Download - Kebijakan Pelaksanaan PNPM Mandiri
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
Lokakarya Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - PerkotaanIntegrated Community Driven Development Project (ICDD)
Oleh :Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat –Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 9 Februari 2011 1
2
INDIKATOR TARGET
RKP NASIONAL TAHUN 2010 :
a. Pertumbuhan Ekonomi 5 %b. Inflasi 5 %c. Tingkat Pengangguran (terbuka) 8 % pada akhir tahun 2010d. Tingkat Kemiskinan 12 - 13,5 % pada tahun 2010
RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014:
a. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 % per tahunSebelum tahun 2014 ditargetkan tumbuh 7%
b. Inflasi Rata-rata 4 - 6 % pertahunc. Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 - 6 % pada akhir tahun 2014d. Tingkat Kemiskinan 8 - 10 % pada akhir tahun 2014
PENCAPAIAN MDG’S 2015:
Tingkat Kemiskinan 7,55 – 12,1 %
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYATSASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan usaha kecil dan dapat dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro-poor growth);
2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/ keberpihakan);
3. Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah; 4. Percepatan pembangunan di daerah terpencil &
perbatasan.
33
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014
3
4
Perpres No. 5/2010 “RPJMN 2010-2014”
11 PRIORITAS NASIONAL KIB II
1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola;
2. Pendidikan; 3. Kesehatan;4. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN; 5. Ketahanan Pangan;6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi & Usaha;8. Energi; 9. Lingkungan Hidup & Bencana;
1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola;
2. Pendidikan; 3. Kesehatan;4. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN; 5. Ketahanan Pangan;6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi & Usaha;8. Energi; 9. Lingkungan Hidup & Bencana;
Inpres No. 1/2010
“Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010”
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
Inpres No. 3/2010“Program Pembangunan Berkeadilan”
(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s
Perpres No. 15/2010“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan- Sinkronisasi & pengendalian 3 Kelompok Program PK- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan- Sinkronisasi & pengendalian 3 Kelompok Program PK- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan
Permendagri No. 42/2010“TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota”
Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Paskakonflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
PRIORITAS LAINNYA(1) Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesra
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Paskakonflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
PRIORITAS LAINNYA(1) Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesra
KEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PKKEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PK
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
5
5
STRATEGI PERCEPATAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANPENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRIMELALUI PNPM MANDIRI
6
PendidikanKesehatan
Pertanian Kehu
tana
nKe
laut
an
Infr
astr
uktu
rPNPM-Inti Terdiri dari:
• PNPM Perdesaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perdesaan;
• PNPM Perkotaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perkotaan;
• PNPM PISEW sbg basis pengembangan daerah2 cepat tumbuh;
• PNPM P2DTK sbg basis pengembangan daerah tertinggal dan khusus;
• PNPM-RIS sbg basis pembangunan desa tertinggal.
PNPM-Inti menyediakan:• BLM utk berbagai kegiatan masyarakat;• Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan &
peningkatan kapasitas pemda.
PNPM-Penguatan/Sektor (K/L)• Terdiri dari berbagai program sektor berbasis
masyarakat;
• Program sektor menyediakan:• Bantuan terkait pencapaian sasaran sektor
(pertanian, perikanan, pariwisata, perumahan, pengairan, dlsb);
• Penyuluhan teknis/sektor.
Hukum Gen
der
7
MEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRIMEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
8
TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun Ke-1 s/d Ke-2)
TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun Ke-1 s/d Ke-2)
TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
TAHAP KEBERLANJUTAN(Tahun Ke-7 s/d Ke-8)
TAHAP KEBERLANJUTAN(Tahun Ke-7 s/d Ke-8)
TAHAPAN EXIT STRATEGY
TAHAPAN EXIT STRATEGY
REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA
• Manajemen Pemb. partisipatif secara mandiri oleh Warga
• Fasilitasi & pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah kota/kab
• Replikasi & pengemba-ngan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya
• Pembelajaran pembangunan partisipatif
• BLM sbg stimulan• Integrasi perencanaan
partisipatif dg Sistem Pe-rencanaan pemb. regular.
• Pembelajaran Inisatif dan prakarsa oleh masyarakat, difasilitasi PNPM.
• Kemitraan Masyarakat, pemda dan Kelompok Peduli
• BLM sbg salah satu akses channelling program,
• Masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll)
• Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah
• PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya
• Masyarakat mampu membangun kemitraan dg berbagai pihak.
• Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor
• Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai yang dibutuhkan.
• Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis merupakan faktor utama penggerak pembangunan di wilayahnya
PHASE PNPM MANDIRIPHASE PNPM MANDIRI
8
Meningkatnya tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan Keberdayaan masyarakat di ukur dari:
Masyarakat mempunyai mimpi, cita-cita & tujuan, yang ingin diwujudkan bersama Masyarakat mempunyai sikap mental yang menghargai kerjasama kemitraan, dialog &
melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, keluarga, kelompok masyarakat, lingkungan sekitar serta bangsa dan negara.
Masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara memadai dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan impian atau cita citanya.
Kemandirian masyarakat di ukur dari: Meningkatnya kepercayaan dari Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi, BMT,
LKM) kepada kelompok masyarakat sehingga mereka digolongkan dalam kelompok yang eligible dan bankable.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan produktifnya dalam rangka mewujudkan cita - citanya.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pendanaan yang dipercayakan kepadanya sejalan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat.
9
APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM PNPM MANDIRI?PNPM MANDIRI?
9
10
INTEGRASI PADA TAHAP PERENCANAAN: INTEGRASI TUJUAN DAN SASARAN PEMANFAAT PROGRAM. INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP DASAR, RANCANG BANGUN, PROSES, KRITERIA DAN
NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL/PEDOMAN) INTEGRASI INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN.
SINKRONISASI PADA TAHAP PELAKSANAAN : SINKRONISASI LOKASI PROGRAM & KEGIATAN ( ANTAR PROGRAM PNPM DAN ANTAR
PROGRAM KLASTER I,II DAN III) SINKRONISASI WAKTU PROGRAM SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN SINKRONISASI INFORMASI
SINERGITAS ANTAR PELAKU /PEMANGKU KEPENTINGAN : SINERGITAS ANTAR PELAKU PEMERINTAH, PEMDA, SWASTA, LSM, KELOMPOK MASYARAKAT. SINERGITAS ANTAR RENCANA DAN PROGRAM MASING-MASING PELAKU/STAKEHOLDERS.
11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM-11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
INTEGRASI PNPM MANDIRIINTEGRASI PNPM MANDIRI
11
TUJUAN PROGRAM HARUS SAMA :
1. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kegiatan produktif.
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang miskin dan kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih berdaya, mandiri dan bermartabat.
Berdaya : mempunyai tujuan/impian yang akan dicapai dan mempunyai keahlian/ketrampilan dan kemampuan Mandiri : tidak selalu bergantung pada pihak luar namun mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui
kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak luar. Bermartabat : Mengedepankan perilaku, tabiat dan akhlak serta etika yang baik ( gotong royong, kemanusiaan
yang adil dan beradab, mengedepankan dialog dan kerjasama kemitraan, dll)SASARAN PROGRAM SAMA : KELEMBAGAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT SENDIRI, BERANGGOTAKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PNPM, DAN DIKELOLA SEBAGAI FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MASYARAKAT.
Hanya ada satu Kelembagaan masyarakat partisipatif di tiap kecamatan atau desa. Penerima program adalah kelompok masyarakat dapat disesuaikan dengan jenis PNPM Mandiri.
DESAIN DAN KRITERIA PROGRAM HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : siklus pemberdayaan masyarakat, fasilitator/pendamping, BLM, pelatihan masyarakat, operasional proyek, Komponen BLM dan Non-BLM, dll. KELEMBAGAAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM
Di perkotaan : Menggunakan Forum BKM di tingkat kelurahan.DASAR HUKUM SAMA (Perpres, Permen, SK, dll) : Mengacu pada Perpres 3/2010, Keputusan Ketua TNP2K, dan peraturan operasionalisasinya.
SINKRONISASI PNPM MANDIRISINKRONISASI PNPM MANDIRI
12
LOKASI/LOCUS PROGRAM : Tingkat Kecamatan di perdesaan. Tingkat Kelurahan di perkotaan.
SINKRONISASI WAKTU PROGRAM : Periode Perekrutan fasilitator, jangan sampai ada perebutan fasilitator antar PNPM Periode Sosialisasi kepada masyarakat Periode proses pemberdayaan masyarakat. Periode pencairan BLM. Periode pemanfaatan dan pengembangan kegiatan.
SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM : Koordinasi Tingkat Provinsi , Kab/Kota : TKPKD provinsi, kabupaten dan kota. Di Perdesaan di Tingkat Kecamatan : Unit Pengelola Kegiatan sebagai Forum Masy. Di Perkotaan , di Tingkat Kelurahan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai Forum Masyarakat. K/L pengelola PNPM diluar PNPM Perdesaan dan Perkotaan hanya membentuk Tim Pengelola PNPM terkait.
SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN : Tidak boleh ada konflik dan tumpang tindih antar peraturan, apalagi yang membebani masyarakat penerima.
SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN Proses pencairan dan proses pemberdayaan masyarakat harus sinkron/selaras/harmonis.
SINKRONISASI INFORMASI Sosialisasi harus diselaraskan serta penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sinkron,
ditangani secara berjenjang.
13
HARMONISASI ANTAR PROGRAM : Harmonisasikan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan BUMN (CSR & PKBL), LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya. TKPKD Provinsi, kabupaten dan kota harus MAMPU mengintegrasikan dan
mensinkronkan/mengharmonisasikan program-program terkait. Diarahkan untuk bermitra :
Membangun saling percaya antar pelaku ( building Trust) Membangun konsensus (Consensus Building) melalui menyepakati landasan bersama ( common platform) Membangun Kemitraan (Partnership Building)
KERJASAMA ANTAR PROGRAM DARI PARA STAKEHOLDERS Kerjasama kemitraan antar pemanfaat dan penerima program (chanelling, paket, dll). Kerjasama kemitraan antar fasilitator, pengurus kelompok masyarakat dllsb.
PENINGKATAN PERAN DAERAH : Pemda dari seluruh tingkatan sebagai pembina, pengasuh/enabler tidak terlalu mengintervensi
keinginan/”mimpi” masyarakat, proses dan capaian, namun akan menjamin, mengawal pelaksanaan PNPM mandiri dan integrasi, sinkronisasi serta sinergitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan.
Pemda meningkatkan kontribusinya : DDUB, program sejenis,. Dll. Pemda menyelesaikan secara adil dan transparan bilamana terdapat konflik antar kepentingan,
pengaduan masyarakat dan penyimpangan pelaksanaan (Fiduciary) melalui forum TKPKD.
SINERGITAS PNPM MANDIRISINERGITAS PNPM MANDIRI
14
Pro-PoorKeduanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya:
masyarakat miskin, tertinggal, terpinggirkan/marjinal, dan disabilities; Community Driven DevelopmentProgram/kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan berdasar kebutuhan yang
diidentifikasi oleh masyarakat; Dokumen IntegratifIntegrasi diarahkan untuk menjadikan satu dokumen Rencana Desa (jangka
menengah dan tahunan); Dukungan FasilitasiPemda memfasilitasi terwujudnya rencana pembangunan desa yang terintegrasi; Akses PendanaanDokumen rencana desa yang terintegrasi memungkinkan akses pendanaan dari
berbagai pihak (pemerintah pusat, pemda, swasta, masyarakat peduli, dll).
PRINSIP INTEGRASI PERENCANAANPRINSIP INTEGRASI PERENCANAAN
15
1. Menyusun Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang integratif dengan mempertemukan proses dan hasil perencanaan partisipatif (PNPM), perencanaan reguler (musrenbang), dan perencanaan teknokratik (SKPD);
2. Memetakan organisasi kemasyarakat yang representatif dan akuntabel sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa;
3. Menyusun Rencana APBD yang bersumber dari Rencana Desa (tahunan);
4. Memetakan program/kegiatan pendukung dari: Kementerian/ Lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah;
5. Konsultasi publik program/kegiatan dan anggaran untuk pembangunan desa dalam satu tahun berjalan;
6. Publikasi, implementasi, dan kontribusi masyarakat.
INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS PELAKSANAANPELAKSANAAN
16
Tetap berpegang pada upaya menuju kemandirian masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat);
Para pihak dapat menyampaikan saran optimalisasi program-program demi meyakinkan masyarakat terhadap manfaat TERBESAR dari kegiatan TERBAIK untuk mereka;
Memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk (LKM, UPK, BKM, dll);
Mendorong TKPKD untuk berperan lebih aktif dan berkelanjutan; Secara bersama terlibat aktif dan merekam seluruh tahapan dan hasil
dari harmonisasi program sebagai bahan pembelajaran dan replikasi untuk wilayah lain.
PRINSIP SINERGITAS PROGRAMPRINSIP SINERGITAS PROGRAM
Unsur-unsur Keterangan
Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan
2007: di 29.847 desa, rata-rata swadaya 17% dari nilai BLM. 2008: di 47.954 desa
Partisipasi perempuan dalam program
30-45% peserta dalam pertemuan dan kegiatan masyarakat adalah wanita.
Kesadaran dan akuntabilitas Pemda lebih kuat
a. Terbangunnya sebuah early warning system terhadap pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program.
b. Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
c. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat msrginal untuk mengemukakan pendapat, opini dan aspirasi terhadap isu-isu pembangunan di daerah mereka.
d. Meningkatnya perhatian terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan program
DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1)DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1)
17
Unsur-unsur Keterangan
Kesejahteraan a. Mengalami peningkatan konsumsi nyata/kapita sebesar 11% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri.
b. Masyarakat memiliki peluang keluar dari kemiskinan 9,2% dibanding di wilayah yang bukan lokasi PNPM Mandiri.
c. Rumah Tangga yang rawan kemiskinan (mendekati ambang kemiskinan) lebih rendah resikonya untuk jatuh miskin.
d. Rumah Tangga memiliki 11,5% akses pelayanan rawat jalan lebih tinggi dibanding yang bukan wilayah PNPM Mandiri.
e. Jumlah peningkatan pengangguran 1,5% lebih rendah dibanding wilayah bukan lokasi PNPM Mandiri.
Modal sosial a. Gotong royong, penyelesaian pekerjaan bersamab. Proses pengambilan keputusan bersamac. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kegiatan.d. Rasa memiliki dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.
Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat
a. 72% UPK berkinerja baik dan memiliki potensi untuk berkembang.b. Pelaksanaan swadaya untuk infrastruktur sederhana menghemat biaya
35-50% lebih rendah dibandingkan jika melalui kontraktor.
DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2)DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2)
18
19
CAKUPAN LOKASI PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-2011
19
ALOKASI BLM PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-2011
20
PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRIPEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI
21
• Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler (musrenbang dari tingkat desa s/d kabupaten/kota dan provinsi)
• Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana program sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri.
• Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya (sektor penguatan) ke dalam PNPM Mandiri
• Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau inisiatif Pemda
22
TANTANGAN PNPM MANDIRITANTANGAN PNPM MANDIRI
22
23
1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pusat – daerah belum optimal karena
mindset yang berbeda, sistem yang tidak mendukung sinergitas dan “commitment
(tekad) yang lemah.
2. Belum terbangun “trust”/ kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
sipil (P-S-M) dalam menggalang upaya bersama penanggulangan kemiskinan
sehingga belum terwujud consensus dan kemitraan (partnerships) diantara pemangku
kepentingan P, S dan M
Percaya, Sepakat dan Maju Bersama.
3. Semangat kebersamaan belum kuat antar berbagai kelompok pemangku kepentingan
dalam penanggulangan kemiskinan.
23
TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINANDALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
24
Road map PNPM belum ada dan perlu disiapkan oleh TNP2K (c.q Pokja Kebijakan cluster 2).
Beberapa arahan Presiden untuk keberlanjutan PNPM Mandiri: Harus fokus pada desa/kelurahan miskin. PNPM harus dapat
menjangkau kantong-kantong kemiskinan ---- Targeting
Tiap kecamatan tetap mendapat BLM sampai 2014. Alokasi BLM disesuikan dengan tingkat kemiskinan.
Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda, dan selanjutnya dari Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan pendanaan maupun pengelolaan program.
Meningkatkan kapasitas Pemda supaya Pemda nanti mampu melanjutkan PNPM Mandiri dengan baik bersama masyarakat.
ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1)ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1)
25
Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri
Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang BerkeadilanPeningkatan kontribusi Pemerintah Daerah Terhadap PNPM MandiriIntegrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/KelurahanIntegrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan
ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)
26
Sesuai Arahan Presiden diingatkan kembali agar semua program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat diintegrasikan ke
dalam PNPM Mandiri dan tidak menggunakan nama lain
ARAHAN PRESIDEN UNTUK ARAHAN PRESIDEN UNTUK PNPM MANDIRIPNPM MANDIRI
Terima Kasih
Terima KasihSEKRETARIAT
POKJA PENGENDALI PNPM Mandiri
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATJl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat [email protected]
27