DAFTAR ISI

....................................................................................................................Halaman

DAFTAR ISI............................................................................................................1

BAB I PENDAHULUANPendahuluan ................................................................................................2

BAB II SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)A. Pengertian ..........................................................................................4B. Tujuan SMK3.....................................................................................4C. Dasar Hukum SMK3..........................................................................4D. Penerapan SMK3................................................................................5E. Penilaian SMK3 (Audit SMK3).......................................................11F. Pengawasan SMK3...........................................................................13

BAB III PENUTUPPenutup .....................................................................................................14

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak dan tingkat

kepedulian masyarakat relatif rendah. Total angkatan kerja di Indonesia sejumlah

113,74 juta (BPS, 2009) yang bekerja baik sektor formal maupun informal sejumlah

104,49 juta. Jumlah pengangguran 9,26 juta. Sebagian besar angkatan kerja/tenaga

kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3

2. Estimasi ILO (per tahun)

a. 2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan b. 360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja c. 1,95 juta sakit akibat kerja d. Kerugian USD 1,25 triliun

3. Di Indonesia a. th 2010 (total kasus 96.314)

1) Meninggal : 2.144 org2) Cacat fungsi : 4.380 org3) Cacat sebagian : 2.713 org4) Cacat total : 42 org

b. sd November 2011 (total kasus 86.693)1) Meninggal : 1.965 org2) Cacat fungsi : 3.662 org3) Cacat sebagian : 2.313 org4) Cacat total : 31 org

Sesuai dengan fakta di atas, penerapan SMK3 dimaksudkan agar perusahaan

dapat meminimalkan resiko dan mengurangi tingkat kecelakaan, serta sakit akibat

hubungan kerja secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan

produktivitas perusahaan sesuai tuntutan dan persaingan bisnis global. SMK3 berisi

pedoman pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan

SMK3 memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan hal-hal yang perlu

2

dilakukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan SMK3 mulai dari perencanaan

awal, proses pelaksanaan sampai dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam

pemantauan, dan peninjauan kembali sistem yang telah dilaksanakan.

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang

lain yang berada di tempat kerja, sumber dan proses produksi, dan lingkungan kerja

yang aman dan sehat, perlu penerapan SMK3. Hal ini seiring dengan perkembangan

sistem manajemen yang begitu pesat dalam era globalisasi perdagangan.

3

BAB II

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

(SMK3)

A. Pengertian

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat

kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

B. Tujuan SMK3

Tujuan diterapkannya SMK3:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dankesehatan kerja

yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan

melibatkan unsure manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat

buruh; dan

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong

produktifitas.

C. Dasar Hukum Standar SMK3

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

2. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Mengenai Ketenagakerjaan (Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 10)

4

3. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1996

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 50/Men/2012

D. Penerapan SMK3

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat

dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan

adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan

efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur,

dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan

dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,

pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja

yang nyaman, efisien dan produktif.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di

berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan

keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan

efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud.

Elemen dalam penerapan SMK3 meliputi:

1. Penetapan Kebijakan K3

Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

Instansi Pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3

sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap

perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai

tingkat potensi bahaya yang tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

5

Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus:

a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih

baik

3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan

4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan

dengan keselamatan

5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus

c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat

buruh.

Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan

tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka dan program kerja yang mencakup

kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

2. Perencanaan K3

Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada

kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus

mempertimbangkan:

a. Hasil penelaahan awal

b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko

c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

d. Sumber daya yang dimiliki.

Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia

Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

6

Rencana K3 paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan sasaran

b. Skala prioritas

c. Upaya pengendalian bahaya

d. Penetapan sumber daya

e. Jangka waktu pelaksanaan

f. Indicator pencapaian, dan

g. Sistem pertanggungjawaban.

3. Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3.

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia

(SDM) di bidang K3 serta prasarana dan sarana yang memadai.

SDM yang dimaksud adalah:

a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat K3

b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan

atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

a. Organisasi/ unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3), yaitu badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah

kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja untuk mengembangkan

kerjasama saling pengertian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Anggaran yang memadai

c. Prosedur operasi/ kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

Prosedur operasi/kerja dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job

Safety Analysis)oleh personel yang kompeten. Prosedur informasi K3 harus menjamin

pemenuhan kebutuhan untuk mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen,

melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan.

7

Informasi yang dikomunikasikan meliputi:

1) persyaratan peraturan perundang-undangan dan indicator kinerja K3,

2) izin kerja,

3) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko serta sumber bahaya

(keadaan mesin, alat kerja, dan peralatan lain)

4) kegiatan pelatihan K3, inspekksi, kalibrasi, dan pemeliharaan,

5) pemantauan data

6) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut

7) identifikasi produk termasuk komposisinya

8) audit dan peninjauan ualang SMK3

d. Instruksi kerja.

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk

melaksanakan pekerjaan dengan tujuan memastikan bahwa setiap pekerjaan

dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.. Kegiatan dalam pelaksanaan

rencana K3 meliputi:

1) Tindakan pengendalian

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan

melaksanakan kebijakan standar bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan

bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan

kegiatan produk barang dan jasa.

2) Perancangan (design) dan rekayasa, meliputi pengembangan, verifikasi,

tinjauan ulang, validasi, dan penyesuaian.

3) Prosedur dan instruksi kerja dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala.

4) Pembelian/pengadaan barang dan jasa

5) Produk akhir berupa barang atau jasa

6) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry

Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan

darurat kecelakaan dan bencana industri, meliputi penyediaan personil dan

8

fasilitas P3K dengan jumlah cukup dan proses perawatan lanjutan.

7) Rencana dan pemulihan keadaan darurat (pemulihan tenaga kerja yang

mengalami trauma).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya,

penilaian, dan pengendalian resiko.

Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersabut harus:

a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan

kewenangan di bidang K3

b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh

c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh,

orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain

yang terkait

d. Membuat prosedur informasi

Posedur informasi harus memberikan jaminan bahwa K3 dikomunikasikan

kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.

e. Membuat prosedur pelaporan

Prosedur pelaporan terdiri atas:

1) Terjadinya kecelakaan di tempat kerja

2) Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang- undangan dan/atau

standar

3) Kinerja K3

4) Identifikasi sumber bahaya

5) Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3

2) Indikator kinerja K3

3) Izin kerja

4) Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko

5) Kegiatan pelatihan K3

6) Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan

9

7) Catatan pemantauan data

8) Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut

9) Identifikasi produk termasuk komposisinya

10) Informasi mengenai pemasok dan kontraktor

11) Audit dan peninjauan ulang SMK3.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan meliputi:

a. Pemeriksaan, pengujian, pengukuran

Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

1) Personil yang terlibat harus mempunyasi pengalaman dan keahlian yang cukup

2) Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang berlangsung

harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja

yang terkait.

3) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk

menjamin telah dipenuhinya standar K3.

4) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab

permasalahan dari suatu insiden.

b. Audit internal SMK3

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui

keefektifan penerapan SMK3. Audit dilakukan secara sistematik dan independen oleh

personil yang memiliki kompetensi kerja. Frekuensi audit harus ditentukan

berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang

didapatkan di tempat kerja. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan

untuk melakukan tindakan perbaikan.

10

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan untuk

pencapaian tujuan SMK3. Pengusaha dan pengurus perusahaan atau tempat kerja

harus:

a. Melakukan tinjauan ualang terhadap penerapan SMK3 secara berkala

b. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh

kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap perusahaan.

Tinjauan ualang penerapan SMK3, meliputi:

1) Evaluasi terhadap kebijakan K3

2) Tujuan, sasaran dan kinerja K3

3) Hasil temuan audit SMK3

4) Evaluasi efektifitas penerapan SMK3.

E. Penilaian SMK3 (Audit SMK3)

Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang

ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.

Tujuan dilaksanakannya audit terhadap penerapan SMK3 adalah:

1. Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam

sistem kegiatan operasi perusahaan.

2. Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketntuan pemerintah, standar teknis yang ditentukan, standar K3

yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.

3. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum

timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun

gangguan operasi serta rencana respon terhadap keadaan gawat sehingga mutu

pelaksanaan K3 dapat meningkat.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan audit:

1. Persiapan sebelum pemeriksaan

2. Pertemuan pra audit dengan pimpinan setempat

11

3. Pemeriksaan lapangan

4. Verifikasi informasi

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang

terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Penilaian tingkat awal (Perusahaan kecil dengan tingkat resiko rendah harus

menerapkan 64 kriteria)

2. Penilaian tingkat transisi (Perusahaan sedang dengan tingkat resiko menengah

harus menerapkan 122 kriteria)

3. Penilaian tingkat lanjutan (Perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi harus

menerapkan 166 kriteria

Elemen dan kriteria audit

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

2. Strategi pendokumentasian

3. Peninjauan ulang perencanaan

4. Pengendalian dokumen

5. Pembelian

6. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

7. Standar pemantauan

8. Pelaporan dan perbaikan keuangan

9. Pengelolaan material dan perpindahannya

10. Pengumpulan dan penggunaan data

11. Audit sistem manajemen K3

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 – 59% termasuk tingkat penilaian

penerapan kurang dan pelanggaran peraturan perundangan dikenai tindakan

hukum.

12

b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 – 84% termasuk timgkat penilaian

penerapan baik dan diberikan sertifikat dan bendera perak.

c. Untuk tingkat penerapan 85 – 100% termasuk tingkat penilaian penerapan

memuaskan dan diberikan sertifikat dan bendera emas.

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3 juga dilakukan

penilaian terhadap perusahaan berdasarkan berdasarkan criteria yang menurut

sifatnya dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. Kategori kritikal

Temuan yang mengakibatkan kematian/ fatality.

2. Kategori Mayor

Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, terdapat temuan minor untuk

satu criteria audit di beberapa lokasi.

3. Kategori Minor

Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-

undangan, standar, pedoman, dan acuan lainya.

F. Pengawasan SMK3

Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi

dan atau kabupaten/ kota sesuai kewenangannya. Pengawasan SMK3 meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminya pelaksanaan komitmen

2. Organisasi

3. Sumber daya manusia

4. Pelaksnaan peraturan perundang-undangan

5. Keamanan bekerja

6. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3

7. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry

8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan

9. Tindak lanjut audit.

13

BAB III

PENUTUP

Komitmen dan keterlibatan dari semua tingkatan manajemen sangat

diperlukan demi keberhasilan penerapan SMK3 yang efektif dan efisien. Setiap

elemen dalam SMK3 harus dipelajari dan dipahami secara menyeluruh, karena antara

satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan. Hendaknya sebuah perusahaan

skala besar minimal dengan pekerja 100 orang menerapkan SMK3 untuk

kenyamanan dan kelancaran bekerja.

14

Soal-soal Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Soal Pilihan Ganda

g. UU No 1 Tahun 1970 berisi tentang...h.          a. Kedisiplinan c. Keamanan kerja       e. Ketelitian kerjai.          b. Keselamatan kerja    d. Kesehatan kerjaj. Kepanjangan dari K3 adalah…k.          a. Kerja computerl.          b. keselamatan kesejahteraan computerm.          c. kesehatan, keselamatan computer n.          d. keterampilan, kerja computero.          e. Kesehatan, keselamatan kerja

1.

Soal Uraian

2. Sebutkan Tugas, Wewenang dan tanggung jawab direktur dalam SMK3!

Jawab:

a. Bertanggung jawab atas mutu produksi kepada pelanggan

b. Bertanggung jawab secara penuh atas hasil produksi

c. Bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian ulang system manajemen

mutu/lingkungan/k3 untuk menjamin kesinambungan dan keefektifan

d. Menentukan strategi2 mutu/lingkungan/k3

e. Menyediakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk kelangsungan

operasi dan pengelolaan dari system manajemen mutu/lingkungan/k3

f. Menyetujui kebijakan mutu/lingkungan/k3, tujuan,sasaran dan program

mutu lingkungan k3

g. Berwenang untuk menunjuk seorangmanajemen representative (MR) yang

telah menikuti palatihan.

3. Jelaskan tujuan diadakannya audit SMK3 di suatu perusahaan!

Jawab : Menilai efektifitas penerapan SMK3 di perusahaan serta memberi

masukan untuk rencana pengembangan yang kontinu

4. Apa yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan?

15

Jawab : Personalia membuat laporan kecelakaan kerja, Disnaker melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja

16