pengumuman hasil kegiatan - equalityindonesia.com · b. secara hukum terbukti melakukan pelanggaran...

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 710/EQ.SHPK/X/2018

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja

PHPL terhadap:

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat

disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

No Telp. : +62 251 7550722

Fax. : +62 251 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 23 Oktober 2018

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut

Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

Nama Auditee : PT Perawang Sukses Perkasa Industri

Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

IUPHHK-HT : SK.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998

Luas : ± 50.725 Hektar

Tanggal Pelaksanaan : 17 s.d. 26 September 2018

Hasil Penilaian : Nilai akhir Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

dinyatakan lulus, sehingga PT Perawang Sukses

Perkasa Industri berhak memperoleh kembali

sertifikat PHPL.

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 085.1/EQI-KEP.Cert/X/2018

TENTANG

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

DENGAN LUAS ± 50.725 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT PERAWANG

SUKSES PERKASA INDUSTRI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor :

080/EQI-F090 tanggal 13 Oktober 2018;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor : 080/EQI-F037 tanggal 13 Oktober 2018 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 005.8/EQI-F039 tanggal 16 Oktober

2018 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT PERAWANG SUKSES

PERKASA INDUSTRI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 005.8 tanggal 16 Oktober 2018

menunjukkan total nilai kinerja akhir 18 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 4 indikator

bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan

terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada PT PERAWANG SUKSES

PERKASA INDUSTRI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan

untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

Halaman 2 dari 4


9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;


P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-

Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;


P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-

Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-

DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);

20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-

IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan

Alam;

21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-

IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi;

22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK);

23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal

02 September 2018 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Halaman 3 dari 4


Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku sampai dengan 01

September 2022;

27. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18

Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2019;

28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5668/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT EQUALITY

Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3386/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit Dokumen V-

Legal;

31. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KLP-4/01/Agr.PSPI/VIII/2018 tanggal 20 Agustus

2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

DENGAN LUAS ± 50.725 HEKTAR

PERTAMA : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI dinyatakan “LULUS” dan berhak

mendapatkan kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL)

dengan Nomor : 005.5/EQC-PHPL/XI/2018. Dengan Re-Sertifikasi ini maka

sertifikat PHPL Nomor : 005.4/EQC-PHPL/XI/2016 dinyatakan tidak berlaku

lagi.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 28 November 2018 sampai dengan

tanggal 27 November 2023 selama PT PERAWANG SUKSES PERKASA

INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai

Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi

di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan

Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda

V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta

kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem

legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,

perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4


KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait

keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan

bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL

sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau

pembakaran hutan areal kerjanya;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan

tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 16 Oktober 2018

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi

di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Tim Audit : Ir. Suwarto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

Ir. Darmawi Bulkis, M.M (Auditor Produksi)

M. Tri Cahyo, S. Hut (Ekologi)

Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)

Juni Adi Wiguna, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)

Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,

Produksi, dan VLK)

Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)

Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT PERAWANG SUKSES PERKASA

INDUSTRI (PT PSPI)

b. Nomor & Tanggal SK : SK.249/Kpts-II/1998

Tanggal 27 Februari 1998

c. Luas dan Lokasi : ± 50.725 Ha di Kabupaten Kampar,

Provinsi Riau

d. Alamat kantor :

Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 01 Kelurahan

Sidomulya Timur, Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI

KINERJA PHPL

mailto:[email protected]


Telp : (0761) 4594 – 23332, Fax :

(0761) 24071

Kantor Cabang /koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19. Jl.

Thamrin Kav. 51 Jakarta ,

Telp : 021-39834473 Fax : 021-

39834707

e. Pengurus :

Komisaris : Tuan Edwin Tjandra

Direktur Utama : Tuan Makmur

Direktur : Tuan Wilibrudus Budi Artanto

f. Nomor S-PHPL/S-LK : 005.5/EQC-PHPL/XI/2018

g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 28 November 2018 sampai dengan

27 November 2023

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 15 – 16 Agustus 2018 Tujuan dari kegiatan Audit Tahap I

penilaian kinerja pengelolaan hutan

produksi lestari adalah mengetahui

tingkat pemenuhan minimal

dokumen legal (legal compliance)

sebagai pemegang izin

pemanfaatan (IUPHHK) dan laporan

(recording) kinerja dalam waktu lima

(5) tahun yang digunakan sebagai

pertimbangan dilakukanya Audit

Tahap II (penilaian lapangan).

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 17 dan 26 September

2018

Koordinasi dengan Dinas

Kehutanan Provinsi Riau, pada

saat entry meeting diwakili oleh

Bapak Setyo Widodo (Kasi PPKH)

dan pada saat exit meeting

Bapak Ardesianto, S. Hut (Kasi

PTH).

Koordinasi dengan BPHP Wilayah

III Riau, pada saat entry meeting

yang diwakili oleh Bapak

Kurniawansyah Ettena (Kasi

P3HP) dan pada saat exit

meeting diwakili oleh Bapak

Hanosoan Daulay, SP (Kasi

PEPHP)

Koordinasi dengan BPKH Wilayah

XIX Pekanbaru yang diwakili oleh

Bapak Sigid Darussalam (Kepala

Balai)

Koordinasi bertujuan untuk

menyampaikan rencana



Resertifikasi Penilaian Kinerja

PHPL di PT Perawang Sukses

Perkasa Industri(Auditee) dan

meminta masukan terkait

dengan kinerja Auditee selama

ini.

Konsultasi Publik 18 September 2018

bertempat di Ruang

Emerald Hotel Pesona

Pekanbaru Provinsi

Riau

Konsultasi publik bertujuan untuk

memperoleh informasi dari

masyarakat sekitar areal konsesi

perusahaan.

Pertemuan Pembukaan 18 September 2018

bertempat di Kantor

Kantor PT Perawang

Sukses Perkasa

Industri Distrik Lipat

Kain Kabupaten

Kampar Kiri

Perkenalan anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang

lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/ rencana

kerja penilaian, menyampaikan

metodologi dan prosedur

penilaian, serta

mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP yang

dilampiri dengan notulensi

kegiatan dan daftar hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18 – 21 September

2018 di Distrik Lipat

Kain dan 22 – 24

September 2018 di

Distrik Petapahan

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen

Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.2 dan

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15

/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Untuk menguji kebenaran data,

Tim Audit melakukan

pengamatan, pencatatan, uji

petik, dan menganalisis

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.2 dan

Lampiran 2.1.

Pertemuan Penutupan 25 September 2018

di Kantor PT Perawang

Sukses Perkasa

Industri Pekanbaru

Menyampaikan ucapan terima

kasih kepada Auditee atas

bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

PHPL.

Memberitahukan temuan

observasi dan ketidaksesuaian.

Membacakan atau

memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.



Pertemuan Penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 16 Oktober 2018 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)

menelaah hasil-hasil dan

kesimpulan penilaian yang telah

disampaikan Tim Auditor untuk

menjamin bahwa penilaian telah

dilaksanakan secara efektif dan

efisien sesuai dengan Prosedur PT

EQUALITY Indonesia serta

mengambil keputusan mengenai

predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang Izin dan

Pemegang IUPHHK-HT

BAIK

Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte

Pendirian Perusahaan dan perubahan-nya serta dokumen

legal lainnya (SIUP, NPWP, TDP), SK IUPHHK dari

Kementerian Kehutanan Nomor : No. SK. 249/ KPTS-

II/1998 tanggal 27 Februari 1998, dan administrasi tata

batas berupa Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja dan

Laporan Tata Batas yang sudah disahkan oleh yang

berwenang.

Dokumen tersebut diantaranya :

- Salinan Akta Notaris Retno Wahyu Ningsih S.H. Nomor : 24

Tanggal 30 Juni 2018 yang telah dilaporkan dan diterima

oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-

0065969 tanggal 22 juli 2018.

- IUPHHK-HTI , sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: 249/ KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas

Areal Hutan Seluas ± 50.725 Hektar di Propinsi Daerah

Tingkat I Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa

Industri.

- Legalitas tata batas berupa dokumen Laporan TBT, Berita

Acara Tata Batas (BATB) Auditee telah melakukan realisasi

tata batas secara 100% atau sudah temu gelang sesuai

dengan laporan TBT No. LP.002/BPKH XIX-3/2016 Tahun

2016. Laporan tata batas tersebut telah disahkan oleh

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

A.n. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan pada tanggal 06 Desember 2016.

Realisasi tata batas areal kerja PT PSPI telah mencapai 100

% (tata batas sudah temu gelang). Hasil pelaksanaan tata

batas dituangkan dalam bentuk Laporan Tata Batas Nomor :

LP.002/BPKH XIX-3/2016 Tahun 2016, dan telah disahkan

oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan pada tanggal 06 Desember 2016.

Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah diakui

para pihak. Hal ini dibuktikan dengan telah selesainya



kegiatan tata batas. Namun demikian masih terdapat

adanya klaim areal di Distrik Lipat Kain maupun di Distrik

Petapahan.

Terdapat perubahan fungsi kawasan pada Areal PT PSPI di

Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan . Terhadap adanya

perubahan fungsi kawasan yang terjadi pada areal kerjanya,

PT PSPI telah melakukan perubahan perencanaan atau

berupa Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode

2011 – 2020 dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1232/Men

LHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor

kehutanan di dalam areal PT PSPI, yang ada adalah klaim

lahan oleh masyarakat. Dengan demikian verifier ini masuk

kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable).

1.2. Komitmen

Pemegang Izin IUPHHK-

HT

BAIK

Auditee memiliki dokumen visi dan misi tersedia, legal dan

sesuai dengan kerangka PHPL. Visi dan Misi PT PSPI

diberlakukan berdasarkan Keputusan Direksi PT PSPI Nomor

: 002/PSPI/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016, dan telah

mencakup pilar-pilar PHPL yaitu kelestarian aspek produksi,

ekologi dan sosial.

Auditee telah melakanakan Sosialisasi visi dan misi

perusahaan PT PSPI baik secara internal kepada karyawan

dan mitra kerja maupun secara eksternal kepada

masyarakat sekitar, serta ada bukti pelaksanaan (Berita

Acara).

Implementasi PHPL oleh IUPHHK-HT PT PSPI sebagian telah

sesuai dengan visi dan misi PHPL

1.3. Jumlah dan

kecukupan tenaga

profesional terlatih dan

tenaga teknis pada

seluruh tingkatan untuk

mendukung pemanfaatan

implementasi penelitian,

pendidikan dan Latihan

BAIK

Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang

kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HT PT PSPI adalah

tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan

sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-

IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015).

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT PSPI periode

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan jenis

pelatihan adalah sebesar 157 / 160 = 98,13 % dan

berdasarkan peserta pelatihan adalah sebesar 907/ 975 =

93,03%.

Dokumen ketenagakerjaan pada PT PSPI telah tersedia

lengkap baik di Distrik Lipat Kain maupun di Distrik

Petapahan, termasuk Dokumen Wajib Lapor

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat

(2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, dan dokumen

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PSPI Periode 2018 –

2020.

1.4. Kapasitas dan

mekanisme untuk

perencanaan

pelaksanaan

pemantauan periodik,

evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

SEDANG

PT PSPI telah memiliki kelengkapan unit perusahaan dan

sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur Organisasi dan Role

Charter PT PSPI telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi

PT PSPI No. 062/ PSPI/VIII/2018. tanggal 28 Agustus 2018 .

Job description tersedia untuk setiap pos jabatan. Terkait

dengan kerangka PHPL, pada Struktur Organisasi PT PSPI

terdapat bidang yang menangani aspek produksi, aspek

Ekologi, serta aspek sosial. Namun demikian terdapat



(kegiatan) IUPHHK-HTI ketidakkonsistenan nomenklatur jabatan pada Struktur

Organisasi dengan Dokumen Data Karyawan, serta terdapat

rangkap jabatan.

Tersedia Perangkat SIM dan tenaga pelaksana pada PT PSPI.

PT PSPI telah mengembangkan Sistim Informasi Manajemen

(SIM) yang disebut Forest Management Information System

(FMIS) System Application and Product in Data Processing

(SAP). Sebagai tenaga pelaksana SIM, telah disusun daftar

user otorisasi untuk mengakses Forest Management

Information System (FMIS) System Application and Product in

Data Processing (SAP) baik di Distrik Lipat Kain maupun di

Distrik Petapahan.

Auditee telah memiliki Organisasi Satuan Pengawas Internal

yang disebut Iinternal Audit. Lingkup Internal Audit PSPI

(Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan) belum

menjangkau rencana dan realisasi kegiatan pada aspek

sosial.

Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen

yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

yang dilaporkan dalam laporan hasil audit. Laporan Audit

Internal PT PSPI telah memuat temuan dan Observasi,

Rekomendasi, dan Hasil Follow-up sebagai tindak lanjut dari

hasil rekomendasi.

1.5. Persetujuan Atas

Dasar Informasi Awal

Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

SEDANG

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-

hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan

atas dasar informasi awal yang memadai, melalui

sosialisasi RKT. Terhadap adanya Revisi RKTUPHHK-HTI

Tahun 2018, PT PSPI belum melakukan sosialisasi kepada

masyarakat sekitar.

Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian

para pihak, yaitu sebesar 78,79 %.

Auditee telah melakukan sosialisasi proses dan

pelaksanaan CSR/CD kepada masyarakat selama periode

lima tahun terakhir. Prosentase persetujuan dalam proses

dan pelaksanaan CSR/CD PT PSPI dari para pihak selama

periode lima tahun terakhir adalah sebesar 34/40 = 85,00

%.

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung

IUPHHK-HTI PT PSPI dari para pihak adalah sebesar 12

pihak/Desa dari 20 desa yang berada di sekitar areal kerja

PT PSPI atau sebesar 12/20 x 100% = 60,00%.

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

BAIK

Auditee telah memiliki dokumen RKU sebagai berikut:

- Auditee memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun

2012 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode

2011 – 2020 yang disusun berdasarkan pada hasil

IHMB dan telah mempertimbangkan deliniasi mikro

yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.92/VI-BUHT/22012, tanggal 27 Desember

2012.

- Auditee telah melakukan Revisi RKUPHHK-HTI Tahun

2012 Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun

2011-2020 dan telah disahkan melalui SK

.1232/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23



Maret 2018.

- Berdasarkan analisa terhadap proses penyusunan RKU

menunjukkan bahwa Auditee tidak dikenai peringatan

terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Penataan Areal kerja selama 5 tahun terakhir di Distrik Lipat

Kain dari sisi lokasi sebagian telah sesuai dengan RKUPHHK-

HTI. Sementara itu dari sisi luasan kesesuaian dengan RKU

mencapai 69 % s/d 229%.

Penataan Areal kerja selama 5 tahun teerakhir di Distrik

Petapahan dari sisi lokasi sebagian telah sesuai dengan

RKUPHHK-HTI. Sementara itu dari sisi luasan kesesuaian

dengan RKU mencapai 67,28 % s/d 354%.

Hasil pengamatan berdasarkan uji petik di lapangan tanda-

tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat jelas di

lapangan dan dipelihara dengan baik berupa pal beton

berbentuk silinder cat putih, pada bagian atas pal tertulis PT

PSPI dengan cat hitam dan bagian bawah tertera tulisan nomor

Petak dengan cat merah. Kemudian terpasang signboard RKT

2013 s/d 2017 terbuat dari banner dengan cat putih dan

tulisan warna hitam.

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap jenis

hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK

Berdasarkan Dokumen RKUPHHK, areal kerja Auditee

seluruhnya merupakan tipe hutan dataran rendah (mineral).

Auditee memiliki data potensi tegakan sesuai ekosistem

yang ada dari hasil kegiatan IHMB dan hasil PHI 5 tahun

terakhir. serta dilengkapi dengan peta pendukungnya yaitu

peta inventarisasi hutan, peta pohon, peta kelas hutan dan

lain-lain.

Auditee baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan

telah memiliki data hasil pengukuran riap pada Plot Sampel

Permanen (PSP) dengan hasil sebagai berikut :

- Distrik Lipat Kain, pengukuran dilakukan pada 162 plot

yang tersebar di 34 petak yang berbeda dan seluruh

data sudah dianalisis.

- Distrik Petapahan dilakukan pada 102 plot yang

tersebar di 22 petak yang berbeda dan seluruh data

pengukuran sudah dianalisis.

Auditee sudah melakukan analisis data potensi dan riap

tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode

waktu penilaian, dan telah menyampaikan laporan hasil

analisa riap tegakan Surat Direktur Utama Nomor :

07/PSPI/2017 tanggal 9 Januari 2017 namun belum

memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT

sendiri.

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

BAIK

Auditee memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah

sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Auditee telah mengimplementasikan seluruh tahapan

kegiatan sistem silvikultur sesuai SOP mulai dari tahap

perencanaan, Risalah hutan, penanaman, pemeliharaan

tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan

pengamanan hutan.

Rata-rata potensi tegakan PT PSPI Distrik Lipat Kain

berdasarkan hasil inventarisasi tegakan (PHI) RKT2013 -



2017 diperoleh rata-rata potensi Distrik Lipat Kain sebesar

126,10 m3/ha dan Distrik Petapahan sebesar 114,70

m3/ha, dengan demikian rata-rata potensi tegakan di areal

kerja PT PSPI RKT 2017 sebesar 120,40 m3/Ha.

Rata-rata prosentase tumbuh atau potensi permudaan

berdasarkan rata stocking PAT umur 12 bulan(1 tahun)

pada PT PSPI Distrik Lipat Kain sebesar 88,72% dan Distrik

Petapahan sebesar 90,05%., sehingga rata-rata prosentase

tumbuh atau potensi permudaan di aeral kerja PT PSPI pada

RKT 2013 s/d 2017 sebesar 89,39%.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi

tepat guna untuk

pemanfaatan hutan

BAIK

Auditee telah memiliki Prosedur pemanfaatan hutan ramah

lingkungan yang terangkum dalam SOP Harvesting HTI-

Dryland (SOP-PSPI-P4-001) yang didukung dengan SOP-SOP

teknis lainnya, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi

setempat.

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada

tahap perencanaan pemanenan, proses pemanenan, serta

pasca pemanenan kayu atau terdapat penerapan teknologi

ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan

pemanenan hasil.

Nilai Fe PT PSPI berdasarkan perbandingan nilai potensi

LHP dan PHI (LHC) selama kurun waktu Tahun 2013 s/d

2017 pada Distrik Lipat Kain diperoleh hasil sebesar 0,84

dan Petapahan sebesar 0,85 , sehingga rata-rata nilai Fe PT

PSPI sebesar 0,85.

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

Auditee telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2013

s/d 2017 secara lengkap yang disusun berdasarkan

RKUPHHK-HTI yang berlaku, dan telah disahkan secara

mandiri (self approval) oleh Direktur PT PSPI.

Auditee memiliki peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal

yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung yang disahkan secara Self Approval.

Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa

penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kegiatan penandaan

batas dilakukan di Distrik Lipat Kain maupun Distrik

Petapahan.

Rata-rata prosentase realisasi produksi kayu PT PSPI

selama periode RKT Tahun 2013 s/d 2017 sebesar

70,85%, sedangkan prosentase realisasi produksi

berdasarkan jenis kayu : untuk Jenis Accacia sp sebesar

58,64% dan Jenis Eucalyptus sp sebesar 83,12%. Lokasi

panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak

melebihi luas yang direncanakan

2.6. Tingkat investasi dan

reinvestasi yang

memadai dan memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian

BAIK

Kondisi kesehatan finansial Auditee dalam 5 tahun terakhir

berdasarkan Rata-2 Likuiditas dan Solvabilitas dalam 5

tahun terakhir <100%, Rentabilitas “POSITIF” dan catatan

keuangan tahun terakhir “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan Biaya



dan pengembangan,

serta peningkatan

kemampuan sumber

daya manusia

Tahapan Silvikultur PT Perawang Sukses Perkasa Industri

Tahun 2013-2017 mencapai 100,14% dari kebutuhan

kelola hutan yang seharusnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT PSPI terdapat

perbedaan prosentase proporsional alokasi dana Biaya

Pengelolaan Hutan Tanaman dengan rata-rata selisih

prosentase anggaran sebesar 9,62%.

Realisasi pendanaan kegiatan teknis dan operasional

selama 5 tahun terakhir di lapangan dapat berlangsung

dengan baik dan lancar, termasuk untuk penggajian dan

Pembayaran ke rekanan kerja tidak pernah terlambat.

Rata-rata modal yang dikembalikan ke hutan berupa

realisasi penanaman, terhadap realisasi tebangan tahun

2013 s/d 2017 sebesar 96,73%.

Realisasi Penanaman tahun 2013-2017 mencapai 50-70%

dari yang seharusnya.

3. Ekologi

3.1. Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

BAIK

Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HT tahun 2018, PT

PSPI telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 11.991.

Ha (setara 23,64 % dari total areal PT PSPI seluas ± 50.725

Ha). Kawasan lindung ini terdiri dari : Sempada Sungai

seluas 5.135 Ha, Buffer Zone HL seluas 290 Ha, DPSL

seluas 1.708 Ha, KPPN seluas 2.332 Ha, dan Kelerengan

Curam (25% - 40%) seluas 2.526 Ha. Hasil verifikasi

seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Auditee melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan

lindung mencapai seluas 9.133 Ha atau setara dengan

76,17% dari total kawasan lindung sesuai dengan zonasi

(landscaping) dalam Revisi RKUPHHK HT PT PSPI Tahun

2018. Tanda batas berupa tolet cat biru disepanjang batas

kawasan sebesar 423,33 Km dan pemasangan seng plate

berwarna kuning (ukuran 25 cm x 40 cm) setiap 250 m

sebanyak 1.962 unit.

Kondisi tutupan lahan kawasan lindung PT PSPI yang

berhutan adalah seluas 5,605.80 Ha (61.38%) merupakan

hutan sekunder dan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta

areal tidak berhutan seluas 3,527.20 Ha (38.62%)

merupakan belukar, ladang dan Lahan Tanpa Bakar (LTB).

PT PSPI telah berupaya melakukan kegiatan rehabilitasi

sempadan sungai selama tahun 201-2018 mencakup 17,3

Ha.

Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap Kawasan

Lindung dari sebagian pihak. Hasil identifikasi pengakuan

para pihak terhadap kawasan lindung mencakup 60 % atau

lebih dari 50% para pihak mengakui keberadaan kawasan

lindung).

Terdapat laporan pengelolaan Kawasan Lindung PT PSPI

yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan

lindung hasil tata ruang areal/Land scaping atau sesuai

RKL/RPL.

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

Auditee menyediakan prosedur perlindungan dan

pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang

ada, yakni kebakaran hutan, perambahan dan atau klaim



kawasan hutan, gangguan hama dan penyakit, serta

pembalakan liar atau pencurian.

Auditee telah memiliki sarana perlindungan dan

pengamanan hutan dalam jumlah dan jenisnya sesuai

ketentuan. Hasil verifikasi sarana dan prasaran dalam

kondisi berfungsi dengan baik.

Tersedia SDM perlindungan hutan PT PSPI dalam jumlah

dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan

ketentuan.

Kegiatan perlindungan PT PSPI (Distrik Lipat Kain dan

Distrik Petapahan) diimplementasikan melalui tindakan

tertentu (preem-ptif/preventif/represif) dengan

mempertimbangkan jenis gang-guan yang ada, tetapi masih

terdapat klaim lahan oleh masyarakat yang sedang dalam

proses penyelesaian.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan

hutan

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan

pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap

tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki

PT PSPI sesuai dengan ketentuan dan atau dokumen

perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.). Hasil observasi

kodisi peralatan berfungsi dengan baik.

Auditee memiliki memiliki personil pengelolaan dan

pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai

sesuai dengan ketentuan.

Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan seluruhnya

diimplementasikan sesuai ketentuan.

Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan

sesuai dengan ketentuan.

Auditee telah melakukan upaya pengelolaan dampak

sesuai ketentuan sehingga tidak terdapat indikasi

terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap

tanah dan air.

3.4. Identifikasi spesies

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur yang mengatur tentang

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,

jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

mengacu pada perundangan yang berlaku.

Auditee telah melakukan identifikasi flora dan fauna

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan flora tersedia

untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Auditee mengimplementasikan kegiatan pengelolaan

flora mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal

pemengang ijin.



flora dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemic

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

fauna dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan fauna

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

kerja.

Auditee telah mengimplementasi pengelolaan fauna untuk

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Terdapat gangguan pada kawasan lindung/habitat satwa

liar (terutama jenis dilindungi). Auditee telah berupaya

melakukan penanggulangan gangguan hutan.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat

SEDANG

Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap

tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta

identifikasi hak-hak dasar masyarakat local dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/

rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan

penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme mengenai

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian batas

kawasan masyarakat hukum adat/setempat.

Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian

para pihak yang ditandai dengan adanya konflik.

4.2. Implementasi

tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin

sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.

Auditee telah memiliki sebagian besar mekanisme

tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin

terhadap masyarakat.

Auditee memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH namun hanya sebagian.

Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi

pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap

masyarakat.

Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

seluruh masyarakat..



4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi distribusi

manfaat yang adil antar

para pihak

BAIK

Auditee telah memiliki data dan informasi yang

lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/

atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan

jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat.

Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin

telah memiliki dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan

jelas.

Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥

50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat oleh pemegang izin.

Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik

BAIK

Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas.

Auditee telah membuat peta konflik yang lengkap dan

jelas yang memuat informasi kasus/pelaku claim, luas,

koordinat, lokasi dan kategori konflik serta terdapat

legalitas peta.

Auditee telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi

konflik yang didukung sumberdaya manusia dan

pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola

konflik.

Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan

konflik namun masih belum lengkap dan jelas.

4.5. Perlindungan,

Pengembangan dan

Peningkatan Kesejah-

teraan Tenaga Kerja

BAIK

Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial

dengan seluruh karyawan.

Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana

pengembangan kompetensi bagi karyawan.

Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan

seluruhnya telah diimplementasikan kepada karyawan.

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)


dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

1.1.1.a.

Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK

IUPHHK).

MEMENUHI 1. Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27

Februari 1998 atas areal produksi seluas ± 50.725 Ha yang

terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. SK tersebut

dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 terbagi

atas dua lokasi yaitu : Unit Lipat Kain seluas ± 30.700 Ha

dan Unit Petapahan seluas ± 20.025 Ha yang

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin

Suryohadikusumo) dan dicap.

2. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala

1:250.000 yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA2/12

/2016 tanggal 7 Desember 2016, pada areal Auditee

terdapat perubahan fungsi dari HP menjadi APL seluas

8.118 Ha sehingga menurut perkembangan terbaru hasil

overlay antara SK IUPHHK-HT dengan peta kawasan hutan

di Provinsi Riau, areal auditee terdiri dari Hutan Produksi

Tetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL).

1.1.1.b.

Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

MEMENUHI Auditee telah membayar IIUPHHK sejumlah Rp 65.942.000,-

sesuai dengan SPP No. 81/IV-PPHH/98 pada tanggal 27

Januari 1998. dengan bukti setor berupa Nota Kredit Bank

Bumi Daya Kebon Sirih Jakarta Nomor : 080124, No.409156,

tanggal 27 Januari 1998 sejumlah Rp 65.942.000,-

1.1.1.c. Penggunaan

kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika

ada).

MEMENUHI Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable) karena di areal Auditee tidak terdapat penggunaan

kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT, hanya ada

perambahan hutan atau klaim lahan di dalam kawasan

konsesi yang dilakukan oleh masyarakat.

Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

2.1.1.a.

Dokumen

RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT

beserta lampirannya yang

telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKU

PHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun

berdasarkan

IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising

dan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/ RTT

yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH

dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang

atau yang disahkan

MEMENUHI 1. Dokumen Revisi (pertama) RKUPHHK-HTI untuk Jangka

Waktu 10 Tahun Periode tahun 2011 – 2020 dikarenakan

adanya konflik sosial yang mengakibatkan perubahan blok

RKT dan disusun berdasarkan IHMB. RKU telah disetujui

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.92/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012.

2. Dokumen Revisi (kedua) RKUPHHK-HTI untuk Jangka

Waktu 10 Tahun Periode tahun 2011 – 2020 telah

disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:

SK.1232/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/3/2018, tanggal 23

Maret 2018

3. RKT tahun 2017, Tahun 2018 dan revisinya disahkan

melalui SK Direktur Utama PT Perawang Sukses Perkasa

Industri di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

4. Dokumen RKU dan RKT dilampiri dengan peta lampiran

skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.


secara self approval.

3) Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

2.1.1.b.

Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja dan

bukti implementasinya di

lapangan.

MEMENUHI Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang

(kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK dan peta

kawasan lindung yang ditandai dengan bloking warna merah.

Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah

ditandatangani oleh Direktur Utama PT PSPI. Hasil uji petik

menunjukkan keberadaan dan kebenaran kawasan lindung

terbukti di lapangan.

2.1.1.c

Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak

RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan

MEMENUHI Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKT

ditandai dengan arsiran yang dibatasi dengan garis warna

kuning dan hitam. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan

bahwa penandaan Blok dan petak tebangan posisi dan

keberadaannya terbukti dilapangan, serta pembuatan Pal

batas petak dan blok telah mengacu pada prosedur yang

dikembangkan oleh Auditee.

K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

2.2.1.a.

Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya.

MEMENUHI Dokumen Revisi (pertama) RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu

10 Tahun Periode tahun 2011 – 2020 dikarenakan adanya

konflik sosial yang mengakibatkan perubahan blok RKT dan

disusun berdasarkan IHMB. RKU telah disetujui berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.92/VI-

BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012.

Dokumen Revisi (kedua) RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu

10 Tahun Periode tahun 2011 – 2020 telah disetujui

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Nomor: SK.1232/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/2018, tanggal 23 Maret 2018.

Dokumen RKUPHHK-HTI dilampiri dengan peta skala 1 :

50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama

PT PSPI (Makmur).

2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

NOT APPLICABLE Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable) karena berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun

2017/2018 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah

tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk

pembangunan Hutan Tanaman, sehingga verifier ini masuk

kategori Not Applicable (NA)

K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

MEMENUHI 1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas

yang berwenang.

2. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan

adanya kesesuaian.

3. Uji petik antara volume yang tercantum di LHP

dengan fisik kayu untuk Distrik Lipat Kain telah


sesuai dimana selisih kurang dari 5%, sedangkan

untuk Distrik Petapahan tidak bisa dibandingkan

karena persediaan kayu yang ada di TPK Hutan

sudah habis.

4. Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan

tunggak kayu di lapangan tidak dilakukan karena

Auditee merupakan Izin Usaha Pengelolaan Hasil

Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) dengan sistem

silvikultur tebang habis (THPB).

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan.

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan

lampirannya dari:

- TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar.

MEMENUHI Pengangkutan kayu baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik

Petapahan dari TPK Hutan menuju PT Indah Kiat Pulp & Paper

melalui jalan darat telah dilengkapi dengan dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan

secara online melalui aplikasi SIPUHH Online.

Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK

menunjukkan kesesuaian.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

Verifier 3.1.3.a. Tanda-

tanda PUHH/ barcode

pada kayu dari pemegang

IUPHHK-HA bisa


Applicable) karena auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT

yang melakukan penebangan dengan sistem Tebang Habis

Permudaan Buatan (THPB), dimana penandaan kayu

dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) dan hanya

dapat dilacak balak sampai ke tumpukan kayu di TPn/TPK

Hutan.

Verifier 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin.

NOT APPLICABLE Seperti telah dijelaskan pada verifier 3.1.3.a Verifier ini

diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

karena auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang

melakukan penebangan dengan sistem Tebang Habis

Permudaan Buatan (THPB), dimana penandaan kayu

dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) dan hanya

dapat dilacak balak sampai ke tumpukan kayu di TPn/TPK

Hutan.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil

Hutan (DHH) untuk hutan

alam, dan arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman.

MEMENUHI Seluruh dokumen SKSHHK PT PSPI periode bulan September

2017 s/d Agustus 2018 baik Distrik Lipat Kain maupun

Distrik Petapahan tersedia lengkap, diterbitkan dan

ditandatangani oleh petugas perusahaan secara Self

Assesment.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan

kayu

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber


Daya Hutan (PSDH).

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

MEMENUHI Dokumen SPP PSDH/Kewajiban PSDH periode bulan

September 2017 s.d Agustus 2018 telah terbit melalui Sistem

Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan jumlah volume kayu

yang harus dibayar sesuai dengan LHP yang dibuat.

Verifier 3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti

pembuatan tagihan dan terdapat tanda bukti penerimaan

negara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran –

Kementerian Keuangan RI melalui Biro Keuangan Sekretariat

Jenderal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via

Bank Mandiri.

Verifier 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman.

MEMENUHI Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan

sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai

dengan tarif yang ditentukan yaitu mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14

Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Kehutanan.

2. Peraturan Menteri Kehutanan no. P.68/Menhut-II/2014

tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk

perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi

tegakan dan penggantian nilai tegakan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nomor: P.64/MENLHK /SETJEN/KUM.1/ 12/ 2017

tanggal 19 Desember 2017.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Seluruh kayu yang diproduksi oleh Auditee dikirim atau dijual ke

Industri yang terletak didalam satu Provinsi, yaitu kepada PT

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berlokasi di Perawang Provinsi

Riau menggunakan truck sehingga tidak perlu dokumen PKAPT,

dan sejak tanggal 30 Juli 2018, Keputusan Menteri Perindustrian

Dan Perdagangan Nomor 68/Mpp/Kep/2/ 2003 Tentang

Perdagangan Kayu Antar Pulau telah dicabut sesuai dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindus-

trian Dan Perdagangan Nomor 68/Mpp/ Kep /2/2003 Tentang

Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal


Applicable) karena seluruh kayu yang diproduksi dikirim atau

dijual ke Industri yang terletak didalam satu Provinsi kepada PT

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berlokasi di Perawang

Provinsi Riau menggunakan truck lewat jalan darat.

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.4.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan

MEMENUHI Auditee sudah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada

Surat Pengantar Kayu (SP) dan dokumen SKSHHK yang


sesuai ketentuan. menyertai angkutan kayu menuju ke PT Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk yang berlokasi di Perawang.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan telah

memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan

sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh

areal kerjanya

MEMENUHI Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh

Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen

Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25

Nopember 1997. Dan dalam penyusunannya telah mengacu

pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Pelestarian Alam Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang

Pedoman teknis penyusunan dokumen AMDAL HPHTI.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

4.1.2.a. Dokumen RKL dan

RPL.

MEMENUHI Dokumen RKL dan RPL telah disetujui dan disahkan oleh

Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal

Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-

VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember 1997. Penyusunan

dokumen RKL dan RPL telah mengacu pada dokumen AMDAL

yang telah disahkan.

4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia,

biologi dan sosial.

MEMENUHI Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada

dokumen RKL RPL dan dampak penting yang terjadi di

lapangan. Impelementasi kegiatan pemantauan dan

pengelolaan lingkungan dicantumkan dalam laporan

pelaksanaan RKL RPL dan telah dilaporkan kepada instansi

terkait.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 5.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3.

MEMENUHI 1. Auditee telah memiliki dokumen SOP/Prosedur K3 yang

telah disahkan oleh Direksi.

2. Auditee telah memiliki susunan Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan

oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Riau.

3. Tersedia ahli K3 sebagai penanggungjawab K3 untuk setiap

distrik dan memiliki kualifikasi sebagai ahli K3 berdasarkan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Verifier 5.1.1.b.

Ketersediaan Peralatan

K3.

MEMENUHI Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan

berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 dalam kondisi

baik.

Verifier 5.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja.

MEMENUHI Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang

tercantum dalam dokumen Form EPI 90-02 tentang Laporan

Kecelakaan Kerja, EPI 90-04 tentang Laporan Penyelidikan

Kecelakaan/Penyakit Akibat Kerja dan EPI 90-17 tentang

Laporan Kecelakaan Kerja/Incident Report. Laporan tersebut

dibuat oleh ahli K3 dan diketahui oleh Pimpinan.

Berdasarkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja di Distrik

Lipat Kain periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018

tidak ada kejadian kecelakaan kerja, dan untuk di Distrik


Petapahan sebanyak 2 kali kecelakaan kerja yang dibuktikan

dengan adanya laporan kecelakaan kerja.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Verifier :

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

MEMENUHI Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra

Abadi Riau (SP-MAR) yang beralamat di Jalan Muara Bunut RT

01 RW 02 Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang,

Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang telah tercatat di Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dengan Nomor Bukti

Pencatatan: 568/DSTKT/XII/2015/33 tanggal 14 Desember

2015, dan telah terbentuk perwakilan SP-MAR yaitu Pengurus

Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik Lipat Kain dan Distrik

Petapahan.

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak-hak pekerja.

Verifier:

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP.

MEMENUHI Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan

telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar Nomor: KPTS. 560/PERINAKER-PHIK/PP /2018/08

tanggal 23 Mei 2018 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja

Bersama PT PSPI, berlaku selama 2 tahun mulai terhitung 23

Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.

Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier :

Pekerja yang masih di

bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja, Auditee tidak

mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan dalam sistem

rekruitmennya, Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas

umur minimal calon karyawan adalah yang telah berumur lebih

dari 18 tahun.

pengumuman hasil kegiatan - equalityindonesia.com · b. secara hukum terbukti melakukan pelanggaran...

Documents