1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 PES. 6288, 6289; FAKSIMILE (021) 3812727; WEBSITE www.kemenkeu.go.id
PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PANSEL-JPTP/2015
TENTANG
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian
Keuangan Tahun 2015, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran
2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
A. KETENTUAN UMUM
1. Jabatan yang akan diisi pada seleksi terbuka sebagai berikut:
NO. JABATAN UNIT ESELON I1
1 Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan DJP
2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (4 Jabatan)
DJP
3 Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
DJP
4 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (3 Jabatan)
DJBC
5 Tenaga Pengkaji DJBC
6 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2 Jabatan)
DJPBN
7 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (3 Jabatan)
DJKN
8 Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan DJKN
9 Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK
10 Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
DJPK
2
JABATAN UNIT ESELON I1
11 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
BPPK
1UNIT ESELON I:
DJP : Direktorat Jenderal Pajak
DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPBN : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2. Deskripsi jabatan dimaksud pada angka 1 tercantum pada lampiran pengumuman ini.
3. Persyaratan administrasi:
a. Berstatus PNS Kementerian Keuangan;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan sedang
menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang
Madya;
d. Khusus untuk jabatan Tenaga Pengkaji, sekurang-kurangnya memiliki pangkat
Pembina (Gol. IV/a) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau
Jabatan Fungsional Jenjang Madya;
e. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan
Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah
dipekerjakan/diperbantukan di luar Kementerian Keuangan sebagai Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang setara atau sebagai Pejabat
Administrator (Eselon III) atau yang setara diperkenankan untuk mendaftar;
f. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan
Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah
ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang setara
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setara dengan Pejabat
Administrator (Eselon III) diperkenankan untuk mendaftar;
g. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan
Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan telah kembali dari tugas
belajar dan belum diangkat kembali dalam jabatan di Kementerian Keuangan
diperkenankan untuk mendaftar;
h. Persyaratan masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang
Madya tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
3
i. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang setara;
j. Memiliki kompetensi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Deskripsi
Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
k. Memiliki penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
l. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, tidak
sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran
disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun
perdata yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung;
m. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah
menjadi calon anggota legislatif dari partai politik;
n. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan;
o. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2014;
p. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi meterai
Rp6.000,- ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi.
B. KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website www.seleksijabatan-
terbuka.kemenkeu.go.id dengan menggunakan username dan password e-Performance
mulai tanggal 2 November 2015 pukul 08:00 WIB s.d. 16 November 2015 pukul 23:59
WIB.
2. Pelamar mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) secara online dan
mengunggah dokumen sebagai berikut:
a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia
Seleksi;
b. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir. Bagi
pelamar yang tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Penilaian Kinerja untuk
tahun 2013, dapat mengganti dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
tahun 2013;
c. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, dan tidak sedang menjalani hukuman
disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang
tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibubuhi meterai
Rp6.000,- sesuai format terlampir;
4
d. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan
tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik yang dibubuhi meterai
Rp6.000,- sesuai format terlampir;
e. Pakta Integritas terkait keikutsertaan dalam seleksi yang dibubuhi meterai Rp6.000,-
sesuai format terlampir;
f. Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;
g. Softcopy pasfoto berwarna terbaru dengan ekstensi *.jpg dan berukuran 200 KB
(kilobyte) sampai dengan 300 KB.
Masing-masing softcopy dokumen hasil pemindaian (butir a s.d. f) harus berekstensi
*.pdf dan berukuran 200 KB sampai dengan 300 KB.
C. TAHAPAN SELEKSI
Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan sistem gugur dengan 3 (tiga) tahap berikut:
1. Tahap I : Seleksi Administrasi, Kompetensi Manajerial, dan Kinerja;
2. Tahap II : Seleksi Kompetensi Bidang, Penelusuran Rekam Jejak dan Integritas;
3. Tahap III : Wawancara dan Pemeriksaan Kesehatan.
D. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui website
www.kemenkeu.go.id dan/atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id. Peserta
diminta untuk aktif mengakses website dimaksud;
2. Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang
dikeluarkan oleh peserta/pelamar tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi;
3. Apabila selama proses seleksi ini sampai dengan pengangkatan dalam jabatan diketahui
bahwa peserta/pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi
berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar seleksi;
4. Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015, Panitia Seleksi tidak memungut biaya
apapun;
5. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 bersifat final dan tidak dapat diganggu
gugat.
5
E. KETENTUAN PENUTUP
1. Lamaran yang telah disampaikan secara online berdasarkan Pengumuman Panitia
Seleksi Nomor PENG-01/PANSEL-JPTP/2015 sampai dengan dikeluarkannya
pengumuman ini dinyatakan tetap berlaku dan akan diproses sesuai dengan tahapan
seleksi sebagaimana diatur pada pengumuman ini.
2. Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, maka Pengumuman Panitia Seleksi Nomor
PENG-01/PANSEL-JPTP/2015 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.
Jakarta, 11 November 2015
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001
6
Lampiran I Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
DESKRIPSI JABATAN
NAMA
JABATAN
: KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
PERPAJAKAN
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan
penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi
informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penerimaan,
dan penyortiran dokumen perpajakan.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pemindaian dokumen, dan
perekaman data perpajakan.
3. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengarsipan dokumen
perpajakan dan kegiatan pemeliharaan basis data atas dokumen
perpajakan.
4. Menetapkan pelaksanaan kegiatan peminjaman dokumen
perpajakan kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.
5. Menetapkan pelaksanaan evaluasi kegiatan pengumpulan,
penerimaan, penyimpanan, dan pemindaian dokumen perpajakan,
serta perekaman dan transfer data perpajakan.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 15 (lima belas) tahun.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Planning and Organizing;
6. Quality Focus;
7. Continuous Improvement;
8. Stakeholder Focus;
9. Integrity;
10. Continuous Learning;
11. Managing Others;
12. Coaching and Developing Others
13. Relationship Management; dan
14. Meeting Leadership.
7
NAMA
JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis,
evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Menetapkan proses pengamanan rencana kerja, rencana penerimaan, dan penggalian potensi di bidang perpajakan.
2. Menetapkan proses bimbingan konsultasi dan pemberian dukungan teknis komputer.
3. Menetapkan proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
4. Menetapkan proses penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.
5. Menetapkan proses pemberian bantuan hukum serta pendataan dan penilaian.
6. Menetapkan proses sosialisasi program intensifikasi perpajakan.
7. Menetapkan proses pelaksanaan kerja sama perpajakan dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.
8. Menetapkan proses pengolahan data program intensifikasi perpajakan.
9. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan teknis dan administratif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
10. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak.
11. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keluhan Wajib Pajak yang disalurkan melalui complaint center.
12. Menetapkan proses pengolahan dan penyajian informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Menetapkan proses pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
14. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keberatan, pengurangan, banding, dan gugatan PPh, PPN, dan PTLL serta PPh, PPN, PTLL, PBB, dan BPHTB.
15. Menetapkan proses pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak.
16. Menetapkan proses pengawasan terhadap Kantor Pelayanan Pajak.
8
17. Menetapkan proses pemeriksaan, penyidikan di bidang perpajakan, dan penagihan serta tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Menetapkan proses pelaksanaan penatausahaan penerimaan perpajakan.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 20 (dua puluh) tahun;
3. Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi penerimaan perpajakan.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Courage of Convictions;
6. Planning and Organizing;
7. Driving for Result;
8. Quality Focus;
9. Continuous Improvement;
10. Stakeholder Focus;
11. Integrity;
12. Managing Others; dan
13. Relationship Management.
9
NAMA
JABATAN
: TENAGA PENGKAJI BIDANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
PAJAK
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR
JABATAN
: Menetapkan pengkajian, penelaahan, dan penalaran pemecahan
konsepsional secara keahlian terhadap masalah di bidang
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Menetapkan pengkajian, penelaahan, dan penalaran pemecahan konsepsional masalah-masalah di bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sesuai bidang keahlian.
2. Menetapkan rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal.
3. Membantu merumuskan pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Unit Vertikal DJP untuk mengefektifkan pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
5. Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengamankan penerimaan pajak melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 15 (lima belas) tahun.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Adapting to Change;
6. Delivering Result;
7. Quality Focus;
8. Continuous Improvement;
9. Stakeholder Focus;
10. Integrity;
11. Continuous Learning;
12. Managing Others;
13. Relationship Management; dan
14. Written Communication.
10
NAMA
JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi
dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah
kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai terhadap unit-unit operasional dalam wilayah kerja Kantor Wilayah.
2. Mengoordinasikan pemberian, pengendalian, dan evaluasi pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Mengoordinasikan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Mengoordinasikan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
7. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
8. Mengoordinasikan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
9. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Mengoordinasikan pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah DJBC.
11. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Kantor Wilayah DJBC.
12. Melaksanakan perencanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
14. Melaksanakan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat
Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1
November 2015.
2. Memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
11
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Courage of Convictions;
6. Planning and Organizing;
7. Driving for Result;
8. Quality Focus;
9. Continuous Improvement;
10. Stakeholder Focus;
11. Integrity;
12. Managing Others;
13. Coaching and Developing Others; dan
14. Relationship Management.
12
NAMA
JABATAN
: TENAGA PENGKAJI
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
IKHTISAR
JABATAN
: Melakukan pengkajian, penelaahan, dan memberikan penalaran
konsepsional berdasarkan keahlian mengenai masalah-masalah
kepabeanan dan cukai di bidang pelayanan, penerimaan, pengawasan,
penegakan hukum, serta pengembangan kapasitas kinerja organisasi.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Melakukan pengkajian dan penelaahan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.
2. Melakukan pengkajian dan penelaahan tentang sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal.
3. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai
4. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan perijinan di bidang Tempat Penimbunan Berikat.
6. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
7. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan registrasi di bidang kepabeanan dan cukai
8. Melakukan pengkajian dan penelaahan tentang penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya.
9. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur intelijen kepabeanan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur penindakan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
12. Melakukan pengkajian dan penelaahan di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana operasi.
13. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur audit kepabeanan di bidang kepabeanan dan cukai.
14. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas Tenaga Pengkaji sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat
Fungsional Jenjang Madya minimal 4 (empat) tahun per tanggal 1
November 2015.
2. Memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
13
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Championing Change;
4. Delivering Result;
5. Quality Focus;
6. Continuous Improvement;
7. Stakeholder Focus;
8. Integrity;
9. Continuous Learning;
10. Managing Others;
11. Relationship Management;
12. Written Communication; dan
13. Presentation Skill.
14
NAMA
JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis,
dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi
dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengesahan revisi Daftar
Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga di
Daerah.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan
teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah pusat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan sumbangan
penyusunan standar biaya, penyiapan bahan pembinaan dan
bimbingan teknis penyusunan anggaran PNBP, Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pembinaan
dan bimbingan teknis manajemen investasi, dan pengelolaan kas.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan pengelolaan kas.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kinerja penganggaran dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat
dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), dan
kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah
pusat.
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi dan analisis
kinerja anggaran belanja pemerintah pusat, penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah daerah, penyelenggaraan kompilasi
data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
dokumen pelaksanaan anggaran daerah, penyelenggaraan
pembinaan pengelolaan keuangan dan kas daerah.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan
teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W), pembinaan pengelolaan
manajemen investasi daerah, pemantauan atas penerimaan dana
transfer di daerah dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran
(spending review), pemantauan laporan realisasi atas penerimaan
dan penggunaan dana transfer di daerah, penyusunan laporan
15
realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah daerah.
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan
teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W).
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi pusat.
10. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan
SiAP dan SAI.
11. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan
penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-
BUN) Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAPPA-W dalam wilayah
kerja Kanwil.
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan
teknis sistem akuntansi kepada Pemerintah Daerah.
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis,
penyuluhan, dan pemantauan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD) dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi pusat.
14. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
dalam wilayah kerja Kanwil.
15. Mengoordinasikan analisa atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN
KPPN di Wilayah Kerja Kanwil Direktorat Jenderal.
16. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
17. Mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi/penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah (LKKPD) dalam
wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (LKKPPPD) dalam wilayah
kerjanya.
18. Mengoordinasikan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah
berdasarkan Government Finance Statistic Manual.
19. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan proses bisnis
pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan proses bisnis pelayanan
perbendaharaan pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
(KPPN).
20. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan
16
pelaksanaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada
KPPN serta pelaksanaan pemenuhan standar tata kelola KPPN.
21. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan penelitian
Laporan Kas Posisi, monitoring kiriman uang antar KPPN dan
antara KPPN dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan
monitoring tindak lanjut penyelesaian rekening retur.
22. Mengoordinasikan penyelenggaraan supervisi dan implementasi
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
23. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis operasional
serta monitoring dan standardisasi infrastruktur dan SDM
pendukung SPAN dan SAKTI.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengalaman di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.
3. Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi pelayanan perbendaharaan negara.
4. Memahami Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Planning and Organizing;
6. Quality Focus;
7. Continuous Improvement;
8. Policies, Process, and Procedures;
9. Stakeholder Focus;
10. Integrity;
11. Continuous Learning;
12. Managing Others;
13. Relationship Management; dan
14. Meeting Leadership.
17
NAMA
JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi
dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil).
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara
pada KPKNL di lingkungan wilayah kerja Kanwil.
2. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis,
supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang
penilaian dan pengurusan piutang negara.
3. Melaksanakan pemberian bahan pertimbangan atas usul
penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau
penyelesaian piutang negara.
4. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis
pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau
barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang
atau penjamin hutang.
5. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis,
penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi risalah
lelang dan laporan lelang serta pengembangan lelang.
6. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
7. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis
pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penyajian dan pelayanan
informasi, kehumasan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang
negara dan lelang, pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa
Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, pengawasan teknis
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang
negara dan lelang.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, dan pengurusan piutang negara.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
18
3. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang minimal 5 (lima) tahun.
4. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara.
5. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Courage of Convictions;
6. Planning and Organizing;
7. Driving for Result;
8. Quality Focus;
9. Continuous Improvement;
10. Stakeholder Focus;
11. Integrity;
12. Managing Others; dan
13. Relationship Management.
19
NAMA
JABATAN
: TENAGA PENGKAJI HARMONISASI KEBIJAKAN
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
IKHTISAR
JABATAN
: Menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi tentang
harmonisasi di bidang peraturan perundang-undangan dan kebijakan
lainnya serta analisis penanganan hukum kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Menyusun rekomendasi atau bahan masukan tentang harmonisasi
peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan
pelayanan lelang.
2. Menyusun rekomendasi atau bahan masukan tentang penanganan
hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan
piutang negara, dan pelayanan lelang.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
3. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang minimal 5 (lima) tahun.
4. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara.
5. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara.
6. Berlatar belakang pendidikan akademis di bidang Hukum.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Championing Change;
4. Delivering Result;
5. Continuous Improvement;
6. Integrity;
7. Continuous Learning;
8. Managing Others;
9. Organizational Savvy;
10. Relationship Management;
11. Written Communication; dan
12. Meeting Contribution.
20
NAMA
JABATAN
: DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
IKHTISAR
JABATAN
: Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan
retribusi daerah.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka penyempurnaan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD).
2. Merumuskan standardisasi format Peraturan Daerah (Perda)
dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD.
3. Pemantauan pelaksanaan kebijakan PDRD.
4. Merumuskan kegiatan analisis/studi/kajian di bidang PDRD dalam
rangka penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang
PDRD.
5. Merumuskan rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD.
6. Merumuskan hasil evaluasi rancangan Perda tentang PDRD.
7. Merumuskan kegiatan bimbingan teknis tentang peraturan yang
berkaitan dengan PDRD.
8. Merumuskan kegiatan diseminasi tentang Rancangan Undang-
undang (RUU), rancangan peraturan, dan hasil evaluasi Perda
tentang PDRD, serta hasil studi/analisis/kajian di bidang PDRD.
9. Merumuskan sosialisasi tentang substansi peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Menyiapkan rekomendasi PDRD bagi Sekretariat Bidang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah.
11. Merumuskan kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota
Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
KOMPETENSI
BIDANG
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengetahuan di bidang Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah.
3. Memiliki pengetahuan di bidang perpajakan.
4. Memiliki pengalaman dan kemampuan terkait perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
5. Memiliki pengalaman dan kemampuan analisis pungutan daerah.
21
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Courage of Convictions;
6. Planning and Organizing;
7. Quality Focus;
8. Continuous Improvement;
9. Stakeholder Focus;
10. Integrity;
11. Continuous Learning;
12. Managing Others;
13. Relationship Management;
14. Interpersonal Communication; dan
15. Meeting Leadership.
22
NAMA
JABATAN
: DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN
DAERAH
ATASAN
LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
IKHTISAR
JABATAN
: Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi
daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang
anggaran Transfer ke Daerah, pengembangan sistem dan pelayanan
informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan
daerah dan peta kapasitas daerah, serta dukungan teknis.
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta
penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan desentralisasi dan
perekonomian daerah.
2. Menyiapkan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan
kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
serta pembiayaan pusat lainnya di daerah.
3. Mengoordinasikan penyiapan perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit
APBD.
4. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan penilaian
kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan
daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan
evaluasi kemampuan keuangan daerah.
5. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan
pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.
6. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat
lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis.
7. Menyusun laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah,
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan Transfer ke Daerah.
8. Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan
Pengawasan Masyarakat dan Nota Keuangan di bidang evaluasi
pendanaan dan informasi keuangan daerah.
23
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengetahuan di bidang Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah.
3. Memiliki pengetahuan di bidang Anggaran dan Dana Transfer ke Daerah.
4. Mempunyai pengalaman dan kemampuan analisis keuangan daerah dan perekonomian daerah.
5. Mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam pengembangan sistem informasi.
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Decisive Judgement;
4. Championing Change;
5. Courage of Convictions;
6. Planning and Organizing;
7. Quality Focus;
8. Continuous Improvement;
9. Stakeholder Focus;
10. Integrity;
11. Continuous Learning;
12. Managing Others;
13. Relationship Management;
14. Interpersonal Communication; dan
15. Meeting Leadership.
24
NAMA
JABATAN
: KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN
ATASAN
LANGSUNG
: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
IKHTISAR
JABATAN
: Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara
di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK).
IKHTISAR
TUGAS
: 1. Menetapkan program pendidikan dan pelatihan.
2. Mengarahkan pelaksanaan validasi program pendidikan dan
pelatihan.
3. Mengarahkan penyelenggaraan kegiatan penelitian.
4. Mengarahkan pengelolaan dan pengembangan tenaga pengajar.
5. Mengarahkan penyusunan telaahan kerjasama diklat.
6. Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
7. Mengarahkan penyusunan kelengkapan dokumen penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.
8. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi peserta pendidikan dan
pelatihan.
9. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan dan tenaga
pengajar pendidikan dan pelatihan.
10. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi pascadiklat.
KOMPETENSI
BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan di bidang anggaran dan perbendaharaan serta makroekonomi dan keuangan negara.
3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen diklat.
4. Memiliki minat yang tinggi di bidang pengembangan SDM.
25
KOMPETENSI
MANAJERIAL
: 1. Visioning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
3. Championing Change;
4. Planning and Organizing;
5. Quality Focus;
6. Continuous Improvement;
7. Stakeholder Focus;
8. Integrity;
9. Continuous Learning;
10. Managing Others;
11. Relationship Management;
12. Conflict Management; dan
13. Interpersonal Communication.
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001
26
Lampiran II Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
selaku Ketua Panitia Seleksi
Jakarta
Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 Nomor PENG-01/PANSEL-
JPTP/2015, saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Nomor Induk Pegawai (NIP) :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan
yang ditentukan.
Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
.................., .................... 2015
Hormat saya,
Nama NIP
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001
27
Lampiran III Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
SURAT KETERANGAN
TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN/PIDANA/PERDATA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
selaku atasan langsung dari:
Nama :
NIP :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak
dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus
hukum baik pidana maupun perdata.
Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri
mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2015.
……………………, …………2015
Nama
NIP
Meterai
Rp6.000,-
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001
28
Lampiran IV Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota
partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik.
Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri
mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2015, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari
pihak manapun.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai
ketentuan yang berlaku.
……………………,……………2015
Nama
NIP
Meterai
Rp6.000,-
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001
29
Lampiran V Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap
dan/atau gratifikasi;
4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi
praktik KKN.
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
……………………,……………2015
Nama
NIP
Meterai
Rp6.000,-
Inspektur Jenderal
selaku
Wakil Ketua Panitia Seleksi,
ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin
NIP 195703291978031001