dampak otonomi khusus di sektor kehutanan · pdf filedampak otonomi khusus di sektor kehutanan...

52

Case Studies on Decentralization and Forests in Indonesia case study 13b Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari Max J. Tokede Dede Wiliam Widodo Yosias Gandhi Christian Imburi Patriahadi Jonni Marwa Martha Ch. Yufuai

Upload: lamtuong

Post on 30-Jan-2018

237 views

Category:

Documents

1 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan · PDF fileDampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: ... Pola Kepemilikan Lahan Ulayat dan Kawasan Hutan di Papua 12 ... Dampak Otonomi

PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA

Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua...6.2. Kapasitas Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan 25 6.3. Pelibatan Masyarakat Lokal dan Penyesuaian Kebijakan untuk Mengakomodasi

ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BERBASIS KAPASITAS …eprints.ums.ac.id/40735/13/NASKAH PUBLIKASI.pdf · hasil pengelolahan sumber daya alam. Pengelolahan sumber daya kehutanan, kelautan,

Laporan Konferensi Masyarakat Adat Papua Korban Investasi ... · perkebunan dan pertanian tanaman non pangan, pengembangan peternakan, kehutanan dan hilirisasi industri pertambangan,

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUAberkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-public-28.pdf · UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang

OTONOMI KHUSUS PAPUA - · PDF fileTUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C ... Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi

UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI …hukum.dispendapapua.com/hukum/UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi... · LAMBANG-LAMBANG Pasal 2 (1) Provinsi Papua sebagai bagian

Sejarah Kehutanan Papua

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 3 PENILAIAN … · Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan

Indonesia Perspektif Otonomi Daerah di Kebijakan ...abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/09/... · sektor Kehutanan di Samarinda Kalimantan Timur, sektor Perikanan

2...- 2 - pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Pelajaran dari desentralisasi kehutanan - cifor. · PDF fileStudi Kasus dari Cina 95 Liu Dachang. vi PELAJARAN DARI DESENTRALISASI KEHUTANAN 7 Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Otonomi

Web viewMengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, ... implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di

Otonomi Masyarakat Adat Dalam Dinamika Kebijakan Kehutanan dan Pedesaan

Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan … · V. Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kehutanan 21 VI. Kesimpulan 25 Daftar Pustaka 27. iv ... pelaksanaan otonomi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Papua Barat, BP2HP ... negara untuk kegiatan non-kehutanan

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA Riris Katharina Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2018 Menakar Papua dengan file baru-Sp 2-10-2018.indd 3 3/2/2019

Uu no 21 tahun 2001 otonomi khusus papua

Otonomi Khusus Papua: Issu Pokok dan …pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACR447.pdf• Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah

KONFLIK OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA …

REVISI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM …

mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/12/Pengumuman...Jayapura, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom. Sedangkan dengan masyarakat

Otonomi daerah bidang kehutanan: implementasi dan tantangan

analisis penerapan kebijakan otonomi khusus di provinsi papua dan papua barat.pdf

anj-group.com · memperhatikan rencana tata ruang wilayah" (UU 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 63). Visi Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Papua Barat (SRAP) dalam Implementasi

Kebijakan Otonomi Khusus Papua · PDF filemanajemen berasal dari kata ... Indonesia yang memberikan status “otonomi khusus” bagi Aceh, Papua, Jakarta, dan status ... atau secara

Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap ... · Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Beberapa Aspek di Sektor Kehutanan ... bergantung kepada hutan tropis

Otonomi Daerah Papua Barat

LAPORAN TAHUNAN Annual Report... · Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK telah menyelesaikan evaluasi terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). KOMPAK juga merupakan perancang

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN … · Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OTONOMI … · pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan

· kemandirian, yang tercermin dari karakteristik otonomi dan eksklusifitas organisasi KPH dalam hubungannya dengan Dinas Kehutanan. KPHL Batulanteh, Sumbawa dapat dikategorikan

Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di ... · Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, ... Diterbitkan tahun

UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

PROVINSI PAPUA - Batukarinfo · 2014. 10. 13. · Otonomi daerah ditambah otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan