00. pto pnpm mpd 2014
DESCRIPTION
Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) terbaru tahun 2014 untuk Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan.TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN
FASILITATOR
Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalammelakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang:
1.1. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yangmenjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yangmerugikan masyarakat
1.2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:
1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasidana PNPM;
1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasikegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atauapapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagaifasilitator.
1.3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier,atau berfungsi sebagai perantara;
1.4. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasapembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan,atau kelompok masyarakat;
1.5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga, atau kelompok;
1.6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi,keluarga, atau kelompok;
1.7. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikanmasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
1.8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalamupaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
1.9. Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi prosespenyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakatdan program;
1.10. Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yangditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim suksesdalam Pilkada dan Legistatif;
1.11. Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat padaPemutusan Hubungan Kerja.
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan T^{
1. AD
2. ADD
3. AP
4. APBD
5. APBN
6. ART
7. BA
8. BBM
9. BASPK
10. Bappeda
11. Bappenas12. BKAD
13. BLM
14. BM
15. BOS
16. BPD
17. BPK
18. BPKP
19. BPUPK
20. BP
21. CSR
22. DAU
23. DU-RKPDes
24. DIPA
25. DPA
26. DPRD
27. FK
28. FT
29. Faskab
30. Fastekab
31. Faskeu
32. HOK
33. Kades
34. KM-Nas
35. KMW
36. KM-Prov
37. KPMD/K
38. KPPN
39. KUA
40. KUB
41. KSP
42. LKM
43. LKPj44. LPPD
45. LP2K
46. LPD
47. LSM
48. MAD
49. MDKP
50. MKP
DAFTAR SINGKATAN
Anggaran DasarAlokasi Dana Desa
Administrasi Pusat
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAnggaran Rumah TanggaBerita Acara
Bahan Bakar MinyakBerita Acara Status Pelaksanaan KegiatanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Kerjasama Antar DesaBantuan Langsung MasyarakatBuku Material
Bantuan Operasional SekolahBadan Permusyawaratan DesaBadan Pemeriksa KeuanganBadan PengawasanKeuangan dan PembangunanBadan Pengawas UPKBadan Pemeriksa
Corporate Social ResponsibilityDaftar Alokasi Umum
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan DesaDaftar Isian Penggunaan AnggaranDokumen Pelaksanaan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat DaerahFasilitator Kecamatan
Fasilitator Teknik
Fasilatator KabupatenFasilitator Teknik KabupatenFasilitator KeuanganHari Orang KerjaKepala DesaKonsultan Manajemen (tingkat) NasionalKonsultan Manajemen (tingkat) WilayahKoordinator Manajemen ProvinsiKader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KelKantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraKebijakan Umum APBDKelompok Usaha BersamaKelompok Simpan PinjamLembaga Keuangan MikroLaporan Keterangan PertanggungjawabanLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaLaporan Penyelesaian Pelaksanaan KegiatanLaporan Pengunaan DanaLembaga Swadaya MasyarakatMusyawarah Antar DesaMusyawarah Desa Khusus PerempuanMusyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
51. Muscles
52. Musrenbang53. PAH
54. PAP
55. PNPM MPd
56. Perda
57. PerDes
58. PIK
59. PJOK
60. PjOKab61. PjOProv62, PKK
63. PMD
64. Pokmas
65. PPAS
66. PPM
67. PUK
68. PTO
69. RAB
70. RBM
71. Renja72. Renstra
73. RKA
74. RKB
75. RKP
76. RKPD
77. RKPDes
78. RKTL
79. RPD
80. RPJM
81. RPJMDes
82. RTRWK/K
83. RT
84. RW
85. SDM
86. SE
87. SEB
88. SetDa
89. Semiloka
90. SKMP
91. SKPD
92. SPP
93. SPP-SPPN
94. SP2
95. SP3K
96. SPC
97. SPM
98. SPPB
99. SPP-LS
100 TA
101 TKPKD
Musyawarah DesaMusyawarah Perencanaan PembangunanPenampungan Air Hujan(dana) Pembinaan dan Administrasi ProyekPNPM Mandiri Perdesaan
Peraturan Daerah
Peraturan Desa
Paket Informasi Kecamatan
Penanggung Jawab Operasional KegiatanPenanggung Jawab Operasional KabupatenPenanggung Jawab Operasional ProvinsiPemberdayaan Kesejahteraan KeluargaPemberdayaan Masyarakat DesaKelompok Masyarakat,Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPenanganan Pengaduan dan MasalahPaket Usulan KegiatanPetunjuk Teknis OperasionalRencana Anggaran BiayaRuang Belajar MasyarakatRencana KerjaRencana StrategisRencana Kerja AnggaranRencana Kegiatan dan BiayaRencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah DaerahRencana Kerja Pembangunan DesaRencana Kerja Tindak LanjutRencana Penggunaan DanaRencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah DesaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaRukun TetanggaRukun WargaSumber Daya ManusiaSurat Edaran
Surat Edaran Bersama
Sekretariat Daerah
Seminar dan LokakaryaSurat Kesanggupan Menyelesaikan PekerjaanSatuan Kerja Perangkat DaerahSimpan Pinjam PerempuanSistem pembangunan Partisipatif Sistem PerencanaanPembangunan Nasional
: Surat Perjanjian Pendanaan: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan: Surat Penetapan Camat: Surat Perintah Membayar: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan: Surat Permintaan Pembayaran Langsung: Tahun Anggaran: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
102. TK-PNPM MPd
103. TOT
104. TBM
105. TPK
106. TPM
107. TP3
108. TPU
109. TV
110. UEP
111. UPK
112. UPT
: Tim Koordinasi-PNPM MPd
: Training Of Trainer,: Tempat Belajar Masyarakat: Tim Pengelola Kegiatan,: Tenaga Pelatih Masyarakat,: Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana: Tim Penulis Usulan
: Tim Verifikasi
: Usaha Ekonomi Produktif
: Unit Pengelola Kegiatan: Unit Pelaksana Teknis
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan jr/M
I. KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran danketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatanyaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antarwilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatandan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untukpenanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harusmemadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas,pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyekpembangunan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPMMandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayahkhusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah programuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu danberkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakanpengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yangselama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupapenyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkankebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dankemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berartiterpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampumengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalahkemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatankapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandanpengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi danperan pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitasprasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5)pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategiyang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikanmasyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem danpengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkankelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategiyang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankanpentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPMMandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapanpemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelahtahapan pembelajaran dilakukan melalui Program PengembanganKecamatan (PPK).
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan \
D
ESA
ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
MUSREMBANG
KABUPATEN
RKPD
KUA
PPAS
RKA
RAPBD
FORUM SKPD
KA
BU
PA
TEN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
MD-1
MUSREMBANG DESA
PENGADAAN BARANG DAN
JASA
PERSIAPAN PELAKSANAAN (N)
DOKUMEN SPPB (N)
PELAKSANAAN Tahap-3 (N)
PELAKSANAAN Tahap-1 (N)
MD-3
SERTIFIKASI
SERTIFIKASI
MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes ( N+1)/ Input RKPDes N+2
MD-2
MDKP
MD-4
MD-5
DU
SUN
PELAKSANAAN Tahap-2 (N)
SERTIFIKASI
MKP
MUSREMBANG KECAMANTAN
MAD-1
FASILITASI USULAN BERBASIS
KEWILAYAHAN
MAD-3
DESAIN RAB
( N+1)
MAD-2
PENULISAN USULAN
N+1
KEC
AM
ATA
N
VERIFIKASI
USULAN
N+1