Laporan Tata Kelola TH. 2017 1
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD. BPR ROKAN HULU
TAHUN 2017
I. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan prasyarat
bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan dalam jangka panjang.
Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang
berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan Perusahaan dalam mencapai sasaran
serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan usaha Perusahaan dalam
memperluas pelayanannya kepada Stakeholder, sehingga dapat melayani kebutuhan
produk dan jasa perbankan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code
of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib
melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedemonan pada prinsip-prinsip GCG.
Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG)
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK
03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR,
Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Tata Kelola TH. 2017 2
(SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip
GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi
sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
1.1 Prinsip-Prinsip Utama
Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa
berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :
1. Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan;
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat;
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
hakstakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan
yang berlaku.
Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam
menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata
kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek Good Corporate
Governance (GCG) yaitu: transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability),
Laporan Tata Kelola TH. 2017 3
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran
(fairness).
Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015
tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November
2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan
fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
(SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan
penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas
penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola
sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :
1.2 Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self
assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan audit intern
7. Penerapan audit ekstern
Laporan Tata Kelola TH. 2017 4
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian risiko
9. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dikelompokkan
dalam suatu governance system yaitu :
a. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (Governance structure);
b. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (Governance process); dan
c. Hasil penerapan Tata Kelola (Governance outcome)
1.3 Visi, Misi PD BPR Rokan Hulu
Visi
Menjadikan PD BPR Rokan Hulu sebagai BPR terbaik di Provinsi Riau
Misi
1. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan
deposito berjangka dengan suku bunga yang kompetitif dan menguntungkan
2. Memberikan pelayanan yang nyaman, aman dan menguntungkan kepada
masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpan dana
3. Menyalurkan kredit dan melakukan pembinaan khususnyan terhadap
pengebangan usaha kecil dan mikro atau pelaku usaha sektor riil dalam rangka
peberdayaan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar.
4. Menetapkan sistem manajemen dan operasional bank yang menuju kepada
peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada
manajemen risiko
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara professional, memiliki kemampuan
dan kejujuran serta berakhlak mulia dan memiliki loyalitas tinggi
Laporan Tata Kelola TH. 2017 5
6. Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap sistem informasi dan
teknologi dalam menunjang operasional bank
7. Melakukan kerjasama antar BPR yang ada dan juga lembaga keuangan lainnya
8. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Menghapus usaha simpan pinjam yang bersifat ijon dan rentenir disekitar lokasi
kantor PD BPR Rokan Hulu khususnya dan masyarakat Rokan Hulu umumnya
10. Perluasan jaringan kantor pada lokasi strategis, potensial dan dekat dengan
masyarakat
11. Pemupukan permodalan yang diiringi dengan peningkatan kontribusi pembagian
laba sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu baik secara
langsung maupun tidak langsung sebagai impelementasi pembinaan yang
berkelanjutan
Moto
Adapun Moto PD BPR Rokan Hulu dalam menunjang Visi dan Misi adalah :
“ Mitra Utama Kembangkan Usaha “
1.4. Struktur Good Corporate Governance
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pengawas
a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas
kepada Direksi.
b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
3. Direksi
a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Laporan Tata Kelola TH. 2017 6
c) Frekuensi Rapat Direksi
Struktur Organisasi PD. BPR Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor
030/SK/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi PD. BPR Rokan Hulu
1. TIARA MAISARI 1. SAPRON
1. PUTRA MAROSA, SE 1. RIKIANTO
1. RIDWAN
2. SUPRIADES, SH
3. SYAHRIAL
KETERANGAN :
Jalur Perintah
Jalur Koord.
1. RIZKI HAMDANI KHAIRANI, A.MdSECURITY
1. BENY SAPUTRA
SEKSI UMUM
FAHREN LUBIS, SP (Kasi) AZMAN HADI, SE (Kasi) REKI HERAWATI, S.Pd (Kasi)
STAFF REMEDIALPERSONALIA/RUMAH
TANGGATELLER
STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR ROKAN HULU
DIREKSI
JANGNIP, S.Sos (Direktur Utama)
ANGGI FIRMANSYAH, ST
DIREKSI
MUSWITA, SPSEKSI AUDIT INTERN
(Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)
PEMILIK
PEMKAB. ROKAN HULU (100% )
DEWAN PENGAWAS
H. ZULFIKAR ACHMAD, SH.MH (Ketua)
SEKSI REMEDIAL
RAHMITANIA, S.Si
DRIVER3.ADENAN, SE 1. HALOMOAN
2 ROKYTSI & LITBANG
3.SAFRIZAL CS. DANA/
2. MARYANTO PUTRA
2. KASMAN HASIBUAN
2. ISLA HUZAMAN, SE 2. ERLIZA
SEKSI AKUNTASI DAN
PERENCANAAN
(LITERASI & INKLUSI
KEUANGAN)
SEKSI KREDIT
2. M. ASRI FADHLY, S.Ip
6. HENDRA WAHYUDI, SE
MARKETING FUNDING
SEKSI KEPATUHAN & MANAJEMEN RESIKO/
PEJABAT EKSEKUTIF APU PPT
IMRA GUSTIN, SE
MUKHLISAH MARIA SUSANTI, SE
HUSNUL RIDHO AZ, S.Hut
(Kasi)MASTIARDI, ST (Kasi)
PELAPORAN &
PEMBUKUANCS. KREDIT
(LITERASI & INKLUSI
KEUANGAN)
(LITERASI & INKLUSI
KEUANGAN)
SEKSI DANA
AYIKA SAPUTRA, A.Md Penanganan Penyelesaian
Pengaduan Konsumen
ADM. KREDIT
2. PEBRI LEVEN
AO. KREDIT
3. DEDDY SYULAIM AN, SH, M H
4. MARLIS, A.Md
5. SUHENDRI, SE
7. DASRIAL, SE
OFFICE BOY &
CLEANING SERVICE
Laporan Tata Kelola TH. 2017 7
II. Pelaksanaan Good Corporate Governance PD BPR Rokan Hulu
2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2.1.1. Dewan Komisaris
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas
Sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.180/SETDA/226/2015 tanggal
10 April 2015, tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, maka susunan Dewan Pengawas PD. BPR Rokan Hulu
adalah sebagai berikut:
1) Ketua Dewan Pengawas : H. Zulfikar Achmad, SH. MH
Jumlah anggota Dewan Pengawas belum terpenuhi, dimana untuk PD BPR Rokan Hulu
dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
Jumlah anggota Direksi PD BPR Rokan Hulu saat ini adalah 2 (dua) orang.
b. Anggota Dewan Pengawas telah memenuhi persyaratan tempat tinggal, yaitu
bertempat tinggal di Kabupaten Kampar Propinsi Riau
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 026/SK/VIII/2015 menjelaskan bahwa Tugas dan
Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:
1. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan pada PD. BPR Rokan Hulu.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR
di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 8
4. Memastikan tersusunnya sistem dan perangkat ketentuan yang mengatur tentang
penerapan Tata Kelola sebagaimana yang dimaksud point 3 di atas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR ROKAN HULU.
6. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR ROKAN
HULU.
7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.
2.1.2. Direksi
a. Jumlah dan Komposisi Direksi
Sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.180/SETDA/226/2015 tanggal
10 April 2015, tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Rokan Hulu, maka susunan Direksi PD. BPR Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
1) Direktur Utama : Jangnip, S.Sos
2) Direktur : Muswita, SP
Jumlah anggota Direksi PD BPR Rokan Hulu telah memenuhi persyaratan, yaitu PD BPR
Rokan Hulu dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar wajib memiliki paling sedikit 2
(dua) orang anggota Direksi.
b. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Propinsi Riau, Direktur Utama
bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi kantor PD BPR Rokan Hulu dan
Direktur bertempat tinggal di Kotamadya Pekanbaru.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 9
c. Tugas, fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 013/SK/IV/2017 menjelaskan bahwa TUGAS,
FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI (DIREKTUR UTAMA BERSAMA DENGAN
DIREKTUR)
1. Tugas Direksi dan Fungsi
a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan
operasional PD BPR Rokan Hulu
b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Rokan
Hulu
c. Wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan
d. Melaksanakan manajemen PD BPR Rokan Hulu berdasarkan kebijaksanaan umum
yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas
e. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR
Rokan Hulu berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas
f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Rokan
Hulu kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi
kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian,
umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR
Rokan Hulu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan
Pengawas
h. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan
Laba Rugi kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan
pengesahan
2. Wewenang Direksi
a. Mengurus kekayaan PD BPR Rokan Hulu
b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Rokan Hulu berdasarkan
Peraturan Kepegawaian PD BPR Rokan Hulu
c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Rokan Hulu dengan
persetujuan Dewan Pengawas
d. Mewakili PD BPR Rokan Hulu di dalam dan di luar pengadilan
Laporan Tata Kelola TH. 2017 10
e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
mewakili PD BPR Rokan Hulu, apabila dipandang perlu
f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala
Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset
milik PD BPR Rokan Hulu berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas
pertimbangan Dewan Pengawas
h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD
BPR Rokan Hulu
3. Tanggung jawab Direksi
Direktur Utama dan Direktur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menyampaikan
pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah/RUPS secara tertulis melalui Dewan Pengawas
4. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan
a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PD BPR Rokan Hulu
telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PD BPR Rokan Hulu tidak menyimpang
dari peraturan perundang-undangan
c. Memantau dan menjaga kepatuhan PD BPR Rokan Hulu terhadap seluruh komitmen
yang dibuat oleh PD BPR Rokan Hulu kepada Otoritas Jasa Keuangan
d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit
kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan
perundang-undangan lain yang relevan
e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis
terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
Laporan Tata Kelola TH. 2017 11
f. Melaporkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan
yang dilakukan oleh Direksi PD BPR Rokan Hulu
g. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pokok-pokok
pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
d. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015
tanggal 01 April 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016
tanggal 10 Maret 2016 telah ditetapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab
Direksi dan Dewan Pengawas. PD BPR Rokan Hulu dalam tahun 2016 telah mulai
menerapkan ketentuan dimaksud. Selain itu tidak terdapat hubungan keluarga baik
horizontal maupun vertical, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat
ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota
Dewan Pengawas.
Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Pengawas sesuai Anggaran Dasar Bank
dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, adalah :
1) Direksi dan Dewan Pengawas secara bersama-sama menandatangani dokumen
perusahaan, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan
Bank
2) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap
kepada Dewan Pengawas
3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta Direksi
untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan
kebijakan operasional BPR
4) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Pengawas
Laporan Tata Kelola TH. 2017 12
5) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank
berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dalam menjamin kepengurusan Bank,
kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6) Direksi menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank dengan persetujuan
Dewan Pengawas.
2.2. Komite-komite
PD BPR Rokan Hulu memiliki modal inti dibawah Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh
milyar) tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite
Remunerasi dan Nominasi
2.3. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
2.3.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan
1) Fungsi Kepatuhan
Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.03/2016
Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi bank Perkreditan Rakyat,
Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat
pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta
kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR
terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau
otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK dan LPS.
2) Tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Tugas dan tanggung jawab
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :
Laporan Tata Kelola TH. 2017 13
a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang
berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-
undangan lain
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari
peraturan perundang- undangan;
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada
seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan
peraturan perundang-undangan lain yang relevan
e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait
pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang
dilakukan oleh Direksi BPR;
Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh
Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertanggungjawab untuk membuat langkah-langkah
dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha
bank pada setiap jenjang organisasi. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan paling sedikit meliputi:
a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait
mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-
undangan lain yang relevan;
Laporan Tata Kelola TH. 2017 14
c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian
ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lain yang relevan;
d. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan
terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan
perundang-undangan;
f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit
Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran
kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
Dalam menjalankan usaha, PD. BPR Rokan Hulu telah memenuhi ketentuan Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan aspek kecukupan modal,
pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas :
Posisi Desember 2017
Aspek Kepatuhan
Pemenuhan Bank
(PD. BPR Rokan Hulu)
Acuan
(Ketentuan)
Rasio Kewajiban
Penyediaan Modal
Minimum (KPMM)\
51.77% ≥ 8%
Pelampauan / Pelanggaran
Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK)
Tidak ada Tidak
diperkenankan
Rasio Non Performing Loan
(NPL) 5.23% ≤ 5%
Loan Deposit Ratio (LDR) 55.49% ≤ 94.75
Cash Ratio 10.38% ≥4.05%
Tabel 1. Pemenuhan Aspek Kepatuhan PD. BPR Rokan Hulu
Laporan Tata Kelola TH. 2017 15
2.3.2 Penerapan Fungsi Audit Intern
1) Tugas dan Tanggungjawab Audit Intern
Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu
kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI
atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan
pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta
kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak
langsung.
c. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah
dianggarkan sebelumnya.
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang
diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.
2) Pencapaian Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan
kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen PD BPR Rokan
Hulu dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah
pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan
selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko
dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkrit,
berikut beberapa pencapaian penting tersebut :
a. Melakukan audit terhadap unit kerja/setiap seksi pada PD. BPR Rokan Hulu
Laporan Tata Kelola TH. 2017 16
b. Melakukan audit Rutin terhadap beberapa kegiatan operasional kantor setiap
bulannya
c. Menyampaikan informasi terkini (update) kepada Direksi tentang kondisi Perubahan
NPL masing-masing debitur setiap bulannya.
Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern
telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari
auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat
diselesaikan oleh auditee.
3) Rencana Kerja Audit Tahun 2018
Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern akan
melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :
a. Melakukan audit terhadap seluruh unit kerja/seksi
b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
c. Audit rutin setiap bulannya terhadap beberapa kegiatan operasional kantor
2.3.3 Penerapan Fungsi Audit Extern
Laporan keuangan PD. BPR Rokan Hulu setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP)
Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan
audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya
yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor
akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, pada posisi 31 Desember 2017 KAP yang melakukan audit di PD. BPR Rokan
Hulu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Auditor Independen melakukan
audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan
keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 17
Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke
aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi,verifikasi dan lain sebagainya.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik
Haryono, Junianto & Asmoro, untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR Rokan
Hulu untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2.4 PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait sebesar 4.9%. Penyediaan dana
debitur inti yang diberikan kepada individu yaitu pada Kredit Modal Kerja (8.7%),
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan dana besar (large
exposure) posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:
No. Penyediaan Dana Jumlah
Debitur Nominal (ribu Rp)
1. Kepada pihak terkait 9 1.089.415,-
2. Kepada debitur inti :
Individu
Group
10
1,919,000,-
Tabel 2. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan dana terbesar
Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut :
No Nama Jabatan Pinjaman
(Rp. Ribu)
1 H. Zulfikar Achmad, SH.MH Dewan Pengawas 0
2 Jangnip, S.Sos Direktur Utama 77.143,-
3 Muswita, SP Direktur 0
Tabel 3. Penyediaan Dana kepada Dewan pengawas dan Direksi PD. BPR Rokan Hulu
Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 18
2.5 RENCANA BISNIS BPR
Pada tahun 2017, PD. BPR Rokan Hulu menetapkan rencana strategis Bank sebagai
berikut:
1. Strategi dan Kebijakan Operasional Penghimpunan Dana
a. Penghimpunan Dana Masyarakat (Tabungan dan Deposito)
Memaksimalkan penghimpunan berbentuk tabungan melalui peningkatan penetrasi
layanan antar dan jemput setoran dana bagi pedagang –pedangan pasar tradisional
yang berada dalam radius 15 Km dari kantor pusat (Kecamatan Rambah, Kecamatan
Rambah Samo, dan Bangun Purba).
Merancang pola kerjasama dalam format menarik dengan layanan penempatan dana
pembayaran gaji (Pay-Roll) dengan Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan
Perguruan Tinggi.
Memperluas segmentasi pasar penabung, yaitu dengan memulai pada tahun ini
untuk melakukan penyusunan rancangan diversifikasi produk yang mampu
menjangkau dan menarik penabung baru dari segmen pasar yang lebih spesifik
(Misal; Tabungan berjangka berhadiah langsung, dan pemasaran silang (cross-selling)
Tabungan Umrah dengan produk Kredit Dana Talangan Haji/Umrah.
Melakukan pendekatan kepada Pemilik Saham untuk mendukung penetrasi
pemasaran produk simpanan bagi kalangan PNS dilingkungan Pemda Rohul.
Mengoptimalkan peran dan fungsi petugas Marketing Funding melalui pemetaan
daftar-daftar prospektus dari segmen-segmen potensial untuk dihimpun dananya,
serta memberlakukan ketentuan penilaian berbasis kinerja dengan prinsip
pemberlakuan punishment and reward.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan nasabah, maka Bank terus
menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima yang akan
dipatuhi dan dilaksanakan seluruh karyawan, terutama bagi petugas front-line.
Meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan, khususnya di unit Marketing
Funding untuk mengikuti program-program Diklat yang berkaitan dengan
peningkatan penguasaan bidang tugas maupun dalam rangka memotivasi petugas
dalam meningkatkan produktivitasnya
Laporan Tata Kelola TH. 2017 19
b. Penghimpunan Dana dari Bank Lain (ABA)
Senantiasa menjaga mutu pelayanan prima, mengintensifkan komunikasi dan
promosi kepada bank-bank yang telah menjadi nasabah dan mitra.
Menerapkan sistem pelayanan yang memudahkan administrasi bagi bank mitra
Mengoptimalkan manfaat kepesertaan Bank BPR Rohul di Asosiasi seperti
PERBARINDO dan PERBAMIDA sebagai wadah promosi dengan menjalin komunikasi
sesama BPR.
Mengoptimalkan negoisasi dalam memberikan Suku bunga yang menarik dan
kompetitif dan tetap berpegang kepada Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, suku
bunga penjaminan LPS, Cost Of Fund dan Cost Of Money.
2. Strategi dan Kebijakan Operasional Penyaluran Dana
Untuk meningkatkan ekspansi Kredit maka Bank BPR Rohul akan melakukan upaya-upaya
dalam jangka pendek sebagai berikut :
a) Menambah penetrasi tenaga Marketing Kredit dengan menambah jumlah tenaga AO
(Account Officer) dari semula 3 (tiga) orang menjadi 7 (tujuh) orang.
b) Meningkatkan penetrasi pemasaran produk Kredit Mikro-Bakulan kepada kalangan
pedagang-pedagang pasar, terkhusus para pedagang Pasar Modern yang satu lokasi
dengan Kantor Pusat (Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan
Bangun Purba).
c) Mengoptimalkan produktivitas AO dengan menerapkan skema remunerasi berbasis
kinerja yang memberlakukan punishment dan reward bagi pencapaian kinerja AO.
d) Melakukan pendekatan kepada Pemda Rokan Hulu selaku pemilik saham untuk
mendukung secara aktif rencana ekspansi penyaluran Kredit kepada kalangan
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer, terutama Tenaga Guru Bantu Daerah (GBD)
yang resiko nya dinilai rendah karena kecilnya kemungkinan pemutusan kontrak kerja,
mengingat Kabupaten Rokan Hulu masih kekurangan tenaga guru.
e) Mendiversifikasi produk Kredit (jangka pendek), dimulai dengan melakukan penelitian
dan pengembangan bagi terciptanya produk Kredit Kepemilikan Kenderaan Bermotor
Roda Dua dan Kredit Talangan Haji dan Umrah .
Laporan Tata Kelola TH. 2017 20
b. Kebijakan Operasional Perkreditan
1. Plafond maksimal kredit yang diberikan direncanakan sebagai berikut:
1). Skim Kredit Modal Kerja
Kredit Modal Kerja Umum terdiri dari Kredit Wirausaha dan Kredit Agribisnis;
plafond maksimal sebesar Rp. 300.000.000,-
Kredit Bakulan; Plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-
Kredit Agribisnis; plafond maksimal sebesar Rp. 300.000.000,-
2). Skim Kredit Konsumtif
Kredit Konsumtif Karyawan; atau kredit yang telah di re-branding menjadi Kredit
Kencana Plafond maksimal disesuaikan dengan ketentuan maksimal angsuran
sebesar 45% dari gaji bersih yang diterima.
Kredit Konsumtif Non Karyawan dan Kredit Anggota Koperasi; Plafond maksimal
disesuaikan dengan ketentuan maksimal angsuran sebesar 45% dari gaji bersih.
Untuk kredit honorer dengan plafond Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.
25.000.000,- akan dilakukan penyesuaian ketentuan kredit, misal ketentuan cover
jaminan serta ketentuan lainnya
2. Jangka waktu maksimal kredit direncanakan :
1). Skim Kredit Modal Kerja :
Kredit Modal Kerja, jangka waktu maksimal selama 48 bulan
Kredit Mikro Bakulan, jangka waktu selama 12 bulan atau 52 Minggu
2). Skim Kredit Konsumtif :
Kredit Konsumtif Karyawan/Kredit Kencana; jangka waktu maksimal 120 bulan
Kredit Konsumtif non karyawan; jangka waktu maksimal selama 60 bulan
Kredit Konsumtif Koperasi; jangka waktu maksimal selama 60 bulan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi berbagai
persaingan, maka pada tahun 2018 direncanakan program-program sebagai berikut :
Laporan Tata Kelola TH. 2017 21
Mengikutsertakan seluruh karyawan pada pendidikan operasional BPR atau
manajemen BPR yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan
professional bank ataupun pelatihan yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Bank Indonesia.
Secara bertahap mengikut sertakan pegawai pada Pendidikan yang berkualitas
tentang Manajemen BPR, Rencana Kerja, Manajemen Resiko, Manajemen Perkreditan,
Audit Internal dan Manajemen Penghimpunan dan pengelolaan Dana.
Meningkatkan partisipasi Bank BPR Rohul pada berbagai Seminar, Simposium,
Rakerda dan Rakernas BPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah serta oleh PERBARINDO dan PERBAMIDA.
Meningkatkan porsi pendidikan yang bersifat soft-skill, dengan tujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pribadi karyawan yang termotivasi,
profesional dan memiliki leadership yang mumpuni.
Memberikan rasa aman dan motivasi bagi karyawan dengan menjamin atas pensiun
dan kesehatan Karyawan dan keluarga melalui lembaga asuransi.
Terus melakukan penyempurnaan pada ketentuan kepegawaian dan konsisten
menjalankan peraturan tentang kedisiplinan pegawai dengan sistem rewards dan
punishments.
Memberikan rasa kebanggaan dan kekompakan dengan menyediakan pakaian
seragam kepada seluruh karyawan, termasuk karyawan kontrak.
Memberikan jabatan dan menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya.
Melakukan evaluasi berkala atas kinerja karyawan dan melakukan rotasi demi
menghindari kejenuhan pada diri karyawan, serta melakukan promosi sebagai bagian
kebijakan memotivasi karyawan agar senantiasa kreatif dan produktif.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 22
4. Pengembangan Produk Simpanan
Pertumbuhan penghimpunan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) dinilai penting
untuk menjaga ketersediaan dana bagi kegiatan penyaluran kredit yang merupakan
sumber utama penghasil laba. Untuk mempercepat peningkatan penghimpunan DPK,
serta dalam rangka memberikan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat untuk
mengunakan jasa simpanan, maka sasaran pengembangan produk pada tahun 2017
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan diversifikasi produk melalui perancangan produk tabungan yang lebih
variatif dan mampu menarik nasabah pada segmentasi pasar yang lebih spesifik,
seperti adanya produk tabungan khusus pelajar, tabungan rencana pendidikan anak
bagi para orang tua, tabungan umrah, tabungan qurban dan berbagai jenis diversifikasi
produk yang lain, yang dirancang melalui proses pengkajian yang komprehensif demi
kesuksesan respon dari nasabah.
b. Melakukan modifikasi dan penyempurnaan pada produk yang sudah ada, seperti
menyempurnakan penerapan suku bunga Tabungan berdasarkan range saldo, suku
bunga Deposito berdasarkan range saldo dan jangka waktu deposit, hal ini diharapkan
akan membuat nasabah termotivasi untuk meningkatkan saldo Tabungan maupun
Deposito. Dimana penetapan suku bunga tetap mempertimbangkan rencana
penurunan suku bunga kredit dan tingkat suku bunga penjaminan LPS.
c. Melengkapi fitur produk simpanan dengan manfaat tambahan seperti; asuransi jiwa,
kemudahan penarikan dan penyetoran melalui sistem antar dan jemput dana, serta
melakukan kajian kelayakan system dalam mengakomodasi terlaksana nya fitur debet
otomatis untuk pembayaran tagihan rutin nasabah (listrik, pulsa, setoran, leasing, dll)
5. Pengembangan Produk Kredit
Untuk menghadapi persaingan bank yang semakin ketat dalam merebut pangsa pasar
kredit, maka PD. BPR Rokan Hulu menyusun rencana pengembangan produk kredit untuk
Laporan Tata Kelola TH. 2017 23
meningkatkan daya tawar serta minat masyarakat, adapun kebijakan pengembangan
produk kredit yang dimaksud dirinci sebagai berikut:
1). Melakukan kajian atas penetapan suku bunga, provisi dan biaya bertingkat, yang
menurun seiring peningkatan plafond. Kebijakan ditujukan untuk mempertahankan
nasabah prima tidak pindah ke Bank lain yang menawarkan suku bunga lebih rendah,
serta untuk menarik minat debitur prima lainnya.
2). Melakukan kajian untuk pengembangan produk kredit konsumtif, sehingga memiliki
daya jual tinggi, dan mampu merebut celah pasar skim kredit konsumtif, misalnya
kredit konsumtif bagi tenaga honorer pemda, karyawan perusahaan daerah dan
swasta, Kredit kepemilikan kenderaan bermotor, dll.
3). Melakukan penyempurnaan dalam penetapan persyaratan kredit, suku bunga dan
jangka waktu pada skim kredit konsumtif.
6. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Material-Logistik dan Pengembangan TSI
1. Melakukan perawatan dan inventarisasi kekurangan-kekurangan sistem sebagai
bahan evaluasi bagi vendor dalam menyempurnakan Sistem Aplikasi Perbankan yang
sudah ada.
2. Memanfaatkan Aplikasi Perbankan yang sudah ada secara maksimal untuk kelancaran
pelaporan dan pengendalian atas operasional bank.
3. Melakukan perawatan jaringan (LAN,Telepon, dan Fax) secara berkala untuk
mendeteksi resiko gangguan dan kerusakan yang mengganggu operasional.
4. Melakukan penambahan unit komputer serta melakukan upgrade bagi kapabilitas
komputer yang dinilai sudah berkinerja rendah.
5. Menyediakan buku literatur dan mengirim teknisi TSI pada pelatihan yang dapat
meningkatkan pengetahuan IT, hingga selalu update dengan perkembangan
teknologi.
6. Menyediakan anggaran untuk research untuk terciptanya sistem TSI sendiri.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 24
7. Melakukan penjajakan kerjasama dengan konsultan yang memiliki kompetensi untuk
kerjasama pembuatan aplikasi perbankan yang sesuai kebutuhan Bank.
8. Meningkatkan kemampuan penguasaan komputer dan aplikasi CBS bagi karyawan.
9. Melakukan penambahan petugas TSI sehingga dengan adanya petugas yang baru
akan dikelompokkan Tugas Pokok pekerjaan yang menyangkut operasional yaitu
memonitor permasalah yang terjadi dalam semua hal operasional aplikasi bank. Dan
Tugas Pokok Litbang yaitu melakukan pengembangan ke depan tentang teknologi
yang akan dibutuhkan bank ke depannya.
7. Rencana Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Internal
Untuk mencapai sasaran pengendalian dan pengawasan internal, maka disusun rencana
strategi pengendalian internal sebagai berikut:
1). Pengawasan dan Pemeriksaan bersinergi dengan melibatkan setiap pihak yang ada
pada organisasi bank (meliputi: Dewan Pengawas, Direksi, Petugas Satuan Pengendali
Internal, Pejabat dan Segenap Karyawan), serta pihak eksternal bank (OJK selaku
otoritas pengawasan bank, auditor publik dan nasabah) dalam menjalankan
operasional pengawasannya.
2). Pengawasan internal mendorong agar masing-masing unit kerja yang diawasi
menetapkan dan menyediakan sistem pelaporan dan standar penilaian kinerja atas
bidang yang diawasi.
3). Melakukan pengawasan dengan metode represif sehingga mampu mendeteksi gejala
penyimpangan sejak dini, serta melaporkan hasil pengawasan ke pejabat diatasnya
dengan objektif dan terhindar dari conflict interest.
4). Menyusun langkah-langkah untuk perbaikan atas penyimpangan yang ada
berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan
5). Mendokumentasikan seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional guna
disosialisasikan kesetiap pihak organisasi bank.
Laporan Tata Kelola TH. 2017 25
6). melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor internal
dan atau auditor eksternal (Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik, Nasabah), antara
lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk
melaksanakannya.
7). Menyediakan wadah bagi tertampungnya temuan dan komplain dari nasabah, selaku
pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan Bank.
8). Pengendalian dan pengawasan juga mendorong untuk terwujudnya konsep
penerapan GCG, meningkatkan system keamanan operasional yang masih terdapat
kelemahan untuk terhindar dari tindak kejahatan perbankan dan pelanggaran lainnya
baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar.
2.6 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
PD. BPR Rokan Hulu telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan
Bank dengan rincian sebagai berikut:
1. Laporan Triwulanan
Laporan Keuangan Publikasi PD. BPR Rokan Hulu untuk triwulan ke Empat, dimuat
melalui surat kabar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Tahunan
Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas
Jasa Keuangan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Laporan Non Keuangan
Laporan Pelaksanaan GCG PD. BPR Rokan Hulu akan disampaikan kepada
a. Otoritas Jasa Keuangan
b. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
Laporan Tata Kelola TH. 2017 26
III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR bersangkutan dan BPR Lain
Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham di PD. BPR Rokan Hulu, Bank lain,
lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya. Saham PD BPR Rokan Hulu
seluruhnya (100 %) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
IV. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan
Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau
Pemegang Saham
Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi
dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas.
V. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan
Direksi
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi
PD. BPR ROKAN HULU tahun 2017 yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham. Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PD. BPR
ROKAN HULU adalah sebagai berikut :
No
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 tahun
Dewan Pengawas
Orang Ribu rupiah*)
1 Remunerasi
a. Imbalan Kerja (Gaji) Tahun 2017 1 93.020,-
b. Gaji 13 1 4.699,-
c. THR 1 14.767,-
d. Jasprod (Jasa Produktif) - -
Total 112.486,-
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura - -
Laporan Tata Kelola TH. 2017 27
Total
Jumlah 112.486,-
Tabel 4. Remunerasi Dewan Pengawas Th. 2017
No
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 tahun
Direksi
Orang Ribu rupiah*)
1 Remunerasi
a. Imbalan Kerja (Gaji) Tahun 2017 2 600.978,-
b. Gaji 13 2 25.264,-
c. THR 2 62.790,-
d. Bekal Cuti 2 35.160,-
e.Jasprod (jasa produksi) 2 0
Total 724.192,-
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura
a. Pakaian Dinas 2 0
b. Asuransi 2 72.850
Total 72.850,-
Jumlah 797.042,-
Tabel 5. Remunerasi Direksi Th. 2017
VI. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut:
Keterangan
Gaji
tertinggi
(ribu rupiah)
Gaji
Terendah
(ribu rupiah)
Skala perbandingan
(ribu rupiah)
Tertinggi Terendah
Dewan Pengawas 93.020,- 93.020,- 1,00 1,00
Direksi 408.742 192.236,- 2,10 1,00
Laporan Tata Kelola TH. 2017 28
Pegawai 97.195,- 28.200 ,- 3,44 1,00
Rasio gaji Direksi
tertinggi dan Dewan
Pengawas tertinggi
408.742,- 93.020,- 4.39
1,00
Rasio gaji Direksi
tertinggi dan Pegawai
tertinggi
408.742,- 97.631 4,186
1,00
Tabel 6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Th. 2017
VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi
1) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas
Selama tahun 2017 ini Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga)
kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh Dewan Pengawas,
Direksi dan seluruh Kepala Seksi PD. BPR Rokan Hulu . Hasil rapat Dewan Pengawas
dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
yang hadir.
No Tanggal Materi Peserta
1 09 Februari 2017 Sosialisasi RKAT PD. BPR
Rokan Hulu Tahun 2017
Dewan
Pengawas
Direksi
Kepala Seksi
2 03 Agustus 2017 Evaluasi Realisasi Rencana
Kerja Semester I Th 2017
Dewan
Pengawas
Direksi
Kepala Seksi
3 30 Oktober 2017
Evaluasi Kinerja triwulan
III
Dewan
Pengawas
Direksi
Kepala Seksi Tabel 7. Rapat Dewan Pengawas Th. 2017
2) Frekuensi Rapat Direksi
Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Rapat Direksi
tersebut dihadiri oleh direksi dan seluruh Kepala Seksi ataupun Direksi dan bagian terkait
Laporan Tata Kelola TH. 2017 29
pada PD. BPR Rokan Hulu . Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir.
No Tanggal Materi Peserta
1 13 Januari 2017 Pembahasan Rencana
Program Penyaliran Kredit
Direksi
Seksi Kredit
2 03 Maret 2017 Evaluasi Kredit dan
Program Kredit
Direksi
Seksi Kredit
3 13 April 2017 Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan I tahun 2017
Direksi
Kepala Seksi
Tabel 8. Rapat Direksi Th. 2017
IX. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Pengertian Fraud mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP
tanggal 9 Desember 2011 perihal strategi anti fraud bagi Bank Umum. Jumlah
penyimpangan internal pada PD. BPR Rokan Hulu yang terjadi selama tahun 2017 nihil.
X. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Tahun
2017
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2017 PD. BPR Rokan Hulu
telah menyalurkan dana untuk kegitan social sebesar Rp.350.000- (Tiga ratus lima puluh
ribu rupiah), untuk bantuan dana Ekskul SMA di daerah sekitaran pasir pengaraian/kantor
pusat PD.BPR Rokan Hulu.
XI. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate
Governance PD.BPR Rokan Hulu Tahun 2017
Surat Edaran Otoritas Jasa Pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR Rokan Hulu selama
tahun 2017 yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu transparency, accountability,
Laporan Tata Kelola TH. 2017 30
responsibility, independency, dan fairness. Berdasarkan analisis terhadap seluruh Faktor
baik itu pada struktur dan Infrastruktur tatakelola, proses penerapan tata kelola maupun
hasil penerapan tata kelola, menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang menonjol yang
harus diperbaiki dan harus dilengkapi beberapa diantaranya adalah: Formasi Dewan
Pengawas pada PD. BPR Rokan Hulu masih berjumlah 1 (satu) orang dimana sesuai
dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti kurang dari
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paing sedikit 2 (dua) orang
anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
Agar penerapan Tatakelola dapat terlaksana dengan sepenuhnya maka kelemahan-
kelemahan yang tersebut diatas harus segera dipenuhi yaitu pemenuhan jumlah Dewan
Pengawas
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG
Nilai Komposit Peringkat Komposit
2,14 Baik
Tabel 9. Hasil Penilaian Sendiri (self Assessment) PD. BPR Rokan Hulu Th. 2017
Sesuai dengan hasil penilaian sendiri (self assessment) Pelaksanaan Tata Kelola (Good
Corporate Governance ) PD. BPR Rokan Hulu tahun 2017 memiliki peringkat "Baik".
Pasir Pengaraian, 10 April 2018
Direksi Dewan Pengawas
PD. BPR Rokan Hulu PD. BPR Rokan Hulu
JANGNIP, S.Sos H. ZULFIKAR AHMAD, SH. MH
Direktur Utama Ketua