04/12/2304/12/23 Samarinda, Januari 2008Samarinda, Januari 2008
Kajian Tentang Kajian Tentang Evaluasi Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten / Otonomi Daerah di Kabupaten / Kota Pemekaran di Kalimantan Kota Pemekaran di Kalimantan
TimurTimur
KerjasamaKerjasamaBalitbangda Provinsi Kalimantan TimurBalitbangda Provinsi Kalimantan Timur
DenganDenganPusat kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Pusat kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
LANLAN
04/12/2304/12/23
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 sistem Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 sistem
Pemerintahan indonesia menganut sistem sentralisasi, Pemerintahan indonesia menganut sistem sentralisasi, dimana sasaran utama dari strategi pembangunan waktu dimana sasaran utama dari strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi yang diharapkan akan memacu itu adalah efisiensi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma Pareto-OptimalPareto-Optimal . .
Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan melainkan kepada kemandirian dan keadilan dengan melainkan kepada kemandirian dan keadilan dengan perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan menjadi sistem desentralisasi.menjadi sistem desentralisasi.
beberapa fenomena empirik terlihat bahwa kebijakan beberapa fenomena empirik terlihat bahwa kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah belum dilaksanakan desentralisasi atau otonomi daerah belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh. secara sungguh-sungguh.
mengakibatkan beberapa kerugian, sebagaimana mengakibatkan beberapa kerugian, sebagaimana diidentifikasi oleh Prud’ Homme (1995). Beberapa diidentifikasi oleh Prud’ Homme (1995). Beberapa “bahaya” desentralisasi, yaitu makin tingginya “bahaya” desentralisasi, yaitu makin tingginya disparitas antar daerah, inefisiensi produksi dan alokasi disparitas antar daerah, inefisiensi produksi dan alokasi dan instabilitas. 0dan instabilitas. 0
04/12/2304/12/23
PERUMUSAN PERUMUSAN MASALAHMASALAH
Dalam bidang ekonomi, kecenderungan kinerja Dalam bidang ekonomi, kecenderungan kinerja pembangunan daerah pada indikator-indikator makro pembangunan daerah pada indikator-indikator makro seperti pendapatan nasional perkapita, pengurangan seperti pendapatan nasional perkapita, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran masih belum optimal masih belum optimal
Dalam bidang sosial, yang Dalam bidang sosial, yang dilihat antara lain dalam dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan,sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan otonomi kebijakan otonomi daerah nampaknya belum membawa dampak yang daerah nampaknya belum membawa dampak yang signifikan di daerah, sehingga perlu dikaji secara signifikan di daerah, sehingga perlu dikaji secara cermat letak kesalahan dari implementasi kebijakan cermat letak kesalahan dari implementasi kebijakan yang adayang ada..
Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana, dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana, akan tetapi Dampak desentralisasi di bidang sarana dan akan tetapi Dampak desentralisasi di bidang sarana dan prasarana yang diindikasikan belum sesuai harapanprasarana yang diindikasikan belum sesuai harapan
04/12/2304/12/23
TUJUAN DAN TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGUNAAN
Kajian ini bertujuan untuk menggali dan Kajian ini bertujuan untuk menggali dan mengenali berbagai permasalahan dalam mengenali berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 dan dampaknya berdasarkan UU No. 32/2004 dan dampaknya bagi pembangunan sosial ekonomi, serta sarana bagi pembangunan sosial ekonomi, serta sarana dan prasarana di daerah.dan prasarana di daerah.
Kegunaan praktis dari kajian ini adalah dapat Kegunaan praktis dari kajian ini adalah dapat dihasilkannya konsep dan alternatif strategi dihasilkannya konsep dan alternatif strategi pengembangan otonomi daerah di wilayah pengembangan otonomi daerah di wilayah Kalimantan Timur dalam rangka peningkatkan Kalimantan Timur dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pelayanan kesejahteraan dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat prima kepada masyarakat
04/12/2304/12/23
RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP KAJIANKAJIAN
Ruang lingkup kajian ini Ruang lingkup kajian ini terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa aspek, yakni aspek aspek, yakni aspek sosial, ekonomi, sosial, ekonomi, Pertanian, Menajemen Pertanian, Menajemen Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pelayanan dll yang Pelayanan dll yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan implementasi kebijakan implementasi kebijakan desentralisasi selama desentralisasi selama pemerlakuan Otdapemerlakuan Otda
Berdasarkan jangkauan Berdasarkan jangkauan wilayah, kajian ini akan wilayah, kajian ini akan mengkaji 3 (tiga) mengkaji 3 (tiga) Kabupaten di Kalimantan Kabupaten di Kalimantan Timur hasil pemekaran Timur hasil pemekaran sejak tahun 1999, yang sejak tahun 1999, yang meliputi: meliputi:
No
Daerah Induk
Kabupaten Pemekaran
1 Kabupaten Pasir Kab. Penajam
Paser Utara
2 Kabupaten Kutai Kab. Kutai
Timur
Kab. Kutai Barat
04/12/2304/12/23
KABUPATEN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAPASER UTARA
04/12/2304/12/23
Kinerja Bidang SosialKinerja Bidang Sosial
28.87 31.2
na
44.27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(%)
2002 2003 2004 2005
Nb : Data Tahun 2004 na
Rasio Penduduk Miskin Kabupaten PPU Tahun 2002-2005 Pertumbuhan Penduduk Miskin Kab. PPU Tahun
2002-2005
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005Nb : Data Tahun 2004 Na
04/12/2304/12/23
RASIO MURID TERHADAP GURU SD, SLTP, Dan SMU TAHUN 2002-2005
23.4 23.0
20.217.618.54
17.08 17.64
14.61
21.3119.59
15.71
7.05
1.03.05.07.09.0
11.013.015.017.019.021.023.025.0
2002 2003 2004 2005
TAHUNSD SLTP SMU
APP dan Angka Melek Huruf Kabupaten PPU tahun 2002-2005
98.9
87.8
77.6
93.5
98.496.4 97.2
87.184.7 85.4
74.472.3
76.8
92.490.2
88.5
7072.5
7577.5
8082.5
8587.5
9092.5
9597.5100
102.5
2002 2003 2004 2005
APP SD APP SLTP APP SMU Angka Melek Huruf
04/12/2304/12/23
249.41
186.01203.9
177.07
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005
Rasio Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan Tahun 2002-2005
60
19
4
65.36
46
6
65.72
18
3
66.11
17
205
10152025303540455055606570
2003 2004 2005 2006Tahun
Indikator Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten PPU Tahun 2003-2006 (Per 1000 Penddk)
Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan
04/12/2304/12/23
Pertumbuhan Panjang Jalan Aspal Tahun 2003-2005
0.29
81803.81
113.89
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2003 2004 2005
04/12/2304/12/23
Produksi Padi dan Pertumbuhan Produksi Padi Tahun 2002-2005
1.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.00
2002 2003 2004 2005Produksi Padi/Ha Pertumbuhan Produksi Padi
Produksi Karet dan Sawit Kab. PPU Tahun 2002-2005
4.81
0.60 0.68 0.58 0.55
14.10 13.81
5.60
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.008.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
2002 2003 2004 2005
(ton
/ha)
Produksi Karet Produksi Saw it
04/12/2304/12/23
Pertumbuhan Populasi Ternak Kabupaten PPU Tahun 2002-2005
10.25
19.43
57.71
3.00
05
1015202530354045505560
2002 2003 2004 2005
Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2003-2005
-23.39
49.73
10.57
-40.00
-20.00
0.00
20.00
40.00
60.00
2003 2004 2005
04/12/2304/12/23
Bidang Hukum dan Perundang-Bidang Hukum dan Perundang-UndanganUndangan
26.67
47.37 47.83
38.71
05
101520253035404550
2003 2004 2005 2006
Rasio Perda yang Diusulkan dan yang Ditetapkan Tahun 2003-2006
04/12/2304/12/23
0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00900.000,00
1.000.000,00
2003 2004 2005 2006
dala
m J
uta
Rp
.
Tahun
Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2006
Target Pajak Realisasi Pajak
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2005
4.91
2.78
4.16
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
2003 2004 2005
Pertumbuhan PAD Tahun 2004-2006
1676.23
100.2115.15
-200.00
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1800.00
2004 2005 2006
04/12/2304/12/23
KABUPATEN KUTAI KABUPATEN KUTAI TIMURTIMUR
04/12/2304/12/23
RASIO PENDUDUK MISKIN
28.45%
18.36%
17.22%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2003 2004 2005
Tahun
Rasio Pegawai yang Mengikuti Diklat
13.85
22.82
3.33
39.57
12.98
0.002.505.007.50
10.0012.5015.0017.5020.0022.5025.0027.5030.0032.5035.0037.5040.0042.50
2002 2003 2004 2005 2006
Tahun
Rasio Pegaw ai yang Mengikuti Diklat
04/12/2304/12/23
RASIO MURID SD TERHADAP SEKOLAH DAN GURU DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
185,29
145,2 149,1 158,55
25,2716,81 18,13 16,75
0
50
100
150
200
2002 2003 2004 2005
TAHUN
Rasio Murid Thd Sekolah Rasio Murid Thd Guru
RASIO MURID SLTP TERHADAP SEKOLAH DAN GURU
139,86 148,35174,47 173,47
10,62 9,87 11,78 12,05
0
50
100
150
200
2002 2003 2004 2005
TAHUN
Rasio Murid thd Sekolah Rasio Murid thd Guru
Rasio Murid SMA Terhadap Sekolah dan Guru
257.35
202.86
156
129.27
14.2017.647.527.79
0255075
100125150175200225250275
2002 2003 2004 2005
TahunRasio Murid thd Sekolah Rasio Murid thd Guru
04/12/2304/12/23
Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2003-2006 (Per 1000 Kelahiran)
32
42
95
16
5
56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan
Rasio jumlah Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan
1883.09
1225.64
1073.43
970.79
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002 2003 2004 2005
04/12/2304/12/23
Produksi Padi dan Jagung Perhektar (Ton/Ha)
2.6
4
3.2 3.29
1.991.972.151.86
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2002 2003 2004 2005
TahunRata-rata Produksi Padi Rata-rata Produksi Jagung
Rata-Rata Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2002-2005 (ton/ha)
0.06 0.05 0.04 0.04
2.54
2.883.00
0.17 0.20 0.23 0.190.000.250.500.751.001.251.501.752.002.252.502.753.00
2002 2003 2004 2005
Saw it Karet Kopi
04/12/2304/12/23
Pertumbuhan Ternak Sapi
64.49
44.63
8.6615.00
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.00
2002 2003 2004 2005
Tahun
Rata-rata Volume Usaha Koperasi (dlm Juta Rp.)
145.60
211.46
170.59
152.04
0.00
25.00
50.00
75.00
100.00
125.00
150.00
175.00
200.00
225.00
2003 2004 2005 2006
Tahun
Rata-rata Volume Usaha Koperasi
04/12/2304/12/23
Kinerja Bidang PerekonomianKinerja Bidang Perekonomian
Terget dan Realisasi Pajak (dlm Juta Rp.)
678.41
1,932.10 1,890
1,291.26
1,657.86
1,5631,462.50
1,255.13
2,026.50
699.51
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2002 2003 2004 2005 2006Tahun
Target Pajak Realisasi Pajak
Pertumbuhan PAD Tahun 2003-2006
349.50
1.02-26.17
8.31
-30.00
20.00
70.00
120.00
170.00
220.00
270.00
320.00
2003 2004 2005 2006
Pertumbuhan PDRB
24.81
88.29
(8.97)
(20.00)
(10.00)
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2003 2004 2005
Tahun
04/12/2304/12/23
KABUPATEN KUTAI KABUPATEN KUTAI BARATBARAT
04/12/2304/12/23
23.02
20.80
19.0320.05
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005
Pers
enta
se (%
)
Rasio Pegawai Yang Mengikuti Diklat
1.37
1.91
3.35
1.98
0.570.13
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tahun
Ras
io
04/12/2304/12/23
Rasio Murid Sekolah Dasar Terhadap Sekolah dan Guru
99.8399.50
89.69
99.11
11.19 14.39 12.31 12.17
0.00
15.00
30.00
45.00
60.00
75.00
90.00
105.00
2002 2003 2004 2005
Tahun
Rasio Murid Terhadap Sekolah Rasio Murid Terhadap Guru
Rasion Murid SLTP Terhadap Sekolah dan Guru
150.73144.28
167.71135.13
10.59 10.9610.5510.31
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
2002 2003 2004 2005
Tahun
Rasio Murid Terhadap Sekolah Rasio Murid Terhadap Guru
Rasio Murid SLTA Terhadap Sekolah dan Guru
176.93 150.55
141.26
148.19
8.698.948.809.83
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00
2002 2003 2004 2005
Tahun
Rasio Murid Terhadap Sekolah Rasio Murid Terhadap Guru
04/12/2304/12/23
Rasio Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan
577
647
370
431
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005
24
18
10
0
10
20
30
2004 2005 2006
304 260
879
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 10.000 Kelahiran
04/12/2304/12/23
Pertumbuhan Produksi Ikan Perairan Umum
n.a
571
861 836
1,349
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2001 2002 2003 2004 2005
To
n
14.15
-11.31
6.13
20.31
31.03
16.86
-7.04
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
(%)
Rata-rata Pertumbuhan Produksi Hasil Pertanian (2001 - 2005)
Padi Ubi Kayu Jagung Ubi Jalar Kedelai Kacang Hijau Kacang Tanah
04/12/2304/12/23
Laju Pertumbuhan Panjang Jalan
159.6
323.0
411.8
258.7
342.3
108.9
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Km
04/12/2304/12/23
21,6
98
25,4
63
20,0
24
19,1
24
32,2
06
9,81
3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Juta
Ru
pia
h
2003 2004 2005
Tahun
Perkembangan PAD Kab. Kutai Barat (2003 - 2004)
Target Realisasi
21,6
98
25,4
63
20,0
24
19,1
24
32,2
06
9,8
13
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Ju
ta R
up
iah
2003 2004 2005
Perkembangan PAD Kab. Kutai Barat (2003 - 2004)
Target Realisasi
500
1,137
893970
16,227
1,410
450550650750850950
1050115012501350145015501650
Ju
ta R
up
iah
2003 2004 2005
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Target Pajak Realisasi Pajak
Laju Pertumbuhan PDRB
124.14
115.33 115.93
111.61
100
105
110
115
120
125
130
135
2002 2003 2004 2005
Tahun
(%)
04/12/2304/12/23
KesimpulanKesimpulan Kesimpulan umum yang dapat diambil dari kajian ini adalah bahwasanya meskipun tidak Kesimpulan umum yang dapat diambil dari kajian ini adalah bahwasanya meskipun tidak
jelas faktor penyebab perubahan kinerja pembangunan di ketiga kabupaten yang jelas faktor penyebab perubahan kinerja pembangunan di ketiga kabupaten yang dievaluasi pada periode 2002 s.d. 2005, namun pada momentum awal pelaksanaan dievaluasi pada periode 2002 s.d. 2005, namun pada momentum awal pelaksanaan otonomi daerah terjadi sinyal-sinyal perubahan, sehingga secara hipotetik bahwa sinyal otonomi daerah terjadi sinyal-sinyal perubahan, sehingga secara hipotetik bahwa sinyal perubahan tersebut sebagian merupakan dampak yang cukup siginifikan / positif dari perubahan tersebut sebagian merupakan dampak yang cukup siginifikan / positif dari pelaksanaan otonomi daerah khususnya pasca pemberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah khususnya pasca pemberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004). (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004).
Namun demikian, tidak mustahil juga muncul dampak-dampak negatif dari pelaksanaan Namun demikian, tidak mustahil juga muncul dampak-dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diprediksikan oleh para ahli yang antara lain munculnya otonomi daerah, sebagaimana diprediksikan oleh para ahli yang antara lain munculnya kesenjangan antar daerah. Dalam konteks ini, variasi yang sangat tinggi dalam potensi kesenjangan antar daerah. Dalam konteks ini, variasi yang sangat tinggi dalam potensi daerah sangat mungkinkan memunculkan disparitas tersebut. Oleh karena itu, instrumen daerah sangat mungkinkan memunculkan disparitas tersebut. Oleh karena itu, instrumen kebijakan pusat perlu dioptimalkan untuk mencegah melebarnya disparitas ini, yang kebijakan pusat perlu dioptimalkan untuk mencegah melebarnya disparitas ini, yang antara lain dengan mengkaji ulang sistem DAU dan DAK, serta mengkaji ulang secara antara lain dengan mengkaji ulang sistem DAU dan DAK, serta mengkaji ulang secara matang atas usulan pemekaran wilayah.matang atas usulan pemekaran wilayah.
Hal lain yang bisa dicermati dari hasil penelitian yang ada adalah bahwa walaupun ada Hal lain yang bisa dicermati dari hasil penelitian yang ada adalah bahwa walaupun ada beberapa beberapa progressprogress yang cukup penting, namun kinerja pembangunan daerah belum terlalu yang cukup penting, namun kinerja pembangunan daerah belum terlalu menonjol sebagaimana yang diharapkan. Artinya, belum dapat dibuktikan secara menonjol sebagaimana yang diharapkan. Artinya, belum dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa otonomi daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja meyakinkan bahwa otonomi daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pembangunanpembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :– Pada tahap-tahap awal implementasi kebijakan desentralisasi, daerah lebih disibukkan Pada tahap-tahap awal implementasi kebijakan desentralisasi, daerah lebih disibukkan
oleh upaya penataan internal baik dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan oleh upaya penataan internal baik dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun personalia. Akibatnya, daerah cenderung kurang dapat berkonsentrasi dalam maupun personalia. Akibatnya, daerah cenderung kurang dapat berkonsentrasi dalam memfokuskan sumber daya yang ada untuk dipergunakan sebesar mungkin bagi memfokuskan sumber daya yang ada untuk dipergunakan sebesar mungkin bagi kesejahteraan masyarakat di daerahkesejahteraan masyarakat di daerah
– Kebijakan pemerintah Pusat sendiri terlalu sering berubah-ubah sehingga terlalu Kebijakan pemerintah Pusat sendiri terlalu sering berubah-ubah sehingga terlalu banyak menyita waktu dan energi aparat di daerah. Sebagai contoh, semenjak banyak menyita waktu dan energi aparat di daerah. Sebagai contoh, semenjak lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, pedoman penataan organisasi pemerintah daerahlahirnya UU No. 22 Tahun 1999, pedoman penataan organisasi pemerintah daerah
– Aparat daerah masih terjebak pada pola pikir “tradisional“ bahwa keberhasilan Aparat daerah masih terjebak pada pola pikir “tradisional“ bahwa keberhasilan otonomi daerah semata-mata diukur oleh besarnya PAD (penerimaan asli daerah)otonomi daerah semata-mata diukur oleh besarnya PAD (penerimaan asli daerah)
– Banyak daerah hasil pemekaran (termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Banyak daerah hasil pemekaran (termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat) yang menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM yang berkualitas Kutai Barat) yang menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM yang berkualitas atau memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pokok atau memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pokok instansional yang adainstansional yang ada
04/12/2304/12/23
RekomendasiRekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai
Barat perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan Barat perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang perlu dioptimalkan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi tersebut dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran tersebut dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi wilayah. potensi wilayah.
Dalam kaitan ini pula, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara Dalam kaitan ini pula, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara mantap potensi masing-masing kawasan. mantap potensi masing-masing kawasan. Atas dasar itu, upaya pemacuan Atas dasar itu, upaya pemacuan pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi potensi intinya.potensi intinya.
Untuk mempercepat pengembangan potensi, perlu kiranya dilakukan Untuk mempercepat pengembangan potensi, perlu kiranya dilakukan deregulasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk semua deregulasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk semua jenis layanan, khususnya yang berhubungan dengan investasi (domestik jenis layanan, khususnya yang berhubungan dengan investasi (domestik maupun asing). maupun asing).
Daerah perlu mengembangkan budaya kerjasama dengan daerah yang lain Daerah perlu mengembangkan budaya kerjasama dengan daerah yang lain atau dengan jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Pada saat yang bersamaan, atau dengan jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Pada saat yang bersamaan, daerah perlu pula mengintroduksi pola-pola kolaboratif dalam manajemen daerah perlu pula mengintroduksi pola-pola kolaboratif dalam manajemen pemerintahan dengan mengoptimalkan peran kelompok stakeholder.pemerintahan dengan mengoptimalkan peran kelompok stakeholder.
Pola pikir (Pola pikir (mindsetmindset) aparat daerah perlu lebih dibenahi dengan menempatkan ) aparat daerah perlu lebih dibenahi dengan menempatkan fungsi pelayanan sebagai ”panglima”, dan bukan sebaliknya dijadikan sebagai fungsi pelayanan sebagai ”panglima”, dan bukan sebaliknya dijadikan sebagai ”obyek” sumber penerimaan daerah. Untuk mendukung hal ini, maka ”obyek” sumber penerimaan daerah. Untuk mendukung hal ini, maka kapasitas SDM perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. kapasitas SDM perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM ini harus diimbangi pula dengan peningkatan Peningkatan kapasitas SDM ini harus diimbangi pula dengan peningkatan kapasitas anggaran dan kapasitas kelembagaan daerahkapasitas anggaran dan kapasitas kelembagaan daerah