maupun hambatan berarti.

Perencanaan relokasi telah dirumuskan sejak tahun 2004. Perumusan

tersebut diiringi dengan keputusan Pemerintah Kota Padang bahwa pengembangan

beberapa pasar akan diserahkan kepada pihak ketiga (investor). Beberapa kali

percobaan relokasi di berbagai pasar yang ada di Kota Padang, termasuk pasar

Bandar Buat berakhir gagal dan tidak jarang berakhir dengan kisruh. Namun, baru

dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Mahyeldi periode 2014-2019. Oleh

karena itu, penelitian ini tidak melihat perbandingan antara beberapa periode

kepemimpinan Pemerintah Kota Padang dalam menangani pasar, tapi hanya pada

strategi Pemerintah Kota Padang dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat

tahun 2017.

Henri Mintzberg memahami sebuah strategi sebagai pola, taktik, posisi,

rencana dan perspektif.1 Peneliti menyederhanakan bahwa dalam relokasi pasar

Bandar Buat, strategi dimaknai sebagai taktik yang dipakai oleh Pemerintah Kota

Padang untuk meningkatkan kemungkinan suksesnya implementasi kebijakan

1 “Pengertian Strategi Menurut Beberapa Ahli”, artikel diakses dari

http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html. pada tanggal 25

Maret 2018 pukul 15:40 WIB

Page 82: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

67

relokasi. Selain itu dalam sebuah kebijakan, kita juga dapat melihat sebuah strategi

dalam bentuk perencanaan. Sebuah perencanaan yang matang, dapat berimplikasi

terhadap sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya sebuah kebijakan. Adapun

perencanaan tersebut dapat dilihat dari:

A. Intended Strategy

Sebuah kebijakan yang matang ditunjukkan oleh perencanaan yang

sistematis. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Padang menyusun RPJMD Kota

Padang, RENSTRA Dinas Pasar, RENJA Dinas Pasar serta menerbitkan Perda

Nomor 3 Tahun 2014 secara sistematis.

A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang Tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima

tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan

berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.2 RPJMD

merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah yang disusun guna

menjadi acuan dalam menentukan strategi perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD juga digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap

keberhasilan Pemerintah Daerah selama 5 tahun kepemimpinan.

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 1 Ayat 4

Page 83: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

68

Penyusunan RPJMD haruslah memenuhi beberapa prinsip yaitu strategis,

demokratis partisipatif, politis, bottom up dan top down.3 Strategis dimaksudkan

bahwa RPJMD memiliki arah yang jelas mengenai akan dibawa ke mana

pengembangan daerah dalam jangka 5 tahun. Demokratis dimaksudkan bahwa

dalam penyusunan, RPJMD haruslah melibatkan masyarakat dan berbagai

stakeholder. Politis dimaknai bahwa dibutuhkannya konsultasi, komunikasi dan

sinergitas antara kekuatan politik dalam pemerintahan seperti Kepala Daerah

dengan DPRD. Bottom-up dimaknai bahwa aspirasi masyarakat perlu

diperhitungkan dan Top-down dimaknai bahwa RPJMD perlu diselaraskan dengan

RPJPD dan RPJM Nasional.

RPJMD merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam

jangka 5 tahun. Oleh karenanya, RPJMD harus disusun dengan visi dan misi yang

kuat. Visi RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Kota

Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera,

Religius dan Berbudaya.”4 Perdagangan memang sudah menjadi concern

Mahyeldi-Emzalmi semenjak masa kampanye, dapat dilihat dari sepuluh program

unggulan pasangan ini yang diantaranya adalah pembangunan pasar dan

pertumbuhan ekonomi.5 Adapun perdagangan yang dimaksudkan dalam visi

RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah produksi pertanian, UKM baik itu

dari masyarakat Kota Padang sendiri maupun daerah tetangga yang dapat

3 “Dikat Penyusunan RPJMD”, artikel diakses dari http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-

penyusunan-rpjmd.html pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 09:45 WIB. 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. 5 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, (Jakarta: Teras, 2017), halaman 208.

Page 84: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

69

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan dan

penguatan jiwa wirausaha masyarakat untuk mendorong kegiatan perdagangan.

Demi tercapainya Visi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, kemudian

disusunlah rumusan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat

Sumatera.

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan

berkesan.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan.

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.6

Merujuk kepada poin ke-2 dalam misi, yaitu “Menjadikan Kota Padang

sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera,” maka Kota Padang harus

mempersiapkan diri untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi unggulan

daerah. Mengapa potensi unggulan? Hal ini guna memberikan stimulus terhadap

pembangunan/pengembangan ekonomi itu sendiri agar dapat terwujud dan

berkelanjutan. Pada dasarnya, jiwa wirausaha masyarakat minang, serta

6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Page 85: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

70

infrastruktur Kota Padang yang sudah didukung oleh beberapa pasar modern dan

16 pasar tradisional ini dapat menjadi potensi unggulan.

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern biasanya dikembangkan oleh

pihak swasta, itulah mengapa biasanya pasar modern lebih tertata rapi. Namun,

pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap pasar tradisional, dikarenakan apabila

itu terjadi, maka pertumbuhan perekonomian akan berjalan timpang dan tidak

semestinya. Itulah mengapa, pasar-pasar tradisional kemudian menjadi salah satu

target utama Pemerintah Kota Padang untuk ditata dan dibenahi.

A.2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Kota Padang Tahun

2014-2019

Rencana Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan yang

disusun guna menjadi modul acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah. Guna lebih mengerucutkan

modul ini, Pemerintah Daerah kemudian menyusun RENSTRA untuk tiap-tiap

Dinas yang ada, yang dalam penelitian ini, RENSTRA yang menjadi acuan

Pemerintah Daerah adalah RENSTRA Dinas Pasar (sekarang Dinas Perdagangan)

Kota Padang Tahun 2014-2019. RENSTRA Dinas Pasar Kota Padang merupakan

penjabaran dari visi misi dan program yang telah disepakati Bersama dalam

RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.7 RENSTRA ditujukan sebagai konsistensi

dalam indikator capaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD.

7 Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-2019, halaman 1.

Page 86: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

71

Peningkatan pelayanan pasar demi kenyamanan masyarakat termasuk ke

dalam tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,

perhatian terhadap pengoptimalan pasar dimasukkan pada RENSTRA Dinas Pasar

Kota Padang 2014-2019. Adapun capaian kinerja yang ingin diraih oleh Dinas

Pasar sesuai dengan RENSTRA adalah sebagai berikut:8

1. Tersedianya jaminan keamanan dalam melakukan aktivitas perdagangan.

Sasaran yang telah dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas dan

kemampuan anggota dalam menghadapi segala tantangan di lapangan,

baik keamanan untuk pedagang dan pengunjung pasar.

2. Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Sasaran yang dicapai adalah dengan adanya rasa aman dan nyaman untuk

aktivitas jual beli antara pedagang dan konsumen akan dapat

meningkatkan kunjungan pasar, sehingga pendapatan pedagang dapat

meningkat.

3. Peningkatan prasarana pasar. Sasaran yang dicapai adalah dengan

melakukan perbaikan dan pembangunan prasarana pasar yang lebih baik

sehingga dapat mendukung proses kegiatan jual beli di pasar.

4. Sub sentral bisnis. Sasaran yang ingin dicapai adalah menjadikan pasar

sebagai pusat bisnis di Kota Padang, dengan melakukan upaya-upaya

pembagunan pusat-pusat perdagangan yang memadai.

8 Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019, halaman 26.

Page 87: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

72

5. Tersedianya prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan

masyarakat. Sasaran yang dicapai dengan melakukan pembangunan

prasarana yang memadai demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

6. Adanya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan

rekreasi pemberdayaan ekonomi rakyat.

A.3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan Kota

Padang melakukan analisis SWOT terhadap kondisi pasar tradisional di Kota

Padang dan dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-

2019. Setelah dilakukannya analisis, Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk

merevitalisasi beberapa pasar dengan melakukan penataan/relokasi terhadap

pedagang, salah satunya pedagang di Pasar Bandar Buat. Dengan melakukan

relokasi pedagang di pasar Bandar Buat, pemerintah berharap agar pasar kembali

dalam kondisi yang rapi, kondusif dan bersih. Tidak hanya itu, dengan penataan

mulai dari lokasi hingga system pendataan, pemerintah juga berharap dapat

menghentikan praktik-praktik pungutan liar yang terjadi di Pasar Bandar Buat.

Demi mewujudkan kondusivitas pasar, Pemerintah Kota Padang

menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut maksud

dan tujuan dari penataan pedagang adalah menciptakan suasana tempat usaha yang

Page 88: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

73

tertib, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam penataan pedagang.9

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam penataan pedagang

Pemerintah Kota Padang harus melakukan perencanaan berupa pemetaan lokasi dan

pendataan pedagang.10 Setelah dilakukannya pemetaan dan pendataan pedagang,

Pemerintah Kota Padang membutuhkan 216 petak toko dan 197 meja batu untuk

memfasilitasi pedagang Pasar Bandar Buat di tempat tujuan relokasi. Berdasarkan

pendataan ini Pemerintah Kota Padang akhirnya mendapatkan data bahwa ada 84

orang pedagang yang selama ini tidak tercatat sebagai pedagang Pasar Bandar

Buat.11

A.4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pasar Kota Padang 2014-2019

Penataan/Relokasi pedagang Pasar Bandar Buat tercantum dalam Indikator

Kinerja Utama (IKU) Renja Dinas Pasar tahun 2014-2019. Pasar Bandar Buat

ditargetkan selesai pada tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi akan mencapai

6.30% pada akhir tahun 2019.12

Berkat kerjasama dan dukungan banyak pihak, relokasi pedagang Pasar

Bandar Buat dapat diselesaikan pada tahun 2017, lebih cepat dari target yang telah

ditentukan sebelumnya.

9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima, Pasal 3. 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima, Pasal 11. 11 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat. 12 Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019.

Page 89: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

74

B. Deliberated Strategy

Setelah rencana disusun secara sistematis, Pemerintah Kota Padang

kemudian menyusun langkah-langkah strategis agar kebijakan relokasi pedagang

dapat terlaksana.

B.1 Pelibatan Stakeholder

Belajar dari kesalahan masa lalu, serta dengan perancangan kebijakan yang

lebih matang, Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk melibatkan lebih banyak

pihak. Dalam penerapan sebuah kebijakan, pemerintah dianjurkan untuk melihat

target dari kebijakan tersebut berdasarkan satu klasifikasi saja. Target utama dari

relokasi ini adalah pedagang, namun pemerintah harus melihat sisi-sisi lain dari

para pedagang ini, bahwa mereka adalah masyarakat suku Minang. Meskipun

beberapa praktik-praktik adat sudah ditinggalkan dikarenakan gerusan zaman,

namun watak dan tatanan adat warisan nenek moyang masih melekat kuat dalam

diri orang-orang Minang, oleh karenanya pemerintah memiliki kemungkinan gagal

sangat besar dalam penerapan sebuah kebijakan apabila mengabaikan poin ini.

“Yang membuat kita berhasil adalah perubahan pola. Semua orang harus merasa

punya kepentingan yang sama. Istilah minangnya “Sato Sakaki”,13 tutur Jasman

selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang.

Fondasi awal dari perumusan kebijakan ini adalah kegagalan, bahkan

kisruh sebelumnya yang terjadi akibat percobaan relokasi di berbagai pasar di Kota

Padang, tidak hanya di pasar Bandar Buat. Mahyeldi memberikan sedikit gambaran

13 Wawancara dengan Jasman, Sekretaris DInas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6

Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang

Page 90: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

75

terhadap falsafah dan posisi pemimpin dimata masyarakat, khususnya masyarakat

Minang:

“Saya banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Belajar bukan dari

kesuksesan saja. Kita Juga harus paham falsafah orang Minang. “Pemimpin

itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting.” Artinya jaraknya sedikit.

Tidak bisa dengan bermodal lengan kekar, kuatnya intonasi suara kita dan

ancaman, lalu mengatur masyarakat Minang. Intinya komunikasi, agar kita

mendapat kepercayaan dari awal” 14

Dalam sebuah pola kepemimpinan, seorang pemimpin harus mengetahui

posisinya dalam masyarakat. Dalam falsafah minang di atas, masyakarakat

menganggap posisi pemimpin tidak lah terlalu jauh dari jangkauan mereka,

pemimpin didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maksudnya adalah

pemimpin haruslah tetap dekat dengan masyarakat dan tidak merasa terlalu tinggi,

sehingga harus tetap menjalin komunikasi bottom-up. Hal ini sesuai dengan teori

implementasi bottom-up bahwa hasil dari sebuah kebijakan tidak akan selalu

berhubungan dengan tujuan kebijakan awal, sehingga diperlukan adanya feedback

berkelanjutan antara pembuat dan target dari kebijakan (pemerintah dan

masyarakat).15

Pemerintah Kota Padang mengajak pemuka masyarakat yang berada di

Kecamatan Lubuk Kilangan mulai dari perumusan kebijakan. Meskipun ini pada

dasarnya bukanlah kebijakan baru, hanya saja Pemerintah Kota Padang merasa

perlu untuk menyatukan persepsi bahwa kebijakan ini adalah demi kepentingan

14 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 15 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:

Teori, Politik dan Metode, (Bandung: Nusa Media, 2014), halaman 131.

Page 91: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

76

masyarakat banyak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahyeldi sebagai

berikut:

“Pertama tentu kita koordinasikan ke tingkat Kota Padang, ada dinas-dinas

terkait seperti Dinas Pasar dahulunya, Dinas PU, Satpol PP, Camat, Lurah

dan pedagang sendiri tentunya, serta masyarakat di sana. SKPD terkait hingga

masyarakat di sana kita libatkan untuk memikirkan bagaimana cara

merapikan pasar. Penyusunan anggaran kita serahkan pada PU, kemudian

pengawasan kita serahkan kepada Camat, seperti itu, tidak lupa juga dengan

Niniak Mamak, di bawah koordinasi Sekda,”16

Pemerintah Kota Padang bertekad untuk mengajak seluruh pihak yang dirasa

perlu dan dapat membantu suksesi kebijakan relokasi Pasar Bandar Buat. Pihak-

pihak tersebut mulai diajak mulai dari tahap perumusan, dan berasal dari kalangan

birokrat, aparat, pemuka masyarakat hingga pedagang.

Tambo Minangkabau menerangkan lima tanda berakalnya seseorang, terlebih

seorang pemimpin, yaitu tahu adat, tahu basa-basi, tahu perasaan, tahu jaga, dan

terakhir adalah tahu senjata yang tajam.17 Makna dari tambo tersebut adalah,

bahkan ketika dalam undangan perumusan sebuah kebijakan kepada pemuka

masyarakat itu hanya sekedar formalitas, hal tersebut jauh lebih baik daripada tidak

dilakukan sama sekali. Perumusan yang dilakukan bersama-sama akan membuat

persamaan persepsi dan perasaan “diajak” tertanam dalam diri masyarakat sehingga

secara tidak langsung akan membangun image baik terhadap langkah-langkah

selanjutnya yang diterapkan oleh pemerintah.

16 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 17 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek

Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 262.

Page 92: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

77

Tertulis di tambo Minangkabau dalam poin “Martabat Raja” bahwa menjadi

seorang Raja (pemimpin) juga harus tau martabat rakyatnya.18 Masyarakat Minang

akan dengan senang hati memberikan kepercayaannya kepada seorang pemimpin,

mereka akan mempercayakan segala keputusan kepada orang-orang yang memang

telah mereka pilih untuk “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”. Namun

tetap dalam sebuah catatan bahwa rekomendasi kebijakan, tetap berasal dari

masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya pihak-pihak yang terlibat mulai dari perumusan, sosialisasi

hingga implementasi antara lain adalah Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), PT. Savindo selaku investor serta mendapatkan back up dari TNI,

POLRI, SATPOL PP serta Tim Terpadu yang terdiri dari gabungan antara

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, Persatuan Pemuda Ranting Tiga

Lubuk Kilangan beserta Paguyuban Pedagang Pasar.

Tugas dari tiap elemen yang tergabung dalam Tim Terpadu adalah sama,

yaitu menjaga kondusivitas demi kelancaran pembangunan dan relokasi pasar, hal

ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamdani, “Pemerintah Kota membentuk Tim

Terpadu, agar dapat mendukung kelancaran proses relokasi dan pembangunan

pasar, tidak diganggu oleh preman dan sebagainya.”19

18 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek

Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 290.

19 Wawancara dengan Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, pada tanggal 7 Juni 2018

pukul 10.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Bandar Buat.

Page 93: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

78

TNI, Polri dan Satpol PP selaku aparat melakukan pengawasan dengan

memastikan tidak adanya lagi praktik-praktik pungutan liar. PT.Savindo selain

berperan sebagai investor, juga memiliki tugas untuk terus menjaga kedekatan

dengan kelompok preman agar pembangunan yang mereka laksanaka tidak

terganggu. PEPARATI bertugas untuk menjaga gejolak yang kemungkinan akan

ditimbulkan dari kalangan pemuda. Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pemuka

dan tokoh masyarakat, bertugas menjaga tensi masyarakat agar dapat memahami

tujuan dari pelaksanaan relokasi. Terakhir, paguyuban pedagang bertugas untuk

memberikan pemahaman lanjut kepada pedagang agar dapat menerima kebijakan

relokasi. Dengan terbentuknya Tim Terpadu ini, Pemerintah Kota Padang optimis

pelaksanaan reloaksi dapat berjalan lancar, terlebih Tim Terpadu berasal dari

beberapa elemen yang dapat menjaga pelaksanaan relokasi dari gejolak yang dapat

timbul di berbagai sisi.

B.2. Sosialisasi Terhadap Pedagang

Setelah dilakukannya pelibatan stakeholder, Pemerintah Kota Padang

Bersama Tim Terpadu memulai langkah untuk melakukan sosialisasi kepada target

dari kebijakan ini, yaitu pedagang. Pemerintah Kota Padang menyadari betul bahwa

pembentukan Tim Terpadu pun akan sia-sia tanpa adanya komunikasi dua arah

yang dilakukan. Langkah selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada pedagang agar

pemerintah mendapatkan feedback dari para pedagang.

Page 94: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

79

Syafnion menjelaskan, sosialisasi kepada pedagang Pasar Bandar Buat,

dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Bandar Buat tahun 2017 memiliki

beberapa tahapan:20

1. Perwakilan pedagang diundang ke sebuah pertemuan oleh Pemerintah

Kota Padang.

2. Pedagang diberikan edaran mengenai relokasi.

3. Petugas melakukan pengumuman mengenai relokasi menggunakan

sound system.

4. Pedagang didatangi satu persatu oleh petugas guna memastikan bahwa

seluruh pedagang telah memahami tujuan dari diadakannya relokasi

Tambo Minangkabau juga menyebutkan bahwa pemimpin harus:

“Memberi kehendak segala hamba rakyatnya dengan tidak membedakan

mulia hinanya mereka itu, kaya atau miskin, melainkan wajib sama-sama

diperlakukannya kehendak mereka itu atas jalan yang berpatutan

kehendaknya itu, jika tiada halangan yang patut wajiblah diberinya

kehendak rakyatnya itu dengan sepatutnya juga”21

Berdasarkan tambo tersebut, Pemerintah Kota Padang disini haruslah

objektif dalam melihat pedagang. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan

pedagang baik itu pedagang yang lebih kaya, pedagang yang dekat dengan para

pejabat maupun pedagang biasa. Semua harus diberikan perlakuan yang sama.

20 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota

Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang 21 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek

Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 262.

Page 95: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

80

Pedagang pasar Bandar Buat juga mengakui bahwa mereka mengetahui

persisnya tujuan dari dilakukannya relokasi adalah melalui sosialisasi yang

dilakukan oleh petugas-petugas yang mendatangi lapak-lapak mereka. Bahrum,

salah seorang pedagang Pasar Bandar Buat menyebutkan “Waktu itu beberapa kali

datang petugas, menjelaskan bahwa kami akan dipindahkan karena disiapkan lahan

dagang baru, jika tidak maka jalan akan semakin macet.”22

Melalui tahapan-tahapan sosialisasi ini akhirnya pedagang mengetahui

penyebab dan tujuan dari dilaksanakannya relokasi. Tidak hanya itu keuntungan

lainnya yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang melalui sosialisasi berkala ini

adalah feedback dari pedagang. Feedback dari target sebuah kebijakan berguna

untuk menentukan langkah-langkah strategis lannya. Syafnion memberikan contoh

feedback yang didapat dari para pedagang sebagai berikut:

‘Pada awalnya pedagang mengeluh bahwa relokasi akan malas berbelanja

karena lokasi lapak yang baru berada di lantai 2. Akhirnya Pemerintah Kota

fasilitasi dengan memperbolehkan motor untuk naik ke lantai 2. Bisa dilihat

dampaknya sekarang, pembeli justru nyaman karena belanja tidak becek

lagi.’23

Contoh di atas adalah bukti bahwa dengan adanya feedback, Pemerintah

Kota Padang justru dapat mengetahui apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh para

pedagang. Dengan diberikannya solusi, pedagang juga secara perlahan akan merasa

bahwa apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang, sesuai dengan apa

yang mereka harapkan.

22 Wawancara dengan Bahrum, Pedagang Pasar Bandar Buat, pada tanggal 5 Juli 2018 pukul

14.05 WIB di Pasar Bandar Buat. 23 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota

Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang.

Page 96: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

81

Selain itu, terdapat pula penjelasan dari Mahyeldi mengenai usaha atau

tindakan Pemerintah Kota Padang untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat, berikut kutipan wawancara dengan Mahyeldi:

‘Dulu sudah pernah pedagang itu dipindahkan ke lantai atas, namun kembali

lagi karena tidak memaadai dan belum sempurna, seperti toilet, meja dan

lainnya. Dulu pembangunannya asal-asalan. Itulah mengapa kita

sempurnakan, kita musyawarahkan dengan masyarakat. Hasil kesepakatan

itulah yang kita laksanakan. Ketika telah sepakat dan kita bangun, kita ajak

pindah.’24

Dalam sebuah kebijakan, biasanya musyawarah berulang dan kesepakatan

hanya perlu dicapai oleh pemerintah dan pihak pengembang (investor) saja. Apabila

masyarakat diajak untuk membuat sebuah kesepakatan, mereka akan berfikiran

bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan juga berasal dari rekomendasi dan

kesepakatan yang mereka buat, yang tentunya akan berujung pada dukungan penuh

atas kebijakan tersebut.

B.3. Jaminan Kepada Preman

Kondisi yang semrawut justru dimanfaatkan oleh para preman untuk

melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan, seperti menjalankan

praktik pungutan liar dengan dalih sebagai uang keamanan.

Rencana pemerintah untuk menata pasar menjadi lebih teratur, tertib dan

rapi tentunya akan berbahaya bagi para preman tersebut. Preman-preman ini

melakukan berbagai tindakan untuk menggagalkan upaya pemerintah tersebut,

terlebih preman-preman ini sudah terorganisir. Tidak hanya itu, kelompok preman

24 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi.

Page 97: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

82

ini juga merasa punya back up-an kuat dikarenakan kebanyakan mereka berasal dari

pemuda setempat dan memang sudah lama berada di daerah tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah

strategis dengan melibatkan pemuda dalam kebijakan relokasi. Kepala Dinas

Perdagangan Kota Padang, Endrizal langsung turun ke lapangan untuk bertemu

dengan para pemuda dan melakukan musyawarah, berikut adalah kesaksian Aprinal

selaku Ketua PEPARATI:

“Jika pemuda tidak diajak tentunya akan langsung bertentangan dengan

Pemko. Nah itulah hebatnya Kepala Dinas sekarang, beliau handal dalam

mendekati para pemuda. Dahulunya pemuda ini bahkan sampai lempar-

lemparan batu dengan Pemerintah Daerah. Beliau pandai mengambil hati

pemuda. Awalnya beliau cari dulu kepala-kepalanya, kemudian

menjanjikan pemasukan pemuda (preman) tidak akan dihilangkan”25

Para pemuda/preman dijanjikan beberapa pekerjaan oleh Kepala Dinas

Perdagangan Kota Padang. Pekerjaan tersebut antara lain sebagai juru parkir,

penjaga toilet hingga petugas keamanan dan ronda malam.

Berbedanya profesi seseorang, tentu berbeda pula harapannya dalam sebuah

kebijakan. Itulah mengapa treatment terhadap para preman juga dikhususkan oleh

Pemerintah Kota Padang, meskipun pada dasarnya kebijakan ini hanya menyangkut

nasib pedagang, bukan para preman setempat.

Selanjutnya, Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang

kembali melakukan sosialisasi untuk meyakinkan pedagang untuk mau direlokasi

dengan logika bahwa apabila tidak bersedia dipindahkan dan mempertahankan

kesemrawutan, justru para pedagang ini bukan mencari nafkah buat dirinya dan

25 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),

pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.

Page 98: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

83

kelaurga, melainkan memberikan nafkah untuk para preman. Berikut

penjelasannya:

“Pedagang di pasar itu, lebih banyak mencarikan uang untuk orang lain

daripada untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada yang menkoordinasi

(preman). Jadi, komunikasi itu intinya. Dan substansinya masyarakat tidak

ada yang anti pembangunan. Preman-preman itu kita edukasi dan carikan

mereka pekerjaan yang baik, yang halal.”26

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa fenomena yang

terjadi selama ini di Pasar Bandar Buat sangat merugikan para pedagang.

Keuntungan yang mereka dapat harus dibagikan kepada preman yang bahkan,

terkadang nominalnya tidak sedikit.

Pedagang yang sudah bersedia kooperatif dengan pemerintah membuat para

preman berada dalam kondisi yang semakin terdesak. Kondisi ini membuat

kelompok preman ini mau tidak mau harus mencoba untuk mendengar tawaran dari

Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang memberi tawaran kepada

preman untuk beralih profesi menjadi bagian keamanan, toilet dan parkir. Mahyeldi

kembali menjelaskan sebagai berikut; “Kita data orang-orang itu, kita manfaatkan

mereka dengan menugaskan mereka menjadi penjaga parkir, toilet dan lainnya.

Cuma ya mereka harus siap dapat pendapatan yang sesuai aturan,”27

Tidak hanya itu Aprinal menambahkan bahwa sampai saat ini para preman

yang mengelola parkir tersebut juga dibebaskan dari biaya setoran kepada

pemerintah, berikut penuturannya:

26 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 27 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni

2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi.

Page 99: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

84

“Iya benar. Bahkan pemuda ditawarkan boleh mengelola parkir, bebas tanpa

setoran kepada Pemerintah Kota Padang. Dan ini sudah berlaku 1 tahun

lebih sampai saat ini. Bahkan preman juga dilibatkan menjadi petugas ronda

malam, digaji perbulan. Jadi kebijakan ini tidak menghilangkan pendapatan

orang,”28

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang

tidak menyelesaikan sebuah masalah dengan jalan pintas (mengusir mentah-

mentah) para preman. Meskipun kendati hal tersebut dilakukan (pengusiran

terhadap preman), beberapa kalangan juga akan memberikan pembenaran.

Pemerintah melakukan rolling terhadap beberapa preman ini agar

mendapatkan pemasukan yang sama rata, baik untuk juru parkir, penjaga toilet dan

petugas ronda. Meskipun pendapatan mereka tidak sebesar sebelum relokasi

dahulu, namun sekarang para preman ini memiliki penghasilan tetap yang halal.

Kelompok pemuda dan preman pada dasarnya bukanlah kelompok yang

seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam kebijakan ini.

Namun Pemerintah Kota Padang melihat bahwa justru ketika dilibatkan dan

diberikan perhatian, justru kelompok ini dapat memberikan keuntungan dalam

menyukseskan kebijakan relokasi pasar Bandar Buat. Terbukti pada akhirnya para

pemuda di Lubuk Kilangan (Bandar Buat) bersedia untuk bergabung dalam Tim

Terpadu (tergabung dari KAN Lubuk Kilangan, Pemuda Lubuk Kilangan, TNI,

Polisi, dan Satpol PP) yang bertugas memberikan pengamanan terhadap relokasi.

28 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),

pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.

Page 100: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

85

B.4. Pengawasan Pasca Relokasi

Setelah kebijakan sukses dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah

bagaimana menjaga jalannya kebijakan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2006,

pedagang yang direlokasi kembali ke tempat semula karena tidak puas dengan hasil

dan dampak dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dan berdasarkan keterangan

dari berbagai narasumber, saat ini lahan parkir berfungsi dengan baik, kondisi pasar

jauh dari kata semrawut, dan sangat nyaman untuk dikunjungi. Namun, fenomena

ini tentunya bukan tanpa alasan. Pemerintah perlu melakukan control terhadap

lapangan, karena watak pedagang sangatlah berbeda. “Awalnya, tetap saja ada

pedagang yang lebih senang berjualan kucing-kucingan dengan aparat karena

ketidaksabaran mereka menunggu pembeli.”29

Oleh karenanya, pasca terlaksananya relokasi Tim Terpadu tetap aktif untuk

menjaga keamanan dan menertibkan pasar. Bahkan, Satpol PP stand by setiap

harinya di pasar Bandar Buat untuk melakukan pengawasan. “Satpol PP bertugas

setiap hari untuk menertibkan pasar, tidak ada liburnya, hanya saja dibagi shift dan

dibantu oleh Tim Terpadu,” tutur Syafnion. kondisi ini sudah berjalan 1 tahun lebih

dan terbukti berhasil.

29 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota

Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang.

Page 101: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

86

C. Analisis Kebijakan

C.1. Kategori Strategi

Gambar IV.II Strategi Sebagai Sebuah Pola

Sumber: library.binus.ac.id30

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang melakukan 5

langkah strategis dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat. Langkah pertama

adalah perencanaan relokasi, meliputi seluruh persiapan perangkat aturan yang

akan menjadi pondasi awal serta dasar hokum pelaksanaan relokasi. Perencaan dan

menyiapkan segala macam perangkat aturan dalam sebuah kebijakan termasuk ke

dalam Intended Strategy (strategi dalam tahapan perencanaan).

Kemudian, perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah

strategis selanjutnya (deliberated strategy) yaitu pelibatan stakeholder yang akan

memberikan bantuan dan komintmen dalam melaksanakan, mensosialisasikan dan

menjaga kondusivitas kebijakan. Pelibatan stakeholder termasuk ke dalam realized

strategy, sebagai strategi terencana yang terealisasikan. Sosialisasi dan komunikasi

secara bertahap kepada pedagang juga dapat dikategorikan ke dalam kategori ini.

30 Artikel diakses dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-02232-

MN%20Bab2001.pdf pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 10:50 WIB.

Page 102: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

87

Berbeda dengan pelibatan stakeholder dan komunikasi kepada pedagang

yang cenderung lancar, komunikasi yang dibangun dengan para preman tergolong

alot. Strategi dalam sosialisasi kepada preman yang awalnya direncanakan lancar,

tidak langsung membuahkan hasil (unrealized strategy). Kondisi ini menyebabkan

perlunya langkah-langkah alternatif (emerging strategy). Emerging strategy adalah

langkah darurat yang dipersiapkan akibat adanya perubahan kondisi yang terjadi di

lapangan. Pemerintah Kota Padang akhirnya memberikan tawaran untuk

memberikan jaminan pekerjaan kepada para preman. Langkah ini terbukti berhasil,

dapat dilihat dari kelompok preman yang melakukan penerimaan atas tawaran

Pemerintah Kota Padang serta bersedia bergabung ke dalam Tim Terpadu.

C.2. Model Implementasi

Setelah melakukan pengamatan terhadap pola implementasi kebijakan

relokasi pasar Bandar Buat tahun 2017, peneliti mengamati bahwa dalam kebijakan

ini, kunci keberhasilannya adalah operator lapangan. Kepala Daerah melibatkan

banyak pihak untuk membantu negosiasi di lapangan. Negosiator tersebut antara

lain Kepala Dinas Perdagangan, Kapolsek Lubuk Kilangan, Ketua KAN Lubuk

Kilangan, Ketua Persatuan Pemuda Ranting Tiga Lubuk Kilangan, Kepala UPTD

Pasar Bandar Buat. Walikota-Wakil Walikota meyakini bahwa yang lebih

mengetahui kondisi lapangan adalah orang-orang yang berada di lapangan. Oleh

karenanya, negosiator ini diberikan keleluasaan untuk menentukan langkah-

langkah strategis demi menyukseskan kebijakan relokasi.

Page 103: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

88

Tabel IV.C.1 Model Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat

Tahun 2017.

Top-Down Bottom-Up Fenomena

Relokasi

Pedagang Pasar

Bandar Buat

Kunci

Keberhasilan

Kebijakan

Pemerintah Pusat Birokrat Lokal/

Petugas Lapangan

Keberhasilan

relokasi terletak

kepada

kemampuan

pembuat

kebijakan dan

lobby dari

birokrat lokal.

Perencanaan

Kebijakan

Pemerintah Pusat Kolaborasi

Pemerintah Pusat,

Birokrat Lokal

dan Target

Kebijakan

Perencanaan

kebijakan

mengikutsertakan

banyak pihak.

Komunikasi Satu arah dari atas

ke bawah

Komunikasi dua

arah

Komunikasi

dilakukan dua

arah dari pusat ke

bawah dan pusat

menerima

feedback dari

bawah

Lembaga

Terlibat

Semakin banyak

Lembaga terlibat,

akan menghambat

proses kebijakan

Semakin banyak

Lembaga terlibat,

akan

meningkatkan

keberhasilan

relokasi

Pihak dilibatkan

sebanyak-

banyaknya mulai

dari pemerintah,

aparat, pemuka

masyarakat,

pemuda dan

paguyuban

pedagang

Tujuan-Hasil

Implementasi

Hasil dari

implementasi

akan linear

dengan tujuan

awal

Hasil dari

implementasi

bergantung

dengan kondisi

lapangan

Banyak hasil

implementasi

yang berubah dari

perencanaan, baik

itu regulasi

maupun skema

relokasi. Sumber: Diolah berdasarkan hasil analisis yang dari Buku Handbook Analisis Kebijakan Publik

Frank Ficher dan Data Lapangan yang diperoleh.

Page 104: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

89

Pola Pemerintah Pusat, bekerjasama dengan negosiator lapangan selaku

suksesor akan menciptakan trend positif hubungan birokrat-warga negara

(masyarakat). Perumusan serta perencanaan kebijakan memang berasal dari

Pemerintah Kota Padang, namun Pemerintah Kota Padang meyakini bahwa birokrat

dan masyarakat harus dilibatkan dalam sebuah kebijakan, karena menyangkut nasib

masyarakat banyak.

Poin penting selanjutnya adalah terjaganya komunikasi. Interaksi yang terus

dirawat konsistensinya akan memberi respon positif sehingga masyarakat merasa

dekat dengan pemerintah serta tidak sungkan memberi masukan. Terbukti dari

keluhan-keluhan yang diterima selama proses kebijakan mulai dari perumusan

hingga pelaksanaan, serta pengondisian kelompok preman.

Selanjutnya, proses dan pola pelaksanaan kebijakan juga berubah-ubah.

Bagi teori atas-bawah (top-down) perintah dari pusat akan linier dengan kondisi

lapangan. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di pasar Bandar Buat. Pemerintah

Kota Padang meyakini bahwa selama perubahan yang diminta oleh masyarakat

tidak akan merubah drastis tujuan kebijakan dan masih dalam lingkup

menyejahterakan masyarakat, Pemerintah Kota Padang akan berupaya memberikan

yang terbaik.

Model atas-bawah (top-down) melihat bahwa semakin banyaknya pihak

yang terlibat akan menghambat implementasi dan memakan waktu. Dalam

kebijakan relokasi Pasar Bandar Buat, banyaknya pihak yang terlibat justru

berimplikasi positif terhadap keberhasilan implementasi. Pola komunikasi top-

down (murni) yang coba diterapkan dalam proses relokasi sebelumnya terbukti

Page 105: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

90

mendapat perlawanan hebat baik dari masyarakat, pemuda maupun pedagang di

Pasar Bandar Buat.

Model bawah-atas (bottom-up) memberikan kritik keras terhadap model

atas-bawah yang melihat kebijakan sebagai input dan implementasi sebagai output

yang akan berjalan linier. Mode bawah-atas sedikitpun tidak mengabaikan dampak

dari perilaku pelaksana dalam penyampaian kebijakan. Itulah mengapa langkah-

langkah dalam penerapan kebijakan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang

ada di lapangan.

Gambar IV.3 Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam

Merelokasi Pedagang pasar Bandar Buat Tahun 2017.

Sumber: Diolah berdasarkan hasil analisis dari data lapangan yang diperoleh.

RPJMD Kota Padang 2014-2019

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

RENSTRA Dinas Pasar Kota Padang 2014-2019

Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Padang

2014-2019

Page 106: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

91

Secara singkat terlihat jelas model yang dipakai adalah bottom-up. Namun,

pada dasarnya dua model implementasi top-down maupun bottom-up tidak untuk

dipertentangkan. Pemikir model bawah-atas memberikan kritikan kepada pemikir

atas-bawah yang terlalu bertumpu kepada kehebatan pemegang pucuk pimpinan

dan mengabaikan fenomena lapangan. Model bawah-atas pun tetap mengakui

pentingnya penulisan skenario awal kebijakan. Oleh karenanya, meskipun inti dari

keberhasilan implementasi relokasi pedagang pasar Bandar Buat tahun 2017 adalah

petugas lapangan, namun kebijakan ini tentunya juga akan gagal apabila menyusun

kebijakan secara asal-asalan, sehingga peneliti mengambil kesimpulan model yang

dipakai adalah gabungan antara top-down dan bottom-up.

Page 107: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan dari kebijakan relokasi pedagang pasar Bandar Buat

tahun ini, Pemerintah Kota Padang menyusun beberapa strategi untuk

meningkatkan persentase keberhasilan dari kebijakan ini, antara lain:

a. Intended Strategy (strategi perencanaan) berupa perencanaan mulai dari

penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, menerbitkan Perda

Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, RENSTRA Dinas Pasar Kota

Padang Tahun 2014-2019 serta RENJA Dinas Pasar Kota Padang Tahun

2014-2019.

b. Deliberated Strategy (langkah strategis) berupa melibatkan stakeholder,

sosialisasi kepada pedagang, pemberian jaminan kepada preman, dan

penjagaan kondusivitas pasca pelaksanaan kebijakan melalui Tim

Terpadu.

Model implementasi yang dipakai dalam kebijakan ini adalah gabungan

antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas). Kunci keberhasilan

kebijakan ini terletak pada kemampuan para pembuat kebijakan dalam melakukan

perencanaan secara matang serta mekanisme birokrat lokal/lapangan dalam

melaksanakan negosiasi dengan pemuka masyarakat, kelompok pemuda dan

pedagang.

Page 108: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

93

B. Saran

Demi keberlanjutan dan kebermanfaatan penelitian ini selanjutnya, peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk akademisi maupun peneliti kebijakan, agar dapat melakukan

komparasi penelitian ini dengan daerah lainnya. Dengan demikian, para

perumus kebijakan memiliki acuan apakah strategi kebijakan yang

peneliti temukan di lapangan dapat digunakan pada daerah dengan

struktur sosial masyarakat yang berbeda.

2. Untuk pemangku jabatan, peneliti mengharapkan agar terlebih dahulu

menggali informasi se-detail mungkin dan mencari feedback sebanyak-

banyaknya dari berbagai pihak sehingga bisa menjadi bahan acuan

untuk menyusun strategi dalam implementasi kebijakan.

Page 109: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

94

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfian, M Alfan. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2009.

Alma, Buchari. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Jakarta: Gramedia,

2004.

Diradjo, Ibrahim Dt Sanggoeno. Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat

Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Buku Alam

Minangkabau, 2017.

Fathurahman, Pupuh. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia,

2011.

Ficher Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney. Handbook Analisis Kebijakan

Publik: Teori, Politik dan Metode. Bandung: Nusa Media, 2014.

Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 2008.

Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009.

Koswara, E. Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan

Press, 2001.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, 2006.

Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.

Jakarta: Kencana, 2011.

Rahman, Herlina. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Arifgosita, 2005.

Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani. Jakarta: Teras, 2017.

Warsito, Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2001.

Williams, D. D. Hand Out Penelitian Kualitatif. Padang: Universitas Negeri

Padang, 2006.

Jurnal dan Majalah

Edward Aspinall, “Perselingkuhan Bisnis & Politik : Kapitalisme Indonesia Pasca

Otoritarianisme,” Jurnal Prisma, Vol 32 No 1. 2013, 2.

Mariyati, Tatiek. “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong

Percepatan Pengembangan Pengguna Internet,” Buletin Pos dan

Telekomunikasi Vol 11 No 2. 2013, 147-148.

Sri, Muljaningsih. “Keberadaan Pasar Memberikan Multplier Effect Terhadap

Pengembangan Ekonomi Wilayah.” Jurnal Agribisnis Kerakyatan Vol 1 No

2. 2008, 35.

Suharto, Edi. “Modal Sosial dan Kebijakan Publik,” Jurnal Politik UI Vol 3 No 1.

2017, 9.

Page 110: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

95

Internet

Abdullah, Abu Faguza “Hanya Menang di 4 Kecamatan, Mahyeldi Menangi

Pilkada Padang.” Tersedia di https://serambiminang.com/2014/03/hanya-

menang-di-4-kecamatan-mahyeldi.html/ Internet; diakses 16 Oktober 2018.

Agin, Asrul. “Nagari di Minangkabau.” Tersedia di

http://www.ranahminang.info/2016/06/nagari-di-minangkabau.html?m=1

Internet; diakses 25 Agustus 2018.

Ahmad, Alif. Mahyeldi: Aktivis Dakwah yang Sukses Jadi Walikota.” Tersedia di

https://www.covesia.com/archipelago/baca/45916/mahyeldi-aktivis-

dakwah-yang-sukses-jadi-walikota Internet; diakses 16 Oktober 2018.

Anggraini, Titin. “KPU Padang Menetapkan Fauzi Bahar-Mahyeldi Sebagai

Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Periode 2009-2014”, Tersedia

di https://tvrisumbar.wordpress.com/2008/11/02/kpu-padang-menetapkan-

fauzi-bahar-mahyeldi-sebagai-walikota-dan-wakil-walikota-padang-periode-

2009-%E2%80%93-2014/ Internet; diakses 16 Oktober 2018.

Anonim. Tersedia di http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-

02232-MN%20Bab2001.pdf Internet; diakses 2 Desember 2018.

Baskara, Dio Bayu. “Menjadi Seorang Pemimpin yang Dihormati.” Tersedia di

https://www.dictio.id/t/bagaimana-menjadi-seorang-pemimpin-yang-

dihormati/1453 Internet; diakses 17 Oktober 2018.

Kalsum, Umi “Total Kerugian Gempa Sumbar Rp 21,5 Triliun.” Tersedia di

http://www.viva.co.id/berita/nasional/105885-total-kerugian-gempa-

sumbar-rp-21-5-triliun Internet; diakses 21 September 2017.

Kayo, Al Magindo. “Inilah Pengurus DPTW PKS Sumbar Periode 2015-2020.”

Tersedia di http://www.valora.co.id/berita/1900/inilah-pengurus-dptw-pks-

sumbar-periode-2015-2020.html Internet; diakses 16 Oktober 2018.

Kayo, Al Mangindo. “Pemindahan Ratusan Pedagang Pasar Bandar Buat Minus

Gejolak.” Tersedia di http://m.valora.co.id/berita/7106/pemindahan-ratusan-

pedagang-pasar-bandar-buat-minus-gejolak.html Internet; diakses 23

September 2017.

Kuncahyawati, Helina. “Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014: Pasar

Krendetan.” Tersedia di

related:repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7548/JURNAL.pd

f?sequence=1&isAllowed=y Internet; diakses 6 Maret 2018.

Natania, Yoshi. “6 Perbedaan Pasar Tradisional vs Modern.” Tersedia di

https://travel.idntimes.com/destination/yoshi/pasar-tradisional-vs-pasar-

modern/full Internet; diakses 6 Maret 2018.

Novianty, Dythia. “Padang Bakal Jadi Pusat Perdagangan di Sumbar.” Tersedia di

https://www.suara.com/bisnis/2016/12/30/093426/padang-bakal-jadi-pusat-

perdagangan-di-sumbar Internet; diakses 19 Agustus 2018.

Riadi, Muchsin. “Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Tersedia di

www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1

Internet; diakses 10 Februari 2018.

Rusmanadi. “KPU Tetapkan Mahyeldi -Emzalmi Pemenang Pilkada Padang.”

Tersedia di https://sumbar.antaranews.com/berita/133927/kpu-tetapkan-

Page 111: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

96

mahyeldi-emzalmi-pemenang-pilkada-padang Internet; diakses 14 Oktober

2018.

Satrio, Arie Dwi. “Kota Padang Raih Dua Kategori Penghargaan IAA 2018.”

Tersedia di https://news.okezone.com/read/2018/09/16/340/1951235/kota-

padang-raih-dua-kategori-penghargaan-iaa-2018 Internet; diakses 17

Oktober 2018.

Utama, M. R. Denya. “Pemerintah Kota Padang Jadikan Kapal Kuliner Relokasi

PKL.” Tersedia di http://sumbar.antaranews.com/berita/186123/Pemerintah

Kota-padang-jadikan-kapal-kuliner-relokasi-pkl.html Internet; diakses 24

September 2017.

Utama, M. R. Denya. “Pemerintah Kota Secara Persuasif Relokasi Pedagang”,

Tersedia di http://www.antarasumbar.com/berita/198082/Pemerintah Kota-

secara-persuasif-relokasi-pedagang.html Internet; diakses 24 September

2017.

Utama, M. R. Denya. “Revitalisasi 17 Pasar Rakyat di Padang Bertahap.” Tersedia

di http://www.antarasumbar.com/berita/176972/revitalisasi-17-pasar-rakyat-

di-padang bertahap.html Internet; diakses 24 September 2017.

Whardana, Indra Wisnu. “Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa

Gejolak.” Tersedia di

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/23/oltdc0384-

wali-kota-padang-pindahkan -6000-pedagang-tanpa-gejolak Internet; diakses

21 September 2017.

Z, Rita “Demokrasi Menyatukan Budaya.” Tersedia di

http://hminews.com/2009/02/uncategorized/demokrasi-menyatukan-budaya/

Internet; diakses 19 Agustus 2018.

“Biografi Mahyeldi Ansharullah”, Tersedia di

https://www.padang.go.id/detail/walikota-padang Internet; diakses 14

Oktober 2018.

“Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.” Tersedia di

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/341 Internet; diakses 20 Maret

2018.

“Data Persebaran Penduduk Kota Padang.” Badan Pusat Statistik Kota Padang

tahun 2003. Tersedia di

https://padangkota.bps.go.id/publication/2003/12/18/b3d980d54bae52e593f

b157d/padang-dalam-angka-2003.html Internet; diakses 19 Agustus 2018.

“Diktat Penyusunan RPJMD.” Tersedia di http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-

penyusunan-rpjmd.html Internet; diakses 19 Oktober 2018.

“Dinas Pasar Menjadi Dinas Perdagangan.” Harian Haluan. Tersedia di

https://www.harianhaluan.com/news/detail/61441/dinas-pasar-menjadi-

dinas-perdagangan Internet; diakses 1 September 2018.

“Ini Hasil Pilkada Padang, Harus Dua Putaran.” Vivanews. Tersedia di

https://www.viva.co.id/berita/nasional/456216-ini-hasil-pilkada-padang-

harus-dua-putaran Internet; diakses 14 Oktober 2018.

“Memimpin Solo ala Jokowi”, Tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.

shtml Internet; diakses 5 Maret 2018.

Page 112: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

97

“Pengertian Strategi Menurut Beberapa Ahli.” Tersedia di

http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-

ahli.html Internet; diakses 25 Maret 2018.

“Pentingnya Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat.” Tersedia di

http://www.ayopreneur.com/entrepreneurship/pentingnya-melakukan-

revitalisasi-pasar-rakyat Internet; diakses 12 Maret 2018.

“Pentingnya Sistem Pengelolaan Pasar Yang Baik.” Tersedia di

https://denpasarkota.go.id/index.php/baca-artikel/474/Pentingnya-Sistem-

Pengelolaan-Pasar-Yang-Baik Internet; diakses 12 Maret 2018.

“Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Kerakyatan.” Tersedia

di http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-

pondasi-dasar-ekonomi-kerakyatan Internet; diakses 12 Maret 2018.

“Profil Emzalmi.” Tersedia di http://emzalmi-desri.com/pages/emzalmi Internet;

diakses 17 Oktober 2018.

“Profil Kota Padang.” Tersedia di

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumbar/padang.pdf Internet;

diakses 19 Agustus 2018.

“Profil Mahyeldi Ansharullah.” Tersedia di https://tirto.id/m/mahyeldi-

ansharullah-eS Internet; diakses 16 Oktober 2018.

“Profil Wakil Walikota Padang.” Tersedia di

https://www.padang.go.id/detail/wakil-walikota-padang Internet; diakses 17

Oktober 2018.

“Profil Walikota Padang.” Tersedia di

http://humasppid.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=161&Itemid=496 Internet; diakses 16 Oktober 2018.

“Rencana Strategis (Restra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019.” Tersedia

di http://bappeda.padang.go.id Internet; diakses 23 September 2017.

“Sejarah Kota Padang.” Tersedia di https://www.padang.go.id/ Internet; diakses 19

Agustus 2018.

“Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Kota Padang.” Tersedia di

https://bappeda.padang.go.id/visi-dan-misi-bappeda-kota-padang Internet;

diakses 9 Oktober 2018.

“Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Padang.” Tersedia di

http://ppid.padang.go.id/ Internet; diakses 1 September 2018.

“Wakil Walikota Padang Emzalmi Zaini Talk Show Di RRI Reginonal Padang

Bersama Tokoh Muda.” Pilar Bangsa News. Tersedia di

http://pilarbangsanews.com/2017/11/02/wakil-walikota-padang-emzalmi-

zaini-talk-show-di-rri-reginonal-padang-bersama-tokoh-muda/ Internet;

diakses 17 Oktober 2018.

Page 113: PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di

98

Skripsi dan Tesis

Angelia, Sally. “Kajian Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Pasar Raya

Padang Terhadap Upaya Penataan Dan Relokasi.” Tesis Universitas Andalas

Jurusan Magister Perencanaan Pembangunan, 2017.

Asmarani, Asri Dwi. “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten:

Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”, Tesis Program Magister

Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, 2010.

Trija, Halim Perdana. “Proses Penyerahan Pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat

Ke Pemerintah Kota Padang”, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2018.

Naskah/Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Wawancara

Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting

Tiga), pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.

Wawancara dengan Bahrum, Pedagang Pasar Bandar Buat, pada tanggal 5 Juli 2018

pukul 14.05 WIB di Pasar Bandar Buat.

Wawancara dengan Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, pada tanggal 7

Juni 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Bandar Buat.

Wawancara dengan Jasman, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, pada

tanggal 6 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan Kota

Padang.

Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal

11 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi.

Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP

Kota Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP

Kota Padang

Dokumen Elektronik

Hamdani. “Presentasi Pasar Bandar Buat.” Dokumen Elektronik (PowerPoint).


Top Related