7-
MENTERIPERHUBI]NGANREPIIBLIK INDONESIA
Menimbang
Mengingat
tl/a/z--z>t
KEPUTUSAN MENTERJ PERHI]BI]NGAN
NOMOR: KM. 71 TAHLJN ?oVz
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KER.IAAKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
MENTERI PER-HUBI.INGAN,
bahwa dalam rangka mement*ri kebUuhan dan meningkdlcn hralitas
sumber daya mantrsia yang terdidilq profesional, dan kompeten di
bidang teknik dan keselamatan penerbangan, perlu menata kembali
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Telmil< dan Keselamatan
Penerbangan;
l. Undang-undang Nomor Z Tahur 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Itmbaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahur 1992 tentang Penerbangan
(Lernbaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 3481);
3. Perah:ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor I15,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor l0? Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangaru Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departanen , sebagaimana telah diu-bah dengar
Keputusan kesiden Nomor a5 Tahun 2OA.; ' '*
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Uni
Orgzurisasi Dan Tugas Eselon I Departeltren, sebagaimana telaidiubah rlengzrn Keptrttrsan Presiden Nonror 47 Tahtrn 200"',
Rli-\l .\TKP Sll\' Ill)\ )llisa
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Y.NI. 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,-' sebagaimana telah diubah dengan Kepuhrsan Menteri
Perhubungan Nomor45 Tahun 2001;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagrmaan aparatur Negara dalam suratnya
Nomor 196/Tvt.PANt l20oz tanggal 16 Juli 2o02;
]VI.E}IUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENIERI PERHIIBIINGAI{ TENTANG- ORGANISASI DAN TATA KER.IA AKADEMI TEKNIK DANKES EI.AMATAN PENERBANGAN.
BAB I
KEDUDUKAIY, TUGAS DAI{ FTJNGSI
Pasal I
(l) Akademi Teknik dan Keselamatan Peoerbangan selanjubryadalam Kepuhrsan ini disebut ATKP adalah perguruan tinggrkedinasan di linghrngan Departemen Perhubr:ngan, dipimpinoleh Direltur yang berada dibawah dan bertanggrrng jawabkepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungandan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan danPelatihan Perhubungan Udara.
(2) Pembinaan ATKP secara teknis akademik dilalarkan olehMenteri Pendidkan Nasional serta pembinaan teknisoperasional dan' kompetensi dilalarkan oleh MenteriPerhubungan.
Pasal 2
t/ etrcp mempunyai tugas melaksanakan pendidikan p(Qfesionalprogram diploma bidang keahlian teknik penerbangan dan kesElamatanpenerbangan.
RXlt ,\TXP SB\']lI))- )lxsa
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,ATKP menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan dan penge,rrbangan pe,ndidikan profesional yangmeliputi pengaj aran, pelatihan dan pengasuhan;
b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyaraka!
c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasaranalainnya;
d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya denganlinghrngan;
e. pengelolaan un$an administrasi umum, akademik danketan:naan-
BAB II
SUSI]NAhI ORGAhISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4
ATKP terdiri dari :
a. Direktur dan Pembantu Direktur;
b. Senat ATKP,
c. Subbagian Adminisrasi Akademik dan Ketarunaan; .
d. Subbagian Administrasi Umum;
RKll .\TXp Sir\' \tI)S \tXSa
e. Jurusan terdiri dari :
l) Jurusan Teknik Penerbangan;
2) JunrsanKeselamatanPenerbangan.
f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyaraka!
g. UnsurPenrmjangterdiri dari :
I ) Unit Perpustakaan;
2) Unit Teknologi Inform"bl!";
3) UnitBengkel dan l-aboratorium;
4) UnitAsrama;
5) Unit SimulatoC
6) Unit Bahasa;
7) Unit Poliklinik.
' h. Kelompok Dosen.
Bagian Kedua
Direktur dan Perhbantu Direktur
Pasal 5
Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitasakademika dan tenaga administrasi serta hubungannya,rdenganlingkungan.
Rlilr .\TliP sts)' )rI)N .\rxsa
(2)
(1)
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direkturyangbertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Pembantu Direknu terdiri dari :
Pembantu Direktru Bidang Akademik yang selanjutn;ndisebut Pembantu Direktur I;
Penbantu Direknu Bidang Administasi Umum yanlselanjutnya disebut Pembantu Direktlr II;
Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan yang selanjutnydisebut Pembanhr Direktu III.
Pasal 7
(1) Pembanhr Direktru I adalah tenaga Dosen yang mempunytugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaakegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadm aryarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
Pembantu Direktur II adalah tenaga Dosen yang mempunytugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaakegiatan administrasi umum.
Pembantu Direktur III adalah tenaga Dosen yang mempunyitugas membantu Direkhr dalam memimpin pelaksanaakegiatan pembinaan taruna dan pelayanan kesejalrteraan tarun
Bagian Ketiga
Senat
Pasal I
Senat adalah perangkat ATKP yang diatur lebih lanjut auiu.i statuta
b.
rf.rJ\ (2)
(3)
e_
RIC\I .\TKP SBY }tDN }IKS
a
Bagian Keempat
Subbagian Administrasi. Akademik dan Ketarunaan
Pasal 9
Subbagian Administrasi Akademft dan Ketanuraan adalah unsurpembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan ketarunaanyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dansehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I unhrk bidang akaderrrikdan oleh Pembanhr Direktur III untuk bidang ketanrnaan-
Pasal l0
Subbagian Adninishasi Akademik dan Ketarunaan mempun)rai tugasmelal:ukan untsan administrasi di bidang akademik dan ketanrnaan
Pasal 11
Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dinaksud dalam Pasal lb,Subbagian Administrasi Akademk dan Ketarunaan menyelenggaraka'nfirngsi:
a pelaksanaan arlministrasi pendidikan;
b. pelaksanaan administrasitenagakependidikan;
c. perencanaan dan pelaksanaan administrasi kerja samapendidikan;
d. pelaksanaanadministrasi'penerimaandanpelayanantaruna;
e. pelayanan pengasramaan dan kesejatrteraan tanrna;
f. pelaksanaan pembinaan mental dan moral taruna.
l{X\l \TXP S}}\'}lDS }lKSa
Pasal 12
subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :
a. Urusan Administrasi Akademik;
b. Urusan Administrasi Ke{a Sama pendidikan;
c. Urusan Administrasi Ketarunaan.
Pasal 13
(l) urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melalnrkanurusan administrasi akade,mik dan pengajaran, serta penyiapanpenyusrman pengajaran dan pemberdayaan tenagakependidikan.
(2) urusan Administrasi Kerja $*" pendidikan me,mpurryai urgasmelakukanunrsanadminisGsikerjaso-apendidikan. .
(3) urusan Arlministasi Ketarunaan mempunyai tugas melalrukanurusan administrasi penerimaarl pelayanerL pengasramr4n,pembinaan mental dan moral serta adminisnasi pemantauanperkembangan alumni.
Bagian Kelima
Subbagian Administrasi Umum
Pasal 14
Subbagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan dibidang adrninistrasi umum yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina 6lehPembantu Direktur II.
Pasal 15 . ,r
Subbagia' Administrasi umum memp,nyai tugas melalankan urusanadrninistrasi kepegawaiarr, keuangan, ketatausahaan, dan rumahtangga.
RK}I \TXP SIt\' \II}T TILra
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1:Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
. a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan urusan kenrmahtanggaan.
Pasal 17
Subbagian Administrasi Umum terdiri dari :
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Rumah Tangga.
Pasal 18
(1) unrsan Tata usaha dan Kepegawaian memp'nyai tugrmelakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
@ urusan Keuangan mempunyai tugas melalcukan urusikeuangan.
(3) umsan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusikerumahtanggaan dau kehumasan.
RKII .{TKP SBY }lDN }IKS
a
Bagian Keenam
Junrsan
Pasal 19
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik ymgmelaksanakan pendidikan profesional di bidang sildi tertentuyang berada dibawah Direlnr.
(2) Junrsan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilihdiantara Dosen dan bertanggung jawab langsung kepadaDirektur.
(3) Dalam melaksanakan hrgas sehari-hari Ketua Junrsan dibanhroleh Selcetaris Junrsan
Pasal 20
(l) Junrsanpada ATKP terdiri dari :
a- Jr:rusan Teknik Penerbmgaq
b. Jurusan Keselamatan Penerbangan-
(2) Penambahan Jrn:san dan atau program stud:' pada ATKpditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapatrekomendasi dari Menteri Peirdi dikan N asional.
Pasal 2l
Jurusan Teknik Penerbangan memprmyai tugas melaksanakanpendidikan profesional dalam bidang teknik penerbangan
Rli)r .\TXP S.B)']tDr ]rXSa
Pasal 22
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,Jurusan Teknik Penerbangan menyelenggarakan fungsi :
a pelaksanaan pendidikan dan pengajaran teknik penerbangan;
b. pelaksanaan program studi teknik telekomrnikasi dan navigasiudara;
c. pelaksanaan program studi telrrik listnk bandar udara;
d. pelaksanaan program studi teknik bandar udara
e. pelaksanaan program teknik pesawat udara-
Pasal 23
Jurusan Keselamatan Penerbangan mempunyai trgas melaksanakanpendidikan profesional dalam Sideng keselamatan penerbangan-
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugils sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,Jurusan lqssslamatan Penerbangan me,tryelenggarakan fi:ngsi :
a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran keselamatanpenerbangan;
b. pelaksanaan plogram studi lalu lintas udara;
c. pelaksanaan program studi operasi darat.
RX)t A'rxF sll\'\lD\ \llisa
t
l0
Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat
Pasal 25
( I ) Unit Penelitian dan PengaMian Kepada Mrasyarakatmenrpakanunsur pelaksana ATKP di bidang penelitian dan pengabdiankepada masyarakat.
O) UnitPenelitian danPeirgaMianKepadaMasyarakatme,mpuoyaihrgas melaksanakan kegiatan pe,lrelitian dan pengaMian kepadamasyarakat
(3) Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana rtimakzud pada ayat(2), Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakatmenyele,nggarakan fungsi :
a. perencanaandanpelaksanaanpenelitiandanpengabdiankepada masyaraka[
b. pengembangan hasil-hasil penelitian; .
c. pengkajian usulan-trstrlan tentang penelitian danpengabdian kepada masyarakat;
,d. evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat
(4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiridari :
a. Kepala Unit;
b. Sekretaris;
c. Kelompok Dosen. . )r
ilRKlr .\TXP SB.Y )II'N rlxs
Bagian Kedelapan
Unsur Penunjang
Pasal 26
(l) Unsw Penunjang pada ATKP adalah UnitPelaksana Teknisyang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalammenunj ang pelaksanaan kegiatan ATKP.
(2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiridari:
. a. Unit Perpustakaan;
b. UnitTeknologi hrformatk4,
c. Unit Bengkel dan Laboratoriun;
d. UnitAsrama;
e. UnitSimulator:
f. Unit Bahasa;
g. Unit Poliklinik.
(3) Masing-masing Unit Penunjang sebagairnana dimaksud padaayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Direknr.
' Pasal 27
( I ) Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengadaankebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya sertamelayanipengguna jasa perpustakaan.
(2) Unit Teknologi lnformatika mempunyai tugas mengrnppuJkardata, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data dalarrbentuk informasi.
RX}I A'IKP SI}\'IIDI }IK.Sa
ll
(3) Unit Bengkel dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkanperbengkelan dan laboratorir:m untuk kegiatan akademik,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Unit Asrarna mernpunyai hrgas menyediakan akomodasi,konsumsi dan cucian/binatu bagi taruna.
(s)
(6)
(7)
Unit Simul ator mempunyai tu gas melalcukan pelayanan simulasipada peralatan simulator bagi tanma sebeh:rn melaksanakanpraktek yang sebenamya.
Unit Bahasa mempunyai tugas melaksanakan danme,ngkoordinasikan kegiatan peningkataa pengembangan danpembinaan kemariran bahasa kepada taruna cian pegawai.
Unit Poliklinik mempunyai hreas melaksaoakan danme,ngkoordinasikan kegiatm perawatan kesehatan pegawaf dantaruna
Bagian Kesembilan
Kelompok Dosen
Pasal 28
Kelompok Dosen mempunyai tugas melalcukan pendidikan,pengajararg penelitiarq dan pengabdian kcpada masyarakat sesuaidengan bidang keahlianny4 serta memberikan bimbingan kepadatanrna.
(3)
Pasal 29
Kelompok Dosen terdiri sejumlah tenaga dosen yang terbagidalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dipimpur oleh seorang dosen senior yang ditrurjuk olehDirekhrr, ,+
Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (l ),ditennrkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(r)
(2)
tlRh.\t .\TKr s8\')n)) )rxs
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Dosen sebagaimana dimaksud padaayat (l), diatur berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dilinglengan ATKP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuanorganisasi di lingkungan ATKP serta dengan instasi lain di ltrar ATKPsesuai dengan tugas masing-masing
Pasal 3l
Setiap pimpinan satuan organisasi di linglcungan ATKPbertanggrrng jawab me,mimpin dan mengkoordinasikan bawabanmasing-masing dan memberkan bimbingan serta petunjuk bagipelaksanaan b awahannya.
Pasal 32
S etiap pimpinan satuan organi sasi wajib mengawasi pel aksan aan tug asbawatran masing-masing dan apabila terjadi peiryimpangan, wajibmengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai dengan perahranpenndang-un dangan yang berlaku.
Pasal 33
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memanfiipetunjuk dan bertansgung jawab kepada atasan masing-masing danmenyampaikan laporan berkala tep at pada waktunya.
Pasal 34
Setiap laporarr yang diterirna oleh pimpinan satuan or**rr"r, GtUdiolah dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan memberikan penrnjuk kepada bawahan.
D.N.\! A-!'NP S!ta')!D) ):NS!-
Pasal 35
Pembantu Direktur, Kehra Junrsan, Kepala unit penelitian danPengabdian Kepada Masyaraka! Kepala unit penunjang dan Kepalasubbagian menyampaikan laporan kepada pirektru -dan reialaSubbagian Administrasi Umum menyusun laporan ATKP.
Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajibdisampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secarzrfungsional mempunyai hubungan kerja.
. Pasal 37
Dalam melaksanakantugas, setiap pimpinan satuan ofganis5i dibantuoleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepadabawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkdJ
BAB IY
DEWAN PET{YANTT'N
Pasal 38
( I ) unnrk mengembangkan ATKP dibentuk Dewan penyanturyang merupakan perangkat ATKp yang akan diat,r lebih lanjutdalam statuta.
(2) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari para Ahli, Asosiasi danKelompok Masyarakat.
l-\RX)t aTNP sB).\n)\ \tX.\
(r)
(2)
(3)
BAB V
ESELON
' Pasal 39
DireknrrPIP adalah jabatan Eselon III.a.
Kepala Subbagian adalahjabatan Eselon W.a.
Kepala Urusan adalah jabatan Eselon V.a.
BAB YI
LOKASI'
Pasal 40
sej+ berlaktpya lleputusan ini jumlah ATKP sebanyak 3 (tiga) unitmasing-masing berlokasi di Medan, di Makassar dan di s*"b;6 .
BAB VN
KETENTUAN PEI\ruTTJP
pasal 4l
Perubahan atas organisasi dan Tata Kerja menr:rut Keputusan ini,ditetapkan oleh Menteri Perhubungan seterah terlebih dahiu mendapalpersef.rjuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara.
$.
lt-.
irI
I
RX}I ATKP SB}I}IDI }IITS t6
Pasal 42
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Kepuhrsan Me,nteriPerhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1999 Akademi Telsdk danKeselamatan Penerbangan di Medan, ' Surabaya, dan Makasardinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 43
Kepuhrsan ini mulai berlalnr pada tatggal ditetapkar
Ditetapkandi : JAKARTAPadatanggal : 2 Oktober2002
MENTERI PERHUBT'NGAN
ttd.
AGIIM GUMELAR, tYI"Sc-
SALINAI{ Keputrsan ini disampail€n kepada :
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;Menteri Pendayagunaan Aparatur N"gatqMenteri Keuangan;Menteri Pendidikan Nasional ;Kepala Badan Pengawasan Ketrangan dan PembanguuryKepala Badan Kepegawaian Negar4Direknr Jenderal Anggaran, Departe,rren Keuangan;Sekretaris Jenderal, Inspeknr Jenderal, para Direknr Jenderal" dan para KepalaBadan di Ling!<ungan Departemen Perhubungan;Para Kepala Biro di linglungan Setjen Dephub.
NUGROHO, SH120105102
RKlt .\TXP SR\.\lI))i )lKs l7
tsAGAN ORGAIVSASI AKADENiII TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBAI{G
SIIBBAGIANADMII\IISTRA*SI
IIMI]M
IIRUSAN T.UKEPEGAWAI,
ITRUSANKEIIANGAI{
IIRIISANRIIMAE TANGI
I]NTT PENI]NJANG TERDIRIDARI:
I]MTPERPUSTAKAANI'NITTEKNOLOGIINFORMATIKAI]NITBENGKELDAI{I"ABORATORII]MI]NITASRAMAUNTTSIMT]I,ATORI]MTBAIIASAI]MTPOLI<LINIK
l.L
3.
4.5.6.
7-
JI]RUSAN TERDIRI DARI:
1. JURUS$IIES{rI(PENERBANGAN
2. JIIRUSANIGSEI,AMATr'PENERBANGAN
DIREKTUR
SIIBBAGIANADIIT.AKADEMIKDANKETARI'NAAN