RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUPHHK-HTI PT. ACEHNUSA INDRAPURI,
KABUPATEN ACEH BESAR DAN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN
Tanggal 23 November 2012
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat
d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014
(2) Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1
g. Tim Audit : (1) Burhanudin Hadisiswoyo (Lead Auditor)
(2) Rendi Juliandi Ruhiat (Auditor)
(3) Dadan Darmawan (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan : PT. Acehnusa Indrapuri
b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan PT. Indonusa Indrapuri No. 58 tanggal 28 Oktober 1992 oleh Notaris Neneng Salmiah, SH.
M.Hum.
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Acehnusa Indrapuri dengan Akta Nomor : 82, tanggal 8 Desember 2009.
Akta perubahan terakhir Nomor 07, tanggal 10 Mei 2013
oleh Notaris Nanang Karma, SH, M. Hum
c. Keputusan Menteri Kehutanan
- Nomor : 95/Kpts-II/1997
- Tanggal : 17 Pebruari 1997
- Luas : 111.000 hektar
- Lokasi : Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
Provinsi Aceh.
d. Alamat Perusahaan :
- Kantor Pusat : Menara Batavia Lt 30, Suite 1702
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
- Kantor Cabang : Jl. Tentara Pelajar No.134-136, Merduati - Banda Aceh
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
2
e. Pengurus Perusahaan :
- Komisari Utama : Joefly J. Bahroeny
- Komisaris : Mohammad Faisal Ibrahim,
Sugeng Sudarso
- Presiden Direktur : Muh. Leksin Awal
- Direktur : Muhibul Chairi, SE,
Gamal Ahimsa, MA
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik Tanggal 07 April 2015
Di Balai Polsek Mesjid Raya,
Krueng Raya, Kabupaten
Aceh Besar
Dihadiri sebanyak 22 orang, yaitu Muspika
Mesjid Raya (Kapolsek, Danramil dan Camat),
Tokoh Masyarakat, Kanit Polsek, Keucik
Gampong Lamreh, Keucik Gampong Ie Seum ,
Keucik Gampong Meunasah Kulam, Keucik
Gampong Meunasah Mon, Keucik Gampong
Meunasah Beurandeh, perwakilan PT.
Acehnusa Indrapuri, dan Auditor VLK PT.
Ayamaru Sertifikasi.
Pertemuan Pembukaan Tanggal 07 April 2015
Di Kantor PT. Acehnusa
Indrapuri, Banda Aceh
Kegiatan yang dilakukan adalah :
Penyampaian rencana kerja penilian
Penyampaian metodologi yang digunakan
dalam kegiatan penilaian
Penetapan tenaga pendamping (Manajemen
Representatif) dari auditee untuk semua
aspek dan penyediaan alat transportasi ke
lapangan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 07 s/d 10 April 2015
Audit dokumen
Di Kantor PT. Acehnusa
Indrapuri, Banda Aceh dan
verifikasi lapangan di Blok
tebangan RKT 2013, TPK
Hutan, TPK Antara dan
Kawasan Lindung
Kegiatan yang dilakukan adalah :
Verifikasi dokumen legal (dokumen
perizinan dan pemenuhan kewajiban,
dokumen perencanaan),
Pelaksanaan PUHH,
Lacak balak,
Implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan Tanggal 10 April 2015
Di Kantor PT. Acehnusa
Indrapuri, Banda Aceh
Kegiatan yang dilakukan adalah :
Penyampaian hasil audit dan klarifikasi
temuan lapangan oleh auditee
Melengkapi dokumen pendukung yang
diperlukan pada semua aspek
Penandatanganan temuan hasil audit
Terhadap kekurangan data dan dokumen
yang diperlukan, PT. Ayamaru Sertifikasi
memberikan waktu selama 14 hari terhitung
sejak dilakukan pertemuan penutup
Pengambilan Keputusan PT. Ayamaru Sertifikasi,
Bogor
PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan PT.
Acehnusa Indrapuri memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor Sertifikat
: 42/A-SERT-VLK/IV/2015, berlaku sejak
tanggal 17 April 2015 s/d 16 April 2018.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
3
(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) :
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha
(SK IUPHHK)
Memenuhi Terdapat kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-
HTI dan dokumen pendukung lainnya seperti
lampiran peta areal kerja, akta pendirian
perusahaan dan perubahan terakhir, TDP, SIUP,
Izin Domisili, NPWP, serta areal hutannya dinilai
sesuai dengan peruntukkannya.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK)
Memenuhi Dengan demikian PT. ANIP telah memenuhi
kewajiban iuran HPHTI sebesar Rp. 154.069.500
dan telah sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran Iuran HPHTI Nomor 2659/IV-
TPHH/1993.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika ada)
Tidak diverifikasi
(NA)
Dalam areal kerja PT. ANIP tidak terdapat
penggunaan yang sah di luar sektor kehutanan.
Oleh karenanya verifier ini tidak dapat diterapkan
(Not Applicabke).
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan
Kerja/ RTT beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang, meliputi :
Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Timber Cruising dan/atau Canhut.
Dokumen RKT/ RTT yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan
secara self approval
Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL
Memenuhi Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009-2018,
RKTUPHHK-HTI 2013 beserta lampirannya telah
dipenuhi seluruhnya.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan
Memenuhi Tersedia Peta lokasi Areal yang tidak boleh
ditebang yang digambarkan pada Peta RKTUPHHK-
HTI 2013 dan Peta Areal Kawasan Lindung, dibuat
dengan prosedur yang benar sesuai dengan RKU
dan terdapat bukti keberadaan implementasi
penandaan lokasi areal yang tidak boleh ditebang
di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
Memenuhi Tersedia peta blok tebangan RKT 2013 telah
disahkan (dicap) oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh, posisi dan
batas-batas blok RKT 2013 di lapangan benar
(sesuai dengan peta Kerja lampiran dokumen RKT)
dan dapat dibuktikan di lapangan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
4
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
K2.2 Adanya rencana yang sah
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan
lampiran-lampirannya
Memenuhi Terdapat keabsahan dan kelengkapan lampiran
dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009 –
2018 PT. Acehnusa Indrapuri yang telah dipenuhi
seluruhnya
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan yang diizinkan
untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
Non Applicable Pada Blok RKT 2013, PT.ANIP tidak melakukan
penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam
untuk pembangunan HTI, sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK
Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen
yang sah
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan
a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang
Memenuhi Dokumen LP-KHP seluruhnya telah dibuat dan
disahkan oleh Petugas yang berwenang, dalam hal
ini dibuat oleh Petugas Pembuat LHPKB/KBK dan
disahkan oleh P2LHP KB/KBK yang telah ditunjuk
dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Pemerintah Aceh,
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LP- KHP telah
sesuai dengan fisik KBK, dan (3). Nomor tumpukan
KBK pada LP-KHP-KBK ditemukan di lapangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut ke luar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
a. Surat keterangan sahnya hasil hutan
dan lampirannya dari :
TPK hutan ke TPK Antara,
TPK hutan ke industri primer
dan/atau penampung kayu
terdaftar,
TPK Antara ke industri primer hasil
hutan dan/atau penampung kayu
terdaftar
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Geulanggang
Ke TPK Antara (Logpond) pada Pelabuhan
Malhayati Krueng Raya dan dari TPK Antara Ke
Tujuan pengiriman lainnya, dilindungi Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Berupa FA-KB
dengan Lampiran DKBK yang diterbitkan sesuai
ketentuan dan 2). Hasil uji Petik persediaan kayu
yang tercantum dalam LMKBK sesuai dengan
dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan
berupa FA-KB.
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu
dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak
balak
Memenuhi Terdapat tanda-tanda PUHH pada tumpukkan KBK
dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen
(Buku Ukur, LP-KHP-KBK).
b. Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin
Memenuhi Terdapat sistem yang memungkin asal-usul KBK
bisa ditelusuri sampai dengan blok tebangan
berdasarkan dokumen dan penandaan atau
identitas KBK telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman
Memenuhi Tersedia arsip dokumen FA-KB dilampiri DKBK dari
TPK Hutan dan TPK Antara secara lengkap dan
sah, yang diterbitkan oleh petugas yang
berwenang dalam hal ini Petugas Penerbit Faktur
Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) melalui Keputusan
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah I Banda Aceh.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
5
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
Memenuhi Terdapat SPP PSDH yang telah diterbitkan oleh
Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Aceh Besar, dokumen SPP PSDH yang diterbitkan
dalam hal kelompok jenis, volume dan tarif telah
sesuai dengan jumlah dalam LHP yang telah
disahkan
b. Bukti setor DR dan/ atau PSDH Memenuhi
PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah
kewajiban yang harus dibayar dalam dokumen SPP
PSDH yang diterbitkan Pejabat Penagih
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi Pembayaran PSDH sesuai persyaratan ukuran dan
telah dibayar lunas sesuai dengan tarif yang telah
ditetapkan
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT)
a. Dokumen PKAPT Memenuhi Terdapat dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar, Melalui Pengakuan
Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Nomor : 66
/PP /PKAPT /06 /2014, Tanggal 11 Juni 2014, yang
diterbitkan oleh A.n. Menteri Perdagangan
Koordinator dan Pelaksana Perdagangan
PKAPT atas nama PT. Acehnusa Indrapuri, dengan
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab
Mohamad Leksin Awal dengan Nomor PKAPT
09.05.1.03633, Pengakuan sebagai PKAPT berlaku
sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang
sah
a. Dokumen yang menunjukkan identitas
kapal
Memenuhi Dalam setiap kegiatan pengangkutan kayu Hasil
panennya selama kurun waktu 1 tahun terakhir
PT.ANIP menggunakan kapal berbendera
Indonesia
K3.3 K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi V-Legal
a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Not Applicable PT. Acehnusa Indrapuri belum memiliki sertifikat
legalitas kayu (S-LK)
Verifier ini tidak dapat diterapkan/Not Applicable
(NA)
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
& melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),
Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
a. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-
RPL
Memenuhi Terdapat dokumen AMDAL yaitu Dokumen utama
(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) atas nama PT. Indonusa Indrapuri.
Selanjutnya perusahaan mengalami perubahan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
6
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
nama dari PT. Indonusa Indrapuri menjadi PT.
Acenusa Indrapuri yang telah dilegalkan melalui
Akta Nomor: 46, tanggal 21 September 1996 oleh
Notaris Neneng Salmiah, SH. dan Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor: C2-11.155
HT.01.04.Th.96, tanggal 22 Mei 1993 tentang
Persetujuan Perubahan Nama Perseroan dari PT.
Indonusa Indrapuri menjadi PT. Acehnusa
Indrapuri.
Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan
dari Komisi Pusat Amdal Departemen kehutanan,
dengan nomor: 189/DJ-VI/AMDAL/1995, tanggal
25 September 1995 (Lampiran 3-27). Dalam
penyusunannya dinilai telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. ANIP telah menyusun dokumen rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada
setiap semester atau 2 (dua) kali dalam satu
tahun. Dokumen tersebut mengacu kepada
dokumen AMDAL tahun 1995.
Dokumen RKL-RPL tersebut telah disampaikan
kepada instansi terkait, yaitu; Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh,sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
1999, tentang Analisis Dampak Mengenai
Lingkungan (AMDAL).
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek
fisik- kimia, biologi dan sosial
Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek fisik kimia
biologi dan sosial, seperti :pembuatan jalan dan
jembatan dengan spesifikasi yang optimal,
pengelolaan base camp TPn,TPK. Sedangkan untuk
pemantauan adalah dengan memantau gejala
timbulnya erosi dan memberikan umpan balik
untuk perbaikan pengelolaan (masih dalam
proses).
Pengelolaan dilakukan dengan penandaan batas
kawasan lindung (KPPN) dan sempadan sungai,
pemasangan signboard kawasan lindung.
Kegiatan yang berdampak penting bagi
masyarakat dengan adanya kegiatan pemanfaatan
hutan berupa penyerapan tenaga kerja dalam
kegiatan pengangkutan kayu hutan tanaman dari
TPN menuju ke TPK Antara di Malahayati, Banda
Aceh. Beberapa kegiatan lain yang memberikan
dampak penting berupa manfaat sosial, yaitu, :
Kerjasama lahan dengan Yayasan Bumiku Hijau
(YABUMI) untuk pengembangan hutan tanaman
dan peternakan rakyat; Kerjasama lahan dengan
Kube Abeuk Khieng dan Kube Uteun Teureuboung
untuk optimalisasi pengelolaan lokasi areal kerja
untuk pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
hutan dan Kerjasama dengan Koperasi Tani Jasa
Rimba dalam pengembangan hutan tanaman dan
perkebunan rakyat.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
7
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.1.1 Prosedur dan implementasi K3
a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
untuk mendukung kegiatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), yaitu SOP Kesehatan
Keselamatan dan Keamanan Kerja (ANIP/SOP-
001), yang di dalamnya meliputi; pengertian,
maksud tujuan dan sasaran, ruang lingkup,
metode pelaksanaan dan tanggung jawab serta
dilengkapi dengan form yang digunakan.
Terdapat struktur organisasi Panitia Pelaksana
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Organisasi ini dipimpin oleh Kanit HTI dengan
dibantu oleh KBP (keamanan kantor) sebagai
sekretaris P2K3.
Terdapat implementasi prosedur K3 yang dapat
dibuktikan di lapangan, seperti pembentukan
susunan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3), pendistribusian alat
pelindung diri (APD) terhadap karyawan, inspeksi
keselamatan kerja, pemasangan papan
pengumuman, peringatan dan himbauan, serta
memasukkan muatan perlindungan, keselamatan
dan kesehatan karyawan dalam kontrak kerja
dengan Kontraktor Penebangan.
b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan penelusuran dokumen pada bagian
K3L, PT. ANIP telah memiliki peralatan K3, yang
digolongkan dalam daftar peralatan dan
perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Kondisi peralatan K3 pada saat verifikasi dinilai
telah mencukupi dan berfungsi baik.
c. Catatan Kecelakaan Kerja Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja yang
terdokumentasi dalam laporan kecelakaan kerja
dan investigasi penyelesaian oleh Bagian P2K3.
Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
melalui pembentukan P2K3, penyediaan peralatan
K3 dan papan imbauan dan peringatan.
K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
a. Ada serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Terdapat serikat pekerja/serikat buruh dengan
nama Serikat Pekerja Eucalyptus PT. Acehnusa
Indrapuri, yang berlamat di Jln. Tentara Pelajar,
Nomor.134-136 Merduati Banda Aceh. Dengan
nomor surat 002/SPTP-Eucalyptus/III/2015
Tanggal 25 Maret 2015
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
a. Ketersediaan dokumen KKB atau PP Memenuhi Terdapat Perjanjian kerja bersama (PKB) PT.ANIP
tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur
(Muhibul Chairi,SE) pada tanggal 08 Januari 2015.
Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan
dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kota Banda Aceh, dengan Nomor:
560/285/02/III/2015 pada bulan Februari 2014.
Peraturan ini berlaku sejak 30 Maret 2015 s/d 29
Maret 2017
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUPHHK Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. Acehnusa Indrapuri, Provinsi Aceh
8
Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
5.2.2 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
a. Tidak ada pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur Utama
yang dibuat pada 17 Maret 2015 yang menyatakan
bahwa sesuai Undang-undang no.13 Tahun 2003
Pasal 68, PT. ANIP tidak mempekerjakan karyawan
dibawah umur 18 tahun.
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen
ketenagakerjaan karyawan PT. ANIP, tidak
ditemukan pekerja yang masih di bawah umur.
Bogor, April 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur