Download - Lampiran 2 PTO Surat Juklak PNPM MPd 2014
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM MANDIRI PERDESAAN)
POLA KHUSUS
PERCEPATAN DAN PENGUATAN
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
TAHUN ANGGARAN 2013
Lampiran 2
Surat Dirjen PMD Kemendagri
Surat Nomor : 402/303/PMD Tanggal : 13 Januari 2014
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 2
BAB.1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, maju, adil,
dan makmur pada tahun 2025, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebagai kebijakan afirmatif
dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan.
MP3KI adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang
menjadi acuan bagi seluruh pihak di dalam menyusun dan mengembangkan
kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang
Strategi utama penanggulangan kemiskinan jangka panjang terdiri dari:
1. Mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional yang menyeluruh, terintegrasi,
dan mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan goncangan;
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan sehingga
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan terus-menerus;
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi
masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di
tingkat lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek
lingkungan.
Strategi yang pertama menjadi fondasi bagi masyarakat miskin dalam
mengembangkan penghidupannya melalui ketersediaan jaminan sosial dan berbagai
bantuan yang diberikan pada situasi dan kondisi tertentu, baik yang bersifat reguler
maupun temporer. Strategi ini lebih diarahkan pada penguatan individu dan rumah
tangga miskin.
Strategi yang kedua menjadi pelengkap dari strategi pertama dengan berfokus
kepada sisi supply (penyediaan) dari berbagai pelayanan dasar serta peningkatan
keterjangkauan dari pelayanan-pelayanan tersebut. Pelayanan dasar yang
diutamakan meliputi: hak atas identitas tanpa diskriminasi, hak atas perlindungan
melalui pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan
pendidikan, dan infrastruktur dasar (rumah layak huni, air bersih, sanitasi,
transportasi, dan komunikasi).
Strategi ketiga lebih diarahkan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin
untuk hidup secara layak dan berkelanjutan. Hal ini mengartikan bahwa upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berdampak pendek nampun dapat
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 3
membawa peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Potensi penghidupan
di masyarakat perlu digali dan disesuaikan dengan kesanggupan pengelolaannya
oleh masyarakat miskin. Berbagai peningkatan kapasitas dan upaya-upaya dalam
mendorong akses ekonomi bagi masyarakat miskin secara lebih luas dilakukan
sehingga mereka dapat memperoleh peluang yang sesuai bagi peningkatan
kesejahteraannya.
Strategi tersebut berupaya menjawab tantangan-tantangan penanggulangan
kemiskinan di Indonesia yang semakin komplek di masa yang akan datang, seperti:
a. Masih rendahnya kualitas SDM, terutama pada anak dan kelompok usia
muda;
b. Belum tersedianya perlindungan sosial yang komprehensif;
c. Masih adanya kelompok yang mengalami ketersisihan sosial (social
exclusion);
d. Kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial yang masih tinggi;
e. Perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan;
f. Ketidaksetaraan gender dan perbedaan pengalaman kemiskinan dan
kerentanan antara laki-laki dan perempuan serta antar kelompok umur.
Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar di dalam penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dapat
berupa penyaluran bantuan dalam berbagai rupa dan cara maupun penciptaan iklim
yang kondusif bagi pengembangan penghidupan masyarakatnya. Dalam rangka
menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan
upaya-upaya tersebut, dapat diupayakan melalui penggalangan kerjasama dengan
berbagai pihak, baik diantara intitusi pemerintahan sendiri, maupun dengan dunia
usaha (swasta) dan masyarakat.
MP3KI mengarahkan pendekatan penanggulangan kemiskinan secara lebih
komprehensif yang berbasis pada pengembangan penghidupan secara lebih
berkelanjutan (sustainable livelihood). Pendekatan tersebut menempatkan
pengurangan kerentanan dan peningkatan aset penghidupan kelompok miskin dan
rentan secara berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penanggulangan
kemiskinan.
Melalui penahapan yang jelas dan dengan target yang terukur, MP3KI
dikembangkan sebagai rencana kebijakan makro, regional, dan sektoral yang
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 4
komprehensif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara merata di
seluruh daerah, hingga angka kemiskinan mencapai 4%-5% pada 2025. Selain
mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, MP3KI juga memperluas
jangkauan upaya penanggulangan kemiskinan ke kelompok masyarakat yang
selama ini kurang tersentuh, termasuk penduduk miskin di daerah terpencil dan
kelompok penduduk miskin di daerah kaya, di permukiman kumuh dan kawasan
ilegal. Dokumen MP3KI akan menjadi komplemen dokumen-dokumen perencanaan
lain seperti RPJP, RPJM, dan MP3EI; namun dokumen MP3KI ini terfokus pada
upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan.
Visi MP3KI adalah Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. Dengan Misi
mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera bebas dari kemiskinan absolut
dan memiliki kapabilitas penghidupan yang tinggi dan berkelanjutan. Strategi
kebijakan utama yang dikembangkan MP3KI adalah
1. Menciptakan sistem perlindungan sosial nasional yang terintegrasi,
komprehensif, dalam bentuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
serta bantuan sosial reguler maupun temporer sehingga mampu melindungi
masyarakat dari kerentanan dan goncangan secara individual maupun
kelompok,
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan khususnya
hak atas identitas, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur dasar sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan
meningkatkan kualitas SDM di masa datang,
3. Mengembangkan penghidupan masyarakat miskin dan rentan secara
berkelanjutan dengan melalui peningkatan kapabilitas dan produktivitas, serta
pengembangan sistem pembangunan partisipatif, yang dilaksanakan secara
terintegrasi tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup; dengan strategi
pelaksanaan:
1. Perluasan jangkauan program-program bersasaran (targeted) untuk
penduduk miskin dan rentan (dalam bentuk kegiatan atau program
pengembangan penghidupan perdesaan dan perkotaan),
2. Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan
koridor pulau dan kawasan khusus,
3. Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan di seluruh
kebijakan dan program pembangunan.
Pelaksanaan MP3KI dilakukan dengan mensinergikan dan mentransformasikan
berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada selama ini, yang
mencakup kelompok program bantuan dan perlindungan sosial (klaster 1), program
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 5
pemberdayaan masyarakat (klaster 2), program kredit untuk usaha kecil dan mikro
(klaster 3), dan program-program prorakyat lain (klaster 4).
MP3KI dikembangkan melalui transformasi dari pendekatan pemberian bantuan ke
pendekatan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pelaksanaan
MP3KI akan didukung oleh penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di
pusat dan di daerah (provinsi-kabupaten), sampai ke kecamatan dan
desa/kelurahan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri
Perdesaan) adalah program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui penyediaan sarana-
prasarana dasar perdesaan, perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja,
tambahan pendapatan rumah tangga miskin, serta memperkuat kelembagaan
pembangunan partisipatif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam kerangka percepatan
penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian MP3KI diimplementasikan pemerintah melalui sinkronisasi
pelaksanaan program-kegiatan K/L dengan program-kegiatan pemerintah daerah,
termasuk didalamnya sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Apabila sinkronisasi
ini terjadi, maka implementasi MP3KI bukanlah program-kegiatan baru, dan bukan
pesaing dari program-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah ada di K/L
maupun di daerah, tetapi merupakan pengarus-utamaan, sehingga diharapkan
semua pelaku akan merasa memiliki dan bersikap kontributif terhadap percepatan
dan perluasan pengurangan kemiskinan.
MP3KI juga mengambil langkah-langkah strategis berupa tindak-cepat atau Quick
Wins dengan melakukan percepatan dan penguatan pelaksanaan program-kegiatan
di kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara terintegrasi di lokasi terpilih
yaitu lokasi program-kegiatan penanggulangan kemiskinan Kementerian/Lembaga
maupun program-kegiatan khusus. Pada tahun anggaran 2013 program-kegiatan
integratif kementerian/lembaga telah dan sedang diujicobakan pada 2013 di 17
lokasi khusus. Pada 2014 Percepatan dan Penguatan-MP3KI juga akan dilakukan
atau diperluas melalui PNPM Mandiri (Perkotaan, Perdesaan dan PISEW) yaitu
pada 149 kecamatan untuk Percepatan dan di 257 kecamatan untuk Penguatan di
34 provinsi. Untuk PNPM Mandiri Perdesaan cakupan lokasi berada di 137
kecamatan (untuk percepatan) dan 249 kecamatan (untuk penguatan).
Sebagai program penanggulangan kemiskinan pada klaster 2 dengan pendekatan
pemberdayaan, PNPM Mandiri Perdesaan dinilai telah memiliki pengalaman
pelaksanaan dan kelembagaan yang memadai, dimana prinsip dan mekanisme
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 6
program ini dapat dilakukan dan tetap bekerja dengan baik pada lokasi dengan
situasi-kondisi normal/reguler maupun tertentu ataupun memiliki karakteristik
khusus; seperti pada lokasi kecamatan yang terkena dampak bencana alam, lokasi
perbatasan dan lokasi pasca krisis.
Untuk itu berkaitan dengan implementasi strategis Percepatan dan Penguatan
MP3KI melalui PNPM Mandiri Perdesaan, perlu disusun suatu Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) pola khusus yang memenuhi fokus dan target percepatan dan
penguatan-MP3KI dengan tetap berpegang pada prinsip dan mekanisme PNPM
Mandiri Perdesaan. Petunjuk teknis ini bersifat melengkapi dan mengatur hal-hal
yang khusus diperlukan bagi pencapaian tujuan MP3KI. Selanjutnya secara ringkas
disebut PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-
MP3KI
1.2. Tujuan
Secara ringkas konsep MP3KI bertumpu pada pengembangan lima aset
penghidupan utama dalam rangka memperkuat penghidupan berkelanjutan atau
sustainable livelihood masyarakat. Sedangkan pendekatan “penghidupan
berkelanjutan” merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang
terintegrasi dalam pembekalan aset yang diperlukan oleh individu (atau satuan
rumah tangga miskin) sehingga dapat berdiri sendiri (mandiri) secara
berkesinambungan. Kelima aset tersebut adalah:
1. Alam (Natural)
2. Infrastruktur (Physical)
3. Kemasyarakatan (Social)
4. Keuangan (Financial)
5. Sumber Daya Manusia (Human).
Dengan demikian tujuan pelaksanaan kegiatan melalui PNPM Mandiri Perdesaan
Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-MP3KI secara khusus adalah:
1. Memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mendukung upaya
pengembangan, peningkatan dan pelestarian mata pencaharian atau
penghidupan mereka secara berkelanjutan bagi individual/ keluarga/
rumahtangga (domain private sector) secara langsung, serta dan
kelompok/sosial, melalui penyediaan kegiatan-kegiatan program serta hasil-
hasilnya (domain public sector);
2. Meningkatkan kesejahteraan komunitas/masyarakat perdesaan secara mandiri
melalui penghidupan berkelanjutan dengan cara menjadikan BLM menjadi
instrumen utama dalam percepatan dan penguatan melalui
pembangunan/pengembangan sarana-prasarana yang dapat melayani atau
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 7
memberi manfaat langsung bagi peningkatan ekonomi keluarga/rumahtangga
secara berkesinambungan;
3. Meningkatkan pendapatan keluarga/rumahtangga melalui penggunaan
porsi/bagian dana BLM untuk perguliran sebagai modal/kapital yang
berkelanjutan dan langgeng/lestari bagi penyediaan pinjaman kelompok simpan
pinjam perempuan dan kelompok usaha ekonomi produktif (bagi RTM/miskin
produktif);
4. Melakukan percepatan dan penguatan penanganan kantong-kantong
kemiskinan antar desa menjadi kawasan/wilayah penyangga penghidupan
berkelanjutan masyarakat termiskin, miskin dan hampir miskin perdesaan.
1.3. Prinsip-Prinsip Kegiatan
Sebagaimana dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, maka prinsip-prinsip
berikut tetap wajib diutamakan dalam pelaksanaan pola khusus Percepatan dan
Penguatan-MP3KI, yaitu:
1. Partisipatif, artinya seluruh tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban) dikerjakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama dan
sekaligus penerima manfaat.
2. Transparan, artinya dalam setiap langkah/tahapan kegiatan harus dilakukan
secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik/masyarakat luas.
3. Swakelola dan Sederhana, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dan jenis kegiatan prioritas bersifat
sederhana (tidak canggih/kompleks/rumit) dan bisa dilakukan masyarakat
dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas, artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat.
5. Menu Terbatas (Specified Menu), artinya pilihan jenis kegiatan prioritas untuk
137 kecamatan lokasi Percepatan MP3KI (pada TA.2014) sudah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu pada “Daftar Prioritas Kegiatan”
yang telah disusun dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus
terkait pencapaian target Percepatan MP3KI. Masyarakat menentukan pilihan
kegiatan melalui pengambilan keputusan partisipatif (MAD).
6. Menu Terbuka/Bebas (Open Menu), artinya usulan jenis kegiatan dipilih secara
bebas dari prioritas usulan masyarakat antar/lintas desa sebagaimana kriteria
kegiatan yang diatur dalam PTO ini. Menu terbuka berlaku untuk 249 kecamatan
lokasi Penguatan MP3KI (pada TA.2014).
7. Kegiatan Lintas Desa, artinya jenis kegiatan yang dapat didanai oleh Percepatan
dan Penguatan-MP3KI hanya kegiatan yang lingkup pemanfaatnya melintasi
batas-batas desa (wilayah antas/lintas desa) dan skala kegiatan menengah-
besar baik dari sisi biaya ataupun hasil kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 8
implikasi hasil kegiatan lebih luas dan dampak pengentasan kemiskinan lebih
besar. Usulan kegiatan dan pelaksana kegiatan juga berupa gabungan antar
desa dalam kecamatan lokasi.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 9
BAB.2. KETENTUAN UMUM
Pada dasarnya siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus
Percepatan dan Penguatan-MP3KI berlangsung secara bersamaan dengan PNPM
Mandiri Perdesaan (reguler). Namun demikian perlu diperhatikan pengaturan khusus
pada tahapan pokok sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
2.1. Persiapan dan Perencanaan
Tahap Persiapan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan
Penguatan-MP3KI diawali dengan pemrosesan dan penetapan “Daftar Lokasi,
Alokasi dan Prioritas Kegiatan” oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Daftar
lokasi tersebut telah diproses melalui mekanisme pemilihan lokasi oleh Pemerintah
(2 kecamatan per-provinsi) dan Pemerintah Daerah (2 kecamatan per-provinsi)
berdasarkan “kriteria pusat”, yaitu: jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan,
kategori daerah tertinggal, daerah lokasi MP3EI, dan lokasi pelaksana program
penanggulangan kemiskinan 4 klaster, serta “kriteria daerah”, yaitu: historis
penurunan kemiskinan (5 tahun terakhir), kondisi infrastruktur dasar (kesehatan,
pendidikan, listrik, air bersih dan prasarana jalan), dan angka partisipasi sekolah SD,
SLTP dan SLTA.
Sedangkan Daftar Prioritas Kegiatan dan Alokasi BLM Percepatan dan Penguatan-
MP3KI telah diproses melalui mekanisme penentuan kegiatan secara bertahap I, II
dan III dengan melibatkan TKPK Daerah Provinsi dan Kabupaten setelah
mendapatkan masukan dari pengelola kegiatan PNPM Mandiri di Kabupaten dan
Kecamatan serta masyarakat penerima program (pada rentang waktu Juni-
September).
Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menindaklanjuti dengan melakukan informasi, komunikasi,
dan sosialisasi ke seluruh kecamatan lokasi dan memobilisasikan seluruh fasilitator
yang telah ada di lokasi untuk melakukan proses perencanaan kegiatan secara
paralel/bersamaan dengan perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Proses
perencanaan program T.A.2014 dilaksanakan pada rentang waktu bulan November-
Desember 2013 sebagaimana skema integrasi PNPM Mandiri Perdesaan.
Tahap Perencanaan pada lokasi Percepatan-MP3KI sesungguhnya merupakan
konfirmasi kembali “Daftar Prioritas Kegiatan” oleh masyarakat kecamatan lokasi
Percepatan MP3KI secara partisipatif melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
Sedangkan bagi Lokasi Penguatan MP3KI, tahap perencanaan merupakan tahap
menyusun rencana kegiatan antar/lintas desa yang bernilai strategis dan prioritas
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 10
dibutuhkan bersama masyarakat atau memiliki manfaat besar melintasi batas
administratif desa. Usulan kegiatan dapat dipetik/diambil dari rencana yang telah
ada di RKP suatu desa ataupun usulan baru yang disepakati secara
bersama/gabungan antar desa.
Pada tahap perencanaan masyarakat bersama-sama menilai, mengukur,
mempertimbangkan prioritas, relevansi dan kemampuan kolektif masyarakat dan
atau pertimbangan lainnya, untuk selanjutnya memilih, menetapkan,
mengorganisasikan tim kerja dan membuat Desain serta Rincian Anggaran Biaya
(RAB) kegiatan yang akan didanai oleh BLM Percepatan dan/atau Penguatan-
MP3KI.
Tahap perencanaan ini bernilai strategis karena melalui mekanisme perencanaan
antar desa dapat dikembangkan dan diperkuat jalinan ikatan antar warga dan para
pemimpin/tokoh antar desa dalam membangun tujuan bersama. Artinya kepentingan
penanggulangan kemiskinan warga masyarakat harus diutamakan di atas
kepentingan primordial desa.
Pelaksanaan Percepatan dan Penguatan-MP3KI 2014 pada tahapan perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan sejak bulan November 2013 setelah
diterbitkannya Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta
Daftar Prioritas Kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan perencanaan dapat
diselenggarakan secara bersamaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan (reguler).
Untuk itu diterbitkan juga petunjuk tambahan atau pelengkap berupa PTO PNPM
Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-MP3KI guna
penyesuaian siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap
mengacu pada prinsip-prinsip dasar, cara kerja dan kelembagaan PNPM Mandiri
Perdesaan. Pola khusus ini merupakan panduan teknis bagi lokasi kecamatan
percepatan dan penguatan dalam mempersiapkan, merencanakan,
mengorganisasikan dan melaksanakan, mengawasi dan memeriksa rangkaian
kegiatan masyarakat. Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah
mufakat di desa dan lintas/antar desa, transparan (terbuka) dan dapat
dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat dengan mempergunakan
formulir sebagaimana PTO PNPM Mandiri Perdesaan (dengan penyesuaian
seperlunya jika diperlukan, dengan tetap mengacu prinsip akuntabilitas).
2.2. Pelaksanaan Kegiatan
Pada prinsipnya tahap pelaksanaan kegiatan Pola Khusus Percepatan dan
Penguatan-MP3KI secara utuh mengikuti pola pelaksanaan dan
pertanggungjawaban hasil kegiatan reguler PNPM Mandiri Perdesaan. Artinya siklus
dan tahapan kegiatan berjalan secara bersamaan/paralel dengan kegiatan PNPM
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 11
Mandiri Perdesaan reguler yang selama ini telah berlangsung secara integrasi
dengan sistem perencanaan pembangunan atau musrenbang. Hal ini dimaksudkan
agar tidak terjadi perubahan atau tambahan alur proses yang dapat mengganggu
siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara keseluruhan.
Namun demikian perlu diingat bahwa kegiatan prioritas masyarakat yang didanai
Percepatan dan Penguatan-MP3KI dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana
dalam kerangka pencapaian target penanggulangan kemiskinan melalui
penyediaan/pengusulan kegiatan yang sangat penting atau vital dan mendesak bagi
keberlangsungan penghidupan/mata pencaharian masyarakat (sustainable
livelihood).
Setelah masyarakat lokasi percepatan mengambil keputusan memilih menu kegiatan
terbatas pada Daftar Prioritas Kegiatan yang telah ditentukan, dan atau menyusun
usulan kegiatan baru (bagi masyarakat lokasi penguatan), maka selanjutnya disusun
desain dan rincian anggaran dan biaya serta dibentuk kepanitiaan kerja/pelaksana
kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan hasil kegiatan.
Mengingat skala dan lingkup kegiatan yang lebih besar (jika dibandingkan dengan
PNPM Mandiri Perdesaan reguler) maka pengelolaan rangkaian kegiatan dilakukan
atau dipimpin langsung oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai
organisasi yang representatif atau mewakili kepentingan masyarakat di lingkup
kecamatan/antar desa. Hal ini sekaligus untuk menguatakan dan memastikan bahwa
kelembagaan kerjasama antardesa di kecamatan lokasi tersebut berfungsi dengan
baik.
Pengelolaan dan pengadministrasian keuangan program tetap dilakukan melalui
Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Pertanggungjawaban hasil kegiatan dilakukan
melalui MAD Khusus Pertanggungjawaban, yang diikuti seluruh desa di kecamatan
lokasi guna memastikan serah terima aset/hasil kegiatan dapat dipelihara oleh
kerjasama desa-desa melalui BKAD secara berkelanjutan.
Pendekatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tetap berbasis masyarakat dan
wajib dilakukan dengan pelibatan masyarakat menggunakan model padat karya
dengan tujuan memperkuat dan menjaga kohesi atau ikatan sosial
(kegotongroyongan), sekaligus memberikan pendapatan kepada masyarakat/warga
khususnya keluarga miskin di perdesaan (aspek perluasan kerja dan pendapatan,
serta penanggulangan pengangguran). Pengadaan bahan, material, tenaga kerja
diutamakan dari lokal/setempat. Dampak lebih lanjut yang diharapkan adalah
dengan dana yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau karena
terjadinya transaksi bahan-material dan lain-lain, dapat memicu proses-proses
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 12
produksi ekonomi dan konsumsi sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi
masyarakat dalam jangka pendek (menggerakkan ekonomi lokal).
Pada BLM Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI tidak ada pembaasan
pengalokasian khusus maksimal 25% dari dana BLM yang dipergunakan
masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompok masyarakat (Simpan Pinjam
khusus Perempuan/SPP). Hal ini berbeda dengan PNPM Mandiri Perdesan reguler.
BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI hanya dapat dipergunakan untuk Dana
Kegiatan prioritas masyarakat yang telah ditetapkan masyarakat (BA-MAD) untuk
kecamatan lokasi yang bersangkutan, dan Dana Operasional Kegiatan (DOK)
maksimal 5%, sebagaimana diatur PTO Pola Khusus ini.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 13
BAB.3. MEKANISME PELAKSANAAN
3.1. Prioritas Kegiatan Didanai
BLM Percepatan dan Penguatan MP3KI pada prinsipnya adalah tambahan atau on-
top atas BLM PNPM Mandiri Perdesaan.
Kegiatan yang dapat didanai oleh BLM Percepatan-MP3KI adalah kegiatan yang
dipilih masyarakat dari Daftar Prioritas Kegiatan yang telah ditetapkan secara selektif
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kecamatan lokasi yang bersangkutan.
Masyarakat lokasi program melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) memilih sesuai
dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, waktu, tenaga dan biaya serta
pertimbangan lain yang relevan dan selanjutnya memutuskan serta menetapkan
dalam Berita Acara (BA) MAD dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan
Camat (SPC) tersendiri atau terpisah kepentingan itu.
Jika karena keadaan tertentu masyarakat setelah mempelajari dan menilai dari
Daftar Prioritas Kegiatan tersebut, terdapat kegiatan lain yang lebih relevan dan
penting bagi percepatan penanggulangan kemiskinan dan memiliki dampak yang
luas sebagaimana maksud dan tujuan MP3KI, maka masyarakat dapat mengusulkan
kegiatan di luar daftar prioritas dengan batasan hanya 1 (satu) jenis kegiatan yang
bisa diusulkan, serta nilai kegiatan tersebut tidak melebihi 25% dari total BLM
Percepatan dan Penguatan-MP3KI yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
Usulan kegiatan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Bappeda (setelah
rapat teknis TKPKD atau Tim Pengendali Kabupaten yang terdiri dari Bappeda, PMD
dan Dinas/Sektor Teknis terkait kegiatan) di kabupaten yang bersangkutan.
Sedangkan untuk kegiatan yang dapat didanai oleh BLM Penguatan-MP3KI adalah
kegiatan yang diusulkan sesuai kriteria kegiatan (setelah melalui proses penggalian
gagasan antar desa) dan selanjutnya dipilih sendiri berdasarkan urutan prioritas oleh
masyarakat dalam MAD.
3.2. Kriteria Kegiatan
Pemilihan dan penetapan kegiatan dilakukan melalui MAD. Kegiatan yang dapat
diusulkan dan dipilih harus memenuhi kualifikasi:
1. lingkup atau skala kegiatan luas dan lintas desa (dari aspek substansi kegiatan
dan pemanfaat);
2. diusulkan oleh gabungan dua desa atau lebih dengan mengutamakan atau
memprioritaskan desa termiskin;
3. lokus kegiatan dapat berada di satu desa atau lebih;
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 14
4. nilai kegiatan antara Rp.500,- juta – Rp.1.500,- juta; [untuk kegiatan dengan nilai
di atas Rp.1.500,- juta harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bappeda
setelah rapat teknis dengan tim pengendali kabupaten yang melibatkan PMD
dan sektor/dinas terkait];
5. Untuk usulan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat (seperti pelatihan
keterampilan, pelatihan pengembangan usaha dan sejenisnya) dapat dilakukan
secara paket atau gabungan dengan mempertimbangkan nilai total biaya
(sebagaimana maksud butir 4 di atas), kemampuan organisasi penyelenggara
pelatihan (lintas desa) dan pertimbangan teknis lain yang relevan;
6. kegiatan yang diusulkan memiliki manfaat dan hubungan langsung/korelasi
peningkatan mata pencaharian/penghidupan yang berkelanjutan bagi
masyarakat miskin,
3.3. Organisasi Kerja Pelaksanaan Kegiatan
Pada dasarnya pengaturan organisasi kerja dalam penyelenggaraan kegiatan
dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tata laksana kelembagaan (BKAD, UPK, BP-UPK dan Tim Verifikasi) dan
organisasi kerja dalam pelaksanaan kegiatan pada prinsipnya mengikuti pola
pelaksanaan pada PNPM Mandiri Perdesaan;
2. Pencairan dana tetap dilakukan dari Kas Negara ke UPK dengan
mempergunakan dokumen-dokumen pendukung atau isian formulir disertai
pengesahan sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Teknis PNPM Mandiri
Perdesaan;
1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah tim kepanitiaan yang bersifat ad-hoc atau
sementara, dibentuk di kecamatan/lintas desa secara khusus mengingat
kegiatan berskala luas atau ruang lingkup kegiatan yang besar dan bersifat
lintas desa. Struktur kepengurusan TPK terdiri dari Ketua, Bendahara,
sekretaris dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) sekretaris Pokja.
Jumlah Pokja dalam TPK sesuai dengan kebutuhan. Yang wajib ada dalam TPK
adalah: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan/Pelelangan (1 pokja), Pokja
Pengawasan (1 pokja) dengan memerankan kelembagaan yang sudah ada yaitu
TPM (Tim Pemantau Masyarakat), dan Pokja Kegiatan/Pembangunan (jumlah
sesuai dengan kegiatan yang dilakukan) dan Pokja Pelestarian (1 Pokja).
Khusus untuk Pokja pelestarian dapat diserahkan kepada Tim Pengelola
Pemeliharaan Prasarana (TP3) yang sudah dibentuk di masing-masing desa,
atau dilakukan penggabungan karena ada perluasan ruang lingkup dan skala
kerja atau pemanfaatan (TP3 yang lintas Desa) misalnya unit (hasil kegiatan)
pasar, galangan kapal/perahu, sarana air bersih yang berskala besar dapat
dikelola oleh dua desa atau lebih.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 15
2. TPK wajib menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi dan Prosedur)
yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggungjawab. TPK
wajib menyusun Laporan pertanggungjawaban yang berisi kegiatan umum,
administrasi dan keuangan serta hasil-hasil kegiatan bidang kerja masing-
masing Pokja, disusun dalam satu dokumen dan disampaikan secara terbuka
dalam MAD dan laporan ditampilkan dalam media publik termasuk papan
informasi desa-desa.
3. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia di kecamatan dan dengan
pertimbangan efektifitas penyelenggaraan kerja, maka PTO ini mengatur Ketua
TPK dipegang oleh ketua BKAD, Bendahara dipegang oleh bendahara UPK,
Sekretaris dipegang oleh sekretaris BKAD, sedangkan Koordinator dan
sekretaris Pokja ditentukan dari TPK desa yang berpengalaman dengan bidang
kegiatan bersangkutan. Namun demikian terbuka kemungkinan jika MAD
berkehendak memutuskan lain disertai dengan pertimbangan tertentu
(dituangkan dalam BA MAD), seperti adanya keterbatasan waktu, keterbatasan
kemampuan, kemungkinan terjadinya benturan kepentingan atau conflict of
interest jika terjadi rangkap tugas/jabatan atau alasan lain yang relevan.
4. TPK wajib mentaati arahan dan petunjuk teknis tertulis dari TKPKD atau Tim
Pengendali Kabupaten yaitu Tim Teknis atau Tim Kerja gabungan yang
beranggotakan SKPD/Dinas Kabupaten terkait dengan pelaksanaan Percepatan
dan Penguatan-MP3KI dibawah koordinasi Bappeda dan PMD setempat. Hal ini
bertujuan agar target atau capaian Percepatan dan Penguatan-MP3KI terpenuhi.
5. Pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola
dikoordinasikan oleh koordinator pokja kegiatan, yang bekerja dengan tenaga
kerja berasal dari masyarakat desa/setempat, diprioritaskan dari keluarga miskin
perdesaan.
6. Kegiatan tidak boleh dipihak-ketigakan. Untuk pekerjaan yang merupakan
bagian kegiatan, alat berat, bahan pabrikan, tenaga kerja ahli, yang
kompleks/rumit dan atau mempergunakan teknologi sedang dan atau
tinggi/canggih, dan atau tidak mampu dikerjakan/disediakan sendiri oleh
masyarakat, dapat dikerjakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme lelang.
Untuk itu TPK harus mengajukan secara tertulis rencana pelelangan tersebut
kepada Tim Pengendali Kabupaten untuk mendapatkan opini/pernyataan atau
petunjuk teknis secara tertulis.
3.4. Pendanaan
3.4.1. Sumber Pendanaan yang utama adalah dari APBN yaitu sejumlah dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditetapkan dan dialokasikan
berdasarkan perhitungan tertentu (sesuai dengan target Percepatan dan
Penguatan-MP3KI).
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 16
Dari dana BLM tersebut, maksimal sampai dengan 5% dari total dana BLM
Percepatan dan Penguatan-MP3KI, dipergunakan untuk Dana Operasional
Kegiatan (DOK) yaitu dana operasional kegiatan dengan penjelasan dan
rincian sebagai berikut:
Dana operasional kegiatan adalah sejumlah dana yang bersumber dari BLM
(diambilkan dari alokasi BLM percepatan, penguatan dan penghidupan
berkelanjutan) yang dipergunakan untuk membiayai operasional Tim
Pelaksanan Kegiatan (TPK) antar desa seperti:
1. Honorarium TPK (pengurus dan anggota termasuk juga Pokja), serta
pembayaran tenaga teknis pendampingan yang dikontrak langsung oleh
TPK (bisa berupa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis/Pendukung lainnya yang
secara khusus terkait dengan kegiatan lapangan.
2. Pembiayaan operasional lainnya seperti: rapat-rapat, administrasi dan
pelaporan kegiatan TPK, pelaporan yang disusun UPK, verifikasi, desain &
RAB, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, publikasi dan hal lain
terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Penggunaan dana operasional kegiatan (DOK) sebagaimana dimaksud butir
1 dan 2 diatas harus disusun RAB (rencana anggaran biaya) dan disepakati
atau diputuskan dalam MAD.
Besarnya DOK di masing-masing kecamatan ditentukan berdasarkan tingkat
kesulitan lokasi dan jumlah dana BLM yang dikelola sebagaimana tabel di
bawah.
Kategori lokasi Kecamatan
Maksimal Besarnya DOK
BLM< 5 Milyar BLM ≥ 5 Milyar
Normal 70.000.000 90.000.000
Sulit 90.000.000 110.000.000
Sangat Sulit 110.000.000 130.000.000
Ekstrem 130.000.000 150.000.000
3.4.2. Sumber pendanaan lainnya adalah dari APBD Provinsi berupa dana
Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) minimal sebesar 1% dari total
BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI. Dana ini dipergunakan khusus untuk
mengelola, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan
dan Penguatan-MP3KI di provinsi bersangkutan.
3.4.3. Sumber pendanaan lainnya adalah dari APBD Kabupaten berupa dana
Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) minimal sebesar 5% dari total
BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI. Dana ini dipergunakan khusus untuk
mengelola, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 17
dan Penguatan-MP3KI (tim gabungan Bappeda, Setda, PMD dan
Sektor/Dinas/SKPD terkait lainnya).
3.5. Ketentuan Pencairan Dana (dari KPN ke UPK)
3.5.1. Tahapan Persiapan dan Perencanaan
1. Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ditetapkan sebagai
lokasi dan mendapatkan tambahan BLM Percepatan, Penguatan atau
Percepatan dan Penguatan dapat langsung memulai sosialisasi
pelaksanaan dan perencanaan dengan memanfaatkan/menggunakan
forum-forum musyawarah desa dan antar desa yang dilaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan dan jika ada penambahan waktu/hari dan biaya dapat
disesuaikan dengan revisi DOK Perencanaan PNPM mandiri Perdesaan.
Pada saat ini di lokasi kecamatan Perluasan-MP3KI, dilakukan pemilihan
kegiatan dari Daftar Prioritas Kegiatan untuk didanai, termasuk
melakukan penetapan tambahan usulan kegiatan (jika ada), dan bagi
kecamatan Penguatan-MP3KI sosialisasi dan menyusun usulan baru.
MAD juga memutuskan tata laksana kerja, organisasi kerja (termasuk
pokja-pokja yang dibentuk), pengelolaan pendampingan yang dibutuhkan,
honorarium yang disepakati, dan standar biaya umum lokal yang
digunakan, serta hal-hal teknis lain terkait dengan detil pengaturan
keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Durasi waktu sosialisasi dan
perencanaan dapat dilakukan selama bulan November sampai Desember
2013.
2. Penyusunan Proposal, Pembuatan Desain dan RAB atas kegiatan yang
dipilih dari Daftar Prioritas Kegiatan serta Sertifikasi dilakukan untuk
memastikan kesesuaian dan kesempurnaan Desain dan RAB. Pada saat
ini persetujuan atas kegiatan melebihi Rp.1,5 Millyar, dan persetujuan
atas usulan kegiatan tambahan, sudah harus diterima dari Tim
Teknis/Pengendali Kabupaten.
3. Pada Bulan Januari-Maret 2014 bersamaan dengan saat MAD integrasi
PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbang Kecamatan, untuk
kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI dapat disepakati (penetapan
pendanaan) dalam Berita Acara (BA) MAD/Musrenbang serta ditetapkan
Surat Penetapan Camat (SPC). SPC dibuat terpisah dari SPC PNPM
Mandiri Perdesaan guna mempermudah penyusunan laporan
pelaksanaan serta pemeriksaan atas realisasi kegiatan.
3.5.2. Pencairan Dana
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 18
1. SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) dibuat dan ditandatangani
PJOKecamatan dengan Ketua UPK dan Ketua TPK di kecamatan
(Percepatan dan Penguatan MP3KI) yang diketahui Kepala Desa terkait
dan Camat atas nama Bupati.
2. Selanjutnya pencairan dan penyaluran dana BLM dari sumber APBN
dapat dilakukan (dengan merujuk pada Surat Dirjen PMD Kemendagri
tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan
Bersama 2014). Perlu diperhatikan bahwa untuk pencairan dana
diperlukan ketersediaan dokumen DIPA-UB dan SK Pejabat Satker
Kabupaten.
3. Pencairan BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI dari Kas Negara tetap
dilakukan melalui Rekening Kolektif UPK untuk BLM PNPM Mandiri
Perdesaan. Pengurus UPK bertanggungjawab atas administrasi dan
penyusunan laporan keuangan sebagai kesatuan PNPM Mandiri
Perdesaan.
3.5.3. Dana BLM untuk Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI
1. Daftar Alokasi Dana BLM per-kecamatan lokasi yang telah ditetapkan
Pemerintah merupakan pagu atas yang disediakan melalui APBN untuk
mendanai kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI. Namun demikian
masyarakat dapat berswadaya atau mencari donasi/bantuan tidak
mengikat lainnya, jika nilai kebutuhan dana kegiatan melebihi sumber
pembiayaan yang disediakan.
2. Seluruh pagu dana BLM harus dialokasikan secara optimal untuk
mendanai kegiatan. Jika tidak, maka sisa pagu dana BLM yang tidak
teralokasikan (terencana dalam kegiatan), maka tidak dapat dipergunakan
(kembali ke negara menjadi sisa anggaran lebih).
3. Untuk Kecamatan Percepatan-MP3KI:
a. Jumlah usulan kegiatan yang dipilih masyarakat dari Daftar Prioritas
Kegiatan (untuk kecamatan Percepatan-MP3KI), minimal adalah 2
(dua) jenis kegiatan dan jumlah dana BLM kegiatan yang dibutuhkan
disesuaikan dengan atau mengikuti jenis dan jumlah kegiatan yang
dipilih tersebut. Selanjutnya disusun Desain dan RAB (rincian anggaran
dan biaya).
b. Jika pagu dana Percepatan dan Penguatan-MP3KI terdapat sisa
(belum dapat teralokasi habis) maka untuk Kecamatan Percepatan
MP3KI dapat dilakukan perbaikan rencana kegiatan dengan
memprioritaskan penambahan volume dan peningkatan kualitas
kegiatan dan penambahan sarana pendukung lain.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 19
c. Atau menambah jenis kegiatan baru (usul inisiatif) sehingga alokasi
dana dapat diserap habis. Hal tersebut harus disepakati dalam MAD.
4. Untuk Kecamatan Penguatan-MP3KI usulan kegiatan harus dapat
menyerap habis alokasi BLM tersedia. Jika masih terdapat sisa alokasi
maka dapat dilakukan penambahan penambahan volume dan
peningkatan kualitas kegiatan dan penambahan sarana pendukung lain,
atau menambah kegiatan baru
5. Swadaya masyarakat berupa dana tidak menjadi prasyarat pelaksanaan
kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI. Namun demikian dapat juga
disepakati MAD jika ada tambahan dari swadaya masyarakat (dengan
ketentuan HOK proyek tidak boleh dijadikan bagian dana swadaya).
6. Sinergi dengan sektor/dinas/SKPD Kabupaten dan atau provinsi dengan
kegiatan yang didanai BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI dapat
dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh terjadi duplikasi
pembiayaan (double budget) dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk
menjamin akuntabilitas program, sebaiknya diatur masing-masing bagian
yang menjadi tanggungjawab sinergitas kegiatan Percepatan dan
Penguatan-MP3KI.
7. Untuk memastikan penyerapan seluruh Dana BLM baik PNPM Mandiri
Perdesaan yang reguler maupun tambahan Percepatan dan Penguatan-
MP3KI maka perlu diatur penjadwalan pencairan dan pelaksanaan
kegiatan, termasuk diantaranya distribusi tenaga kerja di lapangan.
Seperti diketahui bahwa tenaga kerja dalam PNPM Mandiri Perdesaan
adalah tenaga kerja lokal/setempat (desa atau antar desa). Demikian
halnya dengan bahan-material. Untuk menjamin ketersediaan bahan-
material diperlukan pengaturan dan atau perjanjian dengan supplier yang
memiliki kompetensi/kredibilitas baik di kawasan lokasi program. Untuk itu
Pokja Pelelangan dan Pokja Pengawasan harus mampu memastikan
seluruh proses pelaksanaan kegiatan terjadual baik dan tepat guna serta
waktu.
8. Guna menjamin tertib administrasi dan pelaporan keuangan, maka TPK
Kecamatan/Antar Desa wajib membukukan atau membuat catatan arus
uang masuk keluar (buku kas umum) dan seluruh perangkat Pokja TPK -
wajib membuktikan setiap penggunaan dana yang dilakukan.
3.6. Ketentuan Penyaluran Dana (Dari UPK ke TPK)
1. Penyaluran/penggunaan dana BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI dari
Bendahara UPK ke TPK (baik untuk pelaksanaan kegiatan di Pokja maupun
Operasional TPK) tetap mengacu pada ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan
yaitu sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan Rencana
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 20
Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD). Ketua TPK
wajib membubuhkan tanda tangan pada formulir LPD bagi permintaan
penyaluran dana dari UPK ke Pokja TPK, dan memastikan progres kegiatan
masing-masing Pokja.
2. Dana BLM Kegiatan yang sudah disalurkan TPK untuk kegiatan fisik atau
kegiatan lain yang sudah direncanakan, harus diadministrasikan atau dibukukan
dalam arus kas oleh bendahara UPK. Ketua TPK Percepatan dan Penguatan-
MP3KI tetap harus mengkonsolidasikan serta menyusun laporan keuangan dan
hasil kegiatan TPK dan seluruh Pokja-pokja guna pertanggungjawaban dalam
MAD sesuai mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.
3.7. Pengadaan Barang dan Jasa
1. Proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap
berpedoman pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan (termasuk penggunaan
formulir).
2. Secara khusus untuk Percepatan dan Penguatan-MP3KI dibentuk Pokja
Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertugas untuk
menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan
RAB dan Desain kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Rencana Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa dari seluruh kegiatan yang
didanai BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI harus telah selesai disusun
bersamaan atau pada saat rencana desain dan RAB kegiatan selesai disusun.
Rencana harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat dalam MAD (dinyatakan
secara jelas dalam BA MAD).
4. Rencana pelelangan harus diumumkan atau ditempelkan di media publik
kecamatan termasuk juga melalui papan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.
5. Pelelangan/pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka.
6. Seperti diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa pada PNPM Mandiri
Perdesaan pada dasarnya dilakukan di setiap desa, namun jika dinilai lebih
efektif dan efisien bisa juga dilakukan bersama-sama oleh desa-desa dalam
satu kecamatan, dengan tetap dilakukan secara sederhana, berkualitas,
murah/harga kompetitif dan wajar, cepat, transparan dan akuntabel.
7. Sejalan dengan itu maka untuk kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI,
pelelangan/pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja
Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang
sama yaitu sederhana, memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif
dan wajar, cepat (mengingat terbatasnya waktu siklus program), transparan dan
akuntabel (tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan).
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 21
BAB.4. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
1. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dilakukan secara internal
oleh Pokja Pengawasan yang dibentuk secara khusus dan menjadi bagian dari
keorganisasian TPK Percepatan dan Penguatan-MP3KI di kecamatan lokasi.
2. Pengawasan publik dilakukan secara terbuka oleh masyarakat yang peduli
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Pengaduan, komplain, pertanyaan dan
permasalahan dapat dilaporkan secara bebas oleh masyarakat melalui Unit
Pengaduan dan Penanganan Masalah. Fasilitator dan Konsultan PNPM Mandiri
Perdesaan secara berjenjang wajib memberikan penjelasan secukupnya jika
terjadi pengaduan dan pertanyaan langsung oleh masyarakat.
3. Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Pendamping/Fasilitator
Kecamatan, kabupaten dan Konsultan Provinsi, Regional serta Pusat PNPM
Mandiri Perdesaan. Laporan Sistem Pengendalian Internal (SPI) disusun oleh
unit Internal Audit menjadi dokumen berkala yang disampaikan kepada Satuan
Kerja Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan respon tindak
lanjut atas temuan dan rekomendasi.
4. Sedangkan pemeriksaan struktural secara berkala akan dilaksanakan oleh
Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia serta BPKP terkait dengan
PNPM Mandiri Perdesaan.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 22
Lampiran 1.
BAGAN ALUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus QW-MP3KI serta
Percepatan dan Perluasan Penanggulangan di Kantong Kemiskinan Perdesaan
secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:
No Kegiatan Keterangan Durasi
Waktu
1 Persiapan dan
Sosialisasi (Pra-
MAD Khusus) di
kecamatan lokasi
Percepatan-
MP3KI,
Penguatan-
MP3KI atau di
kecamatan yang
mendapatkan
Percepatan
sekaligus
Penguatan MP3KI
1. Pada tahap persiapan, seluruh dokumen
terkait dengan MP3KI termasuk data Lokasi,
Alokasi BLM, Daftar Prioritas Kegiatan dan
PTO Pola Khusus dijelaskan oleh FK dan
didampingi oleh Camat lokasi kepada PjOK,
para Kepala Desa (Kades), Ketua BPD,
Pendamping Lokal (PL), Fasilitator Desa
(FD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat
(KPM).
2. Kegiatan ini wajib difasilitasi oleh camat, atau
memanfaatkan pertemuan reguler PNPM
Mandiri Perdesaan jika ada (musyawarah
untuk perencanaan 2014).
3. FK menjelaskan maksud dan tujuan
tambahan/on-top pola khusus MP3KI
(Perccepatan dan Penguatan, salah satu
atau keduanya). Penjelasan langsung
merujuk pada PTO Pola Khusus ini.
4. FK memastikan ada kesepakatan bersama
tentang langkah-langkah tindak lanjut atau
1-4
minggu
Reviu Daftar
Prioritas Kegiatan
Daftar Lokasi,
Alokasi & Prioritas Kegiatan
MAD Khusus
Penetapan Kegiatan Didanai MP3KI
Pembentukan TPK
Penyusunan Desain
Teknis-RAB
Pencairan Dana BLM
Pelaksanaan Kegiatan
MAD Pertanggungjawaban
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 23
proses pelaksanaan yang akan dilakukan
dilakukan oleh masyarakat.
5. Hasil Sosialisasi atau Pra-MAD Khusus
antara lain:
a. visi misi tujuan dan mekanisme pola
khusus Percepatan dan Penguatan-MP3KI
dan Percepatan dipahami,
b. disepakati segera disosialisasikan lebih
lanjut oleh Kades, BPD, FD dan KPM
(antar desa) kepada warga masyarakat
(terutama kelompok miskin dan
perempuan),
c. disepakati kriteria kegiatan yang lintas
desa dan skala luas dalam arti desa-desa
siap bekerja sama dalam pengajuan
usulan maupun pelaksanaan kegiatan ,
d. disepakai pengorganisasian kerja
langsung ditangani BKAD (melalui TPK
Kecamatan) dan didukung oleh tenaga
masing-masing TPK desa,
e. disepakati jadwal pertemuan MAD Khusus
dan tatacara penyusunan usulan dan
kriteria penetapan prioritas usulan.
6. Reviu Daftar Prioritas Kegiatan khusus untuk
kecamatan lokasi Percepatan-MP3KI, pada
forum sosialisasi atau Pra-MAD Khusus
dilakukan reviu yang bertujuan:
a. untuk mendalami Daftar Prioritas Kegiatan
yang ditetapkan Pemerintah serta untuk
mengkonfirmasi, memverifikasi dengan
cara mencermati kembali agar tidak terjadi
pendanaan kegiatan yang tumpang tindih
dengan program lain, memilih kesesuaian
prioritas dan perkiraan biaya, serta
menentukan jenis kegiatan dan penetapan
pendanaan kegiatan yang sesuai dengan
kondisi riil di masyarakat dan dapat
dikerjakan secara swakelola masyarakat.
b. dan selanjutnya menyepakati dan
menyusun jadwal tindaklanjut sesuai
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 24
dengan mekanisme program (seperti
menyusun desain dan RAB, organisasi
kerja, pengadaan barang dan jasa),
c. melakukan revisi atau penyesuaian usulan
dengan menambah atau mengurangi
volume/unit/bagian atau hal lain (tanpa
menghilangkan manfaat dan tujuan hasil
kegiatan) jika terjadi kekurangan ataupun
jika masih ada sisa dana alokasi BLM
Percepatan-MP3KI,
d. atau melakukan penyusunan rencana
kegiatan tambahan atau baru.
2 MAD Khusus
Penetapan
Usulan didanai
BLM MP3KI
Percepatan dan
atau Penguatan
MAD Khusus untuk penetapan usulan didanai
BLM tambahan Percepatan dan Penguatan-
MP3KI:
1. dihadiri oleh seluruh anggota forum MAD
yaitu sebagaimana pengaturan di PTO
PNPM Mandiri Perdesaan. MAD bersifat
terbuka. Dapat dihadiri dan atau dilihat oleh
warga masyarakat lain (miskin dan
perempuan) dan masyarakat peduli lainnya,
2. bertujuan untuk memeriksa dan menilai
prioritas usulan desa atau gabungan desa
yang dapat didanai BLM Percepatan dan
Penguatan-MP3KI,
3. menetapkan kepengurusan TPK yaitu Ketua,
Bendahara, Sekretaris dan Koordinator serta
anggota Pokja-pokja Kegiatan, Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pokja
Pemeliharaan Hasil Kegiatan,
4. menetapkan dan menyusun rincian biaya-
biaya honorarium dan operasional kegiatan
yang bersumber dari maksimal 5% dari total
BLM,
5. menyusun jadwal terinci pelaksanaan
pencairan, pelaksanaan kegiatan,
pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan
dan pengawasan, dan pertanggungjawaban
hasil kegiatan,
4-8
minggu
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 25
6. menyusun kebutuhan bantuan
teknis/pendampingan yang diperlukan dan
kebutuhan biaya serta teknis rekrutmen dan
kontraktualnya,
7. memastikan sumber daya manusia yang ada
tercukupi dan teralokasikan dengan memadai
dan tepat mengingat jumlah kegiatan dan
waktu yang tersedia untuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan, Percepatan dan
Penguatan-MP3KI,
8. menyusun Berita Acara (BA) yang berisi hal
tersebut pada butir 1-5 di atas,
Hasil MAD Khusus adalah :
- Berita Acara MAD,
- Organisasi Kerja (TPK dan
kelengkapannya),
- Rencana Kerja Tindak Lanjut dan Jadwal
3 Pencairan Dana
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan:
- TPK mengajukan dokumen untuk pencairan
dana sesuai kebutuhan secara tertulis
kepada UPK,
- TPK (Pokja kegiatan) melaksanakan kegiatan
dengan pola swakelola,
- Pengadaan bahan dan tenaga kerja harus
tetap mengikuti prosedur PTO PNPM Mandiri
Perdesaan.
- Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari
desa-desa lokasi kegiatan dan penerima
manfaat tersebut.
5-8
bulan
4 Musdes
Pertanggungjawa
ban dan atau
Penetapan
Usulan T.A.
berikutnya
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan
realisasi penggunaan dana dan hasil
kegiatan.
- Melakukan serah terima kepada Desa-desa
dalam kecamatan yang memanfaatkan hasil-
hasil kegiatan (Pokja Pelestarian)
- Mengatur (membuat SOP) pengelolaan dan
pelestarian pemanfaatan hasil-hasil kegiatan
dalam Pokja Pelestarian dan atau UPK untuk
1-4
minggu
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 26
Perguliran Dana
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 27
Lampiran 2.
BAGAN ORGANISASI TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) ANTAR DESA
Tim Verifikasi
UPK
BKAD
UPK BP-UPK
TPK Desa TPK
Kecamatan
Ketua,
Bendahara,
Sekretaris,
Kordinator
Pokja:
Kegiatan,
Pengadaan,
Pemeliharaan.
TPK Desa TPK Desa
Tim Khusus
Lain
Unit/Tim Khusus
Lain
TPK Desa