LPPHPL – 013 – IDN
LVLK – 006 – IDN LSUP – 025 – IDN LSSML – 018 - IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 264.1/EQ.SHPK/IV/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja
PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 02 Mei 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
Lokasi : Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010
Luas : ± 1.116.074,23 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 11 April 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga sertifikat yang diberikan kepada Perum
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dipertahankan
dan direvisi menjadi Nomor 041.3/EQC-
PHPL/IV/2019 yang berlaku sampai dengan 17 Mei
2021.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 80
1. Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected], [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit :
Tim Audit (I)
1. Hermansyah Putra, S. Hut, M. Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
3. Diah Mitarini, S. Hut, M. Si (Auditor Produksi)
4. Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
5. Juni Adi Wiguna, S. Hut (Auditor VLK)
Tim Audit (II)
1. Yudi Herdiana, A.Md (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
2. Ir. E. Gangga Permana (Auditor Produksi)
3. Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
4. Amir Fadhilah, S. Sos, M. Si (Auditor Sosial)
5. Kiki Sri Rejeki, S. Hut (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
2. Amin Muchakim S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK)
3. Ir.Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
4. Wiyono,S.Hut.,M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
2. Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
b. Dasar Hukum Pengelolaan : PP Nomor 72 Tahun 2010
Tanggal : 22 Oktober 2010
c. Luas Areal : ± 1.116.074,23 Ha
Lokasi Areal : Provinsi Jawa Timur
d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
e. Alamat :
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 80
- Kantor Divisi Regional : Jl. Genteng Kali No 49 Surabaya Jawa Timur
Telp : (031) 5343851-4 (hunting)
Fax : (031) 5474173
- Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII
Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto,
Jakarta Selatan.
f. Susunan Pengurus :
▪ Ketua Dewan Pengawas : Bambang Hedroyono
▪ Dewan Pengawas : Yusra Iwata Alsa
Adiari Nurcahyanto
Upik Rosalina Wasrin
Akhmad Sukardi
Wawan Siswantono
S.Widjornarko
▪ Direktur Utama : Denaldy M. Mauna
▪ Direktur SDM Umum Dan IT : Kemal Sudiro
▪ Direktur Operasional : Sumardi
▪ Direktur Keuangan : Sugiarti
▪ Direktur Pengembangan
Bisnis dan Pemasaran : Bambang Catur Wahyudi
Kepala Divre Jawa Timur : Ahmad Ibrahim
g. Nomor S-PHPL/S-LK : 041.3/EQC-PHPL/IV/2019
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 18 Mei 2016 s.d. 17 Mei 2021
Tanggal revisi 25 April 2019
3. Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I - Tidak dilakukan audit tahap I karena kegiatan
penilikan
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
19 Maret 2019 dan 11
April 2019
▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur
▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan
rencana kegiatan penilaian penilikankinerja
PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Barat (Auditee) dan minta masukan terkait
dengan kinerja Auditee selama ini, khususnya di
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 80
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH Lawu Ds,
Bondowoso, Kediri, Pasuran dan Tuban.
Konsultasi Publik -
Tidak dilakukan audit tahap I karena kegiatan
penilikan
Pertemuan Pembukaan 19 Maret 2019 ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.
▪ Perkenalan anggota Tim Auditor,
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup
penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja
penilaian, menyampaikan metodologi dan
prosedur penilaian,serta mengkonfirmasikan
kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat,
dan peserta pertemuan penutupan.
▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
19 Maret - 10 April
2019
▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016.
▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran
2.1Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor:
P.14/PHPL/Set/4/ 2016.
▪ Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan
di 5 KPH contoh, yaitu KPH Lawu Ds,
Bondowoso, Kediri, Pasuruan, dan Tuban
Pertemuan Penutupan 11 April 2019 ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama
penilaian.
▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
▪ Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian (jika ada).
▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 25 April 2019 Rapat pengambil keputusan untuk meninjau
dokumen penilaianyang diajukan untuk menjamin
bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY
Indonesia
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 80
4. Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:
A. KPH LAWU Ds
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata
batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
▪ Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu
gelang).
▪ Tidak ada konflik batas dengan pihak lain Atau
Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas
dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan
tingkat konflik dari waktu ke waktu.
▪ Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor
kehutanan pada kawasan KPH Lawu Ds seluas
42,0902 ha dan ada upaya Auditee untuk mendata
penggunaan tersebut dan melaporkan pada instansi
lain melalui Departemen Perencanaan Divisi
Regional Jawa Timur.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai
dengan kerangka PHL
▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin
dan masyarakat setempat, serta ada bukti
pelaksanaan (Berita Acara).
▪ Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai
dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK ▪ Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah
kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki
sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan tersedia
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan
tetapi jumlahnya kurang dari 60% dari ketentuan
yang berlaku.
▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70 dari
rencana sesuai kebutuhan.
▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi, dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(Kegiatan) Pemegang Hak
Pengelolaan.
BAIK ▪ Tersedia struktur organisasi dan job description yang
sesuai dengan kerangka PHPL.
▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.
▪ Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan
dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan
▪ Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK ▪ Kegiatan RTT Tebangan Tahun 2019 yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
setempat telah mendapatkan persetujuan 100 %
dari para pihak pada 24 LMDH dan telah
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang
memadai.
▪ Kegiatan Penataan Batas KPH Lawu Ds telah
dilaksanakan sejak tahun 1908 dan telah mendapat
persetujuan dari para pihak sebesar 100 %
▪ Kegiatan CSR/CD KPH Lawu Ds telah
disosialisasikan kepada seluruh LMDH/Desa dan
telah mendapatkan persetujuan sebesar 100 %
dalam proses dan pelaksanaannya dari 82
LMDH/Desa.
▪ Terdapat 129 LMDH yang terkena kawasan
perlindungan KPH Lawu Ds. Seluruh LMDH telah
mendapatkan sosialisasi kawasan perlindungan dan
terdapat kesepakatan dari para pihak desa/LMDH
yang terkena dampak dalam proses penetapan
kawasan lindung sebesar 100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK ▪ Terdapat dokumen RPKH yang sudah disetujui oleh
pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan
hasil risalah areal produksi efektif yang
realistis/benar.
▪ Penataan areal kerja KPH Lawu Ds di lapangan (blok
RTT dan compartment/petak) berdasarkan
kesesuaian antara luasan RTT 2018 dan RPKH pada
Tebangan A2 sebesar 97,12 % dan Tanaman Rutin
sebesar 100%, sedangkan kesesuaian pada luasan
RTT 2019 pada Tebangan A2 sebesar 99,26% dan
Tanaman rutin sebesar 86,66%.
▪ Seluruh tanda batas petak dapat dikenal di
lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK ▪ KPH Lawu Ds memiliki data potensi tegakan dalam
kelas hutan KP Pinus yang menggambarkan kondisi
lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem
yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum
penyusunan RTT.
▪ Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume
tegakan yang berlaku.
▪ KPH Lawu Ds telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2018 dan 2019 bahwa
rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan
etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam RPKH.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.
▪ Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Lawu Ds yang meliputi
kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan
dan penjarangan namun sebagian kegiatan
pencapaiannyanya kurang dari 100%.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Potensi tegakan Pinus berdasarkan bagan tebang
(PDE-10) RPKH KPH Lawu Ds sebesar 263,98
m3/ha.
▪ Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam
jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil
hutan di KPH Lawu Ds melalui Hasil Evaluasi
Tanaman Tahun 2018 terhadap tanaman tahun
2016 (Tanaman Tahun III) diperoleh rata-rata
prosentase tumbuh tanaman pokok Pinus sebesar
86,00 %.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK ▪ Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk
keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan dan isinya
sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
▪ areal tempat pengumpulan dan jalan sarad terdapat
lokasi pengambilan sampling erosi, sehingga
kegiatan RIL tidak dapat dinilai untuk pasca
penebangan.
▪ Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B)
dan tebangan penjarangan (E) tahun 2018 dan 2019
untuk KP Pinus berdasarkan RPKH yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang.
▪ Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH.
▪ Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja.
▪ Realisasi volume tebangan total, dan per jenis
tebangan kurang dari 70% dari rencana tebangan
tahunan (RTT Tebangan) pada lokasi yang sesuai
dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas
yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK ▪ Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2018 berturut-turut dengan
nilai liquiditas adalah sebesar 266% (> 150%), nilai
Solvabilitas sebesar 653% (> 150%), dan nilai
Rentabilitas sebesar 32%. Adapun hasil laporan
keuangan sementara Tahun 2018 memberikan
informasi bahwa nilai liquiditas adalah sebesar 373%
(> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 1.051% (>
150%), dan nilai Rentabilitas sebesar 69%.
▪ Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2017 adalah “menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material”, sementara
untuk Tahun 2018 masih dalam proses penyelesaian
(un-audited).
▪ Realisasi alokasi dana KPH Lawu Ds selama kurun
tahun 2017 dan 2018 terdapat kecenderungan
realisasi alokasi dana meningkat dari budget yang
direncanakan, yaitu 110,49 %, tahun 2017 dan
menurun pada tahun 2018 sebesar 86,83%.
Realisasi terbesar tahun 2017 terletak pada
pemenuhan kewajiban kepada negara sebesar
134,68% dan Tahun 2018 pada biaya pengendalian
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar
130,18%.
▪ Alokasi dana tahun 2017 dan 2018 di KPH Lawu Ds
serta rata-rata selisih perbedaan alokasi dana yang
proporsional dapat diketahui sebesar 31,49%.
▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan kurang berjalan lancar namun sesuai
dengan tata waktu.
▪ Realisasi Modal KPH Lawu Ds Tahun 2018 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 80,91%.
▪ Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Lawu Ds tahun 2018 sebesar 100% (
>70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2019 (s/d Bulan Februari 2019) belum ada
pelaksanaan.
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan yang ada RPKH dan seluruhnya sesuai
dengan kondisi biofisik dilapangan.
▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90%
dari yang seharusnya.
▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥
80%.
▪ KPH Lawu Ds telah melaksanakan sosialisasi
tentang keberadaan kawasan lindung kepada
sebagian besar (>50%) LMDH sekitar hutan.
▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL.
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
SEDANG ▪ Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh
jenis gangguan yang ada seprti prosedur tanah
longsor.
▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.
▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif)
dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan
yang ada
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK ▪ KPH Lawu Ds telah memiliki prosedur pengelolaan
yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan
air akibat pemanfaatan hutan.
▪ Auditee telah menyediakan sarana pengelolaan dan
pemantauan sesuai dengan ketentuan atau
dokumen RKL-RPL serta berfungsi dengan baik.
▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang
memadai sesuai dengan ketentuan.
▪ Terdapat dokumen tetapi tidak semua kegiatan
dilakukan sesuai dengan ketentuan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air dan
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya
pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang Hak Pengelolaan.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
NOT
APPLICABLE
Tidak ditemukan Flora yang dilindungi dan RTE di
areal sehingga tidak ada kegiatan pengelolaan flora
yang dilindungi dan RTE.
Indikator 3.6 Pengelolaan
Fauna Untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan.
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemic.
4. Sosial
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi
kawasan operasional perusaha-
an/pemegang hak pengelolaan
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen/
laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki mekanisme
penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan konflik batas kawasan yang
disepakati para pihak.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki mekanisme
mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap
dan jelas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki bukti-bukti
tentang luas dan batas kawasan pemegang hak
pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat/setempat.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola
dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku..
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah memiliki
dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki mekanisme
yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban
sosial pemegang hak pengelolaan terhadap
masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki bukti
lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada
seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki bukti
sebagian (56,53 %) bukti realisasi pemenuhan
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil
antar para pihak
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah memiliki data
dan informasi yang lengkap dan jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki mekanisme
yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
rencana pemegang hak pengelolaan mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki bukti
implementasi sebagian (<50%) kegiatan peranserta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak
pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki bukti
dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang lengkap dan
terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4
Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki peta konflik
yang lengkap dan jelas serta didukung kesepakatan
dalam proses penyelesaian konflik.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki organisasi,
sumber daya manusia yang menangani resolusi
konflik serta memiliki sumber dana yang cukup
untuk mengelola konflik.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas.
Indiaktor 4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkat-
an Kesejahteraan Tenaga Kerja.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah merealisasikan
sebagian besar (88,13%) rencana pengembangan
kompetensi bagi karyawan.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds memiliki dokumen
jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.
▪ Perum Perhutani KPH Lawu Ds telah memiliki
dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI ▪ Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia
dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober
2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
▪ Areal kerja Auditee ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur Nomor: 885/KPTS/DIR/2013 Tanggal 30
Agustus 2013 Tentang Pembagian Kawasan Hutan
pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu DS,
dengan luas 52.474,70 Ha.
▪ Berdasarkan pencermatan peta Kawasan Hutan
KPH Lawu Ds dengan Peta SK.395/Menhut II/2011,
Kawasan hutan KPH Lawu Ds tidak ada perubahan
fungsi Kawasan karena pembagian wilayah kerja
telah mengacu peta fungsi kawasan hutan Jawa
Timur.
▪ Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di luar sektor
kehutanan kepada instansi terkait.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Pinus (KP Pinus) KPH Lawu Ds Bagian
Hutan Gn. Lawu dan Gn. Wilis Luas 27.353,30 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31
Desember 2023 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
6969/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 27 Desember
2013.
▪ Dan dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus (KP
Pinus) KPH Lawu Ds Bagian Hutan Ponorogo dan
Pacitan Luas 24.903,10 Ha untuk Jangka
Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2024
yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
7808/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember
2014.
▪ Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2018 dan 2019 yang disusun oleh pejbat yang
berwenang.
▪ Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan
lampiran peta.
▪ Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, peta Penutupan Lahan pada
kawasan dilindungi dan pada lampiran dokumen
RTT 2018/2019 yaitu peta RTT dan peta micro
planning bidang tebangan dan keberadaa areal
yang dilindungi terbukti di lapangan.
▪ Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
▪ Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan
terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak
mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh
Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Pinus (KP Pinus) KPH Lawu Ds Bagian
Hutan Gn. Lawu dan Gn. Wilis Luas 27.353,30 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31
Desember 2023 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
6969/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 27 Desember
2013.
▪ Dan dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus (KP
Pinus) KPH Lawu Ds Bagian Hutan Ponorogo dan
Pacitan Luas 24.903,10 Ha untuk Jangka
Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2024
yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
7808/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember
2014.
▪ Dokumen RPKH telah dilengkapi dengan lampiran
peta- yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur melalui aplikasi SI-PNBP
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
secara Online. LHP dibuat dan disahkan oleh
petugas yang berwenang..
▪ Hasil uji petik antara LHP yang diterbitkan dengan
Buku Ukur menunjukkan kesesuaian.
▪ Hasil uji petik lapangan antara LHP yang diterbitkan
dengan tunggak kayu di petak tebangan menunjukan
kesesuaian dan masih dapat ditemukan..
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari lokasi
tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu
(TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB/DK 304
untuk kayu bernomer/304b untuk kayu tidak
bernomor dan 304c Nota penerimaan sementara
untuk tujuan TPK dan dari TPK menuju industry atau
tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen
Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online.
Hasil pemeriksaan antara dokumen LMKB dengan
SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang
hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.
Namun demikian Auditee menerapkan penandaan
pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada
SK Direksi Perum Perhutani Nomor:
114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan
pada tahun 2019, Auditee menerapkan penandaan
pada pada bontos ujung terkecil untuk sortimen AIII
menggunakan Barcode, yang penerapannya dilakukan
di TPK, sehingga dengan sistem tersebut kayu dapat
dilacak balak sampai ke petak tunggak
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
ditetapkan dan berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
Penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan Berita
Acara (BA) penerbitan SKSHHK. BAP penerbitan
SKSKB tidak tersedia karena Auditee tidak melakukan
pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen Surat Perintah
Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) atau Bukti Pembuatan Tagihan
Kementerian/Lembaga periode bulan Maret 2018
s/d Februari 2019 yang terbit melalui Sistem
Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Direktorat
Jenderal PHPL Kementerian LIngkungan Hidup Dan
Kehutanan.
▪ Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP dengan
volume sebanyak 12.172,876 M3 dengan PSDH yang
harus dibayar Rp. 144.378.132,- (seratus empat
puluh empat juta tiga ratus tujuh delapan ribu
seratus tiga puluh dua rupiah) dan 320 SM dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PSDH yang harus dibayar adalah Rp. 422.400
(empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
▪ Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank dan Kantor Pos Indonesia..
▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tariff yang berlaku yang mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor:
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim kayu
bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
NOT
APPLICABLE
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81
tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau, maka verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicable (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
Pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal
tetapi lewat jalur darat dengan menggunakan alat
angkut truck dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318)
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan
Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor: P2T/23/17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 09 Mei 2011
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat social
MEMENUHI ▪ Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor P2T/23/17.01/V/2011 tanggal 09 Mei
2011.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada
intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki prosedur atau pedoman
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dalam bentuk Prosedur Kerja (PK). Auditee juga
memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai
penanggung jawab dalam implemntasi K3.
▪ Auditee telah memiliki peralatan K3 Alat Pelindung
Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di lapangan
menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing
BKPH dan dapat berfungsi dengan baik, para pekerja
menggunakan APD saat bekerja di lapangan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan
kerja dalam bentuk F-K3-002 dan F-K3-003 yang
dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari
P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk
menekan angka kecelakaan kerja melalui program
K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR
DPD KPH Lawu DS masa bakti 2016 – 2019
berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Wilayah
Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Timur
Nomor: 20/D-SP/DPW/2016 tanggal 02 Maret
2016..
▪ Untuk Serikat Pekerja Dan Pegawai Perhutani (SP2P)
Untuk Periode 2019-2022 telah dikukuhkan
berdasarkan Keputusan Ketua DPD SP2P Jawa Timur
Nomor: 02/DPD/SP2P/JATIM/2019 tanggal 10
Februari 2019.
▪ Hasil wawancara dengan karyawan didapat informasi
bahwa dengan adanya SEKAR dan SP2P dapat
menyalurkan aspirasi karyawan terhadap
managemen dan selama ini belum ada masalah
antara karyawan dan pihak managemen.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan
Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P) periode
tahun 2016 sampai dengan 2020, dan telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 165/PHIJSK-
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PK/PKB/VIII/2018 Tentang Perjanjian Kerja Bersama
Antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum
Perhutani) Dengan Serikat Karyawan Perhutani Dan
Serikat Pekerja Dan Pegawai Perhutani (SP2P)..
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai Auditee periode Maret
2018 s/d Februari 2019 dan hasil wawancara dengan
tenaga kerja di lokasi tebangan, dan di kantor KPH,
yaitu dengan karyawan dan pengurus SEKAR dan
SP2P tidak ada pekerja yang usianya di bawah
umur.(di bawah 18 tahun)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Total Nilai Kinerja PHPL untuk KPH LAWU Ds pada saat Penilikan
Ketiga Tahun 2019 sebesar 98,4%, pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka
nilai akhir kinerja PHPL KPH LAWU Ds adalah “BAIK”.
B. KPH BONDOWOSO
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah memiliki
dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap
sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan.
▪ Realisasi tata batas di KPH Bondowoso sudah 100
% ( temu gelang) dengan panjang batas luar (Pal B)
990,402 meter dan panjang batas dalam (Pal E)
369,002 meter
▪ Telah ada pengakuan terhadap eksistensi areal
kerja KPH Bondowoso berupa peraturan pemerintah
dan persetujuan dari LMDH berupa perjanjian
kerjasama.
▪ Terhadap permasalahan konflik tenurial KPH
Bondowoso telah membuat rencana, monitoring
konflik tenurial dan ada upaya penyelesaian secara
terus menerus, namun belum ada penurunan
luasan areal konflik tenurial.
▪ Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH
Bondowoso dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
Kawasan hutan KPH Bondowoso tidak ada
perubahan fungsi Kawasan, maka Verifier ini
menjadi Not Aplicable (NA)
▪ KPH Bondowoso telah mendata, monitoring, dan
melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan. KPH Bondowoso telah mendata,
monitoring, dan melaporkan penggunaan kawasan
di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK ▪ Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi dan misi
perusahaan di KPH Bondowoso kepada karyawan
dan masyarakat setempat berupa berita acara
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sosialisasi yang dilampiri surat undangan, resume
sosialisasi, daftar hadir dan dokumentasi.
▪ Implementasi PHL KPH Bondowoso di lapangan
hanya sebagian yang telah sesuai dengan visi dan
misi yang ditetapkan Perum Perhutani.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK ▪ Ketersediaan tenaga teknis (Ganis) PHPL di KPH
Bondowoso pada tahun 2018 sudah terpenuhi pada
semua bidang pekerjaan, namun jumlah per bidang
sebagian belum sesuai dengan jumlah minimal yang
disyaratkan Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
▪ Realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di KPH
Bondowoso pada tahun 2018 terealisasi 103
peserta dari rencana 82 peserta atau terealisasi
126 %, namun demikian kekurangan tenaga teknis
(Ganis) PHPL bidang Canhut, Binhut dan Nenhut
pada tahun 2018 tidak dimasukan dalam rencana
pelatihan.
▪ Dokumen ketenagakerjaan di KPH Bondowoso
tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi, dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(Kegiatan) Pemegang Hak
Pengelolaan.
BAIK ▪ KPH Bondowoso telah memiliki struktur organisasi
dan job description yang sesuai dengan kerangka
PHPL.
▪ KPH Bondowoso telah memiliki perangkat SIM dan
telah tersedia tenaga pelaksananya.
▪ Telah ada struktur organisasi SPI/internal auditor
yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan
telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh
tahapan kegiatan.
▪ Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis memori hasil
pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang
dilaksanakan oleh Manajemen KPH Bondowoso
(Adm/KKPH), namun kegiatan pemantauan tindak
lanjut oleh SPI belum dilaksanakan.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK ▪ Kegiatan penebangan pada RTT tahun 2018 di KPH
Bondowoso telah disosialisasikan dan mendapat
persetujuan dari masyarakat setempat.
▪ Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari
para pihak.
▪ Kegiatan PHBM di KPH Bondowoso telah mendapat
persetujuan dalam proses dan pelaksanaannya dari
pada pihak (LMDH).
▪ Penetapan kawasan lindung di KPH Bondowoso
telah disosialisasikan dan mendapatkan
persetujuan dari LMDH yang terkena dampak
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK ▪ Terdapat dokumen RPKH yang sudah disetujui oleh
pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan
hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/
benar.
▪ Berdasarkan hasil perbandingan lokasi (petak /
anak petak) serta luas rencana tebangan A maupun
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tanaman rutin terdapat kesesuaian lokasi areal
yang direncanakan dalam dokumen RTT dengan
yang telah direncabakan dalam dokumen RPKH,
baik untuk tebangan A 2 maupun untuk kegiatan
tanaman rutin. Berdasarkan hasil perbandingan
lokasi (petak / anak petak) serta luas rencana
tebangan A maupun tanaman rutin terdapat
kesesuaian lokasi areal yang direncanakan dalam
dokumen RTT dengan yang telah direncabakan
dalam dokumen RPKH, baik untuk tebangan A 2
maupun untuk kegiatan tanaman rutin.
▪ Seluruh tanda batas petak dapat dikenal di
lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK ▪ KPH Bondowoso memiliki data potensi tegakan per
kelas hutan untuk masing-masing Kelas
Perusahaan (KP) dan untuk masing-masing Bagian
Hutan berdasarkan hasil risalah hutan yang tersaji
dalam dokumen Model PDE-2.
▪ Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel
volume tegakan yang berlaku.
▪ KPH Bondowoso telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang diperbolehkan pada RPKH jangka
perusahaan. Rencana pengaturan tebangan
berdasarkan hasil perhitungan etat tertuang di
dalam lampiran RPKH pada PDE-8, dan dirinci pada
PDE 10 dan 13.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK ▪ KPH Bondowoso telah memiliki dokumen Prosedur
Kerja yang lengkap untuk setiap tahapan kegiatan
sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan
(THPB).
▪ Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan
sistem silvikultur.
▪ Rata-rata potensi tebangan A berdasarkan RPKH
dalam bagan tebang Pada Kelas Perusahaan Jati
adalah sebesar 88,13 m3/Ha.
▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan tanaman tahun ke-
3 tahun 2018 (untuk tanaman tahun 2016) rata-
rata persentase tumbuh tanaman pokok untuk
seluruh jenis adalah sebesar 68,5%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK ▪ KPH Bondowoso telah memiliki Prosedur Kerja yang
menjelaskan prosedur pemanfaatan hutan ramah
lingkungan, yaitu pada PK-SMPHT.05-007 (Tebang
Habis Jati) dan PK-SMPHT.05-008 (Pemanenan
Kayu Tebang Habis Jenis Rimba)
▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada tahap pra penebangan, proses penebangan,
dan pasca penebangan.
▪ Faktor Eksploitasi (FE) KPH Bondowoso = 0,94 (>
0,7)
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
BAIK ▪ Tersedia dokumen RTT tebang habis (A), tebangan
pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E)
tahun 2018 dan 2019 yang disusun berdasarkan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
▪ Peta lokasi tebangan A dan lokasi penanaman
tanaman rutin terdapat kesesuaian antara peta RTT
tahun 2018 dan 2019 dengan rencana dalam
dokumen RPKH.
▪ Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja.
▪ Realisasi volume tebangan total dan per jenis
tebangan mencapai >70% dari rencana tebangan
tahunan (RTT Tebangan) dan lokasi panen sesuai
dengan RTT yang disahkann serta tidak melebihi
luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK ▪ Berdasarkan DRAFT laporan keuangan akuntan
publik Perum Perhutani Divre Jawa Timur, kondisi
kesehatan finansial Perum Perhutani Divre Jawa
Timur tahun 2018 terkategiro “sehat” dengan nilai
rentabilitas sebesar 69% (positif) yang
menunjukkan bahwa dari investasi yang
ditanamkan telah menghasilkan laba ; dengan nilai
liquiditas sebesar 373% dan nilai solvabilitas
sebesar 1.051% yang menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk menyelesaikan hutan-hutangnya
baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka
pendek.
▪ Namun demikian, karena dokumen laporan
keuangan Perum Perhutani Divre Jawa Timur masih
bersifat DRAFT, sehingga belum diterbitkan surat
pernyataan dari akuntan publik terkait dengan opini
akuntan publik terhadap laporan keuangan yang
disajikan, maka belum ada pernyataan akuntan
publik terkait opini laporan keuangan Perum
Perhutani Divre Jawa Timur.
▪ Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan KPH
Bondowoso untuk kegiatan tahun 2018 adalah
sebesar 97,5%.
▪ Berdasarkan data rencana dan realisasi biaya
pengusahaan hutan tahun 2018, terdapat
perbedaan realisasi alokasi anggaran dari yang
direncanakan sebesar 49,5%.
▪ Berdasarkan persentase realisasi kegiatan untuk
seluruh kegiatan selama periode tahun 2018,
terealisasi sebesar 97,5% dari yang direncanakan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan
untuk kegiatan selama periode tahun 2018
terkategori lancar.
▪ Persentase realisasi biaya untuk kegiatan
penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan
selama tahun 2018 adalah sebesar 61,1% dari
rencana sebesar Rp 3.324.106.000.
▪ Realisasi penanaman untuk tanaman rutin dan
tanaman pembangunan selama periode tahun
2018, terealisasi 99,69%.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 19 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK ▪ Luas kawasan lindung yang dialokasikan sesuai
dengan dokumen DPPL dan mengalami peningkatan
luas dalam dokumen RPKH dan seluruh kawasan
perlindungan di lapangan sesuai dengan kondisi
biofisik dan fungsinya
▪ Kawasan lindung telah dilakukan penataan 100%
dengan tanda batas berupa markir (tanda dalam
kawasan) dan pal (tanda luar kawasan).
▪ Kondisi kawasan lindung (Hutan lindung dan
Kawasan Perlindungan) yang berhutan di KPH
Bondowoso adalah seluas 46.715,07 Ha (80,14 %) >
80%.
▪ Jumlah LMDH yang memiliki dan berdekatan dengan
kawasan perlindungan sejumlah 91 LMDH dan telah
dilakukan sosialisasi atau sebesar 100%.
▪ Seluruh kawasan lindung (Hutan Lindung dan
Kawasan Perlindungan) di KPH Bondowoso telah
terdapat kegiatan pengelolaan dan terdapat laporan
implementasi yang sesuai dengan dokumen rencana
kelola lingkungan tahunan (RTT).
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK ▪ Auditee telah memiliki prosedur kerja yang
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
▪ Tersedia personil perlindungan dan pengamanan
hutan yaitu personil damkarhutla, polter dan
polhutmob di setiap BKPH dan RPH serta kualifikasi
personil sudah mendapatkan pelatihan secara
internal dan external.
▪ Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan
melalui tindakan preemptif, preventif dan represif
dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan
yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL/RPL)
▪ Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan
jumlah dan kualifikasi Ganis PHPL BINHUT belum
sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-
IPHH/2015.
▪ Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL) dan telah diimplementasikan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan
dalam laporan pelaksanaan RKL/RPL tahun 2018.
▪ Auditee telah memiliki rencana pemantauan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 20 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dokumen DPPL (RPL) dan telah diimplementasikan
dan seluruhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan.
▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya
pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal KPH
Bondowoso, tetapi referensi belum mengacu kepada
peraturan terbaru.
▪ Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
KPH Bondowoso.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal KPH Bondowoso.
▪ Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan endemik yang terdapat
di areal KPH Bondowoso.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
KPH Bondowoso.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
diareal KPH Bondowoso.
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemic yang terdapat di areal KPH
Bondowoso.
4. Sosial
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi
kawasan operasional perusaha-
an/pemegang hak pengelolaan
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/ , identifikasi
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas
kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal,
lengkap dan jelas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 21 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki bukti-
bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang
hak pengelolaan dengan batas kawasan yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen persetujuan para pihak dan konflik dapat
dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku..
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah memiliki
dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki bukti
lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada
seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi
Indikator 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil
antar para pihak
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki data dan
informasi yang lengkap dan jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
mekanisme yang legal,lengkap dan jelas mengenai
peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen rencana pemegang hak pengelolaan
mengenai kegiatan peningkatan peranserta dan
aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan
jelas
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki bukti
implementasi sebagian (<50%) kegiatan
peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki bukti
dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap
dan terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4
Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas, baik menyangkut konflik dengan
berbagai pihak, penangan kasus sosial masyarakat
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 22 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan hubungan para pihak serta penangan tindakan
keamanan.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki peta
konflik yang lengkap dan jelas
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
organisasi, sumber daya manusia yang menangani
resolusi konflik serta memiliki sumberdana yang
cukup untukmengelola konflik.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen laporan penangan konflik yang lengkap
dan jelas
Indiaktor 4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkat-
an Kesejahteraan Tenaga Kerja.
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah
merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan
seluruh karyawan.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah
merealisasikan seluruh rencana pengembangan
kompetensi bagi karyawan.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki
dokumen jenjang karir dan diimplementasikan
seluruhnya.
▪ Perum Perhutani KPH Bondowoso telah memiliki
dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI ▪ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tanggal
22 Oktober 2010 Perusahaan Umum Kehutanan
Negara atau disingkat Perum Perhutani
▪ Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30
Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-
II/1999 tanggal 15 Juni 1999. SK tersebut
mengalami perubahan sesuai dengan SK Nomor :
395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor : 417/Menhut-II/1999 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30
Ha.
▪ Pembagian luas kawasan KPH Bondowosos
berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani
Nomor : 898/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus
2013 tentang Pembagian Kawasan Pada Kesatuan
Pemangkuan Hutan Bondowoso. Berdasarkan SK
tersebut luas KPH Bondowoso seluas 88.870,35 Ha
▪ Hasil overlay Peta Lampiran Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.359/Menhut--II/2011 tanggal 21 Juli 2011
dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Direksi
Perum Perhutani nomor: 898/KPTS/DIR/2013
tanggal 30 Agustus 2013, tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal auditee.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 23 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di luar sektor
kehutanan kepada instansi terkait
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati Bagian Hutan Gunung Ringgit,
seluas 18.748,86 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari
2015 s/d 31 Desember 2024. Dokumen RPKH
tersebut telah mendapat pengesahan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.7812/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang
Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan
Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode
Tahun 2015 – 2024 Atas Nama KPH Bondowoso
Kelas Perusahaan Jati (KP Jati) Perum Perhutani
Divisi Regional Jawa Timur.
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati Bagian
Hutan Gunung Prajekan, seluas 18.072,80 Ha,
Jangka Perusahaan 1 Januari 2016 s/d 31
Desember 2025. Dokumen RPKH tersebut telah
mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.5805/MenLHK-PHPL/UHP/2015 tanggal 31
Desember 2015 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu
10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2016 – 2025
Atas Nama KPH Bondowoso Kelas Perusahaan Jati
(KP Jati) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Timur.
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus Bagian
Hutan Wonosari, seluas 33.010,5 Ha, Jangka
Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31 Desember
2023. Dokumen RPKH tersebut telah mendapat
pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.6949/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 27
Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu
10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014 – 2023
Atas Nama KPH Bondowoso Kelas Perusahaan
Pinus (KP Pinus) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
▪ Hutan Lereng Yang Timur Laut, seluas 19.050,40
Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2019 Periode 1 Januari 2015 s/d 31
Desember 2019. Dokumen RPKH tersebut telah
mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.7819/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31
Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi
Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk
Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun 2010 – 2019
(Periode 2015 – 2019) Atas Nama KPH Bondowoso
Kelas Perusahaan Pinus (KP Pinus) Perum
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 24 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Perhutani Divisi RegionalI Jawa Timur. Seluruh
dokumen RPKH telah disusun oleh petugas yang
berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
▪ Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2018 dan 2019 yang disusun oleh petugas yang
berwenang.
▪ Dokumen RPKH dan RTT telah dilengkapi dengan
lampiran peta yang dibuat oleh Ganis Canhut.
▪ Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang (Kawasan Perlindungan), Areal
perlindungan atau areal yang tidak boleh ditebang
telah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi
Perum Perhutani Nomor : 898/KPTS/DIR/2013
tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Pembagian
Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan
Bondowoso. Dan sudah tergambar dalam peta
lampiran RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada
lampiran RTT tebangan (peta microplaning) tahun
2018 dan 2019
▪ Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
▪ Posisi blok/petak tebangan telah benar sesuai yang
telah ditetapkan dan terbukti dilapangan.
Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP
yang dikembangkan oleh Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati Bagian Hutan Gunung Ringgit,
seluas 18.748,86 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari
2015 s/d 31 Desember 2024. Dokumen RPKH
tersebut telah mendapat pengesahan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.7812/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang
Persetujuan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan
Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode
Tahun 2015 – 2024 Atas Nama KPH Bondowoso
Kelas Perusahaan Jati (KP Jati) Perum Perhutani
Divisi Regional Jawa Timur.
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati Bagian
Hutan Gunung Prajekan, seluas 18.072,80 Ha,
Jangka Perusahaan 1 Januari 2016 s/d 31
Desember 2025. Dokumen RPKH tersebut telah
mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.5805/MenLHK-PHPL/UHP/2015 tanggal 31
Desember 2015 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu
10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2016 – 2025
Atas Nama KPH Bondowoso Kelas Perusahaan Jati
(KP Jati) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Timur.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 25 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus Bagian
Hutan Wonosari, seluas 33.010,5 Ha, Jangka
Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31 Desember
2023. Dokumen RPKH tersebut telah mendapat
pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.6949/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 27
Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu
10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014 – 2023
Atas Nama KPH Bondowoso Kelas Perusahaan
Pinus (KP Pinus) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
▪ Hutan Lereng Yang Timur Laut, seluas 19.050,40
Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2019 Periode 1 Januari 2015 s/d 31
Desember 2019. Dokumen RPKH tersebut telah
mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.7819/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31
Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi
Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk
Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun 2010 – 2019
(Periode 2015 – 2019) Atas Nama KPH Bondowoso
Kelas Perusahaan Pinus (KP Pinus) Perum
Perhutani Divisi RegionalI Jawa Timur.
▪ Seluruh dokumen RPKH disusun dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang dan disusun mengacu
peraturan yang berlaku serta telah dilengkapi
dengan lampiran Peta
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur
yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316. LHP
dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang
melalui aplikasi SIPUHH Online.
▪ Selama periode Maret 2018 – Februari 2019,
Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen LHP
yang diterbitkan secara online oleh operator yang
ditunjuk, dengan jumlah LHP sebanyak 204 Set
dengan dengan jumlah total sebesar 78.357 Batang
setara dengan 4.385,193 M3 yang terdiri dari
67.399 Batang setara dengan 3.272,373 M3 untuk
jenis jati dan 10,958 Batang setara dengan
1.112,82 M3 untuk jenis rimba, dan kayu bakar
sebanyak 13,000 SM
▪ Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LHP,
buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI ▪ Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari
lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan
kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB
dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya
adalah dengan menggunakan dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang
diterbitkan secara online.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 26 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Hasil uji petik persediaan kayu pada LMKB dengan
SKSHHK yang diterbitkan hasilnya sesuai.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang
hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.
Namun demikian Auditee telah menerapkan
penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu
mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani Nomor :
366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang
direvisi sesuai dengan SK Nomor :
114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari 2018,
sehingga kayu dapat dilacak balak sampai ke petak
tebangan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI ▪ Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
▪ Selama periode Maret 2018 – Februari 2019
dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Klabang
Jumlah SKSHHK 291 Set dengan volume 1.828,060
M3, TPK Tapen : Jumlah SKSHHK 569 Set dengan
volume 1.925,697 M3.
▪ Dalam penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan
Berita Acara penerbitan SKSHHK.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI ▪ Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIMPONI) dimana Bukti Pembuatan
Tagihan (BPT) berupa kode billing dan tanggal
berlaku secara otomatis akan muncul apabila
Auditee telah meng approve LHP.
▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa
tagihan yang tertera dalam dokumen BPT telah
sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada
tarif yang berlaku.
▪ Selama periode Maret 2018 – Februari 2019
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP untuk
jenis kayu jati sebanyak 3.272,373 M3 dan PSDH
yang harus dibayar Rp 427.953.984,-, untuk jenis
rimba yang di LHPkan sebanyak 1.112,82 M3 dan
PSDH yang harus dibayarkan sebanyak Rp.
10.594.350,-, sedangkan untuk kayu bakar
sebanyak 13,000 SM dengan PSDH yang harus
dibayarkan sebanyak Rp. 17.160,-.
▪ Auditee telah melunasi seluruh tagihan PSDH jenis
kayu jati sebanyak 3.272,373 M3 dan PSDH yang
harus dibayar Rp 427.953.984,-, untuk jenis rimba
yang di LHPkan sebanyak 1.112,82 M3 dan PSDH
yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 10.594.350,-,
sedangkan untuk kayu bakar sebanyak 13,000 SM
dengan PSDH yang harus dibayarkan sebanyak Rp.
17.160,-. dibuktikan dengan Bukti Penerimaan
Negara (BPN) Bukan Pajak dari Bank Rakyat
Indonesia (BRI).
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 27 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukutan dan
dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku mengacu
pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tanggal
19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga
Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim kayu
bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Not
Applicable
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81
tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau, maka verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicable (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Not
Applicable
Pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal
tetapi lewat jalur darat dengan menggunakan alat
angkut truck dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
3.4.1 Implementasi Tanda V-
Legal
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318). Bentuk dan
ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur An. Gubernur Jawa Timur
selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
Nomor : P2T/9/17.01/V/2011 tanggal 05 Mei 2011
tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso.
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
MEMENUHI ▪ Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur An. Gubernur Jawa Timur
selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
Nomor : P2T/9/17.01/V/2011 tanggal 05 Mei
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 28 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
2011 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL.
▪ Hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan telah dilaporkan kepada intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Kerja (PK)
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3
sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3
▪ Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa
peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) tersedia
di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan
baik. Para pekerja juga telah menggunakan APD
saat bekerja di lapangan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang
dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) kepada
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso.
▪ Berdasarkan laporan kecelakaan kerja bulan Maret
2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 dilokasi
KPH Bondowoso tidak terdapat kejadiaan
kecelakaan kerja. (Nihil).
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki susunan pengurus SEKAR
DPD KPH Bondowoso Nomor :
05/KPTS/MUSDA/2018 tentang pembentukan
Pengurus Serikat Karyawan DPD KPH Bondowoso
Periode 2018 – 2021
▪ Hasil wawancara dengan karyawan, didapat
informasi bahwa dengan adanya SEKAR dapat
menyalurkan aspirasi karyawan terhadap
manajemen dan selama ini belum ada masalah
Antara karyawan dan pihak manajemen.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan
Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P) periode
tahun 2018 - 2020. PKB tersebut telah didaftarkan
kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai
dengn Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nomor : KEP 165/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2018 tanggal
29 Agustus 2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara
dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat
Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P).
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai KPH Bondowoso
periode sampai dengan bulan Februari 2019 dan hasil
wawancara dengan tenaga kerja di lokasi tebangan,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 29 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tidak ada pekerja yang usianya di bawah umur.(di
bawah 18 tahun)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Total Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Bondowoso pada saat Penilikan
Ketiga Tahun 2019 sebesar 98,4%, pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka
nilai akhir kinerja PHPL KPH Bondowoso adalah “BAIK”.
C. KPH KEDIRI
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan
administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan,
yaitu :
▪ Dokumen legal perusahaan berupa PP No. 19 Tahun
1961, PP No. 2 Tahun 1978 tanggal 3 Februari
1978 dengan perubahan terakhir melalui PP No. 72
Tahun 2010,
▪ Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No.
395/KPTS-II/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan
Perkebunan Nomor : 417/KPTS-II/1999 Tentang
Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30
Ha.
▪ Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
890/Kpts/Dir/2013 tanggal 30 Agustus 2013
tentang Pembagian Kawasan pada KPH Kediri
dengan luas 117.332,10 Ha yang terdiri dari HP
seluas 79.403,4 Ha dan HL 37.928,70 Ha.
▪ Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
340/KPTS.DIR/2019 tanggal 26 Maret 2019
tentang Pembagian Kawasan pada KPH Kediri
dengan luas 117.339,80 Ha yang terdiri dari HP
seluas 79.407,40 Ha dan HL 37.932,40 Ha.
▪ Peta Pembagian Kawasan Hutan KPH Kediri Terdiri
Dari Bagian Hutan : BH Bandung, BH Dongko, BH
Kampak Karangan, BH Pace Kediri, BH Pare
Besowo, BH Trenggalek Dan BH Tulung Agung
Terletak di Wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri,
Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Nganjuk Dan
Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Skala 1
: 100.000.
▪ Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
2397/Kpts/Dir/2014 tanggal 28 Februari 2014
tentang Lokasi Wana Wisata Perum Perhutani.
Berdasarkan SK tersebut ditetapkan 20 lokasi wana
wisata di KPH Kediri diantarnya Pantai Pogoh,
Pantai Blado, Ngampiran, Gunung Kelud, Air Terjun
Irenggolo, Rest Irenggolo, Air Terjun Ndolo, Sumber
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 30 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Podang, Taman Kili-kili dan Air Terjun Singokromo
seluas 2 Ha.
▪ Terjemahan Berita Acara Tata Batas (BATB) atau
Proces Verbaal sejak tahun 1932 dan peta
▪ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.692/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013
tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Pada
Bagian Hutan Pace Dan Kediri, Yang Terletak Di
Kecamatan Pace Dan Kecamatan Loceret
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa timur Seluas
657,15 Ha.
▪ Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Pada
Bagian Hutan Pace Dan Kediri, Yang Terletak Di
Kecamatan Pace Dan Kecamatan Loceret
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa timur Seluas
657,15 Ha Skala 1 : 25.000 (Lampiran Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.692/Menhut-
II/2013 tanggal 21 Oktober 2013).
▪ NPWP KPH Kediri No : 01.001.652.5-622.001.
▪ Realisasi tata batas di KPH Kediri sudah temu
gelang (100%) yang dibuktikan dengan dengan
dokumen Proces Verbaal (PV) atau Berita Acara Tata
Batas (BATB) yang sudah mendapat pengesahan
sejak Tahun 1932.
▪ Setiap 10 tahun sekali dilakukan rekonstruksi batas
secara rutin dan setiap 3 bulan juga dilakukan
pemeriksaan batas yang dituangkan dalam laporan
triwulan.
▪ KPH Kediri telah mendapatkan pengakuan dari para
pihak atas eksistensinya dibuktikan dengan PP No.
15 Tahun 1972 tanggal 22 Maret 1972
▪ Terdapat Berita Acara Kesepakatan Batas
Partisipatif Kawasan Hutan Dengan Batas Wilayah
Administrasi Desa Dalam Wilayah RPH
▪ Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Batas Kawasan
Hutan Dengan Lahan Milik Masyarakat.
▪ Terdapat permasalahan tenurial, namun demikian
terdapat dokumen rencana, monitoring konflik
tenurial dan ada upaya KPH Kediri untuk
menyelesaikan masalah tersebut dan terdapat
penurunan luasan konflik
▪ Hasil overlay peta Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 340/KPTS.DIR/2019 tanggal 26
Maret 2019 dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.395/Menhut
II/2011 menunjukan tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal KPH Kediri.
▪ Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor
kehutanan pada kawasan KPH Kediri seluas
393,6256 ha dan ada upaya Auditee untuk
mendata penggunaan tersebut dan melaporkan
pada instansi lain melalui Departemen Perencanaan
Divisi Regional Jawa Timur
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 31 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK ▪ Komitmen KPH Kediri dinyatakan secara tertulis
dalam Visi dan Misi Perum Perhutani yang secara
legal ditandatangani oleh Direktur Utama Perum
Perhutani melalui SK Direksi Perum Perhutani No.
1432/Kpts/Dir/2017 tanggal 16 Juni 2017. Visi
misi Perum Perhutani telah sesuai dengan kerangka
PHL
▪ KPH Kediri telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi
pada tingkat KPH, BKPH, RPH dan masyarakat yang
dibuktikan dengan adanya : Undangan, Resume,
dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir
pelaksanaan sosialisasi.
▪ Implementasi pengelolaan hutan produksi lestari
baru sebagian yang telah sesuai dengan visi dan
misi perusahaan.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK ▪ Realisasi pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL
terhadap syarat kecukupan menurut Peraturan
Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015
tanggal 24 November 2015 adalah 100 % namun
termasuk belum mencukupi sesuai dengan
kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Perdirjen PHPL
No: P.16/PHPL-IPHH/2015 karena sebagian besar
merupakan penunjukkan dari Kepala Divisi Regional
Jawa Timur dan belum efektif bekerja di KPH Kediri
▪ Peningkatan kompetensi SDM KPH Kediri tahun
2018 berdasarkan jenis pelatihan sebesar 84,21 %
dan berdasarkan jumlah peserta pelatihan adalah
93,41 %.
▪ KPH Kediri telah memiliki kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan, yang terdiri dari : Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), Data Tenaga Kerja, Laporan
Ketenagakerjaan, Data Peserta BPJS, Serikat
Pekerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi, dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(Kegiatan) Pemegang Hak
Pengelolaan.
BAIK ▪ KPH Kediri telah memiliki struktur organisasi
berdasarkan SK No. 007/Kpts/Dir/2018 tanggal 2
Januari 2018, adapun Job description masih
menggunakan SK Direksi Perum Perhutani No.
143/Kpts/Dir/2017 tanggal 27 Februari 2017
sambil menunggu finalisasi di Perum Perhutani
pusat. Struktur organisasi KPH Kediri telah sesuai
dengan kerangka PHPL.
▪ KPH Kediri telah memiliki perangkat SIM dan telah
memiliki tenaga pelaksananya berdasarkan
Keputusan KKPH Kediri Nomor : 37/Kpts/Kdr/Divre
Jatim/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang
Penetapan Personil Operator komputer,
Telepon/Fax, Kearsipan Dll termasuk operator
SIPUHH Online
▪ Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor
Direksi Jakarta dan di Kantor Divisi Regional Jawa
Timur sebagai perwakilan dan berjalan dengan
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
pada KPH Kediri
▪ Terdapat keterlaksanaan seluruh arahan/tindak
koreksi dari manajemen berbasis hasil laporan audit
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 32 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
internal berdasarkan Tanggapan Memori Hasil
Pemeriksaan (MHP) di KPH Kediri
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK ▪ Kegiatan RTT Tebangan Tahun 2019 yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
setempat telah mendapatkan persetujuan 100 %
dari para pihak pada 15 LMDH dan telah
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang
memadai.
▪ Kegiatan Penataan Batas KPH Kediri telah
dilaksanakan sejak tahun 1932 dan telah
mendapat persetujuan dari para pihak sebesar 100
%
▪ Kegiatan CSR/CD KPH Kediri telah disosialisasikan
kepada seluruh LMDH/Desa dan telah
mendapatkan persetujuan sebesar 100 % dalam
proses dan pelaksanaannya dari 221 LMDH/Desa.
▪ Terdapat 139 LMDH yang terkena kawasan
perlindungan KPH Kediri. Seluruh LMDH telah
mendapatkan sosialisasi kawasan perlindungan
dan terdapat kesepakatan dari para pihak
desa/LMDH yang terkena dampak dalam proses
penetapan kawasan lindung sebesar 100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK ▪ KPH Kediri dengan luas 117.339,80 memiliki 3
(tiga) jenis Kelas Perusahaan yaitu KP Pinus , KP Jati
dan KP Sengon.
▪ RPKH Kelas Perusahaan Pinus (KP Pinus) KPH
Kediri Bagian Hutan Pace-Kediri, BH Tulungagung
dan BH Trenggalek Luas 51.092,80 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31
Desember 2023 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
6953/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 23 Desember
2013 Tentang Persetujuan RPKH Untuk Jangka
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2014 – 2023
atas nama KPH Kediri Kelas Perusahaan Pinus (KP
Pinus) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
▪ RPKH Kelas Perusahaan Pinus (KP Pinus) KPH
Kediri Bagian Hutan Kampak-Karangan dan Bagian
Hutan Dongko Luas 37.651,50 Ha untuk Jangka
Perusahaan 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2020
yang disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan
III Jombang (M. Denny Ermansyah, S.Hut),
Mengetahui Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur (Ir. Miftahudin Afandi, SE, SH, MH), Disahkan
oleh Direksi Perum Perhutani Direktur Perencanaan
& Pengelolaan Hutan (Haryono Kusumo) pada Bulan
Desember 2010.
▪ RPKH Kelas Perusahaan Jati (KP Jati) KPH Kediri
Bagian Hutan Bandung Luas 18.604,60 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2018 s/d 31
Desember 2027 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK. 6965/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 33 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2013 Tentang Persetujuan RPKH Untuk Jangka
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027
atas nama KPH Kediri Kelas Perusahaan Jati (KP
Jati) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
▪ RPKH Kelas Perusahaan Sengon (KP Sengon) KPH
Kediri Bagian Hutan Pare-Besowo Luas 9.990,9 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31
Desember 2020 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK. 7810/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang
Persetujuan RPKH Untuk Jangka Waktu 6 (Enam)
Tahun Periode 2015 – 2020 atas nama KPH Kediri
Kelas Perusahaan Sengon (KP Sengon) Perum
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
▪ Penyusunan RPKH KP Pinus, KP Jati dan KP Sengon
KPH Kediri berdasarkan hasil risalah areal produksi
efektif yang realistis/benar yang dituangkan dalam
dokumen RPKH PDE-2 ( Register Risalah Hutan)
serta dilampiri Peta Kerja.
▪ Penataan areal kerja KPH Kediri di lapangan (blok
RTT dan compartment/petak) berdasarkan
kesesuaian antara luasan RTT 2018 dan RPKH pada
Tebangan A2 sebesar 81,80 % dan Tanaman Rutin
sebesar 91,28%, sedangkan kesesuaian pada
luasan RTT 2019 pada Tebangan A2 sebesar
86,97% dan Tanaman rutin sebesar 70,42%.
▪ Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak
sebanyak 16 titik pal (mewakili 34 petak) bahwa
terdapat seluruh pal petak dapat dikenali di
lapangan kondisi pal cukup baik dan terlihat jelas
dilapangan walaupun beberapa pal petak yang
perlu diperbaiki dan di cat kembali.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK ▪ KPH Kediri memiliki data potensi tegakan dalam
kelas hutan KP Pinus, KP Jati dan KP Sengon yang
menggambarkan kondisi lapangan berdasarkan
risalah hutan dan hasil klem yang dilaksanakan 2
(dua) tahun sebelum penyusunan RTT.
▪ KPH Kediri terdapat perhitungan etat pada KP Pinus
dan KP Sengon yang disusun berdasarkan tabel
volume tegakan (Tabel WvW) yang berlaku serta
terdapat Analisis pengukuran riap tegakan ke-1 baik
untuk Pinus dan Sengon pada plot PUP tahun 2018,
sedangkan KP Jati tidak dibuat plot PUP karena
kondisi tegakan sebagian besar kurang baik dan
jumlahnya sedikit.
▪ KPH Kediri telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2018 dan 2019 bahwa
rencana tebangan A2 KP Pinus dan KP Sengon tidak
melebihi etat luas dan etat volumenya sesuai yang
ditetapkan dalam RPKH, sedangkan KP Jati tidak
ada tebangan A2.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 34 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK ▪ KPH Kediri memiliki SOP atau Prosedur Kerja (PK)
pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur
THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan)
secara lengkap yang meliputi Persemaian,
Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan
dan Pemanenan Hasil Hutan dan Isi SOP/Prosedur
Kerja sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
▪ Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Kediri yang meliputi
kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan
dan penjarangan namun sebagian kegiatan
pencapaiannyanya kurang dari 100%
▪ Rata-rata Potensi tegakan KPH Kediri berdasarkan
bagan tebang (PDE-10) RPKH sebesar 96,28
m3/ha,
▪ Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam
jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil
hutan di KPH Kediri melalui Hasil Evaluasi Tanaman
Tahun 2018 terhadap tanaman tahun 2016
(Tanaman Tahun III) diperoleh rata-rata prosentase
tumbuh tanaman pokok sebesar 100 %
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK ▪ KPH Kediri terdapat Prosedur kerja RIL tertuang
dalam PK Tebang Habis Jenis Rimba (untuk Jenis
Pinus dan Sengon) dengan kode PK-SMPHT.05.008
tanggal berlaku 13 April 2015 dan PK Tebang Habis
Jenis Jati dengan kode PK-SMPHT-.05.007 yang
berlaku efektif 5 April 2017.
▪ KPH Kediri telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan seluruh tahapan kegiatan pemanenan
hasil mulai dari tahap perencanaan, persiapan
kerja, pelaksanaan penebangan, dan pasca
penebangan.
▪ Faktor eksploitasi kegiatan penebangan
berdasarkan data cutting test Jenis Sengon di KPH
Kediri Tahun 2019 sebesar 82% atau 0,82 (>0,70),
berdasarkan Hasil uji petik terhadap tebangan
cutting test pada Petak 7A RPH Jatirejo BKPH Pare
dengan kordinat S 070 48’ 32,23” E 1120 12’
08,22” pada nomor pohon 4210 dan nomor tebang
21 serta keliling 130 cm diperoleh hasil limbah
pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi
sebesar 59% dengan rincian Volume Taksasi
sebesar 0,239 m3 dan hasil volume tebangan
sebesar 0,14 m3, dan berdasarkan berdasarkan
hasil uji petik dokumen DK 316 dengan 10 sampling
pohon memberikan hasil limbah pemanfaatan
hutan minimal atau faktor eksploitasi rata-rata
sebesar 84% atau 0,84.
▪ Dengan demikian diperoleh rata-rata hasil limbah
pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi
Jenis Sengon KPH Kediri sebesar 75% (> 0,7),
namun mempertimbangkan hasil uji petik sebesar
59% atau 0,59 (<0,63), maka nilai FE yang diperoleh
adalah Sedang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 35 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen RTT
tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan
tebangan penjarangan (E) tahun 2018 dan 2019
untuk KP Pinus, KP jati dan KP Sengon berdasarkan
RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
▪ Implementasi penataan areal sebagian sesuai
dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah
disusun, luas tebangan A dan tanaman rutin, RTT
2018 luasan tebangan A2 sebesar 81,80% dan
tanaman rutin terdapat kesesuaian sebesar 91,28%
sedangkan untuk RTT 2019 luasan tebangan A2
terdapat kesesuaian 86,97% dan tanaman rutin
sebesar 70,42%.
▪ Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja RTT berupa penandaan pada seluruh batas
blok tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran putih
untuk Pinus) dan cat merah untuk Jati dan Sengon)
yang melingkar mengelilingi pohon batas dan 1
lingkaran warna putih (Pinus) dan merah (jati dan
sengon) di pohon terluar pada blok tebangan.
▪ Realisasi Tahun 2018 untuk volume tebangan total
sebesar 85,42% dan per jenis tebangan pada Jenis
Pinus sebesar 97,93% ( >70%), Jati sebesar
93,79% dan Sengon sebesar 84,15% dari rencana
tebangan tahunan (RTT Tebangan). Berdasarkan
hasil verifikasi dokumen dan lapangan, seluruh
lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK ▪ Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2018
berturut-turut dengan nilai liquiditas adalah sebesar
266% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 653% (>
150%), dan nilai Rentabilitas sebesar 32%. Adapun
hasil laporan keuangan sementara Tahun 2018
memberikan informasi bahwa nilai liquiditas adalah
sebesar 373% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar
1.051% (> 150%), dan nilai Rentabilitas sebesar
69%.
▪ Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2017 adalah “menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material”, sementara
untuk Tahun 2018 masih dalam proses
penyelesaian (un-audited).
▪ Realisasi alokasi dana KPH Kediri selama kurun
tahun 2017 dan 2018 terdapat kecenderungan
realisasi alokasi dana meningkat dari budget yang
direncanakan, yaitu 119,92 %, tahun 2017 dan
pada tahun 2018 sebesar 104,78%. Realisasi
terbesar tahun 2017 terletak pada pemenuhan
kewajiban kepada negara sebesar 171,73% dan
Tahun 2018 juga pada biaya pemenuhan kewajiban
kepada negara sebesar 211,35%.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 36 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Alokasi dana tahun 2017 dan 2018 di KPH Kediri
serta rata-rata selisih perbedaan alokasi dana yang
proporsional dapat diketahui sebesar 75,29%.
▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan kurang berjalan lancar namun sesuai
dengan tata waktu.
▪ Realisasi Modal KPH Kediri Tahun 2018 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar
98,98%.
▪ Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Kediri tahun 2018 sebesar 100% (
>70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2019 (s/d Bulan Februari 2019) belum ada
pelaksanaan
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan yang ada DPPL dan RPKH; dan
seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90%
dari yang seharusnya
▪ Kondisi kawasan dilindung yang berhutan mencakup
≥ 80%
▪ Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan
kawasan lindung kepada sebagian besar (>50%)
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar
hutan
▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL.
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
SEDANG ▪ Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh
jenis gangguan yang ada.
▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau Jenis
dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan
ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.
▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif)
dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan
yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
▪ Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan
sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen
perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan
baik.
▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang
memadai sesuai dengan ketentuan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 37 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi
kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan
air.
▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air dan
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya
pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang
hak pengelolaan.
▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang Hak Pengelolaan
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
c. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
d. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
NA Tidak ditemukan Flora yang dilindungi dan RTE di areal
sehingga tidak ada kegiatan pengelolaan flora yang
dilindungi dan RTE
Indikator 3.6 Pengelolaan
Fauna Untuk:
c. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
d. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik.
4. Sosial
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi
kawasan operasional perusaha-
an/pemegang hak pengelolaan
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen/
laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki mekanisme
penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan konflik batas kawasan yang
disepakati para pihak.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki mekanisme
mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat setempat dalam
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 38 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap
dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki bukti-bukti
tentang luas dan batas kawasan pemegang hak
pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat/setempat
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen
persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola
dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku..
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah memiliki dokumen
yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial
pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki mekanisme
yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban
sosial pemegang hak pengelolaan terhadap
masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki bukti lengkap
pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh
masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang
hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki bukti sebagian
(56,1 %) bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab
sosial terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti
rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil
antar para pihak
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah memiliki data dan
informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki mekanisme
yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen
rencana pemegang hak pengelolaan mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki bukti
implementasi sebagian (<50%) kegiatan peranserta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak
pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki bukti
dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang lengkap dan
terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4
Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen
mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 39 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki peta konflik
yang lengkap dan jelas serta didukung kesepakatan
dalam proses penyelesaian konflik.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki organisasi,
sumber daya manusia yang menangani resolusi
konflik serta memiliki sumber dana yang cukup untuk
mengelola konflik.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen
laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas
Indiaktor 4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkat-
an Kesejahteraan Tenaga Kerja.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan
▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah merealisasikan
sebagian besar (88,81%) rencana pengembangan
kompetensi bagi karyawan
▪ Perum Perhutani KPH Kediri memiliki dokumen
jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.
▪ Perum Perhutani KPH Kediri telah memiliki dokumen
tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI ▪ Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal
22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di
tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh
Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan
pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
▪ Areal kerja Auditee ditetapkan berdasarkan
Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani
Nomor: 890/Kpts/Dir/2013 tanggal 30 Agustus
2013 tentang Pembagian Kawasan pada KPH Kediri
dengan luas 117.332,10 Ha yang terdiri dari HP
seluas 79.403,4 Ha dan HL 37.928,70 Ha.
▪ Berdasarkan hasil telaah Peta Kawasan Hutan KPH
Kediri dengan Peta SK.395/Menhut II/2011, pada
kawasan hutan KPH Kediri tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan hutan
▪ Di lokasi Auditee terdapat kegiatan pinjam pakai
pada kawasan Hutan dengan total seluas 393,6256
Ha.
▪ Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di luar sektor
kehutanan kepada instansi terkait.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH untuk Kelas
Perusahaan (KP) Pinus Bagian Hutan BH Pace-Kediri,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 40 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
BH Tulungagung dan BH Trenggalek dengan luas
51.092,80 Ha dan Bagian Hutan Kampak-Karangan
dan Bagian Hutan Dongko dengan luas 37.651,50
Ha, KP Jati Bagian Hutan Bandung dengan luas
18.604,60 Ha dan KP Sengon Bagian Hutan Pare-
Besowo dengan luas 9.990,9 Ha dan telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Kehutanan, kecuali
RPKH Bagian Hutan Kampak-Karangan dan Bagian
Hutan Dongko masih disahkan oleh Direksi Perum
Perhutani Direktur Perencanaan & Pengelolaan
Hutan.
▪ Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2018
dan 2019 disusun secara self approval dengan
mekanisme KPH menyusun RTT mengacu pada
RPKH. RTT di buat oleh KKPH Kediri, dinilai oleh
PHW III Jombang dan disahkan oleh Kepala Divisi
Regional Jawa Timur melalui Kepala Biro
Perencanaan SDH dan Perusahaan atau Kepala
Departemen Perencanaan dan Pengembangan
Bisnis.
▪ Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan lampiran
peta.
▪ Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, peta Penutupan Lahan pada
kawasan dilindungi dan pada lampiran dokumen RTT
2018/2019 yaitu peta RTT dan peta micro planning
bidang tebangan dan keberadaa areal yang dilindungi
terbukti di lapangan.
▪ Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
▪ Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan
terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak
mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh
Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH untuk Kelas
Perusahaan (KP) Pinus Bagian Hutan BH Pace-Kediri,
BH Tulungagung dan BH Trenggalek dengan luas
51.092,80 Ha dan Bagian Hutan Kampak-Karangan
dan Bagian Hutan Dongko dengan luas 37.651,50 Ha,
KP Jati Bagian Hutan Bandung dengan luas 18.604,60
Ha dan KP Sengon Bagian Hutan Pare-Besowo dengan
luas 9.990,9 Ha dan telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Kehutanan, kecuali RPKH Bagian Hutan
Kampak-Karangan dan Bagian Hutan Dongko masih
disahkan oleh Direksi Perum Perhutani Direktur
Perencanaan & Pengelolaan Hutan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur melalui aplikasi SI-PNBP
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 41 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
secara Online. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas
yang berwenang..
▪ Hasil uji petik antara LHP yang diterbitkan dengan
Buku Ukur maupun Fisik kayu menunjukkan
kesesuaian.
▪ Hasil uji petik lapangan antara LHP yang diterbitkan
dengan tunggak kayu di petak tebangan menunjukan
kesesuaian dan masih dapat ditemukan
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI ▪ Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari
lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan
kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen
DKB/DK 304 untuk kayu bernomer/304b untuk kayu
tidak bernomor dan 304c Nota penerimaan
sementara untuk tujuan TPK dan dari TPK menuju
industry atau tujuan lainnya adalah dengan
menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil
Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui
aplikasi SIPUHH online.
▪ Hasil pemeriksaan antara dokumen LMKB dengan
SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang
hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.
Namun demikian Auditee menerapkan penandaan
pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada
SK Direksi Perum Perhutani Nomor:
114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan
pada tahun 2019, Auditee menerapkan penandaan
pada pada bontos ujung terkecil untuk sortimen AIII
menggunakan Barcode, yang penerapannya dilakukan
di TPK, sehingga dengan sistem tersebut kayu dapat
dilacak balak sampai ke petak tunggak.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI ▪ Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
ditetapkan dan berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
▪ Penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan Berita
Acara (BA) penerbitan SKSHHK. BAP penerbitan
SKSKB tidak tersedia karena Auditee tidak
melakukan pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen Surat Perintah
Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) atau Bukti Pembuatan Tagihan
Kementerian/Lembaga periode bulan Maret 2018
s/d Februari 2019 yang terbit melalui Sistem
Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Direktorat
Jenderal PHPL Kementerian LIngkungan Hidup Dan
Kehutanan.
▪ Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP dengan
volume sebanyak 49.019,744 M3 dengan PSDH yang
harus dibayar Rp. 536.050.578,- (lima ratus tiga
puluh enam juta lima puluh ribu lima ratus tujuh
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 42 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
puluh delapan rupiah) dan 2.822 SM dengan PSDH
yang harus dibayar adalah Rp. 3.725.040,- (tiga juta
tujuh ratus dua puluh lima empat puluh rupiah)
▪ Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank dan Kantor Pos Indonesia..
▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tariff yang berlaku yang mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor:
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim kayu
bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Not
Applicable
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81
tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau, maka verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicable (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Not
Applicable
Pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal
tetapi lewat jalur darat dengan menggunakan alat
angkut truck dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
3.4.1 Implementasi Tanda V-
Legal
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318)
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan
Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala
Badan Penanaman Modal selaku Administrator
Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/27/17.01/V/2011
ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2011
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 43 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala
Badan Penanaman Modal selaku Administrator
Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/27/17.01/V/2011
ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2011.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL
dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada
Instansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau
pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja
(PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3
serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam
implemntasi K3.
Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di
lapangan menunjukkan bahwa Peralatan K3 dan APD
tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi
dengan baik, para pekerja menggunakan APD saat
bekerja di lapangan.
Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan
kerja dalam bentuk F-K3-002 dan F-K3-003 yang
dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari
P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk
menekan angka kecelakaan kerja melalui program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR DPD
KPH Kediri masa bakti 2016 – 2019 dan Serikat
Pekerja Dan Pegawai Perhutani (SP2P) Untuk Periode
2018-2021.
Hasil wawancara dengan karyawan didapat informasi
bahwa dengan adanya sekar dan SP2P dapat
menyalurkan aspirasi karyawan terhadap managemen
dan selama ini belum ada masalah antara karyawan
dan pihak managemen
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan
Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P) periode
tahun 2016 sampai dengan 2020, dan telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 165/PHIJSK-
PK/PKB/VIII/2018 Tentang Perjanjian Kerja Bersama
Antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum
Perhutani) Dengan Serikat Karyawan Perhutani Dan
Serikat Pekerja Dan Pegawai Perhutani (SP2P).
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai Auditee periode Maret
2018 s/d Februari 2019 dan hasil wawancara dengan
tenaga kerja di lapangan, dan di kantor KPH, yaitu
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 44 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan karyawan dan pengurus SEKAR dan SP2P
tidak ada pekerja yang usianya di bawah umur.(di
bawah 18 tahun)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Total Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Kediri pada saat Penilikan Ketiga
Tahun 2019 sebesar 100%, pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka nilai
akhir kinerja PHPL KPH Kediri adalah “BAIK”.
D. KPH PASURAN
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah memiliki
dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap
sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan.
▪ Realisasi tata batas di KPH Pasuruan sudah 100 %
(temu gelang) dengan dengan panjang batas luar
(Pal B) 1,327,465,73 meter dan panjang batas
dalam (Pal E) 159,257.73 meter.
▪ Telah ada pengakuan terhadap eksistensi areal
kerja KPH Pasuruan berupa peraturan pemerintah
dan pensetujuan dari LMDH berupa perjanjian
kerjasama.
▪ Terhadap permasalahan konflik tenurial KPH
Pasuruan telah membuat rencana, monitoring
konflik tenurial dan ada upaya penyelesaian serta
ada penurunan tingkat atau luasan konflik tenurial.
▪ Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH
Pasuruan dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
Kawasan hutan KPH Pasuruan tidak ada perubahan
fungsi Kawasan, maka Verifier ini menjadi Not
Aplicable (NA)
▪ KPH Pasuruan telah mendata, monitoring, dan
melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah memiliki
dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan
kerangka PHL.
▪ Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi dan misi
perusahaan di KPH Pasuruan kepada karyawan dan
masyarakat setempat berupa berita acara
sosialisasi yang dilampiri surat undangan, resume
sosialisasi, daftar hadir dan dokumentasi
▪ Implementasi PHL KPH Pasuruan di lapangan hanya
sebagian yang telah sesuai dengan visi dan misi
yang ditetapkan Perum Perhutani.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 45 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK ▪ Ketersediaan tenaga teknis (Ganis) PHPL di KPH
Pasuruan pada tahun 2018 sudah tersedia pada
setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai
dengan jumlah minimal yang disyaratkan Perdirjen
PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24
November 2015
▪ Realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di KPH
Pasuruan pada tahun 2018 terealisasi 81 peserta
dari rencana 77 peserta atau terealisasi 105 % dari
rencana.
▪ Dokumen ketenagakerjaan di KPH Pasuruan
tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi, dan
penyajian umpan balik
mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan)
Pemegang Hak Pengelolaan.
BAIK ▪ Tersedia struktur organisasi dan Job description
yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah
disahkan oleh Direksi.
▪ KPH Pasuruan telah memiliki perangkat SIM dan
telah tersedia tenaga pelaksananya.
▪ Telah ada struktur organisasi SPI/internal auditor
yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan
telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh
tahapan kegiatan.
▪ Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis memori hasil
pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang
dilaksanakan oleh Manajemen KPH Pasuruan.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK ▪ Kegiatan penebangan pada RTT tahun 2018 di KPH
Pasuruan telah disosialisasikan dan mendapat
persetujuan dari masyarakat setempat.
▪ Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari
para pihak.
▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan PHBM di Perum Perhutani KPH
Pasuruan.
▪ Penetapan kawasan lindung di KPH Pausruan telah
disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari
LMDH yang terkena dampak
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK ▪ KPH Pasuruan telah memiliki dokumen rencana
jangka panjang sbb :
▪ RPKH Kelas Perusahaan Jati (luas 8.296,30 Ha)
Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31
Desember 2023, yang disahkan oleh Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang
Hendroyono, MM) a.n Menteri Kehutanan pada
tanggal 27 Desember 2013 dengan surat
keputusan nomor SK.6952/Menhut-
VI/BUHT/2013.
▪ RPKH Kelas Perusahaan Pinus (luas 23.692,50 Ha)
Jangka Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31
Desember 2024, yang disahkan oleh Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang
Hendroyono, MM) a.n Menteri Kehutanan pada
tanggal 31 Desember 2014 dengan surat
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 46 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
keputusan nomor SK.7811/Menhut-
VI/BUHT/2014.
▪ Rencana tebangan A pada kegiatan tahun 2018
pada dokumen RTT seluruhnya telah mengikuti
sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen
RPKH.
▪ Rencana tanaman rutin pada RTT tahun 2018 hanya
29,30 Ha yang direncanakan di dalam dokumen RTT
dari luas 36,90 Ha yang direncanakan dalam
dokumen RPKH. Sedangkan seluas 7,6 Ha lainnya
tidak direncanakan dalam RTT tanaman rutin tahun
2018 karena pada areal tersebut tidak terealisasi
tebangan A2 tahun sebelumnya, yakni pada petak
3H (0,9 Ha) dan petak 52B (6,7 Ha). Berdasarkan
kesesuaian lokasinya, lokasi (petak/anak petak)
tanaman rutin telah sesuai dengan yang direncakan
dalam RPKH.
▪ Rencana tebangan A pada kegiatan tahun 2019,
hanya sebagian yang direncanakan dalam dokumen
RTT yakni hanya seluas 16,00 Ha dari 32,00 Ha yang
direncakan dalam RPKH. Hal tersebut karena
mengikuti realisasi tebangan A2 pada RTT tahun
sebelumnya. Namun berdasarkan kesesuaian
lokasinya, lokasi (petak/anak petak) yang
direncanakan dalam RTT telah sesuai dengan yang
direncakan dalam RPKH.
▪ Rencana tanaman rutin pada kegiatan tahun 2019,
hanya sebagian yang direncanakan dalam dokumen
RTT yakni hanya seluas 26,50 Ha dari 34,20 Ha yang
direncakan dalam RPKH. Sedangkan seluas 7,7 Ha
lainnya yang direncanakan dalam dokumen RPKH
tidak direncanakan dalam RTT tanaman rutin tahun
2018 karena pada areal tersebut tidak terealisasi
tebangan A2 tahun 2018, yakni pada petak 8A (4,90
Ha) dan sebagian pada petak 57B (2,80 Ha). Namun
berdasarkan kesesuaian lokasinya, lokasi
(petak/anak petak) yang direncanakan dalam RTT
telah sesuai dengan yang direncakan dalam RPKH.
▪ Seluruh tanda batas petak baik batas antar petak,
batas antara petak dengan wilayah desa (non
kawasan), maupun tanda batas antar anak petak
masih terpelihara dengan baik sehingga masih
dapat ditemukan dan terlihat jelas di lapangan.
Demikian pula berdasarkan laporan hasil monitoring
per triwulan pada periode tahun 2018 seluruh pal
batas petak masih terpelihara dengan baik.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK ▪ KPH Pasuruan memiliki data potensi tegakan per
kelas hutan untuk masing-masing Kelas Perushaan
(KP) berdasarkan hasil risalah hutan yang tersaji
dalam dokumen Model PDE-2.
▪ Perhitungan etat selama periode pengusahaan telah
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam naskah
RPKH dan dirinci pada dokumen PDE-6 (volume
pada umur tebang rata-rata sebelum uji etat), PDE-
7(volume pada umur tebang rata-rata pada
pengujian terakhir), dan PDE-8 (Daftar perhitungan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 47 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
jangka waktu penebangan kumulatif dari hasil
pengujuan terakhir). Perhitungan etat tersebut
dihitung berdasarkan hasil risalah hutan dan
dengan menggunakan alat bantu berupa Tabel
Volume “Wolf van Wolving / W v W”.
▪ Sebagai data pendukung dalam pembuatan tabel
volume lokal, KPH Pasuruan juga sudah membuat
Petak Ukur Permanen (PUP) yang dibuat secara
tersebar di seluruh BKPH dan mewakili masing-
masing Kelas Perusahaan (KP Jati dan KP Pinus).
Jumlah PUP yang sudah dibuat di KPH Pasuruan
adalah sebanyak 49 plot
▪ KPH Pasuruan telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang diperbolehkan pada RPKH jangka
perusahaan. Rencana pengaturan tebangan
berdasarkan hasil perhitungan etat tertuang di
dalam lampiran RPKH pada PDE-8, dan dirinci pada
PDE 10 dan 13.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK ▪ KPH Pasuruan telah memiliki dokumen Prosedur
Kerja yang lengkap untuk setiap tahapan kegiatan
sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan
(THPB).
▪ Bukti penerapan (implementasi) Prosedur Kerja
pada setiap kegiatan tahapan sistem silvikultur
diantaranya dibuktikan dengan adanya Surat
Perintah Kerja (SPK) untuk setiap pelaksanaan
kegiatan, serta adanya Berita Acara Pemeriksaan
setiap hasil kegiatan sebagai alat kontrol
kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan
dengan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan
hasil wawancara dan observasi lapangan,
khususnya impelementasi pada kegiatan
persemaian untuk jenis rimba (pinus), penanaman
sengon, penebangan pinus, dan penyadapan getah
pinus, secara umum untuk kegiatan-kegiatan
tersebut telah sesuai dengan Prosedur Kerja yang
ditetapkan. Untuk kegiatan penebangan,
implementasi di lapangan dalam hal penandaan
nomor batang telah menggunakan sistem barcode,
sedangkan hal tersebut belum terakomodir dalam
dokumen Prosedur Kerja terkait Pemanenan Jati.
Namun untuk hal tersebut telah diakomdir dalam
Manual Book Barcode Kayu Tebangan yang
merupakan lampiran dari surat Direktur Operasi No.
0897/054.3/OPS/DIR/2018 tanggal 27 Desember
2018 perihal Barcoding Pada Kayu Stock Opname
Tahun 2018 dan Surat Kepala Divisi Regional Jawa
Timur No. 1174/053.1/DIVRE
JATIM/PERHUTANI/2018 tanggal 27 Desember
2018 perihal Pelaksanaan Barcoding Pada Kayu
Stock Opname Tahun 2018.
▪ Rata-rata potensi tebangan A berdasarkan RPKH
dalam bagan tebang Pada Kelas Perusahaan Jati
adalah sebesar 70,08 m3/Ha ; sedangkan pada
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 48 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kelas Perusahaan Pinus adalah sebesar 210.27
m3/Ha.
▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan tanaman tahun ke-
3 tahun 2018 (untuk tanaman tahun 2016) rata-
rata persentase tumbuh tanaman pokok untuk
seluruh jenis adalah sebesar 89,3%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK ▪ KPH Pasuruan telah memiliki Prosedur Kerja yang
menjelaskan prosedur pemanfaatan hutan ramah
lingkungan, yaitu pada PK-SMPHT.05-007 (Tebang
Habis Jati) dan PK-SMPHT.05-008 (Pemanenan
Kayu Tebang Habis Jenis Rimba)
▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada tahap pra penebangan, proses penebangan,
dan pasca penebangan.
▪ Faktor Eksploitasi (FE) KPH Pasuruan = 0,95 (> 0,7)
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK ▪ Tersedia dokumen RTT tebang habis (A), tebangan
pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E)
tahun 2018 dan 2019 yang disusun berdasarkan
RPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
▪ Peta lokasi tebangan A dan lokasi penanaman
tanaman rutin terdapat kesesuaian antara peta RTT
tahun 2018 dan 2019 dengan rencana dalam
dokumen RPKH.
▪ Penandaan batas areal tebangan dan pembagian
blok tebangan dilakukan bersamaan pada saat
kegiatan teresan dilakukan, yakni 2 tahun sebelum
penebangan (T-2). Penadaan tersebut dilaksanakan
berdasarkan SPK Teresan yang dikeluarkan oleh
Administratur KPH yang dilampiri dengan peta kerja
skala 1 : 10.000.
▪ Pemeriksaan batas-batas rencana areal tebangan
dan batas pembagian blok tebangan, serta
persiapan-persiapan lainnya dilakukan 1 (satu)
tahun sebelum pelaksanaan tebangan dilakukan,
dan dilaksanakan berdasarkan SPK Persiapan
Tebang Habis yang dikeluarkan oleh Administratur
KPH yang dilampiri dengan peta kerja skala 1 :
10.000.
▪ Total rencana produksi untuk tahun 2018 untuk
seluruh jenis tebangan (A, B, dan E) dan seluruh
jenis tanaman adalah sebanyak 12.260,43 m3 dari
luas areal tebangan seluas 465,30 Ha, dengan
realisasi produksi sebanyak 11.052,90 m3
(90,15%). Lokasi panen sesuai dengan RTT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
BAIK ▪ Berdasarkan DRAFT laporan keuangan akuntan
publik Perum Perhutani Divre Jawa Timur, kondisi
kesehatan finansial Perum Perhutani Divre Jawa
Timur tahun 2018 terkategiro “sehat” dengan nilai
rentabilitas sebesar 69% (positif) yang menunjukkan
bahwa dari investasi yang ditanamkan telah
menghasilkan laba ; dengan nilai liquiditas sebesar
373% dan nilai solvabilitas sebesar 1.051% yang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 49 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan hutan-hutangnya baik hutang jangka
panjang maupun hutang jangka pendek.
▪ Namun demikian, karena dokumen laporan
keuangan Perum Perhutani Divre Jawa Timur masih
bersifat DRAFT, sehingga belum diterbitkan surat
pernyataan dari akuntan publik terkait dengan opini
akuntan publik terhadap laporan keuangan yang
disajikan, maka belum ada pernyataan akuntan
publik terkait opini laporan keuangan Perum
Perhutani Divre Jawa Timur.
▪ Persentase realisasi biaya pengusahaan hutan KPH
Pasuruan untuk kegiatan tahun 2018 adalah
sebesar 87,73%.
▪ Berdasarkan data rencana dan realisasi biaya
pengusahaan hutan tahun 2018, terdapat
perbedaan realisasi alokasi anggaran dari yang
direncanakan sebesar 41,2%.
▪ Berdasarkan persentase realisasi kegiatan untuk
seluruh kegiatan selama periode tahun 2018,
terealisasi sebesar 87,73% dari yang direncanakan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan
untuk kegiatan selama periode tahun 2018
terkategori lancar.
▪ Persentase realisasi biaya untuk kegiatan
penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan
selama tahun 2018 adalah sebesar 72,09% dari
rencana sebesar Rp 2.615.205.234.
▪ Realisasi penanaman untuk tanaman rutin dan
tanaman pembangunan selama periode tahun
2018, terealisasi 93,97%
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK ▪ Luas kawasan lindung yang dialokasikan sesuai
dengan dokumen DPPL dan mengalami
peningkatan luas dalam dokumen RPKH dan
seluruh kawasan perlindungan di lapangan sesuai
dengan kondisi biofisik dan fungsinya.
▪ Kawasan lindung telah dilakukan penataan 100%
dengan tanda batas berupa markir (tanda dalam
kawasan) dan pal (tanda luar kawasan).
▪ Kondisi kawasan lindung (Hutan lindung dan
Kawasan Perlindungan) yang berhutan di KPH
Pasuruan adalah seluas 12.148,1 Ha (85,97%) >
80%.
▪ Jumlah LMDH yang memiliki dan berdekatan
dengan kawasan perlindungan sejumlah 155 LMDH
dan telah dilakukan sosialisasi atau sebesar 100%.
▪ Seluruh kawasan lindung (Hutan Lindung dan
Kawasan Perlindungan) di KPH Pasuruan telah
terdapat kegiatan pengelolaan dan terdapat
laporan implementasi yang sesuai dengan
dokumen rencana kelola lingkungan tahunan (RTT).
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 50 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK ▪ Auditee telah memiliki prosedur kerja yang
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
▪ Tersedia personil perlindungan dan pengamanan
hutan yaitu personil damkarhutla, polter dan
polhutmob di setiap BKPH dan RPH serta kualifikasi
personil sudah mendapatkan pelatihan secara
internal dan external.
▪ Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan
melalui tindakan preemptif, preventif dan represif
dengan mempertimbangkan seluruh jenis
gangguan yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL/RPL)
▪ Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
dengan jumlah dan kualifikasi Ganis PHPL BINHUT
sudah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor :
P.16/PHPL-IPHH/2015.
▪ Auditee telah memiliki rencana pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang
dalam dokumen DPPL (RKL) dan telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dijelaskan dalam laporan
pelaksanaan RKL/RPL tahun 2018.
▪ Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang
dalam dokumen DPPL (RPL) tetapi hanya sebagian
yang diimplementasikan.
▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air, serta ada
upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal KPH
Pasuruan, tetapi referensi belum mengacu kepada
peraturan terbaru.
▪ Terdapat implemen-tasi identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik (HCVF) yang
terdapat di areal kerja
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 51 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat
diareal KPH Pasuruan.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal KPH Pasuruan.
▪ Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan endemik yang terdapat
di areal KPH Pasuruan.
Indikator 3.6 Pengelolaan
Fauna Untuk:
e. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
f. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat diareal KPH Pasuruan.
▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat diareal KPH Pasuruan.
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species
fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic yang terdapat di
areal KPH Pasuruan.
4. Sosial
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi
kawasan operasional perusaha-
an/pemegang hak pengelolaan
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/ , identifikasi
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas
kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal,
lengkap dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki bukti-
bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang
hak pengelolaan dengan batas kawasan yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki dokumen
persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola
dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku..
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah memiliki
dokumen yang lengkap menyangkut tanggung
jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
mekanisme yang lengkap & legal tentang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 52 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki bukti
lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada
seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki sebagian
(minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil
antar para pihak
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki data dan
informasi yang lengkap dan jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
mekanisme yang legal,lengkap dan jelas mengenai
peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki dokumen
rencana pemegang hak pengelolaan mengenai
kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki bukti
implementasi sebagian (<50%) kegiatan
peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki bukti
dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap
dan terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4
Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki dokumen
mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas,
baik menyangkut konflik dengan berbagai pihak,
penangan kasus sosial masyarakat dan hubungan
para pihak serta penanganan tindakan keamanan.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki peta
konflik yang lengkap dan jelas
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki
organisasi, sumber daya manusia serta memiliki
sumberdana yang cukup untuk mengelola konflik
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki dokumen
laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 53 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indiaktor 4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkat-
an Kesejahteraan Tenaga
Kerja.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah
merealisasikan seluruh hubungan industrial
dengan seluruh karyawan
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah
merealisasikan seluruh rencana pengembangan
kompetensi bagi karyawan
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan memiliki dokumen
jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.
▪ Perum Perhutani KPH Pasuruan telah memiliki
dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI ▪ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tanggal
22 Oktober 2010 Perusahaan Umum Kehutanan
Negara atau disingkat Perum Perhutani
▪ Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30
Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.417/Kpts-
II/1999 tanggal 15 Juni 1999. SK tersebut
mengalami perubahan sesuai dengan SK Nomor :
395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan Nomor : 417/Menhut-II/1999
tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas
1.357.206,30 Ha.
▪ Pembagian luas kawasan KPH Pasuruan
berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani
Nomor : 896/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus
2013 tentang Pembagian Kawasan Pada Kesatuan
Pemangkuan Hutan Pasuruan. Berdasarkan SK
tersebut luas KPH Pasuruan seluas 31.970,00 Ha.
▪ Terdapat SK Revisi terkait Pembagian Hutan di KPH
Pasuruan berdasarkan Surat Direkski Perum
Perhutani Nomor : 342/KPTS/DIR/2019 tentang
Pembagian Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan
Hutan Pasuruan tanggal 26 Maret 2019.
Berdasarkan SK revisi tersebut luas KPH Pasuruan
menjadi seluas 31.988,80 Ha
▪ Hasil overlay Peta Lampiran Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.359/Menhut--II/2004 tanggal 1 Oktober 2004
dengan Peta Lampiran Keputusan Direksi Perum
Perhutani Nomor : 896/KPTS/DIR/2013 tanggal
30 Agustus 2013 dan perubahannya Surat Direkski
Perum Perhutani Nomor : 342/KPTS/DIR/2019,
tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada
areal KPH Pasuruan.
▪ Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di luar sektor
kehutanan kepada instansi terkait.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 54 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Pinus Bagian Hutan Pacet,
Penanggungan, Tosari, Nongkojajar dan Tretes,
seluas 23.692,50 Ha, Jangka Perusahaan 1
Januari 2015 s/d 31 Desember 2024. Dokumen
RPKH tersebut telah mendapat pengesahan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7811/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 30 Desember 2014
tentang Persetujuan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu 10
(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2015 – 2024 Atas
Nama KPH Pasuruan Kelas Perusahaan Pinus (KP
Pinus) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati Bagian
Hutan Jatirejo, seluas 8.296,30 Ha, Jangka
Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31 Desember
2023. Dokumen RPKH tersebut telah mendapat
pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.6952/Menhut-
VI/BUHT/2013 tanggal 27 Desember 2013
tentang Persetujuan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu 10
(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014 – 2023 Atas
Nama KPH Pasuruan Kelas Perusahaan Jati (KP
Jati) Perum Perhutani Unit III Jawa Timur.
▪ Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2018 dan 2019 yang disusun oleh petugas yang
berwenang.
▪ Dokumen RPKH dan RTT telah dilengkapi dengan
lampiran peta yang dibuat oleh Ganis Canhut
▪ Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang (Kawasan Perlindungan), Areal
perlindungan atau areal yang tidak boleh ditebang
telah tercantum dalam SK Direksi Perum Perhutani
Nomor : 896/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus
2013 tentang Pembagian Kawasan Pada Kesatuan
Pemangkuan Hutan Pasuruan dan SK Revisinya
yaitu SK Nomor : 342/KPTS/DIR/2019 tentang
Pembagian Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan
Hutan Pasuruan tanggal 26 Maret 2019.
▪ Bukti implementasi pengelolaan kawasan lindung
di lapangan, untuk setiap BKPH terlihat jelas di
lapangan dan sesuai dengan yang tercantum
dalam peta
▪ Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
▪ Posisi blok/petak tebangan telah benar sesuai
yang telah ditetapkan dan terbukti dilapangan.
Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP
yang dikembangkan oleh Auditee.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 55 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI ▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Pinus Bagian
Hutan Pacet, Penanggungan, Tosari, Nongkojajar
dan Tretes, seluas 23.692,50 Ha, Jangka
Perusahaan 1 Januari 2015 s/d 31 Desember
2024. Disusun oleh Seksi Perencanaan Hutan
(SPH) Dokumen RPKH tersebut telah mendapat
pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.7811/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 30
Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu
10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2015 – 2024
Atas Nama KPH Pasuruan Kelas Perusahaan Pinus
(KP Pinus) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Timur.
▪ Dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati Bagian
Hutan Jatirejo, seluas 8.296,30 Ha, Jangka
Perusahaan 1 Januari 2014 s/d 31 Desember
2023. Dokumen RPKH tersebut telah mendapat
pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.6952/Menhut-
VI/BUHT/2013 tanggal 27 Desember 2013
tentang Persetujuan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu 10
(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014 – 2023 Atas
Nama KPH Pasuruan Kelas Perusahaan Jati (KP
Jati) Perum Perhutani Unit III Jawa Timur.
▪ Seluruh dokumen RPKH disusun dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang dan disusun mengacu
peraturan yang berlaku serta telah dilengkapi
dengan lampiran Peta
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah
di– LHP-kan
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku
ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK
316. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang melalui aplikasi SIPUHH Online.
▪ Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen LHP
yang diterbitkan secara online oleh operator yang
ditunjuk, dengan jumlah LHP sebanyak 249 Set
dengan volume 11.069,826 M3 yang terdiri dari
11.055,300 M3 untuk jenis rimba dan 14,526 M3
untuk jenis jati, serta kayu bakar sebanyak 34,000
SM.
▪ Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
LHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI ▪ Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari
lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan
kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB
dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya
adalah dengan menggunakan dokumen Surat
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 56 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang
diterbitkan secara online.
▪ Hasil uji petik persediaan kayu pada LMKB dengan
SKSHHK yang diterbitkan hasilnya sesuai.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI ▪ Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
(yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
▪ Selama periode Maret 2018 – Februari 2019
dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK
Pandaan : Jumlah SKSHHK 490 Set dengan volume
4.319,710 M3 untuk kayu bulat jenis rimba; TPK
Pohjejer : Jumlah SKSHHK 10 Set dengan volume
55,014 M3 untuk jenis jati, dan 312 set dengan
volume 5.038,420 M3; TPK Mandaran : Jumlah
SKSHHK 4 set dengan volume 7,463 M3 untuk
jenis Jati dan, 138 set dengan volume 1.124,480
M3 untuk jenis rimba.
▪ Dalam penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan
Berita Acara penerbitan SKSHHK.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI ▪ Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIMPONI) dimana Bukti Pembuatan
Tagihan (BPT) berupa kode billing dan tanggal
berlaku secara otomatis akan muncul apabila
Auditee telah meng approve LHP.
▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa
tagihan yang tertera dalam dokumen BPT telah
sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada
tarif yang berlaku.
▪ Selama periode Maret 2018 – Februari 2019
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP untuk
jenis kayu jati sebanyak 14,526 M3 dan PSDH yang
harus dibayar Rp 908.928,-, untuk jenis rimba yang
di LHPkan sebanyak 11.055,300 M3 dan PSDH
yang harus dibayarkan sebanyak Rp.
117.484.488,-, sedangkan untuk kayu bakar
sebanyak 34,000 SM dengan PSDH yang harus
dibayarkan sebanyak Rp. 44.880,-
▪ Auditee telah melunasi seluruh tagihan PSDH untuk
jenis kayu jati PSDH yang harus dibayar Rp
908.928,-, untuk jenis rimba PSDH yang harus
dibayarkan sebanyak Rp. 117.484.488,-,
sedangkan untuk kayu bakar PSDH yang harus
dibayarkan sebanyak Rp. 44.488,-., dibuktikan
dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Bukan
Pajak dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank
Mega
▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukutan dan
dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku mengacu
pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 57 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tanggal
19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga
Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Not
Applicable
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81
tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau, maka verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicable (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Not
Applicable
Pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal
tetapi lewat jalur darat dengan menggunakan alat
angkut truck dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
3.4.1 Implementasi Tanda V-
Legal
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318). Bentuk dan
ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur An. Gubernur Jawa Timur
selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
Nomor : P2T/13/17.01/V/2011 tanggal 05 Mei
2011 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Pasuruan.
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI ▪ Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur An. Gubernur Jawa
Timur selaku Administrator Pelayanan Perizinan
Terpadu Nomor : P2T/13/17.01/V/2011 tanggal
05 Mei 2011 tentang Persetujuan Kelayakan
Lingkungan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
KPH Pasuruan.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 58 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan telah dilaporkan kepada intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Kerja
(PK) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta
ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam
implemntasi K3
▪ Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa
peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) tersedia
di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi
dengan baik. Para pekerja juga telah menggunakan
APD saat bekerja di lapangan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang
dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) kepada
Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang.
▪ Berdasarkan laporan kecelakaan kerja bulan Maret
2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 dilokasi
KPH Pasuruan tidak terdapat kejadiaan
kecelakaan kerja. (Nihil).
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR
lingkup KPH Pasuruan dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Musyawarah Daerah Serikat Karyawan
DPD KPH Pasuruan. Pengukuhan Susunan
Pengurus tersebut berdasarkan Surat Nomor :
047/D-SP/XI/DPW/2017 tanggal 12 November
2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan DPD
KPH Pasuruan Masa Bhakti 2017 – 2020.
▪ Hasil wawancara dengan karyawan, didapat
informasi bahwa dengan adanya SEKAR dapat
menyalurkan aspirasi karyawan terhadap
manajemen dan selama ini belum ada masalah
Antara karyawan dan pihak manajemen.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan
Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P)
periode tahun 2017 sampai dengan 2018. PKB
tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan RI sesuai dengn Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP
84/PHL/SK-PK/PKB/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai KPH Pasuruan
periode sampai dengan bulan Februari 2019 dan hasil
wawancara dengan tenaga kerja di lokasi tebangan,
tidak ada pekerja yang usianya di bawah umur.(di
bawah 18 tahun)
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 59 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Total Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Pasuruan pada saat Penilikan
Ketiga Tahun 2019 sebesar 100%, pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka
nilai akhir kinerja PHPL KPH Pasuruan adalah “BAIK”.
E. KPH TUBAN
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan
administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilakukan, yaitu :
▪ Dokumen legal perusahaan berupa PP No. 19
Tahun 1961, PP No. 2 Tahun 1978 tanggal 3
Februari 1978 dengan perubahan terakhir melalui
PP No. 72 Tahun 2010,
▪ Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan
No. 395/KPTS-II/2011 tanggal 21 Juni 2011
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 417/KPTS-
II/1999 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Seluas 1.357.206,30 Ha.
▪ Keputusan Direksi Perum Perhutani : Nomor:
883/KPTS/Dir/2013 tanggal 30 Agustus 2013
tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur total luas 28.602,50
Ha, terdiri dari HP seluas 28.202,20 dan HL seluas
400,30 Ha
▪ Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
341/KPTS.DIR/2019 tanggal 26 Maret 2019
tentang Pembagian Kawasan pada KPH Tuban
dengan luas 28.602,50 Ha, terdiri dari HP seluas
28.202,20 dan HL seluas 400,30 Ha..
▪ Peta Pembagian Kawasan Hutan KPH Tuban Terdiri
Dari Bagian Hutan Bogor, Kerek Dan Sedayulawas
Masuk Wilayah Kabupaten Tuban, Lamongan Dan
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Skala 1 :
100.000.
▪ Terjemahan Berita Acara Tata Batas (BATB) BH
Kerek, BH Bogor dan BH Sedayulawas tanggal 20
Desember 1930 dan peta
▪ Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.693/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013
tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap
Bagian Hutan Kerek, Petak 34 dan 35, Resort
Pemangkuan Hutan Senori, Bagian Hutan
Kesatuan Pemangkuan Hutan Merakurak,
Kesatuan Pemangkuan Hutan Tuban, Untuk Pabrik
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 60 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Semen Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk (Dahulu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk), Yang
Terletak Di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek,
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Seluas
60,084 Ha.
▪ NPWP KPH Tuban 01.001.652.5-648.006.
▪ Realisasi tata batas di KPH Tuban sudah temu
gelang (100%) yang dibuktikan dengan dengan
dokumen Proces Verbaal (PV) atau Berita Acara
Tata Batas (BATB) yang sudah mendapat
pengesahan sejak Tahun 1930.
▪ Setiap 10 tahun sekali dilakukan rekonstruksi
batas secara rutin dan setiap 3 bulan juga
dilakukan pemeriksaan batas yang dituangkan
dalam laporan triwulan.
▪ KPH Tuban telah mendapatkan pengakuan dari
para pihak atas eksistensinya dibuktikan dengan
PP No. 15 Tahun 1972 tanggal 22 Maret 1972
▪ Terdapat Berita Acara Kesepakatan Batas
Partisipatif Kawasan Hutan Dengan Batas Wilayah
Administrasi Desa yang ditandatangani oleh LMDH
di Wilayah KPH Tuban
▪ Terdapat permasalahan tenurial, namun demikian
terdapat dokumen rencana, monitoring konflik
tenurial dan ada upaya KPH Tuban untuk
menyelesaikan masalah tersebut dan terdapat
penurunan luasan konflik
▪ Hasil overlay peta Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 341/KPTS.DIR/2019 tanggal 26
Maret 2019 dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 menunjukan tidak
terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal
KPH Tuban.
▪ Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor
kehutanan pada kawasan KPH Tuban seluas
1.274,151 ha dan ada upaya Auditee untuk
mendata penggunaan tersebut dan melaporkan
pada instansi lain melalui Departemen
Perencanaan Divisi Regional Jawa Timur
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK ▪ Komitmen KPH Tuban dinyatakan secara tertulis
dalam Visi dan Misi Perum Perhutani yang secara
legal ditandatangani oleh Direktur Utama Perum
Perhutani melalui SK Direksi Perum Perhutani No.
1432/Kpts/Dir/2017 tanggal 16 Juni 2017. Visi
misi Perum Perhutani telah sesuai dengan
kerangka PHL
▪ KPH Tuban telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi
pada tingkat KPH, BKPH, RPH dan masyarakat yang
dibuktikan dengan adanya : Undangan, Resume,
dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir
pelaksanaan sosialisasi
▪ Implementasi pengelolaan hutan produksi lestari
baru sebagian yang telah sesuai dengan visi dan
misi perusahaan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 61 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK ▪ Realisasi pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL
terhadap syarat kecukupan menurut Peraturan
Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015
tanggal 24 November 2015 adalah 100 %
termasuk mencukupi sesuai dengan kebutuhan
yang dipersyaratkan.
▪ Peningkatan kompetensi SDM KPH Tuban tahun
2018 berdasarkan jenis pelatihan sebesar 100 %
dan berdasarkan jumlah peserta pelatihan adalah
99,61 %.
▪ KPH Tuban telah memiliki kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan, yang terdiri dari : Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), Data Tenaga Kerja, Laporan
Ketenagakerjaan, Data Peserta BPJS, Serikat
Pekerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi, dan
penyajian umpan balik
mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan)
Pemegang Hak Pengelolaan.
BAIK ▪ KPH Tuban telah memiliki struktur organisasi
berdasarkan SK No. 007/Kpts/Dir/2018 tanggal 2
Januari 2018, adapun Job description masih
menggunakan SK Direksi Perum Perhutani No.
143/Kpts/Dir/2017 tanggal 27 Februari 2017
sambil menunggu finalisasi di Perum Perhutani
pusat. Struktur organisasi KPH Tuban telah sesuai
dengan kerangka PHPL.
▪ KPH Tuban telah memiliki perangkat SIM dan telah
memiliki tenaga pelaksananya berdasarkan
Keputusan KKPH Tuban Nomor :
17/KPTS/TBN/Divre Jatim/2018 tanggal 4 Januari
2018 tentang Penetapan Personil Operator
komputer, Dan Petugas Kearsipan dan Keputusan
KKPH Tuban Nomor :
20/KPTS/TBN/DIVREJATIM/2018 tanggal 20
Januari 2018 tentang Operator Sipuhh Online
▪ Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor
Direksi Jakarta dan di Kantor Divisi regional Jawa
Timur sebagai perwakilan dan berjalan dengan
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
yang dilakukan setiap tahun sesuai PK
▪ Terdapat keterlaksanaan seluruh arahan/tindak
koreksi dari manajemen berbasis hasil laporan
audit internal berdasarkan Tanggapan Memori
Hasil Pemeriksaan (MHP) di KPH Tuban dan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Satuan Pengawasan Intern di KPH Tuban
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK ▪ Kegiatan RTT Tebangan Tahun 2019 yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
setempat telah mendapatkan persetujuan 100 %
dari para pihak pada 55 LMDH dan telah
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang
memadai.
▪ Kegiatan Penataan Batas KPH Tuban telah
dilaksanakan sejak tahun 1930 dan telah
mendapat persetujuan dari para pihak sebesar
100 %
▪ Kegiatan CSR/CD KPH Tuban telah disosialisasikan
kepada seluruh LMDH/Desa dan telah
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 62 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mendapatkan persetujuan sebesar 100 % dalam
proses dan pelaksanaannya dari 66 LMDH/Desa
▪ Terdapat 57 LMDH/Desa yang terkena kawasan
pelrindungan KPH Tuban. Seluruh LMDH telah
mendapatkan sosialisasi kawasan perlindungan
dan terdapat kesepakatan dari para pihak
desa/LMDH yang terkena dampak dalam proses
penetapan kawasan lindung sebesar 100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK ▪ KPH Tuban yang memiliki 1 (satu) jenis Kelas
Perusahaan yaitu KP Jati seluas 28.602,50 Ha
terdiri 3 (Tuga) Bagian Hutan (BH) meliputi BH
Bogor, BH Kerek, dan BH Sedayulawas.
▪ RPKH KP Jati KPH Tuban mengalami 2 kali revisi
yaitu Jangka awal RPKH KP Jati KPH Tuban Bagian
Hutan (BH) Kerek, BH Bogor dan BH Sedayulawas
Luas 28.602,5 Ha untuk Jangka Perusahaan 1
Januari 2010 s/d 31 Desember 2019 yang Disusun
oleh Kepala SPH I Bojonegoro (Gunardi, S.Hut/NPP.
1 000 303), Dinilai Oleh Kepala Biro Perencanaan
dan Pengembangan Usaha Malang (Ir. Yulianto,
MSi/NPP. 3 000 190), Mngetahui Kepala Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur (Ir. Miftahudin Afandi,
SF, SH, MH. 19550418 198203 1 004/NIP) dan
Disahkan Oleh Direksi Perum Perhutani Direktur
Perencanaan & Pengelolaan Hutan (Haryono
Kusumo)
▪ Revisi Ke-1 Revisi RPKH KP Jati KPH Tuban Periode
1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019 yang
disahkan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
7818/Menhut-VI/BUHT/2014 tanggal 31
Desember 2014 Tentang Persetujuan Revisi RPKH
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode
2010 – 2019 atas nama KPH Tuban Kelas
Perusahaan Jati (KP Jati) Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Timur.
▪ Revisi ke-2 Revisi RPKH KP Jati KPH Tuban Periode
1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2019 yang
disahkan melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
6961/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018
tanggal 27 Desember 2017 Tentang Persetujuan
Revisi RPKH Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)
Tahun Periode 2010 – 2019 Periode 2017 – 2019
atas nama KPH Tuban Kelas Perusahaan Jati (KP
Jati) BH Kerek, BH Bogor dan BH Sedayulawas
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
▪ Penyusunan RPKH KP Jati KPH Tuban berdasarkan
hasil risalah areal produksi efektif yang
realistis/benar yang dituangkan dalam dokumen
RPKH PDE-2 ( Register Risalah Hutan) serta
dilampiri Peta Kerja.
▪ Penataan areal kerja KPH Tuban di lapangan (blok
RTT dan compartment/petak) berdasarkan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 63 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kesesuaian antara luasan RTT 2018 dan RPKH
pada Tebangan A2 sebesar 100 % dan Tanaman
Rutin sebesar 100%, demikian pula kesesuaian
pada luasan RTT 2019 pada Tebangan A2 sebesar
100% dan Tanaman rutin sebesar 100%.
▪ Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak
sebanyak 8 pal petak (mewakili 20 Petak) KPH
Tuban yang terbuat dari batu maupun beton,
seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan
dapat dikenali di lapangan namun beberapa pal
perlu di cat kembali dan diperbaiki
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK ▪ KPH Tuban memiliki data potensi tegakan dalam
kelas hutan KP Jati yang menggambarkan kondisi
lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem
yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum
penyusunan RTT.
▪ KPH Tuban terdapat perhitungan etat pada KP Jati
yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan
(Tabel WvW) yang berlaku serta terdapat Analisis
pengukuran riap tegakan ke-1 baik untuk Jati pada
plot PUP tahun 2018.
▪ KPH Tuban telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2018 dan 2019 bahwa
rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan
etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam
RPKH KP Jati KPH Tuban BH Kerek, BH Bogor dan
BH Sedayulawas Jangka 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2019 Periode 1 Agustus 2017 s/d 31
Desember 2019
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK ▪ KPH Tuban memiliki SOP atau Prosedur Kerja (PK)
pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur
THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan)
secara lengkap yang meliputi Persemaian,
Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan
dan Pemanenan Hasil Hutan dan Isi SOP/Prosedur
Kerja sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku.
▪ Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Tuban yang meliputi
kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan
dan penjarangan namun sebagian kegiatan
pencapaiannyanya kurang dari 100%
▪ Potensi tegakan Jati berdasarkan bagan tebang
(PDE-9) RPKH KPH Tuban sebesar 95,74 m3/ha,
▪ Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman
dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian
hasil hutan di KPH Tuban melalui Hasil Evaluasi
Tanaman Tahun 2018 terhadap tanaman tahun
2016 (Tanaman Tahun III) diperoleh rata-rata
prosentase tumbuh tanaman pokok sebesar 86,30
%
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 64 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK ▪ KPH Tuban terdapat Prosedur kerja RIL tertuang
dalam PK Tebang Habis Jenis Jati dengan kode PK-
SMPHT-.05.007 yang berlaku efektif 5 April 2017
dan PK Tebang Habis Jenis Rimba (untuk Tanaman
Pengisi) dengan kode PK-SMPHT.05.008 tanggal
berlaku 13 April 2015.
▪ KPH Tuban telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan seluruh tahapan kegiatan pemanenan
hasil.hutan mulai dari tahap perencanaan,
persiapan kerja, pelaksanaan penebangan, dan
pasca penebangan.
▪ Faktor eksploitasi kegiatan penebangan
berdasarkan data cutting test Jenis Jati di KPH
Tuban Tahun 2019 sebesar 99% atau 0,99 (>0,70)
dan berdasarkan hasil uji petik terhadap tebangan
cutting test pada Petak 27 B RPH Sugihan BKPH
Kerek dengan kordinat S 060 48’ 44,0” E 1110 56’
30,6” pada nomor pohon 167 dan nomor tebang
55 serta keliling 113 cm diperoleh hasil limbah
pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi
sebesar 75% (0,75) dengan rincian Volume Taksasi
sebesar 0,702 m3 dan hasil volume tebangan
sebesar 0,525 m3.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH Tuban memiliki dokumen
RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B)
dan tebangan penjarangan (E) tahun 2018 dan
2019 untuk KP Jati berdasarkan RPKH yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
▪ Implementasi penataan areal sesuai dengan
rencana jangka panjang (RPKH) yang telah
disusun, pada RTT 2018 luasan tebangan A2
sebesar 100% dan tanaman rutin terdapat
kesesuaian sebesar 100%, demikian pula untuk
RTT 2019 luasan tebangan A2 terdapat kesesuaian
100% dan tanaman rutin sebesar 100%.
▪ Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja RTT berupa penandaan pada seluruh batas
blok tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran
merah yang melingkar mengelilingi pohon batas
dan 1 lingkaran warna putih di pohon terluar pada
blok tebangan.
▪ Realisasi volume tebangan total KPH Tuban Tahun
2018 sebesar 95% dan per jenis tebangan pada
Jenis Jati sebesar 93% dan Rimba sebesar 101%
dari rencana tebangan tahunan (RTT Tebangan)
dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan
serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
SEDANG ▪ Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2018
berturut-turut dengan nilai liquiditas adalah
sebesar 266% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar
653% (> 150%), dan nilai Rentabilitas sebesar
32%. Adapun hasil laporan keuangan sementara
Tahun 2018 memberikan informasi bahwa nilai
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 65 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
liquiditas adalah sebesar 373% (> 150%), nilai
Solvabilitas sebesar 1.051% (> 150%), dan nilai
Rentabilitas sebesar 69%.
▪ Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2017 adalah “menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material”, sementara
untuk Tahun 2018 masih dalam proses
penyelesaian (un-audited).
▪ Realisasi alokasi dana KPH Tuban selama kurun
tahun 2017 dan 2018 terdapat kecenderungan
realisasi alokasi dana menurun dari budget yang
direncanakan, yaitu 122,79 %, tahun 2017 dan
menurun pada tahun 2018 sebesar 101,27%.
Realisasi terbesar tahun 2017 terletak pada
pemenuhan kewajiban kepada negara sebesar
172,17% dan Tahun 2018 pada biaya pungutan
hasil hutan sebesar 138,75%.
▪ Alokasi dana tahun 2017 dan 2018 di KPH Tuban
serta rata-rata selisih perbedaan alokasi dana yang
proporsional dapat diketahui sebesar 42,50%.
▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan kurang berjalan lancar namun sesuai
dengan tata waktu.
▪ Realisasi Modal KPH Tuban Tahun 2018 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar
65,06%.
▪ Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Tuban tahun 2018 sebesar 100% (
>70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2019 (s/d Bulan Maret 2019) belum ada
pelaksanaan
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan DPPL dan RPKH; dan seluruhnya
sesuai dengan kondisi biofisiknya
▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥
90% dari yang seharusnya.
▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan sebesar
79,38%
▪ Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang
keberadaan kawasan lindung kepada sebagian
besar (>50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) sekitar hutan.
▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL.
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis
gangguan yang ada.
▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau Jenis
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 66 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan
ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.
▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif)
dengan mempertimbangkan seluruh jenis
gangguan yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
▪ Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan
sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen
perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan
baik.
▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang
memadai sesuai dengan ketentuan.
▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (RTT-RKL) dan
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya
sebagian yang diimplementasikan
▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang
besar dan penting terhadap tanah dan air.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan
▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang Hak Pengelolaan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 67 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
c. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
d. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan
▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan
Indikator 3.6 Pengelolaan
Fauna Untuk:
g. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
h. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan
endemik.
BAIK ▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan
▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan
▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik.
4. Sosial
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi
kawasan operasional perusaha-
an/pemegang hak pengelolaan
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen/
laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang hak pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki mekanisme
penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan konflik batas kawasan yang
disepakati para pihak.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki mekanisme
mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap
dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki bukti-bukti
tentang luas dan batas kawasan pemegang hak
pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat/setempat
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen
persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola
dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku..
BAIK
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah memiliki
dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki mekanisme
yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 68 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sosial pemegang hak pengelolaan terhadap
masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki bukti lengkap
pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh
masyarakat mengenai hak dan kewajiban
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki bukti
sebagian (63,6 %) bukti realisasi pemenuhan
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil
antar para pihak
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah memiliki data
dan informasi yang lengkap dan jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki mekanisme
yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen
rencana pemegang hak pengelolaan mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki bukti
implementasi sebagian (<50%) kegiatan peranserta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak
pengelolaan.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki bukti
dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang lengkap dan
terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4
Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen
mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki peta konflik
yang lengkap dan jelas serta didukung kesepakatan
dalam proses penyelesaian konflik.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki organisasi,
sumber daya manusia yang menangani resolusi
konflik serta memiliki sumber dana yang cukup
untuk mengelola konflik.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen
laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 69 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indiaktor 4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan Peningkat-
an Kesejahteraan Tenaga
Kerja.
BAIK ▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah merealisasikan
seluruh rencana pengembangan kompetensi bagi
karyawan
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN memiliki dokumen
jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.
▪ Perum Perhutani KPH TUBAN telah memiliki
dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI ▪ Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia
dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober
2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
▪ Areal kerja Auditee ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor:
883/KPTS/Dir/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 DAN
SK terbaru yaitu berdasarkan Keputusan Direksi
Perum Perhutani No.341/KPTS.DIR/2019 tanggal
26 Maret 2019 tentang Pembagian Kawasan Pada
KPH Tuban dengan luas 28.602,50 Ha, terdiri dari
HP seluas 28.202,20 Ha dan HL seluas 400,30 Ha
▪ Hasil telaah Peta Kawasan Hutan KPH Tuban
dengan Peta SK.395/Menhut II/2011, pada
kawasan hutan KPH Tuban tidak terdapat
perubahan fungsi kawasan hutan.
▪ Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan kepada instansi terkait
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati Bagian Hutan (BH) Kerek, BH Bogor
dan BH Sedayulawas luas 28.602,5 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2019 disahkan Oleh Direksi Perum
Perhutani Direktur Perencanaan & Pengelolaan
Hutan.
▪ Tersedia Dokumen Revisi RPKH tahun 2015 Jangka
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2010 – 2019,
Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019
Kelas Perusahaan Jati telah disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 70 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kehutanan Nomor: SK. 7818/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014.
▪ Tersedia Dokumen Revisi RPKH tahun 2017, untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2019 Periode 1 Agustus 2017 s/d 31
Desember 2019 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK. 6961/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 27 Desember
2017
▪ Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2018 dan 2019 yang disusun oleh petugas yang
berwenang.
▪ Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan
lampiran peta.
▪ Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, peta Penutupan Lahan pada
kawasan dilindungi dan pada lampiran dokumen
RTT 2018/2019 yaitu peta RTT dan peta micro
planning bidang tebangan dan keberadaa areal yang
dilindungi terbukti di lapangan.
▪ Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
▪ Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan
terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak
mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh
Auditee
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati Bagian Hutan (BH) Kerek, BH Bogor
dan BH Sedayulawas luas 28.602,5 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2019 disahkan Oleh Direksi Perum
Perhutani Direktur Perencanaan & Pengelolaan
Hutan.
▪ Tersedia Dokumen Revisi RPKH tahun 2015 Jangka
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2010 – 2019,
Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019
Kelas Perusahaan Jati telah disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK. 7818/Menhut-
VI/BUHT/2014 tanggal 31 Desember 2014.
▪ Tersedia Dokumen Revisi RPKH tahun 2017, untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2019 Periode 1 Agustus 2017 s/d 31
Desember 2019 yang disahkan melalui Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK. 6961/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 27 Desember
2017
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 71 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah
di– LHP-kan
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur melalui aplikasi SI-PNBP
secara Online. LHP dibuat dan disahkan oleh
petugas yang berwenang..
▪ Hasil uji petik antara LHP yang diterbitkan dengan
Buku Ukur maupun Fisik kayu menunjukkan
kesesuaian.
▪ Hasil uji petik lapangan antara LHP yang diterbitkan
dengan tunggak kayu di petak tebangan
menunjukan kesesuaian dan masih dapat
ditemukan
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI ▪ Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari
lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan
kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen
dokumen DKB/DK 304 untuk kayu bernomer/304b
untuk kayu tidak bernomor dan 304c Nota
penerimaan sementara untuk tujuan TPK dan dari
TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah
dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan
Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan
melalui aplikasi SIPUHH online.
▪ Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB
dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang
hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.
Namun demikian Auditee menerapkan penandaan
pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu
kepada SK Direksi Perum Perhutani Nomor:
114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan
pada tahun 2019, Auditee menerapkan penandaan
pada pada bontos ujung terkecil untuk sortimen AIII
menggunakan Barcode, yang penerapannya
dilakukan di TPK, sehingga dengan sistem tersebut
kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tunggak.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI ▪ Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
▪ Penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan Berita
Acara (BA) penerbitan SKSHHK. BAP penerbitan
SKSKB tidak tersedia karena Auditee tidak
melakukan pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI ▪ Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIPNBB-SIMPONI) dimana Bukti
Pembuatan Tagihan (BPT) berupa kode billing dan
tanggal berlaku secara otomatis akan muncul
apabila Auditee telah meng approve LHP.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 72 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa
tagihan yang tertera dalam dokumen BPT telah
sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada
tariff yang berlaku.
▪ Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank dan Kantor Pos Indonesia..
▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan
dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku yang
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Nomor:
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Not
Applicable
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81
tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau, maka verifier ini masuk dalam kategori
Not Applicable (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Not
Applicable
Pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal
tetapi lewat jalur darat dengan menggunakan alat
angkut truck dan mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
3.4.1 Implementasi Tanda V-
Legal
MEMENUHI ▪ Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-
Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-
Legal dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan
lampirannya pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan.
Auditee juga menggunakan tanda V-Legal pada
dokumen Kwitansi, Bon Penjualan (BP) dan kontrak
(318)
▪ Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan
Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala
Badan Penanaman Modal selaku Administrator
Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor :
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 73 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
P2T/29/17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2011.
▪ Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI ▪ Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor: P2T/29/17.01/V/2011 ditetapkan di
Surabaya pada tanggal 24 Mei 2011,.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada
intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
MEMENUHI ▪ Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau
pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja
(PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3
serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam
implemntasi K3.
▪ Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di
lapangan menunjukkan bahwa Peralatan K3 dan
APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat
berfungsi dengan baik, para pekerja menggunakan
APD saat bekerja di lapangan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan
kerja dalam bentuk F-K3-002 dan F-K3-003 yang
dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari
P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk
menekan angka kecelakaan kerja melalui program
K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR DPD
KPH Tuban masa bakti 2019 – 2022 berdasarkan
Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Serikat
Karyawan Perum Perhutani Jawa Timur Nomor:
005/D-SP/III/DPW/2019 tanggal 23 Maret 2019 dan
Serikat Pekerja Dan Pegawai Perhutani (SP2P) Untuk
Periode 2017 - 2020 telah dikukuhkan berdasarkan
Keputusan Ketua DPD SP2P Jawa Timur Nomor:
15/DPD/SP2P/JATIM/2017 tanggal 29 November
2017
Hasil wawancara dengan karyawan didapat informasi
bahwa dengan adanya SEKAR dapat menyalurkan
aspirasi karyawan terhadap managemen dan selama
ini belum ada masalah antara karyawan dan pihak
managemen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 74 dari 80
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan
Serikat Karyawan Perhutani (SEKAR PERHUTANI) dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P)
periode tahun 2016 sampai dengan 2020, dan telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial
Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor:
165/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2018 Tentang Perjanjian
Kerja Bersama Antara Perusahaan Umum Kehutanan
Negara (Perum Perhutani) Dengan Serikat Karyawan
Perhutani Dan Serikat Pekerja Dan Pegawai
Perhutani (SP2P)..
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai Auditee periode
Maret 2018 s/d Februari 2019 dan hasil wawancara
dengan tenaga kerja di lokasi tebangan, dan di kantor
KPH, yaitu dengan karyawan dan pengurus SEKAR
dan SP2P tidak ada pekerja yang usianya di bawah
umur.(di bawah 18 tahun)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Total Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Tuban pada saat Penilikan Ketiga
Tahun 2019 sebesar 98,4%, pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka nilai
akhir kinerja PHPL KPH Tuban adalah “BAIK”.
5. Perhitungan Nilai Kematangan/Bobot Indikator KPH Contoh Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Timur.
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematang
an/ Bobot
Indikator
Pra
sya
rat
1.1 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
1.2 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
1.3 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 2 3
KPH KEDIRI 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 75 dari 80
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematang
an/ Bobot
Indikator
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 14 15 93.00% BAIK 3
1.4 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
1.5 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
Pro
du
ksi
2.1 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
2.2 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
2.3 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
2.4 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 76 dari 80
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematang
an/ Bobot
Indikator
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
2.5 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 88.89% BAIK 3
2.6 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 2 3
Jumlah 14 15 93,00% BAIK 3
Ek
olo
gi
3.1 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
3.2 KPH LAWU Ds 2 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 14 15 93.00% BAIK 3
3.3 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 14 15 100.00% BAIK 3
3.4 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 77 dari 80
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematang
an/ Bobot
Indikator
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
3.5 KPH LAWU Ds 0 0
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 0 0
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 9 9 100.00% BAIK 3
3.6 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
So
sia
l
4.1 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
4.2 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
4.3 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
4.4 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 78 dari 80
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematang
an/ Bobot
Indikator
4.5 KPH LAWU Ds 3 3
KPH BONDOWOSO 3 3
KPH KEDIRI 3 3
KPH PASURUAN 3 3
KPH TUBAN 3 3
Jumlah 15 15 100.00% BAIK 3
Proses penentuan nilai akhir kinerja PHPL Divisi Regional dilakukan setelah dilakukan
penghitungan nilai akhir setiap KPH Contoh. Nilai Kematangan Indikator Divisi Regional
merupakan penjumlahan Nilai Kinerja Indikator KPH Contoh dibagi dengan penjumlahan
kemungkinan Nilai Maksimal Indikator KPH Contoh yang secara rinci telah disajikan pada
tabel diatas. Berdasarkan data pada tabel diatas selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai
Kinerja Indikator PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang disajikan pada
tabel dibawah ini.
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Hak
Pengelolaan BAIK 3 3
1.2 Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan BAIK 3 3
1.3
Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional
Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan
Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi
Penelitian, Pendidikan dan Latihan
BAIK 3 3
1.4
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan
Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK 3 3
1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA) BAIK 3 3
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam
pengelolaanhutan lestari BAIK 3 3
2.2
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem*)
BAIK 3 3
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan BAIK 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 79 dari 80
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
2.4 Ketersediaan dan penerapan pemanenan
ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan BAIK 3 3
2.5
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana
kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan
pada areal kerjanya *)
BAIK 3 3
2.6
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat
investasi dan reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan
hutan, administrasi, penelitian dan
pengembangan serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK 3 3
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan
dilindungi pada setiap tipe hutan BAIK 3 3
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan BAIK 3 3
3.3
Pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
BAIK 3 3
3.4
Identifikasi spesies flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah (threatened) dan
endemik.
BAIK 3 3
3.5
Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan
terhadap species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemic
BAIK 3 3
3.6
Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan
terhadap species fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemic
BAIK 3 3
4.1
Kejelasan deliniasi kawasan operasional
perusahaan/pemegang izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat
BAIK 3 3
4.2
Implementasi tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
BAIK 3 3
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil antar para pihak BAIK 3 3
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang
handal BAIK 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 80 dari 80
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja BAIK 3 3
Jumlah 66 66
Prosentase 100%
Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menunjukan bahwa Nilai Kinerja PHPL Divisi
Regional Jawa Timur mencapai angka 100% masuk dalam kelas nilai 80% - 100% dengan
predikat kinerja “BAIK”. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan hutannya Perum
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari.
----o0o----