LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 PPID KKP
Pag
e1
Pelayanan Informasi Publik
Latar Belakang
Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan
masyarakat kita menjadi lebih kritis. Kondisi seperti ini menuntut setiap lembaga
pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah dapat mengakomodir keinginan
masyarakat tersebut dalam memperoleh informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut yang mengusung prinsip
transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
demokratis, transparan, dan akuntabel.
Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang
berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban
badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi
untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-
baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan
yang baik (good governance).
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan
kewajiban bagi badan publik sebagaimana amanat UU KIP nomor 14 tahun 2008. PPID
tentunya berperan penting dalam melayani informasi publik, mulai dari
mendokumentasikan, menyediakan, menyajikan dan memberikan kepada pemohon
informasi bagi yang meminta.
PPID merupakan salah satu ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat, selain itu PPID juga
diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kinerja
pemerintah.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
2
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan
sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan
Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:
1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
3
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
a. Sarana dan Prasarana
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas:
Desk Informasi Publik
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang
datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk
informasi publik yang dilengkapi dengan:
i. 3 set meja kerja beserta kursi petugas
ii. 1 set meja komputer dan kursi
iii. 1 set kursi tamu,
iv. 2 unit PC merk Dell yang terhubung dengan internet;
v. 1 unit printer merk HP;
vi. 1 unit scanner merk HP;
vii. 1 line Telepon/Fax merk Panasonic;
viii. 1 line ekstensi telpon internal;
ix. 1 lemari pamer
x. 2 lemari dokumen
xi. 1 kipas angin merk cosmos
Gambar 1 dan 2. Ruangan PPID KKP
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
4
b. Penyediaan Informasi Publik
Selain memberikan pelayanan informasi secara langsung, penyediaan serta pelayanan
informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telefon dan
faksimili juga dengan menyediakannya melalui media online/website
http://ppid.kkp.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam
peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui
website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui email ke ppidkkp@
kkp.go.id dan telpon/fax di 021-3513273.
Gambar 3. Web PPID pada http://ppid.kkp.go.id/
c. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi
Pelayanan informasi publik di KKP terdiri dari 1 orang PNS golongan III yang tugasnya
mencakup pelayanan informasi atau front desk sekaligus juga di back office. Anggaran
operasional pelayanan informasi dibebankan pada DIPA Pusat Data, Statistik dan
Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, khususnya di
Sub Bagian Komunikasi Lembaga, Bidang Komunikasi Pusdatin yang besarannya
berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku Statement of Comprehensive Income (Profits and
Losses).
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
5
d. Orientasi PPID
Menyelenggarakan orientasi PPID lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan tema "Sinkronisasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)". Kegiatan
Orientasi PPID Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 1- 2 Oktober 2015 di Kantor Balai
Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, Sempur-Bogor, Jawa Barat.
Peserta yang diundang seluruhnya berjumlah 50 orang Peserta berasal dari PPID
lingkup KKP dan pejabat kehumasan dari masing-masing unit Eselon I lingkup KKP
serta jabatan fungsional yang terkait.
Gambar 4 dan 5. Orientasi PPID 2015
Tujuan dari penyelenggaraan Orientasi PPID ini antara lain:
1. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan UU KIP dan
penyediaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan sosialisasi dan informasi tentang peran penting PPID;
3. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan prosedur
penyelesaian sengketa informasi publik
4. Memberikan sosialisasi terkait aplikasi PPID dalam memenuhi hak publik atas
informasi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kinerja, kelancaran dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan
informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan kepada masyarakat.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
6
Materi dan pokok bahasan dalam Orientasi PPID lingkup KKP adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Layanan Informasi Publik melalui PPID (pembicara Dirjen
Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo);
2. Penyelesaian Sengketa Informasi (pembicara: Abdulhamid Dipopramono Ketua
Komisi Informasi Pusat RI);
3. Sistem Informasi Lingkup KKP (pembicara: Andreas Dipi Patria, Kepala Bidang
Sistem Informasi, Pusdatin)
4. Knowledge Repository Perpustakaan lingkup KKP (pembicara: Ari Nugraha)
5. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup KKP melalui Aplikasi PPID
(Pembicara: Agi Perkasa)
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi PPID
e. Prestasi di Tahun 2015
Dalam Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan
mendapat peringkat ke-7 pada Kategori Kementerian dalam Keterbukaan Informasi
Publik 2015.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
7
Data Pelayanan Informasi Publik
a. Manual dan Email
Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi
dengan datang langsung, surat maupun email melalui [email protected] yang
diterima oleh petugas desk layanan informasi publik Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Hasil rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dari Bulan
Januari hingga akhir Desember di Sekretariat PPID Utama Kementerian Kelautan dan
Perikanan sebagai berikut:
Bulan
Jumlah Pemohon Informasi
Publik
Jumlah Informasi
Publik yang dimohon
(dokumen)
Total Waktu Penyelesaian
(Jam)
Jumlah Permohonan
yang Dipenuhi
Jumlah Permohonan yang Ditolak
Alasan Penolakan
Keterangan
Januari 4 5 245 5 0 - -
Februari 4 4 360 4 0 -
Maret 8 15 1080 13 2
pemohon belum memberikan kartu identitas yang berlaku
-
April 7 24 1296 6 1 Data tidak dikuasai
-
Mei 6 25 1008 5 1 Data tidak dikuasai
-
Juni 12 35 1584 10 2
Pemohon belum melengkapi dokumen persyaratan
Juli 5 10 312 4 1
Pemohon belum melengkapi dokumen persyaratan
-
Agustus 3 5 49 3 0 -
September 2 3 432 3 0 -
Oktober 5 11 984 3 0 -
November 5 5 432 2 0 -
Desember 1 2 3 1 0 -
Jumlah 62 144 7785 59 7 0
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
8
Dari tabel diatas dapat dilhat bahwa:
Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 62 orang dengan jumlah
permintaan informasi publik sebanyak 144 informasi.
Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya adalah sebanyak 59 pemohon informasi.
Rata-rata waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi permintaan
informasi sejumlah 7.785 jam dibagi dengan 144 jumlah informasi sebesar 54
jam per informasi.
Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 7 pemohon
(dilengkapi sebagian datanya) dengan alasan sebagai berikut:
a. Pemohon informasi tidak memberikan kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
yang masih berlaku dan beberapa pemohon tidak melampirkan atau
melengkapi dokumen yang dipersyaratkan (tidak mengembalikan formulir
permohonan informasi dan tidak melampirkan KTP).
b. Permohonan informasi yang disampaikan tidak dikuasai oleh PPID
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini petugas layanan
informasi memberikan rujukan informasi kepada pemohon untuk
memohon informasi tersebut kepada lembaga yang dinilai menguasai
dokumen yang berisi informasi tersebut.
c. Permohonan informasi ditolak karena merupakan Informasi Dikecualikan
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
9
Keterangan Grafik:
Series 1: Jumlah Pemohon Informasi Publik
Series 2: Jumlah Informasi Publik yang dimohon (dokumen)
Series 3: Jumlah Permohonan yang Dipenuhi
Series 4: Jumlah Permohonan yang Ditolak
Dari grafik diatas dapat dilhat bahwa:
Jumlah pemohon informasi publik terbanyak adalah bulan Juni sebanyak 12
pemohon, dengan Jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak 35
informasi. Hal ini mengakibatkan waktu penyelesaian dalam menyediakan
informasi lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi pada bulan Juni juga
terbesar yaitu 10 permohonan, sedangkan 2 permohonan ditolak karena
pemohon belum melengkapi dokumen yang di persyaratkan.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Series 1
Series 2
Series 3
Series 4
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
10
b. Portal PPID (http://ppid.kkp.go.id/)
Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat telah mengembangkan aplikasi PPID agar setiap informasi publik lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien
dan terkoordinir.
Pengembangan aplikasi PPID KKP Tahun 2015:
a) Registrasi pemohon dan permintaan Informasi serta pemberian informasi
melalui aplikasi;
b) Pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan
seluruh PPID di lingkungan KKP.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
11
Tahap Persiapan dan mengakses aplikasi PPID KKP sebagai berikut:
a) Browser Untuk tahap persiapan yang pertama, pastikan PC/Laptop terinstal
aplikasi browser yang telah dianjurkan seperti Mozilla Firefox, Google Chrome,
dan Internet Explorer;
b) Masukan Alamat/Link PPID: ppid.kkp.go.id;
c) Halaman Utama Aplikasi PPID Maka tampilan yang akan muncul adalah halaman
utama dari aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (PPID).
Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi PPID:
a) Log in
Untuk masuk ke dalam halaman administrator aplikasi Portal Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Log In
terlebih dahulu kedalam aplikasi tersebut.
a) Halaman Utama Administrator PPID
Setelah itu maka muncul halaman utama dari halaman administrator aplikasi
Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
b) Cara Mengirim Dokumen
Untuk mengirim dokumen demi tercapainya kebutuhan publik akan adanya
sebuah informasi, pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terdapat menu Layanan Dokumen
PPID.
c) Cara Input Tulisan
Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tulisan dimana menu ini merupakan
media untuk menambahkan Tulisan, mengedit Tulisan yang sebelumnya diinput,
ataupun menghapus Tulisan.
d) Cara Input Tautan
Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tautan dimana menu ini merupakan
media untuk menambahkan Link terkait dengan PPID.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
12
e) Cara Input Teks Berjalan
Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan terdapat menu Teks Berjalan dimana menu ini
merupakan media untuk menginput kata-kata mutiara, ataupun yang lainnya.
f) Cara Mengedit Profil Pengguna
Untuk mengedit Profil dari pengguna tersebut bisa dilakukan pada menu Profil.
g) Manajemen User
Menu Manajemen User, menu ini menyediakan fasilitas untuk menambahkan
ataupun menghapus User yang ada pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Petunjuk penggunaan aplikasi PPID tersedia dalam bentuk softcopy maupun
hardcopy (manual book).
Pengembangan aplikasi PPID ini telah diselesaikan pada September 2015. Pendataan
pelayanan informasi melalui portal PPID dari Bulan September hingga akhir Desember
sebagai berikut:
Bulan
Jumlah Pemohon Informasi
Publik
Jumlah Informasi
Publik yang dimohon
(dokumen)
Total Waktu Penyelesaian
(Jam)
Jumlah Permohonan
yang Dipenuhi
Jumlah Permohonan yang Ditolak
Alasan Penolakan
Keterangan
Juni 1 1 1 1 0 - Tahap
Pengembangan
Juli 0 0 0 0 0 - Tahap
Pengembangan
Agustus 1 1 1 1 0 - Tahap
Pengembangan
September 2 5 48 2 0 - -
Oktober 2 16 408 1 1 Data tidak dikuasai
Permintaan informasi dipenuhi sebagian
November 0 0 0 0 0 - -
Desember 0 0 0 0 0 - -
Jumlah 6 23 458 5 1
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
13
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 6 orang dengan jumlah permintaan
informasi publik sebanyak 23 informasi.
Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya adalah sebanyak 6 pemohon informasi.
Rata-rata waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi permintaan
informasi sejumlah 486 jam dibagi dengan 23 jumlah informasi sebesar 21 jam
per informasi
Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 1 pemohon
(dilengkapi sebagian datanya) dengan alasan sebagai berikut:
a. Permohonan informasi yang disampaikan tidak dikuasai oleh PPID
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini petugas layanan
informasi memberikan rujukan informasi kepada pemohon untuk memohon
informasi tersebut kepada lembaga yang dinilai menguasai dokumen yang
berisi informasi tersebut.
b. Tidak tersedianya data teknis, karena data yang diminta bersifat terlalu
spesifik.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Series 1
Series 2
Series 3
Series 4
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
14
Keterangan Grafik:
Series 1: Jumlah Pemohon Informasi Publik
Series 2: Jumlah Informasi Publik yang dimohon (dokumen)
Series 3: Jumlah Permohonan yang Dipenuhi
Series 4: Jumlah Permohonan yang Ditolak
Dari grafik diatas dapat dilhat bahwa:
Jumlah pemohon informasi publik terbanyak adalah bulan Oktober sebanyak 2
pemohon, dengan Jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak 16
informasi. Hal ini mengakibatkan waktu penyelesaian dalam menyediakan
informasi lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Sedangkan Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi terbesar adalah
bulan September yaitu 2 permohonan, sedangkan pada bulan Oktober
meskipun jumalah permintaan informasi terbesar, namun ada beberapa data
yang tidak dapat dipenuhi karena data tidak tersedia.
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
15
Penutup
a. Kendala
Kendala yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada
masyarakat adalah:
Penyediaan informasi yang sangat lama dan masih tergantung dengan supply
data dari masing-masing satuan kerja eselon I dan II lingkup Setjen, mengingat
waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja dan tambahan 7 hari kerja untuk
menjawab permintaan pemohon informasi, maka resiko adanya sengketa
informasi masih sangat besar.
Hal ini biasanya menyangkut informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan dokumen yang berhubungan
dengan proses pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil
informasi;
Adanya keraguan dari satuan kerja pemilik informasi dalam memberikan
informasi kepada PPID meski informasi yang dibutuhkan tidak termasuk dalam
informasi yang dikecualikan. Selain itu panjangnya birokrasi dalam mengajukan
informasi kepada satuan kerja acapkali membuat pemberian jawaban atas
permohonan informasi melampaui waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan;
Belum dikelolanya data informasi publik secara baik di setiap unit kerja;
Minimnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia menjadikan tingkat
pelayanan informasi publik di KKP masih sangat rendah.
b. Saran dan Rekomendasi
1) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID pelaksana di
masing-masing eselon 1 untuk memudahkan penyediaan data dan informasi yang
diminta;
2) Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan untuk memudahkan dalam koordinasi dalam
permintaan data dan informasi publik ke unit kerja teknis terkait, maka
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KKP
16
diperlukan adanya revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3) Berdasarkan Kepmen tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah direvisi, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di masing-masing eselon I
perlu membentuk tim karena juga terkait dengan petugas yang menjadi admin
ataupun operator untuk aplikasi PPID untuk masing-masing eselon I;
4) Para PPID perlu membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, salah
satunya membuat SOP terkait permintaan data ke masing-masing unit kerja
sehingga penyediaan dan pelayanan permohonan informasi publik dapat
dilakukan secara cepat, tepat waktu, efektif, efisien dan sederhana;
5) Perlu adanya pemuktahiran daftar informasi publik di masing-masing unit eselon
I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala;
6) Perlu adanya sosialisasi peran dan tugas PPID di masing-masing Unit Pelayanan
Teknis (UPT) di daerah, termasuk pemahaman terhadap peraturan-peraturan
yang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.
Jakarta, 31 Desember 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan
ttd
Lilly Aprilya Pregiwati