Download - Makalah Smk3 Fix
DAFTAR ISI
....................................................................................................................Halaman
DAFTAR ISI............................................................................................................1
BAB I PENDAHULUANPendahuluan ................................................................................................2
BAB II SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)A. Pengertian ..........................................................................................4B. Tujuan SMK3.....................................................................................4C. Dasar Hukum SMK3..........................................................................4D. Penerapan SMK3................................................................................5E. Penilaian SMK3 (Audit SMK3).......................................................11F. Pengawasan SMK3...........................................................................13
BAB III PENUTUPPenutup .....................................................................................................14
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia
K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak dan tingkat
kepedulian masyarakat relatif rendah. Total angkatan kerja di Indonesia sejumlah
113,74 juta (BPS, 2009) yang bekerja baik sektor formal maupun informal sejumlah
104,49 juta. Jumlah pengangguran 9,26 juta. Sebagian besar angkatan kerja/tenaga
kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3
2. Estimasi ILO (per tahun)
a. 2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan b. 360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja c. 1,95 juta sakit akibat kerja d. Kerugian USD 1,25 triliun
3. Di Indonesia a. th 2010 (total kasus 96.314)
1) Meninggal : 2.144 org2) Cacat fungsi : 4.380 org3) Cacat sebagian : 2.713 org4) Cacat total : 42 org
b. sd November 2011 (total kasus 86.693)1) Meninggal : 1.965 org2) Cacat fungsi : 3.662 org3) Cacat sebagian : 2.313 org4) Cacat total : 31 org
Sesuai dengan fakta di atas, penerapan SMK3 dimaksudkan agar perusahaan
dapat meminimalkan resiko dan mengurangi tingkat kecelakaan, serta sakit akibat
hubungan kerja secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas perusahaan sesuai tuntutan dan persaingan bisnis global. SMK3 berisi
pedoman pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan
SMK3 memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan hal-hal yang perlu
2
dilakukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan SMK3 mulai dari perencanaan
awal, proses pelaksanaan sampai dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam
pemantauan, dan peninjauan kembali sistem yang telah dilaksanakan.
Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang
lain yang berada di tempat kerja, sumber dan proses produksi, dan lingkungan kerja
yang aman dan sehat, perlu penerapan SMK3. Hal ini seiring dengan perkembangan
sistem manajemen yang begitu pesat dalam era globalisasi perdagangan.
3
BAB II
SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(SMK3)
A. Pengertian
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah
bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat
kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
B. Tujuan SMK3
Tujuan diterapkannya SMK3:
1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dankesehatan kerja
yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan
melibatkan unsure manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh; dan
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong
produktifitas.
C. Dasar Hukum Standar SMK3
1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
2. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Ketenagakerjaan (Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 10)
4
3. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1996
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 50/Men/2012
D. Penerapan SMK3
Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat
dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan
adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan
efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur,
dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan
dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan
mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja
yang nyaman, efisien dan produktif.
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di
berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan
keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan
efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud.
Elemen dalam penerapan SMK3 meliputi:
1. Penetapan Kebijakan K3
Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
Instansi Pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3
sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap
perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai
tingkat potensi bahaya yang tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
5
Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus:
a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih
baik
3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan
dengan keselamatan
5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh.
Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan
tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka dan program kerja yang mencakup
kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.
2. Perencanaan K3
Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada
kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus
mempertimbangkan:
a. Hasil penelaahan awal
b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko
c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
d. Sumber daya yang dimiliki.
Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia
Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
6
Rencana K3 paling sedikit memuat:
a. Tujuan dan sasaran
b. Skala prioritas
c. Upaya pengendalian bahaya
d. Penetapan sumber daya
e. Jangka waktu pelaksanaan
f. Indicator pencapaian, dan
g. Sistem pertanggungjawaban.
3. Pelaksanaan Rencana K3
Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3.
Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia
(SDM) di bidang K3 serta prasarana dan sarana yang memadai.
SDM yang dimaksud adalah:
a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat K3
b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan
atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
a. Organisasi/ unit yang bertanggung jawab di bidang K3
Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3), yaitu badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah
kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja untuk mengembangkan
kerjasama saling pengertian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Anggaran yang memadai
c. Prosedur operasi/ kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
Prosedur operasi/kerja dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job
Safety Analysis)oleh personel yang kompeten. Prosedur informasi K3 harus menjamin
pemenuhan kebutuhan untuk mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen,
melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan.
7
Informasi yang dikomunikasikan meliputi:
1) persyaratan peraturan perundang-undangan dan indicator kinerja K3,
2) izin kerja,
3) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko serta sumber bahaya
(keadaan mesin, alat kerja, dan peralatan lain)
4) kegiatan pelatihan K3, inspekksi, kalibrasi, dan pemeliharaan,
5) pemantauan data
6) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut
7) identifikasi produk termasuk komposisinya
8) audit dan peninjauan ualang SMK3
d. Instruksi kerja.
Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk
melaksanakan pekerjaan dengan tujuan memastikan bahwa setiap pekerjaan
dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.. Kegiatan dalam pelaksanaan
rencana K3 meliputi:
1) Tindakan pengendalian
Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan
melaksanakan kebijakan standar bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan
bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan
kegiatan produk barang dan jasa.
2) Perancangan (design) dan rekayasa, meliputi pengembangan, verifikasi,
tinjauan ulang, validasi, dan penyesuaian.
3) Prosedur dan instruksi kerja dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala.
4) Pembelian/pengadaan barang dan jasa
5) Produk akhir berupa barang atau jasa
6) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry
Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan
darurat kecelakaan dan bencana industri, meliputi penyediaan personil dan
8
fasilitas P3K dengan jumlah cukup dan proses perawatan lanjutan.
7) Rencana dan pemulihan keadaan darurat (pemulihan tenaga kerja yang
mengalami trauma).
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya,
penilaian, dan pengendalian resiko.
Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersabut harus:
a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan
kewenangan di bidang K3
b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh
c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh,
orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain
yang terkait
d. Membuat prosedur informasi
Posedur informasi harus memberikan jaminan bahwa K3 dikomunikasikan
kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
e. Membuat prosedur pelaporan
Prosedur pelaporan terdiri atas:
1) Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
2) Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang- undangan dan/atau
standar
3) Kinerja K3
4) Identifikasi sumber bahaya
5) Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, meliputi:
1) Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
2) Indikator kinerja K3
3) Izin kerja
4) Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
5) Kegiatan pelatihan K3
6) Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
9
7) Catatan pemantauan data
8) Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
9) Identifikasi produk termasuk komposisinya
10) Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
11) Audit dan peninjauan ulang SMK3.
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan meliputi:
a. Pemeriksaan, pengujian, pengukuran
Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
1) Personil yang terlibat harus mempunyasi pengalaman dan keahlian yang cukup
2) Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang berlangsung
harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja
yang terkait.
3) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk
menjamin telah dipenuhinya standar K3.
4) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab
permasalahan dari suatu insiden.
b. Audit internal SMK3
Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui
keefektifan penerapan SMK3. Audit dilakukan secara sistematik dan independen oleh
personil yang memiliki kompetensi kerja. Frekuensi audit harus ditentukan
berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang
didapatkan di tempat kerja. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan
untuk melakukan tindakan perbaikan.
10
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan untuk
pencapaian tujuan SMK3. Pengusaha dan pengurus perusahaan atau tempat kerja
harus:
a. Melakukan tinjauan ualang terhadap penerapan SMK3 secara berkala
b. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh
kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap perusahaan.
Tinjauan ualang penerapan SMK3, meliputi:
1) Evaluasi terhadap kebijakan K3
2) Tujuan, sasaran dan kinerja K3
3) Hasil temuan audit SMK3
4) Evaluasi efektifitas penerapan SMK3.
E. Penilaian SMK3 (Audit SMK3)
Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang
ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
Tujuan dilaksanakannya audit terhadap penerapan SMK3 adalah:
1. Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam
sistem kegiatan operasi perusahaan.
2. Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketntuan pemerintah, standar teknis yang ditentukan, standar K3
yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.
3. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum
timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun
gangguan operasi serta rencana respon terhadap keadaan gawat sehingga mutu
pelaksanaan K3 dapat meningkat.
Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan audit:
1. Persiapan sebelum pemeriksaan
2. Pertemuan pra audit dengan pimpinan setempat
11
3. Pemeriksaan lapangan
4. Verifikasi informasi
Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang
terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
1. Penilaian tingkat awal (Perusahaan kecil dengan tingkat resiko rendah harus
menerapkan 64 kriteria)
2. Penilaian tingkat transisi (Perusahaan sedang dengan tingkat resiko menengah
harus menerapkan 122 kriteria)
3. Penilaian tingkat lanjutan (Perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi harus
menerapkan 166 kriteria
Elemen dan kriteria audit
1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Strategi pendokumentasian
3. Peninjauan ulang perencanaan
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan keuangan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Audit sistem manajemen K3
Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 – 59% termasuk tingkat penilaian
penerapan kurang dan pelanggaran peraturan perundangan dikenai tindakan
hukum.
12
b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 – 84% termasuk timgkat penilaian
penerapan baik dan diberikan sertifikat dan bendera perak.
c. Untuk tingkat penerapan 85 – 100% termasuk tingkat penilaian penerapan
memuaskan dan diberikan sertifikat dan bendera emas.
Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3 juga dilakukan
penilaian terhadap perusahaan berdasarkan berdasarkan criteria yang menurut
sifatnya dibagi atas 3 kategori, yaitu:
1. Kategori kritikal
Temuan yang mengakibatkan kematian/ fatality.
2. Kategori Mayor
Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, terdapat temuan minor untuk
satu criteria audit di beberapa lokasi.
3. Kategori Minor
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman, dan acuan lainya.
F. Pengawasan SMK3
Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi
dan atau kabupaten/ kota sesuai kewenangannya. Pengawasan SMK3 meliputi:
1. Pembangunan dan terjaminya pelaksanaan komitmen
2. Organisasi
3. Sumber daya manusia
4. Pelaksnaan peraturan perundang-undangan
5. Keamanan bekerja
6. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
7. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Tindak lanjut audit.
13
BAB III
PENUTUP
Komitmen dan keterlibatan dari semua tingkatan manajemen sangat
diperlukan demi keberhasilan penerapan SMK3 yang efektif dan efisien. Setiap
elemen dalam SMK3 harus dipelajari dan dipahami secara menyeluruh, karena antara
satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan. Hendaknya sebuah perusahaan
skala besar minimal dengan pekerja 100 orang menerapkan SMK3 untuk
kenyamanan dan kelancaran bekerja.
14
Soal-soal Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Soal Pilihan Ganda
g. UU No 1 Tahun 1970 berisi tentang...h. a. Kedisiplinan c. Keamanan kerja e. Ketelitian kerjai. b. Keselamatan kerja d. Kesehatan kerjaj. Kepanjangan dari K3 adalah…k. a. Kerja computerl. b. keselamatan kesejahteraan computerm. c. kesehatan, keselamatan computer n. d. keterampilan, kerja computero. e. Kesehatan, keselamatan kerja
1.
Soal Uraian
2. Sebutkan Tugas, Wewenang dan tanggung jawab direktur dalam SMK3!
Jawab:
a. Bertanggung jawab atas mutu produksi kepada pelanggan
b. Bertanggung jawab secara penuh atas hasil produksi
c. Bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian ulang system manajemen
mutu/lingkungan/k3 untuk menjamin kesinambungan dan keefektifan
d. Menentukan strategi2 mutu/lingkungan/k3
e. Menyediakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk kelangsungan
operasi dan pengelolaan dari system manajemen mutu/lingkungan/k3
f. Menyetujui kebijakan mutu/lingkungan/k3, tujuan,sasaran dan program
mutu lingkungan k3
g. Berwenang untuk menunjuk seorangmanajemen representative (MR) yang
telah menikuti palatihan.
3. Jelaskan tujuan diadakannya audit SMK3 di suatu perusahaan!
Jawab : Menilai efektifitas penerapan SMK3 di perusahaan serta memberi
masukan untuk rencana pengembangan yang kontinu
4. Apa yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan?
15
Jawab : Personalia membuat laporan kecelakaan kerja, Disnaker melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja
16